kab/kota: Jepara

Bisnis.com, SEMARANG – Aktivitas industri di kawasan pesisir menjadi kontributor utama dari pencemaran logam berat di wilayah perairan Teluk Semarang. Tudingan itu disampaikan sejumlah peneliti dalam laporan yang dipublikasikan oleh Yayasan Amerta Air Indonesia pada Desember 2024 lalu.

“Teluk Semarang itu tercemar kandungan logam berat, itu sangat memengaruhi resiliensi masyarakat nelayan di wilayah tersebut karena pencemaran itu memengaruhi pendapatan mereka. Selain itu, biaya hidup mereka juga semakin tinggi,” jelas Syukron Salam, peneliti di Yayasan Amerta Air Indonesia, saat ditemui Bisnis pada Jumat (10/1/2025).

Syukron menyampaikan bahwa pencemaran logam berat itu telah berdampak pada harga jual kerang hijau yang diproduksi masyarakat di pesisir Semarang. Di kawasan itu, harga kerang hijau hanya dibandrol sekitar Rp4.000/kg. Jauh lebih rendah dibanding wilayah lainnya, seperti di sekitar perairan Kendal, dimana nelayan bisa menjual kerang hijau dengan harga Rp10.000-12.000/kg.

Masyarakat juga mesti menanggung beban biaya hidup yang lebih tinggi dari dampak pencemaran tersebut. Sebagai contoh, Syukron menuturkan pengalaman masyarakat di Kampung Nelayan Tambakrejo yang lebih sering membeli seragam sekolah buat anak-anaknya. “Itu mudah menguning karena dicuci dengan air yang mengandung logam berat,” ucapnya.

Dalam penelitian yang dilakukan Syukron Dkk, ditemukan setidaknya 9 partikel logam berat yang dapat ditemui di kawasan perairan Semarang. Kesembilan partikel tersebut antara lain arsenik, besi, kadmium, kobalt, kromium, tembaga, mangan, timbal, juga seng. Masifnya pembangunan dan aktivitas industri di kawasan pesisir ditengarai menjadi penyumbang utama dari fenomena pencemaran tersebut.

“Pertimbangan itu didasari bahwa pabrik-pabrik tersebut berpotensi mencemari melalui limbah yang dialirkan melalui pipa-pipa pembuangan ke arah laut. Setelah berada di laut, limbah logam berat dapat terbawa arus, baik itu ke arah barat atau timur, ke perairan di sekitar Kampung Tambakrejo,” jelasnya.

Aktivitas industri tersebut berpusat di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas. Setidaknya, ada tiga kawasan industri yang beroperasi di wilayah tersebut, seperti Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Bugangan, serta Kawasan Industri Lamicitra yang berada di dalam Pelabuhan Tanjung Emas.

Syukron menyebut, pengembangan kota mandiri yang berada di sebelah timur Pelabuhan Tanjung Emas juga dikhawatirkan bakal memberikan dampak serupa. Tanpa pengelolaan limbah cair yang memadai, keberadaan perumahan elit beserta kawasan komersial di pesisir Kota Semarang justru berpotensi memperparah cemaran limbah domestik di perairan.

Selain aktivitas industri, pencemaran perairan juga dapat dipengaruhi oleh pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) seperti yang terjadi di Kabupaten Batang dan Jepara. Syukron menjelaskan bahwa batubara yang dipindahkan dari kapal ke pembangkit berpotensi mencemari laut.

“Selama dia menggunakan batubara, maka dia [juga akan] mendinginkan turbin dengan air laut. Sisa endapan yang dibuang juga berpotensi mencemari laut,” lanjutnya.

Syukron bersama peneliti lainnya memberikan rekomendasi yang menyoroti peran pemerintah daerah dalam melakukan audit lingkungan, khususnya bagi industri yang beroperasi di wilayah pesisir.

“Industri juga perlu berhenti membuang limbahnya ke Teluk Semarang, bagaimana caranya mengolah limbah dan tidak mencemari perairan. Mereka harus punya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sendiri agar tidak mencemari Teluk Semarang,” lanjutnya.

Pelaku Industri Tangkis Tudingan Peneliti

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Tengah, Frans Kongi, menangkis tudingan yang menyudutkan aktivitas industri di pesisir Semarang. Frans yakin betul bahwa pelaku usaha tak akan sembrono dalam membuang limbahnya. Pasalnya, selain diikat oleh aturan perundang-undangan, pelaku usaha juga enggan kehilangan konsumen mancanegara lantaran tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam proses produksinya.

“Buyer hari ini mempersyaratkan banyak hal, termasuk pengolahan limbah. Itu mereka teliti betul. Dalam perusahaan, kami paling sedikit 3-6 bulan sekali pasti melakukan pemeriksaan rutin. Itu wajib dilakukan, untuk memastikan air limbah yang keluar sudah netral dan tidak mencemari lingkungan,” jelas Frans.

Disinggung soal rekomendasi yang disampaikan Syukron dkk, Frans mengaku siap untuk membuka hasil audit lingkungan terlebih dari perusahaan yang telah menjadi anggota Apindo.

“Bagi kami tidak masalah, tetapi kami tidak akan publikasi sendiri, itu sudah tugas Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi kalau kami dituduh macam-macam, kami bisa buktikan bahwa kami punya laporannya, lengkap,” tegasnya.

Komitmen tersebut tak jauh berbeda dengan rencana Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) yang berbatasan dengan perairan Semarang bagian barat. Ahmad Fauzie Nur, Direktur Utama KIW, mengungkapkan rencana pembangunan instalasi daur ulang limbah cair di dalam kawasan tersebut.

“Ini implementasi dari circular economy karena selama ini, hasil Water Treatment Plant (WTP) kami salurkan ke tenant dan setelahnya masuk ke Waste Water Treatment Plant (WWTP) lalu dibuang. Kalau nanti WWTP itu bisa didaur ulang, outputnya bisa digunakan lagi sebagai raw material WTP, jadi betul-betul secara harfiah berputar. Ini yang kami coba terapkan di KIW sebagai bentuk pengejawantahan industri hijau,” jelasnya saat ditemui wartawan pada Rabu (8/1/2025) silam.