Xcloud.id

kab/kota: Jepara

  • Segarnya Es Teler Ice Cream di Jepara, Cocok Pas Cuaca Panas

    Segarnya Es Teler Ice Cream di Jepara, Cocok Pas Cuaca Panas

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Mencoba kesegaran Es Teler Ice Cream Ichipin di Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara cocok dinikmati ketika cuaca panas.

    Di tengah maraknya kuliner di sepanjang jalan raya Mangunsarkoro, kedai Es Teler Ice Cream Ichipin menjadi satu di antara menu jajannya wajib dicoba saat berada di Kabupaten Jepara.

    Dengan cita rasa yang unik dan penyajian yang menarik, es teller ini berhasil menarik perhatian para pecinta kuliner.

    Dalam es teler ini cukup ini, dengan mengkombinasikan es cream dan beberapa topping beragam potongan buah-buahan segar, susu kental manis, es, serta taburan keju yang melimpah membuat para pengunjung rela mengantre demi mencicipi kenikmatan menu ini.

    Tidak hanya menyegarkan, namun tampilan yang menggugah selera juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. 

    Pemilik kedai, Ichipin, Nida Anisah (35) menyampaikan idenya untuk membuka Es Teller Ice Cream ini muncul dari pengamatannya terhadap trend yang tengah populer di kalangan masyarakat. 

    “Kedai es teller milik saya merupakan inovasi yang digagas karena melihat seiring dengan trend kekinian minuman segar,” kata Ica sapaan akrabnya, Minggu (26/1/2025).

    Tidak hanya es Teller saja, Ica menyampaikan bahwa kedai es teller miliknya menawarkan beraneka ragam pilihan. 

    Mulai dari agar-agar hijau, jeli cincau, nangka, kelapa, alpukat, mutiara, hingga biji selasih, semua disajikan dengan komposisi yang pas untuk memberikan pengalaman rasa yang tak terlupakan.

    Selain Es Teler Ice Cream, kedai ini juga menyediakan berbagai minuman segar lainnya seperti es teh, es buah, es kelapa, es krim, es jeruk, dan jus buah.

    Menurutnya, keberagaman menu tersebut ditujukan untuk memenuhi selera pelanggan yang beragam. 

    “Mulai dibanderol dengan harga 3 ribu hingga 15 ribu, kami ingin semua kalangan bisa menikmati minuman segar ini,” ungkapnya.

    Perjalanan Ica dalam dunia kuliner dimulai saat ia berjualan es krim di Car Free Day (CFD) Jepara. 

    Melihat antusiasme masyarakat yang besar terhadap Es teler Es Cream yang ia tawarkan, Ica akhirnya memutuskan untuk merambah membuat outlet tetap. 

    “Karena peminat es teller es krim saya banyak, saya merasa perlu untuk membuka tempat usaha yang lebih permanen,” ujarnya.

    Pembeli Es Teller Ice Cream miliknya pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. 

    “Es krim disukai semua kalangan. Menarik untuk semua usia, dan cocok untuk menikmati suasana santai,” terangnya dengan penuh semangat.

    Sementara itu, salah satu pembeli Es Cream, Sarah (17) mengatakan bahwa dirinya sering mampir ke outlet Ichipin. 

    Dia bisa merasakan minuman segar yang dipadukan dengan es cream. 

    “Suka jajan sini, karena jajan kekinian. Apalagi es cream, jadi semua kalangan bisa masuk,” ucap Sarah (Ito)

     

  • Ribuan Buruh Jepara Mogok Kerja, Tuntut Perusahaan Pakai Standar Gaji UMSK 2025

    Ribuan Buruh Jepara Mogok Kerja, Tuntut Perusahaan Pakai Standar Gaji UMSK 2025

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Puluhan ribu buruh pekerja pabrik Kabupaten Jepara melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut agar perusahaan memberlakukan upah minimum sektoral (UMSK) 2025.

    Pantauan Tribunjateng di lokasi, sekiranya pukul 06.00 WIB, para pekerja buruh pabrik tidak masuk ke dalam pabrik.

    Nampak para buruh memilih untuk berdiam diri di depan halaman pabrik.

    Terlihat pula, mobil komando pikap Serikat Pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sudah ada di dekat gerbang pintu pabrik.

    Beberapa perwakilan FSPMI mulai melakukan orasi di depan gerbang.

    Ketua Konsulat Cabang FSPMI Jepara Raya, Yopi Priyambudi mengatakan, aksi ini bertujuan untuk menekan perusahaan agar mengeluarkan surat pernyataan kesanggupan memberlakukan UMSK 2025.

    Dia menjelaskan aksi seperti ini tidak hanya di satu lokasi saja melainkan, di enam perusahan lainnya.

    Suasana aksi demo mogok kerja para buruh di PT SAMI JF Kabupaten Jepara untuk memberlakukan upah minimum sektoral (UMSK) 2025.

    Aksi ini dilakukan secara serentak di PT SAMI JF, PT Formosa Bag Indonesia, PT Jinlin Luggage Indonesia, PT Parkland Word Indonesia Jepara, PT Hwaseung Indonesia dan PT Jiale Indonesia Textil.

    “Tuntutan kami serentak agar perusahaan mengeluarkan surat edaran atau SK, untuk kita bawa ke Pj Gubernur Jateng, agar tidak merevisi SK UMSK yang sudah dikeluarkan 18 Desember 2024 kemarin,” kata Yopi kepada Tribunjateng, Jumat (24/1/2025).

    Dia menegaskan aksi ini sebagai bukti bahwa serikat buruh akan melakukan aksi yang nantinya merugikan perusahaan.

    Yopi mengklaim di dalam PT SAMI JF saat ini tidak ada aktivitas produksi, sehingga kerugian perusahaan di depan mata.

    “Kalau perusahaan tidak mengeluarkan SK, aksi ini (mogok kerja) akan terus berlanjut,”  ungkapnya 

    Yopi menegaskan, massa aksi akan tetap bertahan sampai pihak perusahaan mengeluarkan SK. 

    Massa aksi akan terus berdemonstrasi sampai malam.

    Di sisi lain, satu di antara peserta aksi sekaligus pekerja pabrik, Eka Noviana menyampaikan keikut sertaannya dalam demo ini sebagai solidaritas sesama pekerja buruh.

    “Karena ikut solidaritas teman-teman (buruh), untuk memperjuangkan UMSK Jepara. Biar UMSK nya tetap di 13 persen. Saya akan bertahan di sini sampai di ACC,” kata dia.

    Bersama teman-temannya, Eka sepakat untuk menuntut agar perusahaan menjalankan Surat Keputusan yang sudah ditetapkan oleh Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana itu. 

    Sampai saat ini, terhitung sudah 13 tahun dia bekerja di PT SAMI. 

    Sehingga soal isu pemutusan hubungan kerja (PHK), dia menyerahkan kepada Tuhan.

    “Itu Wallahu a’lam. Namanya rejeki, kalau memang jatahnya masih di sini, ya masih di sini. Kalau tidak ya, sudah,” ungkapnya. (Ito)

  • LPS bayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Rp780 miliar

    LPS bayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Rp780 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) yang dicabut izin usahanya sekitar Rp780 miliar per Januari 2025.

    Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Didik Madiyono mengatakan, LPS sebetulnya sudah menganggarkan klaim pembayaran simpanan Rp1,2 triliun pada 2023. Dengan klaim penjaminan untuk nasabah BPR sebesar Rp780 miliar, maka sisa anggaran masih mencukupi.

    “Jadi terkait itu, nasabah tidak usah khawatir dana klaim penjaminan untuk persiapan pembayaran nasabah BPR yang dicabut izin usahanya masih mencukupi. Dan kalaupun kurang juga pasti akan kita tambah anggarannya,” kata Didik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Didik mengatakan, LPS telah melakukan likuidasi terhadap 20 BPR sepanjang tahun 2024. Secara total, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan daftar 21 BPR yang berada dalam resolusi kepada LPS. Namun, hanya satu BPR yang berhasil diselamatkan.

    Terkait dengan anggaran klaim penjaminan, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa anggaran tersebut pada dasarnya hanyalah indikasi awal. Dalam hal ini, LPS selalu menyiapkan dana setiap tahunnya sebagai antisipasi apabila terdapat bank yang dicabut izin usahanya.

    LPS juga tidak bisa memprediksi jumlah bank yang ditutup. Purbaya menegaskan, tugas LPS yaitu membayar klaim penjaminan simpanan nasabah dan melaksanakan likuidasi bank setelah izin bank dicabut oleh OJK.

    Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 20 BPR/BPRS yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK. Mereka antara lain PT BPR Arfak Indonesia, PT BPR Kencana, PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan, PT BPR Duta Niaga, PT BPRS Kota Juang Perseroda, PT BPR Nature Primadana Capital, PT BPR Sumber Artha Waru Agung, PT BPR Lubuk Raya Mandiri, PT BPR Bank Jepara Artha, dan PT BPR Dananta.

    Kemudian, PT BPRS Saka Dana Mulia, PT BPR Bali Artha Anugrah, PT BPR Sembilan Mutiara, PT BPR Aceh Utara, PT BPR EDCCASH, Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Madani Karya Mulia, PT BPRS Mojo Artho, serta Koperasi BPR Wijaya Kusuma.

    Terkait kinerja BPR/BPRS, Purbaya mengatakan bahwa kinerja bank skala kecil ini menunjukkan tren yang baik sejalan dengan kinerja perbankan nasional. Melihat hal itu, ia memproyeksikan kinerja BPR secara keseluruhan akan positif dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang cukup signifikan.

    “Mungkin tahun ini, 2025, diperkirakan berada di kisaran 6-7 persen pertumbuhan DPK-nya (DPK BPR/BPRS). Dan profitabilitasnya juga tidak akan jauh berubah dibandingkan tahun lalu pertumbuhannya. Jadi kinerjanya akan masih tetap baik,” kata dia.

    Berdasarkan data per Desember 2024, jumlah rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan s.d. Rp2 miliar) sebesar 99,98 persen dari total rekening atau setara dengan 15,82 juta rekening.

    Sementara pada bank umum, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan s.d. Rp2 miliar) sebesar 99,94 persen dari total rekening atau setara dengan 608,85 juta rekening.

    LPS menyampaikan, tingkat cakupan penjaminan simpanan LPS berada pada level yang memadai. Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU), LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.

    “Cakupan simpanan perbankan tersebut nilainya berada di atas amanat UU LPS yang sekurang-kurangnya sebesar 90 persen dan lebih tinggi di atas rata-rata negara-negara anggota International of Deposit Insurers atau IADI yang berkisar di 80 persen,” kata Purbaya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Update Korban Longsor Pekalongan: 21 Meninggal Dunia, 5 Hilang

    Update Korban Longsor Pekalongan: 21 Meninggal Dunia, 5 Hilang

    Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah (Jateng) pada tanggal 23-25 Januari 2025.

    “Sesuai dengan informasi yang dirilis BMKG Stamet (Stasiun Meteorologi) Ahmad Yani Semarang pagi ini (22/1) disebutkan bahwa saat ini wilayah Indonesia terpantau adanya gangguan atmosfer yang menyebabkan peningkatan potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Jateng,” kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stamet Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Rabu.

    Dalam hal ini, kata dia, berdasarkan  analisis dinamika atmosfer terkini menunjukkan adanya sirkulasi siklonik di wilayah Kalimantan menyebabkan pembentukan wilayah pertemuan massa udara dan belokan angin di Jateng.

    Selain itu aktifnya gelombang Ekuatorial Rossby di wilayah Jawa turut mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif di sekitar wilayah Jateng, kelembapan udara di berbagai ketinggian cenderung basah, sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan yang menjulang hingga ke lapisan atas, labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal diamati di Jateng.

    “Kondisi tersebut mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan Cumulonimbus (Cb) yang berpotensi menyebabkan curah hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Jateng,” katanya.

    Berdasarkan pantauan analisis dinamika atmosfer tersebut, lanjutnya, beberapa wilayah Jateng yang perlu diwaspadai memiliki potensi hujan sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang pada hari Kamis (23/1) meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Kabupaten/Kota Magelang, Boyolali, Klaten, Sragen, Blora, Rembang, Grobogan, Demak, Jepara, Temanggung, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kendal, Batang, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Kabupaten Tegal, Brebes dan sekitarnya.

    Selanjutnya pada hari Jumat (24/1) meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kabupaten/Kota Magelang, Kebumen, Boyolali, Jepara, Rembang, Pati, Blora, Grobogan, Kudus, Sragen, Pemalang, Kota/Kabupaten Semarang, Demak, Kota Salatiga, Kabupaten Pekalongan, Batang, Kendal, Boyolali, Klaten, Kota Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Kabupaten Tegal, Brebes dan sekitarnya.

    Sementara pada hari Sabtu (25/1) meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Boyolali, Karanganyar, Temanggung, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Grobogan, Kendal, Rembang, Blora, Sragen, Batang, Pemalang, Jepara, Pati, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya.

    “Kami mengimbau masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di wilayah rawan bencana untuk tetap waspada dan siaga terutama saat terjadi hujan lebat guna mengantisipasi dampak yang dapat terjadi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, dan pohon tumbang,” kata Teguh.

  • Serikat Pekerja Jepara Ancam Buat Perusahaan Merugi Jika Peninjauan Ulang UMSK 2025 Terkabulkan

    Serikat Pekerja Jepara Ancam Buat Perusahaan Merugi Jika Peninjauan Ulang UMSK 2025 Terkabulkan

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Serikat Pekerja Kabupaten Jepara ancam akan membuat kerugian kepada perusahaan jika tinjauan ulang Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) benar dikabulkan.

    Demikian yang disampaikan, Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jepara Raya, Yopi Priambudy kepada Tribunjateng, Rabu (22/1/2025).

    Dia mengatakan hasil besaran nilai peninjauan ulang yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara sangat jauh dengan UMSK yang telah ditetapkan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah sebelumnya.

    Diketahui bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara melaksanakan rapat untuk membahas pengusulan peninjauan ulang UMSK yang akan diajukan ke Pj Bupati Jepara nantinya akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (22/1/2025).

    Dari hasil rapat tersebut, Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara menyepakati untuk sektor satu menjadi 1,5 persen ditambah UMK 6,5 persen total menjadi 8 persen, sektor dua menjadi 1 persen ditambah UMK 6,5 total 7,5 persen, sedangkan sektor tiga 0,5 persen ditambah UMK 6,5 persen menjadi 7 persen.

    Padahal UMSK yang telah ditetapkan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, yaitu 13 persen dari UMK Jepara Tahun 2025 untuk sektor 1, 10 persen untuk sektor 2, dan 7 persen untuk sektor 3. 

    “Tadi saya melihat hasil dari dewan pengupahan sempat syok karena perbandingan dari semula 13, 10, dan 7 itu turunnya derastis,” kata Yopy.

    Dengan penurunan besaran itu kata dia, serikat buruh akan melakukan boikot perusahaan hingga perusahaan mengalami kerugiaan seperti yang dikatakan oleh para pengusaha.

    Ia menilai bahwa selama ini para pengusaha keberataan dengan UMSK 2025 lantaran mengalami kerugiaan.

    “Di sini ketika ada perubahan nominal ataupun angka presentase upah sektor jangan salahkan kami kalau kondusifitas di Kabupaten Jepara tidak stabil.Statmen pengusaha itu rugi dan rugi, saya buktikan besok akan membuat rugi.Akan dilaksanakan mulai minggu depan, kalau perusahan mengalami kerugian masalah UMSK saya akan lakukan,” ujarnya.

    Dengan kesapakatan peninjauan ulang itu pun lanjut kata dia, Dewan Pengupahan tidak melibatkan dari pihak buruh.

    “Karena sudah membuktikan kepada masyarakat atau pekerja di Kabupaten Jepara menurunkan tanpa kesepakatan dewan pengupahan di Kabupaten Jepara,” ungkapnya.

    Ia menegaskan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan serikat buruh ditingkat jawa tengah untuk bisa menolak keras peninjauan ulang terkait UMSK 2025.

    “Ini rekomendasi akan di kirim Provinsi dan nanti perangkat daerah di semarang kabar ini disampaikan supaya follow up di jawa tengah biar kawan di daerah semarang.Kami tegas menolak,” ujarnya.

    Di sisi lain, ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko menyampaikan sahnya rapat dari Dewan pengupahan adalah kesepakatan anggota Dewan pengupahan, dewan pengupahan tidak menyebut kesepakatan dari masing-masing unsur, tidak ada.

    “Karena tidak hanya Apindo, tetapi juga Dewan pakar, akademisi, kesepakatan tidak harus dengan buruh. Kalau buruh tidak sepakat kan ada aturannya, kalau diundang harus hadir, kalau tidak hadir, maka dinyatakan sepakat atau setuju,” kata Sekda Jepara.

    Menurutnya ketidak hadirannya buruh dalam rapat ini bisa menjadikan catatan bagi para serikat pekerja.

    “Kalau hadir tidak sepakat, malah bisa menambah catatan, sudah kita undang, tetapi malah tidak datang,” tutupnya. (Ito)

  • Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara Sepakat Usulkan Peninjauan Ulang UMSK Ke Pj Bupati Jepara.

    Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara Sepakat Usulkan Peninjauan Ulang UMSK Ke Pj Bupati Jepara.

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Dewan pengupahan Kabupaten Jepara sepakat mengajukan peninjauan ulang terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2025 ke Pemerintah Provinsi Jepara melalui Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta.

    Diketahui bahwa hari ini, Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara melaksanakan rapat untuk membahas pengusulan peninjauan ulang UMSK yang akan diajukan ke Pj Bupati Jepara nantinya akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (22/1/2025).

    Dari hasil rapat tersebut, Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara menyepakati untuk sektor satu menjadi 1,5 persen ditambah UMK 6,5 persen total menjadi 8 persen, sektor dua menjadi 1 persen ditambah UMK 6,5 total 7,5 persen, sedangkan sektor tiga 0,5 persen ditambah UMK 6,5 persen menjadi 7 persen.

    Padahal UMSK yang telah ditetapkan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, yaitu 13 persen dari UMK Jepara Tahun 2025 untuk sektor 1, 10 persen untuk sektor 2, dan 7 persen untuk sektor 3. 

    Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko mengatakan pihaknya melakukan rapat usulan peninjauan ulang untuk besaran UMSK tahun 2025.

    Dia menjelaskan bahwa dewan pengupahan ini atas kesepakatan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi dan pengusaha.

    “Tadi pagi kami melaksanakan rapat dewan pengupahan, itu tidak berdiri sendiri ada beberapa sudah di rencakan sebelumnya,” kata Edy Sujatmiko yang juga selaku Sekda Kabupaten Jepara.

    Dari hasil rapat tersebut kata dia, Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara sepakat mengajukan usulan peninjauan ulang besaran UMSK.

    “Pada akhirnya harus dilakukan rapat dewan pengupahan, kami siapkan. Alhamdhulilah kami sepakat untuk mengusulkan saran ke PJ bupati,” ucapnya.

    Edy menjelaskan bahwa pihaknya harus melakukan rapat usulan peninjauan ulang UMSK  2025 ini, lantaran adanya banyak protes dari para pengusaha tergabung Apindo dan Investor asing maupun pekerja yang tidak tergabung dalam serikat pekerja.

    “Setelah adanya pasca penetapan, dari 12-8 Januari, maka timbul lah beberapa surat dari Apindo atas keberatan tingginya UMSK.Setelah itu diikuti dari surat investor cina dan korea,” ungkapnya.

    Sebelum melakukan rapat hari ini, Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara pun sudah melakukan kanjian dampak UMSK 2025 jika diberlakukan.

    Dari kajian tersebut, pihaknya juga sempat berkomunikasi kembali dengan Apindo, investor maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah untuk memberikan kajian dampak UMSK 2025.

    Ketika memaparkan hal itu, Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara mendapatkan dampak UMSK 2025 yang lebih parah.

    “Kami mencoba komunikasi kembali dengan para pengusaha, justru kajian yang telah sempat disampaikan kajian tersebut lebih tinggi lagi. 32 perusahan tersebut paling tidak mengkerjakan 87 ribu orang, diprediksikan 7 ribu orang putus kontrak atau PKWT sampai 25 ribu sehingga total 30 persen,” jelasnya.

    Edy menegaskan bahwa kenaikan UMSK yang baru diusulkan untuk peninjauan ulang sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) hanya menyasar untuk usaha besar bukan UMKM.

    “KBLI sama khusus usaha disektor yang besar, tidak menyisir UMKM.Kami bukan membela pengusaha, tapi keberlanjutnya ekonomi masyarakat Jepara,” ungkapnya.

    Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Mayadina Rohmi Musfiroh mengatakan bahwa  keputusan ini memang harus diambil oleh Pemkab Jepara 

    ‘Jadi sepertinya keputusan di Pemkab hari ini adalah keputusan yang berat tapi harus diambil,” ucap mayadina.

    Menurutnya keputusan ini sudah berdasarkan dari hasil kajian, survei, dan data maupun masukan dari berbagai pihak yang telah didapatkan.

    “Kami sudah mempertimbangkan berbagai aspek, jadi kajian data insyaAllah kami mengambil keputusan sudah berbasi bukti, survei sudah dilakukan dan pertemuan langsung sudah dilakukan, surat yang masuk.InsyaAllah segala sisi sudah kami kaji, dari aspek rasionalitas, ilmiah, tapi memperhatikan fakta yang berkembang,” ungkapnya.

    Meskipun kata dia, keputusan ini cukup disayangkan oleh serikat pekerja, namun pihaknya ingin mempertahankan ekosistem perekonomian di Kabupaten Jepara.

    “Kami dengan berat hati sebetulnya, kami memahami perjuangan buruh mereka ingin nasib yang baik tapi kami berpikir keberlanjutan ekosistem usaha yang ada di Kabupaten Jepara,” tuturnya.

    Di sisi lain, Ketua Apindo Kabupaten Jepara, Syamsul Anwar menyambut baik adanya usulan peninjauan ulang besaran UMSK 2025.

    “Pada prinsip Apindo sangat mengapresiasi langkah ini.Dimana kami melihat pemerintah, betul memperhatikan keberlangsungan investasi di Kabupaten Jepara,”  kata Syamsul.

    Menurutnya kajian dampak UMSK 2025 yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara memang benar adanya.

    “Jadi resikonya kajiannya itu real, semenjak SK keluar kami bertemu dengan pengusaha yang paling berdampak tidak terhitung.Dampak keberlangsungan perekonomian di Kabupaten Jepara,” ungkapnya.

    Ia pun berterimakasih atas upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara.

    Dia ingin usulan peninjauan besaran UMSK 2025 ini benar bisa terealisasi.

    “Kami terimakasih nasib pengusaha di kabupaten Jepara bisa diperhatikan, kami berharap ini menjadi kenyataan sehingga para pengusaha maupun investor sekala besar maupun menengah bisa berinvestasi mengembangkan di Kabupaten Jepara,” pesannya. (Ito)

  • Brigjen. Pol. Dr. Bakharuddin Muhammad Syah, S.H., S.IK., M.Si – Halaman all

    Brigjen. Pol. Dr. Bakharuddin Muhammad Syah, S.H., S.IK., M.Si – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigadir Jenderal Polisi Dr. Bakharuddin Muhammad Syah, S.H., S.IK., M.Si. seorang perwira tinggi Polri yang saat ini menjabat sebagai Direktur Keamanan dan Keselamatan Korps Lalu Lintas Polri.

    Brigjen. Pol. Bakharuddin telah menjabat sebagai Ditkamsel Korlantas Polri sejak 7 Desember 2023.

    Sebelum menjabat Ditkamsel Korlantas Polri, Brigjen. Pol. Bakharuddin pernah mengemban tugas sebagai Kapolres Jepara hingga Dirprog Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri.

    Berikut profil Brigjen. Pol. Bakharuddin.

    Kehidupan Pribadi

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Brigjen. Pol. Bakharuddin lahir di Yogyakarta pada 17 Desember 1968.

    Saat ini, ia telah berusia 56 tahun.

    Pendidikan

    Brigjen. Pol. Bakharuddin merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1993.

    Ia berpengalaman di bidang lalu lintas.

    Usai lulus dari Akpol, Brigjen. Pol. Bakharuddin melanjutkan sekolah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) serta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Lemdiklat Polri.

    Di samping itu, ia juga pernah mengikuti beberapa pendidikan kejuruan, seperti:

    Dikjur PJR Sabhara (1992)
    Pa Regident Lantas (1996)
    Sus Bahasa Belanda (1997)
    Sus Bahasa Inggris (2000)
    Dikbangpes SDM (2006)
    Sus Bahasa Jepang (2007)
    Assessment II (2011)
    Susjab Kapolres III (2011)
    Assessment Dirlantas Polda (2014).

    Karier

    Perjalanan karier Brigjen. Pol. Bakharuddin dimulai saat ia menjabat sebagai Kapolres Jepara.

    Tak berselang lama, ia ditugaskan untuk menjabat Kapolres Pati.

    Pada 2014, Brigjen. Pol. Bakharuddin mengemban tugas baru sebagai Wadirlantas Polda Metro Jaya.

    Kemudian, ia dipercaya menjadi Dosen Utama STIK Lemdikpol pada tahun 2015.

    Karena memiliki background atau latar belakang di bidang lalu lintas, Brigjen. Pol. Bakharuddin ditugaskan sebagai Dirlantas Polda Bengkulu pada 2015, Dirlantas Polda Jambi pada 2016, dan Dirlantas Polda Jateng pada 2017.

    Kariernya semakin melejit saat ia ditunjuk menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang PJR Korlantas Polri tahun 2018.

    Pada 2020, ia mengemban tugas baru sebagai Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri.

    Di tahun yang sama, Brigjen. Pol. Bakharuddin mendapat promosi jabatan sebagai Dirprog Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri.

    Puncaknya, ia dipercaya menjadi Direktur Keamanan dan Keselamatan Korps Lalu Lintas Polri sejak 7 Desember 2023 hingga sekarang.

    Berikut riwayat perjalanan karier Brigjen. Pol. Bakharuddin:

    Kapolres Jepara Polda Jateng
    Kapolres Pati Polda Jateng (2013)
    Wadirlantas Polda Metro Jaya (2014)
    Dosen Utama STIK Lemdikpol (2015)
    Dirlantas Polda Bengkulu (2015)
    Dirlantas Polda Jambi (2016)
    Dirlantas Polda Jateng (2017)
    Analis Kebijakan Madya Bidang PJR Korlantas Polri (2018)
    Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri (2020)
    Dirprog Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri (2020)
    Dirkamsel Korlantas Polri (2023 hingga sekarang).

     

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Mengenal Jepara Ourland Park, Destinasi Wisata Keluarga di Jawa Tengah

    Mengenal Jepara Ourland Park, Destinasi Wisata Keluarga di Jawa Tengah

    Jepara Ourland Park memiliki daya tarik utama wahananya yang tidak hanya lengkap tetapi juga banyak. Tempat ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap untuk dinikmati para pengunjung.

    Salah satu wahana yang populer di tempat ini adalah area Waterparknya dengan menara seluncuran air unik berbeda dari tempat lainnya. Kemudian waterparknya memiliki sekitar 36 wahana seluncuran air.

    Tempat wisata ini juga dikenal luas karena berdiri di lahan seluas 11 hektar dan bisa menampung sekitar 20.000 pengunjung. Adapun wahana bermain lainnya seperti Go Kart, ATV, Kora-kora, Gajah terbang, Istana balon, Zona Satwa, Lazy River, dan lain-lain.

    Fasilitas yang disediakan juga sangat lengkap mulai dari area ballroom, panggung hiburan, mini market, restoran, cafe, toko souvenir, tempat ibadah, gazebo, boeing 737-200, dan masih banyak lagi.

  • Kapolres Jepara AKBP Wahyu Dimutasi ke Mabes Polri, Ini Penggantinya

    Kapolres Jepara AKBP Wahyu Dimutasi ke Mabes Polri, Ini Penggantinya

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – AKBP Erick Budi Santoso resmi menjabat sebagai Kapolres Jepara, setelah dilakukan serah terima jabatan di Mapolda Jateng, pada Jumat (17/1/2025). 

    Sebelumnya, Kapolres Jepara dipimpin AKBP Wahyu Nugroho Setyawan yang kini berpindah tugas ke Mabes Polri sebagai Kasubbaglekdikbangspes Iptek Baglekdik Rodalpers SSDM Polri.

    Berdasarkan informasi tertulis yang diterima pada Selasa (31/12/2024), Bidang Humas Polda Jawa Tengah merilis mutasi jabatan akhir tahun 2024, yang mana dalam mutasi tersebut akan menyasar kepada 18 Polres se-Jawa Tengah untuk diganti pucuk pimpinannya.

    Salah satunya ialah Polres Jepara.

    Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menyebut mutasi ini merupakan langkah strategis yang rutin dilakukan Polri untuk mendukung penyegaran organisasi serta pengembangan karier bagi personel yang bersangkutan.

    “Mutasi jabatan dalam lingkungan Polri adalah suatu hal yang lumrah. Mutasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat dengan menempatkan personel yang berkompeten di bidangnya masing-masing,” ujar Kombes Pol Artanto pada Senin (30/12/2024).

    Artanto berharap, melalui mutasi ini dapat memberikan semangat baru bagi Polda Jateng dan jajarannya dalam pelaksanaan tugas serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah.

    “Dengan mutasi ini, diharapkan stabilitas keamanan di wilayah Jawa Tengah dapat tetap terjaga, terutama dalam rangka mendukung Program Pemerintah serta mengamankan berbagai agenda strategis nasional yang akan berlangsung di tahun 2025,” tandasnya.

    Dalam keterangan yang sama juga tertulis bahwa Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan akan diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbaglekdikbangspes Iptek Baglekdik Rodalpers SSDM Polri.

    Sementara yang menggantikannya ialah AKBP Erick Budi Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Banjarnegara.

  • Dapur Makan Bergizi Gratis di Jepara Sudah Sampai 90 Persen

    Dapur Makan Bergizi Gratis di Jepara Sudah Sampai 90 Persen

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Persiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jepara saat ini sudah sampai 90 persen.

    Komandan Kodim (Dandim) 0719/Jepara, Letkol Arm Khoirul Cahyadi mengatakan saat ini beberapa perlengkapan dapur dan mobil sudah sampai di dua lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Diketahui bahwa di Kabupaten Jepara ada Tiga SPPG tersebut berlokasi di Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara, Desa Ngabul Kecamatan Tahunan, dan Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan. 

    “Beberapa peralatan dapur seperti kompor dan ompreng sudah mulai berdatangan di lokasi SPPG.Mobil pengangkut makanan sebagian sudah sampai,” kata Dandim kepada Tribunjateng, Jumat (17/1/2025).

    Dari tiga lokasi SPPG kata dia, baru ada dua lokasi saja yang sudah mendapatkan pengiriminan peralatan masak maupun mobil.

    Dua lokasi itu berada di Kecamatan Tahunan dan Kalinyamatan.

    Untuk Kecamatan Jepara masih dalam perjalanan dan diupayakan akan datang pada minggu ini.

    “Dari tiga lokasi SPPG, dua sudah tiba di lokasi seperti Mobil, ompreng, kompor, water heater dan peralatan masak yang kecil. Jepara belum tapi perjalanan juga diupayakan minggu ini,” ungkapnya

    Ia menegaskan untuk keseluruhan kesiapan SPPG sudah sampai di 90 persen.

    “Diupayakan minggu depan sudah tiba semua Bisa dibilang 90 persen,sisanya perjalanan. Dari BGN target dinamis, menyesuaikan kesiapan tiap dapur Kesiapan bukan hanya fisik, tapi operasional,” ujarnya.

    Dandim meminta masyarakat untuk tetap bersabar dengan program MBG ini.

    Ia juga ingin masyarakat tetap waspada terkait penipuan yang mengatasnamakan program MBG.

    “Bersabar,semua berproses agar berjalan maksimal tanpa kendala, waspadai penipuan,” tutupnya. (Ito)