Xcloud.id

kab/kota: Jepara

  • Jadwal penyeberangan ke Karimunjawa diminta ditambah antisipasi libur

    Jadwal penyeberangan ke Karimunjawa diminta ditambah antisipasi libur

    Jepara (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berharap operator Kapal Motor Cepat (KMC) Express Bahari menambah jadwal penyeberangan dari Pelabuhan Jepara ke Karimunjawa untuk antisipasi lonjakan jumlah wisatawan ke objek wisata tersebut.

    “Pada musim liburan atau high season, permintaan tiket kapal melonjak tajam hingga menyebabkan banyak wisatawan gagal berangkat,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Moh. Eko Udyyono di sela-sela audiensi antara Pemkab Jepara dengan operator KMC Express Bahari digelar pada Rabu (2/7/2025) di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara, Rabu.

    Audiensi tersebut dipimpin Pj Sekda Jepara Ary Bachtiar, didampingi Asisten II Sekda Jepara Heri Yulianto. Turut hadir dari operator KMC Express Bahari Sukardi Halim, Kepala Dinas Perhubungan Ony Sulistijawan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Moh. Eko Udyyono, serta Kepala Bappeda Hasannudin Hermawan.

    Bahkan, kata dia, banyak tamu hotel yang sudah memesan kamar harus membatalkan kunjungan karena kehabisan tiket kapal. Dalam hitungan menit tiket langsung habis, sehingga tidak semua anggota rombongan bisa berangkat.

    Hal itu, kata dia, terjadi pada Mei 2025. Sedangkan untuk periode Juni hingga Agustus 2025 juga sudah penuh. Sehingga diharapkan ada tambahan kapal atau penambahan jadwal penyeberangan untuk mengantisipasi hal tersebut.

    Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar menegaskan pelayanan tetap menjadi prioritas, tidak hanya saat high season tetapi juga di masa sepi penumpang.

    “Di saat kondisi kosong, kita tetap melayani karena di hari lain kondisinya sudah normal. Berbisnis di bidang pelayanan, sehingga semua harus diperhitungkan dengan baik,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, perwakilan Express Bahari Sukardi Halim memastikan kesiapan untuk menambah jadwal perjalanan kapal pada high season.

    “Langkah ini diharapkan dapat mengakomodasi penumpang dengan lebih baik serta mendukung sektor pariwisata di Jepara, khususnya kunjungan ke Pulau Karimunjawa,” ujarnya.

    Dengan adanya peningkatan fasilitas dan tambahan jadwal pelayaran, diharapkan pelayanan Pelabuhan Kartini semakin optimal dan mampu mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan Kabupaten Jepara.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tambak Udang Dilarang di Karimunjawa, Pengusaha Diminta Beralih Kembangkan Pariwisata Regional 2 Juli 2025

    Tambak Udang Dilarang di Karimunjawa, Pengusaha Diminta Beralih Kembangkan Pariwisata Regional 2 Juli 2025

    Tambak Udang Dilarang di Karimunjawa, Pengusaha Diminta Beralih Kembangkan Pariwisata
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Larangan aktivitas
    tambak udang
    di
    Karimunjawa
    telah ditetapkan DPRD Kabupaten Jepara dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) 2023-2043.
    Pasalnya, keberadaan tambak terbukti merusak
    ekosistem
    taman nasional Karimunjawa.
    Merespons hal itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan
    Pariwisata
    (Disporapar) Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, mendorong para pengusaha tambak udang untuk beralih mengembangkan sektor
    pariwisata
    yang menjadi daya tarik utama di Karimunjawa.
    “Sudah ada penyelesaiannya. Cuma peralihannya ini sebetulnya ya harusnya kita menggandeng itu untuk menjadi bagian dari ekosistem wisata,” tutur Masrofi di kantornya, Rabu (2/7/2025).
    Terlebih, para pengusaha tambak yang mengantongi izin telah diberi waktu pemerintah selama dua tahun untuk menyelesaikan aktivitas tambaknya.
    Masrofi berharap masyarakat terlibat aktif dalam pengembangan destinasi wisata Karimunjawa, mulai dari sektor perhotelan, transportasi penyediaan perahu, dan lain sebagainya.
    Dia menyoroti dampak kerusakan akibat tambak udang di taman nasional tersebut.
    Untuk itu, dia mengecam keberadaan tambak yang bertentangan dengan konsep wisata ramah lingkungan.
    “Karena memang dampak tambak udang itu kan merusak lingkungan, merusak hutan bakau, dan lain sebagainya,” katanya.
    Selain penutupan tambak udang yang sudah ada, pemerintah juga melarang pembukaan usaha tambak udang baru di sana.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah meminta aktivitas tambak udang di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dihentikan karena berdampak buruk pada lingkungan.
    Sejumlah tambak pun berhenti beroperasi.
    Salah satu petambak yang memutuskan untuk menghentikan operasionalisasi tambaknya adalah Faisol (33), warga Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa.
    Enam petak tambak milik Faisol dengan luas 8.000 meter persegi berhenti beroperasi sejak Februari 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Bintang Persebaya John Tarkpor Meninggal di Usia 38, Flu Bisa Berakibat Fatal

    Eks Bintang Persebaya John Tarkpor Meninggal di Usia 38, Flu Bisa Berakibat Fatal

    Jakarta –

    Nama John Tarkpor Sonkaliey sempat menjadi buah bibir di perhelatan sepak bola Indonesia. Namun, kabar duka datang dari Liberia, pemilik tendangan roket tersebut meninggal dunia di usia 38 tahun akibat masalah pernapasan, bermula dari flu (influenza).

    John Tarkpor menghembuskan napas terakhirnya pada 23 Juni 2025 di kampung halamannya, Monrovia. Kabar duka ini juga disampaikan oleh Persebaya Surabaya dan Persijap Jepara di story Instagram klub.

    Meninggalnya John Tarkpor menjadi pengingat bahwa flu tidak selalu ringan. Pada beberapa kasus, influenza bisa berkembang menjadi kondisi yang serius dan berujung pada kematian.

    Di Indonesia sendiri, John Tarkpor sempat membela beberapa klub besar seperti Persiter Ternate, Pelita Jaya, Persitara Jakarta Utara, Persijap Jepara, hingga Persebaya Surabaya

    Dikutip dari Healthline, saat terserang flu, seseorang mungkin mengalami batuk, bersin, hidung meler, suara serak, dan sakit tenggorokan.

    Tetapi, flu dapat berkembang menjadi kondisi seperti pneumonia atau memperburuk masalah kronis lainnya seperti chronic obstructive pulmonary disease (COPD) atau penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan gagal jantung kongestif yang dapat dengan cepat mengancam jiwa.

    Flu dapat langsung menyebabkan kematian saat virus memicu peradangan parah di paru-paru. Jika ini terjadi, dapat menyebabkan kegagalan pernapasan cepat karena paru-paru tidak dapat mengangkut cukup oksigen ke seluruh tubuh.

    Flu juga dapat menyebabkan otak, jantung, atau otot meradang. Hal ini dapat menyebabkan sepsis, yakni kondisi darurat yang dapat berakibat fatal jika tidak segera diobati.

    Jika seseorang mengalami infeksi sekunder saat terkena flu, hal itu juga dapat menyebabkan organ tubuh gagal berfungsi. Bakteri dari infeksi tersebut dapat masuk ke aliran darah dan menyebabkan sepsis.

    (dpy/up)

  • 6 Desa di Jepara Dihantui Abrasi, Daratan Tergerus 50 M dalam Setahun

    6 Desa di Jepara Dihantui Abrasi, Daratan Tergerus 50 M dalam Setahun

    Witiarso mengaku segera mengajukan bantuan ke pemerintah pusat agar ada perhatian khusus dalam penanganan abrasi di wilayah pesisir Jepara. Pihaknya membutuhkan sabuk pengaman pantai, agar dua desa tersebut tidak hilang digerus abrasi.

    Witiarso menyebut bahwa usulan pembangunan sea wall atau tanggul laut hingga wilayah Jepara, juga diusulkan terkait penanganan abrasi. Pihaknya berharap Pemerintah Pusat segera merealisasikannya oleh pemerintah pusat.

    Sementara itu, Petinggi Desa Tanggul Tlare, Kosnadi mengungkapkan bahwa ancaman abrasi di wilayah desa yang dipimpinnya bukanlah hal baru. Ancaman abrasi mulai terasa sejak tahun 1988 silam.

    “Dahulu ada dukuh yang berjarak dua kilometer dari bibir pantai, namun kini sudah terkena abrasi dan direlokasi. Waktu itu sekitar 150 KK dipindahkan,” terang Kosnadi.

    Saat ini, jarak dukuh terdekat ke bibir pantai tinggal sekitar 200 meter. Jika tidak ada penanganan serius, diperkirakan dalam 10 tahun ke depan, Dukuh Tanggul Tlare akan tenggelam sepenuhnya.

    “Tanggul Tlare dihuni 250 KK dengan total 750 jiwa. Kami berharap ada penanganan khusus seperti pembangunan pagar pantai atau pemecah gelombang agar abrasi bisa dikendalikan,” tandas Kosnadi.

    Arief Pramono

  • DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura Regional 17 Juni 2025

    DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura Regional 17 Juni 2025

    DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com – 
    DPRD Jawa Tengah mengungkapkan kekecewaan usai pemerintah pusat menghapus usulan anggaran Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul di pesisir Demak. Padahal, wilayah seperti Sayung, Bedono, hingga Bonang terus terendam rob.
    Di sisi lain, pemerintah pusat menjanjikan proyek
    tanggul laut
    raksasa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur, namun realisasinya belum jelas bagi warga terdampak.
    Penghapusan usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun itu disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah.
    Ia menegaskan bahwa penghapusan anggaran sangat mengecewakan warga pesisir Demak, terutama mereka yang sudah bertahun-tahun terdampak banjir rob di wilayah Sayung, Bedono, hingga Bonang.
    “Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar (badan anggaran) itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut,” ungkap Nur Saadah saat ditemui di kantornya, Senin (16/6/2025).

    Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan rob yang telah berlangsung lama.
    Sebagai bentuk kekecewaan, warga menggelar aksi doa bersama di jalan Pantura, Sayung, pada Minggu (15/6/2025).
    Aksi spiritual ini diinisiasi oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak dan diikuti oleh ratusan warga serta tokoh masyarakat.
    “Kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama. Tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta,” ujarnya.
    Nur Saadah menegaskan bahwa doa bersama itu mencerminkan besarnya harapan masyarakat agar pemerintah benar-benar menyelesaikan akar persoalan rob.
    “Usaha yang dilakukan Komisi D, utamanya kami dari Dapil Demak, Kudus, Jepara itu memang belum mendapatkan respon yang baik oleh pemerintah pusat. Nah, saya sangat mendukung,” tegasnya.
    Ia mengungkapkan bahwa Komisi D telah memperjuangkan pembangunan tanggul laut sebagai solusi permanen sejak tahun 2016. Namun, hingga kini, proyek tersebut belum terealisasi, sementara penurunan muka tanah terus memperparah kondisi pesisir.
    “Saya melihat satu-satunya jalan ya harus ada pembangunan siwal yang permanen dan itu tentunya diutamakan di daerah Sayung dan sekitarnya sampai ke Moro Demak dan Bonang,” ujar dia.
    Nur Saadah terus mendesak pemerintah pusat untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Badan Otorita khusus pembangunan
    tanggul laut Pantura
    Jawa.
    Ia berharap wilayah Demak menjadi prioritas utama, mengingat tingkat genangan semakin parah.
    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa, pemerintah pusat tengah menyiapkan proyek tanggul laut raksasa yang akan membentang sepanjang Pesisir Utara Jawa, dari Banten hingga Jawa Timur.
    Proyek ambisius ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai langkah nyata menyelamatkan wilayah-wilayah rawan rob, terutama Demak dan Semarang yang menjadi prioritas utama penanganan.
    “Kalau bicara Rob, tidak hanya Jakarta karena penurunan tanah, tidak hanya Semarang. Tetapi sepanjang pantai utara. Otomatis Demak, Pekalongan, Jepara, dan Rembang menjadi satu kesatuan yang harus ditangani bersama,” ujar Dody di Pantura Sayung, Minggu (15/6/2025), dalam acara doa bersama warga Nahdlatul Ulama (NU) Demak, Jawa Tengah, Minggu (15/6/2025).
    Dody mengatakan, gagasan tanggul laut sepanjang Pesisir Utara sudah dipikirkan Prabowo sebelum jadi presiden. Belum lama ini hal tersebut juga disampaikan Prabowo dalam sebuah forum internasional.
    Dia juga menyinggung Tol Semarang-Demak Seksi ll yang memiliki fungsi sebagai tanggul di Kecamatan Sayung, selambat-lambatnya akan selesai pada akhir tahun 2027.
    “Perlu waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan fisik ini, doa tetap diperlukan agar semuanya berjalan lancar. Tepat waktu,” ujarnya.
    Menurut Dody, Gubernur Jawa Tengah, juga telah mengusulkan tambahan tanggul laut sepanjang 20 kilometer untuk menangani banjir rob Demak hingga perbatasan Jepara.
    “Kita akan kaji bersama-sama, kemudian akan kita usulkan DPR teruskan Pak Presiden,” ujarnya lagi.
    Dia menegaskan, banjir rob di pesisir menjadi prioritas bersama supaya kejadian masyarakat kehilangan tanah dan tempat tinggal tidak terulang.
    Indonesia juga membuka peluang kerja sama dengan Belanda untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang 500 kilometer di Pantai Utara Jawa.
    Proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga 80 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1.297 triliun.
    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan Belanda punya pengalaman panjang dalam pembangunan tanggul dan pengelolaan wilayah pesisir.
    “Proyek ini lebih dari sekadar pertahanan terhadap banjir dan penurunan tanah. Ini adalah undangan untuk menciptakan koridor pertumbuhan Indonesia berikutnya,” ujar Anindya dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda Michiel Sweers di Jakarta, Senin (16/6/2025), seperti dilansir
    Antara.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Orang RI Terkenal Sampai ke Arab, Hidup di Era Nabi Muhammad

    Orang RI Terkenal Sampai ke Arab, Hidup di Era Nabi Muhammad

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejarah mencatat ternyata ada orang Indonesia yang hidup di era Nabi Muhammad. Orang itu adalah Ratu Shima dari Kerajaan Kalingga.

    Ratu Shima lahir pada tahun 611 M di Sumatera Selatan. Pada tahun tersebut Nabi Muhammad berusia 41 tahun dan baru setahun diangkat rasul.

    Ratu Shima adalah anak dari agamawan Hindu yang pindah ke Jepara usai menikah dengan Kartikeyasinga dari Kerajaan Kalingga. Saat di Jawa, Ratu Shima tinggal di berbagai candi Hindu di kawasan Dieng.

    Posisi Ratu Shima perlahan semakin kuat usai suaminya, Katikeyasinga, diangkat menjadi Raja Kalingga pada tahun 648 Masehi. Ketika Kartikeyasinga berkuasa, Nabi Muhammad sudah wafat dan Jazirah Arab memasuki periode kekhalifahan, tepatnya Periode Khulafaur Rasyidin yang dipimpin sahabat Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib (656-661 M).

    Dalam Sejarah Nasional Indonesia (2008) diceritakan, posisi Ratu Shima yang semula istri raja berubah menjadi penguasa tunggal Kalingga usai suaminya wafat pada 678 M. Dia menjadi Ratu Kalingga sebab tak ada penerus yang bisa berkuasa karena anak-anaknya masih sangat kecil.

    Saat menjadi raja, sejarah mencatat Kerajaan Kalingga mencapai masa keemasan. Ratu bergelar Sri Maharani Mahissasuramardini Satyaputikeswara ini berhasil membawa Kalingga menjadi kerajaan terkenal, khususnya di sektor perdagangan.

    Dalam Tradisi Pemikiran Islam di Jawa (2006) diceritakan, Ratu Shima berhasil mengubah pelabuhan Jepara sebagai sentra perdagangan dan pertemuan para pedagang dari berbagai wilayah. Bahkan, disebutkan juga Kalingga sudah menjalin perdagangan dengan Dinasti Tang dari China.

    Mengacu pada naskah China kuno yang terhimpun di Nusantara dalam Catatan Tionghoa (2009), terungkap kalau para pedagang China sudah berdagang dan menyaksikan kejayaan Ratu Shima. Para pedagang bersaksi kalau Kerajaan Kalingga sangat kaya karena menjadikan garam yang mudah ditemukan sebagai komoditas ekspor.

    Ada juga beberapa utusan Ratu Shima yang pergi ke China menjalin relasi dengan kaisar. Lalu, para penduduknya pun sudah sangat maju karena mengenal aksara dan ilmu astronomi.

    Di Kalingga juga terdapat pusat agama Budha Hinayana, sehingga banyak penganut Buddha belajar agama bertahun-tahun di sana.

    Nama besar Ratu Shima pun viral sampai ke luar negeri. Bahkan hingga jazirah Arab yang semasa Kalingga eksis sudah memasuki era kekhalifahan. Popularitas tersebut terkait ketegasan Sang Ratu yang melarang warganya mencuri.

    Pernah ada cerita Raja Arab, Ta-Shih, penasaran datang ke Kalingga membawa karung emas. Karung emas akan ditaruh di jalanan supaya orang tergoda mengambilnya. Namun, beberapa bulan kemudian, tak ada orang yang mengambil. Bukti warganya sangat takut atas hukuman Ratu Shima.

    Sampai akhirnya, posisi karung emas tersebut bergeser sedikit karena anak Ratu Shima paling disayang, Pangeran Narayana, tak sengaja menyentuhnya. Pada titik ini, Ratu Shima langsung mengeluarkan aturan tegas, yakni hukuman mati.

    Singkat cerita, putusan hukuman mati berubah jadi pemotongan kaki. Sebab, kakinya dianggap bersalah karena menggeser karung emas. Alhasil, kaki Narayana pun dipotong sebagai hukuman.

    Hidup Ratu Shima berakhir pada 695 Masehi, sementara Kerajaan Kalingga runtuh pada tahun 752 M.

    Ketika situasi ini terjadi, Islam di Jazirah Arab sudah berkembang pesat. Sejarah mencatat di Arab sudah memasuki era Bani Umayyah yang eksis dari tahun 661-750 Masehi.

    (fab/fab)

  • KPK Periksa Dirut BPR Bank Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif Rp 250 M

    KPK Periksa Dirut BPR Bank Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif Rp 250 M

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pencairan kredit fiktif di PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 250 miliar. Terbaru, penyidik KPK memeriksa Direktur Utama (Dirut) BPR Bank Jepara Artha Jhendik Handoko (JH) pada Selasa (3/6/2025).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik KPK mendalami tugas dan kewenangan Jhendik Handoko dalam kapasitas sebagai dirut BPR Bank Jepara Artha serta kaitan tugasnya tersebut dengan kasus kredit fiktif yang sedang ditangani KPK.

    “Yang bersangkutan hadir, penyidik mendalami kewenangan apa saja dan tugas pokok apa saja yang diberikan kepada JH selaku dirut pada BPR Jepara Artha,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (4/6/2025).

    Dalam kasus ini, KPK telah mencegah lima orang ke luar negeri sejak 26 September 2024 dengan inisial yakni JH, IN, AN, AS, dan MIA. Dugaan tindak pidana korupsi pencairan kredit fiktif BPR Bank Jepara Artha ini mencapai Rp 250 miliar.

    Penyidik KPK juga telah menyita sejumlah unit kendaraan, tanah dan bangunan serta uang tunai dalam kasus kredit fiktif ini. Kendaraan yang disita sebanyak 5 unit kendaraan, yakni jenis Fortuner (dua unit), CRV (dua unit), dan HRV. Lalu, sebanyak 130 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 50 miliar dan uang tunai kurang lebih Rp 12,5 miliar.

    Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mencabut izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha. Pencabutan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 21 Mei 2024.
     

  • Bupati Jepara Ngantor di Desa Bungu, Maksimalkan Potensi UMKM Hingga Keluarkan SK Sentra Gerabah

    Bupati Jepara Ngantor di Desa Bungu, Maksimalkan Potensi UMKM Hingga Keluarkan SK Sentra Gerabah

  • Kiat Pelaku UMKM Jateng Hadapi Tantangan Pasar, Gencar Promosi Temukan Peluang Baru

    Kiat Pelaku UMKM Jateng Hadapi Tantangan Pasar, Gencar Promosi Temukan Peluang Baru

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pelaku industri dan UMKM makin gencar melakukan promosi.

    Tak pilih diam di tengah kekhawatiran akan pengaruh perang dagang yang diterapkan Presiden Amerika Serikat ke beberapa negara, pelaku UMKM aktif memacu penjualan dengan mengikuti pameran.

    “Harapan kami ada sebuah goal entah di Semarang atau Jepara dengan dibuatnya event pameran furnitur atau handicraft,” kata satu produsen furnitur dan handicraft asal Jepara, Anas Hafidz di sela mengikuti pameran UMKM Gayeng 2025 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Tengah kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Pollux Mall Paragon Semarang, Senin (5/5/2025).

    Pemilik usaha mebel Tsabit Gallery tersebut mengungkapkan, produk kerajinan memiliki daya tarik tersendiri baik di pasar domestik maupun luar negeri.

    Produk-produk yang diproduksinya pun bervariasi sesuai dengan pesanan dan jenis barang yang diminta konsumen.

    Anas menyebutkan, dalam sebulan, usahanya mampu memproduksi hingga 500 kursi, dengan pasar domestik yang lebih banyak tertuju ke Bali.

    Sedangkan ekspor, menurutnya sejauh ini tertuju ke Meksiko dan Spanyol.

    Anas menjual produk mulai Rp 20.000 untuk handicraft dan tak terbatas untuk produk mebel.

    “Yang banyak dicari kursi cafe. Rata-rata bahan dari kayu jati yang paling diminati, namun kami ada banyak varian (bahan kayu).

    Kalau harga, paling murah Rp 20.000 dan paling mahal Rp 5 juta seterusnya tidak terhingga, tergantung dari jenis barang,” bebernya.

    Ia melanjutkan, dalam menghadapi tantangan pasar, pelaku UMKM tetap optimis berinovasi.

    Ia berusaha untuk mempertahankan kualitas dan menyesuaikan produk sesuai permintaan konsumen.

    “Kalau bahan baku untuk produksi masih aman, dipasok dari berbagai daerah seperti Cepu, Blora, Jawa Timur, Jawa Barat, Batang, dan Cirebon,” sebutnya.

    Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Primasto Ardi Martono mengungkapkan, strategi diversifikasi diperlukan UMKM di tengah tantangan global.

    Ia menegaskan bahwa perang dagang yang berlangsung antara Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya pasti akan memberikan pengaruh, meskipun saat ini dampaknya belum terasa karena pemberlakuan tarif resiprokal terhadap Indonesia ditunda selama 90 hari.

    “Perang dagang Amerika Serikat pasti akan memberikan pengaruh, tetapi karena ditunda 90 hari, jadi sampai sekarang belum. Tapi pasti akan berpengaruh, karena sebagian besar ekspor Jateng 40 persenan ke Amerika Serikat.

    Persiapan pengusaha sekarang adalah melakukan alternatif pasar, jadi tidak semua konsen ke Amerika. Tujuannya mencari pasar lain, kalau seandainya nego buntu. Namun diharapkan tidak buntu sehingga ekspor kita tidak terganggu,” ungkapnya. (idy)

     

  • Musrenbang RPJMD 2024-2029, Bupati Jepara Ingin Pembangunan Daerah Selaras Dengan Nasional

    Musrenbang RPJMD 2024-2029, Bupati Jepara Ingin Pembangunan Daerah Selaras Dengan Nasional

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara fokus program pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan program nasional maupun provinsi.

    Demikian yang disampaikan, Bupati Jepara, Witiarso Utomo saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara 2024-2029, di Pendapa Kartini, Selasa, (6/5/2025). 

    Turut hadir Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna, Penjabat (Pj) Sekda Jepara Ary Bachtiar, perwakilan Forkopimda Jepara, pimpinan perangkat daerah dan perwakilan unsur masyarakat.

    Menurut orang nomor satu di Kabupaten Jepara melalui RPJMD ini diharapkan program pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan program nasional dan provinsi.

    Satu di antaranya adalah dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Musrenbang RPJMD yang kita laksanakan hari ini adalah penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah seperti yang telah dirumuskan seperti rancangan awal RPJMD,” kata Wiwit kepada Tribunjateng, Selasa (6/5/2025).

    Dalam rapat tersebut, Bupati memaparkan visi Jepara MULUS (Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius) serta 5 misi yakni MULUS Birokrasinya, MULUS Pendidikan dan Kebudayaannya, MULUS Ekonominya, MULUS Kesehatannya, dan MULUS Infrastrukturnya. 

    Bupati juga menyampaikan sejumlah program kerja yang telah dilaksanakan seperti Bupati Ngantor di Desa, Kartu Sarjana, Kartu Guru Sejahtera, dan sejumlah perbaikan di sektor infrastruktur.

    Melalui program-program tersebut, Wiwit berharap dapat terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jepara. 

    Tak lupa dirinya juga memohon dukungan kepada seluruh stake holder agar program tersebut dapat berjalan baik.

    “Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan utama yang ingin kita capai dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan di Kabupaten Jepara sedikit mengalami penurunan yaitu dari 5,95 persen pada tahun 2022 menjadi 5,17 % pada tahun 2023, lalu turun lagi ke angka 4,22 % di tahun 2024,” ungkapnya.

    Menurutnya ada dua kunci utama yang yang ingin ditekankan. 

    Pertama adalah peningkatan daya saing daerah dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk mempermudah aktivitas perekonomian. 

    Dirinya juga menekankan agar pembangunan ekonomi sebisa mungkin tidak merusak lingkungan, menjaga sumber daya alam, serta menjamin kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.

    Kedua, Wiwit mengatakan pentingnya SDM yang unggul dan berkarakter. 

    Menurutnya hal tersebut adalah modal yang penting guna membangun Jepara yang lebih baik, mempertahankan dan mengoptimalkan SDA yang ada di Jepara.

    “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita terus bergerak positif dari tahun ke tahun. Dari tahun 2024 IPM Kabupaten Jepara tercatat 74,32 lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,87,” imbuhnya.

    Meskipun baik secara angka, Wiwit menekankan perlunya pembangunan mentalitas dan karakter SDM terutama karakter khas masyarakat Jepara yang memiliki etos kerja yang tinggi, religius, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan, serta warisan budaya Jepara seperti industri ukir dan furnitur.

    Orang nomor satu di Kota Ukir itu menyampaikan pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan beebasis digital. 

    Ia menambahkan hal tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan global yang semakin dinamis. 

    Tata kelola pemerintahan berbasis digital juga berperan untuk meningkatkan integritas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang Ber-AKHLAK melalui perubahan mindset ASN agar memberikan pengabdian dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

    “Capaian indeks reformasi birokrasi yang sudah memuaskan yakni 82,30 harus tetap ditingkatkan,” ujar Wiwit.

    Bupati Wiwit juga menyampaikan perihal kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara dalam membiayai pembangunan daerah cukup terbatas. 

    Untuk itu dirinya telah memerintahkan untuk lebih memprioritaskan program landasan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan melalui APBD dalam lima tahun kedepan agar terus tumbuh.

    “Dengan demikian diperlukan reformasi keuangan agar prudent, efektif, dan efisien melalui efisiensi belanja daerah, optimalisasi pendapatan daerah, dan mendorong pemanfaatan pembiayaan dalam daerah untuk bisa mencapai target-target yang kami inginkan,” tuturnya.

    Dirinya juga membuka opsi melakukan alternatif pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema yaitu pinjaman daerah, KPPU, dan sebagainya.

    Hal ini menurutnya perlu dilakukan karena sesuai dengan UU no 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat beberapa amanat yang perlu dipedomani dalam menyusun anggaran daerah.

    Melihat sejumlah isu strategis yang dihadapi, Bupati secara khusus meninta kepada seluruh perangkat daerah dan stake holder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegrasi, dan inovatif.

    “Untuk itu saya berharap kepada semua pihak untuk mencurahkan pikiran dan pangangan, bekerja keras dengan sekuat tenaga untuk memajukan daerah yang kita cintai dan demi kesejahteraan masyarakat Jepara,” pungkasnya. (Ito)