kab/kota: Jeneponto

  • 42 Daerah Punya Mal Pelayanan Publik, Urus KTP-SKCK Makin Mudah

    42 Daerah Punya Mal Pelayanan Publik, Urus KTP-SKCK Makin Mudah

    Jakarta

    Menteri PAN-RB Rini Widyantini meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada 42 kota di Indonesia. MPP dinilai Rini menjadi terobosan dalam tata kelola pelayanan publik.

    MPP dapat menyatukan seluruh layanan yang ada di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, bahkan beberapa layanan-layanan swasta terkadang juga diintegrasikan di MPP. MPP menyediakan berbagai layanan seperti KTP, SKCK dan berkas-berkas lainnya.

    Pada akhirnya, Rini menilai MPP dapat memberikan percepatan proses dan meningkatkan efisiensi kinerja pelayanan pemerintah.

    “MPP itu tentunya akan menjadi gerbang untuk masa depan kita di dalam tata kelola pelayanan publik. Kehadiran MPP itu kita lihat memunculkan percepatan-percepatan proses yang tentunya akan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan biaya dan sebagainya,” beber Rini dalam peresmian yang dilakukan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    “Nah ini tentunya kita berharap dengan adanya MPP, masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatannya,” tambahnya.

    Dia memaparkan MPP pertama kali ada di Indonesia pada tahun 2017, kala itu cuma 3 MPP yang ada di Indonesia. Kini jumlahnya sudah bertambah hingga 272 MPP di seluruh kabupaten dan kota.

    “Tapi ini baru 53% dari total kabupaten dan kota di Indonesia saja yang punya MPP. Kami harap tahun depan sudah semuanya memiliki MPP,” sebut Rini.

    Adapun 42 MPP yang diresmikan hari ini di antaranya yakni Kabupaten Aceh Tamiang; Kota Langsa; Kota Lhokseumawe: Kabupaten Kaur; Kabupaten Merangin: Kota Pangkalpinang; Kabupaten Bangka Barat; Kabupaten Belitung; Kabupaten Lampung Barat; Kabupaten Majalengka; Kabupaten Sukabumi; Kabupaten Situbondo; Kabupaten Tabanan; Kabupaten Jembrana; Kabupaten Bangli; Kabupaten Gianyar; Kabupaten Lombok Barat; Kabupaten Dompu; Kabupaten Lembata; Kabupaten Sikka; Kabupaten Mempawah; Kota Pontianak; Kabupaten Kotawaringin Barat; Kabupaten Pulang Pisau; Kabupaten Tana Tidung; Kabupaten Banggai Kepulauan; Kabupaten Kolaka Utara.

    Selanjutnya, Kabupaten Konawe Selatan; Kota Makassar; Kabupaten Jeneponto; Kabupaten Yapen; Kabupaten Malaka; Kabupaten Kaimana; Kabupaten Kayong Utara; Kabupaten Kepahiang; Kabupaten Subang; Kabupaten Manggarai Barat; Kabupaten Serang; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Sidenreng Rappang; Kota Bandar Lampung; dan Kabupaten Pidie.

    (acd/acd)

  • Dugaan Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan Panwascam Warnai Tahapan Rekapitulasi Pilkada Jeneponto

    Dugaan Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan Panwascam Warnai Tahapan Rekapitulasi Pilkada Jeneponto

    FAJAR.CO.UD, JENEPONTO – Tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 kini memasuki tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten.

    Namun, proses ini diwarnai oleh sejumlah temuan dari Tim Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02 yang menyoroti dugaan ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), terutama di Kecamatan Arungkeke dan Kelara.

    Ketua Tim Hukum Paslon nomor urut 02, Saiful, menyampaikan adanya indikasi kuat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Panwascam di kedua kecamatan tersebut. Menurutnya, Panwascam diduga menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.

    Dugaan Pelanggaran di Kecamatan Arungkeke

    Di Kecamatan Arungkeke, Panwascam tercatat telah mengeluarkan tiga rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) untuk TPS 02, Desa Boronglamu. Ketiga rekomendasi tersebut adalah:

    Nomor 079/PM.02.02/K.SN-07.08/11/2024 tertanggal 16 November 2024.

    Nomor 079/PM.02.02/K.SN-07.08/11/2024 tertanggal 1 Desember 2024.

    Nomor 080/PM.02.02/K.SN-07.09/11/2024 tertanggal 2 Desember 2024.

    Saiful menilai tindakan Panwascam Arungkeke tidak profesional, karena mengeluarkan tiga rekomendasi berbeda untuk kasus yang sama.

    Selain itu, terdapat kekeliruan dalam penomoran surat, di mana surat tertanggal Desember masih menggunakan kode bulan November.

    “Surat tersebut juga tidak mencantumkan secara tegas bahwa rekomendasi dikeluarkan berdasarkan keputusan rapat pleno. Hal ini menimbulkan dugaan adanya oknum tertentu yang bermain,” ungkapnya.

    Temuan di Kecamatan Kelara

    Sementara itu, di Kecamatan Kelara, Panwascam mengeluarkan dua rekomendasi PSU terkait dugaan pemilih yang memberikan suara di lebih dari satu TPS:

  • Bukannya Bantu Warga, Kepala Bulog Malah Jual Beras SPHP ke Pedagang Demi Raup Untung Rp2,1 Miliar

    Bukannya Bantu Warga, Kepala Bulog Malah Jual Beras SPHP ke Pedagang Demi Raup Untung Rp2,1 Miliar

    TRIBUNJATIM.COM – Korupsi beras 700 kilogram, Kepala Bulog Bulukumba, Sumsel, Ervina Zulaeha (49), kini jadi sorotan.

    Ervina Zulaeha terbukti malah menjual beras, yang harusnya ditujukan untuk masyarakat, ke pedagang.

    Dari hasil penjualan beras ke pedagang ini, Ervina Zulaeha meraih untung Rp2,1 miliar.

    Ervina memiliki misi untuk menstabilkan lonjakan harga beras di pasar lewat beras SPHP pemerintah.

    Diketahui, beras tersebut seharusnya diperuntukkan untuk dijual di masyarakat umum saat harga beras tinggi tahun 2023 lalu.

    Beras SPHP pemerintah yang dikelola oleh Bulog bertujuan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

    Tujuannya untuk menanggulangi gejolak harga beras, dan mengendalikan inflasi saat itu.

    Total yang disiapkan oleh pemerintah pusat 1.344.490 kilogram atau senilai Rp11.230.283.000.

    Dari jumlah tersebut, beras SPHP yang disalurkan kepada distributor atau pengecer hanya sejumlah 643.023 kilogram.

    Sedangkan yang disalurkan tidak sesuai ketentuan sejumlah 710.467 kilogram atau terdapat 52,84 persen.

    Namun Ervina Zulaeha malah menjual beras ke pedagang bersama eks Asisten Suplay Chain dan Pelayanan Publik Bulog Kanca Bulukumba.

    Atas perbuatan tersebut, Kejari menetapkan Ervina Zulaeha bersama pengusaha beras asal Kupang NTT, Jeneponto dan R, IDT, SS, serta eks Asisten Suplay Chain dan Pelayanan Publik Bulog Kanca Bulukumba sebagai tersangka korupsi.

    Sebelum ditetapkan tersangka, Inspektorat Bulukumba mengungkap kerugian negara yang ditimbulkan tersebut.

    “Atas perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.144.829.290,” jelas Kepala Kejari Bulukumba, Banu Laksamana, Jumat (29/11/2024) kemarin.

    Kemasan beras SPHP milik salah satu pedagang pasar di Kabupaten Madiun (TRIBUNJATIM.COM/FEBRIANTO RAMADANI)

    Motif dugaan korupsi yakni mereka melakukan penyimpangan pendaftaran calon distributor pedagang eceran dan mitra perusahaan.

    Mereka juga melakukan penyimpangan penyerahan barang di gudang, peyimpangan penyaluran beras SPHP.

    Hingga penggunaan rekening pribadi dengan tujuan memperoleh keuntungan.

    Sementara di tahun 2023 lalu, Bulog Bulukumba gencar melakukan pasar murah kerjasama pemerintah di Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, hingga Sinjai.

    Bicara tentang beras, seorang penjual terang bulan di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Hatip, gigit jari usai diajak ngonten oleh pasangan suami-istri konten kreator.

    Bagaimana tidak, ia diajak ngonten oleh konten kreator tersebut dan dapat beras, tapi ternyata diambil lagi.

    Kini setelah kisahnya viral, Hatip menerima banyak bantuan.

    Hatip merupakan penjual terang bulan asal Pasuruan yang sehari-hari mangkal di Sidoarjo.

    Ia sudah berjualan sejak 1992 silam. 

    Sebagai pedagang, Hatip merasakan suka duka selama berjualan.

    Dagangannya tak selalu habis.

    Sering kali ia harus membawa pulang sisa dagangannya.

    Kondisi Hatip yang memprihatinkan sempat dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab.

    Hatip bercerita, dirinya sempat didatangi pasangan suami istri (pasutri) yang sehari-hari menjadi konten kreator.

    Mereka mengajak Hatip membuat konten dengan memberikan sedekah berupa beras lima kilogram.

    Alih-alih diberikan, beras tersebut justru diambil kembali seusai ngonten.

    “Kena tipu pasutri di depan SD Kwangsan, Sedati Sidoarjo wajib kita viralkan,” tulisnya dalam keterangan video dikutip dari akun TikTok @akalsehat678, Jumat (15/11/2024).

    “Diambil lagi cuma untuk difoto,” lanjut keterangan.

    Hatip penjual martabak diajak buat konten dapat beras 5 kg lalu diambil lagi, cuma diganti Rp20 ribu (TikTok/akalsehat678)

    Sebagai ganti beras 5 kg tersebut, pasutri tersebut memberikan uang kepada Hatip.

    “Berasnya dikembaliin diganti uang 20 ribu abis difoto, dinampanin, dikasih beras, diambil lagi,” ungkap Hatip.

    Ia mengatakan, saat itu suaminya bertugas menyerahkan beras, sementara istrinya mengambil foto penyerahan beras kepada pedagang.

    “Itu perempuan bagian moto, lakinya yang ngasih beras,” tutur pria yang kerap berjualan di SD Kwangsang Sedati tersebut.

    Bahkan pemberian beras tersebut telah dua kali dikonteni pasutri konten kreator tersebut.

    “Dua kali sampai (dikonteni),” ungkapnya.

    Hatip mengingat ciri-ciri pasutri tersebut menggunakan sepeda motor Revo berwarna hitam dengan nopol W.

    Unggahan video itupun lantas ramai membuat netizen meradang hingga mencari siapa sosok konten kreator yang dimaksud.

    “Viralin pasutri penipu itu,” beber cuwelmom.

    “ksihan bgt beras 5kg aj diambil lagi,” komentar CinderlelA.

    “Kalau pas fyp pasutri itu bnyak yg donasi uangnya pasti gak dikasihkan,” kata Khalisa mukmina.

    “Konten kreator makin kaya Krn bnyk viewers, ternyata realita ga sesuai sama di video, edun,” ujar hesty_ry83.

    “Ya allah..bapak ini bapak penjual terang bulan sejak jaman sd aku dulu .semoga diganti dengan rezeki yg lebih baik pak,” ujar Naniluna.

    Mendengar kisah memilukan tersebut, perekam video memberikan uang tunai untuk membantu Hatip.

    Di video lain, Hatip kembali mendapat bantuan dari seseorang.

    Senyum pun merekah ketika Hatip menerima bantuan uang tersebut.

    Berita Viral lainnya

  • Apresiasi Pengamanan Pilkada 2024, Ketua Komisi III DPR Beri Nilai 9 Untuk Kapolri

    Apresiasi Pengamanan Pilkada 2024, Ketua Komisi III DPR Beri Nilai 9 Untuk Kapolri

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan nilai 9 kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kinerjanya mengamankan Pilkada 2024, termasuk saat hari pencoblosan.

    “Pak kapolri, Pak Sigit itu sudah luar biasa kerjanya. Saya sampaikan tadi secara keseluruhan, kalau mau dikasih nilai dari satu sampai sepuluh, saya berani kasih nilai sembilan,” ujar Habiburokhman saat konferensi pers di ruangan Komisi III DPR, gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Berdasarkan hasil laporan masyarakat dan monitoring aktif Komisi III DPR, kata Habiburokhman, Polri telah bekerja maksimal mulai dari persiapan hingga pencoblosan Pilkada 2024. Pada tahapan persiapan, Polri telah membantu distribusi logistik pilkada dan penyiapan TPS. Pada saat pemungutan suara, Polri juga mampu menjaga ketertiban dari tahapan pencoblosan hingga selesai hitung cepat.

    “Kami menyampaikan sekali lagi bahwa peran Polri sangat maksimal terkait pengamanan Pilkada 2024. Kami harus menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Kapolri, Listyo Sigit, para kapolda, para kapolres, para kapolsek, para babinkamtibmas,” tegas dia.

    Hanya saja, kata Habiburokhman, Komisi III DPR mencatat setidaknya ada lima peristiwa menonjol terkait pengamanan Pilkada 2024. Pertama, kejadian di Puncak Jaya, Papua Tengah, yaitu bentrokan antara pendukung karena terjadi saling klaim kemenangan.

    “Kami terus pantau kejadian tersebut. Kami anggap respons Polri sudah tepat, yaitu melakukan pengamanan dengan tindakan yang tepat dan terukur,” tutur dia.

    Bentrokan karena saling klaim kemenangan antara paslon juga terjadi di Memberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Kasus terakhir yang menonjol adalah penembakan pelajar di Semarang sehari menjelang pencoblosan Pilkada 2024.

    “Walaupun tidak terkait dengan pemilu, tetapi perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang (pencoblosan) di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Banyak sekali masyarakat mengatakan bahwa kapolres-nya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya karena kapolresnya ini setelah kejadian saya telpon saja, tidak angkat telpon,” pungkas Habiburokhman.

  • Komisi III beberkan informasi terkait keamanan pilkada dan peran Polri

    Komisi III beberkan informasi terkait keamanan pilkada dan peran Polri

    Ada beberapa informasi yang kami dapatkan di sekretariat Komisi III, tepatnya ada lima informasi tentang kejadian yang cukup menonjol

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membeberkan sejumlah informasi menonjol terkait kondisi keamanan Pilkada 2024 maupun kejadian aktual lainnya berkaitan dengan peran pengamanan Polri.

    “Ada beberapa informasi yang kami dapatkan di sekretariat Komisi III, tepatnya ada lima informasi tentang kejadian yang cukup menonjol,” kata Habiburokhman saat konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Pertama, kata dia, bentrokan antarpendukung pasangan calon bupati-wakil bupati di Puncak Jaya, Papua Tengah, lantaran terjadi saling klaim kemenangan.

    “Kami terus pantau kejadian tersebut, dan kami anggap respons Polri sudah tepat, yaitu melakukan pengamanan dengan tindakan yang tepat dan terukur,” ujarnya.

    Kedua, lanjut dia, kericuhan yang dipicu oleh massa pendukung salah satu calon kepala daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan.

    Ketiga, tambah dia, bentrokan oleh dua kubu pendukung pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

    Keempat, ujarnya lagi, saling klaim kemenangan oleh dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh pada Pilkada 2024.

    “Adanya saling klaim kemenangan antara dua kontestan di mana proses rekapitulasi berjenjangnya saat ini sedang berjalan, dan masyarakat sangat meminta kami bersuara agar pihak keamanan, terutama Polri di sana, menjamin tidak terjadinya kecurangan dalam proses rekapitulasi yang berjenjang tersebut,” tuturnya.

    Terakhir, dia mengatakan bahwa Komisi III DPR RI menyoroti pula soal kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Polrestabes Semarang kepada seorang siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah.

    “Kami mendapat desakan dari masyarakat untuk menyampaikan kejadian, walaupun tidak terkait dengan pemilu, tetapi perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang (pencoblosan) di Semarang, Provinsi Jawa Tengah,” katanya.

    Secara keseluruhan, dia pun mengapresiasi Polri yang telah berperan maksimal dalam pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kericuhan Warnai Pasca Pilkada Serentak 2024 di Sulsel

    Kericuhan Warnai Pasca Pilkada Serentak 2024 di Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pascapemungutan suara Pilkada Serentak 2024, sejumlah daerah di Sulsel, seperti Kota Parepare, Jeneponto, dan Gowa, dilanda ketegangan antarpendukung pasangan calon.

    Insiden ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap hasil penghitungan suara, baik di TPS maupun quick count.

    Di Parepare, pendukung dua kubu saling lempar batu usai penghitungan suara di TPS.

    Ketegangan meningkat setelah pendukung salah satu kandidat mengklaim kemenangan, memicu penghadangan dan aksi kekerasan terhadap konvoi pendukung lawan.

    Dalam rekaman video amatir yang beredar, terlihat sekelompok warga menghadang pendukung kandidat yang mengklaim menang, melarang mereka melewati jalan tertentu.

    Ketika larangan itu diabaikan, massa menyerang dua orang pendukung dengan pemukulan dan memaksa mereka untuk putar balik.

    Sementara itu, di Jeneponto, kerusuhan terjadi di Allu Bangkala setelah hasil quick count menunjukkan Paslon Sarif-Qalby unggul tipis dengan 42,15 persen suara.

    Bentrokan antarpendukung pecah di depan sebuah toko, diwarnai aksi saling serang hingga massa terus bertambah.

    Rekaman video amatir yang beredar menunjukkan massa saling mengejar di jalan, memperlihatkan suasana yang semakin tidak terkendali.

    Di Gowa, ketegangan terjadi akibat konvoi pendukung Paslon nomor 2, Hati Damai, yang melintas di depan posko Paslon nomor 1, Aurama, sambil meneriakkan kemenangan dan menggeber kendaraan mereka.

    Aksi ini memicu kejar-kejaran dengan pendukung Aurama, meskipun situasi akhirnya dapat diredam setelah imbauan damai dari Ketua Tim Pemenangan Aurama.

  • Jenderal Polri Bintang 3 Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK Periode 2024-2029 dengan 45 Suara

    Jenderal Polri Bintang 3 Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK Periode 2024-2029 dengan 45 Suara

    Jakarta: Komjen Pol. Drs. Setyo Budiyanto, SH, MH, resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029. Setyo berhasil memperoleh 45 suara sebagai ketua dalam voting yang digelar Komisi III DPR RI pada Kamis 21 November 2024.

    Dalam rapat pleno tersebut, Setyo terpilih bersama empat calon pimpinan lainnya, yaitu:

    Agus Joko Pramono
    Johanis Tanak
    Fitroh Rohcahyanto
    Ibnu Basuki Widodo

    Kelima pimpinan baru KPK ini akan menggantikan pimpinan sebelumnya yang masa jabatannya akan berakhir pada Desember 2024. Penetapan dilakukan setelah melalui serangkaian tahapan fit and proper test terhadap 10 kandidat capim yang berlangsung sejak Senin, 18 November 2024.

    Baca juga: BREAKING NEWS: Lima Nama Capim KPK Pilihan Komisi III DPR untuk Periode 2024-2029

    Profil Ketua KPK Terpilih, Setyo Budiyanto

    Setyo Budiyanto adalah seorang perwira tinggi Polri dengan rekam jejak panjang di bidang reserse. Lahir pada 29 Juni 1967, Setyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989 dan memiliki pengalaman luas dalam berbagai jabatan strategis di Polri hingga KPK.
    Riwayat Pendidikan

    Akpol (1989)
    PTIK (1999)
    Sespim (2007)
    Sespimti (2017)

    Karier dan Jabatan Penting
    Setyo memulai kariernya di bidang reserse dengan berbagai penugasan, termasuk sebagai Kasat Serse Polres Jeneponto dan Kasat Tipikor Polda Lampung. Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Biak Numfor, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, hingga Kapolda Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

    Pada tahun 2020, Setyo menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian RI sejak Maret 2024.

    Jakarta: Komjen Pol. Drs. Setyo Budiyanto, SH, MH, resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029. Setyo berhasil memperoleh 45 suara sebagai ketua dalam voting yang digelar Komisi III DPR RI pada Kamis 21 November 2024.
     
    Dalam rapat pleno tersebut, Setyo terpilih bersama empat calon pimpinan lainnya, yaitu:

    Agus Joko Pramono
    Johanis Tanak
    Fitroh Rohcahyanto
    Ibnu Basuki Widodo

    Kelima pimpinan baru KPK ini akan menggantikan pimpinan sebelumnya yang masa jabatannya akan berakhir pada Desember 2024. Penetapan dilakukan setelah melalui serangkaian tahapan fit and proper test terhadap 10 kandidat capim yang berlangsung sejak Senin, 18 November 2024.
     
    Baca juga: BREAKING NEWS: Lima Nama Capim KPK Pilihan Komisi III DPR untuk Periode 2024-2029

    Profil Ketua KPK Terpilih, Setyo Budiyanto

    Setyo Budiyanto adalah seorang perwira tinggi Polri dengan rekam jejak panjang di bidang reserse. Lahir pada 29 Juni 1967, Setyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989 dan memiliki pengalaman luas dalam berbagai jabatan strategis di Polri hingga KPK.

    Riwayat Pendidikan

    Akpol (1989)
    PTIK (1999)
    Sespim (2007)
    Sespimti (2017)

    Karier dan Jabatan Penting

    Setyo memulai kariernya di bidang reserse dengan berbagai penugasan, termasuk sebagai Kasat Serse Polres Jeneponto dan Kasat Tipikor Polda Lampung. Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Biak Numfor, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, hingga Kapolda Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.
    Pada tahun 2020, Setyo menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian RI sejak Maret 2024.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Tiga dari Lima Pimpinan KPK Periode 2024-2029 Berstatus Orang Dalam

    Tiga dari Lima Pimpinan KPK Periode 2024-2029 Berstatus Orang Dalam

    Jakarta: Hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR telah menetapkan lima pimpinan baru untuk periode 2024-2029. Dari kelima nama yang terpilih, tiga di antaranya memiliki latar belakang sebagai orang dalam atau pernah menjabat di KPK, yaitu Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, dan Johanis Tanak. 

    Berikut profil singkat mereka:

    1. Setyo Budiyanto

    Setyo memulai kariernya di bidang reserse dengan berbagai penugasan, termasuk sebagai Kasat Serse Polres Jeneponto dan Kasat Tipikor Polda Lampung. Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Biak Numfor, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, hingga Kapoldo bua Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

    Pada tahun 2020, Setyo menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian RI sejak Maret 2024.

    Baca juga: Sebut OTT Tak Pas, Johanis Tanak Kembali Terpilih Jadi Pimpinan KPK

    2. Fitroh Rohcahyanto
    Fitroh adalah mantan Direktur Penuntutan KPK. Ia pernah terlibat dalam penanganan kasus besar seperti korupsi e-KTP dan suap proyek di Mandailing Natal pada 2013. Selama 11 tahun, ia mengabdi di KPK sebelum kembali ke Kejaksaan Agung. Sosoknya dikenal kuat dalam bidang penuntutan korupsi.

    3. Johanis Tanak
    Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Ia sebelumnya adalah seorang jaksa yang pernah memegang jabatan Direktur Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Ia bergabung ke KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar pada 2022.

    Berikut 5 nama capim KPK terpilih:

    1. Johanis Tanak 48 suara 
    2. Fitroh Rohcahyanto 48 suara
    2. Setyo Budiyanto 46 suara
    4. Agus Joko Pramono 39 suara
    5. Ibnu Basuki Widodo 33 suara.

    Jakarta: Hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR telah menetapkan lima pimpinan baru untuk periode 2024-2029. Dari kelima nama yang terpilih, tiga di antaranya memiliki latar belakang sebagai orang dalam atau pernah menjabat di KPK, yaitu Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, dan Johanis Tanak. 
     
    Berikut profil singkat mereka:

    1. Setyo Budiyanto

    Setyo memulai kariernya di bidang reserse dengan berbagai penugasan, termasuk sebagai Kasat Serse Polres Jeneponto dan Kasat Tipikor Polda Lampung. Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Biak Numfor, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, hingga Kapoldo bua Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.
     
    Pada tahun 2020, Setyo menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian RI sejak Maret 2024.
    Baca juga: Sebut OTT Tak Pas, Johanis Tanak Kembali Terpilih Jadi Pimpinan KPK

    2. Fitroh Rohcahyanto

    Fitroh adalah mantan Direktur Penuntutan KPK. Ia pernah terlibat dalam penanganan kasus besar seperti korupsi e-KTP dan suap proyek di Mandailing Natal pada 2013. Selama 11 tahun, ia mengabdi di KPK sebelum kembali ke Kejaksaan Agung. Sosoknya dikenal kuat dalam bidang penuntutan korupsi.

    3. Johanis Tanak

    Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Ia sebelumnya adalah seorang jaksa yang pernah memegang jabatan Direktur Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Ia bergabung ke KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar pada 2022.

    Berikut 5 nama capim KPK terpilih:

    1. Johanis Tanak 48 suara 
    2. Fitroh Rohcahyanto 48 suara
    2. Setyo Budiyanto 46 suara
    4. Agus Joko Pramono 39 suara
    5. Ibnu Basuki Widodo 33 suara.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Kemenperin Pede Penyerapan Garam Produksi Dalam Negeri Tembus 768.285 Ton – Page 3

    Kemenperin Pede Penyerapan Garam Produksi Dalam Negeri Tembus 768.285 Ton – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Dirjen IKFT Kemenperin) Reni Yanita, menyampaikan target penyerapan garam produksi dalam negeri oleh Sektor Industri Pengolahan Garam atau IPG tahun 2024 dan 2025 mengalami peningkatan.

    Reni mengatakan, total rencana penyerapan garam produksi untuk 2024 mencapai 768.285,42 ton dan 775.702,39 ton untuk tahun 2025. Peningkatan target tersebut sejalan dengan banyaknya industri dalam negeri yang bisa menghasilkan garam sesuai dengan spesifikasi.

    “Jadi, terdapat peningkatan untuk rencana penyerapan harapannya sudah banyak industri yang bisa menghasilkan garam,” kata Reni dalam penandatanganan MoU penyerapan garam produksi dalam negeri, di Westin, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Adapun penyerapan garam produksi dalam negeri yang telah dilakukan oleh Sektor Industri Pengolahan Garam atau IPG tahun 2023 mencapai 577.925 ton.

    Garam yang diserap tersebut terdiri atas 3 jenis kualitas yaitu K1, K2, dan K3 yang berasal dari seluruh Koperasi Petambang Garam Nasional yang tersebar di beberapa daerah yaitu Jawa Barat yang terdiri atas daerah Cirebon, Indramayu, dan Karawang.

    Selanjutnya, dari Jawa Tengah yang terdiri atas daerah Brebes, Rembang, Boyolali, dan Pati. Kemudian, Jawa Timur yang terdiri atas daerah Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalang, Kalianget, dan Surabaya.

    Lalu, Sulawesi Selatan yang terdiri atas Takalar dan Jeneponto. Serta, Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas daerah Nagekeo dan Kupang.

     

  • Bulog Diminta Gerak Cepat Timbun Stok, Ternyata Ini Penyebabnya

    Bulog Diminta Gerak Cepat Timbun Stok, Ternyata Ini Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perum Bulog diminta segera melakukan penyerapan gabah/ padi petani secara maksimal dan segera, untuk mengisi dan menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP). Langkah itu diharapkan bisa meningkatkan penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP).

    Deputi bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Bulog perlu memanfaatkan kondisi harga gabah kering gilong (GKG) di tingkat produsen (petani).

    “Kalau kita melihat posisi di tingkat produsen, kalau melihat GKG, ada beberapa lokasi yang masih di bawah harga acuan yang kita tetapkan,” katanya dalam Rapar Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Senin (11/11/2024).

    “Artinya, ini potensi bagi Bulog untuk segera melakukan penyerapan di wilayah tersebut. Sehingga dapat meningkatkan stok Bulog sebagai penguatan cadangan pangan pemerintah,” tambah Ketut Astawa

    Langkah itu, imbuh dia, juga sekaligus akan dapat menaikkan harga GKG petani. Dia berharap, Bulog segera menindaklanjuti dengan memanfaatkan momentum harga rendah GKG saat ini.

    Mengutip paparan Ketut Astawa dalam rapat tersebut, jumlah kabupaten/ kota yang mengalami harga rendah GKG di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah terus bertambah setiap minggunya. Yakni tercatat 70 kabupaten/ kota di pekan ketiga bulan Oktober, bertambah jadi 79 kabupaten/ kota di pekan pertama bulan November 2024.

    Sejumlah daerah yang mengalami harga GKG di bawah yang ditetapkan pemerintah yang sebesar Rp7.400 per kg diantaranya Kabupaten Katingan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupatan Bireuen, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Magelang, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Jeneponto.

    “Ini 10 besar di bawah harga acuan yang kita tetapkan Rp7.400-an (per kg). Sementara rerata di wilayah tersebut Rp6.100-6.500. Ini potensi teman-tteman Bulog segera melakukan penyerapan, sekaligus menyesuaikan harga di tingkat produsen,” kata Ketut Astawa.

    Lampaui Target

    Dalam kesempatan yang sama, Kadiv Hubungan Kelembagaan Bulog Epi Sulandari mengungkapkan, realisasi pengadaan gabah/ beras dari produksi dalam negeri hingga 3 November 2024 suda mencapai 1,179 juta ton.

    Dari angka itu, sebanyak 776.843 ton adalah pengadaan dalam negeri untuk CBP. Disebutkan, pencapaian ini adalah 118% dari target awal.

    Sementara 402.230 ton lainnya merupakan pengadaan dalam negeri setara stok beras komersial.

    Foto: Perkembangan harga pangan di tingkat produsen, paparan Deputi Bapanas dalam Rakor Pegendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 (Senin 11/11/2024). (Tangkapan Layar Youtube Kemendag RI)
    Perkembangan harga pangan di tingkat produsen, paparan Deputi Bapanas dalam Rakor Pegendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 (Senin 11/11/2024). (Tangkapan Layar Youtube Kemendag RI)

    (dce/dce)