GPP Jember Buka Layanan Pengaduan Kekerasan pada Perempuan yang Ikut Demo, Berikut Kontaknya
Tim Redaksi
JEMBER, KOMPAS.com
– Gerakan Peduli Perempuan (GPP) Jember membuka layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan di tengah aksi demo di Kabupaten Jember, Sabtu (30/8/2025).
Para perempuan yang mengalami kekerasan ketika mengikuti demo bisa menghubungi nomor telepon atau WhatsApp resmi GPP Jember, 082142842575.
Koordinator Rumah Aman Karuna GPP Jember, Sri Sulistiyani mengatakan, risiko kekerasan terhadap perempuan dalam kerumunan aksi massa sangat mungkin terjadi.
“Jika sampai terjadi tindak kekerasan termasuk seksual kepada perempuan, kami menyediakan layanan pengaduan untuk perempuan korban kekerasan dalam aksi massa,” katanya kepada
Kompas.com.
Sulis pun berpesan agar para perempuan yang ikut demonstrasi menjaga diri dari segala bentuk kekerasan, baik itu kekerasan fisik, verbal, maupun seksual.
Aktivis perempuan dan anak itu juga mengutuk keras adanya kekerasan oleh aparat atau pihak manapun kepada masyarakat yang tengah menyuarakan aspirasinya.
Ia juga mengimbau agar anak-anak tidak ikut terlibat dalam aksi demo karena rawan terjadi kericuhan yang bisa berujung pada kekerasan.
“Kami mengimbau kepada seluruh peserta aksi massa untuk melakukan aksi damai,” ucap Sulis.
GPP Jember, kata dia, melalui LBH Jentera Perempuan Indonesia dan Rumah Aman Karuna, menyediakan layanan konsultasi, pendampingan hukum, serta perlindungan rumah aman untuk perempuan korban kekerasan.
“Hubungi
hotline
082142842575,” katanya.
Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam aksi bisa mengadukan melalui telepon atau pesan WhatsApp.
Demo hingga saat ini masih terjadi di Kabupaten Jember.
Mereka mengatasnamakan aksinya sebagai Amarah Masyarakat Jember (AMJ).
Pantauan
Kompas.com
, massa masih terus menyampaikan aspirasinya di Mapolres Jember dengan penjagaan ketat aparat polisi dan TNI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Jember
-
/data/photo/2025/08/30/68b2a4ae605c9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
GPP Jember Buka Layanan Pengaduan Kekerasan pada Perempuan yang Ikut Demo, Berikut Kontaknya Surabaya 30 Agustus 2025
-
/data/photo/2025/08/30/68b26fb25334e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PD Muhammadiyah Jember Minta Pejabat Lebih Sensitif atas Kondisi Rakyat Surabaya 30 Agustus 2025
PD Muhammadiyah Jember Minta Pejabat Lebih Sensitif atas Kondisi Rakyat
Tim Redaksi
JEMBER, KOMPAS.com
– Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jember Profesor Aminullah menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, dalam aksi demonstrasi di Jakarta.
Amin menuturkan, persitiwa tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, baik pejabat yang didemo, massa aksi yang berdemo, maupun masyarakat secara luas.
“Jadi ini pelajaran sangat berharga bagi kita untuk bertindak lebih dewasa atau lebih sensitif,” katanya kepada
Kompas.com
, Sabtu (30/8/2025).
Ia menyatakan keprihatinannya atas situasi yang terjadi di Indonesia saat ini.
Menurutnya, para pejabat pemerintah, termasuk anggota DPR RI yang menjadi akar timbulnya gejolak massa harus bisa bertindak lebih sensitif atas kondisi rakyat yang diwakilinya.
Terutama rakyat dari kalangan menengah ke bawah yang dalam situasi sosial ekonomi tidak baik-baik saja.
“Itu sebabnya yang saya sebut tadi pentingnya untuk berpikir, bersikap lebih sensitif dan empati. Turut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat luas,” harapnya.
Kemarahan masyarakat, kata dia, akibat sakit hati setelah mendengar pengumuman naiknya tunjangan DPR. Di sisi lain, anggota legislatif bereaksi dengan berjoget di ruang sidang.
Menurutnya, potensi demonstrasi akan terus berkembang ke daerah-daerah lain, termasuk Jember.
Maka, pejabat pemerintahan harus menahan diri untuk mendinginkan ketegangan di tengah masyarakat.
“Karena kalau situasi terus memanas maka semakin sulit mengendalikan dan dampaknya bukan hanya kepada kelompok yang menjadi sorotan tapi semua pihak, termasuk masyarakat luas akan terdampak,” kata pria yang juga menjadi dosen di UIN KH Achmad Siddiq Jember itu.
PDM Jember juga menyayangkan represif aparat. Pihaknya tetap mendukung komitmen Polri mengusut tuntas persitiwa tewasnya Affan.
Di sisi lain, menurutnya, masyarakat juga perlu mengontrol amarah dengan tetap menyalurkan aspirasi dengan tetap mengedepankan kondusivitas.
“Masyarakat jangan juga menimbulkan kekerasan baru supaya kekerasan yang sudah terjadi ini segera diusut dan situasi yang memanas segera mendingin agar kehidupan masyarakat luas bisa berjalan secara normal,” pesannya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Bawaslu, Guardian of Democracy yang Terbatasi Regulasi
Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting sebagai penjaga demokrasi. Namun selama ini lembaga tersebut tak bisa berbuat banyak dalam pemilu.
Hal ini disampaikan Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR RI, acara penguatan kelembagaan keterbukaan informasi publik dan produk hukum, yang digelar Badan Pengawas Pemilu, di Hotel Aston, Kabupaten Jember, Jumat (30/8/2025).
“Kalau kita baca di Undang-Undang Pemiluan kita, baik UU Nomor 7 Tahun 2017 maupun UU Nomor 1 Tahun 2015 terkait pemilu dan pilkada, di sana dijelaskan bahwa Bawaslu adalah the guardian of democracy,” kata Khozin.
Khozin menyebut tugas itu tidak sederhana. “Bawaslu adalah penjaga marwah demokrasi kita. Oleh karena itu baik buruk iklim demokrasi kita, hulunya ada di Bawaslu sebetulnya,” katanya.
Namun, lanjut Khozin, dalam praktiknya kewenangan Bawaslu dalam menindak dibatasi regulasi. “Kita dihadapkan pada satu realitas bahwa Bahwaslu hanya menjadi lembaga pengawas saja. Cuma mengawasi atau ngomong awas-awas gitu aja. Tidak bisa kemudian punya yurisprudensi yang kokoh untuk melakukan penindakan,” katanya.
“Kalau saya mengistilahkan, Bawaslu itu menjelma menjadi kurir kasus saja dari konteks di lapangan ke Gakkumdu (Sentra Penegak Hukum Terpadu). Selebihnya enggak bisa ngapa-ngapain. Mau ketua Bahwaslu berakrobat bagaimanapun, kalau secara regulasi terkunci, ya enggak bisa,” kata Khozin.
Ini yang kemudian menurut Khozin memunculkan dilema politik. “Antara kemauan dan kemampuan tidak berjalan linier,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa dari Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang ini.
Khozin juga menyebut Bawaslu tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengakses data kependudukan. “KPU punya akses terhadap NIK (Nomor Induk Kependidikan) full, tapi Bawaslu terbatas. Logika sederhana: lantas bagaimana Bawaslu mau melakukan penindakan kepada KPU?” katanya.
Selaim problem kewenangan, Khozin meihat Bawaslu mengalami keterbatasan sumber daya manusia. “Bawaslu secara person sampai ke tingkat desa dan sampai tingkat TPS sangat terbatas. Rasionya itu satu berbanding tujuh. Contoh: PKD (Pengawas Kelurahan dan Desa) hanya satu orang, sementara KPU bisa tujuh orang,” katanya.
Dengan jumlah yang terbatas, menurut Khozin, jajaran Bawaslu di tingkat bawah akhirnya lebih disibukkan kerja administratif daripada substantif pengawasan. “PKD banyak disibukkan urusan pelaporan, administrasi, nge-print sana, nge-print sini, bundel sana, bundel sini. Akhirnya meaningless secara fungsi,” katanya.
Hal ini yang kemudian membuat Khozin menyuarakan agar fungsi Bawaslu diperkuat agar bisa melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran pemilu. Dia mencontohkan lemahnya Bawaslu dalam menindak pelanggaran politik uang.
“Secara teori itu jelas sudah. Secara praksis, saya berani taruhan, se-Indonesia berapa sih kasus money politics yang bisa diproses lebih lanjut? Apakah itu masuk dalam pidana umum, apakah itu masuk di dalam pidana kepemiluan, apakah itu masuk dalam pidana khusus lainnya, itu kan enggak jelas,” kata Khozin.
Ketidakjelasan ini, menurut Khozin, harus diubah. “Yang insyaallah dalam waktu yang tidak lama ini, Komisi II dengan KPU dan Kemendagri secara intensif mempersiapkan perumusan paket undang-undang politik yang di dalamnya juga ada undang-undang kepemiluan kita,” katanya.
Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya menyadari ada waktu hingga 2029 bagi lembaganya untuk berbenah. “Kami tahu kami banyak kekurangan. Makanya kami ingin berbenah lebih baik lagi agar bisa lebih kuat,” katanya. [wir]
-

Legislator DPR RI dari Jember Akui Kepercayaan Publik terhadap Kepemiluan Rendah
Jember (beritajatim.com) – Muhammad Khozin, legislator DPR RI dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengakui, bahwa kepercayaan publik terhadap kepemiluan rendah. Perlu ada perbaikan sistem agar pemilu lebih berkualitas.
“Suka atau tidak, harus kita akui, trust level masyarakat terhadap kepemiluan kita, dalam hal ini peserta pemilu maupun pelaksana pemilu, memang sangat berkurang atau ada di titik rendah,” kata Khozin, usai acara penguatan kelembahaan keterbukaan informasi publik dan produk hukum, yang digelar Badan Pengawas Pemilu, di Hotel Aston, Kabupaten Jember, Jumat (30/8/2025).
Rendahnya kepercayaan ini, menurut Khozin, memicu pemerintah, DPR RI, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan sejumlah perbaikan tata kelola dan tata laksana kepemiluan.
Pemilu masih akan dilaksanakan empat tahun lagi. “Tapi hasil yang baik dimulai dengan perencanaan dan persiapan yang baik. DPR RI sedang menyiapkan kajian-kajian dan naskah-naskah bersama pemerintah untuk memenuhi prinsip meaningful participation publik dalam hal perumusan undang-undang,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
DPR RI meminta publik memberikan masukan. “Kemudian secara kelembagaan, regulasinya kita perbaiki melalui revisi undang-undang paket politik dan undang-undang pemilu,” kata Khozin.
Khozin menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan kepemiluan. “Bawaslu ini diibaratkan wasit. KPU itu diibaratkan panitia pelaksana, partai politik diibaratkan petinjunya. Jadi kalau kemudian wasitnya baik, insyaallah itu akan men-trigger dan mendorong pesertanya ikut baik,” katanya.
“Sebaliknya, kalau pengawasnya tidak baik, pelaksananya tidak baik, maka output yang dihasilkan juga akan tidak baik. Artinya semua sektor harus memperbaiki diri sekarang,” kata Khozin.
Menurut Khozin, tugas pemerintah adalah memitigasi kesempatan kepada pemangku kepentingan pemilu untuk tidak melanggar dan bertindak tidak jauh dari filosofi demokrasi dan undang-undang. “Sementara masyarakat harus disadarkan untuk memiliki niat yang baik dan keyakinan yang baik,” katanya.
Khozin mengakui politik uang menjadi isu klasik dari pemilu ke pemilu. Dia kemudian mengingatkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang memperkuat institusi partai politik dengan menaikkan dana bantuan politik “Itu jelas sudah beberapa tahun terakhir KPK sudah merekomendasikan itu,” katanya.
“Karena jika partai politik tidak diintervensi oleh pemerintah dalam hal keuangan, itu sama halnya membiarkan partai untuk mencari sumber uang lain. Ketika itu terjadi, maka birokrasi kita yang muaranya adalah dari instrumen partai politik nantinya akan berisiko,” kata Khozin.
Komisi II DPR RI sudah sepakat menambah bantuan keuangan untuk partai politik sesuai kemampuan keuangan negara dan rasional. “Belum sampai ke pembahasan itu, tapi spirit untuk memperkuat partai politik di antaranya dengan intervensi keuangan dari negara, kita sepakati. Bahwa nanti berapa persen hitungannya seperti apa, kita menunggu rumusan yang diajukan oleh pemerintah,” kata Khozin. [wir]
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5330834/original/043844500_1756368709-IMG-20250828-WA0014.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ditinggal Ibu Ambil Air Minum, Balita di Jember Terseret Arus Sungai Hingga Meninggal
Kapolsek Kaliwates, Kompol Sugeng Piyanto, melalui Panit Reskrim Ipda Ratno Budi Jatmikho membenarkan kejadian tersebut.
“Selain karena hujan dari sisi utara, derasnya arus juga disebabkan pintu air sedang dibuka oleh petugas pengairan sawah desa atau ulu-ulu. Diduga korban berjalan ke arah sungai lalu terjatuh dan terbawa arus,” kata Ratno.
Menurutnya, jasad korban ditemukan sekitar satu hingga satu setengah kilometer dari rumahnya. Petugas Polsek Kaliwates bersama Tim Inafis Polres Jember langsung mendatangi lokasi dan rumah duka.
“Keluarga menolak dilakukan visum. Mereka menerima kejadian ini sebagai musibah,” pungkas Ratno.
-

Harga BYD Atto 1 di Surabaya, Mulai Rp 209 Juta
Jakarta –
BYD Atto 1 resmi meluncur di Jawa Timur melalui ajang GIIAS Surabaya 2025 yang digelar 27 Agustus-31 September di Grand City Convex. Harga BYD Atto 1 di Surabaya mulai Rp 209 juta untuk varian dynamic dan Rp 249 juta buat varian premium.
Harga BYD Atto 1 di Surabaya lebih mahal dari harga BYD Atto 1 di Jakarta. BYD Atto 1, yang resmi diperkenalkan pada ajang GIIAS 2025 lalu di Tangerang, ICE-BSD City, dipasarkan mulai Rp 195 juta untuk versi dynamic dan Rp 235 juta buat versi premium. Artinya harga Atto 1 di Surabaya lebih mahal Rp 14 juta.
“Peluncuran BYD Atto 1 di Indonesia menjadi salah satu langkah penting kami buat menyediakan solusi mobilitas yang sesuai dengan dinamika masyarakat urban saat ini. Sebagai city car listrik BYD, Atto 1 dirancang untuk mengutamakan efisiensi, kemudahan, dan desain modern, sekaligus menjawab kebutuhan akan kendaraan yang lebih berkelanjutan. Kami harap kehadiran model ini dapat memperluas akses terhadap kendaraan listrik di Indonesia dan mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Eagle Zhao selaku Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, dalam keterangan resminya.
BYD Atto 1 dibangun di atas platform canggih e-Platform 3.0 dan dilengkapi dengan Blade Battery menghadirkan pengalaman berkendara yang efisien, aman, dan relevan dengan kebutuhan mobilitas perkotaan. Desainnya yang ringkas dan modern dipadukan dengan interior ergonomis untuk memberikan kenyamanan optimal. Sejumlah fitur keselamatan seperti enam airbag, Electric Parking Brake (EPB), Auto Brake Hold, dan Cruise Control turut disematkan untuk mendukung pengalaman berkendara yang lebih aman dan praktis di lingkungan kota.
BYD Atto 1 resmi diperkenalkan di Surabaya, Jawa Timur Foto: Dok. BYD Motor Indonesia
BYD Atto 1 dirancang untuk mobilitas perkotaan yang dinamis dengan dimensi panjang 3.925 mm, lebar 1.720 mm, tinggi 1.590 mm, dan wheelbase 2.500 mm. Desain aerodinamis dan ukuran kompak membuat manuver lincah di jalan sempit serta proses parkir lebih cepat dan efisien. LED headlamp dan DRL meningkatkan visibilitas, alloy wheel 16 inci menambah kesan sporty sekaligus menunjang handling, ground clearance 155 mm memberi fleksibilitas di berbagai permukaan jalan, dan rear fog lamp membantu visibilitas saat hujan atau berkabut.
PT BYD Motor Indonesia terus memperkuat komitmennya menghadirkan mobilitas ramah lingkungan yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Indonesia melalui kolaborasi erat dengan mitra lokal sebagai bagian dari strategi distribusi nasional. Hingga pertengahan 2025, BYD telah mengoperasikan 53 diler BYD dan 5 diler Denza di 31 kota yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Sebagai bagian dari rencana ekspansi nasional, BYD dan Denza di Indonesia menargetkan peningkatan jumlah diler menjadi lebih dari 100 unit hingga akhir tahun 2025. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah prioritas dalam ekspansi ini, seiring dengan pertumbuhan signifikan permintaan kendaraan listrik di provinsi tersebut.
Pada semester pertama 2025, BYD dan Denza mencatat penjualan lebih dari 22.600 unit kendaraan listrik di Indonesia, terdiri dari lebih dari 16.400 unit BYD dan lebih dari 6.200 unit Denza. Pencapaian ini berkontribusi pada pertumbuhan pasar kendaraan listrik nasional yang kini mencapai penetrasi 9,7% dari total pasar otomotif. Dalam ekosistem yang berkembang pesat tersebut, BYD dan Denza berhasil membukukan pangsa pasar EV di Indonesia sebesar 54%, menjadi brand EV terlengkap dengan memiliki 7 line-up EV produk.
Sedangkan di Jawa Timur, BYD dan Denza berhasil mencatatkan penjualan lebih dari 800 unit, mengukuhkan posisi sebagai pemimpin pasar EV pada kawasan ini. Pencapaian tersebut didukung oleh dua diler yang telah beroperasi yaitu:
1. BYD Arista Kenjeran Surabaya di Jl. Kenjeran No.585, Kalijudan, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60134
2. BYD Haka Suprapto Malang di Jl. Jaksa Agung Suprapto No.85, Rampal Celaket, Klojen, Malang City, Jawa Timur 65111.
Menjawab antusiasme dan pertumbuhan permintaan di Jawa Timur, BYD berkomitmen untuk terus memperluas jaringan layanan di provinsi ini. Dari dua diler yang telah beroperasi di Surabaya dan Malang akan diperluas hingga mencapai 15 titik layanan di tahun depan, dengan prioritas kota-kota strategis seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Kediri, Jember, Banyuwangi, Madiun, Tulungagung, dan Bojonegoro. Ekspansi ini ditujukan untuk memastikan kemudahan akses terhadap produk, layanan purnajual yang andal, serta infrastruktur pengisian yang memadai sehingga adopsi kendaraan listrik dapat tumbuh lebih cepat dan merata di Jawa Timur.
“Jawa Timur adalah salah satu wilayah strategis dalam penyebaran kendaraan listrik di tanah air. Dengan konektivitas antar kota yang kuat dan infrastruktur transportasi yang terus berkembang, wilayah ini menjadi titik tumpu penting bagi perluasan jaringan BYD. Dengan permintaan yang terus meningkat dan potensi pasar yang besar, kami berkomitmen memperluas jaringan hingga 15 titik layanan di kawasan ini sampai tahun depan untuk memastikan ketersediaan produk, layanan berkualitas, dan infrastruktur pengisian yang memadai,” ujar Luther Panjaitan selaku Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia.
Seluruh jaringan telah mengadopsi layanan terpadu 3S, yaitu Sales, Service, dan Sparepart, didukung layanan towing siaga di wilayah jangkauan diler. Untuk kenyamanan pelanggan, BYD Indonesia menyediakan Call Center bebas pulsa 24 jam setiap hari di 0800 168 6868 untuk berbagai kebutuhan informasi produk dan layanan.
(lua/din)
-

Proyek Tol Trans Jawa Ruas Terakhir Dikebut, Begini Progresnya
Jakarta –
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi tengah menuntaskan pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) mulai dari Gending hingga Besuki sepanjang 49,68 kilometer. Ditargetkan ruas ini akan rampung akhir tahun 2025.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kehadiran jalan tol dibutuhkan untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya transportasi.
“Karena diharapkan dapat memangkas waktu tempuh antar wilayah pada sektor logistik, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru,” kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (28/8/2025).
Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi mulai dari Gending hingga Besuki terbagi dalam 3 seksi, yakni Seksi 1 Gending-Kraksaan sepanjang 12,88 km dengan progres konstruksi hingga 25 Juli 2025 telah mencapai 89,97%, Seksi 2 Kraksaan-Paiton sepanjang 11,20 km telah mencapai 97,18%, dan Seksi 3 Paiton-Besuki telah mencapai 76,26%.
Diharapkan, dengan selesainya pembangunan ruas tol ini akan mempersingkat waktu tempuh dari arah Probolinggo menuju Besuki yang semula sekitar 1 jam 15 menit menjadi 30 menit dengan kecepatan rata-rata 80-100 km/jam.
Secara keseluruhan, jalan tol Probolinggo-Banyuwangi memiliki panjang 175,46 km dan terbagi menjadi dua tahap pembangunan. Tahap 1 menghubungkan Probolinggo-Besuki sepanjang 49,68 km, dan Tahap 2 menghubungkan Besuki-Banyuwangi sepanjang 126,10 km. Penyelesaian jalan tol ini nantinya dapat memangkas waktu tempuh Probolinggo sampai dengan Banyuwangi yang semula 5 jam melalui jalan arteri, menjadi hanya 2 jam.
Untuk Tahap 1 secara keseluruhan progres pembebasan lahan sudah di atas 99%, sehingga pekerjaan konstruksi jalan tol dapat segera selesai dengan target tuntas pada kuartal IV 2025. Pembangunan Tahap I ini akan memiliki tiga Gerbang Tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Besuki dan 3 buah simpang susun yaitu Simpang Susun (SS) Kraksaan, SS Paiton dan SS Besuki.
Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan ruas pamungkas dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Tol ini hadir untuk meningkatkan konektivitas serta mempermudah mobilitas orang, barang dan jasa.
Kehadiran Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi diharapkan menjadi katalisator pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan industri di wilayah Ujung Timur Pulau Jawa meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi yang dikenal dengan kawasan Tapal Kuda.
(acd/acd)
-
/data/photo/2025/08/13/689c83d94fa60.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dilema Sopir Selama Jalur Gumitir Tutup, Keluhkan Keamanan di Area Hutan Baluran Surabaya 26 Agustus 2025
Dilema Sopir Selama Jalur Gumitir Tutup, Keluhkan Keamanan di Area Hutan Baluran
Tim Redaksi
BANYUWANGI, KOMPAS.com
– Jalur Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember ditutup untuk sementara waktu guna perbaikan jalur, dan rencananya akan dibuka kembali awal September.
Sopir antusias dan menyambut gembira pembukaan jalur lebih awal, sebab mereka yang biasanya dari Banyuwangi menuju Jember lalu ke Surabaya, harus memutar lewat Situbondo dan Bondowoso.
Namun selain meningkatnya pengeluaran, waktu serta tenaga yang dibutuhkan untuk perjalanan yang lebih panjang, terdapat hal krusial lain yang dikeluhkan sopir.
“Di Situbondo terutama Karang tekok (wilayah hutan Baluran, Kecamatan Asembagus) bolak balik laka lantas,” kata Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), Slamet Barokah, Selasa (26/8/2025).
Intensitas kecelakaan yang terjadi di wilayah tersebut bisa berkisar 2 hingga 3 hari sekali, yang disebutnya menghambat operasional kendaraan lainnya.
Pihaknya pun sudah berkirim surat ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, namun hingga berita ini ditulis, Slamet mengaku protesnya belum pernah ditanggapi.
“Tidak pernah ada tanggapan. Saya minta penerangan di alas Baluran,” urainya.
Dia juga mengungkap bahwa pihaknya berharap ada pemasangan pita kejut di titik-titik tertentu. Slamet menuntut perhatian Pemprov Jawa Timur.
“Keamanan kurang,” tambahnya melalui sambungan telepon.
Kini, dengan percepatan pembukaan jalur Gumitir, Slamet mengaku lega dan mengapresiasi langkah tersebut sebab selama ini ia mengaku merasakan kesulitan dan kerugian.
Biaya operasional menjadi jauh lebih besar dan penerimaan barang hingga ke tangan pelanggan juga lebih lama dan dia sering mendapatkan keluhan.
“Memberatkan armada, pelaku usaha juga. Barang rata-rata jadi naik,” ungkapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Khofifah: Kopi dan kakao perkuat daya saing Jatim di pasar global
Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan kopi dan kakao menjadi dua komoditas yang menopang ekonomi petani sekaligus memperkuat posisi dan daya saing Jawa Timur di pasar global.
“Dua komoditas ini tidak hanya menopang ekonomi petani tetapi juga memperkuat daya saing daerah di pasar global,” kata Khofifah dalam Java Coffee and Flavors Fest (JCFF) 2025 di Surabaya, Selasa.
Khofifah mengatakan Jawa Timur masuk empat besar produsen kopi nasional dengan luas areal 122.623 hektare dan produksi mencapai 78.688 ton dengan berkontribusi pada ekspor kopi se-Jawa tercatat 87 persen.
Produksi itu terbagi atas robusta yang berkembang di dataran menengah dan rendah, serta arabika yang tumbuh di dataran tinggi dengan memiliki potensi premium untuk ekspor.
Beberapa sentra utama kopi Jatim di antaranya Bondowoso dengan Java Ijen Raung Coffee, Jember yang menjadi pusat penelitian kopi dan kakao (Puslitkoka), serta Malang, Pasuruan, Lumajang, Situbondo, dan Banyuwangi.
Selain kopi, kakao juga menjadi andalan perkebunan Jatim dengan areal 50.096 hektare dan produksi 23.599 ton yakni sentra tersebar di Blitar, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Tulungagung, dan Malang Selatan.
“Sejumlah daerah bahkan telah mengembangkan hilirisasi menjadi produk olahan cokelat bernilai tambah,” ujar dia.
Oleh sebab itu, Khofifah mengajak berbagai pihak mendukung pengembangan kedua komoditas tersebut termasuk melalui acara Java Coffee and Flavors Fest (JCFF) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Surabaya.
Menurut Khofifah, JCFF merupakan strategic flagship event yang mempertemukan petani, UMKM, akademisi, dunia usaha, dan wisata heritage dalam satu ekosistem.
“JCFF adalah ruang kolaborasi. Kita ingin kopi, cokelat, dan rempah Jatim tidak hanya berhenti sebagai komoditas, tetapi lahir menjadi produk bernilai tambah melalui riset, inovasi, dan teknologi,” ujar dia.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti pun memastikan mereka siap mendukung pengembangan kopi, kakao, dan rempah di Jawa Timur.
Terlebih, ia mengatakan Jatim adalah produsen utama kopi Jawa dengan kontribusi 48 persen terhadap total produksi sehingga optimalisasi sangat diperlukan agar terwujud pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan bukan hanya dinikmati perusahaan besar tetapi juga mengangkat pendapatan UMKM,” kata Destry.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
