Xcloud.id

kab/kota: Jember

  • Komnas HAM Selidiki Dugaan Keracunan MBG di Jember

    Komnas HAM Selidiki Dugaan Keracunan MBG di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia menyelidiki dugaan keracunan yang dialami sejumlah anak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Ketua Komnas HAM Anis Hidayah datang dan bertemu dengan Pejabat Sekretaris Daerah Juprioni, Inspektur Kabupaten Ratno Cahyadi Sembodo, Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Akhmad Helmi Luqman, jajaran pejabat Dinas Kesehatan, dan direktur tiga rumah sakit daerah, di kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Sabtu (4/10/2025).

    Ada dua kasus terkait MBG di Kabupaten Jember, yakni dugaan keracunan di Sekolah Dasar Negeri 05, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, dan dugaan makanan basi di Sekolah Dasar Negeri Bintoro 5, Kecamatan Patrang.

    “Hari ini kami datang ke Pemda Jember untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait dengan program MBG, yang merupakan program prioritas pemerintah. Kami ingin mengetahui, karena perkembangan kasus-kasus di berbagai daerah, termasuk kasus Bintoro dan Semboro,” kata Anis.

    Menurut Anis, Komnas HAM ingin mendapatkan informasi lebih utuh tentang sejumlah hal terkait tata kelola MBG di Jember, mulai dari regulasi daerah, penunjukan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses bisnis, persyaratan kelembagaan SPPG, hingga penyusunan menu.

    “Kalau mengacu pada hak asasi manusia, hak pangan dan gizi sebenarnya merupakan bagian dari hak atas hidup yang layak, berdasarkan pasal 11 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang sudah diratifikasi oleh pemerintah ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012,” kata Anis.

    Sejumlah elemen penting yang perlu diperhatikan, menurut Anis, antara lain ketersediaan pangan, kelayakan dan kesehatan pangan, distribusi pangan, produksi pangan sebelum didistribusikan, cara distribusi, pengawasan, penanganan aduan, biaya, dan sebagainya.

    “Karena ini merupakan hak asasi manusia, tentu Komnas HAM memiliki urgensi untuk melakukan pemantauan dan Jember adalah salah satu wilayah yang kami pantau. Tentu ada wilayah-wilayah lain yang juga kami pantau seperti Bandung Barat,” kata Anis.

    Pejabat Sekretaris Daerah Jember Jupriono mengatakan, ada sejumlah langkah yang langsung dilakukan pemerintah daerah untuk memediasi dan mencari jalan keluar persoalan di Bintoro dan Semboro.

    “Terakhir kami sangat menyambut baik adanya persyaratan, yaitu dapurnya harus bersyarat higienis dan dan pemakaian airnya juga dicek. Kita patut apresiasi, karena kita bisa langsung turun ke lapangan, mengecek dan memberikan standar bahwa (makanan) benar-benar dipastikan tidak bermasalah ketika disajikan kepada anak didik kita,” kata Jupriono.

    Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Akhmad Helmi Luqman mengatakan, pihaknya baru dilibatkan dalam proses MBG setelah ada kehebohan. Dinkes diajak untuk memantau higienitas proses penyiapan makanan dan mengecek melalui petugas puskesmas.

    “Namun untuk menu, adalah kewenangan dapur sendiri. Jadi kami tidak punya kewenangan untuk masuk ke dalam. Yang penting kami masuk ke masalah higienitas, penggunaan air layak pakai, dan penjamah makanan. Kami lakukan sosialisasi dan pelatihan, apabila yang bersangkutan dari masing-masing dapur menghendaki untuk bisa didampingi Dinas Kesehatan,” kata Helmi.

    Pemkab Jember juga sudah membuat satuan tugas yang memantau pelaksanaan MBG. “Apabila terjadi sesuatu hal, kami bekerja sama dengan aparat setempat, untuk melakukan tindakan dengan membawa korban yang diduga keracunan ke Puskesmas setempat dengan ditanggung Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Helmi.

    Helmi mengatakan, hingga saat ini belum menerima hasil uji laboratorium dari Pemerintah Provinsi Jatim terhadap sampel MBG yang diduga beracun di Semboro. :Namun sampai dengan sekarang tidak ada keluhan lagi, alhamdulillah,” katanya.

    Dinkes Jember menyarankan kepada pengelola SPPG untuk menyajikan menu makanan yang familiar dengan siswa penerima manfaat. “Di Bintoro, siswa dikasih spaghetti yang belum familiar dengan adik-adik kami, karena di situ ada mayones dan sebagainya,” kata Helmi.

    “Mereka nggak pernah tahu rasanya spaghetti. Dikasih burger saja kapan hari, dimakan rotinya saja. Nah, maka kami memberikan masukan kepada dapur-dapur untuk menyurvei dulu keinginannya apa, menu hari ini apa, menu besok apa, ya seperti itu,” kata Helmi.

    “Kami juga sarankan untuk selalu berkoordinasi dengan jajaran Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, yang cepat dan tepat untuk menangani, apabila terjadi masalah di lapangan. Kemudian secara berkala puskesmas atas perintah Dinas Kesehatan melakukan pemantauan di lokasi MBG,” kata Helmi.

    Jupriono meminta arahan dari Komnas HAM. “Mudah-mudahan ke depan Jember menjadi semacam pilot project, sudah dikawal Komnas HAM sehingga harus lebih baik,” katanya.[wir]

  • Peta Rawan Gempa Bumi di Jawa Timur: Sumenep dan Surabaya Termasuk

    Peta Rawan Gempa Bumi di Jawa Timur: Sumenep dan Surabaya Termasuk

    Morfologi wilayah di sekitar pusat gempa bumi Sumenep bervariasi mulai dari dataran aluvial di daerah pantai hingga perbukitan bergelombang di wilayah tengah Pulau Sapudi dan Pulau Madura.

    Kondisi morfologi di sekitar sumber gempa memperlihatkan kondisi umur batuan di sekitar sumber gempa bumi. Keberadaan batuan muda serta sedimen permukaan yang telah mengalami pelapukan berpotensi memperkuat guncangan gempa bumi, sehingga intensitas guncangan di permukaan dapat lebih besar dibandingkan di daerah dengan batuan kompak.

    “Kekerasan batuan di wilayah Sumenep dipengaruhi oleh umur dan litologi, batuan yang lebih muda atau telah mengalami pelapukan memiliki kekuatan lebih rendah dibandingkan batuan tua dan kompak,” sebut Wafid.

    Berdasarkan kondisi geologi dan geoteknik, wilayah sekitar pusat gempa bumi di Sumenep dapat diklasifikasikan ke dalam kelas tanah D (tanah sedang) dan E (tanah lunak) berdasarkan nilai Vs30, sehingga variasi tingkat amplifikasi guncangan gempa bumi sangat bergantung pada kondisi setempat.

    Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), guncangan gempa bumi ini dirasakan dengan intensitas MMI (Modified Mercalli Intensity) V-VI MMI di Pulau Sapudi, IV MMI di Sumenep, III-IV MMI di Pamekasan, Situbondo, Sampang, dan Surabaya, III MMI di Tuban dan Gianyar, II-III MMI di Tabanan, Probolinggo, Denpasar, Buleleng, Lumajang, Kuta, Banyuwangi, Bangkalan, Jember, Sidoarjo, dan Mojokerto, serta II MMI di Lombok Tengah, Lombok Utara, Blitar, Bondowoso, dan Malang.

    “Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, daerah yang berada dekat dengan sumber gempa bumi terletak pada kawasan rawan bencana gempa bumi rendah hingga menengah,” ujar Wafid.

     

  • 6 Perawat RSBS Jember Belum Bisa Kerja, Jalani Pemulihan Pasca-kecelakaan di Jalur Bromo Surabaya 3 Oktober 2025

    6 Perawat RSBS Jember Belum Bisa Kerja, Jalani Pemulihan Pasca-kecelakaan di Jalur Bromo Surabaya 3 Oktober 2025

    6 Perawat RSBS Jember Belum Bisa Kerja, Jalani Pemulihan Pasca-kecelakaan di Jalur Bromo
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Enam perawat dari Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum bisa kembali bekerja setelah terlibat dalam kecelakaan maut di jalur Bromo pada 14 September 2025.
    Dari total 29 pegawai yang berangkat ke Bromo, 25 di antaranya selamat, sementara 4 pegawai lainnya dinyatakan meninggal dunia.
    CEO RSBS, dr Faida, mengungkapkan bahwa enam perawat yang belum bisa aktif bekerja saat ini sedang dalam masa pemulihan pasca-operasi.
    “Dari 29 pegawai yang pergi ke Bromo, dikurangi 4 pegawai yang meninggal, ada 25 perawat yang selamat. Saat ini ada 6 perawat yang masih belum aktif bekerja,” ujarnya, Jumat (3/10/2025).
    Faida juga menjelaskan kondisi kesehatan masing-masing perawat yang menjadi korban.
    Riyanti Elminingtyas, perawat IGD yang sempat dirawat di ICU, kini sudah bisa berjalan dan memegang benda ringan, meskipun belum mampu mengangkat tangan kanannya.
    “ADL dibantu sebagian oleh keluarga dan harus kontrol lagi,” tambahnya.
    Riyanti masih merasakan nyeri dada setelah operasi penyambungan tulang rusuk dan tulang lengan bawah.
    Seputih Gita, perawat ruang medik, juga mengalami kondisi serupa.
    Ia tidak diperbolehkan menapak selama dua bulan setelah operasi penyambungan tulang pangkal paha kanan.
    “Sudah mampu beraktivitas menggunakan kruk, namun kaki kanan tidak boleh menapak 2 bulan,” ujar Faida.
    Tri Kokoh Putra, perawat ruang medik saraf, telah menjalani operasi otak akibat perdarahan.
    Meskipun terkadang masih mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, ia mulai menunjukkan perkembangan dengan mampu berjalan jarak dekat dan mengenali orang.
    Eva Lia Sari, perawat ICU dan ketua panitia rombongan ke Bromo, masih menggunakan gips pada tangan kanannya setelah menjalani operasi penyambungan tulang pergelangan tangan dan tulang selangka.
    Sementara itu, Ikrima Laili, perawat IGD, belum kuat menggunakan tangannya untuk memegang benda karena mengalami patah tulang terbuka.
    Ia telah menjalani operasi penyambungan tulang lengan atas, tetapi bekas operasinya masih merembas.
    Lebih lanjut, Faida menyebutkan bahwa Tri Apri Widodo, perawat anastesi, rencananya akan kembali bekerja mulai Sabtu (4/10/2025) dan akan ditempatkan sebagai admin kamar operasi serta perawat ruang pemulihan.
    “Operasi yang dijalaninya adalah penyambungan tulang lengan bawah kanan 3 segmen. Saat ini sudah mampu memegang, namun belum mampu mengangkat barang, ADL menggunakan tangan kiri,” papar Faida.
    Kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, mengakibatkan total 9 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPP Jember Tolak Keputusan Pemerintah yang Sahkan Mardiono

    PPP Jember Tolak Keputusan Pemerintah yang Sahkan Mardiono

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak keputusan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Muhammad Mardiono.

    Ketua DPC PPP Jember Madini Farouq dan Sekretaris Abu Yazid Merdeka sepakat untuk melawan dan mendukung perlawanan terhadap keputusan itu. “Tentu ada perlawanan. Tapi kita masih menunggu bentuk perlawanannya seperti apa,” kata Madini, Jumat (3/10./2025).

    Yazid menyamakan keputusan pemerintah itu dengan kezaliman. “Harus dilawan. Semua berkas sudah lengkap, termasuk surat dari Mahkamah Partai. Jika ada sengketa internal, kan harus ada putusan Mahkamah Partai,” katanya.

    DPC PPP Jember mendukung penuh Agus Suparmanto menjadi ketua umum PPP sebagaimana hasil Muktamar X di Jakarta, 27-29 September 2025. “Pak Agus terpilih secara aklamasi setelah menjalani semua tahapan muktamar,” kata Yazid.

    Menurut Yazid, DPC PPP Jember akan melayangkan surat penolakan terhadap keputusan Menkum tersebut. “Kami juga bertanya-tanya. Dari sidang pertama hingga laporan pertanggungjawaban, sidang tata tertib, dan sidang pemilihan, kami lalui sesuai prosedur dan aturan,” katanya.

    Posisi Agus Suparmanto semakin kuat, setelah Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan menyatakan hasil muktamar tersebut sah. “Agus Suparmanto dan Gus Taj Yasin adalah hasil dari muktamar yang sah,” kata Yazid.

    Ini kesekian kalinya PPP mengalami konflik internal. “Capek sebenarnya. Dulu konflik tiga tahun berlarut-larut, waktu Romihumuziy versus Djan Faridz. Mudah-mudahan ini lebih cepat penyelesaiannya,” kata Yazid.

    Sementara itu, Madini membeberkan empat alasan utama tidak sahnya Mardiono. “Prosesnya tidak sah, karena dilakukan dalam sidang paripurna pertama yang agendanya seharusnya hanya pengesahan jadwal dan tata tertib muktamar,” katanya.

    Saat itu, lanjut Madini, mayoritas peserta menolak Mardiono. “Ini terlihat dari video protes keras dari peserta akibat pimpinan sidang, Amir Uskara,” katanya.

    Penolakan terhadap Mardiono diperkuat dengan ditolaknya laporan pertanggungjawaban Mardiono oleh mayoritas dewan pimpinan wilayah. “Klaim aklamasi Mardiono diumumkan segelintir orang, bukan melalui forum resmi yang sah. Padahal peserta muktamar berjumlah 1.304 orang,” kata Madini.

    Ini berbeda dengan terpilihnya Agus, yang menurut Madini, sesuai dengan aspirasi mayoritas peserta dalam sidang paripurna ketujuh sesuai agenda resmi Muktamar X. “Terpilihnuya beliau juga diumumkan terbuka dalam Sidang Paripurna kedelapan,” kata Madini. [wir]

  • 5 UU Terbaru Disahkan DPR, Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN Nasional

    5 UU Terbaru Disahkan DPR, Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN Nasional

    UU Terbaru Disahkan DPR, Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Dengan disahkannya aturan ini, nomenklatur dan status Kementerian BUMN kini resmi berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin jalannya rapat paripurna meminta persetujuan fraksi-fraksi terkait pengesahan rancangan undang-undang (RUU) tersebut.
    “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco, kepada peserta rapat.
    “Setuju,” jawab para anggota dewan yang hadir.
    Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menuturkan, penyusunan draf revisi UU BUMN telah dilakukan secara intensif melalui pembentukan panitia kerja khusus.
    Proses pembahasannya pun melibatkan partisipasi publik melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna menghimpun masukan dari akademisi berbagai universitas di Indonesia.
    Beberapa kampus yang dilibatkan antara lain UI, UGM, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Udayana, Universitas Negeri Semarang, Universitas Jember, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, dan Universitas Lampung.
    Hasilnya, terdapat 12 pasal yang direvisi dalam beleid tersebut. 
    Ke-12 poin revisi itu yakni:
    1. Pembentukan BP BUMN sebagai lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN.
    2. Penegasan kepemilikan saham seri A dwi warna oleh negara pada BP BUMN.
    3. Penataan komposisi saham pada perusahaan induk holding investasi dan operasional pada BPI Danantara.
    4. Larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri sebagai direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN, menindaklanjuti Putusan MK Nomor 228/PUU-XXIII/2025.
    5. Penghapusan ketentuan yang menyebut anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara.
    6. Penataan posisi dewan komisaris di holding investasi dan operasional agar diisi kalangan profesional.
    7. Penguatan kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan BUMN.
    8. Penambahan kewenangan BP BUMN untuk mengoptimalkan peran BUMN.
    9. Penegasan kesetaraan gender pada jabatan direksi, komisaris, dan manajerial di BUMN.
    10. Pengaturan perpajakan atas transaksi yang melibatkan holding maupun pihak ketiga melalui peraturan pemerintah.
    11. Pengecualian penguasaan BP BUMN terhadap BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal.
    12. Mekanisme peralihan status kepegawaian dari Kementerian BUMN ke BP BUMN.
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini yang mewakili Presiden Prabowo Subianto menyampaikan empat urgensi pemerintah dalam revisi UU BUMN.
    “Pertama, perlunya penataan kelembagaan untuk memposisikan fungsi regulator dan operator yang lebih tegas, sehingga terdapat sinergisitas fungsi dalam pengelolaan BUMN,” kata Rini.
    Kedua, pemerintah ingin memperkuat tata kelola BUMN yang akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip
    good corporate governance
    .
    Urgensi ketiga adalah memberikan kepastian hukum terkait kedudukan BUMN dalam kerangka penyelenggaraan negara.
    “Keempat, yaitu dorongan untuk menjadikan BUMN sebagai katalis pembangunan, bukan hanya sebagai penyumbang dividen, tetapi juga sebagai agen transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar dia.
    Salah satu poin penting dalam UU BUMN yang baru adalah larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri sebagai komisaris di BUMN.
    Ketentuan ini berlaku paling lama dua tahun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dibacakan pada 28 Agustus 2025.
    “Ketentuan mengenai rangkap jabatan menteri dan wakil menteri sebagai organ BUMN berlaku paling lama dua tahun terhitung sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan,” tegas Rini.
    Rini menambahkan, dengan adanya UU BUMN terbaru, diharapkan BUMN dapat memainkan peran lebih besar dalam pembangunan nasional sekaligus tetap kompetitif di tingkat global.
    “Dengan penguatan kerangka hukum ini, BUMN diharapkan dapat berperan lebih strategis sebagai agen pembangunan sekaligus entitas bisnis yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing global,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kereta Api Jember ke Panarukan Situbondo akan Beroperasi Kembali Paling Lambat 2030 Surabaya 2 Oktober 2025

    Kereta Api Jember ke Panarukan Situbondo akan Beroperasi Kembali Paling Lambat 2030 Surabaya 2 Oktober 2025

    Kereta Api Jember ke Panarukan Situbondo akan Beroperasi Kembali Paling Lambat 2030
    Tim Redaksi
    SITUBONDO, KOMPAS.com
    – Reaktivasi atau pengaktifan kembali jalur tua dari Stasiun Kalisat Jember menuju Stasiun Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur sudah menemui titik terang dan akan segera terwujud.
    Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, Rikhwan Sugihartono menyatakan pihaknya sudah diajak rapat bersama Kementerian Perhubungan dan dua pemerintah daerah lain yakni Pemkab Jember, Bondowoso.
    “Berdasarkan rencana induk yang telah ditetapkan pada tahun 2022, pendataan seharusnya selesai pada tahun 2025, namun terdapat penundaan akibat efisiensi,” kata Rikhwan Sugihartono pada Kamis (2/9/2025).
    Menurutnya, jalur kereta api Stasiun Kalisat tujuan Stasiun Panarukan jika tidak ada kendala akan mulai beroperasi 2030. Hal itu jika prosesnya tidak ada kendala kembali.
    “Jika sesuai rencana, jalur kereta api Panarukan – Kalisat akan mulai beroperasi pada tahun 2030, namun proses pengerjaan aktivasinya dimulai 2026,” ucapnya.
    Tidak hanya itu, dia juga menyatakan bahwa jalur yang digunakan tetap jalur lama dan tidak membuka jalur baru sehingga rute yang digunakan sama dengan rute yang ada 20 tahun lalu atau 2004.
    “Jalur yang akan digunakan adalah jalur lama, dengan harapan jalur yang dibangun adalah jalur panjang,” ucapnya.
    Jalur yang akan diaktifkan yakni dari Stasiun Kalisat, Ajung, Sukohari, Sukowono, Tamanan, Tenggaran, Prajekan, Situbondo, dan Panarukan.
    Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyambut baik rencana pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api dari Stasiun Kalisat Jember menuju Stasiun Panarukan Situbondo.
    “Langkah ini akan menambah akses transportasi menuju ke Situbondo, banyak wisatawan dari Jember dan Bondowoso yang berkunjung ke Wisata Pasir Putih, keberadaan kereta akan mempermudah akses mereka,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terapi Kanker dengan Limbah Tembakau Berbuah Penghargaan Internasional untuk Universitas Jember

    Terapi Kanker dengan Limbah Tembakau Berbuah Penghargaan Internasional untuk Universitas Jember

    Jember (beritajatim.com) – Tiga orang mahasiswa Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, diganjar dua penghargaan internasional, berkat inovasi pemggunaan limbah tembakau untuk terapi kanker tiroid.

    Darryl Akeyla Rachman (Jurusan Teknik Kimia), Emeralda Fatima Zahra (Pendidikan Dokter), dan Annisa Nurul Hamidah (Pendidikan Dokter), diganjar Bronze Medal dan Favorite Paper, dalam ajang bergengsi International Student Competition (ISC) 2025 di Auditorium Universitas Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, 5-8 September 2025.

    Inovasi itu dituangkan dalam makalah berjudul “Tobacco Wood Pulp as Lignocellulosic Waste-Derived Polydopamine Nanoparticles for Biomass-Based Genistein Delivery via PEP-1 Specific IL-13alpha2 in Multiplatform Therapy of Radioiodine-Refractory Anaplastic Thyroid Carcinoma”.

    “Ide kami adalah pembuatan pabrik dopamine dari limbah batang tembakau yang digunakan sebagai agen nanopartikel untuk membantu transportasi gen pada terapi penderita kanker tiroid,” kata Darryl, sebagaimana dlansir Humas Universitas Jember, Rabu (1/10/2025).

    Kompetisi ini diikuti sejumlah negara negara, antara lain Malaysia, Thailand, Sierra Leone, dan Gambia. Trio mahasiswa Unej ini hanya kalah dengan Universitas Pertahanan RI yang meraih juara pertama dan Chiang Mai University, Thailand, di posisi kedua.

    Kemenangan ini diharapkan dapat memperkuat citra bahwa solusi untuk masalah kesehatan global bisa datang dari sumber yang tak terduga, seperti limbah pertanian. Semakin banyak penelitian yang menjembatani disiplin ilmu yang berbeda untuk menciptakan inovasi berkelanjutan yang tidak hanya canggih, tetapi juga efisien dan ramah lingkungan. [wir]

  • Anggota DPR dorong pelibatan aktif pemdadalam percepatan MBG

    Anggota DPR dorong pelibatan aktif pemdadalam percepatan MBG

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan skema tugas pembantuan untuk pelibatan pemerintah daerah (pemda) dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Khozin mengatakan model tersebut menekankan pada aspek kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.

    “Keterlibatan pemda dalam program MBG harus dengan spirit otonomi daerah. Skema yang paling memungkinkan dilakukan melalui tugas pembantuan,” kata Khozin saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Khozin yang juga pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Khozini, Jember itu menyebutkan bahwa tugas pembantuan merupakan skema penugasan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemda.

    “Ketentuan mengenai tugas pembantuan diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda, serta PP No 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,” ujarnya.

    Dengan skema itu, Khozin menilai tanggungjawab dan pendanaan tetap melekat pada pemerintah pusat, sedangkan pemda terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan program MBG, baik keterlibatan aparatur pemerintah daerah maupun dalam penyelenggaraan kegiatan di lapangan.

    “Poinnya, keterlibatan Pemda dalam MBG ini ada payung hukumnya yang didasari pada semangat desentralisasi,” kata Khozin.

    Dia menegaskan bahwa semestinya sejak awal MBG diluncurkan, skema tugas pembantuan dapat dipilih sebagaimana dalam program yang selama ini dimiliki oleh pemerintah pusat.

    Khozin mencontohkan program vaksinasi yang merupakan program pusat, dalam praktiknya dibantu pelaksanaannya oleh pemda.

    “Segera buat formula kerjanya agar MBG ini bisa berjalan secara akseleratif dan optimal di lapangan, tidak ada lagi persoalan keracunan dalam pelaksanannya. Pemda diharapkan dapat menjadi tulang punggung demi suksesnya MBG ini,” katanya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penjelasan BMKG soal Gempa Bumi di Sumenep yang terasa hingga Denpasar

    Penjelasan BMKG soal Gempa Bumi di Sumenep yang terasa hingga Denpasar

    Bisnis.com, JAKARTA— Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan soal gempa bumi di Sumenep, Jawa Timur yang terasa hingga Lumajang.

    Melalui akun X resminya, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan soal gempa bumi di Sumenep. Dia menyebut bahwa gempa bumi di Sumenep memiliki magnitudo 6 dan dirasakan hingga ke beberapa wilayah dengan kekuatan gempa berbeda. 

    Dari data yang disampaikan, gempa dengan kategori lemah terasa di Bali, yakni Tabanan, Buleleng, Kuta, Denpasar, dan Gianyar Lalu, gempa lemah juga terasa di Banyuwangi, Bangkalan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Sidoarjo, dan Tuban. 

    Gempa lemah hingga sedang dirasakan di Situbondo, Sampang, Pamekasan dan Surabaya. Sementara itu, gempa dengan kekuatan sedang dan kuat terasa di Sumenep dan Pulau Sapudi.

    Dia menyebut bahwa gempa bumi yang terjadi adalah jenis gempa tektonik, dangkal akibat aktivitas sesar aktif di bawah laut. Gempa ini terjadi pada Selasa (30/9/2025) pukul 23.49 WIB dengan kedalaman 12 km yang berlokasi di laut pada jarak 58 km Sumenep. 

    “Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” ujarnya. 

    Gempa ini bukanlah satu-satunya yang terjadi. Daryono mencatat ada empat gempa susulan yang terjadi pada rentang waktu yang berdekatan.

    “Hingga (Rabu, 1 Oktober 2025) pukul 00.29 WIB, hasil monitoring BMKG terhadap Gempa Madura-Pulau Sapudi M6 menunjukkan adanya empat aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M4,4,” katanya.

  • Gus Fawait Instruksikan Kader Tidar Jatim Kawal Program MBG

    Gus Fawait Instruksikan Kader Tidar Jatim Kawal Program MBG

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Ketua PD Tunas Indonesia Raya (Tidar) Jatim, Gus Fawait, menegaskan komitmen organisasinya untuk mengawal dan menyukseskan program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Instruksi khusus ini disampaikan Gus Fawait dalam acara konsolidasi organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra tersebut di Surabaya, Selasa (30/9/2025) malam.

    ​”Salah satu yang kami tekankan adalah program MBG. Saya bersama kader Tidar Jatim berkomitmen penuh mengawal dan menyukseskan program ini,” kata Gus Fawait.

    ​Gus Fawait, yang juga menjabat sebagai Bupati Jember, menyatakan bahwa MBG adalah program yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Ia mengaku sering ditagih oleh warga soal kapan program MBG mulai diterima.

    ​Meskipun belakangan muncul kabar miring terkait temuan MBG, Gus Fawait meminta agar melihat respons mayoritas publik. “Saya juga bertemu adik-adik siswa-siswi yang sudah mendapatkan MBG, mereka semuanya senang dan berharap program ini terus jalan,” jelasnya.

    Gus ​Fawait menekankan bahwa MBG terbukti nyata menggerakkan ekonomi masyarakat hingga ke pelosok. “Dampak perputaran ekonomi dengan adanya MBG sangat terasa. Tentu program yang baru berjalan sekitar sembilan bulan pasti belum sempurna, tapi kami di daerah akan berjuang keras untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan MBG di masyarakat,” tegasnya.

    ​Dalam konsolidasi tersebut, Gus Fawait juga menerima berbagai aspirasi dari para kader. Ia memastikan Tidar Jatim akan semakin masif turun ke tengah masyarakat dan berkomitmen mendukung penuh program prioritas Presiden Prabowo.

    ​”Kami diskusi sumbangsih anak muda Tidar terhadap pembangunan di Jawa Timur dan Indonesia. Tidar akan menyukseskan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo,” tukasnya.

    Pertemuan pengurus PD Tidar Jatim itu juga diisi dengan diskusi hingga nonton bareng film lokal ‘Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung’ sebagai upaya mempererat pengurus dan mendukung perfilman nasional. (tok/ian)