Xcloud.id

kab/kota: Jember

  • Indah Amperawati Jadi Ketua, Kursi Gerindra di DPRD Lumajang Bertambah Signifikan

    Indah Amperawati Jadi Ketua, Kursi Gerindra di DPRD Lumajang Bertambah Signifikan

    Jember (beritajatim.com) – Kursi Partai Gerakan Indonesia Raya di DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, bertambah signifikan dalam dua kali pemilihan umum sejak Indah Amperawati menjadi ketua dewan pimpinan cabang.

    Dalam Pemilu 2014, Gerindra memperoleh lima kursi perwakilan DPRD Lumajang. Setelah Indah terpilih menjadi Ketua DPC Gerindra Lumajang pada 2017, junlah kursi di DPRD setempat meningkat menjadi delapan perwakilan pada Pemilu 2019.

    Tren pertambahan kursi terus berlanjut pada Pemilu 2024. Kali ini Gerindra menjadi pemenang pemilu dengan merebut sebelas kursi DPRD Lumajang, mengalahkan Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Partai berlambang kepala garuda ini memperoleh 139 ribu suara.

    “Anak-anak bersemangat. Terbukti dalam pemilihan presiden, calon kami menang dengan perolehan suara 68 persen lebih. Kursi DPR RI Daerah Pemilihan Lumajang – Jember bertanbah satu kursi dari satu menjadi dua, dan kursi DPRD Jawa Timur naik dari dua menjadi tiga,” kata Indah kepada beritajatim.com, Rabu (20/3/2024).

    Sementara itu, enam dari delapan petahana DPRD Lumajang yang mencalonkan diri sukses terpilih kembali. “Jadi saya tidak hanya senang perolehan kursi Gerindra naik, tapi incumbent terpilih semua. Itu kan jadi tolok ukur,” kata Indah.

    Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Timur menelepon Indah untuk mengucapkan selamat dan terima kasih. “Loyalitas teman-teman sudah teruji. Tinggal bagaimana semangat yang ada tetap dijaga. Perjuangan tak pernah berhenti sampai di sini,” kata Indah.

    Mendapat pujian dari pengurus pusat dan daerah, Indah justru memberikan sanjungan untuk para kader dan pengurus yang bekerja keras untuk menjaga kredibilitas Gerindra di Lumajang. “Kuncinya, saya selalu menekankan teman-teman kader dan anggota DPRD dari Gerindra untuk terus menebar kebaikan dan bermanfaat untuk masyarakat, karena itu modal sosial yang tidak akan pernah dilupakan masyarakat,” katanya.

    Modal sosial itu dipercaya Indah bisa mengalahkan taktik politik uang. “Money politics marak. Tapi itu bukan satu-satunya faktor (yang bisa membuat calon legislator dipilih masyarakat). Itu bisa kami buktikan. Masyarakat sekarang bisa memilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Kalau pertimbangannya cuma money politics, Gerindra tidak akan menang,” kata Indah.

    Indah berharap sebelas legislator Gerindra di DPRD Lumajang 2024 – 2029 benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. “Bisa benar-benar mengambil hati dan simpati masyarakat, sehingga pada Pemilu 2029 mereka tetap bertahan,” katanya.

    Menjelang pemilihan kepala daerah pada November 2024, Indah berharap semangat kader dan pengurus tak kendur. “Pilkada adalah kunci utama memilih pemimpin dan pelayan masyarakat. Bupati dan wakil bupati adalah pelayan masyarakat. Masyarakat memilih pelayan yang terbaik untuk melayani mereka,” katanya.

    Indah akan mengintensifkan konsolidasi dan komuikasi internal partai. “Kalau semangatnya agak turun, ya kami semangati. Gerindra ini sudah teruji. Ketika pemilihan presiden kemarin, kami diharapkan bisa berjibaku sendiri. Teman-teman luar biasa. Tanpa support dana, terus bergerak,” katanya. [wir]

  • Mudik Gratis Pemkot Malang Banyak Diminati Kuotanya Tinggal 25 Persen

    Mudik Gratis Pemkot Malang Banyak Diminati Kuotanya Tinggal 25 Persen

    Malang (beritajatim.com) – Animo masyarakat untuk menikmati fasilitas mudik gratis Dinas Perhubungan Kota Malang cukup tinggi. Masyarakat langsung menyerbu tempat pendaftaran di Terminal Madyopuro, Kota Malang.

    Dibuka sejak Senin, (18/3/2024) kemarin. Kuota pemudik sudah mencapai 75 persen pada Selasa, (19/3/2024). Dari total 450 kursi yang disediakan sebanyak 335 sudah di pesan oleh masyarakat untuk mudik.

    “Paling banyak Malang ke Lumajang, Jember, Banyuwangi. Hari ini sudah 335 kursi terisi dari total 450,” ujar Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra.

    Tingginya animo masyarakat juga tidak terlepas dari kenaikan sejumlah harga sehingga mempengaruhi animo masyarakat untuk menikmati layanan ini. Pemudik akan diberangkatkan pada 6 April 2024 mendatang.

    “Berangkat dari Balai Kota Malang. Nanti saat pemberangkatan kita ada goodie bag isi makan dan minum bagi pemudik,” ujar Widjaja.

    Untuk rute yang telah disiapkan yakni, rute Malang-Blitar-Tulungagung- Trenggalek-Ponorogo. Rute, Malang-Blitar-Kediri-Jombang-Ngajuk-Madiun-Ngawi.

    Kemudian Malang-Lamongan-Bojonegoro, rute Malang-Lamongan-Tuban. Selanjutnya, rute Malang-Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi, Malang-Probolinggo-Lumajang-Jember-Banyuwangi, Malang-Bangkalan, Malang-Sampang-Pamekasan dan terakhir ada Malang-Sampang-Pamekasan-Sumenep.

    “Kita siapkan 10 bus. Jika ada daerah tertentu misalkan peminatnya hanya 3 kemungkinan akan kita berangkatkan dengan bus umum biaya dari kami. Sedangkan busnya akan dialokasikan untuk tujuan daerah lain,” ujar Widjaja. (luc/ian)

  • Demokrat Laporkan KPU dan Bawaslu Jember ke DKPP

    Demokrat Laporkan KPU dan Bawaslu Jember ke DKPP

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Jember, Jawa Timur, melaporkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu setempat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    “Saya sudah mendaftarkan gugatan ke DKPP kemarin Senin (18/3/2024) secara online. Sebenarnya pada Sabtu mau lapor, Tapi Sabtu-Minggu biasanya laporan tidak diterima. Saya takut seperti waktu lapor ke Bawaslu. Jumat sore tutup. Senin baru diterima,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Jember Try Sandi Apriana, Selasa (19/3/2024).

    “Saya melaporkan KPU Jember karena tidak menyinggung sama sekali keberatan kami saat rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Sementara Bawaslu Jember tidak menghiraukan laporan kami dan tidak ada tindak lanjut sama sekali, sehingga patut dilaporkan. Itu pelanggaran,” kata Sandi.

    Pelaporan ke DKPP ini mendahului pelaporan ke Mahkamah Konstitusi. Sandi menegaskan, pelaporan itu adalah hak Partai Demokrat. “Proses ke Mahkamah Konstitusi tidak akan terjadi kalau KPU mau merespons. Kami sebenarnya berharap KPU mengoreksi (hasil rekapitulasi) saja. Kalau dikoreksi, selesai, tidak perlu sampai ke MK,” kata Sandi.

    Gugatan ke DKPP ini berawal dari pelaporan Partai Demokrat terhadap dugaan penggelembungan jumlah suara pemilih milik Partai Nasional Demokrat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Senin (4/3/2024).

    Demokrat menemukan ada selisih 126 suara Nasdem yang menggelembung di D-Hasil jika dibandingkan dengan C-Hasil. “Kami merasa dirugikan, karena seharusnya dapat satu kursi ternyata tidak dapat. Nasdem mengklaim unggul 76 suara. Padahal kami bisa buktikan mereka tidak unggul sama sekali,” kata Sandi.

    Sandi menuntut data perolehan suara D-Hasil dikembalikan sebagaimana data C-Hasil. Komisioner Bawaslu Jember Devi Aulia Rahim saat itu meminta kepada Demokrat agar menyampaikan persoalan ini dalam forum rekapitulasi kabupaten “Sehingga kita menggunakan mekanisme pemeriksaan administrasi secara cepat dalam forum tersebut,” katanya.

    Namun Demokrat gagal menyampaikan persoalan itu di forum rekapitulasi tingkat kabupaten, Senin (4/3/2024) malam. “Saksi kami dianggap tidak sah karena tidak membawa hard copy surat tugas, dan hanya membawa soft copy-nya,” kata Sandi.

    Bawaslu Jember sendiri, menurut Sandi, tidak menyampaikan laporan soal selisih suara itu di forum rekap. “Saya tidak tahu kenapa kok Bawaslu tidak menyampaikan laporan kami,” katanya.

    Rekapitulasi Kecamatan Kaliwates disahkan, Senin malam, tanpa mengakomodasi gugatan dari Demokrat. Alhasil, peluang Demokrat memperoleh kursi terakhir di Daerah Pemilihan 1 pun melayang.

    Komisioner KPU Jember Ahmad Hanafi mengatakan Demokrat punya hak untuk melapor ke DKPP. “Itu hak warga negara untuk menyampaikan. Itu bagian dari sesuatu yang harus kita jalankan. Pada prinsipnya sih siap,” katanya.

    KPU Jember, menurut Hanafi, akan menyesuaikan diri dengan jadwal DKPP. “Kalau pemeriksaan persidangannya di Surabaya, kami siap berangkat. Kalau lewat daring ya kami siap juga,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya Pradana mengaku belum menerima surat dari DKPP. “Itu hak peserta pemilu. Kalau pun terkait etik, kami menunggu dulu yang dilaporkan dugaan yang mana,” katanya. [wir]

  • 61 Wajah Baru Terpilih ke DPRD Jatim 2024-2029, Siapa Saja?

    61 Wajah Baru Terpilih ke DPRD Jatim 2024-2029, Siapa Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah wajah baru terpilih menjadi Anggota DPRD Jatim periode 2024-2029. Mereka segera berkantor di Jalan Indrapura Surabaya, menggantikan sejumlah caleg petahana yang terpental.

    Berdasarkan data yang diperoleh beritajatim.com, ada 61 wajah baru yang akan mengisi Gedung DPRD Jatim lima tahun ke depan. Dari 120 kursi, hanya ada 59 wajah lama yang kembali menghiasi DPRD Jatim.

    Dapil Jatim I (Surabaya)

    Di Dapil Jatim I, ada lima wajah baru dari total delapan anggota DPRD Jatim terpilih dari dapil tersebut.

    Mereka adalah putra Mensos RI Tri Rismaharini, Fuad Bernardi (PDIP). Fuad berhasil menemani petahana Yordan M Batara Goa dan mengalahkan dua petahana lain, yaitu Agustin Poliana dan Agatha Retnosari.

    Kemudian, ada putra caleg DPR RI terpilih yang juga pengusaha, Bambang Haryo Soekartono (BHS), yakni Cahyo Harjo Prakoso (Gerindra). Cahyo mengalahkan petahana Hadi Dediansyah yang santer dikabarkan bakal maju Pilwali Surabaya 2024.

    Kemudian, ada politikus senior PKB yang juga Ketua DPC Surabaya Musyafak Rouf yang mengalahkan petahana Syamsul Arifin. Selanjutnya, ada Ketua DPC PSI Kota Surabaya Erick Komala.

    Lalu ada Mantan Sekdaprov Jatim Rasiyo dari Demokrat yang berhasil mengalahkan petahana, Hartoyo.

    Dapil Jatim II (Sidoarjo)

    Dari total enam kursi Anggota DPRD Jatim dari Dapil Jatim II, setengahnya adalah nama baru.

    Pertama ada Wakil Bendahara DPD PDIP Jatim Hari ‘Keceng’ Yulianto yang menggantikan Kusnadi dari Dapil Jatim II. Kusnadi diketahui tidak maju caleg di Pileg 2024 ini.

    Kemudian, ada nama istri Wabup Sidoarjo Subandi, yakni Sriatun. Sriatun menggantikan Amir Aslichin (putra Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Illah). Amir tidak maju caleg pada Pileg 2024 ini.

    Kemudian, ada Dedi Irwansa dari Demokrat. Demokrat berhasil merebut kursi dari PAN yang sebelumnya diisi oleh Khulaim.

    Dapil Jatim III (Pasuruan-Probolinggo)

    Ada sembilan kursi DPRD Jatim yang tersedia dari Dapil Jatim III. Ada lima nama baru dari Dapil Jatim III yang lolos ke DPRD Jatim periode 2024-2029.

    Yang pertama ialah Multazamudsz Dzikri dari PKB. Multazamudsz berhasil mengalahkan petahana PKB, yakni Ahmad Hilmy.

    Kemudian, dua caleg Gerindra yang lolos ke Indrapura di Dapil Jatim III adalah nama-nama baru. Yakni, Soemarjono dan Moh Mahrus. Dua petahana Gerindra di dapil ini yakni Anwar Sadad maju sebagai caleg DPR RI, sedangkan Rohani Siswanto tidak nyaleg.

    Lalu, ada Siti Salamah dari NasDem. Mantan Anggota DPRD Pasuruan dua periode ini berhasil mengalahkan petahana NasDem, Muzamil Syafi’i.

    Ada juga wajah baru baru Demokrat, yakni M Naufal Alghifary. Ketua DPC Demokrat Probolinggo ini berhasil mengalahkan petahana Kusnadi Demokrat.

    Dapil Jatim IV (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso)

    Ada sembilan kursi DPRD Jatim yang tersedia dari Dapil Jatim IV. Ada dua nama baru yang lolos dari dapil Jatim IV yakni Mantan Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi (PKB) dan Bima Rafsanjani Rafid (Gerindra).

    Dapil Jatim V (Jember-Lumajang)

    Ada 11 kursi DPRD Jatim yang tersedia dari Dapil Jatim V. Ada lima nama baru dari Dapil Jatim V.

    Nama baru itu yakni Anang Akhmad Syaifuddin dari PKB. Mantan Ketua DPRD Lumajang ini meraih 73.478 suara.

    Kemudian, ada Achmad Anis dari Golkar yang meraih 54.701 suara. Selanjutnya, ada Khusnul Khuluk dari PKS yang meraih 70.403 suara. Khusnul mengalahkan petahana Artono.

    Selanjutnya, ada nama kader Laskar Sholawat Nusantara (LSN), yakni Hermin dari Gerindra yang meraih 32.746 suara. Lalu ada nama Eko Yunianto dari PDIP yang meraih 70.469 suara dan menyingkirkan petahana Hari Putri Lestari.

    Dapil Jatim VI (Kabupaten dan Kota Malang, Kota Batu)

    Di Dapil Jatim VI ada alokasi 11 kursi DPRD Jatim. Ada lima nama baru yang berhasil melenggang ke Indrapura dari Dapil Jatim VI.

    Mereka adalah Mantan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko (PDIP). Dewanti meraih 77.552 suara di Dapil Jatim VI.

    Selanjutnya, ada nama Saifudin Zuhri (PDIP). Saifudin dan Dewanti menggeser nama petahana PDIP seperti Daniel Rohi dan Gunawan.

    Lalu ada nama Chusni Mubarok dari Gerindra. Chusni meraih suara tertinggi di Dapil Jatim VI dengan raihan 130.992 suara. Lalu ada nama Puguh Wiji Pamungkas dari PKS yang meraih 44.481 suara.

    Selanjutnya, ada mantan Komisioner KPU Jatim yakni Muhammad Arbayanto yang maju caleg dari Demokrat. Arbayanto berhasil melenggang ke Indrapura usai meraih 25.497 suara

    Dapil Jatim VII (Kabupaten dan Kota Blitar, Tulungagung)

    Di Dapil Jatim VII ada alokasi tujuh kursi DPRD Jatim. Ada dua nama baru yang berhasil lolos ke Indrapura dari Dapil Jatim VII.

    Dua nama itu yakni Jairi Irawan dari Partai Golkar. Jairi yang merupakan Tenaga Ahli dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji berhasil meraih 83.253 suara. Kemudian, ada nama Laila Abidah dari PKB yang meraih 63.522 suara.

    Dapil Jatim VIII (Kabupaten dan Kota Kediri)

    Di Dapil Jatim VIII ada alokasi enam kursi DPRD Jatim. Ada empat nama baru yang melenggang ke Indrapura.

    Dimulai dari Mantan Wali Kota Kediri yakni Abdullah Abu Bakar (PAN). Abdullah meraih 166.320 suara dan menjadi caleg dengan suara tertinggi di dapil tersebut.

    Lalu ada nama Khusnul Arif dari Partai NasDem. Khusnul meraih 69.713 suara dan berhasil melenggang ke Indrapura. Ada nama Ro’aitu Nafif Laha dari Gerindra. Nafif Laha berhasil meraih 48.281 suara.

    Yang terakhir ialah adik kandung dari Ketua Golkar Jatim M Sarmuji, yakni Hadi Setiawan. Hadi yang maju caleg dari Golkar meraih 53.514 suara.

    Dapil Jatim IX (Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi)

    Di Dapil Jatim IX tersedia 12 kursi DPRD Jatim. Ada tujuh nama baru yang berhasil lolos ke Indrapura dari Dapil Jatim IX.

    Ada nama Indra Widya Agustina (Demokrat) dengan 124.768 suara. Kemudian, Darmawan Sutanto (Gerindra) 82.072 suara.

    Lalu Agus Cahyono (PKS) 55.625 suara. Selanjutnya, Agus Black Hoe Budianto (PDIP) 57.151 suara, Miseri Effendy (Demokrat) 87.912 suara, Suli Daim (PAN) 47.783 suara, dan Hartono (Gerindra) 39.593 suara.

    Dapil Jatim X (Kabupaten dan Kota Mojokerto, Jombang)

    Di Dapil Jatim X tersedia delapan kursi DPRD Jatim. Ada lima nama baru yang berhasil melenggang ke Indrapura.

    Kelima nama itu adalah Farid Kurniawan Aditama (Gerindra) 95.473 suara. Kemudian, Wiwin Sumrambah (PDIP) 84.521 suara.

    Lalu, Mokhammad Soleh (Demokrat) 51.545 suara, Sumardi (Golkar) 24.422 suara, dan Salim Azhar (PKB) yang meraih 64.748 suara.

    Dapil Jatim XI (Kabupaten dan Kota Madiun, Nganjuk)

    Di Dapil Jatim XI tersedia enam kursi DPRD Jatim. Ada empat wajah baru dari Dapil Jatim XI yang melenggang ke Indrapura.

    Yakni, Muhammad Ashari (PKB) 96.284 suara, Haris Wicaksono Wibowo (NasDem) 53.262 suara, Pudji Wahju Widodo (Golkar) 40.094 suara, dan Abdullah Muhdi (PKB) 39.013 suara.

    Dapil Jatim XII (Bojonegoro, Tuban)

    Di Dapil Jatim XII tersedia tujuh kursi DPRD Jatim. Ada empat wajah baru dari Dapil Jatim XII yang melenggang ke Indrapura.

    Keempat wajah baru itu, yakni kakak kandung dari Bupati Tuban Aditya Halindra. Dia adalah Aulia Hany Mustikasari (Golkar). Aulia meraih 182.550 suara.

    Selanjutnya, ada Muhammad Mughni (PKB) 81.449 suara, Ony Setiawan (PDIP) 34.382 suara, dan Sri Wahyuni (Demokrat) 49.043 suara.

    Dapil Jatim XIII (Gresik, Lamongan)

    Di Dapil Jatim XIII tersedia delapan kursi DPRD Jatim. Ada tiga wajah baru dari Dapil Jatim XIII yang berhasil melenggang ke Indrapura.

    Ketiga wajah baru itu yakni Hasanuddin (PDIP) 62.289 suara, Husnul Aqib (PAN) 84.181 suara, dan Much Abdul Qodir (PKB) 93.185 suara.

    Dapil Jatim XIV (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)

    Di Dapil Jatim XIV, ada 12 kursi DPRD Jatim. Ada tujuh wajah baru yang berhasil melenggang ke Indrapura dari Dapil Jatim XIV.

    Wajah-wajah baru itu yakni Moch Fauzan Ja’far (PKB) 181.545 suara, Sobirin (Golkar) 154.201 suara, Harisandi Savari (PKS) 194.300 suara.

    Kemudian, ada Nurul Huda (PPP) 144.242 suara, Nur Faizin (PKB) 164.222 suara, Agus Wahyudi (NasDem) 174.113 suara, dan Abrari (PDIP) 200.019 suara. [tok/beq]

  • Ribuan Warga Gresik Serbu Mudik Gratis

    Ribuan Warga Gresik Serbu Mudik Gratis

    Gresik (beritajatim.com)- Ribuan warga Gresik memanfaatkan mudik gratis yang digagas oleh Dinas Perhubungan (Dishub) setempat. Mereka rela antri sejak pagi hari hanya untuk mendaftar mudik ke kampung halamannya.

    Salah satu warga yang memanfaatkan mudik ini. Yakni Yudhi Anggoro asal Perum Pondok Permata Suci (PPS) menuturkan, dirinya bersama istri mendaftar mudik gratis tujuan ke Madiun. “Saya bersama anak dan suami berencana mudik ke Madiun mumpung ada mudik gratis. Alhamdulillah bisa meringankan beban pulang kampung nanti,” tuturnya, Selasa (19/03/2024).

    Hal senada disampaikan Agus Ismanto warga Cerme yang berencana akan mudik ke Banyuwangi. Dia sengaja ikut mudik gratis karena di tempat kerjanya sudah libur pada 5 April 2024. “Mumpung sudah ada keputusan libur mulai 5 April dari perusahaan, jadi saya bisa mengikuti mudik gratis,” ungkapnya.

    Pada hari pertama pendaftaran, warga Gresik sangat antusias adanya mudik gratis ini. Mereka mendatangi kantor Dishub di komplek Terminal Bunder.

    Jurusan favorit seperti Gresik-Madiun-Ponorogo-Tulungagung banyak diminati sejak awal dibuka pendaftaran. Diperkirakan kuota pendaftar sebanyak 1.500 peserta bakal terpenuhi dalam beberapa hari mendatang atau maksimal saat pendaftaran ditutup yakni tanggal 22 Maret 2024.

    Calon pemudik saat mendaftar cukup membawa foto kopi KTP dan KK serta mendaftarkan nomor WA kepada petugas Dishub. Kepala Dishub Gresik Khusaini mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah meja pendaftaran untuk melayani masyarakat Gresik. “Rute ke Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Nganjuk dan Ngawi banyak diminati calon peserta. Mereka tidak hanya mendaftar sendiri, namun juga bersama keluarganya,” paparnya.

    Hingga saat ini total jumlah pendaftar yang mengikuti mudik gratis sudah tercatat 548 orang. Rinciannya rute Gresik-Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi ada 57 orang, Gresik-Probolinggo-Lumajang-Jember tersedia 2 bus dengan jumlah yang sudah mendaftar 64 orang. Kemudian Gresik-Malang-Blitar terdapat 12 orang pendaftar.

    Sedangkan rute Gresik-Jombang, Kediri- Tulungagung-Trenggalek ada 2 bus dengan pendaftar 60 orang. Rute lain Gresik-Madiun-Ponorogo ada 3 bus dengan jumlah pendaftar 137 peserta. Selanjutnya Gresik-Nganjuk-Madiun sudah ada 40 orang. Kemudian Gresik-Madiun-Magetan ada 3 bus dengan jumlah peserta tercatat sudah 118 orang. Serta Gresik-Bojonegoro-Padangan-Ngawi disiapkan 2 bus dengan jumlah peserta 60 orang. [dny/kun]

  • Pelantikan DPRD Jatim 31 Agustus, 50 Petahana Gagal Terpilih

    Pelantikan DPRD Jatim 31 Agustus, 50 Petahana Gagal Terpilih

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelantikan 120 Anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jatim akan berlangsung pada 31 Agustus 2024. Dari 120 orang, 53 anggota DPRD Jatim petahana gagal terpilih kembali.

    Suara terbanyak diraih PKB dengan 27 kursi, urutan kedua diduduki PDIP memperoleh 21 kursi (berkurang 6 kursi). Kemudian, Gerindra memperoleh 21 kursi (bertambah 6 kursi), Golkar 15 kursi (bertambah 2 kursi), Demokrat 11 kursi (berkurang 3 kursi), NasDem 10 kursi (bertambah 1 kursi), PKS 5 kursi (bertambah 1 kursi), PAN 5 kursi (berkurang 1 kursi), PPP 4 kursi (berkurang 1 kursi), dan pendatang baru PSI 1 kursi.

    Yang hilang sama sekali adalah kursi milik PBB dan Partai Hanura. Pada Pileg 2019, masing-masing mendapatkan 1 kursi.

    Berikut Anggota DPRD Jatim yang gagal terpilih kembali untuk periode 2024-2029:

    1. Dapil Jatim I (Surabaya)

    Syamsul Arifin (PKB)
    Agatha Retnosari (PDIP)
    Hadi Dediyansah (Gerindra)
    Hartoyo (Demokrat)
    Agustin Poliana (PDIP)

    2. Dapil Jatim II (Sidoarjo)

    Kusnadi (PDIP)-tidak nyaleg
    Ach Amir Aslichin (PKB)-tidak nyaleg
    Khulaim (PAN)

    3. Dapil Jatim III (Kabupaten dan Kota Pasuruan dan Probolinggo)

    Muzamil Syafi’i (NasDem)
    Ahmad Hilmy (PKB)
    Kusnadi (Demokrat)
    Rohani Siswanto (Gerindra)-tidak nyaleg kembali
    Anwar Sadad (Gerindra)-maju caleg DPR RI

    4. Dapil Jatim IV (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso)

    Hermanto (PDIP)
    Akik Zaman (PKB)

    5. Dapil Jatim V (Jember dan Lumajang)

    Umi Zahrok (PKB)
    Hari Putri Lestari (PDIP)
    Karimullah Dahrujiadi (Golkar)
    Artono (PKS)
    Reno Zulkarnaen (Demokrat)

    6. Dapil Jatim VI (Malang Raya)

    Sugeng Pujianto (PDIP)
    Dwi Hari Cahyono (PKS)
    Gunawan (PDIP)
    Daniel Rohi (PDIP)

    7. Dapil Jatim VII (Blitar dan Tulungagung)

    Mochamad Alimin (Golkar)
    Bambang Rianto (Hanura)

    8. Dapil Jatim VIII (Kota dan Kabupaten Kediri)

    Heri Setiawan (PDIP)
    Subianto (Demokrat)
    Basuki Babussalam (PAN)

    9. Dapil Jatim IX (Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan, Ponorogo)

    Bambang Juwono (PDIP)
    HM Noer Soetjipto (Gerindra)
    Riyadh Rosyadi (PKS)
    Eko Prasetyo Wahyudiarto (Demokrat)
    Suyatmi Priasmoro (NasDem)
    Khusni M Husni (PKB)
    Diana Amaliyah Verawatiningsih (PDIP)

    10. Dapil Jatim X (Jombang dan Mojokerto)

    Gatot Supriyadi (PDIP)
    Kuswanto (Demokrat)
    A Sillahuddin (PPP)

    11. Dapil Jatim XI (Madiun dan Nganjuk)

    Ida Bagus Nugroho (PDIP)
    Aisyah Lilia Agustini (PKB)
    Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio (Golkar)

    12. Dapil Jatim XII (Tuban dan Bojonegoro)

    Go Tjong Ping (PDIP)
    Surawi (Demokrat)
    Agung Supriyatno (PAN)

    13. Dapil Jatim XIII (Gresik dan Lamongan)

    Ufiq Zuroida (PKB)
    Andy Firasadi (PDIP)
    Amar Saifudin (PAN)

    14. Dapil Jatim XIV (Madura)

    Aliyadi (PKB)
    Nur Fitriana (PKB)
    Mohammad Ashari (NasDem)
    Muhammad Bin Mu’afi Zaini (Golkar)
    Mathur Husyairi (PBB)
    Zainal Abidin (Demokrat)

    [tok/beq]

  • PKB Jember Usulkan Rekap Suara Pemilu Tidak Dilakukan di Kecamatan

    PKB Jember Usulkan Rekap Suara Pemilu Tidak Dilakukan di Kecamatan

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun ini. PKB berharap pemilu mendatang bisa berjalan efisien dan tidak melelahkan.

    “Pemilu itu melelahkan. Pra dan pasca sama-sama melelahkan. Ngapain kita rekapitulasi suara di kecamatan kalau saat di kabupaten muncul masalah semua?” kata Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi, ditulis Selasa (19/3/2024).

    “Rekapitulasi di tingkat kecamatan hampir seminggu lebih. Rekap di tingkat kabupaten seminggu lebih. Hampir setengah bulan kita diombang-ambingkan angka-angka,” kata Ayub.

    Ayub menilai perlu ada pemangkasan alur rekapitulasi surat suara untuk mengantisipasi kelelahan petugas dan menekan potensi kecurangan. “Kenapa (rekap) tidak di kabupaten saja setelah rekap di TPS? Semakin lama (masa rekap di kecamatan), semakin hilang suara. Jadi PPK hanya berfungsi administratif,” kata Ayub.

    Usulan Ayub ini didasarkan pada banyaknya protes dan temuan perubahaan suara saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. “Saya menjadi saksi PKB tingkat kabupaten sejak Pemilu 2004 sampai saat ini. Pemilu paling brutal dan tersistematis ya tahun ini. Bagaimana oknum penyelenggara bermain dan dengan gampangnya mengubah angka,” katanya.

    Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang seharusnya menjadi kontrol dan memberikan informasi publik soal perolehan suara peserta pemilu, menurut Ayub, justru jadi biang masalah. “Untungnya kami sudah antisipasi jauh-jauh hari dengan menguatkan peran saksi. PKB melakukan pelatihan 7.780 orang saksi sebanyak tiga kali,” katanya.

    Ayub lantas membongkar modus dugaan kecurangan yang memanfaatkan masa rekapitulasi di level kecamatan. “Kalau saat rekapitulasi suara tidak akan ada masalah karena yang ditampilkan lembar plano. Begitu di akhir (jelang penandatanganan persetujuan saksi), ada penundaan karena alasan teknis terkait pencetakan lembar yang akan ditandatangani,” katanya.

    Rasa lelah membuat saksi partai menyetujui penundaan itu. “Draft dikirim soft copy dalam bentuk PDF. Begitu besok, pleno terakhir penandatanganan formulir DA, formulir tebal ditaruh di meja dan saksi dipanggil untuk tanda tangan,” kata Ayub.

    Di sinilah persoalan muncul. Saksi hanya mengecek perolehan suara partai masing-masing, dan akan menandatangani formulir DA itu ketika sudah sesuai dengan data yang dimilikinya. “Siapa yang mau melihat perolehan suara tiap TPS dan tiap desa partai lain? Di situlah terjadi penggelembungan. Jadi suara bukan dicuri, tapi suara partai lain menggelembung,” kata Ayub.

    “Jadi modus berganti. Tidak mungkin suara partai besar yang punya saksi kuat diambil. Tapi pergeseran suara dari partai yang tidak punya saksi, utak-atik caleg internal, semua dimainkan,” kata Ayub. Modus ini terungkap setelah dilakukan pengecekan data C-Hasil yang dimiliki PKB dengan data hasil rekap tingkat kecamatan. [wir]

  • PKB Jember Desak Bawaslu Tangani Dugaan Kecurangan Pemilu Secara Hukum

    PKB Jember Desak Bawaslu Tangani Dugaan Kecurangan Pemilu Secara Hukum

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menangani dugaan kecurangan dalam pemilihan umum secara hukum.

    “Agar ini tidak jadi preseden buruk dan ada efek jera, (dugaan kecurangan) ini harus masuk dalam pidana pemilu. Ini wajib. Tugas Bawaslu. Ketika saat rekapitulasi suara ada permasalahan dan itu bisa dibuktikan, ya masuk pelanggaran,” kata Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi, ditulis Selasa (19/3/2024).

    PKB sempat melaporkan sejumlah dugaan kesalahan rekapitulasi beberapa waktu lalu dan terbukti. “Seharusnya Bawaslu turun untuk memeriksa apakah ini pelanggaran administratif, apakah ini hanya salah input. Salah input kalau cuma 50-100 suara masuk akal. Tapi kalau sampai ribuan, masa salah input semua dan terstruktur, massif di beberapa tempat pemungutan suara,” kata Ayub.

    Ayub menuding pelaku dugaan manipulasi rekapituasli suara pemilu adalah penjahat demokrasi. “Tidak menunjukkan hasil suara rakyat yang betul-betul datang dari TPS. Maka itu, hari ini dalam pemilu di Indonesia yang menentukan bukan suara rakyat, tapi suara penghitungan. Di TPS, ada 10 suara. Tapi saat penghitungan, bisa jadi 0, bisa jadi 100,” katanya.

    Ayub kemudian membandingkan dugaan kecurangan pada pemilu-pemilu sebelumnya dengan pemilu saat ini. “Kalau dulu, pergeseran tak sampai ratusan suara. Ini ribuan suara,” katanya.

    Ayub menilai pelaku dugaan pelanggaran sangat berani. “Beberapa kali oknum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) datang ke saya meminta maaf. Saya maafkan, tapi saya tidak akan melupakan perbuatan mereka. Biar itu jadi efek jera. Bukan hanya menjadi temuan pelanggaran administratif,” katanya.

    Kecurangan dalam pemilu, menurut Ayub, termasuk perbuatan zalim. “Bahaya itu. Orang yang seharusnya tidak terpilih menjadi terpilih, Hak kepemilikan kursi parlemen menjadi tidak jelas. Seharusnya milik caleg A bisa bergeser ke caleg B di internal partai saja,” katanya.

    Kritik dialamatkan Ayub kepada Bawaslu Jember. “Hari ini temuan lebih banyak dari partai. Seharusnya Bawaslu kan jemput bola. Bawaslu punya pengawas TPS dan pengawas di kecamatan. Masa cuma menunggu laporan? Kan seharusnya mereka tahu,” katanya.

    Bawaslu, menurut Ayub, seharusnya menjemput bola begitu ada dugaan pelanggaran. “Masa partai dulu yang tahu. Jadi kayak aparat dalam film India. Seharusnya kan Bawaslu punya mitigasi, bahwa di daerah ini rawan sehingga begitu ada kejadian bisa merekomendasikan kepada KPU dan KPU menegur jajarannya di bawah,” sindirnya. [wir]

  • PDIP Jember Nilai Bawaslu Tidak Lagi Ditakuti

    PDIP Jember Nilai Bawaslu Tidak Lagi Ditakuti

    Jember (beritajatim.com) – PDI Perjuangan menilai pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam pemilu kali inu masih kurang kuat untuk mencegah pelanggaran aturan.

    “Gregetnya kurang, sehingga orang tidak takut melakukan money politics,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember Widarto, ditulis Selasa (19/3/2024).

    “Seharusnya kan orang takut melakukan money politics, dan masyarakat takut menerima. Tapi semua orang tahu, dalam Pemilu 2024, tidak ada takut-takutnya soal itu. Terbuka, terang-terangan, dan itu bisa ditanyakan ke semua tempat,” kata Widarto.

    PDI Perjuangan memperbaiki situasi ini dengan melakukan perlawanan dalam pemilihan presiden secara konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. “Agar ada koreksi, tidak direplikasi ketika di pilkada,” kata Widarto.

    Selain itu, Widarto juga mendesak agar kinerja Bawaslu diperbaiki, terutama karena masih ada momentum pemilihan bupati dan pemilihan gubernur tahun ini. “Semua tahapan harus dilakukan dan diawasi dengan baik. Terutama sekali lagi tidak hanya pada proses coblosan dan rekapitulasi, tapi proses panjangnya yang sangat penting. Mobilisasi kekuatan, modal, dan sumber daya manusia ada di situ,” katanya.

    “Kalau pilkada ya mulai dari proses pencalonan, proses pendaftaran, proses penetapan, kampanye, itu sangat penting untuk diawasi dengan baik oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu). Tentu kalau pilkada semakin terang lagi soal netralitas aparatur sipil negara, netralitas aparat, penggunaan APBD dan lain sebagainya,” kata Widarto.

    “Apalagi yang sudah dicontohkan oleh pemilihan presiden tidak ada koreksi. Pasti akan direplikasi. Contoh kalau ingin menang, harus begini,” kata Widarto. [wir]

  • PDIP Jember: Pemilu Tahun Ini Melebihi Pilkades

    PDIP Jember: Pemilu Tahun Ini Melebihi Pilkades

    Jember (beritajatim.com) – Pemilihan umum di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2024 ini sangat brutal melebihi pemilu-pemilu sebelumnya. Kecurangan terjadi bahkan sebelum pencoblosan.

    “Kalau kita bicara money politics atau hal-hal kecurangan, terutama sebelum coblosan dan penghitungan, kalau dulu mungkin masih diam-diam. Kalau ini terang-terangan, melebihi pemilihan kepala desa. Semua orang tahu, si A melakukan apa, si B melakukan ini. Lebih parah daripada pilkades,” kara Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember Widarto, ditulis Selasa (19/3/2024).

    “Money politics menjadi sesuatu yang terang-terangan. Kalau dulu sembunyi-sembunyi. Itu yang menurut saya kalau dibiarkan terus bisa membahayakan demokrasi kita,” kata Widarto.

    Widarto melihat hal ini terjadi karena banyak faktor. “Cuma kami tak akan menilai pihak luar. Kami justru akan melakukan otokritik kepada partai. Prinsipnya kami belum mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” kata alumnus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini.

    Kegagalan pendidikan politik ini membuat cara pandang masyarakat saat pemilu semakin liberal. “Meskipun masih banyak juga yang idealis, yang memberi (uang) pun belum tentu dipilih,” kata Widarto.

    Pekerjaan rumah PDI Perjuangan, menurut Widarto, adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa keberadaan partai politik bukan untuk membeli suara. “Tapi bagaimana selama lima tahun memberikan advokasi dan akses kepada masyarakat, ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat di eksekutif maupun legislatif, melalui legislasi dan program. Bukan kemudian mengumpulkan sebanyak-banyaknya duit, tebar uang, money politics,” katanya.

    “Kalau begitu rumusnya (melakukan politik uang, red), tidak perlu lagi ada orang yang berdarah-darah membantu masyarakat. Nanti Dewan juga akan banyak yang malas turun (menemui masyarakat pemilih), karena mereka tahu rumusnya adalah kumpulkan duit sebanyak-banyaknya mendekati Hari-H pemilu,” kata Widarto.

    Pendidikan politik untuk publik ini yang membuat Widarto bersemangat untuk rajin menyapa masyarakat, setelah dilantik menjadi anggota DPRD Jember 2024-2029. “Kami ingin menjelaskan dan menunjukkan bukti kepada masyarakat, bahwa begini lho politik sebenarnya. Harus hadir di tengah masyarakat, meskipun jauh dari pemilu. Tentu tidak mudah, di tengah masyarakat dan demokrasi yang semakin liberal. Tapi apapun harus kami lakukan, karena itu jalan politik kami,” katanya. [wir]