kab/kota: Jember

Dimas dan Dilla Duta Golkar Bondowoso 2025, Ady Kriesna: Politik Cara Sejahterakan Rakyat

Bondowoso, (beritajatim.com) – DPD Partai Golkar Bondowoso kembali menggelar ajang Pemilihan Duta Golkar 2025, sebuah kegiatan dua tahunan yang menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengasah potensi dan mengenal dunia politik dari sisi yang positif.

Ketua DPD Golkar Bondowoso Ady Kriesna mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar kontes seremonial, melainkan wadah pembinaan jangka panjang bagi anak muda Bondowoso.

“Setiap dua tahun sekali, kami adakan ajang Duta Golkar sebagai media seleksi dan pengembangan potensi generasi muda Bondowoso,” kata Kriesna.

Setelah grand final, dua puluh finalis otomatis menjadi duta Golkar. Selama dua tahun mereka boleh meminta fasilitasi apa pun dari partai yang sifatnya mengasah potensi.

“Seperti pelatihan public speaking, grooming, atau bidang minat lainnya — bukan uang saku,” ujar pria yang juga Wakil Ketua DPRD Bondowoso itu.

Menurut Kriesna, Golkar siap mendukung penuh pengembangan diri para duta muda tersebut. Bahkan, dua pemenang utama akan mendapatkan beasiswa pendidikan setiap bulan selama masa jabatan mereka, baik yang masih sekolah maupun kuliah.

“Kalau kuliah di mana pun, boleh. Kami akan bantu beasiswa dalam bentuk uang. Intinya, kami ingin anak-anak muda ini terus berkembang dan tidak berhenti belajar,” tambahnya.

Lebih jauh, Kriesna menyoroti pentingnya menumbuhkan kesadaran politik di kalangan generasi muda. Apalagi, anak muda sering apatis terhadap politik.

“Padahal, dua puluh tahun ke depan, wajah Bondowoso akan ditentukan oleh mereka. Politik itu baik — politik adalah cara untuk mensejahterakan rakyat. Yang tidak baik itu perilaku politiknya, bukan sistemnya. Karena itu, kami ingin anak muda bisa ikut menentukan arah politik masa depan,” tegasnya.

Dalam ajang tahun ini, Dimas Aji Darmawan, lulusan SMKN 3 Bondowoso asal Tenggarang, dan Dilla Febriani Br Ginting, mahasiswi semester V Politeknik Jember asal Kotakulon, terpilih sebagai Duta Golkar Terbaik 2025.

Dimas mengaku siap berkontribusi di masyarakat dan menggunakan media sosial untuk menginspirasi anak muda lain.

“Ke depan saya akan lebih aktif di media sosial dan kegiatan sosial seperti menjaga kebersihan lingkungan serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Saya ingin Duta Golkar benar-benar hadir di tengah masyarakat,” katanya.

Sementara Dilla mengaku tertarik mendalami ilmu politik setelah mengikuti berbagai tahapan kegiatan Duta Golkar.

“Saya tertarik karena politik itu penting, dan anak muda tidak boleh apatis. Kami ingin memberikan ide dan gagasan baru agar politik lebih stabil, kreatif, dan inovatif. Melihat para senior kami yang dulu difasilitasi Golkar untuk berkarir, saya semakin termotivasi,” ujarnya. [awi/aje]

27/10/2025 07:59
Bupati Situbondo Heran: Kok Bisa Ada Warga yang Buang Sampah Saat Ada Kerja Bakti di Sungai

Jember (beritajatim.com) – Ribuan aparatur sipil negara dan warga, termasuk santri, bekerja sama membersihkan sampah di Desa Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Minggu (26/10/2025), dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional.

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Zudan Arif Fakrulloh hadir dalam acara itu. “Ini bagus sekali, dan ini sudah berlangsung lama. Ini bisa jadi satu gerakan nasinal untuk membersihkan sampah,” katanya.

Zudan meminta enam ribu ASN Pemerintah Kabupaten Situbondo mendukung program Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo ini. “Kalau bisa setiap minggu, paling lama setiap bulan sekali, bergerak terus membersihkan lingkungan masing-masing,” katanya.

Para ASN Pemkab Situbondo diminta melanjutkan program ini. “Jadikan Situbondo kota terbersih seluruh Indonesia. Situbondo naik kelas,” kata Zudan.

Sementara itu Bupati Rio berjanji akan terus berfokus mengajak semua pihak, termasuk kalangan santri dan pondok pesantren, untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya ekologi yang labih baik di Situbondo.

“Kita buat satu gerakan yang kontinyu, tidak hanya sekali dua kali. Kontinyu di berbagai titik sampai kita merasa butuh sumber daya lingkungan yang memadai. Memadai itu ada hubungan inter relasi, ketergantungan, bahwa kita butuh alam yang bersih. Alam juga butuh kita,” kata Rio.

Rio menyebut gerakan ini bagian dari kampanye kebersihan lingkungan. “Paling sulit bukan membersihkan lingkungan. Paling sulit bukan mengangkat sampah dari satu titik ke titik lain. Tapi bagaimana mengubah pikiran orang bahwa sungai, laut, tempat-tempat yang bukan tempat sampah adalah tempat yang harus kita jaga,” katanya.

Rio menyoroti minimnya kesadaran warga Sittubondo. “Saat kita sedang membersihkan sampah (di Kali Jumain, Besuki), banyak orang lempar sampah ke sungai. Ini soal mind set,” katanya.

Melalui kerja bakti bersama, Rio ingin mengajak warga untuk pelan-pelan mengubah cara pandang terhadap lingkungan. “Saya yakin lima tahun kalau ini konsisten kita kerjakan, muncuk kesadaran ekologis. Baik dari sisi kita sebagai pejabat, maupun warga masyarakat di lingkungan tersebut,” katanya.

Rio berharap kegiatan bersih-bersih sampah menjadi kebutuhan dan bukan dikarenakan terpaksa. “Anak-anak sekolah kita ajak, pegiat lingkungan kita ajak, itu jadi kebutuhan: melihat lingkungan yang bersih,” katanya.

“Lingkungan yang bersih adalah cerminan kita dan itu mempermudah semua aktivitas, baik dari sisi kebijakan. Banjir di mana-mana karena sungai sudah mampet. Kita ajak semua untuk sadar lingkungan,” kata Rio. [wir]

26/10/2025 22:27
Cium Kaki Ibu Sebelum Berangkat, Pemuda Ini Pulang Bawa Hadiah Umrah Gratis dari Jaka Sopan

Bondowoso (beritajatim.com) – Tubuh seorang pemuda berpakaian serba hitam tampak sedikit lunglai ketika namanya dipanggil panitia. Matanya setengah kosong, seperti tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Di hadapan puluhan ribu orang yang memenuhi halaman Pondok Pesantren Al Islah, ia perlahan melangkah naik ke panggung.

Namanya Muhammad Ali Imron, warga Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Ia bukan santri Pondok Pesantren Al Islah. Ia hanya peserta umum yang datang dari luar daerah, mengikuti kegiatan Jalan Kaki Bondowoso-Dadapan (Jaka Sopan) pada Minggu (26/10/2025), tanpa menyangka langkah kakinya akan membawanya ke Tanah Suci.

Ketika nomor undiannya disebut panitia, Imron menyerahkan kupon kecil itu bersama KTP aslinya. “Coba sini KTP-nya,” pinta salah satu panitia dari atas panggung.

Setelah data cocok, panitia pun mengumumkan bahwa Muhammad Ali Imron sah menjadi salah satu pemenang hadiah Umrah gratis tahun ini. Mendengar itu, Imron menunduk, menahan haru. Matanya berkaca-kaca. Membendung air mata yang hendak menetes. “Saya tidak menyangka sama sekali,” ujarnya terbata.

Ia pun mengaku tidak mendapatkan firasat apapun bakal mendapatkan rezeki besar itu. “Sebelum berangkat ke sini, saya cuma membasuh dan mencium kaki ibu saya,” terangnya usai acara. Imron mengetahui acara Jaka Sopan dari seorang teman. “Saya ikut saja. Ternyata memang rezeki saya,” ucapnya.

Event Jaka Sopan tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-8. Start dari Hotel Grand Padis di Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, dan finis di Ponpes Al Islah di Desa Dadapan, Kecamatan Grujugan. Rutenya sepanjang 7,2 kilometer, dan diikuti sekitar 40 ribu peserta dari berbagai daerah.

Tak ada biaya pendaftaran. Peserta cukup menyerahkan KTP untuk mendapatkan kupon undian. Hadiahnya beragam—mulai dari cat tembok, sepeda gunung, televisi, kulkas, hingga 11 paket Umrah gratis.

Menurut pengasuh Pondok Pesantren Al Islah, H. Thoha Yusuf Zakaria, hadiah Umrah yang diberikan panitia bukan sekadar simbol, melainkan bentuk nyata penghargaan terhadap semangat masyarakat yang mau menjaga kebersamaan dan kesehatan.

“Hadiah Umrah ini bukan voucher, tapi paket asli. Kami ingin menanamkan semangat kebaikan dan olahraga. Makna Jaka Sopan sendiri bukan hanya akronim Jalan Kaki Bondowoso-Dadapan, tapi juga mengandung nilai: Jaka artinya pemuda, dan Sopan artinya berkelakuan baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan tahunan ini juga digelar dalam rangka memperingati sejumlah hari besar nasional seperti Hari Santri Nasional, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, HUT TNI, dan Peringatan Tragedi Gerbong Maut.

“Olahraga jalan kaki ini juga bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa menjaga tubuh sehat itu bagian dari ibadah,” tambahnya.

Selain Jaka Sopan, Ponpes Al Islah juga memiliki kegiatan mingguan bertajuk Perjaka (Persatuan Jalan Kaki) dan Gadis (Gerakan Anti Disease). Dua kegiatan ini rutin digelar di sekitar wilayah pondok sebagai gerakan hidup sehat dan gotong royong. [awi/suf]

26/10/2025 15:31
3 Bupati Kompak Kebut Reaktivasi Jalur KA Kalisat–Panarukan, Sekda Bondowoso: Dongkrak Ekonomi Masyarakat

Bondowoso (beritajatim.com) – Tiga kepala daerah di wilayah Tapal Kuda sepakat mempercepat reaktivasi jalur kereta api Kalisat (Jember) – Panarukan (Situbondo) yang melintasi Kabupaten Bondowoso.

Ketiganya adalah Bupati Jember Muhammad Fawait, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

Program strategis nasional ini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan diyakini akan membawa dampak besar bagi perekonomian masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, mengatakan bahwa ketiga bupati sudah berkomunikasi dan menyatakan komitmennya untuk mempercepat realisasi proyek tersebut.

“Program reaktivasi kereta ini sudah masuk di RPJMN. Tiga bupati di lintasan jalur ini, sudah berkomunikasi dan semuanya sepakat untuk mempercepat proses reaktivasi,” ujarnya.

Fathur menilai, transportasi massal berbasis rel kini kembali menjadi pilihan utama masyarakat. Karena itu, kebangkitan jalur lama ini diharapkan mampu membuka konektivitas dan menggerakkan roda ekonomi kawasan Tapal Kuda.

“Transportasi massa yang saat ini diganderungi memang kereta api. Reaktivasi ini akan mendongkrak ekonomi masyarakat, karena mobilitas barang dan orang akan semakin mudah,” jelasnya.

Ia menambahkan, jalur Kalisat–Panarukan yang panjangnya sekitar 79 kilometer memiliki kesiapan infrastruktur terbaik di antara 15 jalur nonaktif yang dievaluasi PT KAI.

“Dilihat dari kesiapan dan infrastrukturnya, termasuk stasiunnya masih utuh. Itu bagus sekali. Dari hasil evaluasi, jalur Kalisat–Panarukan menempati peringkat satu untuk direaktivasi,” ujarnya.

Namun, Fathur tak menampik adanya tantangan sosial di sejumlah titik padat penduduk yang kini berdiri di atas lahan milik KAI. Meski begitu, ia menegaskan penyelesaiannya akan dilakukan secara persuasif.

“Tentu ada dampak sosial, gak mungkin gak ada. Tapi banyak bangunan di atas lahan KAI itu statusnya sewa. Kalau sewa selesai, mereka tentu bisa memahami dan tidak memperpanjangnya lagi,” terangnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mengambil langkah yang bertentangan dengan hukum, melainkan tetap mengedepankan dialog dan pendekatan yang manusiawi.

“Bagaimanapun, mereka adalah warga kita. Pemerintah tidak akan mendorong tindakan melawan hukum. Semua bisa dilakukan dengan cara yang baik,” kata Fathur.

Fathur optimistis, dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, PT KAI, dan masyarakat, proyek reaktivasi ini akan berjalan lancar serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.

“Insya Allah, saya yakin masyarakat sudah dewasa. Ketika dilakukan dengan cara-cara yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik,” tegasnya. (awi/ian)

25/10/2025 18:26
BPK Dorong Percepatan Pembangunan Jalur Lintas Selatan Banyuwangi

Banyuwangi (beritajatim.com) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mendorong percepatan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Jalur Pantai Selatan (Pansela) di Banyuwangi. Upaya ini dilakukan dengan mempertemukan sejumlah pihak terkait agar proyek strategis nasional tersebut dapat segera dilanjutkan setelah lama terhenti.

Rapat koordinasi percepatan pembangunan JLS berlangsung di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi, dipimpin oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Akhansul Khaq, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Hadir pula Plt. Dirut Perhutani Natalas Anis Harjanto, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Embun Sari, Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga M. Agus Setiawan, dan Kepala Divisi SPI PTPN III Herry Nurudin.

“Pertemuan ini terkait dengan akselerasi percepatan penyelesaian jalur Pansela mengingat sudah cukup lama proyek ini terhenti,” ujar Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo.

Ia menegaskan, BPK berperan aktif dalam mendukung realisasi program strategis nasional (PSN) tersebut. “Pansela ini termasuk Program Strategis Nasional (PSN). Karenanya kami dari BPK turut memfasilitasi pertemuan ini agar PSN segera terwujud dan agenda pembangunan nasional bisa kita jalankan dengan baik,” terangnya.

Edy menyebut, JLS memiliki manfaat ekonomi besar karena akan memperlancar distribusi barang dan jasa di wilayah selatan Jawa. “Banyuwangi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat banyak seperti kelautan, pertanian, dan pariwisata yang perlu terus didorong dengan infrastruktur yang baik, salah satunya melalui JLS Pansela,” katanya.

Jalur Lintas Selatan di Banyuwangi memiliki total panjang 100 kilometer, membentang dari perbatasan Jember hingga Jalan Nasional Pelabuhan Ketapang. Saat ini, sisa jalan yang belum dibangun sepanjang 14,1 kilometer, terdiri atas 6,27 kilometer melintasi kawasan hutan KPH Banyuwangi Selatan dan 7,83 kilometer melewati area perkebunan Selogiri serta Malangsari milik PTPN I Regional 5.

Menurut Edy, kendala utama pembangunan JLS terletak pada proses pelepasan aset dan lahan milik berbagai instansi. “Karena proyek ini sudah ditetapkan sebagai PSN, seharusnya tidak ada lagi ego sektoral. Kita harus melepas ego sektoral dan berfokus pada kepentingan nasional,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, seluruh pihak sepakat untuk mempercepat realisasi pembangunan. “Alhamdulillah, dalam pertemuan hari ini yang dihadiri berbagai pihak sudah ditemukan solusi bersama. Mudah-mudahan akselerasi pembangunan Pansela bisa segera dilakukan,” ujar Edy.

Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran senilai Rp47,1 miliar untuk pembangunan ruas JLS Banyuwangi–Jember. Pelaksanaannya akan mengacu pada jadwal Kementerian PUPR, yang akan membentuk tim percepatan dan berkoordinasi dengan Perhutani, Pemda, serta PTPN.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik langkah BPK dalam mendorong percepatan proyek tersebut. “Terima kasih atas dukungan untuk pembangunan JLS. Semoga bisa segera terealisasi karena itu akan berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya. [alr/beq[

25/10/2025 12:41
Polres Jember Bekuk Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Kader Perempuan PMII

Jember (beritajatim.com) – Aparat Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, berhasil membekuk terduga pelaku kekerasan seksual terhadap kader perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember Ajun Komisaris Angga Riatma mengatakan, terduga pelaku ditangkap di Kabupaten Sidoarjo. “Dia bersembunyi di tempat kakak sepupunya,” katanya, Sabtu (25/10/2025).

Terduga pelaku menganiaya dan mencoba memperkosa kader perempuan PMII di Kecamatan Balung, 14 Oktober 2025. Setelah berbuat, dia melarikan diri pulang ke rumah sang ibu. “Dia mengganti nomor HP, dan baru 19 Oktober 2025 kabur ke Sidoarjo,” kata Angga.

Sementara itu korban setelah dianiaya dan mengalami percobaan perkosaan melapor ke Kepolisian Sektor Balung. “Dilakukan visum. Kondisi korban belum memungkinkan untuk diambil keterangan saat itu, sehingga keesokan harinya diambil keterangan. Kami lakukan tes psikiatri dengan didampingi Polsek Balung,” kata Angga.

Polres Jember mengambil alih perkara pada 20 Oktober 2025 dan segera melakukan pengejaran. Terduga pelaku ditangkap pada 23 Oktober 2025. Saat ini polisi masih menyelidiki motif kekerasan seksual tersebut.

Penangkapan tersebut disambut gembira oleh Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jember Sutrisno. “Kami berterima kasih atas kerja keras kepolisian,” katanya.

Sutrisno menegaskan komitmen IKAPMII untuk mengawal kasus itu sampai selesai. “Korban harus mendapatkan keadilan sejati,” katanya. [wir]

25/10/2025 10:00
Pihak Korban Perkosaan Jember Minta Dugaan Pelanggaran Etik Polsek Balung Diusut Surabaya 24 Oktober 2025

Pihak Korban Perkosaan Jember Minta Dugaan Pelanggaran Etik Polsek Balung Diusut
Tim Redaksi
JEMBER, KOMPAS.com
– Tim advokasi SF (21), mahasiswi korban pemerkosaan asal Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur menilai adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan pihak Polsek Balung karena lambat memproses laporan perkosaan.
Tim advokasi yang terdiri dari LBH IKA PMII, Kopri PMII, dan LBH PC Fatayat NU Jember menduga kuat ada pelanggaran kode etik atas kelambanan dalam penanganan awal laporan korban pada 15 Oktober 2025.
Ketua PC Fatayat NU Jember, Nurul Hidayah menyampaikan kelegaannya atas tertangkapnya SA (27), terduga pelaku pemerkosaan SF.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Polres Jember atas respons cepatnya. Penangkapan pelaku menjadi bukti bahwa kerja advokasi dan tekanan publik bisa mempercepat penegakan hukum,” ungkap Nurul, Jumat (24/10/2025).
Meski Polres Jember telah berhasil menangkap terduga pelaku, Nurul mengingatkan agar juga mengusut dugaan pelanggaran etik di internal Polsek Balung.
Laporan yang dibuat korban pada hari yang sama saat kejadian tidak langsung ditangani, sehingga banyak pihak yang geram dan memberikan berbagai kritik kepada aparat.
Padahal, kala itu SF datang membuat laporan dengan kondisi wajah yang masih babak belur usai mendapatkan kekerasan seksual dan penganiayaan.
Senada, tim advokasi LBH IKA PMII Jember, Hairil Safril Sholeh mengatakan, selain memberikan perhatian terhadap keadilan yang didapatkan korban, harus ditegakkan penerapan kode etik kepolisian.
“Selain menegakkan hukum terhadap pelaku, penting juga menegakkan tanggung jawab etika di internal kepolisian agar korban kekerasan seksual mendapat perlakuan yang layak sejak awal,” kata Safril.
Sebelumnya, Kapolres Jember, AKBP Bobby Adimas Condroputro menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman mengenai dugaan pelanggaran etik anggota Polsek Balung.
Ia telah memerintahkan Kasi Propam untuk mendalaminya. “Kasi Propam saya minta segera didalami, apakah ada pelanggaran disiplin anggota atau tidak,” katanya.
Bobby mengatakan, Polsek Balung seharusnya segera berkoordinasi dengan Polres Jember untuk meminta bantuan.
Menurutnya, tindak kekerasan seksual merupakan perkara yang harus menjadi prioritas penanganan.
Ia mengatakan, saat korban membuat laporan, Kapolsek Balung tengah melaksanakan umrah, sedangkan Kanit Reskrim Polsek Balung masih dalam suasana berkabung lantaran anaknya meninggal.
“Tapi itu bukan alasan, karena pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” ucapnya.
Kini, perkara ditangani Polres Jember sejak diambil alih dari Polsek Balung pada 19 Oktober 2025.
Terduga pelaku pemerkosaan juga telah dibekuk oleh tim Resmob Polres Jember di kawasan industri di Sidoarjo dan langsung dibawa ke Jember untuk diperiksa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/10/2025 21:41
Pakar Hukum Unej: Konflik Bupati dan Wabup Jember Berpotensi Munculkan Buzzer Birokrasi

Jember (beritajatim.com) – Aries Harianto, pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mencemaskan sekian dampak konflik antara Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto.

Bukan rahasia lagi bahwa sejak dilantik Presiden Prabowo pada Februari 2025, Fawait dan Djoko sudah tak akur. Dalam beberapa kesempatan, Djoko melancarkan kritik terhadap kebijakan Bupati Fawait. Terakhir, Djoko mengadukan jalannya pemerintahan Jember kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara itu, Djoko hampir tidak pernah terlihat dalam sejumlah acara kenegaraan bersama DPRD Jember. Wajahnya juga tidak pernah terpampang di baliho maupun spanduk resmi pemerintah di ruang publik. Bupati Fawait justru lebih banyak tampil di baliho bersama istrinya Gyta Eka Puspita.

Menurut Aries, birokrasi Pemkab Jember terimbas konflik itu. “Terjadi dikotomi afiliasi birokrasi, karena konflik itu membangun patron. Aparatur tidak kompak. Justru potensial menjadi buzzer afiliasinya,” katanya, Jumat (24/10/2025).

Selain itu, lanjut Aries, pelayanan publik bisa terhambat karena bupati dan wabup tidak saling membantu. “Terjadi konflik antarsimpatisan, saling lapor dalam hirarki struktur, dan ketidakpuasan masyarakat,” katanya.

Aries juga melihat tidak diterimanya fasilitas wakil bupati sebagaimana dilaporkan Djoko ke KPK dan Mendagri merupakan dampak konflik. Sementara itu potensi konflik di DPRD Jember pada akhirnya juga terbuka. “Terakhir, konflik memunculkan citra negatif terhadap Jember di luar daerah dan nasional,” katanya.

Dari semua pertimbangan itu, Aries meminta agar konflik Bupati Fawait dan Wabup Djoko tidak dipandang sebagai dinamika belaka. “Seolah dinamika itu sebagai pintu sembunyi, karena tidak memiliki kemampuan melakukan aksi,” katanya.

Aries mengingatkan, dinamika itu pada dasarnya adalah gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas. “Demokrasi adalah ruang antusiasme publik berpartisipasi untuk dikelola dengan pertanggungjawaban,” katanya.

“Lha, kalau Bupati dan Wabup disharmoni, maka keterlibatan publik bukan lagi aspirasi membangun dan memiliki, tapi berubah menjadi keluh kesah dan caci maki. Saya yakin, teman-teman parpol dan DPRD tidak akan diam melihat tontonan ini,” kata Aries. [wir]

24/10/2025 19:50
Pakar Hukum Universitas Jember: Ketidakakuran Bupati-Wabup Tak Diatur UU

Jember (beritajatim.com) – Penyelesaian persoalan ketidakakuran bupati dan wakil bupati tidak diatur dalam undang-undang. Pemberhentian bupati dan atau wakil bupati juga tidak mudah dilakukan.

Hal ini dikemukakan Aries Harianto, pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, Jumat (24/10/2025), menanggapi ide pemakzulan Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto, dengan alasan ketidakakuran sebagaimana disampaikan Aliansi Masyarakat Jember Bersatu kepada DPRD Kabupaten Jember Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

“Dalam peraturan perundang-undangan, tidak dikenal istilah pemakzulan. Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 hanya mengatur kepala daerah/wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan,” kata Aries.

Menurut Aries, tidak mudah menghentikan bupati dan wabup karena normanya sangat bias atau umum. “Kecuali jika bupati atau wabup melakukan perbuatan melawan hukum yang secara faktual bisa dibuktikan konkret,” katanya.

Bukan rahasia lagi jika sejak dilantik Presiden Prabowo pada Februari 2025, Fawait dan Djoko sudah tak akur. Dalam beberapa kesempatan, Djoko melancarkan kritik terhadap kebijakan Bupati Fawait. Terakhir, Djoko mengadukan jalannya pemerintahan Jember kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara itu, Djoko hampir tidak pernah terlihat dalam sejumlah acara kenegaraan bersama DPRD Jember. Wajahnya juga nyaris tidak pernah terpampang di baliho maupun spanduk resmi pemerintah di ruang publik. Bupati Fawait justru lebih banyak tampil di baliho bersama istrinya Gyta Eka Puspita.

Masalahnya, menurut Aries, solusi hukum terhadap ketidakakuran bupati dan wakil bupati tidak diatur dalam undang-undang. “Namun jika disharmoni itu menyebabkan keresahan masyarakat dan terhambatnya pembangunan serta pelayanan publik, secara normatif bisa dijadikan pertimbangan untuk memanggil bupati dan wabup,” katanya.

“Dengan demikian perspektif publik menjadi acuan, bukan para pihak sebagai subjek yang tengah berkonflik, kecuali jika bupati atau wabup melakukan kebijakan kontroversial dan dinyatakan dilarang oleh hukum,” kata Aries.

Aries mencontohkan pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan pribadi, golongan, maupun kelompok politik serta merugikan kepentingan umum.

Tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini menilai, parlemen sebenarnya punya peran untuk mendamaikan Bupati Fawait dan Wabup Djoko Susanto.

“DPRD memiliki otoritas untuk memanggil mereka atas dasar fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Satu sisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sebagai satu organ, sisi lain dalam rangka kinerja dan produktivitas daerah melekat fungsi pengawasan,” kata Aries.

“DPRD pada prinsipnya, mewakili kepentingan masyarakat yang berarti apa yang dirasakan masyarakat serta-merta juga harus dirasakan DPRD,” kata Aries.

Aries berharap konflik Bupati Fawait dan Wabup Djoko bisa segera berakhir. “Bupati dan Wakil adalah figur tuntunan, bukan tontonan,” katanya. [wir]

24/10/2025 19:44
Ditlantas Polda Jatim Gelar Pemilihan Duta Lalu Lintas di Polresta Sidoarjo

Surabaya (beritajatim.com) – Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menggelar Gebyar pemilihan Duta Lalu Lintas Polda Jatim Tahun 2025, yang diikuti oleh 39 peserta dari Polres dan Polresta jajaran Polda Jatim.

Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo, Jalan Raya Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Hadir pada giat ini, Waka Polda Jawa Timur, Brigjen Pol Pasma Royce, Direktur Lalu Lintas, Kombes Pol Iwan Saktiadi, Kasubdit Kamsel AKBP Edith Suswo Widodo dan juga Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing serta Waka Polres Sidoarjo AKBP M. Zainur Rofiq.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi, melalui Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim,AKBP Edith Suswo Widodo menyampaikan, tujuan kegiatan ini agar terjalin kerja sama positif antara Ditlantas Polda Jatim dengan instansi terkait dalam mendukung program keselamatan berlalu lintas.

“Dengan terselenggaranya kegiatan penutupan Duta Lalu Lintas Polda Jawa Timur Tahun 2025 ini, diharapkan para duta terpilih dapat menjadi teladan dalam tertib berlalu lintas, serta turut menyebarluaskan budaya disiplin dan keselamatan di jalan raya di kalangan generasi muda,”kata AKBP Edith Suswo Widodo.

Lebih jauh disampaikan oleh AKBP Edith Suswo Widodo bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dari program Ditlantas Polda Jatim.

“Para peserta ini sebelumnya dikarantina untuk bisa digali potensi yang ada dikalangan generasi muda, selanjutnya dilakukan pembinaan sehingga bisa dijadikan duta,” terang AKBP Edith.

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim menegaskan misi terpenting pada kegiatan ini adalah mereka akan dijadikan pelopor keselamatan berlalulintas.

Para Duta Lalu Lintas nantinya sebagai penyambung informasi yang akan disampaikan oleh Ditlantas Polda Jatim kepada masyarakat.

“Sampai saat ini untuk pelaku pelanggaran lalulintas masih didominasi oleh usia produktif,” ucapnya.

Oleh karenanya, para duta lalulintas ini didapuk menyampaikan pesan – pesan informasi lalulintas dan memberikan contoh kepada masyarakat.

“Dengan demikian diharapakan nantinya angka kecelakaan bisa ditekan di wilayah Jatim,” terang AKBP Edith.

Berikut pemenang duta lalu lintas tahun 2025 baik putra maupun putri diantaranya;

Duta Lalu Lintas Putra

1. Renzo Buala Harefa – Polresta Sidoarjo (Juara 1)

2. Dhimas Faisol Akbar – Polres Jember (Juara 2)

3. Bryan Benjamin Gondowardoyo – Polrestabes Surabaya (Juara 3)

4. oacquin Arinov Martino Ariefianto – Polres Bojonegoro (Juara Favorit)

5. Rizal Hary Saputra – Polres Malang Kab. (Juara hasil karya)

6. Fandy Ahmad Ardan – Polres Lamongan (Juara Intelegensi)

Duta Lalu Lintas Putri

1. Elsa Difya Ayuningtiyas – Polres Kediri Kab. (Juara 1)

2. Nasywa Azmii Maulida – Polres Situbondo (Juara 2)

3. Fadhil Alwafi Ma’rifatul Jauhari – Polres Magetan (Juara 3)

4. melda Egaletta Winoto – Polres Mojokerto Kab. (Juara Favorit)

5. Chesillia Pramesthi Kirani – Polres Blitar Kota (Juara Intelegensi)

6. ⁠Neyla Rahma Alifianty – Polres Ponorogo (Juara Hasil Karya)

Para Duta lalu lintas yang terpilih tersebut diharapkan dapat menyampaikan pesan – pesan Kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polda Jawa Timur. [uci/ted]

24/10/2025 15:44