Xcloud.id

kab/kota: Jember

  • Daftar Gerbong Mutasi di Polres Gresik, Kasat Reskrim hingga 3 Kapolsek Berganti

    Daftar Gerbong Mutasi di Polres Gresik, Kasat Reskrim hingga 3 Kapolsek Berganti

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Willy Abraham

    TRIBUNJATIM.COM, GRESIK – Polres Gresik menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) Pejabat Utama (PJU) dan Kapolsek jajaran di halaman Mapolres Gresik, Rabu (8/1/2025).

    Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Wakapolres Gresik, Kompol Danu Anindhito Kuncoro Putro.

    Mutasi ini didasarkan pada Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor: ST/1531/XII/KEP./2024 tertanggal 10 Desember 2025. Pergeseran jabatan tersebut dirancang sebagai respons atas dinamika organisasi dan tantangan pelayanan hukum di masyarakat.

    Wakapolres Gresik Kompol Danu Anindhito Kuncoro Putro menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan kontribusi mereka selama bertugas. Ia juga mendorong pejabat baru untuk segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program kerja yang telah berjalan.

    “Mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat. Saya harap pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program yang telah berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Dalam momen perpisahan, Kabag SDM yang baru, Kompol Syabain Rahmad Kusriyanto, mengungkapkan harapannya untuk dapat diterima sebagai bagian dari keluarga besar Polres Gresik. Ia meminta dukungan dalam menjalankan tugas barunya.

    Sementara itu, Kompol Dedik Winardi, yang kini bertugas di Polres Lamongan, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Gresik atas kerja sama dan kebersamaan selama ini. Ia juga memohon doa untuk kelancaran tugas di tempat baru.

    Sejumlah perwira yang menempati posisi baru di Polres Gresik meliputi:
    * Kompol Syabain Rahmad Kusriyanto, S.H. menjabat Kabag SDM Polres Gresik setelah sebelumnya bertugas sebagai Kapolsek Klojen, Polresta Malang Kota.
    * AKP Abid Uais Al-Qarni Aziz, S.T.K., S.I.K. dipercaya sebagai Kasatreskrim Polres Gresik setelah menjabat posisi yang sama di Polres Jember.
    * AKP Rizki Julianda Putera Buna, S.I.K. dari Ditlantas Polda Jatim kini mengemban tugas sebagai Kasatlantas Polres Gresik.
    * IPTU Arifin, S.H. mengisi posisi Kasatpolairud Polres Gresik setelah bertugas di Itwasda Polda Jatim.

    Beberapa pejabat lama mendapatkan promosi dan rotasi ke wilayah lain, antara lain:
    * Kompol Dedik Winardi, S.H. menjabat Kabag SDM Polres Lamongan.
    * AKP Aldhino Prima Wirdhan, S.T.K., S.I.K., M.H.Li. menjabat Panit I Unit IV Subdit I Ditreskrimsus Polda Jatim.
    * AKP Derie Fradesca, S.T.K., S.I.K., M.H. kini menjadi Kasatlantas Polres Pasuruan.
    * AKP Roni Ismullah, S.H., M.M. dirotasi sebagai Kasatreskrim Polres Bondowoso.
    * AKP Winardi dipindah tugas sebagai Kasatpolairud Polres Malang.

    Rotasi juga terjadi pada jajaran Kapolsek di Polres Gresik, di antaranya:
    * AKP Moch. Dawud, S.H. dari Kapolsek Balongpanggang bergeser menjadi Kapolsek Menganti.
    * AKP Windu Priyo Prayitno, S.Pd. kini menjabat Kapolsek Balongpanggang.
    * IPTU Godid Hadi Purwanto dipercaya sebagai Kapolsek Kawasan Gresik.

  • Ingin Hadir, Hendy Siswanto Minta Pengunduran Jadwal Penetapan Bupati Jember Terpilih

    Ingin Hadir, Hendy Siswanto Minta Pengunduran Jadwal Penetapan Bupati Jember Terpilih

    Jember (beritajatim.com) – Hendy Siswanto, calon bupati nomor urut 1, menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan meminta pengunduran jadwal rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih, dari Kamis (9/1/2025) menjadi Senin (13/1/2025).

    Surat tersebut ditandangani Wakil Ketua Tim Pemenangan Hendy-Firjaun Edi Cahyo Purnomo dan Sekretaris Rico Nurfiansyah Ali. Dalam surat itu, mereka berharap permintaan tersebut bisa dikabulkan. Namun jika tidak, mereka berharap agar ketidakhadiran Hendy dan calon wabup Muhammad Balya Firjaun Barlaman itu dapat dimaklumi.

    “Kami tetap menghormati seluruh proses dan keputusan yang telah diambil oleh KPU terkait hasil pilkada yang telah berlangsung,” demikian isi surat tersebut.

    Dalam pesan voice note via WhatsApp kepada wartawan, Hendy menyatakan ingin hadir dalam acara tersebut. Namun pada hari bersamaan, dia sedang berada di Jakarta untuk menghadiri serangkaian acara sebagai bupati Jember, antara lain rapat kerja dengan PT Perkebunan Nusantara I di Jakarta. “Undangannya sudah lebih dulu dibandingkan undangan dari KPU Jember,” katanya, Rabu (8/1/2025) malam.

    “Kalau bisa diundur, kami akan hadir, karena saya sebenarnya harus hadir. Saya dan Gus Firjaun sejak awal sangat patuh. Semua tahapan pilkada dari awal saya ikuti. Tidak ada satu pun kegiatan pilkada yang tidak kami ikuti,” kata Hendy.

    Hendy juga ingin menghadiri penetapan bupati terpilih karena ini merupakan bagian dari proses berdemokrasi yang baik. “Namun besok kami terpaksa tidak bisa hadir. Tapi kalau tidak bisa (diundur), kami tetap akan mematuhi semua keputusan KPU. Kami sangat menghormati semua keputusan KPU dalam proses demokrasi ini,” katanya.

    Pilkada Jember dimenangi pasangan nomor urut 2 Muhammad Fawait-Djoko Susanto yang diusung tujuh partai parlemen dan delapan partai non-parlemen. Mereka mendapatkan dukungan 588.761 suara pemilih.

    Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang merupakan pasangan petahana diusung PDI Perjuangan didukung 495.499 suara pemilih. [wir]

  • Tak Ada Sengketa di MK, Besok KPU Tetapkan Pemenang Pilkada Serentak di 22 Daerah Jawa Timur

    Tak Ada Sengketa di MK, Besok KPU Tetapkan Pemenang Pilkada Serentak di 22 Daerah Jawa Timur

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pasangan calon pemenang Pilkada Serentak 2024 di 22 Kabupaten/kota di Jawa Timur akan ditetapkan secara serentak pada Kamis (9/1/2025) besok. Penetapan tersebut akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing daerah.

    “Penetapan akan dilaksanakan secara serentak tanggal 9 Januari 2025,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim Choirul Umam saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (8/1/2025). 

    Penetapan Paslon terpilih itu seiring terbitnya Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) terkait Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi atau MK beberapa hari lalu.

    BRPK tersebut menjadi acuan bagi KPU. Khusus untuk daerah yang tidak ada sengketa di MK, bisa dilakukan penetapan pemenang. Sedangkan yang bersengketa menunggu hasil MK. 

    Dari total 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur hanya ada 22 daerah yang tidak ada gugatan di MK. Sementara sisanya yakni 16 daerah, mengajukan gugatan hasil Pilkada serentak 2024. Diantara daerah yang bisa melakukan penetapan Paslon terpilih yakni adalah Kota Surabaya, Sidoarjo, Trenggalek dan Kabupaten Jember. 

    Dalam penjelasan Umam sebelumnya, pihaknya sudah mendapat kiriman surat dinas pada Senin (6/1/2025) lalu yakni pasca keluarnya BRPK dari MK.

    KPU punya waktu maksimal hingga tiga hari setelah surat dinas tersebut untuk menetapkan Paslon pemenang Pilkada. “Penetapan besok di kabupaten/kota masing-masing,” jelas Umam. 

  • Polres Gresik Mutasi Sejumlah Perwira, Penyegaran Awal 2025

    Polres Gresik Mutasi Sejumlah Perwira, Penyegaran Awal 2025

    Gresik (beritajatim.com) – Mengawali tahun 2025, Polres Gresik melakukan rotasi jabatan terhadap sejumlah Perwira Menengah (Pamen) dan Perwira Pertama (Pama). Mutasi ini berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor: ST/1531/XII/KEP/2024 tertanggal 10 Desember 2024.

    Sebanyak 12 perwira mendapatkan penugasan baru, termasuk Kasatreskrim AKP Aldhino Prima Wirdhan yang dipindahkan menjadi Panit I Unit IV Subdit I Ditreskrimsus Polda Jatim. Posisi tersebut kini diisi oleh AKP Abid Uais Al-Qarni Aziz, mantan Kasatreskrim Polres Jember.

    Kasatlantas Polres Gresik juga berganti dari AKP Derie Fradesca yang dimutasi menjadi Kasatlantas Polres Pasuruan, digantikan oleh AKP Rizki Julianda Putera Buna dari Ditlantas Polda Jatim.

    Perubahan lainnya mencakup Kompol Syabain Rahmad Kusriyanto yang kini menjabat Kabag SDM Polres Gresik setelah sebelumnya bertugas di Polresta Malang. Iptu Arifin mengisi posisi Kasatpolair, menggantikan perwira lama yang mendapatkan promosi.

    Rotasi juga terjadi di tingkat Kapolsek, seperti AKP Moch. Dawud yang bergeser menjadi Kapolsek Menganti, menggantikan AKP Roni Ismullah yang kini bertugas sebagai Kasatreskrim Polres Bondowoso. Selain itu, AKP Windu Priyo Prayitno menjabat Kapolsek Balongpanggang, sedangkan Iptu Godid Hadi Purwanto ditunjuk sebagai Kapolsek Kawasan Gresik.

    Penyegaran Organisasi dan Penguatan Pelayanan

    Wakapolres Gresik, Kompol Danu Anindhito Kuncoro Putro, menjelaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk menyegarkan organisasi sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

    “Kami mengapresiasi pejabat lama atas dedikasi mereka selama bertugas. Kepada pejabat baru, kami berharap mereka segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program kerja yang telah berjalan,” ujar Kompol Danu, Rabu (8/1/2024).

    Ia juga menegaskan bahwa mutasi ini adalah bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan di wilayah hukum Polres Gresik.

    Sementara itu, Kabag SDM baru, Kompol Syabain Rahmad Kusriyanto, mengungkapkan harapannya agar semua pihak dapat mendukung tugas barunya. “Kami siap menjalankan amanah ini dengan baik dan berharap mendapat dukungan dari semua pihak,” pungkasnya. [dny/but]

     

     

  • Pemerintah Tambah Kuota BBM Subsidi untuk KAI Jadi 209.809 KL di 2025

    Pemerintah Tambah Kuota BBM Subsidi untuk KAI Jadi 209.809 KL di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menaikkan kuota BBM subsidi untuk PT KAI (Persero) dari 196.653 KL pada 2024 menjadi 209.809 KL pada 2025. Dengan demikian, kuota BBM subsidi untuk KAI naik 13.156 KL atau sekitar 6,7%.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan peningkatan kuota BBM subsidi tersebut merupakan bentuk kepercayaan pemerintah dalam mendukung transportasi kereta api yang efisien dan ramah lingkungan.

    Dia juga memastikan peningkatan kuota bbm subsidi ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh KAI, dengan tetap mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap pengelolaan dan distribusi BBM.

    “KAI juga berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta menjadikan transportasi kereta api sebagai pilihan utama yang ramah lingkungan dan efisien,” kata Anne melalui keterangan resmi dikutip Rabu (8/1/2025).

    Menurutnya, peningkatan ini sangat penting untuk memastikan operasional kereta api tetap berjalan lancar untuk mendukung perekonomian Indonesia.

    Selain itu, KAI juga akan manfaatkan kuota BBM Subsidi tersebut untuk pengembangan jaringan transportasi, seperti KA Perintis Makassar-Parepare yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, mempermudah mobilitas, dan mendorong ekonomi daerah.

    “Melalui peningkatan kuota pada kebijakan BBM Subsidi untuk tahun 2025 yang diamanhkan, KAI berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan ekonomi nasional, serta menghadirkan solusi ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ucap Anne.

    Adapun kuota tersebut akan digunakan untuk berbagai jenis kereta api, baik untuk penumpang maupun barang, dengan rincian sebagai berikut:

    – Kereta Penumpang: 184.036 KL
    – Kereta Barang Komoditas Klinker: 913 KL
    – Kereta Barang Komoditas Parcel: 3.996 KL
    – Kereta Barang Komoditas Peti Kemas: 15.593
    – Kereta Barang Komoditas Semen: 5.271 KL

    Sebagai bagian dari implementasi yang efektif, distribusi kuota BBM subsidi ini akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan operasional tiap daerah operasi (Daop) dan divisi regional (Divre) KAI, dengan rincian alokasi kuota untuk masing-masing wilayah sebagai berikut:

    1. Daop 1 Jakarta: 56.892 KL

    2. Daop 2 Bandung: 18.969 KL

    3. Daop 3 Cirebon: 5.191 KL

    4. Daop 4 Semarang: 15.182 KL

    5. Daop 5 Purwokerto: 12.917 KL

    6. Daop 6 Yogyakarta: 21.909 KL

    7. Daop 7 Madiun: 6.756 KL

    8. Daop 8 Surabaya: 50.877 KL

    9. Daop 9 Jember: 6.482 KL

    10. Divre I Sumatera Utara: 6.564 KL

    11. Divre II Sumatera Barat: 2.779 KL

    12. Divre III Palembang: 2.413 KL

    13. Divre IV Tanjungkarang: 2.634 KL

    14. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan: 244 KL

  • Viral Penggerebekan Camat Asemrowo Surabaya, Warga Temukan Wanita

    Viral Penggerebekan Camat Asemrowo Surabaya, Warga Temukan Wanita

    Surabaya (beritajatim.com) – Surabaya digemparkan dengan insiden penggerebekan kantor Camat Asemrowo yang dilakukan oleh warga setempat.

    Kejadian ini memicu spekulasi dan kritik tajam terhadap perilaku pejabat publik, setelah sebuah video peristiwa tersebut viral di media sosial.

    Video yang diunggah oleh akun TikTok @86mimbar_demokrasi memperlihatkan suasana tegang di kantor kecamatan. Narasi yang menyertai video tersebut menyebutkan, “Camat Asemrowo Surabaya diduga menyembunyikan seorang wanita di kantornya.”

    Warga Paksa Masuk ke Ruang Kerja Camat

    Kejadian bermula ketika sejumlah warga mencurigai adanya seorang wanita yang bersembunyi di ruang kerja Camat Asemrowo, Muhammad Khusnul Amin. Mereka mendatangi kantor kecamatan dan mencoba masuk ke ruangan yang terkunci. Khusnul terlihat berusaha mencegah warga agar tidak masuk.

    Dalam video tersebut, terdengar salah seorang warga berkata, “Ini rumah masyarakat, coba lihat-lihat, ada siapa itu,” sembari menunjuk ke arah ruang kerja camat. Suasana semakin memanas ketika warga mendesak untuk masuk, meskipun petugas keamanan berupaya meredakan situasi.

    Wanita Ditemukan Bersembunyi

    Setelah berhasil masuk, warga langsung memeriksa ruangan dan menemukan seorang wanita bersembunyi di bawah meja. Wanita tersebut tampak hanya meringkuk sambil menutupi wajahnya dari sorotan kamera.

    Salah seorang warga mencoba menenangkan situasi dengan berkata, “Kok gini caranya, mbak ndak apa-apa, kami baik-baik kok.” Namun, kehadiran wanita tersebut justru menambah kecurigaan warga terhadap perilaku sang camat.

    Camat Berdalih Sedang Rapat

    Khusnul yang kemudian ikut mendekati meja mencoba menjelaskan bahwa dirinya sedang menggelar rapat. Namun, warga tetap tidak puas dengan jawaban tersebut. Salah seorang warga dengan nada tegas mengatakan, “Kalau meeting bukan begini caranya.”

    Kemarahan warga memuncak ketika mereka merasa diabaikan oleh camat yang tidak segera menemui warga untuk memberikan klarifikasi. Situasi baru mereda setelah Babinsa setempat turun tangan dan meminta warga untuk meninggalkan ruangan.

    Reaksi Publik

    Kejadian ini menuai berbagai tanggapan di media sosial. Banyak komentar negatif dilayangkan terhadap tindakan Camat Asemrowo, yang dinilai tidak etis dan merusak kepercayaan publik. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak kecamatan terkait insiden tersebut.

    Insiden ini menjadi perhatian besar publik, sekaligus mengingatkan pentingnya transparansi dan integritas pejabat dalam menjalankan tugasnya. Apakah insiden ini akan berujung pada sanksi, atau hanya menjadi isu yang berlalu begitu saja? Waktu yang akan menjawab.

    “Meeting juga masuk akal, soalnya bertiga. mungkin kesalahannya pembantu camat sembunyi belakang pintu si Devi sembunyi dikolong meja, bisa jd keduanya ketakutan. kita positif aja,” tulis akun @DUDA-JEMBER

    “camat nya ga nyetor ke lsm/wartwan bodrek setempat,” tulis akun @abdurrahman47910. (asg/ted)

  • Pendaftaran Mahasiswa Jalur Prestasi di Unej Dibuka, Kampus Minta Sekolah Bikin Akun Surabaya 7 Januari 2025

    Pendaftaran Mahasiswa Jalur Prestasi di Unej Dibuka, Kampus Minta Sekolah Bikin Akun Surabaya 7 Januari 2025

    Pendaftaran Mahasiswa Jalur Prestasi di Unej Dibuka, Kampus Minta Sekolah Bikin Akun
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru (SNPMB) tahun 2025 melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi (
    SNBP
    ) resmi dimulai pada Selasa (7/1/2025).
    Seleksi ini mengandalkan prestasi sekolah dan prestasi siswa sebagai dasar penentuan kelulusan, sehingga peran aktif sekolah sangat penting.
    Sekolah diharapkan segera membuat akun sekolah untuk pendaftaran jalur SNBP, yang merupakan tahap pertama dari rangkaian pendaftaran.
    Rektor
    Universitas Jember
    (Unej)
    Iwan Taruna
    menyampaikan bahwa tahapan pembuatan akun sekolah dibuka mulai tanggal 6 hingga 31 Januari 2025.
    “Jika sekolah tidak membuat akun SNBP, maka dipastikan siswanya tidak bisa mendaftarkan diri di jalur tanpa tes ini,” ujarnya.
    Iwan juga menambahkan, sekolah yang sudah memiliki akun SNBP pada tahun sebelumnya tidak perlu membuat akun baru.
    “Tentu sangat disayangkan jika siswa yang masuk kategori eligible gagal ikut SNBP gara-gara sekolah tidak membuat akun SNBP,” kata Iwan.
    Ia berharap semua sekolah bersedia memfasilitasi siswa-siswinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
    Berdasarkan data panitia pusat SNPMB, tercatat ada 20.696 sekolah yang memiliki akun, sehingga anak didiknya bisa mendaftarkan diri di jalur SNBP pada tahun 2024.
    Tahun ini, panitia pusat SNPMB menargetkan semakin banyak sekolah yang membuat akun SNBP sehingga lebih banyak siswa memiliki peluang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
    Selain itu, panitia pusat SNPMB juga memberikan kebijakan baru dengan penambahan kuota siswa eligible sebanyak 5 persen bagi sekolah yang menggunakan e-Rapor.
    Wakil Ketua Tim Kerja Humas Unej Iim Fahmi Ilman mengingatkan agar siswa yang mengikuti SNBP mempertimbangkan secara matang pilihan program studi dan perguruan tinggi negeri (PTN) yang akan dipilih.
    “Bagi siswa yang diterima di PTN melalui jalur SNBP, maka tidak bisa mendaftarkan diri di jalur penerimaan mahasiswa baru lainnya seperti jalur seleksi nasional berdasarkan tes maupun jalur mandiri,” ujarnya.
    Oleh karena itu, siswa disarankan berkonsultasi dengan pihak sekolah dan orang tua, mengingat sekolah lebih memahami rekam jejak akademis siswa.
    “Peran orang tua sangat penting mengingat mereka yang akan membiayai kuliah,” tutup Iim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Magetan Tunjuk Firma Hukum Asal Jember untuk Hadapi Sidang PHP di MK

    KPU Magetan Tunjuk Firma Hukum Asal Jember untuk Hadapi Sidang PHP di MK

    Magetan (beritajatim.com)– Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Magetan, Noviano Suyide, menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan langkah hukum untuk menghadapi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Magetan 2024 yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Sujatno-Ida Yuhana Ulfa (JADI), ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    KPU Magetan telah menunjuk tim kuasa hukum untuk mendampingi mereka dalam proses sidang di MK. Keputusan ini diambil melalui rapat pleno yang dilaksanakan beberapa hari lalu.

    “Kami telah menetapkan firma hukum AW Law Firm dari Jember sebagai kuasa hukum yang akan mewakili KPU Magetan dalam menghadapi perselisihan hasil Pilkada ini,” ujar Noviano Suyide, Selasa (7/1/2025)

    Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, sidang pendahuluan atau sidang pertama kasus ini akan berlangsung pada Rabu (8/1/2025), pukul 13.00 WIB. Dalam persidangan ini, pihak KPU Magetan bersama tim hukum akan memberikan klarifikasi dan tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh paslon nomor urut 3.

    Noviano menegaskan bahwa KPU Magetan siap menghadapi seluruh proses hukum dan yakin dengan tahapan serta keputusan yang telah diambil selama penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Kami percaya proses penyelenggaraan Pilkada di Magetan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, sebagai bagian dari tanggung jawab kami, KPU akan mengikuti proses hukum di Mahkamah Konstitusi,” tambahnya.

    Gugatan Paslon Sujatno-Ida Yuhana Ulfa (JADI)

    Pasangan calon nomor urut 3, Sujatno-Ida Yuhana Ulfa, mengajukan gugatan ke MK terkait perselisihan hasil Pilkada Magetan 2024. Gugatan ini diajukan setelah KPU Magetan menetapkan hasil resmi pemilihan.

    Pasangan JADI menilai terdapat sejumlah permasalahan yang perlu ditinjau ulang, meskipun detail dari gugatan tersebut belum disampaikan secara lengkap kepada publik.

    KPU Magetan berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan, termasuk dalam menghadapi gugatan hukum ini. Noviano Suyide berharap seluruh pihak dapat menghormati proses yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.

    “Kami berharap proses ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak, sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku,” tutup Noviano. [fiq/suf]

  • Wamentan RI Perintahkan Pupuk Indonesia Evaluasi Kios di Bondowoso, Sudaryono: Zalimnya Kebangetan

    Wamentan RI Perintahkan Pupuk Indonesia Evaluasi Kios di Bondowoso, Sudaryono: Zalimnya Kebangetan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia (Wamentan RI), Sudaryono berkesempatan berdialog dengan petani di Kabupaten Bondowoso pada Minggu (5/1/2025) malam lalu.

    Dalam dialog tersebut, terungkap bahwa petani Bondowoso kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dengan pembelian sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

    Misalnya pupuk bersubsidi jenis Urea yang HET nya Rp 225.000 per kuintal atau kisaran Rp 112.500 ribu per zak/karung dengan berat 50 kilogram.

    Rata-rata petani di Kabupaten Bondowoso mengaku membeli pupuk urea bersubsidi dengan harga Rp 150.000 per karung atau Rp 300.000 per kuintal.

    “Saya beli pupuk di kios Rp 150.000 per sak. Itu yang resmi. Kalau yang ilegal, bisa sampai Rp 500.000 per sak,” terang Subairi, seorang petani yang tergabung dalam Pengurus Pemuda Tani Indonesia (PTI) Bondowoso.

    Mendengar keluhan itu, Wamentan RI Sudaryono menegaskan bahwa pupuk bersubsidi berbeda dengan non subsidi.

    “Kalau jenengan beli yang tidak subsidi, mau beli Rp 1.000.000, beli Rp 500.000 gak diatur. Yang diatur adalah pupuk bersubsidi. Gitu ya pak direktur?,” kata Sudaryono sembari menoleh ke Direktur Pupuk Indonesia yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

    Kemudian, Sudaryono juga menyoroti beberapa modus kios yang disebutnya merupakan sebuah pelanggaran. Modus pertama adalah sistem paket pupuk yang ditawarkan kepada petani, namun diiringi intimidasi.

    “Misalnya ‘kowe tuku sak zak, tapi kowe kudu tuku iki iki iki. Nek gak, gak tak layani’. Itu laporkan polisi. Itu ilegal dan itu pidana,” tegas Wamentan RI.

    Wamentan Sudaryono kemudian juga berpesan kepada penegak hukum agar memproses tindak pidana tersebut. “Gitu ya pak dari kepolisian, pak Waka (Wakapolres Bondowoso) ya? Jadi tidak boleh. Pupuk bersubsidi itu anggaran negara, APBN, haknya penerima,” tegasnya.

    Kemudian Sudaryono mengomentari perihal HET pupuk bersubsidi jenis Urea sudah ditetapkan kisaran Rp 112.500 ribu per sak namun dijual hingga Rp 150.000 per sak. “Kalau jadi Rp 150 ribu, kelarangen iku (Terlalu mahal itu),” nilainya.

    Sudaryono lalu bertanya kepada petani yang hadir di acara tersebut apakah ada yang membeli pupuk sesuai dengan HET, lantas dijawab serempak “tidak ada’ oleh para petani.

    “Pak direktur (Direktur PT Pupuk Indonesia) silahkan nanti ya. Pengecer Bondowoso ini silahkan dievaluasi lagi,” perintahnya.

    Ia pun menilai bahwa kios pupuk yang menerapkan modus tersebut adalah orang zalim kepada petani. “Orang zalim sama orang susah (petani) itu zalimnya kebangetan. Orang lagi susah, petani susah, nanam susah, dipermainkan sama oknum-oknum. Itu zalimnya kebangetan,” cetusnya.

    “Wis langsung melbu neraka gak pakai diukur-ukur, ditimbang-ditimbang wong koyok ngunu iku. Kita doakan supaya mereka taubat,” imbuhnya.

    Sudaryono kembali mengingatkan kepada Direktur PT Pupuk Indonesia untuk menindaklanjuti keluhan petani Bondowoso.

    “Saya ingatkan pak direktur, silahkan Bondowoso dievaluasi, disetrum-setrum lagi supaya melayani rakyat ini ya!,” titahnya.

    Tidak hanya PT PI, Wamentan RI juga mengimbau Pengurus Pemuda Tani Bondowoso dari tingkat kabupaten hingga ranting untuk ikut mengawasi distribusi pupuk bersubsidi.

    “Saya meminta pemuda tani semuanya aktif di ranting-ranting, cek itu! Bisa? Kapri (Kapriyanto, Ketua DPC Pemuda Tani Bondowoso), awas loh sampai gak jalan ini pasukanmu,” sergah Wamentan RI.

    Sementara Slamet Saputra, Account Executive area Jember-Bondowoso mengaku menekan kios agar menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET.

    “Kalau kami di kios tetap menekankan HET, urea Rp 112.500, NPK Rp 115.000 dan itu sudah kami tekankan ke seluruh kios di kabupaten bondowoso,” jawabnya dikonfirmasi terpisah BeritaJatim.com, Selasa (7/1/2025AA).

    Ia mengaku sejauh ini belum menemukan bukti bahwa ada permainan dari kios yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai regulasi yang ada.

    “Sejauh ini kami masih belum ada temuan. Yang biasanya ada ongkos angkut, tapi itu di luar harga, tidak termasuk HET. Nanti ketika di lapangan kami menemukan kios yang menjual di atas itu, ya kami akan mengevaluasi berjenjang mulai dari bersurat peringatan sampai pemberhentian,” tegasnya.

    Menurutnya, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran perihal HET. Informasi HET terseut juga harus terpasang di seluruh kios.

    “Apabila teman-teman petani membeli pupuk tidak sesuai HET, monggo bisa disampaikan ke tim kami di lapangan, dengan melampirkan nota, foto, video atau bentuk rekaman,” imbaunya. (awi/ted)

  • Perebutan Kursi Ketua Golkar Jatim, Siapa Paling Berpeluang?

    Perebutan Kursi Ketua Golkar Jatim, Siapa Paling Berpeluang?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksanaan Musda XI Golkar Jatim sampai saat ini belum mendapat kepastian kapan akan dilaksanakan. Saat ini, jadwal musda masih menunggu pelaksanaan Rakernas Golkar terlebih dahulu di Jakarta sekitar Februari 2025.

    Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji dalam satu kesempatan mengatakan, perkiraan pelaksanaan Musda Jatim nanti akhir Januari atau paling lambat Februari 2025. “Nama-nama yang beredar siapa saja, saya kira teman-teman media sudah mendengarnya,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi beritajatim.com.

    Sumber beritajatim.com di internal Golkar Jatim menyebutkan, perkiraan pelaksanaan Musda Golkar Jatim pada bulan Maret 2025 atau sehabis Hari Idul Fitri 2025. “Ini karena pengurus di DPD Golkar Jatim sampai saat ini belum mendapatkan petunjuk dari DPP atau Ketum Bahlil,” tuturnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik peluang masing-masing nama yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih).

    Siapa paling berpeluang dari sembilan nama itu?

    Pengamat politik yang juga Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt mengatakan, dari sembilan nama itu yang paling berpeluang adalah tiga nama. Yakni, Heru Tjahjono, Blegur Prijanggono dan Ali Mufthi.

    “Nama Pak Carik tak bisa diremehkan. Beliau punya pengalaman menata organisasi dan punya jaringan luas. Tinggal menunggu diskresi dari DPP, jika memang calon ketua mensyaratkan harus pernah menjadi pengurus DPD. Setelah nama Pak Carik, ada nama Mas Blegur. Mas Blegur selama ini sebagai Bendahara DPD yang mendampingi Cak Sarmuji. Apalagi, sekarang direkom partai menjadi pimpinan DPRD Jatim,” kata Baihaki kepada beritajatim.com.

    Sedangkan, nama ketiga yang berpeluang adalah Ali Mufthi yang merupakan anggota DPR RI.

    “Sepertinya nama Ali Mufthi telah ‘dikunci’ sebagai pengurus DPP untuk pemenangan wilayah Jawa. Jadi, bisa tinggal dua nama antara Pak Carik dan Mas Blegur. Meski begitu, nama dua kepala daerah Adi Wibowo dan Aditya Halindra juga tak bisa diremehkan, meskipun masih muda,” pungkas sumber beritajatim.com di Golkar Jatim. [tok/beq]