Xcloud.id

kab/kota: Jeddah

  • Prabowo Setuju Moratorium Pengiriman Pekerja RI ke Arab Saudi Dicabut

    Prabowo Setuju Moratorium Pengiriman Pekerja RI ke Arab Saudi Dicabut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto setuju untuk mencabut moratorium kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Arab Saudi.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Kerja sama penempatan PMI atau TKI Arab Saudi telah dimoratorium sejak 2015 lalu. Berdasarkan catatan Bisnis, rencana pencabutan moratorium itu pernah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan pada 2023 lalu. 

    “Untuk itu kita akan membuka ini dan kami di Kementerian [P2MI, red] sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk mendiskusikannya kembali untuk pembukaan tersebut,” terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025). 

    Karding mengungkap, alasan di balik moratorium baru ingin dicabut setelah hampir 10 tahun karena ada hal yang merisaukan pihak Indonesia. Misalnya, ada sedikitnya 25.000 orang setiap tahunnya yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal. 

    Oleh sebab itu, kini di bawah pemerintahan baru, Karding menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Jeddah.  “Beliau [Prabowo, red] alhamdulillah sangat setuju,” terangnya. 

    Mantan anggota DPR itu menerangkan, pada kesempatan ini Kerajaan Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000 orang PMI dipekerjakan di sana. Perinciannya, sebanyak 400.000 orang untuk pekerja domestik atau rumah tangga, serta 200.000 sampai dengan 250.000 orang untuk sektor formal. 

    Menurut Karding, Prabowo meminta Kementerian P2MI untuk segera menyiapkan skema pelatihan dan penempatan para PMI itu.  “Untuk skema pelatihannya nanti kami akan sampaikan lagi lapor kepada beliau rencana-rencana yang sudah kami susun,” pungkasnya. 

  • Jajaki Garis Depan Pertempuran, Putin Kenakan Seragam Militer untuk Pertama Kalinya Sejak Perang – Halaman all

    Jajaki Garis Depan Pertempuran, Putin Kenakan Seragam Militer untuk Pertama Kalinya Sejak Perang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin mengenakan seragam militer lengkap untuk pertama kalinya sejak melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Rabu (12/3/2025).

    Dilansir Newsweek, keputusan Putin untuk mengenakan seragam militer tampaknya bertujuan memperkuat citranya sebagai pemimpin di masa perang.

    Putin juga dinilai ingin meningkatkan moral tentaranya menjelang kemungkinan perundingan damai untuk mengakhiri konflik.

    Ia mengenakan pakaian militer tersebut saat mengunjungi pos komando di garis depan pertempuran wilayah Kursk, Rusia bagian barat, yang berbatasan dengan Ukraina.

    Di sana, ia mengusulkan pembentukan “zona penyangga” di sepanjang perbatasan.

    Kunjungan ke Kursk ini merupakan yang pertama bagi Putin sejak wilayah tersebut diserang oleh Ukraina pada Agustus lalu.

    Dalam kunjungannya, Putin menyerukan agar pasukannya segera memukul mundur pasukan Ukraina dari wilayah tersebut secepat mungkin, demikian menurut laporan media pemerintah Rusia.

    Pasukan Rusia, yang dibantu oleh tentara Korea Utara, dilaporkan berhasil merebut kembali kendali atas beberapa desa di wilayah Kursk baru-baru ini.

    “Saya berharap semua tugas tempur yang dihadapi unit kita dapat diselesaikan, dan wilayah Kursk segera dibebaskan sepenuhnya dari musuh,” ujar Putin.

    “Tentu saja, saya ingin meminta Anda untuk mempertimbangkan pembentukan zona penyangga di sepanjang perbatasan negara di masa mendatang,” tambahnya saat mengunjungi pos komando.

    “Pasukan Ukraina akan diperlakukan sebagai teroris sesuai dengan hukum Federasi Rusia,” tegas Putin.

    Potensi Perundingan Damai

    Kemunculan Putin dengan seragam tempur bertepatan dengan agenda kunjungan utusan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, ke Moskow minggu ini. 

    Witkoff disebut membawa usulan gencatan senjata untuk Kremlin serta membahas ketentuan perjanjian damai.

    Menurut juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt, Witkoff akan berada di Moskow dari 12 Maret hingga 16 Maret. 

    Namun, dia tidak mengungkapkan dengan siapa Witkoff akan bertemu.

    Laporan dari Bloomberg menyatakan bahwa Witkoff diperkirakan akan bertemu langsung dengan Putin. 

    Sebelumnya pada 11 Maret di Jeddah, Amerika Serikat mengusulkan rencana gencatan senjata Rusia-Ukraina selama 30 hari.

    Ukraina menyetujui usulan tersebut, yang membuat AS untuk melanjutkan pembagian informasi intelijen dan bantuan keamanan.

    Setelah itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengonfirmasi bahwa usulan gencatan senjata akan secara resmi disampaikan kepada Rusia. 

    Namun, Putin berulang kali menyatakan bahwa Rusia tidak menginginkan gencatan senjata sementara.

    Ia beralasan bahwa negara-negara NATO dapat menggunakan jeda tersebut untuk mempersenjatai kembali Ukraina.

    Meski Rusia belum secara resmi merespons usulan gencatan senjata 30 hari tersebut, dua sumber yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan bahwa Kremlin telah memberikan daftar tuntutannya.

    Dilansir Reuters dan Sky News, para pejabat dari kedua belah pihak telah membahas persyaratan tersebut selama tiga minggu terakhir, ujar sumber tersebut.

    Tuntutan dari Rusia meliputi:

    1. Tidak ada keanggotaan NATO untuk Ukraina

    2. Perjanjian untuk tidak mengerahkan pasukan asing di Ukraina

    3. Pengakuan internasional atas klaim Vladimir Putin atas Krimea dan empat provinsi Ukraina (Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson) 

    Namun komitmen Putin terhadap kemungkinan perjanjian gencatan senjata masih belum pasti, dengan rincian yang belum diselesaikan.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Putin Mempelajari dengan Saksama Perjanjian Gencatan Senjata Washington & Kyiv, AS akan Kontak Rusia – Halaman all

    Putin Mempelajari dengan Saksama Perjanjian Gencatan Senjata Washington & Kyiv, AS akan Kontak Rusia – Halaman all

    Putin Mempelajari dengan Saksama Perjanjian Gencatan Senjata Washington-Kyiv, AS akan Kontak Rusia

    TRIBUNNEWS.COM- Vladimir Putin “mempelajari dengan saksama” hasil perundingan perdamaian berisiko tinggi antara Washington dan Kyiv , kata Moskow pada hari Rabu sementara Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan AS akan melakukan kontak dengan Rusia untuk menyampaikan proposal tersebut secara langsung.

    Kremlin mengatakan pihaknya sedang menunggu rincian dari Washington tentang kesepakatan gencatan senjata 30 hari yang sejauh ini disetujui Ukraina , setelah Washington dan Kyiv mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka berkomitmen untuk “membahas proposal khusus ini dengan perwakilan dari Rusia.”

    Para pejabat Rusia memperkirakan AS akan memberi mereka informasi terbaru tentang “rincian negosiasi yang berlangsung dan kesepahaman yang dicapai,” kata juru bicara pemimpin Rusia Dmitri S. Peskov, menurut The New York Times.

    Presiden Rusia Vladimir Putin “mempelajari dengan saksama” hasil perundingan damai antara Ukraina dan Amerika Serikat minggu ini, menurut Kremlin.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz bertemu dengan pejabat Ukraina di Jeddah, Arab Saudi pada 11 Maret 2025.
    Peskov juga mencatat: “Rubio dan [Penasihat Keamanan Nasional Mike] Waltz mengatakan bahwa mereka akan menyampaikan informasi terperinci kepada kami melalui berbagai saluran tentang inti pembicaraan yang terjadi di Jeddah. Pertama, kami harus menerima informasi ini.”

    Rubio, sementara itu, mengatakan AS mengharapkan tanggapan positif dari Rusia terkait kesepakatan tersebut.

    “Kami semua sangat menantikan respons Rusia dan mendesak mereka dengan tegas untuk mempertimbangkan mengakhiri semua permusuhan,” kata Rubio saat singgah di Irlandia dalam perjalanan kembali ke Washington.

    “Jika mereka berkata ‘tidak’, maka jelas kita harus memeriksa semuanya dan mencari tahu di mana posisi kita di dunia ini dan apa niat mereka yang sebenarnya. Jika mereka berkata tidak, itu akan memberi tahu kita banyak hal tentang apa tujuan mereka dan apa pola pikir mereka,” lanjutnya.

    Rubio tidak mau menyebutkan bagaimana AS akan menanggapi jika pejabat Rusia menarik diri dari kesepakatan tersebut, tetapi mengatakan pembicaraan sebelumnya menunjukkan keinginan Moskow untuk menghentikan konflik.

    Ketika ditanya apakah Rusia dapat menerima gencatan senjata tanpa syarat, Rubio menjawab: “Itulah yang ingin kami ketahui — apakah mereka siap melakukannya tanpa syarat.”

    Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia yakin Kyiv “dapat memperkirakan” AS akan mengambil “langkah-langkah kuat” terhadap Rusia jika Moskow menolak proposal gencatan senjata, menurut CNN.

    “Sejauh yang saya pahami, kita dapat mengharapkan langkah-langkah yang kuat. Saya tidak tahu rinciannya, tetapi kita berbicara tentang tindakan sanksi masing-masing dan penguatan Ukraina,” kata Zelensky.

    Zelensky mengatakan Ukraina telah menerima kesepakatan 30 hari yang diusulkan oleh AS, yang akan mencakup gencatan senjata di laut, udara, dan darat.

    “Semuanya tergantung pada Rusia. AS telah mengambil langkah, Ukraina telah memperjelas posisinya. Sekarang Rusia perlu merespons,” katanya.

    Zelensky menolak mengatakan apa yang akan terjadi jika Rusia melanggar kesepakatan gencatan senjata 30 hari.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz bertemu dengan pejabat Ukraina di Jeddah, Arab Saudi pada 11 Maret 2025.

    SUMBER: NYPOST.COM

  • Rusia Sampaikan Daftar Tuntutan ke AS Sebagai Syarat Kesepakatan Akhiri Perang di Ukraina – Halaman all

    Rusia Sampaikan Daftar Tuntutan ke AS Sebagai Syarat Kesepakatan Akhiri Perang di Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia telah mengajukan daftar tuntutan kepada Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesepakatan dalam mengakhiri perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina.

    Tuntutan tersebut bertujuan untuk mengatur ulang hubungan Rusia dengan Washington dan juga mencerminkan persyaratan yang sebelumnya diajukan kepada Ukraina, AS, dan NATO.

    Menurut laporan yang disampaikan oleh Reuters pada 13 Maret 2025, yang mengutip dua sumber yang dirahasiakan, pejabat dari kedua negara telah membahas daftar tuntutan ini dalam beberapa kali percakapan, baik secara tatap muka maupun virtual.

    Pembicaraan tersebut dilaporkan telah berjalan selama 3 minggu terakhir.

    Meskipun demikian, rincian pasti mengenai isi tuntutan tersebut masih belum jelas.

    Persyaratan yang Diajukan Rusia

    Beberapa persyaratan yang sebelumnya diajukan Rusia mencakup permintaan agar Ukraina secara permanen meninggalkan aspirasi untuk bergabung dengan NATO, dikutip dari Kyiv Independent.

    Rusia juga menuntut agar Ukraina melarang penempatan pasukan asing di wilayahnya.

    Terakhir, Rusia meminta agar Internasional mengakui klaim Vladimir Putin atas Krimea dan empat provinsi Ukraina, dikutip dari Sky News.

    Keempat provinsi tersebut di antaranya, oblast Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia, sebagai bagian dari wilayah Rusia.

    Ini menyusul permintaan Putin pada bulan Juni 2024.

    Di mana Putin meminta Ukraina untuk segera menarik pasukannya dari keempat wilayah yang disebutkan di atas sebagai syarat negosiasi.

    Namun tampaknya permintaan Putin tidak mendapatkan sambutan baik dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Pada Selasa (12/3/2025), Zelensky dengan tegas mengatakan pihkanya tidak akan mengizinkan keempat wilayah tersebut diakui sebagai bagian dari Rusia.

    Tuntutan ini tidak hanya menyoroti masalah teritorial yang sudah menjadi sengketa sejak Rusia mengkriminalisasi wilayah-wilayah tersebut pada 2014, tetapi juga mencerminkan ketegangan panjang dalam hubungan Rusia dengan negara-negara Barat, khususnya AS dan NATO.

    Meski persyaratan yang diajukan Rusia sangat ketat, belum ada kejelasan apakah Rusia bersedia terlibat dalam pembicaraan damai dengan pemerintah Ukraina sebelum semua tuntutan ini dipenuhi. 

    Hal ini menjadi salah satu pertanyaan besar yang harus dijawab dalam upaya untuk menciptakan jalan menuju perdamaian.

    Pihak Ukraina, yang didukung oleh AS dan negara-negara Barat lainnya, sejauh ini menolak beberapa tuntutan utama Rusia, terutama mengenai status Krimea dan wilayah-wilayah yang diduduki. 

    Penolakan ini memperlihatkan betapa sulitnya mencapai kesepakatan damai, mengingat posisi kedua belah pihak yang bertolak belakang.

    Ukraina Setujui Gencatan Senjata 30 Hari

    AS dan Ukraina mengeluarkan pernyataan bersama setelah para pejabat bertemu pada hari Selasa di Arab Saudi.

    Dalam pernyataan tersebut, Ukraina terbuka terhadap usulan AS untuk memberlakukan gencatan senjata sementara selama 30 hari yang dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama para pihak.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan kepada wartawan bahwa kesepakatan itu dicapai setelah negosiasi berjam-jam antara pejabat Amerika dan Ukraina di Jeddah, Arab Saudi.

    “Hari ini, kami mengajukan tawaran yang diterima Ukraina, yaitu untuk melakukan gencatan senjata dan negosiasi segera guna mengakhiri konflik ini dengan cara yang bertahan lama dan berkelanjutan serta memperhitungkan kepentingan, keamanan, dan kemampuan mereka untuk maju sebagai sebuah negara,” kata pejabat tinggi urusan luar negeri Donald Trump, dikutip dari Yahoo News.

    Rubio berharap Rusia juga sepakat terkait gencatan senjata ini.

    “Dan mudah-mudahan kami akan menyampaikan tawaran ini kepada Rusia, dan kami berharap mereka akan mengatakan ya, bahwa mereka akan mengatakan ya untuk perdamaian,” tambah Rubio. 

    Tak hanya Rubio, Zelensky juga mengonfirmasi kesepakatan tersebut melalui X.

    Menurut Zelensky, saat ini adalah tugas AS untuk meyakinkan Rusia.

    “Kini, giliran Amerika Serikat untuk meyakinkan Rusia agar melakukan hal yang sama,” kata Zelensky dalam pernyataan terpisah tentang X.

    “Jika Rusia setuju, gencatan senjata akan segera berlaku,” tambahnya.

    Dalam pernyataan terpisah, Zelensky mengatakan cakupan apa saja dalam kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    “Usulan gencatan senjata akan membentuk gencatan senjata penuh selama 30 hari, tidak hanya terkait rudal, drone, dan bom, tidak hanya di Laut Hitam, tetapi juga di sepanjang garis depan,” jelas Zelensky melalui Telegram, dikutip dari Al Jazeera.

    Namun Trump hingga saat ini masih menunggu kabar dari Putin mengenai apakah Rusia akan menyetujui gencatan senjata selama 30 hari yang telah disetujui Ukraina dengan syarat Moskow juga menyetujuinya. 

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik Rusia vs Ukraina

  • Zelensky dan Trump Baikan, Kesepakatan Gencatan Senjata Rusia Vs Ukraina Terwujud – Halaman all

    Zelensky dan Trump Baikan, Kesepakatan Gencatan Senjata Rusia Vs Ukraina Terwujud – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali ke Gedung Putih.

    Undangan tersebut dilayangkan setelah Ukraina menyetujui proposal gencatan senjata selama 30 hari dengan Rusia.

    Kesepakatan ini dicapai setelah perundingan delegasi di Arab Saudi.

    Pada Selasa (11/3/2025), Trump menyatakan harapannya agar Rusia juga menyetujui kesepakatan tersebut.

    “Bola ada di tangan Rusia,” ujar Trump kepada wartawan.

    Ia juga menambahkan, akan berbicara dengan Rusia dalam 24-48 jam ke depan untuk mendapatkan jawaban dari Presiden Vladimir Putin.

    Ketika ditanya tentang kemungkinan pertemuan dengan Zelensky, Trump menjawab, “Tentu saja, tentu saja”.

    Jawaban Trump tersebut tampaknya mengindikasikan hubungan keduanya yang sempat memburuk setelah pertemuan sebelumnya tidak menghalangi kemungkinan kolaborasi lebih lanjut.

    Pertemuan sebelumnya antara Trump dan Zelensky di Gedung Putih beberapa minggu lalu berujung pada ketegangan.

    Sebagaimana diketahui, Trump dan Zelensky terlibat dalam pertikaian sengit di Ruang Oval, BBC melaporkan.

    Pertemuan tersebut seharusnya menjadi ajang penandatanganan kesepakatan akses AS ke mineral Ukraina, tapi berakhir dengan ketidakpuasan.

    Setelah pertemuan di Jeddah, Arab Saudi, AS dan Ukraina mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa Ukraina terbuka untuk usulan gencatan senjata sementara selama 30 hari yang dapat diperpanjang.

    Detail Gencatan Senjata

    Usulan gencatan senjata ini mencakup penghentian semua serangan, termasuk penggunaan rudal, drone, dan bom, tidak hanya di Laut Hitam tetapi juga di sepanjang garis depan.

    “Kami berharap gencatan senjata akan segera berlaku jika Rusia setuju,” kata Zelensky, dikutip dari Al Jazeera.

    Dengan adanya kemajuan ini, pejabat AS menyatakan bahwa mereka segera mencabut penangguhan pembagian informasi intelijen dan melanjutkan bantuan keamanan ke Ukraina.

    Seorang pejabat Ukraina mengonfirmasi bahwa bantuan keamanan AS telah dilanjutkan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Serangan Drone Terbesar Ukraina ke Rusia, Disebut ‘Tamparan’ untuk Trump, Putin Diminta Balas – Halaman all

    Serangan Drone Terbesar Ukraina ke Rusia, Disebut ‘Tamparan’ untuk Trump, Putin Diminta Balas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia mengatakan Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke Rusia, Selasa malam, (12/3/2025).

    Serangan itu bahkan diklaim sebagai serangan drone terbesar Ukraina sejak perang Ukraina-Rusia meletus tahun 2022 lalu.

    Dikutip dari ABC News, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya berhasil menembak jatuh 343 drone Ukraina dalam semalam.

    Ratusan drone itu dijatuhkan di sepuluh wilayah Rusia. Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan sistem pertahanan udara di Moskow dikerahkan untuk menghadapi gelombang serangan drone.

    Dilaporkan ada 91 drone yang ditembak jatuh di langit Ibu Kota Rusia itu. Sementara itu, ada enam drone yang dijatuhkan di dekat PLTN Kursk.

    Lewat Telegram, Sobyanin mengatakan serangan Ukraina di Moskow sangatlah besar.

    Adapun Gubernur Oblast Moskow, Andrei Vorobyiv menyebut setidaknya ada orang yang tewas. Beberapa gedung tinggi, rumah, dan toko rusak karena serangan itu.

    Mengenai jumlah korban luka, Kementerian Kesehatan Rusia mengatakan ada 20 lebih, tiga di antaranya adalah anak-anak.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengecam serangan Ukraina dan menyebutnya sebagai “serangan teroris”.

    Sementara itu, menurut Dmitry Peskov selaku juru bicara Kremlin, serangan tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia menyebut Ukraina menargetkan fasilitas warga sipil.

    Badan Udara Federal Rusia mengatakan penerbangan ditangguhkan di semua bandara di Moskow.

    Ketika ditanya apakah serangan itu ditujukan untuk mengganggu pembicaraan tentang gencatan senjata, Peskov mengklaim belum ada perundingan.

    “Belum ada negosiasi. Sejauh ini Amerika Serikat, dalam pernyataan mereka, berusaha memahami seberapa siap Ukraina dalam pembicaraan perdamaian. Belum ada negosiasi, jadi tidak ada yang diganggu,” kata Peskov.

    Di sisi lain, militer Ukraina belum buka suara mengenai serangan terbaru ke Moskow itu.

    Serangan itu dilancarkan saat juru runding AS dan Ukraina bersiap melakukan pembicaraan perdamaian di Kota Jeddah, Arab Saudi.

    Hubungan AS dengan Ukraina memburuk dalam beberapa minggu terakhir. Presiden AS Donald Trump mendesak Ukraina untuk membuat konsesi demi kesepakatan damai.

    Trump juga meminta Ukraina menandatangani perjanjian kontroversial tentang akses AS terhadap mineral langka di Ukraina. Perjanjian itu dijadikan imbalan atas bantuan militer AS kepada Ukraina.

    “Tamparan” untuk Trump

    Media Eurasian Times menyebut serangan besar Ukraina itu sebagai “tamparan di wajah Trump”.

    Serangan tersebut terjadi pada malam sebelum pembicaraan antara Ukraina dan AS di Arab Saudi. Menurut media itu, pemilihan waktu serangan bukanlah tanpa alasan atau kebetulan sematan.

    Sehari sebelumnya seorang pejabat Ukraina mengatakan delegasi Ukraina berencana mengusulkan gencatan senjata di udara dan laut dengan Rusia.

    Serangan itu diduga bertujuan untuk memberi tahu delegasi AS dan Rusia tentang pentingnya gencatan senjata di udara.

    “Sinyal untuk Putin mengenai pentingnya gencatan senjata di udara,” kata Kepala Pusat Pemberantasan Disinformasi Ukraina Andriy Kovalenko.

    Narasumber Ukraina mengklaim serangan menaargetkan fasilitas strategis, termasuk fasilitas penyimpanan minyak dan tempat produksi militer.

    Staf Umum Ukraina melaporkan serangan itu mencapai hingga jarak 680 mil ke dalam wilayah Rusia. Diduga serangan itu juga ditujukan untuk mengganggu pasokan logistik dan infrastruktur.

    Namun, apabila keterangan Rusia tentang jumlah drone yang dijatuhkan tepat, efektivitas serangan Ukraina jauh berkurang karena menghadapi sistem pertahanan Rusia.

    Sementara itu, Leonid Slutsky selaku Ketua Komite Urusan Internasional Duma (parlemen Rusia), menyebut serangan itu mungkin ditujukan untuk mengganggu negosiasi yang dilakukan di Arab Saudi.

    Slutsky mengingatkan pernyataan Putin sebelumnya bahwa dia akan selalu membalas tindakan seperti itu.

    Sementara itu, seoranga anggota dewan Rusia meminta Putin untuk membasnya dengan rudal Oreshnik.

    “Keputusannya terserah kepada Panglima Tertinggi, tetapi saya pikir akan masuk akal untuk meluncurkan Oreshnik,” kata dia.

    (*)

  • Zelensky: AS Harus Yakinkan Rusia agar Setujui Gencatan Senjata 30 Hari dengan Ukraina – Halaman all

    Zelensky: AS Harus Yakinkan Rusia agar Setujui Gencatan Senjata 30 Hari dengan Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk meyakinkan Rusia mengenai usulan AS untuk gencatan senjata selama 30 hari.

    “Washington harus meyakinkan Moskow untuk menerima usulan gencatan senjata selama 30 hari yang diajukan selama perundingan Ukraina-Amerika di Jeddah, Arab Saudi,” kata Zelensky dalam pidato hariannya di media sosial, Selasa (11/3/2025).

    “Kami siap mengambil langkat tersebut. Amerika Serikat harus meyakinkan Rusia untuk melakukan ini,” imbuh Zelensky.

    “Jika Rusia setuju, gencatan senjata akan berlaku pada saat itu juga,” lanjutnya.

    Zelensky mengatakan gencatan senjata selama 30 hari itu tidak hanya terkait rudal, pesawat nirawak, dan bom, serta tidak hanya di Laut Hitam tetapi juga di sepanjang garis depan.

    Ia mengatakan Ukraina memandang usulan gencatan senjata itu secara positif.

    “Ukraina siap untuk perdamaian. Rusia harus menunjukkan kesiapannya untuk mengakhiri perang atau melanjutkan perang,” ujar Zelensky, seperti dikutip dari Pravda.

    Zelensky mengatakan selama gencatan senjata tersebut Ukraina dan sekutunya akan mempersiapkan semua aspek untuk menjamin keamanan dan perdamaian abadi.

    Ia juga berterima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam pertemuan itu dan mereka yang membantu Ukraina untuk mempertahankan kedaulatannya.

    Pernyataan Bersama AS dan Ukraina di Jeddah

    Tim Ukraina bertemu dengan tim AS di Jeddah kemarin untuk membicarakan upaya mengakhiri perang dengan Rusia.

    Setelah negosiasi yang berlangsung selama delapan jam, Ukraina setuju untuk gencatan senjata selama 30 hari dengan Rusia dan dapat diperpanjang tergantung dari komitmen Rusia dalam mengimplementasikannya.

    Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh tim Ukraina dan AS, Washington mengonfirmasi mereka akan mencabut penangguhan bantuan militer dan pembagian informasi intelijen terhadap Ukraina.

    AS dan Ukraina juga membahas perjanjian mineral yang sebelumnya gagal ditandatangani dalam pertemuan Zelensky dan Presiden AS Donald Trump yang berakhir dengan pertengkaran pada 28 Februari lalu.

    AS: Rusia Harus Segera Memutuskan

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan Rusia harus memutuskan apakah akan menerima gencatan senjata dengan Ukraina, yang menurutnya siap untuk dinegosiasikan.

    “Kami sekarang akan menyampaikan tawaran ini kepada Rusia dan berharap mereka akan menyetujui perdamaian. Sekarang keputusan ada di tangan mereka,” kata Rubio kepada wartawan di Jeddah, Selasa.

    Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz, juga menyatakan harapannya agar perang di Ukraina berakhir setelah Ukraina menerima usulan gencatan senjata.

    “Kita telah beralih dari apakah perang akan berakhir menjadi bagaimana mengakhirinya,” kata Waltz kepada wartawan.

    “Presiden AS Donald Trump telah mengubah seluruh percakapan global,” lanjutnya.

    Ia juga mengatakan akan berbicara dengan mitranya dari Rusia.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Mengapa Arab Saudi Menjadi Pihak Penting dalam Perundingan Damai Ukraina? – Halaman all

    Mengapa Arab Saudi Menjadi Pihak Penting dalam Perundingan Damai Ukraina? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Upaya Ukraina untuk mengakhiri perang dengan Rusia semakin tidak menentu setelah perdebatan sengit antara Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump di Ruang Oval pada 28 Februari lalu.

    Kini, bukan lagi Amerika Serikat, melainkan Arab Saudi yang menjadi pihak penting dalam pembicaraan damai.

    Zelensky tiba di Jeddah pada Senin (10/3/2025) dan bertemu Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), penguasa de facto Arab Saudi.

    Delegasi Ukraina dan AS dijadwalkan menggelar perundingan damai pada Selasa (11/3/2025).

    Saat berita ini ditulis, pembicaraan damai baru saja dimulai.

    Pembicaraan ini mempertemukan delegasi Ukraina yang mencakup Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha, Kepala Staf Zelensky Andriy Yermak, dan Menteri Pertahanan Rustem Umerov.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga hadir di Jeddah.

    Selain bertemu mitra dari Ukraina, Departemen Luar Negeri AS menyatakan, Rubio juga dijadwalkan bertemu putra mahkota Saudi.

    Dalam pernyataannya sebelum kunjungan tersebut, Zelensky menegaskan, upaya diplomatik akan menjadi fokus utama, dengan mengatakan bahwa timnya terus berkomunikasi dengan pemerintahan Trump di berbagai tingkatan.

    “Topiknya jelas: perdamaian sesegera mungkin dan keamanan yang semaksimal mungkin,” ujar Zelensky.

    “Ukraina berkomitmen penuh pada pendekatan yang konstruktif.”

    Menurut analisis dari RFE/RL, pernyataan ini menunjukkan upaya mendamaikan setelah pertemuan di Ruang Oval, yang sebelumnya menempatkan diplomasi Ukraina dalam posisi sulit.

    Setelah pertemuan tersebut, pemerintahan Trump sempat menghukum Ukraina dengan menghentikan aliran informasi intelijen yang penting serta menangguhkan sementara bantuan militer AS.

    Namun, Trump kemudian menunjukkan sikap lebih optimistis terhadap prospek perundingan damai.

    “Saya pikir pada akhirnya, meskipun mungkin tidak dalam waktu dekat, kita akan melihat hasil yang cukup baik dari Arab Saudi minggu ini,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One.

    Hubungan Dekat Arab Saudi dengan Trump

    Peran Arab Saudi dalam perundingan perdamaian mulai tampak sejak Februari, ketika pejabat diplomatik AS dan Rusia mengadakan putaran pertama perundingan untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Hasil dari perundingan itu adalah komitmen untuk sedikit melonggarkan hubungan antara Washington dan Moskow, termasuk kesepakatan awal untuk mulai memulihkan hubungan diplomatik.

    Namun, Ukraina tidak diundang dalam perundingan tersebut, menimbulkan kekhawatiran di Kyiv dan ibu kota Eropa bahwa AS dan Rusia mungkin merundingkan kesepakatan tanpa melibatkan Ukraina.

    Perdebatan sengit di Ruang Oval menunjukkan bahwa bernegosiasi dengan Trump bukan hanya persoalan diplomasi formal, tetapi juga bersifat sangat pribadi.

    Putra mahkota Saudi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Trump.

    Salah satu contohnya adalah MBS menjadi pemimpin asing pertama yang dihubungi Trump setelah dilantik pada Januari lalu.

    Dalam komunikasi tersebut, MBS menyampaikan rencananya untuk menginvestasikan 600 miliar dolar AS di Amerika Serikat dalam empat tahun ke depan.

    Selain itu, Trump juga telah mengumumkan rencana kunjungannya ke Arab Saudi dalam beberapa minggu mendatang.

    Di sisi lain, MBS juga memiliki hubungan erat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Selama beberapa tahun terakhir, Rusia dan Arab Saudi telah menjalin kemitraan strategis, khususnya dalam kesepakatan produksi minyak OPEC+.

    MBS bahkan pernah menjadi tamu kehormatan Putin, terutama saat diterima dalam pembukaan Piala Dunia 2018.

    Dengan latar belakang ini, peran Arab Saudi dalam perundingan damai Ukraina dapat dipahami sebagai langkah strategis yang cermat dari MBS.

    Sebagai negara dengan pengaruh diplomatik yang besar, Arab Saudi dapat menyediakan forum negosiasi yang lebih tertutup dari sorotan media internasional.

    Pada akhirnya, keterlibatan Arab Saudi dalam perundingan ini dapat semakin memperkuat posisi MBS sebagai salah satu pialang kekuasaan utama di dunia internasional.

    Meski resolusi akhir dari konflik Ukraina-Rusia masih belum terlihat, pertemuan ini menegaskan betapa pentingnya peran Arab Saudi dalam dinamika geopolitik global.

    Ukraina Siap Melakukan Segalanya Demi Perdamaian

    Mengutip The Telegraph, Ukraina siap melakukan apa pun demi perdamaian, ujar negosiator utama utusan Volodymyr Zelensky menjelang perundingan dengan AS di Arab Saudi.

    “Tidak ada yang lebih menginginkan perdamaian selain rakyat Ukraina,” kata Andriy Yermak, Kepala Staf Volodymyr Zelensky, kepada wartawan.

    “Ukraina siap untuk mencapai tujuan ini, karena itulah yang paling diinginkan rakyat Ukraina setelah lebih dari tiga tahun menghadapi invasi besar-besaran Rusia.”

    Serangan Drone Besar-Besaran di Rusia

    Sementara itu, beberapa jam sebelum perundingan damai ini, Ukraina melancarkan serangan pesawat nirawak terbesarnya terhadap Rusia pada Selasa (11/3/2025) dini hari.

    Sekitar 337 pesawat nirawak diluncurkan oleh Ukraina ke berbagai wilayah di Rusia, termasuk hampir 100 ke Moskow.

    Serangan tersebut, menewaskan sedikitnya dua pekerja dan melukai 18 orang lainnya di sebuah gudang daging di ibu kota, menurut pejabat setempat.

    Serangan berskala besar ini juga menyebabkan penutupan sementara empat bandara utama di Moskow.

    Ukraina tidak secara langsung mengonfirmasi serangan itu, meskipun Rusia mengeklaim bahwa serangan ini menunjukkan Ukraina mulai terdesak di medan perang.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap di Bandara

    Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap di Bandara

    Dunia Hari Ini merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir dalam edisi Selasa, 11 Maret 2025.

    Laporan utama kami hadirkan dari Filipina.

    Mantan presiden Filipina ditangkap

    Mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap di Bandara Internasional Manila atas perintah International Criminal Court (ICC), kata pemerintah Filipina.

    Duterte ditangkap setelah mendarat dari Hong Kong dan polisi menahannya atas perintah ICC, kata kantor Presiden Ferdinand Marcos dalam sebuah pernyataan.

    Pengadilan sedang menyelidiki sejumlah pembunuhan yang terjadi di bawah kepemimpinan Duterte saat ia menindak keras perdagangan narkoba ilegal.

    Tidak jelas ke mana Duterte dibawa oleh polisi, sementara pemerintah Filipina mengatakan Duterte, yang berusia 79 tahun, dalam keadaan sehat dan sudah diperiksa oleh dokter pemerintah.

    “Dia sekarang dalam tahanan pihak berwenang,” demikian pernyataan pemerintah Filipina.

    Paus tidak dalam kondisi kesehatan mengancam

    Paus Fransiskus tidak lagi dalam kondisi kesehatan berbahaya yang mengancam akibat pneumonia, demikian pernyataan resmi Vatikan.

    Tapi tim medisnya tetap memutuskan agar Paus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari lagi.

    Vatikan mengatakan para dokter telah mencabut prognosis “hati-hati” mereka sebelumnya, yang berarti Paus tidak lagi dalam bahaya besar akibat infeksi pernapasan awal yang dideritanya pada tanggal 14 Februari.

    “Namun, mengingat kompleksitas gambaran klinis dan gambaran infeksi penting yang muncul saat masuk, terapi obat medis di rumah sakit perlu dilanjutkan selama beberapa hari ke depan,” bunyi pernyataan Vatikan.

    Rumah Ridwan Kamil digeledah KPK

    Rumah Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin.

    Kepada Tempo, Ridwan mengonfirmasi penggeledahan tersebut dan bersikap kooperatif.

    “Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya membantu tim KPK secara profesional,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan untuk mengusut dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB).

    Pihak KPK mengatakan sudah ada lima tersangka dalam kasus tersebut.

    Zelenskyy tiba di Saudi menjelang perundingan damai

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dijadwalkan bertemu dengan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman, meski dijadwalkan hanya sebentar.

    KTT di Jeddah ini diadakan hanya seminggu setelah debat sengit di Ruang Oval antara Presiden Zelenskyy dan Presiden AS Donald Trump, yang menjadi bukti memburuknya hubungan antara Kyiv dan Washington DC.

    Presiden Zelenskyy menyebut pertemuan dengan Presiden Trump sebagai peristiwa yang “sangat disesalkan”, dan Amerika Serikat akan menghentikan pengiriman senjata dan dukungan intelijen untuk pasukan Ukraina.

    Arab Saudi berupaya memposisikan dirinya sebagai perantara perdamaian antara Ukraina dan Rusia, dengan menggelar pertemuan dengan Rusia sebelumnya.

    Polisi tewas di penjara

    Seorang mantan polisi Thailand yang menjalani hukuman penjara seumur hidup karena pembunuhan ditemukan tewas di selnya.

    Pria bernama Thitisan Utthanaphon dinyatakan bersalah atas pembunuhan pada tahun 2022 karena menyiksa seorang tersangka hingga tewas selama interogasi yang brutal.

    Departemen Pemasyarakatan Thailand menyebut Thitisan ditemukan tidak sadarkan diri di selnya di penjara Bangkok akhir pekan lalu.

    Pria berusia 44 tahun itu ditemukan duduk di pintu selnya dengan “jari-jari memar dan tidak ada denyut nadi.”

    Rekaman CCTV menunjukkan tidak ada seorang pun yang memasuki sel, tetapi otopsi sedang dilakukan untuk menentukan penyebab kematiannya.

  • Negosiator AS-Ukraina Kembali Berunding, Kali Ini di Arab Saudi

    Negosiator AS-Ukraina Kembali Berunding, Kali Ini di Arab Saudi

    Jakarta –

    Para pejabat tinggi Ukraina dan AS mulai berunding di Jeddah, Arab Saudi pada hari Selasa (11/3) dalam upaya untuk menghentikan perang Rusia terhadap Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tidak akan hadir dalam negosiasi, meskipun ia berada di negara Teluk tersebut pada hari Senin (10/3) untuk bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

    Sebagai gantinya, Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha, Menteri Pertahanan Rustem Umerov, kepala kantor kepresidenan Andrii Yermak dan wakilnya Pavlo Pallisa akan mewakili Ukraina, kata Zelensky. Dari pihak AS, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dan utusan khusus Steve Witkoff, yang baru-baru ini menangani negosiasi Gaza-Israel, diharapkan hadir.

    Ukraina baru-baru ini mendukung inisiatif Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengusulkan gencatan senjata sebagian, atas serangan udara dan serangan dari laut, yang ditolak Rusia minggu lalu. Kiev juga menginginkan pertukaran semua tahanan dengan Rusia sebagai langkah pertama. Di sisi lain, Washington menginginkan gencatan senjata yang cepat dan menyeluruh yang diikuti oleh pemilihan umum di Kiev.

    Ukraina telah mempertahankan diri terhadap invasi Rusia berskala penuh selama lebih dari tiga tahun dengan dukungan Barat. Menyusul pertemuan yang penuh pertikaian di Ruang Oval pada tanggal 28 Februari, di mana Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance mengecam Zelensky dan menyebutnya tidak tahu berterima kasih, Washington sudah menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina dan akses ke informasi intelijen utama.

    Zelensky usulkan pertukaran tahanan

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengusulkan pembebasan tahanan dan pengembalian anak-anak Ukraina ke tanah air mereka.

    “Hal ini dapat menjadi langkah kunci dalam membangun kepercayaan dalam upaya diplomatik,” tulis Zelensky di platform X setelah pertemuan dengan putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman. “Bagian penting dari diskusi didedikasikan untuk format jaminan keamanan,” imbuh Zelensky.

    Pemerintah Ukraina menuduh Rusia telah menculik ribuan anak sejak Moskow sejak memulai perang habis-habisan melawan Ukraina pada Februari 2022.

    Rusia laporkan serangan 337 pesawat nirawak oleh Ukraina

    Rusia mengatakan Ukraina melakukan serangan besar-besaran dengan pesawat nirawak alias drone di sejumlah lokasi, termasuk ke ibukota Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan telah menembak jatuh 337 pesawat nirawak. Rusia menyalahkan Ukraina atas serangan tersebut, yang belum dikomentari oleh Kyiv.

    Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan ini adalah serangan pesawat nirawak Ukraina terbesar ke ibu kota Rusia hingga saat ini.

    Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan 91 pesawat nirawak ditembak jatuh di Moskow dan 126 lainnya ditembak jatuh di wilayah Kursk, tempat pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah Rusia.

    Pesawat nirawak juga dilaporkan terbang di wilayah Bryansk, Belgorod, Ryazan, Kaluga, Lipetsk, Orel, Voronezh, dan Nizhny Novgorod. Laporan tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen.

    hp/as (reuters, afp, dpa)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu