Xcloud.id

kab/kota: Jeddah

  • PMI ke Arab Saudi, Gaji Minimum Rp 6,9 Juta hingga Umrah Gratis

    PMI ke Arab Saudi, Gaji Minimum Rp 6,9 Juta hingga Umrah Gratis

    Tangerang, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia akan kembali menjalin kerja sama bilateral dengan Arab Saudi terkait penempatan tenaga kerja Indonesia (PMI). Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dijadwalkan berlangsung pada 20 Maret 2025 di Jeddah.

    Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, seusai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

    Abdul Kadir Karding melaporkan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi yang berlaku sejak 2015 berdampak pada meningkatnya pekerja ilegal yang berangkat tanpa perlindungan hukum.

    “Setiap tahun, lebih dari 25.000 pekerja Indonesia berangkat ke Arab Saudi secara ilegal. Oleh karena itu, Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk membuka kembali kerja sama ini,” ujarnya di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (15/3/2025).

    Presiden Prabowo Subianto pun menyambut baik rencana ini dan meminta agar skema pelatihan dan penempatan pekerja segera disiapkan.

    Arab Saudi saat ini membuka 600.000 lowongan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, terdiri dari 400.000 pekerja domestik (asisten rumah tangga, perawat lansia, sopir pribadi), 200.000 pekerja formal di sektor perhotelan, konstruksi, dan kesehatan.

    “Presiden sangat setuju, karena peluangnya sangat besar. Devisa dari remitansi PMI diperkirakan mencapai Rp 31 triliun,” ungkap Abdul Kadir.

    Di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), Arab Saudi telah melakukan reformasi sistem perlindungan tenaga kerja. Beberapa perbaikan yang akan diterapkan, meliputi gaji minimum 1.500 riyal Arab Saudi (sekitar Rp 6,3 juta), perlindungan kesehatan, jiwa, dan ketenagakerjaan, serta integrasi data tenaga kerja untuk memantau pekerja ilegal.

    Abdul Kadir Karding juga menyebutkan skema kerja sama ini akan mengadopsi sistem di Hong Kong dan Taiwan, di mana perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) akan bekerja sama dengan agensi di Arab Saudi.

    Sebagai insentif tambahan, setiap pekerja yang menyelesaikan kontrak dua tahun akan mendapatkan bonus umrah dari pemerintah Arab Saudi.

    “Yang menarik, setiap selesai kontrak dua tahun, pekerja Indonesia akan mendapat bonus umrah gratis sekali,” ujar Abdul Kadir.

    Jika MoU dapat ditandatangani sesuai rencana, maka pengiriman tenaga kerja diperkirakan bisa dimulai paling lambat Juni 2025.

    Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, diharapkan pembukaan kembali pengiriman PMI ke Arab Saudi dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui remitansi.

  • 193 WNI yang Dideportasi dari Arab Saudi Tiba di Tanah Air

    193 WNI yang Dideportasi dari Arab Saudi Tiba di Tanah Air

    Tangerang, Beritasatu.com – Sebanyak 193 warga negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari Arab Saudi tiba di Tanah Air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (15/3/2025) dini hari WIB. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding.

    “Ini adalah gelombang kedua yang tiba hari ini. Sebelumnya, sebanyak 545 WNI telah dipulangkan sekitar seminggu yang lalu. Masih ada sekitar 468 orang yang menunggu pemulangan, dari total 1.206 pekerja migran Indonesia yang dipulangkan khusus dari Jeddah,” ujar Karding di Bandara Soekarno-Hatta.

    Karding mengungkapkan mayoritas WNI yang dideportasi dari Arab Saudi merupakan pekerja migran non-prosedural. Pasalnya, Indonesia telah memberlakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi sejak 2015.

    “Kebijakan moratorium sudah berlaku sejak 10 tahun lalu, yang berarti tidak ada kerja sama penempatan tenaga kerja dengan Arab Saudi. Dengan demikian, siapa pun yang berangkat sejak 2015 pasti melalui jalur tidak resmi,” jelas Karding.

    Ia menambahkan sebagian besar pekerja migran non-prosedural menggunakan visa ziarah, visa umrah, atau visa turis untuk masuk ke Arab Saudi dan kemudian bekerja secara ilegal.

    Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, Karding memastikan 193 WNI yang baru tiba akan mendapatkan tempat penampungan sementara sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

    “Bagi yang tidak dijemput keluarga, mereka akan ditampung di fasilitas dekat bandara. Selanjutnya, pemerintah akan mengatur kepulangan mereka ke kampung halaman, baik melalui pendampingan langsung maupun fasilitas transportasi yang disediakan,” ungkapnya.

    Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kesehatan para WNI yang dideportasi dari Arab saudi, serta apakah mereka mendapatkan perlakuan tidak layak selama bekerja di sana.

  • Putin: Pasukan Ukraina di Kursk Sebaiknya Serahkan Diri, Rusia Jamin Mereka Hidup – Halaman all

    Putin: Pasukan Ukraina di Kursk Sebaiknya Serahkan Diri, Rusia Jamin Mereka Hidup – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pasukan Ukraina yang terkepung di Kursk, perbatasan Rusia barat, untuk menyerahkan diri.

    Putin mengatakan Rusia akan menjamin mereka tetap hidup dan dalam keadaan baik jika mau menyerahkan diri.

    Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui pasukan mereka berada di bawah tekanan yang meningkat setelah Rusia melancarkan operasi khusus di Kursk.

    Rusia telah melancarkan serangan balasan sejak minggu lalu dan berhasil merebut kembali Kursk, wilayah perbatasan Rusia barat dan Ukraina timur.

    “Kami bersimpati dengan seruan Presiden (Donald) Trump,” kata Putin dalam pidato yang disiarkan televisi, Jumat (14/3/2025).

    “Jika mereka meletakkan senjata dan menyerah, pasukan Ukraina di wilayah Kursk akan dijamin kehidupan dan perlakuan yang layak sesuai dengan norma hukum internasional dan hukum Federasi Rusia,” lanjutnya memperingatkan pasukan Ukraina di Kursk.

    Ia juga meminta para pemimpin Ukraina untuk memerintahkan pasukan mereka agar menyerah.

    Putin menekankan tentara Ukraina melakukan banyak kejahatan terhadap warga sipil di wilayah Kursk.

    Namun, ia menanggapi permintaan Donald Trump untuk melindungi pasukan Ukraina yang terkepung di Kursk.

    “Pada saat yang sama, kami menanggapi seruan Presiden Trump mengenai tentara-tentara ini karena alasan kemanusiaan,” katanya, seperti diberitakan The Moscow Times.

    Sebelumnya, Putin mengunjungi komando Rusia di Kursk pada hari Rabu (12/3/2025) dan menyatakan kemajuan pasukan Rusia hingga dapat memukul mundur pasukan Ukraina.

    Beberapa menit kemudian setelah pengumuman tersebut, Panglima Tertinggi Angkatan Darat Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrski, mengisyaratkan pasukannya ditarik mundur untuk meminimalkan kerugian.

    “Dalam situasi yang paling sulit, prioritas saya adalah menyelamatkan nyawa tentara Ukraina. Untuk tujuan ini, unit-unit pasukan pertahanan, jika perlu, akan bermanuver ke posisi yang lebih menguntungkan,” tulis Syrski, Rabu.

    Sebelumnya, Ukraina menduduki sebagian wilayah Kursk setelah melancarkan serangan kejutan pada Agustus tahun 2024.

    Zelensky: Putin Merusak Diplomasi

    Sebelumnya, Putin menyampaikan pendapatnya mengenai usulan gencatan senjata selama 30 hari yang disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) untuk Rusia dan Ukraina.

    Putin memberikan banyak pertanyaan penting terkait pelaksaan teknis usulan tersebut dan khawatir bahwa durasi tersebut digunakan untuk memobilisasi pasukan atau mengirim pasokan senjata kepada pasukan Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Putin merusak diplomasi setelah Rusia menyatakan keberatannya.

    “Putin tidak bisa keluar dari perang ini karena dia tidak punya apa-apa lagi, jadi dia melakukan segala yang bisa dia lakukan untuk melemahkan diplomasi dengan menetapkan persyaratan yang sangat sulit dan tidak dapat diterima sejak awal, bahkan sebelum gencatan senjata,” kata Zelensky di akun media sosial X, Jumat.

    Pada hari yang sama, utusan AS Steve Witkoff berada di Moskow untuk menyampaikan usulan AS kepada Rusia, setelah perwakilan AS bertemu perwakilan Ukraina di Jeddah Arab Saudi pada 11 Maret lalu.

    Menanggapi kabar itu, Zelensky memperingatkan bahwa Putin berusaha menyeret semua orang ke dalam diskusi tanpa akhir.

    “Saya sangat mendesak semua pihak yang dapat memengaruhi Rusia, terutama Amerika Serikat, untuk mengambil tindakan tegas,” kata Zelensky, seperti diberitakan Al Araby.

    “Putin tidak akan mengakhiri perang ini sendirian. Namun, kekuatan Amerika cukup untuk mencapainya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan tekadnya untuk menengahi perundingan perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

    Trump juga meminta Zelensky untuk menandatangani perjanjian mineral sebagai imbalan Ukraina atas bantuan yang diberikan AS selama perang melawan Rusia.

    Perjanjian tersebut akan memungkinkan perusahaan-perusahaan AS untuk mendapat akses terhadap mineral penting di Ukraina termasuk logam tanah jarang.

    Perwakilan Donald Trump terlebih dahulu bertemu dengan perwakilan Rusia di Riyadh, Arab Saudi pada 18 Februari lalu setelah Trump menelepon Putin beberapa hari sebelumnya.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Mengapa Pemerintah Mau Cabut Moratorium Pengiriman TKI ke Arab Saudi?

    Mengapa Pemerintah Mau Cabut Moratorium Pengiriman TKI ke Arab Saudi?

    Mengapa Pemerintah Mau Cabut Moratorium Pengiriman TKI ke Arab Saudi?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mencabut
    moratorium
    pengiriman
    pekerja migran Indonesia
    (PMI) ke
    Arab Saudi
    .
    Menteri
    Perlindungan Pekerja Migran
    Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, melaporkan rencana tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Dalam kunjungan Karding ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (14/3/2025), salah satu yang dibahas adalah untuk membuka kembali pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.
    Karding mengungkapkan, salah satu fokus dalam pertemuannya adalah mengenai
    desk
    perlindungan pekerja migran
    yang telah dibentuk.
    “Kedua, tentang rencana kami untuk membuka kerja sama dengan Arab Saudi yang selama ini kita ketahui bersama bahwa sedang ada proses moratorium,” kata Karding di Kompleks Istana.
    Setelah melaporkan rencananya kepada Presiden Prabowo, Karding menyatakan bahwa Presiden memberikan persetujuannya.
    Bahkan, Prabowo meminta agar Karding menyiapkan skema pelatihan dan penempatan bagi para pekerja yang akan dikirim ke Arab Saudi.
    “Kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah setuju, dan meminta kepada kami untuk menyiapkan skema pelatihannya serta penempatannya,” ujar Karding.
    Indonesia telah memberlakukan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi sejak tahun 2015.
    Kebijakan tersebut diambil karena perlindungan bagi pekerja migran di Arab Saudi dinilai masih minim.
    “Kenapa kami melakukan moratorium? Karena perlindungannya sangat minim,” tegas Karding.
    Namun, saat ini Indonesia mempertimbangkan untuk mencabut moratorium tersebut, seiring dengan perbaikan perlindungan pekerja migran di Arab Saudi.
    Karding menambahkan, Arab Saudi kini berencana untuk menjamin gaji minimum, serta memberikan asuransi kesehatan dan jiwa kepada pekerja migran.
    “Misalnya, mereka menjamin gaji minimal di angka 1.500 real, dan menyediakan perlindungan seperti asuransi kesehatan, jiwa, dan ketenagakerjaan. Kami akan melakukan integrasi data agar yang unprocedural bisa terkontrol,” jelasnya.
    Ia menambahkan bahwa data yang tidak sesuai prosedur nantinya akan tetap tercatat dan dikontrol bersama.
    Selain itu, ia menjelaskan, data tersebut akan diintegrasikan dengan sistem yang mereka miliki agar pengelolaan ke depannya menjadi lebih baik.
    Alasan lainnya, selama moratorium berlaku tetap ada pekerja migran dari Indonesia yang bekerja di Arab Saudi secara ilegal.
    Karding mencatat, setiap tahunnya sekitar 25.000 orang PMI berangkat ke Arab Saudi tanpa prosedur yang benar.
    “Sampai sekarang memang sejak dimoratorium, sampai sekarang itu ada satu hal yang merisaukan kita karena ada 25.000 minimal setiap tahun orang kita secara ilegal atau yang prosedur berangkat ke Arab Saudi,” ungkap dia.
    Dengan adanya pencabutan moratorium, Karding berharap Indonesia dapat meningkatkan pendapatan devisa dari pengiriman PMI. Ia memperkirakan ada potensi devisa mencapai Rp 31 triliun.
    “Devisa remitensi yang akan masuk kemungkinan kalau kami bisa menempatkan 600.000 lebih,” ungkapnya.
    Lebih lanjut, Karding menyampaikan, pihak otoritas di Arab Saudi telah menjanjikan penerimaan 600.000 pekerja migran dari Indonesia setelah moratorium dicabut.
    Dari jumlah tersebut, sekitar 400.000 akan ditempatkan sebagai pekerja domestik, dan 200.000 di sektor formal.
    “Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000
    job order
    untuk pekerja dari Indonesia,” kata Karding.
    Karding menjelaskan, pembicaraan mengenai pencabutan moratorium ini telah dilakukan antara kedua negara.
    Indonesia dan Arab Saudi segera akan menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk resmi mengatur pengiriman pekerja migran.
    “MoU ini akan ditandatangani di Jeddah dalam waktu dekat. Kami harap moratorium bisa dicabut di bulan Maret, dan jika semua berjalan lancar, pemberangkatan pertama bisa dilakukan pada bulan Juni 2025,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo setujui moratorium penempatan pekerja ke Arab Saudi dicabut

    Prabowo setujui moratorium penempatan pekerja ke Arab Saudi dicabut

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo setujui moratorium penempatan pekerja ke Arab Saudi dicabut
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui moratorium kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi segera dicabut mengingat adanya potensi devisa yang masuk ke Indonesia mencapai Rp31 triliun.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding usai menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, guna membahas dibukanya kembali kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.

    “Pesannya supaya segera dicabut saja karena peluangnya sangat besar. Devisa yang kemungkinan masuk dari situ Rp31 triliun,” kata Karding saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Karding menjelaskan bahwa potensi devisa remitansi yang masuk mencapai Rp31 triliun dari penempatan sekitar 600 ribu orang pekerja migran ke Arab Saudi.

    Pengiriman pekerja ke Arab Saudi itu terdiri atas 400 ribu orang pekerja domestik lingkungan rumah tangga dan 200 ribu hingga 250 ribu orang dari pekerja formal.

    Pengiriman pekerja migran Indonesia itu akan disahkan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam waktu dekat di Jeddah, Arab Saudi.

    Kemudian untuk pemberangkatan tahap awal pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi dilakukan mulai pada Juni mendatang dengan kuota yang nantinya disesuaikan dari pemerintah Indonesia.

    Presiden Prabowo Subianto, usai mendapatkan laporan ini, pun meminta untuk segera disiapkan skema pelatihan untuk pekerja.

    “Beliau alhamdulillah setuju dan meminta kepada kami untuk menyiapkan skema pelatihannya sekaligus penempatannya nanti. Kami akan sampaikan lagi laporan kepada beliau rencana-rencana yang sudah kami susun,” kata Karding.

    Moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi telah dilakukan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 sampai sekarang. Kebijakan itu dilakukan karena adanya penyelundupan sedikitnya 25 ribu orang pekerja setiap tahun yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal atau nonprosedural.

    Sumber : Antara

  • Utusan Khusus Trump Temui Putin, Rusia Sampaikan ‘Sinyal Tambahan’ soal Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    Utusan Khusus Trump Temui Putin, Rusia Sampaikan ‘Sinyal Tambahan’ soal Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan pada hari Jumat (14/3/2025) bahwa Presiden Vladimir Putin telah mengirim sinyal “tambahan” kepada mitranya Donald Trump.

    “Rusia telah mengirimkan ‘sinyal tambahan’ kepada Presiden AS Donald Trump mengenai usulan gencatan senjata melalui utusan khusus Steve Witkoff,” kata Peskov, dikutip dari Kyiv Independent.

    Putin menyampaikan ‘sinyal tambahan’ ini kepada Trump melalui utusan AS Steve Witkoff saat bertemu dengannya pada Kamis (13/3/2025), malam.

    Peskov mengatakan bahwa Witkoff menemui Putin di Moskow pada larut malam.

    Kunjungan Witkoff ke Moskow adalah untuk menyampaikan rincian rencana gabungan AS-Ukraina terkait gencatan senjata selama 30 hari di Ukraina.

    Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, keduanya juga membahas tanggal-tanggal potensial untuk panggilan telepon antara Trump dan Putin.

    Kedatangan Witkoff ke Moskow tepat merupakan salah satu upaya AS untuk mendapatkan persetujuan Rusia soal gencatan senjata di Ukraina.

    Hal ini menyusul kesepakatan antara AS-Ukraina untuk gencatan senjata di Ukraina selama 30 hari.

    Keduanya menyepakati hal tersebut saat dalam pembicaraan di Jeddah pada 11 Maret 2025.

    Dari pembicaraan tersebut, Ukraina menyetujui usulan gencatan senjata sementara selama 30 hari.

    Hal tersebut diungkapkan oleh kedua pihak melalui pernyataan bersama.

    Trump juga berharap Rusia menyetujui kesepakatan ini.

    Setelah AS-Ukraina sepakat menyetujui gencatan senjata 30 hari, Rusia kemudian membuat pernyataan.

    Putin mengatakan bahwa Rusia siap menerima gencatan senjata.

    “Idenya benar dan kami mendukungnya, tetapi ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas,” katanya, dikutip dari BBC.

    Namun Rusia memberikan sejumlah persaratan.

    Di antaranya, menghentikan mobilisasi, pelatihan militer, dan pengiriman bantuan asing selama gencatan senjata.

    Pernyataan Putin mendapat sambutan positif dari Trump.

    Menurut Trump, pernyataan Putin sangat menjanjikan.

    Akan tetapi, Trump menjelaskan bahwa pernyataan tersebut ‘belum lengkap’.

    “Dia mengeluarkan pernyataan yang sangat menjanjikan tetapi belum lengkap,” kata Trump, yang sedang bertemu dengan kepala NATO Mark Rutte di Gedung Putih, dikutip dari Al-Arabiya.

    Trump menggarisbawahi bahwa kesepakatan gencatan senjata ini harus harus segera terealisasikan.

    “Saya ingin sekali bertemu atau berbicara dengannya. Namun, kita harus segera menyelesaikannya (kesepakatan gencatan senjata),” jelasnya.

    Menurut Trump, apabila Rusia tidak menyetujui kesepatan ini, maka banyak akan kecewa dengan keputusannya.

    “Banyak rincian kesepakatan akhir yang sebenarnya telah dibahas. Sekarang kita akan melihat apakah Rusia ada di sana dan, jika tidak, ini akan menjadi momen yang sangat mengecewakan bagi dunia,” katanya.

    Sementara presiden Volodymyr Zelensky menolak tanggapan Putin.

    Zelenksy menyebut Putin sangat manipulatif.

    “Kini kita semua telah mendengar kata-kata yang sangat mudah ditebak dan sangat manipulatif dari Putin dalam menanggapi gagasan bungkam di garis depan, Dia pada kenyataannya, tengah bersiap untuk menolaknya mulai sekarang,” kata Zelensky.

    Zelensky menuduh Putin tidak menginginkan perang berakhir.

    “Putin takut untuk mengatakan secara langsung kepada Presiden Trump bahwa ia ingin melanjutkan perang ini,” tuding Zelensky, dikutip dari The Guardian.

    Setelah pernyataan Putin dan tanggapan Zelensky, terlihat ketidaksamaan tujuan dari kesepakatan ini.

    Keduanya sama-sama mempertahankan prinsip dan tujuan mereka masing-masing dalam gencatan senjata di Ukraina.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump, Vladimir Putin dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • Putra Mahkota Arab Saudi Telepon Putin, Dorong Solusi Damai Perang Rusia-Ukraina – Halaman all

    Putra Mahkota Arab Saudi Telepon Putin, Dorong Solusi Damai Perang Rusia-Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (13/3/2025).

    Dalam panggilan telepon tersebut, keduanya tampak membicarakan berbagai hal.

    Mulai dari kerja sama kedua negara hingga solusi perdamaian konflik Rusia-Ukraina.

    MBS menekankan akan selalu mendukung apa pun itu dengan tujuan mengakhiri perang di Ukraina.

    “Komitmen Arab Saudi untuk memfasilitasi dialog dan mendukung semua inisiatif yang bertujuan mencapai resolusi politik,” terang kementerian luar negeri yang mengutip pernyataan MBS, dikutip dari NDTV.

    Pembicaraan ini menyusul pertemuan pejabat Ukraina dan AS pada hari Selasa (11/3/2025) di Jeddah.

    Kedua negara tersebut membahas usulan gencatan senjata Ukraina-Rusia.

    Dari pembicaraan tersebut, Ukraina menyetujui usulan gencatan senjata sementara selama 30 hari.

    Hal tersebut diungkapkan oleh kedua pihak melalui pernyataan bersama.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan kepada wartawan bahwa kesepakatan itu dicapai setelah negosiasi berjam-jam antara pejabat Amerika dan Ukraina di Jeddah, Arab Saudi.

    “Hari ini, kami mengajukan tawaran yang diterima Ukraina, yaitu untuk melakukan gencatan senjata dan negosiasi segera guna mengakhiri konflik ini dengan cara yang bertahan lama dan berkelanjutan serta memperhitungkan kepentingan, keamanan, dan kemampuan mereka untuk maju sebagai sebuah negara,” kata pejabat tinggi urusan luar negeri Donald Trump, dikutip dari Yahoo News.

    Rubio berharap Rusia juga sepakat terkait gencatan senjata ini.

    “Dan mudah-mudahan kami akan menyampaikan tawaran ini kepada Rusia, dan kami berharap mereka akan mengatakan ya, bahwa mereka akan mengatakan ya untuk perdamaian,” tambah Rubio. 

    Tak hanya Rubio, Zelensky juga mengonfirmasi kesepakatan tersebut melalui X.

    Menurut Zelensky, saat ini adalah tugas AS untuk meyakinkan Rusia.

    “Kini, giliran Amerika Serikat untuk meyakinkan Rusia agar melakukan hal yang sama,” kata Zelensky dalam pernyataan terpisah tentang X.

    “Jika Rusia setuju, gencatan senjata akan segera berlaku,” tambahnya.

    Dalam pernyataan terpisah, Zelensky mengatakan cakupan apa saja dalam kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    “Usulan gencatan senjata akan membentuk gencatan senjata penuh selama 30 hari, tidak hanya terkait rudal, drone, dan bom, tidak hanya di Laut Hitam, tetapi juga di sepanjang garis depan,” jelas Zelensky.

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa keputusan ada di tangan Rusia.

    “Bola ada di tangan Rusia,” kata Trump pada hari Selasa (11/3/2025), dikutip dari LBC.

    Respons Putin atas Usulan Gencatan Senjata di Ukraina

    Presiden Rusia menanggapi rencana gencatan senjata selama 30 hari, yang disetujui Ukraina awal minggu ini setelah pembicaraan dengan AS.

    Putin mengatakan ia setuju dengan ide yang diajukan terkait gencatan senjata di Ukraina.

    Namun tidak langsung menerima, Putin justru mengajukan beberapa syarat.

    “Idenya benar dan kami mendukungnya, tetapi ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas,” katanya, dikutip dari BBC.

    Saat ini yang dibutuhkan menurut Putin adalah membicarakan syarat-syarat tersebut dengan mitranya, Trump.

    “Saya pikir kita perlu membicarakannya dengan rekan dan mitra Amerika kita dan, mungkin, menelepon Presiden Trump dan membahasnya dengannya,” kata Putin, dikutip dari AP News.

    Menurut Putin, gencatan senjata harus menghasilkan perdamaian yang abadi.

    “Kami setuju dengan usulan untuk menghentikan pertempuran, tetapi kami berasumsi bahwa gencatan senjata akan menghasilkan perdamaian abadi dan menghilangkan akar penyebab krisis,” tegasnya.

    Putin mengatakan tampaknya AS membujuk Ukraina untuk menerima gencatan senjata dan bahwa Ukraina tertarik karena situasi medan perang, khususnya di Kursk.

    Putin kemudian mempertanyakan apa yang terjadi jika gencatan senjata diberlakukan di Ukraina.

    “Akankah semua yang ada di sana keluar tanpa perlawanan? Atau akankah pimpinan Ukraina memerintahkan mereka untuk meletakkan senjata dan menyerah?,” tanyanya.

    Atas pernyataan kedua belah pihak ini, justru menunjukkan perbedaan tujuan dan prinsip antar keduanya.

    Sehingga ini menjadi pertanyaan besar bagaimana kesepakatan gencatan senjata akan terwujud.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Putra Mahkota Arab Saudi, Vladimir Putin dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • Alasan Pemerintah Cabut Moratorium PMI ke Arab Saudi: Potensi Devisa Rp31 Triliun

    Alasan Pemerintah Cabut Moratorium PMI ke Arab Saudi: Potensi Devisa Rp31 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto merestui pencabutan moratorium kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Prabowo memerintahkan agar moratorium sejak 2015 itu segera dicabut. 

    Hal itu diungkap oleh Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini, Jumat (14/3/2025). 

    Karding menyebut Prabowo berpesan agar moratorium itu segera dicabut. Apalagi, potensi devisa yang masuk ke Indonesia cukup besar yakni sekitar Rp31 triliun. 

    “Ya pesannya [Presiden, red] supaya segera dicabut aja karena peluangnya sangat besar devisa yang kemungkinan masuk dari situ Rp31 triliun. Devisa remitensi yang akan masuk kemungkinan kalau kita bisa menempatkan 600.000 [orang] lebih,” ungkapnya. 

    Karding menyebut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi telah dilakukan sejak 2015. Dia membuka potensi kerja sama itu dijalin kembali tidak hanya dengan Arab Saudi, namun juga negara seperti Uni Emirat Arab. 

    “Ya kita lihat karena mereka juga biasanya ikutnya Arab. Kalau Arab buka, mereka juga ikut buka nanti,” ujar mantan anggota DPR itu. 

    Adapun Karding menargetkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding antara Indonesi dan Arab Saudi bisa ditandatangani di Jeddah, Maret 2025 ini. Apabila hal itu terjadi, maka pengiriman pertama PMI ke Arab Saudi akan dimulai dalam waktu tidak lama. 

    “Kalau seandainya nanti Maret ini ada penandatangan MoU, rencana kami berdua sepakat paling lambat Juni kita sudah mulai mengirim pemberangkatan pertama,” tuturnya. 

    Karding lalu menerangkan, pada kesempatan ini Kerajaan Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000 orang PMI dipekerjakan di sana. Perinciannya, sebanyak 400.000 orang untuk pekerja domestik atau rumah tangga, serta 200.000 sampai dengan 250.000 orang untuk sektor formal. 

    Menurut Karding, Prabowo meminta Kementerian P2MI untuk segera menyiapkan skema pelatihan dan penempatan para PMI itu. 

    “Untuk skema pelatihannya nanti kami akan sampaikan lagi lapor kepada beliau rencana-rencana yang sudah kami susun,” pungkasnya. 

  • Presiden Prabowo Restui Moratorium Kirim Pekerja ke Arab Saudi Dicabut

    Presiden Prabowo Restui Moratorium Kirim Pekerja ke Arab Saudi Dicabut

    loading…

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menuturkan Presiden Prabowo Subianto menyetujui untuk membuka moratorium pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menuturkan Presiden Prabowo Subianto menyetujui untuk membuka moratorium pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi . Diketahui, kerja sama dengan Arab Saudi di bidang tenaga kerja dimoratorium atau dihentikan sejak tahun 2015 dan kondisi tersebut membuat risau.

    “Saya menghadap kepada Pak Presiden dalam rangka melaporkan rencana Kementerian P2MI untuk membuka kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi,” ujar Karding di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Adanya moratorium pengiriman PMI malah membuat banyak warga Indonesia berangkat ke Saudi secara ilegal. Dia menyebut jumlah TKI ilegal ke Arab Saudi bisa mencapai 25 ribu orang per tahunnya.

    “Karena ada 25 ribu minimal setiap tahun orang kita secara ilegal atau yang prosedur berangkat ke Arab Saudi,” ungkapnya.

    Menurut Karding, proses kerja sama bilateral sudah dijalin dengan Pemerintah Arab Saudi. Indonesia dan Arab Saudi segera menandatangani MoU di Jeddah dalam waktu dekat ini.

    “Kita akan membuka ini dan kementerian sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi, untuk mendiskusikannya kembali terkait pembukaan tersebut. Itu yang kami laporkan kepada Pak Presiden dan dalam waktu dekat MoU-nya akan ditandatangani di Jeddah,” ujarnya.

    (jon)

  • Indonesia Kirim 600.000 Tenaga Kerja Usai Moratorium ke Arab Dicabut

    Indonesia Kirim 600.000 Tenaga Kerja Usai Moratorium ke Arab Dicabut

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berencana mengirimkan sekitar 600.000 tenaga kerja migran ke Arab Saudi setelah kebijakan moratorium penempatan pekerja ke negara tersebut nanti resmi dicabut.

    Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mengungkapkan rencana tersebut seusai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (14/3/2025).

    “Kami akan membuka kembali pengiriman pekerja migran dan telah mengadakan diskusi serta negosiasi dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial Arab Saudi, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, untuk membahas lebih lanjut mengenai pembukaan ini,” ujar Karding.

    Dijelaskan lebih lanjut, dari 600.000 tenaga kerja yang akan dikirim, sebanyak 400.000 di antaranya akan bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara 200.000 lainnya akan mengisi sektor pekerjaan formal.

    Pengiriman tenaga kerja ini akan diresmikan melalui nota kesepahaman yang segera ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam waktu dekat di Jeddah.

    Tahap awal keberangkatan pekerja migran dijadwalkan mulai Juni 2025, dengan jumlah kuota yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia.

    Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembukaan kembali moratorium ini dan menginstruksikan agar skema pelatihan bagi calon pekerja segera disiapkan.

    “Beliau alhamdulillah setuju dan meminta kami untuk menyiapkan sistem pelatihan serta penempatan tenaga kerja secara matang. Kami akan kembali melaporkan kepada beliau mengenai rencana-rencana yang telah kami susun,” kata Karding.

    Moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi telah berlaku sejak 2015. Kebijakan ini sebelumnya diterapkan akibat maraknya penyelundupan tenaga kerja ilegal, dengan sedikitnya 25.000 tenaga kerja yang diberangkatkan ke Arab Saudi setiap tahun tanpa prosedur resmi.