Xcloud.id

kab/kota: Jeddah

  • Bus Rombongan Jemaah Umrah Indonesia Terbalik dan Terbakar, 6 WNI Tewas

    Bus Rombongan Jemaah Umrah Indonesia Terbalik dan Terbakar, 6 WNI Tewas

    loading…

    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha. Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Bus yang membawa jemaah umrah asal Indonesia mengalami kecelakaan di Wadi Qudeid (Madinah-Mecca Road) berjarak sekitar 150 km dari Kota Jeddah, pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 13.30 Waktu Setempat atau 17.30 WIB. Dalam peristiwa ini, enam orang warga negara Indonesia (WNI) tewas.

    “Informasi sementara, bus mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

    Judha mengungkapkan bahwa Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah telah mengirimkan tim untuk memastikan kondisi korban. “KJRI Jeddah segera mengirimkan Tim Pelindungan WNI ke lokasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat, Rumah Sakit, Tour Leader, Perwakilan Kementerian Haji, Muassasah dan Perusahaan Bus serta memastikan kondisi korban,” ungkapnya.

    Dari informasi awal, total 20 WNI menjadi korban dalam kecelakaan ini. Enam di antaranya dinyatakan meninggal dunia, sementara 14 lainnya mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Arab Saudi.

    “Total WNI jamaah umrah menjadi korban dalam kecelakaan adalah 20 orang. 6 di antaranya meninggal dunia dan sisanya luka-luka. Korban luka telah mendapatkan perawatan di RS Arab Saudi,” ungkap Judha.

    Kementerian Luar Negeri, kata Judha, saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Agensi Umroh yang memberangkatkan para jamaah guna mendapatkan data lengkap para WNI dan keluarga di Indonesia. Kemlu juga telah memberitahukan peristiwa ini kepada pihak keluarga.

    “Kementerian Luar Negeri turut menyampaikan dukacita atas wafatnya 6 jamaah umroh Indonesia dan akan terus membantu penanganan korban luka,” pungkasnya.

    (rca)

  • Puluhan Ribu Pekerja Migran Indonesia Sektor Perikanan Kerja Ilegal di 3 Negara Ini – Page 3

    Puluhan Ribu Pekerja Migran Indonesia Sektor Perikanan Kerja Ilegal di 3 Negara Ini – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan pemerintah berencana membuka kembali kerja sama bilateral terkait penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, setelah moratorium yang diberlakukan sejak 2015. Karding mengatakan Prabowo menyetujui penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dibuka kembali.

    Hal ini disampaikan Karding usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    “Hari ini saya menghadap kepada Pak Presiden dalam rangka melaporkan rencana kita, Kementerian P2MI, untuk membuka kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi. Kita ketahui bahwa sejak tahun 2015 kesepakatan kerja sama dengan Arab Saudi itu dimoratorium oleh pihak kita di Indonesia,” kata Karding usai pertemuan.

    Menurut dia, moratorium yang telah berlangsung hampir satu dekade mengakibatkan lebih dari 25 ribu pekerja Indonesia tetap berangkat ke Arab Saudi secara ilegal setiap tahunnya.

    Oleh karena itu, Kementerian P2MI berkomunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk membahas pembukaan kembali kerja sama tersebut.

    “Itu yang kami laporkan kepada Pak Presiden dan dalam waktu dekat ini MOU-nya akan ditandatangani di Jeddah,” jelasnya.

    Karding menyampaikan Prabowo menyambut baik rencana pembukaan kembali kerja sama ini. Prabowo juga meminta agar skema pelatihan serta penempatan pekerja segera disiapkan.

    “Beliau Alhamdulillah sangat setuju dan kita ketahui bahwa pada kesempatan ini memang Arab Saudi menjanjikan sekitar 600 ribu job order, 600 ribu orang untuk dikirim di sana, terdiri dari 400-an ribu domestik pekerja lingkungan rumah tangga yang 200-250 ribu mereka janjikan untuk pekerja formal,” ungkapnya.

  • Bus Jemaah Umrah Kecelakaan, 6 WNI Meninggal Dunia

    Bus Jemaah Umrah Kecelakaan, 6 WNI Meninggal Dunia

    Bus Jemaah Umrah Kecelakaan, 6 WNI Meninggal Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI)
    Kementerian Luar Negeri
    , Judha Nugraha, mengabarkan terjadi
    kecelakaan bus
    yang mengangkut jemaah umrah di
    Arab Saudi
    yang mengakibatkan 6 orang jemaah warga negara Indonesia meninggal dunia.
    Judha menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (20/3/2025) pukul 17.30 WIB di Wadi Qudied, jalan antara Mekkah dan Madinah, 150 kilometer dari Kota Jeddah.
    “Kementerian Luar Negeri turut menyampaikan duka cita atas wafatnya enam jemaah umrah Indonesia dan akan terus membantu penanganan korban luka,” kata Judha dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).
     
    Judha menyebutkan, total ada 20 orang WNI yang menjadi korban kecelakaan tersebut, termasuk 6 orang yang meninggal dunia.
    “Korban luka telah mendapatkan perawatan di RS Arab Saudi,” imbuh Judha.
    Berdasarkan informasi sementara, bus tersebut bertabrakan hingga akhirnya terbalik dan terbakar.
    “Informasi sementara, bus mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar,” kata Judha.
    Setelah mendapat informasi tersebut, Konsulat Jenderal RI Jeddah segera mengirimkan Tim Pelindungan WNI ke lokasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat, rumah sakit, tour leader, perwakilan Kementerian Haji, Muassasah, dan perusahaan bus serta memastikan kondisi korban.
    Judha mengatakan, Kementerian Luar Negeri saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan agensi umrah yang memberangkatkan para jemaah guna mendapatkan data lengkap para WNI dan keluarga di Indonesia.
    “Kemlu juga telah memberitahukan peristiwa ini kepada pihak keluarga,” kata judha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bus Jemaah Umrah Kecelakaan, 6 WNI Meninggal Dunia

    4 Bus Jemaah Umrah Kecelakaan di Arab Saudi, 6 WNI Meninggal Dunia Nasional

    Bus Jemaah Umrah Kecelakaan di Arab Saudi, 6 WNI Meninggal Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI)
    Kementerian Luar Negeri
    , Judha Nugraha, mengabarkan terjadi
    kecelakaan bus
    yang mengangkut jemaah umrah di
    Arab Saudi
    yang mengakibatkan 6 orang jemaah warga negara Indonesia meninggal dunia.
    Judha menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (20/3/2025) pukul 17.30 WIB di Wadi Qudied, jalan antara Mekkah dan Madinah, 150 kilometer dari Kota Jeddah.
    “Kementerian Luar Negeri turut menyampaikan duka cita atas wafatnya enam jemaah umrah Indonesia dan akan terus membantu penanganan korban luka,” kata Judha dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).
     
    Judha menyebutkan, total ada 20 orang WNI yang menjadi korban kecelakaan tersebut, termasuk 6 orang yang meninggal dunia.
    “Korban luka telah mendapatkan perawatan di RS Arab Saudi,” imbuh Judha.
    Berdasarkan informasi sementara, bus tersebut bertabrakan hingga akhirnya terbalik dan terbakar.
    “Informasi sementara, bus mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar,” kata Judha.
    Setelah mendapat informasi tersebut, Konsulat Jenderal RI Jeddah segera mengirimkan Tim Pelindungan WNI ke lokasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat, rumah sakit, tour leader, perwakilan Kementerian Haji, Muassasah, dan perusahaan bus serta memastikan kondisi korban.
    Judha mengatakan, Kementerian Luar Negeri saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan agensi umrah yang memberangkatkan para jemaah guna mendapatkan data lengkap para WNI dan keluarga di Indonesia.
    “Kemlu juga telah memberitahukan peristiwa ini kepada pihak keluarga,” kata judha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AS: Pembicaraan Gencatan Senjata Ukraina akan Dilanjutkan pada Hari Minggu di Jeddah – Halaman all

    AS: Pembicaraan Gencatan Senjata Ukraina akan Dilanjutkan pada Hari Minggu di Jeddah – Halaman all

    Utusan khusus Presiden AS Steve Witkoff mengatakan pembicaraan mengenai gencatan senjata Rusia-Ukraina akan dilanjutkan di Jeddah, Arab Saudi

    Tayang: Kamis, 20 Maret 2025 21:56 WIB

    YouTube The White House

    ZELENSKY DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Rabu (5/3/2025) dari YouTube The White House, memperlihatkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (kanan) dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (kiri) berbincang dalam pertemuan di Gedung Putih pada hari Jumat, 28 Februari 2025. Pada Selasa (4/3/2025), Zelensky mengirim surat kepada Trump setelah bertengkar pada hari Jumat, sebut Ukraina siap untuk perundingan damai dan menandatangani perjanjian mineral dengan AS. 

    AS: Pembicaraan Gencatan Senjata Ukraina akan Dilanjutkan pada Minggu di Jeddah

    TRIBUNNEWS.COM-Utusan khusus Presiden AS Steve Witkoff mengatakan pembicaraan mengenai gencatan senjata Rusia-Ukraina akan dilanjutkan di Jeddah, Arab Saudi

    Pembicaraan mengenai gencatan senjata dalam perang Rusia dengan Ukraina akan dilanjutkan pada hari Minggu di kota Jeddah, Arab Saudi, kata utusan khusus Presiden Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

    “Kami punya tim yang akan ke Arab Saudi, dipimpin oleh penasihat keamanan nasional kami (Mike Waltz) dan Menteri Luar Negeri kami (Marco Rubio),” kata Witkoff kepada FOX News saat wawancara pada Selasa (18/3/2025).

    Pengumuman itu muncul beberapa jam setelah panggilan telepon antara Trump dan sejawatnya dari Rusia Vladimir Putin pada Selasa, di mana mereka membahas normalisasi hubungan bilateral, prospek penyelesaian konflik Ukraina, dan situasi di Timur Tengah.

    Trump mengatakan setelah panggilan telepon tersebut bahwa mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata “segera” yang akan menghentikan sementara serangan “pada semua energi dan infrastruktur.”

    “Saya akan memuji Presiden Putin atas semua yang telah dia lakukan hari ini dalam seruannya untuk membawa negaranya mendekati kesepakatan damai final,” kata Witkoff.

     

    SUMBER: ANADOLU AJANSI

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • RI Akan Cabut Moratorium Pekerja Migran ke Saudi, Apa yang Harus Dilakukan?

    RI Akan Cabut Moratorium Pekerja Migran ke Saudi, Apa yang Harus Dilakukan?

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia berencana mencabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi pada tahun ini disertai klaim bahwa Arab Saudi membuka kuota untuk 600.000 pekerja Indonesia dengan jaminan gaji lebih dari Rp6,5 juta untuk setiap pekerja.

    Melalui pencabutan moratorium ini, pemerintah Indonesia bisa meraup Rp31 triliun dari remitensi. Namun, pegiat pekerja migran menyebut masih banyak masalah terjadi di lapangan saat uji coba dan belum ada upaya evaluasi yang melibatkan pekerja dan organisasi pekerja migran.

    Pemerintah berencana mengirimkan pekerja migran ke Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, pada tahun ini. Rencana ini akan mengakhiri moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah yang telah berlangsung sejak 2015.

    “Insya Allah dalam waktu dekat ini penandatanganan MoU akan dilakukan pada 20 Maret 2025,” kata Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding, seperti dikutip kantor berita Antara.

    “Kami sudah melakukan perundingan dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi,” kata Karding dalam konferensi pers pada Jumat (14/03) lalu setelah dia melaporkan rencana ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengeklaim Presiden Prabowo menyambut baik rencana ini.

    Jika semua berlangsung dengan lancar, kata Abdul Kadir Karding, pengiriman pekerja migran Indonesia akan dimulai pada Juni mendatang.

    Gaji pekerja meningkat dan bisa umrah, negara dapat devisa

    “Di bawah raja baru, perlindungan mereka lebih baik. Lebih maju. Mereka, misalkan, menjamin gaji di angka 1500 riyal. Ada perlindungan dalam konteks asuransi kesehatan, jiwa, dan ketenagakerjaan,” kata Karding. Jumlah 1.500 riyal setara dengan Rp6.538.500.

    “Yang menarik lagi setiap selesai kontrak dua tahun, untuk orang Indonesia dikasi bonus sekali umrah,” sambungnya.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Selama ini pekerja domestik asal Indonesia dibayar sekitar 1.200 riyal, kata Roland Kamal dari Serikat Buruh Migran Indonesia di Jeddah. “Negara lain seperti Filipina itu 1.500 riyal,”

    Apabila pemerintah memanfaatkan kuota tersebut secara penuh, yang yang masuk dari remiten (pengiriman uang dari buruh migran ke dalam negeri) juga tidak sedikit.

    “Devisa yang kemungkinan masuk dari situ Rp31 triliun,” ungkap Karding.

    Terlepas dari prospek devisa puluhan triliun rupiah, apa saja yang harus dilakukan jika pemerintah ingin mencabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Saudi?

    Apa konsekuensinya jika hal-hal yang menyebabkan timbulnya moratorium belum diatasi?

    Mengapa ada moratorium pengiriman tenaga kerja migran ke Timur Tengah pada 2015?

    Moratorium tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

    Keputusan ini keluar setelah berbagai kasus kekerasan, pelecehan, kondisi kerja, dan masalah gaji yang buruk dan tidak manusiawi mengemuka.

    Beberapa kasus hukuman mati terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi menjadi pemicu desakan publik yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tindakan moratorium.

    Pada 1999, Siti Zainab binti Duhri Rupa asal Bangkalan Madura dituduh membunuh majikannya. Pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati pada 2001 dan dia dieksekusi pada 2015.

    Pada 2012, Karni binti Medi Tarsim, asal Brebes Jawa Tengah divonis hukuman mati atas kasus pembunuhan anak majikannya. Eksekusi mati dilakukan pada 2015.

    Pada 2018, pemerintah Arab Saudi mengeksekusi hukuman mati buruh migran Indonesia, Tuti Tursilawati. Eksekusi dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada pemerintah Indonesia. Tuti didakwa membunuh majikannya, Suud Malhaq Al Utibi.

    Dari penjelasan yang diterima pihak keluarga, Tuti membunuh majikannya sebagai upaya pembelaan diri. Sebab, Tuti dilaporkan sering menerima tindakan kekerasan, termasuk ancaman pemerkosaan.

    Berdasarkan catatan Migrant Care, pemerintah Arab Saudi sudah mengeksekusi tiga buruh migran lainnya tanpa pemberitahuan ke pemerintah Indonesia.

    Yanti Irianti, buruh migran asal Cianjur, Jawa Barat, dihukum mati pada medio Januari 2018.

    Pada Maret 2018, buruh migran asal Jawa Timur bernama Muhammad Zaini Misrin dieksekusi mati di Arab Saudi. Zaini diadili karena dituduh membunuh majikannya pada 2004.

    Pada medio Juni 2011, Ruyati, buruh migran asal Sukatani, Bekasi juga dieksekusi. Dalam persidangan, Ruyati mengaku membunuh karena sering menerima perlakuan tidak menyenangkan dari majikannya.

    Apa saja yang harus dilakukan jika pemerintah ingin mencabut moratorium?

    Timbulnya kasus-kasus eksekusi mati terhadap pekerja migran Indonesia sangat terkait dengan penanganan di hulu, kata sejumlah pegiat.

    Savitri Wisnu Wardhani dari Jaringan Buruh Migran mengatakan pemerintah seharusnya sudah hadir sebelum perekrutan dilakukan.

    Dia menuding pemerintah tidak serius menerapkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

    “Implementasinya tidak dilakukan, khususnya di tingkat kabupaten dan desa. [Seharusnya disediakan] informasi, access to justice, pembiayaan, hal-hal yang menyangkut jaminan sosial, itu yang harus didahulukan. Seharusnya di hulu, di tingkat kabupaten dan desa, diperbaiki benar-benar,” cetusnya.

    UU PPMI disahkan pada 2017 untuk memberikan jaminan hak, kesempatan, dan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak di dalam dan luar negeri tanpa diskriminasi. UU ini mencakup perlindungan, sanksi, dan tata kelola terkait pekerja migran.

    Pendapat senada juga disampaikan Roland Kamal dari Serikat Buruh Migran Indonesia di Jeddah.

    “[Perbaikan harus] dari hulunya. Bagaimana calon tenaga kerja kita yang akan dikirim secara trial atau secara uji coba itu betul-betul direkrut secara prosedural,” kata Roland.

    Di hulu juga harus ada pemaparan informasi secara jelas kepada calon tenaga kerja. “Mereka dikasih pembekalan bahwa inilah gambaran di lapangan,” sambungnya.

    Proses pembekalan keterampilan juga penting untuk memastikan kualitas pekerja migran.

    Hal lainnya yang penting adalah tes psikologis untuk para pekerja migran, kata Roland.

    Bagaimana dengan sistem data pekerja migran?

    Data pekerja migran ke Arab Saudi juga perlu dibenahi sehingga perlindungan bisa diterapkan dengan tepat.

    Pada 2022, pemerintah meluncurkan aplikasi bernama Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) untuk orang-orang yang berminat untuk jadi pekerja migran.

    Sistem ini dikembangkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bertransformasi menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

    Sistem ini mengintegrasikan akses ke lowongan kerja, pendaftaran dan seleksi, hingga perlindungan untuk calon pekerja migran.

    Aktivis buruh migran berunjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, 20 Maret 2018, memprotes pelaksanaan hukuman pancung terhadap Muhammad Zaini Misrin Arsyad (53) yang bekerja di Saudi (Getty Images)

    Sistem ini, menurut Menteri Abdul Kadir Karding, akan diintegrasikan dengan layanan Musaned yang mempertemukan para pencari pekerja dengan perusahaan atau individu yang membutuhkan pekerja.

    Abdul Kadir Karding menyebut ada 25.000 pekerja migran setiap tahunnya yang masuk secara tidak prosedural ke Arab Saudi setelah moratorium diberlakukan pada 2015.

    Untuk mencegah hal itu, menurut Karding, perbaikan tata kelola secara umum integrasi data telah dilakukan.

    “Majikan yang mau ambil pekerja harus daftar di Musaned. Mereka harus punya deposit untuk gaji,” ujar Karding.

    Pemerintah Arab Saudi meluncurkan platform Musaned di bawah Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial pada 2016.

    “Jadi [buruh migran] yang unprocedural akan masuk [didata] dan dikontrol bersama,” tutur Karding.

    Mengutip pemberitaan media propemerintah Saudi Gazzette, pada awal bulan Maret 2025, platform ini telah mencatatkan 852.660 kontrak baru dan 1.214.259 CV pekerja. Jumlah entitas bisnis yang berinteraksi di platform ini telah mencapai 4.048.420 pengguna. Platform ini juga memungkinkan para pekerja domestik untuk berganti majikan tanpa persetujuan majikan sebelumnya.

    Pada 2021, Arab Saudi memperkenalkan reformasi ketenagakerjaan yang mengendorkan restriksi bagi para pekerja migran dan memungkinkan pekerja mengganti pekerjaan tanpa persetujuan dari pemberi kerja sebelumnya.

    Tapi organisasi pengamat hak asasi manusia Human Right Watch menilai ikhtiar tersebut belum dapat mengenyahkan praktik sistem kafala yang menurut mereka memberikan kekuasaan berlebih kepada majikan terhadap status hukum dan mobilitas para pekerja.

    Apakah sistem tata kelola pengiriman tenaga kerja ke Saudi sudah berjalan baik?

    Pada 2023, pemerintah mulai menguji coba layanan satu pintu Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi.

    Namun, menurut Roland Kamal dari Serikat Buruh Migran Indonesia di Jeddah, uji coba tersebut tidak membawa perubahan. “Yang kami soroti di sini, selama enam bulan [terakhir] pengiriman tenaga kerja Indonesia menggunakan SPSK ternyata tidak ada perbaikan,” ungkapnya.

    Kebanyakan tenaga kerja migran yang memanfaatkan jalur SPSK kabur dari majikan, kata Roland.

    Pegiat buruh migran berdemonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, 20 Maret 2018, memprotes pelaksanaan hukuman pancung terhadap Muhammad Zaini Misrin Arsyad (53) yang bekerja di Saudi (Getty Images)

    “Antara beban kerja dengan gaji itu tidak sesuai. Orang sini [majikan] bayar 3.200 [riyal] per bulan, yang diterima tenaga kerja cuma 1.200 [riyal].”

    Dari sedemikian banyak kasus, yang melapor melalui kanal resmi hanya sedikit, “Yang lapor hanya satu, yang secara prosedural.”

    Savitri Wisnu Wardhani dari Jaringan Buruh Migran juga menyebut evaluasi sistem SPSK tidak transparan dan minim partisipasi.

    “Sampai sekarang belum ada evaluasi publik yang melibatkan pekerja migran atau organisasi pekerja migran,” kata Savitri.

    Dari hasil pemantauannya, sistem ini malah disalahgunakan agen-agen pengirim tenaga kerja. “Agen yang menyalahgunakan juga tidak diberikan sanksi,” klaimnya.

    Jaringan Buruh Migran juga mengeklaim terdapat sejumlah kasus trafficking dari Jawa Barat ke Timur Tengah. “Karena mereka pikir jalur tersebut sudah dibuka,” kata Savitri.

    Selain minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam evaluasi moratorium, Savitri juga menyebut prioritas pemerintah seharusnya menyiapkan sistem perlindungan untuk pekerja migran.

    “Bagi kami, baik ditutup maupun dibukanya [moratorium] tanpa adanya jaring pengaman perlindungan bagi pekerja migran yang berbasis HAM dan responsif gender ya sama saja. Tetap akan menambah kasus-kasus eksploitasi bagi pekerja migran,” papar Savitri.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Usai Putin Teleponan dengan Trump, Rusia Gempur Ukraina

    Usai Putin Teleponan dengan Trump, Rusia Gempur Ukraina

    Moskow –

    Rusia dan Ukraina saling menuding, terkait serangan baru terhadap infrastruktur mereka. Militer Ukraina menyatakan melalui layanan Telegramnya bahwa pada Selasa (18/03) malam, negaranya mendapat 145 serangan pesawat nirawak dari Rusia.

    Sebagian besar serangan tersebut berhasil ditangkis. Merujuk pernyataan resmi negara tersebut, seorang perempuan dilporkan tewas di kota garis depan perang, Kupyansk, di wilayah Kharkiv.

    Menurut pihak berwenang di Sumy, di timur laut Ukraina, setidaknya satu orang tewas dan beberapa orang terluka. Dua rumah sakit juga mengalami kerusakan. Menurut Gubernur Mykola Kalashnyk, seorang pria terluka dalam serangan udara di wilayah Kyiv. Serangan merusak beberapa rumah. Penembakan juga dilaporkan terjadi di Odessa, Poltava, Dnipropetrovsk dan Chernihiv.

    Andriy Yermak, kepala staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menulis di Telegram: “Rusia sedang menyerang infrastruktur dan orang-orang sipil – saat ini.”

    Zelenskyy sendiri menjelaskan dalam layanan pesan singkat yang sama: “Hari ini (Presiden Rusia Vladimir) Putin secara de facto menolak proposal gencatan senjata secara keseluruhan.”

    Militer Rusia, sebaliknya, melaporkan serangan yang dilancarkan Ukraina di beberapa wilayah mereka. Dilaporkan bahwa sebagian besar pesawat nirawak yang dipakai dalam penyerangan hancur. Menurut pihak berwenang Rusia,kebakaran terjadi di sebuah depot minyak di Oblast Krasnodar, Rusia bagian selatan.

    “Aktivitas di fasilitas tersebut telah dihentikan,” demikian pengumuman pemerintah setempat. Pesawat tak berawak juga terlihat di Kursk, Bryansk, Oryol, Tula, dan di atas Laut Azov, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di Moskow.

    Rusia dan Ukraina rencanakan pertukaran 350 tawanan perang

    Turut dibahas juga bahwa Rusia dan Ukraina masing-masing akan bertukar 175 tawanan perang.

    Presiden Ukraina menyambut baik pengumuman ini. Ia juga meminta rincian lebih lanjut. “Kami mendukung proposal semacam itu,” kata Zelenskyy di Kyiv. Namun, ia baru dapat mengomentari hal tersebut jika pihak AS memberikan rician lebih lanjut.

    “Syarat-syarat yang dirumuskan oleh Putin ditujukan untuk melemahkan Ukraina semaksimal mungkin,” Zelenskyy menambahkan.

    Apa yang sebenarnya dituntut oleh pemimpin Kremlin?

    Menurut Kremlin, dalam pembicaraan telepon dengan Trump, Putin mengulangi beberapa tuntutan yang ia minta sebelumnya . Misalnya, penghentian pasokan senjata Barat bagi angkatan bersenjata Ukraina dan pemberian informasi intelijen juga harus dihentikan.

    Namun, presiden Amerika Serikat menyatakan pandangan yang berbeda saat diwawancarai saluran televisi AS, Fox News. Ketika presenter bertanya apakah Putin menuntut penghentian segera semua bantuan untuk Ukraina, Trump menjawab: “Tidak, dia tidak menuntut hal ini. Kami tidak berbicara tentang bantuan.”

    Masih belum jelas bantuan apa yang dimaksud Trump – apakah itu bantuan militer, keuangan, atau kemanusiaan.

    Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri Kaja Kallas menolak tuntutan Moskow sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. “Jika Rusia berhasil membuat Ukraina tidak lagi menerima bantuan militer, maka Rusia akan melanjutkan tindakan mereka sesuka hati karena Ukraina tidak bisa lagi mempertahankan diri,” Kallas memperingatkan.

    Rusia “tidak benar-benar ingin membuat konsesi apapun,” tambah Kallas.

    “Putin memainkan permainannya”

    Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengungkapkan pandangan serupa di ZDF “Morgenmagazin”. Syarat gencatan senjata yang diajukan Putin terutama ditujukan untuk melemahkan Ukraina sehingga ia dapat terus mempersenjatai diri dan mengumpulkan lebih banyak pasukan di perbatasan dengan Ukraina atau di wilayah-wilayah yang diduduki.

    “Putin sedang memainkan permainannya.”

    Pistorius menekankan bahwa ia yakin “presiden Amerika tidak akan bisa berdiam diri dan hanya menonton untuk waktu yang lama”.

    Sementara itu, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, mengatakan kepada Fox News bahwa pembicaraan mengenai gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai rencananya akan dimulai pada hari Minggu di Jeddah, Arab Saudi. Delegasi Amerika Serikat akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz.

    Jerman berencana berikan bantuan senilai miliaran Euro

    Sementara itu, Menteri Keuangan Jerman Jörg Kukies menginformasikan kepada Komite Anggaran Parlemen, Bundestag, bahwa ia berencana untuk menyetujui bantuan tambahan untuk Ukraina senilai sekitar tiga miliar euro jika mendapat persetujuan komite. Demikian dilaporkan kantor berita Reuters, mengutip satu sumber yang dapat dipercaya.

    Kukies juga berencana untuk menyetujui bantuan mengajukan bantuan otorisasi komitmen tanpa jadwal sebesar 8,3 miliar euro untuk bantuan militer Ukraina dari tahun 2026 hingga 2029. Berdasarkan undang-undang anggaran Jerman, otorisasi komitmen dapat mewajibkan pemerintah federal untuk melakukan pengeluaran pada tahun anggaran mendatang. Otorisasi ini harus dengan persetujuan Menteri Keuangan.

    Langkah ini sudah diperkirakan, setelah Parlemen Jerman pada hari Selasa menyetujui paket utang baru dan pengeluaran yang hampir tak terbatas untuk pertahanan dan dukungan bagi negara-negara yang diserang.

    cs/yf (dpa, afp, rtr)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bicara dengan Trump, Putin hanya Setuju Hentikan Serangan ke Fasilitas Energi Ukraina Selama 30 Hari – Halaman all

    Bicara dengan Trump, Putin hanya Setuju Hentikan Serangan ke Fasilitas Energi Ukraina Selama 30 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin setuju gencatan senjata dengan menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari.

    Putin menyetujui gencatan senjata 30 hari setelah berbicara melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (18/3/2025).

    Kendati demikian, Putin menolak gencatan senjata penuh.

    Ia justru menetapkan syarat tambahan bagi Ukraina serta sekutu-sekutunya.

    Menurut laporan, Putin enggan menandatangani gencatan senjata komprehensif selama sebulan yang sebelumnya dirancang oleh tim Trump dan Ukraina dalam perundingan di Arab Saudi.

    Putin menegaskan gencatan senjata menyeluruh hanya dapat dicapai jika bantuan militer asing serta pembagian informasi intelijen dengan Ukraina dihentikan.

    Persyaratan ini sebelumnya telah ditolak oleh sekutu-sekutu Ukraina di Eropa.

    Pembicaraan lebih lanjut mengenai konflik ini akan kembali dilaksanakan di Jeddah, Arab Saudi, pada Minggu (23/3/2025) mendatang, sebagaimana diumumkan oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Meskipun ada kesepakatan untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi, serangan udara Rusia masih terjadi di berbagai wilayah Ukraina.

    Di Sumy, sebuah rumah sakit menjadi target pesawat tak berawak Rusia, menyebabkan kerusakan pada bangunan dan kendaraan di sekitarnya.

    Laporan juga menyebutkan serangan terhadap infrastruktur listrik di Slovyansk, yang menyebabkan pemadaman sebagian di kota tersebut.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk serangan ini dan menuduh Putin menolak proposal gencatan senjata penuh.

    “Sayangnya, ada serangan yang menargetkan infrastruktur sipil. Hari ini, Putin secara efektif menolak usulan gencatan senjata total,” tulis Zelensky di media sosial X.

    Trump Klaim Pembicaraan dengan Putin Berjalan Baik

    Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menggambarkan panggilan telepon dengan Putin sebagai “sangat bagus dan produktif.”

    Ia menyatakan bahwa beberapa elemen “Kontrak Perdamaian” telah dibahas dan bahwa mereka sepakat untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi dengan harapan mencapai gencatan senjata penuh dan mengakhiri perang.

    Pernyataan Gedung Putih setelah panggilan telepon tersebut tidak merinci apakah ada kesepakatan konkret yang dibuat dengan Ukraina.

    Hanya disebutkan bahwa proses perdamaian akan dimulai dengan penghentian serangan terhadap infrastruktur energi dan dilanjutkan dengan negosiasi mengenai gencatan senjata di Laut Hitam, gencatan senjata penuh, dan perdamaian permanen.

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, sebelumnya menyatakan bahwa “bola” kini ada di tangan Rusia setelah Ukraina menyetujui proposal Washington untuk gencatan senjata penuh.

    Pernyataan Kremlin setelah panggilan telepon Trump-Putin menegaskan bahwa Rusia memiliki “serangkaian masalah penting” terkait implementasi kesepakatan dengan Ukraina.

    Zelensky menyatakan bahwa Ukraina terbuka terhadap ide penghentian serangan terhadap fasilitas energi, tetapi menunggu rincian lebih lanjut dari Washington sebelum memberikan tanggapan akhir.

    Kyiv tampaknya melihat kesepakatan ini sebagai taktik Putin untuk menunda gencatan senjata penuh sambil menetapkan persyaratan tambahan.

    Reaksi Eropa

    Di Berlin, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyebut gencatan senjata terbatas sebagai langkah awal yang penting, tetapi menekankan perlunya penghentian perang secara menyeluruh.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron turut mendukung seruan untuk gencatan senjata penuh.

    Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, juga berbicara dengan Zelensky setelah panggilan Trump-Putin dan “menegaskan kembali dukungan Inggris yang tak tergoyahkan” untuk Ukraina, menurut pernyataan juru bicara Downing Street.

    Putin Usulkan Pertandingan Hoki dengan AS

    Di luar isu perang, Kremlin menyebut bahwa dalam pembicaraan dengan Trump, Putin mengusulkan diadakannya pertandingan hoki es antara pemain profesional AS dan Rusia.

    Hal ini dianggap sebagai upaya diplomasi simbolik, mengingat Rusia telah dilarang mengikuti berbagai kompetisi internasional sejak invasi ke Ukraina pada 2022.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • AS: Ukraina Harus Pikirkan soal Negosiasi Wilayah dengan Rusia – Halaman all

    AS: Ukraina Harus Pikirkan soal Negosiasi Wilayah dengan Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Mike Waltz mengatakan Ukraina harus siap menegosiasikan wilayah tertentu sebagai bagian dari perdamaian di masa depan dengan Rusia.

    Lima wilayah Ukraina berada di bawah pendudukan Rusia di antaranya Krimea sejak tahun 2014, serta Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia sejak tahun 2022. 

    Rusia sebelumnya menegaskan status lima wilayah tersebut tidak dapat dinegosiasikan.

    Berbicara mengenai pembicaraan Rusia dan Ukraina yang ditengahi AS, Mike Waltz mengatakan penyelesaian perang tersebut akan menjadi semacam konsesi wilayah.

    “Penyelesaian potensial terhadap konflik Ukraina akan menjadi semacam wilayah untuk jaminan keamanan di masa depan bagi Kyiv,” kata Mike Waltz kepada ABC News pada hari Minggu (16/3/2025).

    Selain itu, menurut Mike Waltz, alternatif dalam bentuk keanggotaan NATO bagi Ukraina sangat tidak mungkin.

    Selama bertahun-tahun, Ukraina berupaya untuk bergabung dengan NATO, sementara Rusia memandang keinginan tersebut sebagai akar penyebab perang yang berlangsung sejak tahun 2022.

    “Upaya untuk mengusir setiap orang Rusia dari setiap jengkal tanah Ukraina, termasuk Krimea tidak akan realistis saat ini,” kata Mike Waltz.

    Ia mengatakan upaya diplomatik yang sedang berlangsung yang dipelopori oleh AS akan melibatkan imbalan dan hukuman untuk membawa kedua pihak ke meja perundingan.

    Ketika ditanya apakah Presiden AS Donald Trump siap untuk menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin dengan sanksi lebih berat jika ia menolak gencatan senjata, Waltz menjawab “Semua opsi ada di atas meja.”

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan perwakilan AS dan Ukraina telah melakukan pembicaraan mengenai konsesi teritorial selama perundingan di Jeddah, Arab Saudi pada pekan lalu dan menegaskan tidak ada pihak yang dapat mencapai tujuan secara militer.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Prancis Desak Rusia Terima Usulan Gencatan Senjata 30 Hari

    Prancis Desak Rusia Terima Usulan Gencatan Senjata 30 Hari

    JAKARTA  – Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Rusia untuk menerima proposal gencatan senjata 30 hari yang didukung Amerika Serikat di Ukraina.

    “Rusia sekarang harus menerima proposal AS-Ukraina untuk gencatan senjata 30 hari. Agresi Rusia di Ukraina harus diakhiri,” tulis Macron di media sosial X, setelah berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilansir ANTARA dari Anadolu, Sabtu, 15 Maret.

    Macron menegaskan kembali perlunya menghentikan kekejaman dan pernyataan yang bertele-tele.

    “Besok, kami akan terus bekerja memperkuat dukungan untuk Ukraina dan perdamaian yang abadi serta berkelanjutan melalui konferensi video dengan Starmer, Zelenskyy, dan mitra lainnya,” sambungnya.

    Ukraina telah mendukung proposal gencatan senjata dengan Rusia, yang disepakati setelah pembicaraan dengan pejabat AS di Jeddah, Arab Saudi pada awal pekan ini.

    Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa ia mendukung gencatan senjata secara prinsip tetapi ingin akar penyebab konflik tersebut diselesaikan.