Xcloud.id

kab/kota: Jeddah

  • Habib Bugak Asyi dan Teladan Ekosistem Ekonomi Wakaf Produktif

    Habib Bugak Asyi dan Teladan Ekosistem Ekonomi Wakaf Produktif

    Bisnis.com, JEDDAH — Dua abad sebelum gagasan kampung haji Indonesia di Makkah tercetus, orang Aceh sudah punya tempat berteduh di atas sebidang tanah milik sendiri di Tanah Suci. Ratusan tahun kemudian, sebidang tanah itu memberi manfaat dan senyum semringah bagi jemaah haji Tanah Rencong setiap tahun.

    Wajah-wajah semringah itu tampak pada suatu siang di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). Wakaf produktif Habib Bugak mengalirkan manfaat yang tahun ini dinikmati oleh 4.738 jemaah haji asal Aceh, berupa uang saku sebesar 2.000 riyal Arab Saudi atau sekitar Rp8,6 juta.

    Tak hanya manfaat langsung yang diterima masyarakat Aceh, kemasyhuran wakaf Habib Bugak juga menyediakan teladan tentang bagaimana aset wakaf produktif digagas dan dikelola sampai jauh melampaui zamannya.

    Baitul Asyi atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti Rumah Aceh, adalah wakaf yang diberikan Habib Abdurrahman bin Alwi alias Habib Bugak Asyi, khusus untuk jemaah haji asal Aceh. Saat ini, wakaf Baitul Asyi berwujud beberapa hotel di Makkah yang sebagian keuntungannya dibagikan setiap musim haji kepada jemaah asal Bumi Serambi Makkah.

    Habib Bugak datang ke Makkah sekitar 1.222 Hijriah atau 1809 Masehi dan membeli sebidang tanah di sekitar bukit Marwah dengan uang hasil patungan bersama saudagar dan masyarakat Aceh.

    Habib Bugak kemudian membangun rumah yang diwakafkan atau dapat digunakan sebagai tempat tinggal orang Aceh atau jemaah haji Aceh selama di Makkah. Tanah dan bangunan itu kemudian dibeli untuk proyek perluasan Masjidil Haram.

    Uang hasil ganti rugi itu, kemudian dibelikan tanah di sekitar Masjidil Haram. Pengembang kemudian membangun sejumlah hotel di atas tanah wakaf itu. Keuntungan dari hotel-hotel itulah yang dijadikan wakaf bagi jemaah haji asal Aceh setiap tahunnya.

    Koordinator Pendistribusian Uang Wakaf Habib Bugak, Jamaluddin Affan Al Asyi mengatakan selain rutin membagikan uang saku setiap tahun kepada jemaah haji Aceh, wakaf ini juga ditargetkan bisa membiayai pembangunan hotel khusus untuk jemaah haji Aceh nantinya.

    Nazhir Wakaf Habib Bugak Asyi, Abdul Latif Balthu (kanan) memberikan bantuan dana wakaf bagi jamaah calon haji embarkasi Aceh di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). Pada 2025, jemaah haji embarkasi Aceh yang berjumlah 4.378 orang menerima dana hasil kelola wakaf dari lembaga wakaf Habib Bugak Asyi sebesar 2.000 riyal atau sekitar Rp8,6 juta per orang. /Dok. Media Center Haji

    Jamaluddin menjelaskan saat ini ada dua hotel yang pengelolaannya berada di bawah Baitul Asyi, yakni Grand Al Massa dan Prestige Hotel. Namun tahun ini, Grand Al Massa sudah akan sepenuhnya kembali ke wakaf setelah lebih dari 22 tahun dikelola pengembang.

    “Kemudian, kemarin juga Syekh Balthu [Nazhir wakaf Habib Bugak] berkeinginan ada peningkatan terus seiring dengan pemasukaan uang dari hasil dua hotel tersebut. Malahan titik akhir yang kami targetkan, beliau akan mencoba membangun hotel yang layak untuk ditempati jemaah haji Aceh,” kata Jamaluddin ditemui di Makkah, belum lama ini.

    Peningkatan yang ditargetkan juga termasuk nilai manfaat yang dibagikan kepada jemaah Aceh setiap tahun. Tahun lalu misalnya, jumlah uang saku yang diterima sebesar 1.500 riyal, meningkat menjadi 2.000 riyal tahun ini.

    Sementara itu, dalam konteks ekonomi Islam, wakaf produktif dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf produktif tidak hanya mendatangkan manfaat bagi penerima, tetapi juga keuntungan yang berkelanjutan untuk kepenting masyarakat yang lebih luas.

    Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Faisal Ali Hasyim berharap praktik wakaf produktif seperti Baitul Asyi ini juga bisa dipraktikkan secara masif di Tanah Air. Baitul Asyi menjadi teladan pengelolaan wakaf produktif yang profesional, akuntabel, dan amanah, dengan manfaat besar yang mengular panjang.

    Faisal mengatakan pihaknya berminat mengundang Syekh Balthu berkunjung ke Tanah Air untuk membagikan pengalamannya mengelola wakaf produktif Baitul Asyi.

    “Saya sudah sampaikan ke pengelola Wakaf Habib Bugak, Syekh Balthu agar beliau berkenan men-share bagaimana pengalaman Habib Bugak ini yang Alhamdulillah sudah memberikan hasil yang luar biasa, kita bisa belajar dari beliau,” jelasnya.

    Kementerian Agama, lanjutnya, menyambut perkembangan ini dengan positif agar pemberdayaan wakaf produktif dapat direalisasikan dengan baik di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebelumnya memperkirakan potensi aset wakaf Tanah Air mencapai Rp2.000 triliun, sementara potensi wakaf uang mencapai Rp188 triliun.

    Nazhir Wakaf Habib Bugak Asyi, Abdul Latif Balthu menghitung uang riyal bantuan dana wakaf bagi jamaah calon haji embarkasi Aceh di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). /Dok. Media Center Haji

    Namun demikian, realisasinya masih mini. Hingga akhir 2024, total aset wakaf uang yang terkumpul baru mencapai Rp2,9 triliun. BWI juga mencatat ada sekitar 440.500 titik tanah wakaf dengan luas total 57,2 hektare.

    Kampung haji berbasis wakaf

    Pemerintah baru-baru ini diketahui kembali mencuatkan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) pada awal Juli mendatang untuk membicarakan niat tersebut.

    Nur Hidayah Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef mengusulkan skema wakaf produktif untuk realisasi rencana tersebut.

    “[Proyek ini] Idealnya bersifat produktif jangka panjang perlu dipertimbangkan model long-term waqf atau build-operate-transfer,” katanya, dihubungi dari Jeddah.

    Bisa pula dipertimbangkan skema bisnis wakaf hybrid, seperti waqf-asset leasing. Wakaf hybrid adalah sebuah konsep yang menggabungkan wakaf tunai dan wakaf produktif, di mana dana wakaf tunai digunakan untuk mengembangkan aset produktif, dan hasil pengembangannya kemudian dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

    Jika terealisasi, Nur Hidayah mengatakan proyek ini berpeluang menjadi hub logistik layanan haji dan umrah di luar musim haji. Bisa pula menjadi pusat diplomsi budaya dan ekonomi Indonesia di dunia Islam, serta simbol kemandirian dan martabat bangsa dalam melayani warganya di Tanah Suci.

  • Habib Bugak Asyi dan Teladan Ekosistem Ekonomi Wakaf Produktif

    Mimpi Kampung Haji dan Belajar Wakaf dari Warga Aceh

    Bisnis.com, JEDDAH — Dua abad sebelum gagasan kampung haji Indonesia di Makkah tercetus, orang Aceh sudah punya tempat berteduh di atas sebidang tanah milik sendiri di Tanah Suci. Ratusan tahun kemudian, sebidang tanah itu memberi manfaat dan senyum semringah bagi jemaah haji Tanah Rencong setiap tahun.

    Wajah-wajah semringah itu tampak pada suatu siang di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). Wakaf produktif Habib Bugak mengalirkan manfaat yang tahun ini dinikmati oleh 4.738 jemaah haji asal Aceh, berupa uang saku sebesar 2.000 riyal Arab Saudi atau sekitar Rp8,6 juta.

    Tak hanya manfaat langsung yang diterima masyarakat Aceh, kemasyhuran wakaf Habib Bugak juga menyediakan teladan tentang bagaimana aset wakaf produktif digagas dan dikelola sampai jauh melampaui zamannya.

    Baitul Asyi atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti Rumah Aceh, adalah wakaf yang diberikan Habib Abdurrahman bin Alwi alias Habib Bugak Asyi, khusus untuk jemaah haji asal Aceh. Saat ini, wakaf Baitul Asyi berwujud beberapa hotel di Makkah yang sebagian keuntungannya dibagikan setiap musim haji kepada jemaah asal Bumi Serambi Makkah.

    Habib Bugak datang ke Makkah sekitar 1.222 Hijriah atau 1809 Masehi dan membeli sebidang tanah di sekitar bukit Marwah dengan uang hasil patungan bersama saudagar dan masyarakat Aceh.

    Habib Bugak kemudian membangun rumah yang diwakafkan atau dapat digunakan sebagai tempat tinggal orang Aceh atau jemaah haji Aceh selama di Makkah. Tanah dan bangunan itu kemudian dibeli untuk proyek perluasan Masjidil Haram.

    Uang hasil ganti rugi itu, kemudian dibelikan tanah di sekitar Masjidil Haram. Pengembang kemudian membangun sejumlah hotel di atas tanah wakaf itu. Keuntungan dari hotel-hotel itulah yang dijadikan wakaf bagi jemaah haji asal Aceh setiap tahunnya.

    Koordinator Pendistribusian Uang Wakaf Habib Bugak, Jamaluddin Affan Al Asyi mengatakan selain rutin membagikan uang saku setiap tahun kepada jemaah haji Aceh, wakaf ini juga ditargetkan bisa membiayai pembangunan hotel khusus untuk jemaah haji Aceh nantinya.

    Nazhir Wakaf Habib Bugak Asyi, Abdul Latif Balthu (kanan) memberikan bantuan dana wakaf bagi jamaah calon haji embarkasi Aceh di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). Pada 2025, jemaah haji embarkasi Aceh yang berjumlah 4.378 orang menerima dana hasil kelola wakaf dari lembaga wakaf Habib Bugak Asyi sebesar 2.000 riyal atau sekitar Rp8,6 juta per orang. /Dok. Media Center Haji

    Jamaluddin menjelaskan saat ini ada dua hotel yang pengelolaannya berada di bawah Baitul Asyi, yakni Grand Al Massa dan Prestige Hotel. Namun tahun ini, Grand Al Massa sudah akan sepenuhnya kembali ke wakaf setelah lebih dari 22 tahun dikelola pengembang.

    “Kemudian, kemarin juga Syekh Balthu [Nazhir wakaf Habib Bugak] berkeinginan ada peningkatan terus seiring dengan pemasukaan uang dari hasil dua hotel tersebut. Malahan titik akhir yang kami targetkan, beliau akan mencoba membangun hotel yang layak untuk ditempati jemaah haji Aceh,” kata Jamaluddin ditemui di Makkah, belum lama ini.

    Peningkatan yang ditargetkan juga termasuk nilai manfaat yang dibagikan kepada jemaah Aceh setiap tahun. Tahun lalu misalnya, jumlah uang saku yang diterima sebesar 1.500 riyal, meningkat menjadi 2.000 riyal tahun ini.

    Sementara itu, dalam konteks ekonomi Islam, wakaf produktif dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf produktif tidak hanya mendatangkan manfaat bagi penerima, tetapi juga keuntungan yang berkelanjutan untuk kepenting masyarakat yang lebih luas.

    Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Faisal Ali Hasyim berharap praktik wakaf produktif seperti Baitul Asyi ini juga bisa dipraktikkan secara masif di Tanah Air. Baitul Asyi menjadi teladan pengelolaan wakaf produktif yang profesional, akuntabel, dan amanah, dengan manfaat besar yang mengular panjang.

    Faisal mengatakan pihaknya berminat mengundang Syekh Balthu berkunjung ke Tanah Air untuk membagikan pengalamannya mengelola wakaf produktif Baitul Asyi.

    “Saya sudah sampaikan ke pengelola Wakaf Habib Bugak, Syekh Balthu agar beliau berkenan men-share bagaimana pengalaman Habib Bugak ini yang Alhamdulillah sudah memberikan hasil yang luar biasa, kita bisa belajar dari beliau,” jelasnya.

    Kementerian Agama, lanjutnya, menyambut perkembangan ini dengan positif agar pemberdayaan wakaf produktif dapat direalisasikan dengan baik di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebelumnya memperkirakan potensi aset wakaf Tanah Air mencapai Rp2.000 triliun, sementara potensi wakaf uang mencapai Rp188 triliun.

    Nazhir Wakaf Habib Bugak Asyi, Abdul Latif Balthu menghitung uang riyal bantuan dana wakaf bagi jamaah calon haji embarkasi Aceh di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). /Dok. Media Center Haji

    Namun demikian, realisasinya masih mini. Hingga akhir 2024, total aset wakaf uang yang terkumpul baru mencapai Rp2,9 triliun. BWI juga mencatat ada sekitar 440.500 titik tanah wakaf dengan luas total 57,2 hektare.

    Kampung haji berbasis wakaf

    Pemerintah baru-baru ini diketahui kembali mencuatkan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) pada awal Juli mendatang untuk membicarakan niat tersebut.

    Nur Hidayah Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef mengusulkan skema wakaf produktif untuk realisasi rencana tersebut.

    “[Proyek ini] Idealnya bersifat produktif jangka panjang perlu dipertimbangkan model long-term waqf atau build-operate-transfer,” katanya, dihubungi dari Jeddah.

    Bisa pula dipertimbangkan skema bisnis wakaf hybrid, seperti waqf-asset leasing. Wakaf hybrid adalah sebuah konsep yang menggabungkan wakaf tunai dan wakaf produktif, di mana dana wakaf tunai digunakan untuk mengembangkan aset produktif, dan hasil pengembangannya kemudian dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

    Jika terealisasi, Nur Hidayah mengatakan proyek ini berpeluang menjadi hub logistik layanan haji dan umrah di luar musim haji. Bisa pula menjadi pusat diplomsi budaya dan ekonomi Indonesia di dunia Islam, serta simbol kemandirian dan martabat bangsa dalam melayani warganya di Tanah Suci.

  • Kampung Haji Indonesia di Makkah, Antara Peluang dan Halang Rintang

    Kampung Haji Indonesia di Makkah, Antara Peluang dan Halang Rintang

    Bisnis.com, JEDDAH — Gagasan untuk membangun kampung haji Indonesia di Arab Saudi bukanlah barang baru. Ide ini sudah muncul setidaknya sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di bawah Menteri Agama Maftuh Basyuni. Presiden Prabowo Subianto mengembalikan gagasan tersebut ke permukaan dan menjanjikan akan mengantongi lampu hijau dari pihak Kerajaan Arab Saudi dalam waktu dekat.

    Itulah mengapa rombongan Amirulhajj alias pemimpin Misi Haji Indonesia di Arab Saudi pada musim haji tahun ini, diamanatkan misi untuk membangun dialog menuju realisasi gagasan tersebut.

    Dilihat dari urgensinya, Indonesia sebagai pengirim jemaah haji dan umrah terbanyak setiap tahunnya memang perlu memiliki poros-poros ekonomi untuk mengembalikan sebagian keuntungan dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke dalam negeri. Kampung haji Indonesia di Makkah juga digadang-gadang bisa menurunkan biaya haji yang ditanggung jemaah secara lebih signifikan. Namun, gagasan ini tentu bukan tanpa aral melintang.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus anggota Amirulhajj tahun ini, Muhadjir Effendi, mengatakan Prabowo diperkirakan akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) pada awal Juli 2025 dengan misi utama pembicaraan mengenai kampung haji. Selama ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, Muhadjir juga mengaku telah bertemu dengan investor yang berminat membangun kampung haji.

    “Kalau investor sudah banyak, mungkin lebih dari tiga, bahkan lebih. Cuma kami harus hati-hati karena skema yang kami tawarkan itu G2G [government-to-government], tidak antara negara dengan pebisnis. Karena kami harapkan ini akan perkuat kerja sama, bukan hanya haji tapi bidang-bidang lebih luas kalau kita memiliki kampung haji ini,” ujar Muhadjir ditemui sebelum kepulangannya ke Tanah Air di Bandara Jeddah, baru-baru ini.

    Dia juga mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan skenario pendanaan kampung haji, baik melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maupun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Menurutnya, bukan hal yang terlarang untuk memanfaatkan momentum haji sebagai penggerak ekonomi, terutama di antara negara-negara berpenduduk muslim, untuk membangun ekosistem ekonomi Islam secara global.

    “Saya kira akan menjadi game changer, pembeda sistem ekonomi global kalau haji ini bisa kita kapitalisasi jadi pusat transaksi internasional tahunan, konversi bisnis tahunan dari negara-negara Islam,” katanya.

    Sejumlah tantangan

    Sementara itu, posisi sebagai pengirim jemaah haji terbesar, ditengarai hanya menjadikan Indonesia kuat secara moral, tetapi lemah dari sisi legal formal. Lautan jemaah haji yang berangkat dari Tanah Air setiap tahun memang memberi Indonesia posisi daya tawar yang lebih tinggi. Akan tetapi, hal itu belum tentu cukup sebagai penguat dari sisi hukum, jika tanpa kerangka diplomasi yang kokoh.

    Nur Hidayah, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta sekaligus Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, mengatakan Arab Saudi tidak mengenal sistem kepemilikan properti untuk pihak asing di Makkah dan Madinah. Bahkan, investasi Gulf Cooperation Council (GCC) pun dikontrol ketat oleh dekrit kerajaan.

    “Maka, jika kampung haji dimaksudkan sebagai kompleks kepemilikan, perlu dipertimbangkan model long-term waqf atau build-operate-transfer (BOT),” kata Nur Hidayah, dihubungi dari Jeddah.

    Catatan lainnya, butuh lobi tingkat tinggi dan dalam hal ini, relasi raja dengan presiden lebih penting dibandingkan dengan data ekonomi. Arab Saudi, sebagaimana diketahui, adalah negara monarki absolut. Artinya, keputusan semacam ini sangat bergantung pada kedekatan dan hubungan saling menghormati antara Presiden Prabowo dan Raja atau Putra Mahkota MBS.

    “Jika Presiden Prabowo mampu menunjukkan bahwa kampung haji Indonesia akan mendukung Vision 2030 Arab Saudi, terutama sektor pariwisata religius dan logistik haji-umrah, maka peluangnya meningkat,” katanya.

    Jemaah haji Indonesia berjalan meninggalkan tenda Mina di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6/2025)./Dok. Media Center Haji

    Menurut Nur Hidayah, keberhasilan rencana ini tak hanya bersandar pada modal atau jumlah jemaah, tetapi lebih berat pada seni diplomasi presiden. Harus ada sinergi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), diaspora, dan pelaku usaha syariah nasional.

    Lebih jauh, dia juga menekankan aspek kehati-hatian dalam investasi yang bersumber dari dana haji. Jika prinsip kehati-hatian tidak dijaga, dikhawatirkan proyek kampung haji dapat menjadi beban moral dan reputasi bagi BPKH. “Apalagi jika dianggap sebagai proyek politis, bukan investasi syariah yang prudent,” imbuhnya.

    Pengamat Haji dan Umrah Dadi Darmadi menambahkan proyek ini sebaiknya diposisikan sebagai kerja sama investasi dengan pihak Saudi, pemerintah, atau swasta. Dengan demikian, tidak terkesan menyenggol kepentingan, otoritas, atau kedaulatan Arab Saudi.

    “Pastinya cukup banyak tantangan. Penyedia jasa akomodasi informal yang selama ini banyak bermain di industri haji dan umrah di Makkah, perlu diajak dialog dan kerja sama, jangan sampai menghambat rencana,” katanya.

    Jika upaya diplomasi berjalan sesuai rencana, Dadi menyebut proyek ini cukup realistis diwujudkan dalam jangka menengah antara 5 hingga 10 tahun ke depan.

    Dengan sejumlah catatan tersebut, Indonesia tidak bisa bersikap mentang-mentang sebagai penyumbang jemaah haji terbanyak ke Tanah Suci. Jika tujuannya adalah untuk kemaslahatan jemaah haji, perlu perhitungan matang dari berbagai sisi: politik, ekonomi, hingga diplomasi.

  • Satu Jemaah Haji Tangsel Ditinggal di Jeddah karena Kritis, Dipasang Ventilator Megapolitan 14 Juni 2025

    Satu Jemaah Haji Tangsel Ditinggal di Jeddah karena Kritis, Dipasang Ventilator Megapolitan 14 Juni 2025

    Satu Jemaah Haji Tangsel Ditinggal di Jeddah karena Kritis, Dipasang Ventilator
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Seorang
    jemaah haji
    asal Kota Tangerang Selatan ditinggal di Arab Saudi karena sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Jeddah.
    Jemaah bernama Namun Aliyudin itu diketahui mengalami penurunan kondisi kesehatan secara drastis hingga harus dipasangi ventilator.
    Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Rizki Waludin.
    “Saturasinya rendah terus, jadi memang belum memungkinkan untuk ikut pulang,” ujar Rizki saat dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025).
    Berdasarkan informasi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang diterima Rizki, kondisi kesehatan Namun saat ini cukup serius.
    Pasalnya, selama menjalan ibadah haji di Mekkah, ia terus menerus mengalami penurunan kondisi hingga harus dirujuk ke Klinik KKI.
    Karena keterbatasan alat, Namun kembali dirujuk dari Klinik KKI ke rumah sakit King Faisal Mekkah.
    “Karena memang harus tindakan lebih lanjut, dikirim ke Rumah Sakit Jeddah,” imbuh dia.
    Namun merupakan jemaah haji mandiri yang tidak tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji (KBIHU).
    Ia diperkirakan berusia di atas 60 tahun dan merupakan pensiunan pegawai. Dia dijadwalkan pulang bersama dengan rombongannya Keloter 8 Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG-08) yang seharusnya dijadwalkan tiba di Tanah Air pada hari ini, Sabtu (14/6/2025).
    Karena kondisinya yang memburuk hingga harus memakai ventilator, kepulangan Namun terpaksa ditunda hingga kondisinya membaik.
    “Dia mandiri dalam artian tidak ikut dengan KBIHU, bimbingan kelompok ibadah haji. Dia sendiri,” kata Rizki.
    “Kemungkinan nanti akan dipulangkan bersama kloter selanjutnya kalau kondisinya sudah membaik,” lanjut dia.
    Sementara itu, 392 jemaah lain dalam Kloter 8 dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu pagi.
    Setelah itu, jemaah akan dibawa terlebih dahulu ke Asrama Haji Cipondoh untuk proses administrasi dan penyambutan, sebelum dijemput oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan menuju Islamic Center.
    “Pemulangannya lewat Cipondoh dulu, nanti dari sana baru dijemput Pemkot ke Islamic Center,” ucap Rizki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jemaah Haji Pengguna SPLP Diingatkan Lapor ke PPIH di Bandara

    Jemaah Haji Pengguna SPLP Diingatkan Lapor ke PPIH di Bandara

    Jakarta, Beritasatu.com – Jemaah haji Indonesia yang akan pulang ke  Indonesia menggunakan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) diimbau untuk melapor kepada Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di bandara.

    SPLP merupakan dokumen perjalanan pengganti paspor yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dalam keadaan tertentu. SPLP hanya berlaku untuk satu kali perjalanan pulang ke Indonesia. Dokumen ini biasanya diterbitkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang kehilangan paspor, paspornya dicabut, atau tidak bisa mendapatkan paspor karena kendala administratif.

    “Kami minta jemaah haji yang menggunakan SPLP agar proaktif melapor kepada petugas haji di bandara Jeddah dan Madinah,” ujar Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Bandara, Abdul Basir, di Jeddah, Jumat (13/6/2025).

    Menurutnya, pelaporan ini penting agar proses pemeriksaan keimigrasian bagi jemaah pengguna SPLP berjalan lancar sesuai prosedur.

    “SPLP harus kami mintakan pengesahan dari Kementerian Haji Arab Saudi di Bandara. Nanti petugas kami akan membantu memfasilitasi proses tersebut, agar prosesnya lebih cepat,” jelasnya.

    Ia juga menegaskan, SPLP tidak dapat digunakan untuk perjalanan internasional lainnya, hanya sebagai dokumen pengganti agar jemaah bisa kembali ke Indonesia.

    “Kami mohon kerja sama dari jemaah agar segera melapor jika menggunakan SPLP. Ini demi kelancaran proses di bandara dan agar tidak terjadi kendala saat pemeriksaan imigrasi dan proses boarding,” tandas Abdul Basir.

    Dengan pelaporan sejak awal, proses administrasi dan kepulangan jemaah haji pengguna SPLP diharapkan berjalan lebih cepat dan tertib.

  • Jemaah Haji Pengguna SPLP Diimbau Lapor Petugas di Bandara

    Jemaah Haji Pengguna SPLP Diimbau Lapor Petugas di Bandara

    Bisnis.com, JEDDAH — Jemaah haji Indonesia yang akan pulang ke Tanah Air dengan menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) diimbau untuk melapor kepada Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di bandara. Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Bandara, Abdul Basir, meminta sikap proaktif jemaah untuk melapor kepada petugas baik di Bandara Madinah maupun Jeddah.

    “SPLP adalah dokumen perjalanan pengganti paspor yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam keadaan tertentu. Kami minta jemaah haji yang menggunakan SPLP agar proaktif melapor kepada petugas haji di bandara Jeddah dan Madinah,” ujar Basir di Jeddah, Jumat (13/6/2025).

    Menurut Basir, pelaporan ini penting agar proses pemeriksaan keimigrasian jemaah haji pengguna SPLP dapat berjalan lancar dan sesuai prosedur.

    “SPLP harus kami mintakan pengesahan dari Kementerian Haji Arab Saudi di Bandara. Nanti petugas kami akan membantu memfasilitasi proses tersebut, agar prosesnya lebih cepat,” jelasnya.

    Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa SPLP adalah dokumen perjalanan yang berlaku hanya untuk satu kali perjalanan pulang ke Indonesia. Dokumen ini umumnya diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang kehilangan paspor, paspornya dicabut, atau menghadapi kendala administratif sehingga tidak memungkinkan memperoleh paspor dalam waktu singkat.

    “Misalnya, ada jemaah haji yang kehilangan paspor saat di Tanah Suci maka KJRI Jeddah akan menerbitkan SPLP setelah ada permohonan dari PPIH,” imbuh Basir.

    Dia juga menegaskan bahwa SPLP tidak dapat digunakan untuk perjalanan internasional lain, melainkan hanya sebagai dokumen pengganti agar jemaah haji bisa kembali ke Indonesia.

    “Kami mohon kerja sama dari jemaah agar segera melapor jika menggunakan SPLP. Ini demi kelancaran proses di bandara dan agar tidak terjadi kendala saat pemeriksaan imigrasi dan proses boarding,” ujarnya.

  • Kemenkes Janji Perketat Seleksi Kesehatan Jemaah Haji Tahun Depan

    Kemenkes Janji Perketat Seleksi Kesehatan Jemaah Haji Tahun Depan

    Bisnis.com, JEDDAH — Seleksi kemampuan jemaah haji dari segi kesehatan, perlu diperketat mengingat banyaknya kategori lanjut usia (lansia) dan mereka yang berisiko tinggi (risti) yang berangkat. Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, dari sebanyak 203.152 jemaah haji reguler yang berangkat tahun ini, sebanyak 44.100 atau 21,70% di antaranya adalah lansia berusia di atas 64 tahun.

    Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Liliek Marhaendro mengatakan, ke depan pihaknya akan lebih memperketat seleksi kesehatan jemaah haji, atau yang dikenal dengan istilah isthita’ah. Ibadah haji tak hanya membutuhkan fisik yang prima sebelum pelaksanaan ibadah, tetapi juga keterampilan menjaga kondisi tubuh selama rangkaian ibadah yang panjang dan melelahkan.

    “Ada diantara teman-teman kami yang memeriksa kesehatan jemaah haji kita itu, merasa barangkali kasihan, atau barangkali memang dari pihak keluarganya pun minta supaya diloloskan saja. Sehingga bisa jadi hasil pemeriksaannya pun, misalnya tingkat safety level-nya 2 dijadikan 1. Akan tetapi ini yang sedang kami amati sebenarnya,” kata Liliek, ditemui di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025).

    Menurut Siskohat, hingga Jumat (13/6/2025) pukul 11:25 Waktu Arab Saudi (WAS), sudah sebanyak 260 jemaah haji wafat di Tanah Suci. Sebanyak 165 di antaranya adalah laki-laki, dan 95 lainnya perempuan.

    Dari segi profil usia, 152 jemaah wafat merupakan lansia berusia di atas 64 tahun. Sisanya 108 orang yang meninggal berada pada rentang usia 41 hingga 64 tahun.

    Liliek menjelaskan jarak waktu antara pemeriksaan kesehatan jemaah dengan waktu keberangkatan cukup jauh sehingga memungkinkan perubahan kondisi terjadi. Untuk pemberangkatan tahun ini saja, misalnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan mulai Desember 2024, sedangkan jemaah diberangkatkan baru mulai 2 Mei 2025.

    Selama rentang waktu tersebut, banyak terjadi perubahan dan perkembangan pada kesehatan jemaah haji. “Ada yang ternyata sakit harus dioperasi, ada yang ternyata sakit harus dirawat gitu. Nah, sampai di situ pada saat jemaah berangkat, akhirnya kan kondisinya ada juga yang memang dari Tanah Air sudah kurang bagus,” jelasnya.

    Liliek mengatakan perlu kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kesehatan dan ketahanan fisik jemaah haji Indonesia sejak jauh-jauh hari. Rentang yang sedang dan telah diupayakan Kemenkes sejauh ini adalah pemberitahuan setahun sebelum keberangkatan.

    Namun, dia berharap rentang waktu itu bisa diperlebar lagi menjadi 3 tahun sebelum keberangkatan, agar jemaah lebih leluasa mempersiapkan kesehatannya dan pemerintah pun dapat melakukan pemantauan.

    “Nanti tahun depan kami coba ketatkan lagi. Supaya benar-benar yang ke sini memang orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ternyata tidak hanya ibadah haji, waktu disini kan cukup lama. Nah, ini yang mestinya juga kami lihat kekuatannya, harus bisa mereka bertahan selama kurun waktu mereka berada di Arab Saudi,” kata Liliek.

  • Agar Jemaah Haji Tetap Bugar Sampai Tanah Air, Ini Tipsnya

    Agar Jemaah Haji Tetap Bugar Sampai Tanah Air, Ini Tipsnya

    Bisnis.com, JEDDAH — Setelah melalui rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan, sebagian jemaah Indonesia kini telah tiba di Tanah Air. Kondisi fisik lelah usai rangkaian ibadah haji langsung dilanjutkan penerbangan panjang ke Indonesia. Perlu siasat untuk mengembalikan agar stamina tetaap terjaga hingga tiba di Tanah Air.

    Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Liliek Marhaendro mengimbau kepada jemaah yang akan kembali ke Tanah Air untuk berkonsultasi kepada petugas kesehatan, khususnya bagi mereka yang merasa kurang fit.

    “Bagi yang mau pulang, kalau dia tidak enak badan, konsultasi dulu ke dokter atau petugas kesehatan yang ada di kloternya,” ujar Liliek saat ditemui di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025).

    Dia menyarankan kepada jemaah untuk mengikuti arahan dari petugas terkait waktu makan dan istirahat. Sehingga kesehatan jemaah akan lebih baik saat berangkat dari Arab Saudi dan tiba di Tanah Air.

    “Ini kan orang (jemaah) pada pengin cepet berangkat atau mungkin takut ketinggalan. Nah akhirnya mereka tuh nervous. Tidak bisa istirahat. Sebenernya kalau mau, sami’na instruksi dari petugas. Suruh istirahat, istirahat, suruh makan, makan,” ujarnya.

    Dia juga mengatakan banyak di antara jemaah haji yang gelisah saat hendak naik pesawat. Perasaan gelisah dan khawatir tersebut juga perlu ditanggulangi oleh jemaah agar tak menimbulkan sakit fisik saat dan setelah perjalanan.

    “Banyak nervous itu kan bisa sakit perutlah, sakit apalah, takut terbang,” kata Liliek.

    Fase pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dimulai pada 11 Juni dan akan berakhir pada 25 Juni 2025. Total terdapat 266 kelompok terbang (kloter) yang akan dipulangkan pada gelombang pertama ini. Terdiri dari 258 kloter pulang melalui Bandara Jeddah dan 8 kloter melalui Bandara Amir Muhammd bin Abdulaziz Madinah, Arab Saudi.

    Berdasarkan Sistem Komputerisasi Data Terpadu (Siskohat), hingga Jumat (1236/2025) pukul 11.03 Waktu Arab Saudi, sudah 22 kloter tiba di Indonesia dengan rincian 8.562 jemaah haji.

    Sementara itu sebanyak 259 kloter lainnya masuk dalam pemulangan gelombang kedua yang akan berlangsung pada 26 Juni sampai 12 Juli 2025. Kloter gelombang kedua seluruhnya akan diberangkatkan dari Bandara Madinah.

  • Tak Ada Jakarta di Jadwal Sementara Formula E Musim Depan

    Tak Ada Jakarta di Jadwal Sementara Formula E Musim Depan

    Jakarta –

    Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) telah merilis jadwal Formula E musim depan. Menariknya, dalam daftar sementara atau provisional schedule tersebut, tak ada nama Jakarta!

    Formula E musim depan akan punya 18 seri yang dimulai dari Sao Paolo, Brazil pada Desember 2025. Sementara ada beberapa lokasi yang mendapat jatah double header atau dua kali balapan, misalnya seperti Jeddah, Berlin, Monaco, Shanghai, Tokyo dan London.

    Dua tahun lalu, Formula E Jakarta juga mendapat jatah double header. Namun, musim ini, balapan hanya digelar sekali. Bahkan, Jakarta menghilang dari daftar Formula E musim depan.

    Jadwal Formula E musim depan yang tanpa Jakarta. Foto: Pradita Utama

    Berdasarkan kontrak, Formula E Jakarta memang hanya digelar tiga tahun, yakni mulai musim 2022 hingga 2024. Namun, mengingat tahun lalu ada kontestasi politik, jatah balapan terakhir diundur ke tahun ini.

    Hingga sekarang, belum ada keterangan resmi, apakah kontrak tersebut akan diperpanjang musim depan. Sebab, melalui jadwal yang telah dirilis, masih ada dua slot kosong untuk Jakarta, yakni di seri ke-11 atau 12.

    Jika merujuk jadwal sementara yang dirilis, praktis hanya ada tiga negara Asia yang akan menggelar Formula E musim depan, yakni Arab Saudi, China dan Jepang. Sedangkan sisanya bertempat di Eropa dan Amerika Selatan.

    Berikut Jadwal Formula E 2025/2026Sao Paulo: 6 DesemberMexico City: 10 JanuariMiami: 31 JanuariJeddah: 13-14 Februari (double header)Jarama (Madrid): 21 MaretBerlin: 2-3 Mei (double header)Monaco: 16-17 Mei (double header)Belum Diumumkan: 20 MeiBelum Diumumkan: 20 JuniShanghai: 4-5 Juli (double header)Tokyo: 25-26 Juli (double header)London: 15-16 Agustus (double header).

    (sfn/din)

  • Soal Kabar Pemangkasan Kuota Haji 50%, Menag: Tak Ada Pembahasan Resmi

    Soal Kabar Pemangkasan Kuota Haji 50%, Menag: Tak Ada Pembahasan Resmi

    Bisnis.com, MADINAH — Kuota haji Indonesia pada 2026 dikabarkan akan dipangkas 50% sehubungan dengan evaluasi terkait kemampuan fisik jemaah Tanah Air, khususnya bagi mereka yang lanjut usia (lansia) dan berisiko tinggi. 

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan resmi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi terkait hal itu. 

    “Saya tidak pernah mendengarkan isu itu. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah ada pembahasan seperti itu,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, Kamis (12/6/2025). 

    Pernyataan itu disampaikan untuk meredam keresahan publik yang berkembang di tengah fase pemulangan jemaah, terutama setelah muncul spekulasi terkait rencana pengurangan kuota haji secara drastis pada musim mendatang.

    Nasaruddin menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan ibadah haji tetap berlangsung baik dan profesional. Tidak ada indikasi penurunan kuota dari pihak mana pun.

    “Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia sangat baik. Memang ada kekurangan, tapi semua negara juga punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna,” tambahnya.

    Sebagai informasi, kuota haji Indonesia justru cenderung stabil dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, kuota jemaah Indonesia sebesar 229.000 orang, naik menjadi 241.000 orang pada 2024, dan tahun ini, 2025, kuota mencapai 221.000 orang.

    Pada kesempatan yang sama, dia juga sekaligus mengapresiasi kerja keras seluruh petugas haji yang berjibaku di tengah cuaca ekstrem demi memastikan jemaah mendapatkan layanan terbaik.

    “Lihat sendiri jemaah kita. Lihat petugas kita yang bekerja di lapangan dengan ikhlas. Mereka juga punya keluarga dan harga diri. Jadi jangan kita pelintir seolah-olah ada yang genting,” katanya.

    Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi kini masih fokus pada fase kepulangan jemaah Indonesia, setelah melalui puncak rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). 

    Sebagaimana fase kedatangan, pemulangan jemaah dibagi ke dalam dua gelombang. Gelombang pertama pulang melalui Bandara King Abdulaziz, Jeddah, dan gelombang kedua melalui Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz Madinah. 

    Namun, demikian ada 7 kloter jemaah haji gelombang pertama yang dipulangkan melalui Bandara Madinah karena keterbatasan slot penerbangan.