Xcloud.id

kab/kota: Jayapura

  • Arus Peti Kemas Subholding Pelindo pada 2023 Tumbuh 2,63 Persen

    Arus Peti Kemas Subholding Pelindo pada 2023 Tumbuh 2,63 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) mencatatkan pertumbuhan arus peti kemas pada tahun 2023 sebesar 2,63 persen dengan jumlah 11,53 juta teus.

    Pada periode yang sama pada 2022, arus peti kemas tercatat sebanyak 11,23 juta teus. Corporate Secretary SPTP, Widyaswendra mengatakan, arus peti kemas pada 2023 terdiri dari 3,62 juta teus peti kemas internasional, dan 7,91 juta teus peti kemas domestik.

    “Peti kemas internasional tumbuh sekitar 3,9 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan peti kemas domestik tumbuh sekitar 0,5 persen jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya,” kata Widyaswendra, Rabu (7/2).

    Menurut Widyaswendra, pertumbuhan tersebut merupakan dampak dari langkah perusahaan pelayaran menambah rute peti kemas internasional. Setidaknya, ada tambahan 20 layanan rute baru pada 2023, masing-masing 9 rute di IPC TPK, 6 rute di TPS Surabaya, serta 5 rute di Terminal Teluk Lamong.

    Tahun ini, SPTP menargetkan arus peti kemas sebesar 12,1 juta teus. Dalam upaya pencapaian, SPTP melakukan penggalian potensi pembukaan rute internasional dan domestik baru bersama perusahaan pelayaran.

    Widyaswendra menambahkan, SPTP juga akan mengadakan kegiatan pemasaran bersama perusahaan pelayaran untuk program kontainerisasi muatan. Selama ini, kapal yang digunakan masih berjenis non peti kemas.

    “Kolaborasi rute tol laut dengan rute hub and spoke bersama pelayaran komersial juga menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan oleh PT Pelindo Terminal Petikemas untuk meningkatkan arus peti kemas yang dilayani di terminal yang dikelola oleh perseroan,” katanya.

    Potensi Tinggi di Wilayah Timur Indonesia

    Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai bahwa wilayah timur Indonesia memiliki potensi besar untuk berperan dalam ekosistem arus peti kemas. Hal ini dapat menjadi langkah SPTP meningkatkan pertumbuhan arus peti kemas.

    Selama ini, industri disebut Siswanto masih terpusat di wilayah barat, khususnya Pulau Jawa. Sehingga, kebanyakan peti kemas yang dikirim ke wilayah timur kembali dalam posisi kosong.

    “Potensi muatan peti kemas di wilayah timur Indonesia masih cukup tinggi, utamanya berkaitan dengan hasil tangkapan laut atau perikanan dan hasil bumi lainnya namun kita juga perlu perhatikan apakah pelabuhan yang ada di daerah sudah dapat mendukung bongkar muat peti kemas ataupun fasilitas berpendingin,” kata Siswanto.

    Tak hanya pemanfaatan potensi, Siswanto juga mendorong SPTP mengadakan pembenahan di sejumlah pelabuhan di wilayah Timur Indonesia agar dapat difungsikan untuk kegiatan peti kemas.

    Selanjutnya, upaya meningkatkan arus peti kemas luar negeri bisa diwujudkan melalui penyediaan terminal yang berfungsi sebagai transshipment hub. Namun, kata Siswanto, sebelumnya perlu dilakukan kajian menyeluruh dengan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah.

    “Keberadaan ekosistem yang kuat mulai dari kemudahan bunker, lokasi berlabuh, sistem keuangan dan pembayaran, pemanduan dan penundaan kapal, dan hal lainnya sangat dibutuhkan dalam mewujudkan transhipment hub internasional yang dimimpikan,” ujarnya.

    Guna meningkatkan arus peti kemas, SPTP juga dapat melakukan kontainerisasi muatan. Siswanto mengingatkan, upaya tersebut tak akan menjadi proses yang mudah.

    “Pertarungan di sektor tersebut akan sangat berat. Kita ketahui ada negara tetangga yang sudah menguasai pasar, sehingga kita perlu memperkuat diri terlebih dahulu untuk siap bersaing langsung dengan mereka di selat Malaka,” kata Siswanto.

    Hingga Desember 2023, PT Pelindo Terminal Petikemas mengelola 32 terminal peti kemas yang dioperasikan oleh 17 cabang dan 7 anak perusahaan. Kantor cabang di daerah itu meliputi TPK Belawan, TPK Perawang, TPK Semarang, TPK Nilam, TPK Bagendang Bumiharjo, TPK Banjarmasin, TPK New Makassar, TPK Tarakan, TPK Pantoloan, TPK Bitung, TPK Kendari. Selanjutnya TPK Ambon, TPK Kupang, TPK Ternate, TPK Sorong, TPK Jayapura, dan TPK Merauke.

    Adapun anak perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas adalah PT IPC Terminal Petikemas, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Terminal Teluk Lamong, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, PT Prima Multi Terminal, PT Prima Terminal Petikemas, dan PT Kaltim Kariangau Terminal.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos

    Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

    Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

    “Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

    “Ini untuk menciptakan iklim akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia. Negara ini dibangun dengan perjuangan serta gotong royong dan kita terus juga harus memupuk rasa gotong royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” imbuh Ani.

    Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

    Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika,” jelas Sri Mulyani.

    “Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita,” tambahnya.

    Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

    Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

    Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR,” kata Ani.

    “Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua,” tandas sang Bendahara Negara.

    (skt/sfr)

  • Sri Mulyani: Orang Lebih Silau dengan Pembangunan karena Gunting Pita

    Sri Mulyani: Orang Lebih Silau dengan Pembangunan karena Gunting Pita

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyindir orang-orang yang hanya silau dengan seremoni pembangunan.

    “Saya selalu wanti-wanti, membangun itu satu hal, memelihara is another hal. Dan sering orang lebih silau dan kagum dengan pembangunan karena menggunting pita, kelihatan bagus, habis itu 1 tahun-2 tahun gak dilihat lagi,” ucapnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

    Menurutnya, bukan hanya pembangunan yang kudu digenjot. Wanita yang akrab disapa Ani itu menekankan adanya tantangan lain dalam memelihara bangunan yang sudah berdiri megah tersebut.

    Bendahara Negara itu mencontohkan Rusunara alias Rumah Susun Negara di Jayapura yang diresmikan hari ini. Ia menyebut hunian untuk PNS Kemenkeu itu sudah lengkap beserta isinya dan dihuni jajaran anak buahnya.

    “Saya sudah berkali-kali sampaikan, peradaban suatu bangsa dan negara itu diuji bukan hanya membangunnya, tapi apakah dia bisa memeliharanya? Jadi, memelihara aset adalah bagian dari tingkat peradaban kita,” tegas Sri Mulyani.

    Secara pribadi, Ani menilai pembangunan rusun tersebut adalah bentuk kehadiran negara. Ia menegaskan negara hadir untuk menjaga jajarannya dalam bertugas di daerah manapun di Indonesia, termasuk Papua.

    Ia menekankan penugasan kepada seluruh jajaran Kemenkeu adalah titah negara yang terhormat. Oleh karena itu, mereka harus melaksanakannya dengan sepenuh hati, baik, profesional, dan berintegritas.

    “Dan juga untuk meyakinkan dan menjamin bahwa jajaran Kementerian Keuangan di manapun mereka berada tidak ada istilah mereka ditempatkan di tempat jauh. Karena Indonesia itu ya Indonesia, gak ada yang jauh dan dekat, semua adalah lokasi yang sama,” tandasnya.

    Pembangunan Rusunara di Jayapura dimulai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara menkeu dan menteri PUPR melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020. Kemudian, peletakan batu pertama dilakukan pada 26 November 2021.

    Selain di Papua, Kemenkeu mengklaim sudah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana para pegawainya secara nasional.

    (skt/sfr)

  • Sri Mulyani Berterima Kasih ke Basuki saat Resmikan Rusun PNS Kemenkeu

    Sri Mulyani Berterima Kasih ke Basuki saat Resmikan Rusun PNS Kemenkeu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meresmikan Rumah Susun Negara (Rusunara) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jayapura, Papua.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR,” ucap Sri Mulyani dalam peresmian Rusunara di Jayapura, Papua pada Kamis (1/2).

    Secara personal, wanita yang akrab disapa Ani itu menilai pembangunan rusun tersebut adalah bentuk kehadiran negara. Ia menegaskan negara hadir untuk menjaga jajarannya dalam bertugas di daerah manapun di Indonesia, termasuk Papua.

    Ia menegaskan penugasan kepada jajaran anak buahnya adalah titah negara yang terhormat. Oleh karena itu, jajaran PNS Kemenkeu harus melaksanakannya dengan sepenuh hati, baik, profesional, dan berintegritas.

    “Dan juga untuk meyakinkan dan menjamin bahwa jajaran Kementerian Keuangan di manapun mereka berada tidak ada istilah mereka ditempatkan di tempat jauh. Karena Indonesia itu ya Indonesia, enggak ada yang jauh dan dekat, semua adalah lokasi yang sama,” tegas Ani.

    Pembangunan Rusunara di Jayapura ini dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara menkeu dan menteri PUPR melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020. Lalu, peletakan batu pertama dilakukan pada 26 November 2021.

    Selain di Papua, Kemenkeu mengklaim sudah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana para pegawainya secara nasional. Ini dilakukan sesuai arahan Menkeu Sri Mulyani dalam penyediaan sarpras pegawai di seluruh Indonesia.

    “Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua,” tutup Sri Mulyani.

    (skt/sfr)

  • Bahlil Sentil Eks Menteri Merasa Pintar Bantu Jokowi: Memang Tugasnya

    Bahlil Sentil Eks Menteri Merasa Pintar Bantu Jokowi: Memang Tugasnya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan para mantan menteri tidak perlu membanggakan diri karena sudah membantu Presiden Jokowi.

    “Menurut saya sebagai etika birokrat, yang namanya mantan menteri, yang namanya mantan pembantu presiden ya tugasnya memang melayani presiden. Mau buat apa saja ya terserah dia,” katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

    “Jadi jangan merasa pintar bahwa seolah-olah apa yang dibuat itu adalah soal dia pintar,” imbuhnya.

    Bahlil menjelaskan terkadang Jokowi juga tidak menerima seluruh masukan yang diberikan kepadanya.

    “Kadang-kadang Pak Presiden Jokowi ini ya cuma iya iya saja, enggak dipakai juga konsepnya. Cuma ada yang merasa lebih pintar saja, padahal enggak pintar-pintar banget juga,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan itu, Bahlil juga membandingkan realisasi investasi yang dicapai di era kepemimpinannya dengan pejabat terdahulu.

    Ia menyebut pada 2018, realisasi investasi sebesar Rp721 triliun, lebih rendah dari target Rp765 triliun. Pada saat itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dipimpin oleh Thomas Lembong.

    “Jadi dalam fasenya ada target yang tidak tercapai,” katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

    Bahlil kemudian memaparkan realisasi investasi sejak ia menjadi kepala BKPM. Pada 2019, realisasi investasi mencapai Rp826 triliun dari target Rp817 triliun.

    Kemudian, pada 2020, realisasi investasi mencapai Rp900 triliun dari target Rp858 triliun.

    Realisasi investasi juga mencapai target pada 2022 yakni Rp1.207 triliun dari target Rp1.200 triliun. Kemudian realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun, dari target Rp1.400 triliun.

    Bahlil kemudian membandingkan kinerja yang ia capai sebagai lulusan universitas dalam negeri dengan Thomas Lembong yang lulusan Harvard University, Amerika Serikat.

    “Ini perbandingan antara pejabat terdahulu yang tamatan Harvard, yang sekolahnya hebat, dan pejabat sekarang yang tamatan STIE Port Numbay, alumni Jayapura.

    (fby/pta)

  • Bahlil Sindir Lulusan Harvard Jago Pidato, Tak Capai Target Investasi

    Bahlil Sindir Lulusan Harvard Jago Pidato, Tak Capai Target Investasi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membandingkan realisasi investasi yang dicapai di era kepemimpinannya dengan pejabat terdahulu.

    Ia menyebut pada 2018, realisasi investasi sebesar Rp721 triliun, lebih rendah dari target Rp765 triliun. Pada saat itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dipimpin oleh Thomas Lembong.

    “Jadi dalam fasenya ada target yang tidak tercapai,” katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

    Bahlil kemudian memaparkan realisasi investasi sejak ia menjadi kepala BKPM. Pada 2019, realisasi investasi mencapai Rp826 triliun dari target Rp817 triliun. Kemudian pada 2020, realisasi investasi mencapai Rp900 triliun dari target Rp858 triliun.

    Realisasi investasi juga mencapai target pada 2022 yakni RpRp1.207 triliun dari target Rp1.200 triliun. Kemudian realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun, dari target Rp1.400 triliun.

    Bahlil kemudian membandingkan kinerja yang ia capai sebagai lulusan universitas dalam negeri dengan Thomas Lembong yang lulusan Harvard University, Amerika Serikat.

    “Ini perbandingan antara pejabat terdahulu yang tamatan Harvard, yang sekolahnya hebat, dan pejabat sekarang yang tamatan STIE Port Numbay, alumni Jayapura,” umbarnya.

    Ia pun menyinggung bahwa orang yang pintar membuat pidato, belum tentu mengeksekusi investasi.

    “Dan kalau hanya buat pidato enggak usah di Harvard lah, di HMI saja, di GMKI, di Cipayung itu pintar semua itu pidato,” katanya.

    (fby/pta)

  • Kericuhan di Papua, Kapolri Minta Petugas Persiapkan Diri

    Kericuhan di Papua, Kapolri Minta Petugas Persiapkan Diri

    Surabaya (beritajatim.com) – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta petugas kepolisian yang bertugas di Papua untuk mempersiapkan diri menjaga situasi tetap terkendali.

    ” Harapan kita semoga sampai seluruh rangkaian acara pemakaman Almarhum Luca Enembe berjalan lancar. Tadi sudah saya sampaikan kepada seluruh aparat di sana, betul betul mempersiapkan diri dan menjaga situasi tetap terkendali,” ujar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kamis (28/12/2023).

    “Tadi sempat terjadi sedikit aksi dari beberapa kelompok masyarakat dan saat ini sudah diantisipasi,” lanjut Listyo.

    Sigit berharap keamanan di Papua akan berjalan kondisi sampai rangkaian acara pemakaman Lucas Enembe.

    Perlu diketahui, proses pemakaman mantan Gubernur Papua, Lucas Enembe di Jayapura, Kamis (28/12/2023) ricuh.

    Jenazah Lucas Enembe yang berada dalam Ambulance di ruang tunggu VVIP Bandara Sentani, dipaksa dikeluarkan dan dibawa dengan berjalan kaki menuju tempat pemakaman di Jayapura.

    Ribuan masyarakat yang turut dalam iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua tersebut, meminta pihak aparat keamanan untuk tidak menghalangi dan membatasi.

    Ribuan masyarakat itu, kemudian mulai melakukan pelemparan ke beberapa bangunan, serta pembakaran terhadap kendaraan roda empat dan roda dua.

    Dalam kericuhan tersebut, Pejabat sementara (Pjs) Gubernur papua Ridwa Rumasukun dikabarkan mengalami luka dibagian kepala akibat terkena lemparan batu. [uci/beq]

  • Warisan Era Menlu Retno: Larang Kibarkan Bendera Israel di RI

    Warisan Era Menlu Retno: Larang Kibarkan Bendera Israel di RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Baru-baru ini isu pelarangan pengibaran bendera Israel di Indonesia ramai diperbincangkan.

    Isu ini merebak di saat Israel tengah melancarkan agresi ke Palestina sejak 7 Oktober lalu dan tak lama usai insiden bentrokan antara beberapa organisasi masyarakat (ormas) di Bitung, Sulawesi Utara.

    Bentrokan itu terjadi antara ormas pro-Palestina dan ormas pro-Israel. Menurut laporan Detik, massa pro-Israel tampak membawa bendera dengan perpaduan warna biru dan putih yang menyerupai bendera Israel saat itu.

    Netizen pun ramai-ramai menyoroti pengibaran bendera Israel yang secara jelas dilarang di Indonesia.

    Indonesia memang memiliki aturan yang melarang pengibaran bendera Israel, yakni Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Larangan pengibaran bendera Israel ini diatur dalam Bab X Hal Khusus poin B nomor 150-151. Beleid ini diteken langsung oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

    Indonesia mempunyai aturan larangan mengibarkan bendera asing yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.41/1958 Tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing. Namun, Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 ini ditetapkan

    Eks juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, sempat menjelaskan permenlu itu dibuat untuk memberikan pedoman bagi pemda dalam melakukan hubungan luar negeri.

    “Saya garis bawahi [permenlu itu] sifatnya pedoman. Dengan demikian, dari sedemikian banyak pasal terkait pedoman yang diberikan, ada juga rujukan mengenai Israel dan Taiwan,” ujar Faizasyah saat ditemui di Kemlu RI, pada 5 April lalu.

    “Namun, pedoman itu berlaku untuk pemda. Tidak dalam kerangka internasional,” lanjut Faizasyah.

    Faizasyah saat itu merespons permenlu yang mencuat usai gaduh Piala Dunia U-20. Faizasyah pun menjelaskan awal mula permenlu dibentuk yakni mempertimbangkan era awal reformasi dan otonomi daerah, di mana banyak pemuda melakukan kegiatan internasional.

    Misalnya, ada daerah yang menjajaki pinjaman luar negeri, padahal urusan pertahanan, hubungan internasional, dan keuangan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

    “Jadi untuk menghindari terjadinya miss atau kesalahan dalam pengelolaan hubungan luar negeri oleh pemda, dikeluarkan pedoman,” ucapnya.

    Sebelum permenlu terbit, Indonesia belum punya aturan yang melarang secara spesifik pengibaran bendera Israel di RI. Pelarangan ini sendiri lantaran Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel karena dukungan RI atas kedaulatan Palestina.

    Setahun sebelum permenlu terbit alias pada 2018, sempat terjadi pengibaran bendera Israel di Jayapura, Papua, yang membuat heboh masyarakat. Polisi Papua saat itu menyatakan tindakan tersebut dilakukan komunitas Sion Kids dan sudah menjadi tradisi mereka selama ini.

    Sementara itu, isi dari Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 adalah:

    Sampai saat ini Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, dan menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina, karenanya Indonesia menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel.

    Dalam melakukan hubungan dengan Israel kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dan selama ini masih berlaku:

    a. Tidak ada hubungan secara resmi antara Pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat-menyurat dengan menggunakan kop resmi;

    b. Tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi;

    c. Tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia;

    d. Kehadiran Israel tidak membawa implikasi pengakuan politis terhadap Israel;

    e. Kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa; dan

    f. Otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk affidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok.

    (rds/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tenggat Pemda Laporkan Kesiapan Anggaran Lusa, Nantinya Dibahas di RDP dengan DPR RI

    Tenggat Pemda Laporkan Kesiapan Anggaran Lusa, Nantinya Dibahas di RDP dengan DPR RI

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (pemda) segera melaporkan kesiapan anggaran pemungutan suara ulang (PSU) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) paling lambat Jumat, 7 Maret 2025 lusa.

    Permintaan tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU secara hybrid dari Kantor Pusat Kemdagri di Jakarta, hari ini. Laporan dari pemda nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengan Komisi II DPR RI pada Senin, 10 Maret, 2025 mendatang.

    “Dapat kami sampaikan bahwa kami akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Senin, sehingga pada hari Senin tersebut, semua daerah harus sudah kami dapatkan kepastian tentang penyediaan APBD atau keuangan daerah untuk persiapan PSU,” katanya.

    “Yang pertama untuk KPU, kemudian yang kedua Bawaslu, ketiga untuk pihak keamanan dalam hal ini TNI-Polri,” tutur Ribka melanjutkan dalam keterangannya, mengutip artikel Antara.

    Daftar Daerah yang Laksanakan PSU

    PSU akan digelar di beberapa daerah yang meliputi tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk tingkat provinsi, PSU akan dilaksanakan di Provinsi Papua. Sementara itu, di tingkat kabupaten, PSU akan dilakukan di Kabupaten Siak, Barito Utara, Bengkulu Selatan, Pasaman, Serang.

    Selanjutnya, Tasikmalaya, Magetan, Empat Lawang, Kutai Kartanegara, Gorontalo Utara, Bangka Barat, Buru, Mahakam Ulu, Pesawaran, Banggai, Pulau Taliabu, Kepulauan Talaud, Parigi Moutong, Bungo, dan Boven Digoel. Di tingkat kota, PSU akan digelar di Kota Sabang, Banjarbaru, dan Palopo.

    Alasan PSU dan Hasil MK terhadap Perkara yang Masuk

    Keputusan untuk melaksanakan PSU ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024 dalam sidang pleno. Sebanyak sembilan hakim konstitusi menuntaskan pembacaan putusan atas 40 perkara yang diperiksa lebih lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari 40 perkara yang ditinjau, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Dengan selesainya putusan ini, MK telah menangani seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar PSU. KPU di daerah terkait diwajibkan menjalankan putusan tersebut sesuai instruksi MK.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, dalam Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, dalam Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News