kab/kota: Jayapura

  • Hadirkan Inovasi hingga Budaya Kerberlanjutan, Bank Mandiri Diyakini Capai Net Zero Emissions Operasional pada 2030

    Hadirkan Inovasi hingga Budaya Kerberlanjutan, Bank Mandiri Diyakini Capai Net Zero Emissions Operasional pada 2030

    Jakarta, Beritasatu.com – Pencapaian net zero emissions (NZE) pada 2060 menjadi misi pemerintah Indonesia untuk memitigasi perubahan iklim, mewujudkan ekonomi hijau, hingga menciptakan keberlanjutan lingkungan dan energi. Di sektor perbankan, Bank Mandiri sebagai bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara) pun menunjukkan komitmen kuat untuk berkontribusi atas pencapaian NZE pada 2060.

    Selain melalui berbagai inisiatif keuangan, keseriusan Bank Mandiri untuk mendukung pencapaian zero carbon emissions pada 2060 secara konkret telah dimulai melalui sejumlah inovasi hingga budaya keberlanjutan di internal perusahaan. Di lingkup perusahaan, Bank Mandiri telah mencanangkan target net zero emissions operasional pada 2030 mendatang.

    Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, salah satu inovasi yang telah dihadirkan Bank Mandiri untuk merealisasikan zero carbon emissions operasional adalah dengan meluncurkan digital carbon tracking.

    Mandiri merupakan bank pertama di Indonesia yang memiliki digital carbon tracking sebagai platform yang digunakan untuk menghitung dan memonitori emisi perusahaan, sehingga perusahaan dapat melakukan tindak lanjut apabila menemukan emisi karbon berlebih.

    “Langkah ini juga sebagai bentuk internalisasi budaya kepada seluruh pegawai untuk memonitor emisi yang dihasilkan dan upaya pengurangan emisi,” kata Alexandra dalam wawancara yang ditayangkan BTV beberapa waktu lalu.

    Untuk mendorong budaya keberlanjutan di perusahaan, Bank Mandiri kini telah mengoperasikan sebanyak 143 unit electric vehicles (EV) atau kendaraan listrik, melakukan instalasi 17 charging points, melakukan pemasangan 727 solar panel pada kantor cabang eco friendly di Jakarta, Medan, Palembang, dan Surabaya.

    Lebih jauh, Bank Mandiri memiliki satu gedung di Surabaya yang tersertifikasi “Gold” oleh Green Building Council Indonesia (GBCI). Bank pelat Merah itu juga berinovasi dengan penggunaan low emission glass (OTTV Glass) pada gedung perusahaan yang tersebar di lima titik, yakni Medan, Denpasar, Bekasi, Jayapura, serta Wijayakusuma Jakarta.

    Di samping itu, Bank Mandiri berpartisipasi dalam perdagangan karbon, serta menunjukkan komitmennya dengan mendorong transformasi digital melalui superapp Livin’ by Mandiri dan wholesale digital super platform Kopra by Mandiri sejak 2021. Mandiri turut mengonversi cabang konvensional menjadi ke arah digital dengan meluncurkan sebanyak 241 smart branch.

    Bersama dengan Gedung Plaza Mandiri dan Wisma Mandiri, ratusan smart branch tersebut turut memanfaatkan lampu LED yang ramah lingkungan dalam operasionalnya. Selain itu, Mandiri turut menerapkan efisiensi air dengan menggunakan sistem water recycling di Plaza Mandiri, Menara Mandiri, dan Wisma Mandiri.

    Tak lupa, target ambisius Bank Mandiri dalam capaian zero carbon emissions operasional pada 2030 juga dilakukan dengan mendorong budaya keberlanjutan kepada seluruh pegawai di pusat maupun di 2.192 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Kami juga rutin membangun awareness melalui e-learning dan sosialisasi kepada seluruh unit, di mana kami terus mendorong penerapan budaya berkelanjutan menjadi bagian dari business as usual,” ungkap Alexandra.

    Ekonom Yakin Bank Mandiri Capai Net Zero Emissions Operasional pada 2030

    Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengungkapkan, berbagai inisiatif yang dilakukan telah berdampak terhadap menurunnya emisi karbon di perusahaannya. Berdasarkan data terkini Bank Mandiri, emisi operasional telah turun sebesar 17,6%

    “Upaya-upaya ini (strategi menurunkan NZE operasional) berhasil menurunkan emisi operasional sebesar 17,6% dari baseline pada 2019, yaitu 358.000 ton CO2 menjadi 282.000 ton CO2,” imbuh Alexandra.

    Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto melihat, berbagai inisiatif tersebut sangat memungkinkan Bank Mandiri untuk mencapai net zero emissions operasional pada 2030. Menurutnya, budaya keberlanjutan yang dimiliki bank pelat merah itu sudah menyentuh seluruh elemen di internal perusahaan.

    “Bank Mandiri possible (mencapai NZE operasional pada 2030) karena itu sudah menjadi komitmen seluruh insan-insan Bank Mandiri. Jadi setiap pegawai Bank Mandiri punya komitmen sebagai pribadi untuk melakukan perbuatan-perbuatannya yang harus mendukung tercapainya era net zero emissions di 2030,” tutur Ryan kepada Beritasatu.com, Jumat (28/2/2025).

    Menurut Ryan, Bank Mandiri merupakan salah satu bank yang menonjol dalam menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG). Komitmen tersebut, kata Ryan, salah satunya terlihat jelas dengan pembiayaan kredit dari Bank Mandiri yang menganut prinsip environmental friendly atau ramah lingkungan.

    Ryan mencontohkan, Bank Mandiri tidak pernah membiayai sektor-sektor ekonomi yang dalam proses produksi sang debitur terbukti melanggar aturan terkait lingkungan hidup, seperti penggundulan hutan, pembakaran hutan, hingga pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Sebaliknya, Bank Mandiri sangat menonjol melakukan pembiayaan yang masuk kategori green economy, seperti proyek renewable energy.

    Namun, menurutnya, komitmen perbankan dalam mendukung net zero emissions tidak harus melalui jalur pembiayaan hijau atau kredit semata, melainkan juga bisa melalui perilaku operasional perusahaan.

    Dia lantas mengapresiasi berbagai inisiatif yang telah dilakukan Bank Mandiri dalam operasional, termasuk digitalisasi yang membuat nasabah tak perlu datang ke kantor cabang sampai pencatatan di perusahaan yang sifatnya paperless atau minim penggunaan kertas sehingga ramah lingkungan.

    “Yang saya lihat, Bank Mandiri sudah agresif melakukan pencatatan yang sifatnya paperless. Dengan digitalisasi, maka akan mengurangi penggunaan kertas. Dengan, digitalisasi, maka akan mengurangi penggunaan BBM atau energi fosil. Nasabah kalau mau ke kantor cabang Mandiri enggak perlu lagi datang ke kantor cabang, cukup pakai mobile banking Bank Mandiri menggunakan aplikasi Livin, kita sudah bisa bertransaksi,” jelas Ryan.

    Visi Bank Mandiri dalam mewujudkan zero emissions operasional pada 2030 dan mendukung net zero emissions pada 2060 bukan hanya sekedar implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan dan Taksonomi Hijau semata, melainkan juga kontribusi nyata Mandiri sebagai agent of development dan berperan aktif dalam agenda global untuk keberlanjutan.

    Inisiatif-inisiatif dalam pengurangan emisi karbon pun menjadi salah satu faktor kunci yang membuat Bank Mandiri dinobatkan sebagai bank terbaik di Indonesia dalam ESG Score berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat ESG terkemuka, Sustainalytics. Per 9 Januari 2025, Bank Mandiri berhasil menurunkan ESG Risk Rating Score secara signifikan dari 28,2 (medium risk) pada 2024 menjadi 17,5 (low risk).
     

  • Hasil Sidang Isbat Penetapan Kapan Puasa 2025 1 Ramadhan 1446 H – Page 3

    Hasil Sidang Isbat Penetapan Kapan Puasa 2025 1 Ramadhan 1446 H – Page 3

    Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) melalui situs resminya hilal.bmkg.go.id turut memotret pantauan 1 ramadan 1446 Hijriah melalui Sistem Informasi Observasi Hilal.

    Obervasi BMKG dilakukan tersebar di sejumlah titik di seluruh Indonesia, seperti di Rooftop Mega Trade Center (MTC) Manado, Pantai Tanah Lot, Tabanan, Kantor Stasiun Geofisika Jayapura, Stasiun Geof Saumlaki, Maluku, Bukit Gado-Gado, Pantai Air Manis, Kota Padang, VTS Sengkuang, Batam, Gunung Sitoli, Pantai Wisata Hiu Paus Botubarani, Kantor Bupati Malang.

    Selanjutnya, POB Syekh Belabelu Parangtritis Bantul, Gedung Layanan MKG Kupang, Hotel Mambruk Anyer, Gedung Observatorium Hilal BMKG AveTaduma Ternate, Pantai Patra Jasa Badung, Pantai Lhok Keutapang, Delft Apartemen CPI Makassar, Pantai Tanjung Setumu Tanjung Pinang, Apartemen Delft CPI Makassar.

    Berikutnya ada di Menara Hilal BMKG Desa Marana Donggala, Pantai Bahari Tanggetada Kolaka, POB Lampu Satu Merauke, Pantao Hotel Puti Retno Anyer Serang, Bukit Persaudaraan Mauliru Sumba Timur, Dermaga Kokar Alor, POB Pedalen Kebumen, Gedung Observatorium Tgk Chiek Kuta Karang Lhoknga, Hotel Tirta Kencana, dan Hotel Waigo Sorong.

    Sementara itu, untuk menentukan 1 Ramadan 1446 Hijriah akan dilakukan sidang isbat di Kementerian Agama pada sore hari ini.

  • Hilal di Kota Bandung Berpotensi Tak Teramati, Ini Penyebabnya
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        28 Februari 2025

    Hilal di Kota Bandung Berpotensi Tak Teramati, Ini Penyebabnya Regional 28 Februari 2025

    Hilal di Kota Bandung Berpotensi Tak Teramati, Ini Penyebabnya
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com

    Hilal
    awal Ramadhan 1446 H di Bandung berpotensi tidak teramati akibat kondisi cuaca pada 28 Februari 2025.
    “Dari infografis prakiraan cuaca dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, tanggal 28 Februari 2025 untuk Kota Bandung diprakirakan hujan ringan pada pagi sampai malam hari, sehingga
    hilal
    berpotensi tak teramati, (kemungkinan kecil),” ujar Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Bandung, Teguh Rahayu, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/2/2025).
    Berdasarkan data, saat matahari terbenam pada Jumat ini di Kota Bandung, tinggi hilal tercatat 4 derajat 1,93′, elongasi 6 derajat 0,71′, fraksi iluminasi 0,20%, dan umur bulan 10,41 jam.
    Sore ini, BMKG Stasiun Bandung akan mengamati hilal di Observatorium Albiruni Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (Unisba). Lokasi ini menjadi salah satu titik
    pengamatan hilal
    di Indonesia.
    Memasuki bulan Ramadhan 1446 H, BMKG melaksanakan rukyat hilal pada 28 Februari 2025 di 37 lokasi di Indonesia, termasuk Aceh, Medan, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan Jayapura.
    Masyarakat dapat menyaksikan pengamatan hilal secara langsung melalui laman BMKG di
    https://hilal.bmkg.go.id/livestream
    .
    “Untuk mengawali bulan Ramadhan 1446 H (2025 M), dimohon umat Islam menunggu hasil keputusan sidang isbat yang akan diumumkan pada tanggal 28 Februari 2025 malam,” kata Teguh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buntut Keputusan MK, KPU Butuh Rp486 Miliar untuk Pemungutan Suara Ulang

    Buntut Keputusan MK, KPU Butuh Rp486 Miliar untuk Pemungutan Suara Ulang

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di beberapa daerah.

    Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa data perkiraan kebutuhan anggaran PSU Pilkada sebesar Rp486.383.829.417 miliar.

    “Saya kira demikian, jadi secara total bapak ibu sekalian, dan pimpinan anggota komisi, perkiraan kebutuhan itu di Rp486.383.829.417,” ucap Afif dalam rapat kerja bersama Komisi II, DPR Senayan, Jakarta, Kamis 27 Februari 2025.

    Lebih lanjut Afif menjelaskan, terdapat 26 Satuan Kerja (Satker) KPU yang memerlukan pelaksanaan PSU. Dari 26 Satker itu, terdapat enam Satker KPU yang tidak memerlukan tambahan anggaran karena masih memiliki sisa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024.

    Rapat kerja bersama Komisi II, DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Februari 2025.

    Namun dia menyebut, sebanyak 19 Satker KPU yang masih terdapat kekurangan anggaran dengan total kekurangan Rp373.718.524.965,00 rupiah.

    “Kemudian terdapat satu Satker KPU yaitu kabupaten Jayapura yang tidak memerlukan biaya karena bersifat administrasi perbaikan SK saja, itu berkaitan dengan anggaran,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi II DPR Taksir Biaya Gelar PSU Pilkada 2024 Telan Biaya Hampir Rp1 Triliun

    Komisi II DPR Taksir Biaya Gelar PSU Pilkada 2024 Telan Biaya Hampir Rp1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR memperkirakan besaran anggaran untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 bisa mencapai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan besaran ini didapatkan setelah menghitung jumlah perkiraan anggaran yang sebelumnya disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang lebih sebesar Rp486 miliar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sekitar Rp215 miliar.

    “Tambah kalau ada pilih kata ulangnya kurang lebih Rp250 [miliar]. Belum TNI dan Polri jika harus melakukan fungsi pengamanan. Tadi saya hitung kasar saja itu bisa mencapai Rp900 [miliar] sampai Rp1 triliun,” jelasnya seusai rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Dia menyebut anggaran PSU dibebankan kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi, jika masih belum mencukupi, dapat pula dibantu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Sisanya ya mungkin pemerintah pusat lah, sesuai dengan amanat Undang-Undang bahwa jika pemerintah daerah tidak sanggup, maka pemerintah pusat dapat [membantu],” ucapnya.

    Amanat Undang-Undang tersebut, ujar eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini, perlu dibahas lebih lanjut untuk menentukan mekanisme bantuan dana dari APBN.

    “Konotasi ini yang kita mesti dudukkan bersama-sama. Dapat itu semuanya kah? Atau nanti ambil dari provinsi kah? Atau yang lainnya?” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyebut butuh anggaran Rp486,3 miliar untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah dan merekapitulasi ulang hasil perolehan suara di satu daerah.

    Afifuddin menjelaskan dari 26 satuan kerja atau satker KPU yang melaksanakan PSU ada 6 satker KPU yang tak memerlukan tambahan anggaran karena masih punya sisa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024. 

    Sementara itu, masih ada 19 Satker KPU yang dia sebutkan mengalami kekurangan anggaran untuk menggelar PSU. Kekurangannya ini mencapai Rp373,7 miliar.

    “Kemudian terdapat satu Satker KPU yaitu kabupaten Jayapura yang tidak memerlukan biaya karena bersifat administrasi perbaikan SK saja,“ katanya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

  • KPU Sebut Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah Butuh Anggaran Rp486 Miliar

    KPU Sebut Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah Butuh Anggaran Rp486 Miliar

    loading…

    Rapat kerja (raker) KPU bersama Komisi II DPR di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025). FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan Rp486 miliar untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Hal itu disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    “Jadi secara total Bapak Ibu sekalian pimpinan dan anggota Komisi II yang kami hormati kebutuhan perkiraan-kebutuhan itu di Rp486.383.829.417,” kata Afifuddin dalam rapat.

    Afif menyampaikan, terdapat 26 satuan kerja KPU yang memerlukan pelaksanaan PSU. Dari jumlah itu, 6 Satker KPU tidak memerlukan tambahan anggaran karena masih terdapat sisa.

    “Sebanyak 19 satker KPU yang masih terdapat kekurangan anggaran dengan total kekurangan Rp373.718.5824.965,” katanya.

    Sementara Satker KPU di Kabupaten Jayapura, kata dia, tak memerlukan anggaran lantaran bersifat administrasi perbaikan SK.

    “Sedangkan, terdapat satu satuan kerja KPU yaitu KPU Kabupaten Jayapura tidak memerlukan biaya karena bersifat administrasi perbaikan SK,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan ada puluhan daerah yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Dari jumlah itu, ia mengaku, asa 16 daerah yang tak sanggup menggelar PSU lantaran keterbatasan anggaran.

    Hal itu diungkap Ribka saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2024). Ia mengungkapkan, ada 24 daerah yang telah mengoordinasikan pelaksanaan PSU ke Kemendagri.

    “Dari 24 daerah yang akan melaksanakan PSU dapat dikelompokkan sesuai dengan kesiapan dan kemampuan pendanaan sebagaimana yang sudah kami koordinasikan dari Kemendagri,” kata Ribka dalam forum raker.

    (abd)

  • KPU Tetapkan Yunus-Haris sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jayapura
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        27 Februari 2025

    KPU Tetapkan Yunus-Haris sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Regional 27 Februari 2025

    KPU Tetapkan Yunus-Haris sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jayapura
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura menetapkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2,
    Yunus Wonda
    dan
    Haris Yoku
    , sebagai bupati dan wakil
    bupati terpilih
    Kabupaten Jayapura periode 2025-2030.
    Penetapan bupati dan wakil bupati berlangsung di Kantor
    KPU Kabupaten Jayapura
    , Papua, pada Kamis (27/2/2025).
    Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efra Jerianto Tunya menyampaikan bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan dari pihak pemohon, pihaknya menindaklanjuti dengan penetapan bupati dan wakil terpilih Kabupaten Jayapura.
    “Hari ini kami lakukan pleno penetapan bupati dan
    wakil bupati terpilih
    Kabupaten Jayapura,” katanya kepada wartawan usai penetapan yang berlangsung pada Kamis siang.
    Efra menyampaikan, setelah penetapan dari KPU, langkah selanjutnya yakni sidang paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura.
    “Setelah sidang paripurna, maka Pemda Jayapura akan melanjutkannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga dijadwalkan untuk pelantikan,” katanya. 
    Wakil
    Bupati terpilih
    Kabupaten Jayapura, Haris Yoku mengatakan bahwa pesta demokrasi, yakni Pilkada di Kabupaten Jayapura sudah selesai.
    “Saya mengajak masyarakat Kabupaten Jayapura dan semua tim sukses dari masing-masing paslon untuk bersama-sama membangun Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
    Haris menyampaikan, untuk mewujudkan perubahan di Kabupaten Jayapura, dibutuhkan persatuan dan kesatuan semua masyarakat, tanpa harus berkotak-kotak.
    Haris menyampaikan bahwa dirinya, sebagai wakil bupati terpilih dan bupati terpilih Kabupaten Jayapura, akan menjalankan program kerja sesuai dengan janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura.
    “Kami ucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan dari TNI-Polri yang telah mensukseskan proses pelaksanaan pilkada di Kabupaten Jayapura,” ucapnya.
    Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana S Hikoyabi mengatakan bahwa dalam kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah.
    Oleh karena itu, Hana mewakili Pemda Kabupaten Jayapura mengucapkan selamat kepada bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura.
    “Pilkada sudah selesai dengan ditetapkannya bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Jayapura. Mari kita jaga situasi keamanan dan kedamaian di Kabupaten Jayapura,” katanya dalam memberikan sambutan.
    Hana menyampaikan bahwa semua warga masyarakat di Kabupaten Jayapura menerima dengan baik, sehingga memberikan ruang untuk bupati dan wakil bupati terpilih membangun bumi Khenambay Umbay ke depannya.
    “Kami akan ikut proses penetapan ini, sidang paripurna di DPRD, sampai dengan proses pelantikan dan lepas sambut di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
    Hana mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, dan TNI-Polri yang telah bekerja mensukseskan Pilkada di Kabupaten Jayapura.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU jelaskan 26 sengketa pilkada yang gugatannya dikabulkan oleh MK

    KPU jelaskan 26 sengketa pilkada yang gugatannya dikabulkan oleh MK

    Jakarta (ANTARA) – KPU menjelaskan bahwa 26 perkara sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang gugatannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, terdiri dari 24 pemungutan suara ulang (PSU), 1 rekapitulasi suara ulang, dan 1 perbaikan keputusan KPU.

    Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin mengatakan bahwa dari 24 daerah yang diperintahkan untuk menggelar PSU itu, ada sebanyak 14 daerah yang harus menggelar PSU di seluruh TPS, dan beberapa daerah lainnya ada yang hanya PSU di beberapa TPS.

    “Ada yang rekapitulasi, ada yang perbaikan keputusan, dan seterusnya,* kata Afifuddin saat rapat dengan Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan dan pemberdayaan aparatur, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan bahwa putusan MK juga mengamanatkan terkait batas waktu penyelenggaraan PSU yang berbeda-beda di sejumlah daerah.

    Dia memberikan contoh, ada empat daerah yang mendapatkan batas waktu untuk menggelar PSU selama 30 hari.

    Selain itu, ada lima daerah yang diberi tenggat waktu untuk melaksanakan PSU selama 45 hari. Kemudian, ada dua daerah yang diberi tenggat waktu selama 60 hari untuk menggelar PSU.

    Berikut 26 daerah yang gugatannya dikabulkan oleh MK:

    Provinsi Papua Kota Banjarbaru Kota Sabang Kota Palopo Kabupaten Pasaman Kabupaten Pesawaran Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Barito Utara Kabupaten Magetan Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Serang Kabupaten Siak Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Banggai Kabupaten Bungo Kabupaten Buru Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Pulau Taliabu Kabupaten Jayapura Kabupaten Puncak Jaya

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi II jadwalkan rapat bahas PSU di 24 daerah pada Kamis

    Komisi II jadwalkan rapat bahas PSU di 24 daerah pada Kamis

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengan lembaga penyelenggara pemilu pada Kamis (27/2), guna membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

    “Dengan adanya keputusan MK saat ini, ada 24 PSU ya, itu artinya dilakukan pemilihan ulang, dan Insyaallah hari Kamis kami akan mengundang (penyelenggara pemilu),” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR RI bersama sejumlah pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, pembahasan ihwal banyaknya daerah yang melaksanakan PSU akan berkaitan pula dengan wacana agar lembaga penyelenggara pemilu menjadi badan ad hoc atau tidak lagi permanen.

    “Ini kan banyak hal-hal yang kecil yang sebetulnya masalah persyaratan-persyaratan yang mungkin tidak cermat, atau seperti yang saya sampaikan tadi jangan-jangan sengaja tidak dicermati (sehingga menyebabkan PSU), apakah memang kita harus berbicara (agar menjadi badan) ad hoc?” tuturnya.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima juga mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan menggelar rapat dengan lembaga penyelenggara pemiku dan pemerintah untuk membahas putusan MK terkait PSU di 24 daerah.

    “Masukkan apa yang harus dikerjakan oleh KPU, Bawaslu, Kemendagri dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi, yang kali ini jumlah yang harus dilakukan pemungutan suara ulang itu demikian besar,” ujar Aria usai jalannya rapat.

    Dia menyebut pihaknya akan mendalami faktor-faktor apa yang membuat banyaknya daerah terpaksa harus melakukan PSU.

    “Faktor-faktor ini apa? Terutama yang itu akibat karena prasyarat-prasyarat yang akhirnya dinegasikan oleh KPU, yang seharusnya prasyarat itu selesai di tingkatan KPU-Bawaslu,” kata dia.

    Sebelumnya, MK resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno yang berlangsung pada Senin (24/2), dengan seluruh Sembilan Hakim Konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar pemungutan suara ulang. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai instruksi MK.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pegadaian sosialisasi manfaat investasi emas pada warga Kota Jayapura

    Pegadaian sosialisasi manfaat investasi emas pada warga Kota Jayapura

    Melalui kegiatan tersebut diharapkan memberikan pengalaman berbeda kepada sehingga masyarakat lebih mengenal Pegadaian melalui berbagai macam acara dan hiburan yang merakyat,

    Jayapura (ANTARA) – PT Pegadaian Kantor Area Jayapura menggelar sosialisasi dan edukasi terkait manfaat investasi emas pada kegiatan Festival Ramadhan yang bakal digelar pada 1-14 Maret 2025 di Kota Jayapura, Papua.

    Deputy Bisnis Pegadaian Area Jayapura Kusumo Seno Aji di Jayapura, Rabu, mengatakan, kegiatan Festival Ramadhan pada 2025 ini merupakan salah satu upaya dalam memperkenalkan produk-produk dari Pegadaian.

    “Melalui kegiatan tersebut diharapkan memberikan pengalaman berbeda kepada sehingga masyarakat lebih mengenal Pegadaian melalui berbagai macam acara dan hiburan yang merakyat,” katanya.

    Menurut Kusumo, pada kegiatan festival tersebut pihaknya akan melibatkan UMKM.

    “Karena tidak hanya memberikan literasi dan informasi terkait produk dan program Pegadaian, ajang ini juga menjadi bentuk komitmen Pegadaian dalam mendukung UMKM naik kelas melalui bazar tersebut,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, selain adanya bazar UMKM, juga akan ada bazar emas, seminar emas, serta layanan produk Pegadaian sehingga meningkatkan minat masyarakat di Kota Jayapura untuk berinvestasi khususnya pada emas.

    “Dengan adanya kegiatan ini juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan kebersamaan serta mendapatkan manfaat dari berbagai program yang kami tawarkan,” katanya lagi.

    Dia menambahkan, dengan adanya festival ini, Pegadaian juga memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM serta kegiatan sosial yang memberikan dampak nyata.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025