kab/kota: Jayapura

Ibu Hamil dan Bayi Meninggal Usai Ditolak 4 RS, Gubernur Papua Minta Maaf

Jayapura –

Wanita bernama Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia usai ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, meminta maaf dan menyebut hal itu terjadi karena kesalahan jajaran pemerintah di Papua.

Dilansir detikSulsel, Minggu (23/11/2025), Irene merupakan warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, Jayapura. Irene dan bayinya dinyatakan meninggal dalam perjalanan bolak-balik menuju RSUD Dok II Jayapura setelah ditolak beberapa rumah sakit pada Senin (17/11) sekitar pukul 05.00 WIT.

“Kematian seorang ibu hamil Irene Sokoy dan bayinya adalah tragedi yang memilukan. Empat rumah sakit diduga menolak korban,” ujar Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey.

Abraham menyebut Irene ditolak empat rumah sakit di kabupaten dan kota Jayapura. Dia menyebut hal itu sangat menyakitkan bagi masyarakat.

Suami almarhum, Neil Kabey, juga kecewa dengan pelayanan rumah sakit terhadap istrinya. Dia mengatakan tidak ada dokter saat istrinya membutuhkan penanganan darurat.

“Kalau saat itu di RSUD Yowari ada dokter, saya yakin istri dan anak saya masih hidup. Kenapa tidak ada dokter pengganti jika memang dokter saat itu tidak ada,” kata Neil.

Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyampaikan permohonan maaf dan dukacita. Dia mengatakan peristiwa itu menjadi contoh buruknya pelayanan medis di Papua.

“Saya baru mau memulai, tetapi Tuhan sudah memberikan satu contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di provinsi di Papua. Saya mohon maaf dan turut berduka yang mendalam atas kejadian dan kebodohan jajaran pemerintah mulai dari atas sampai ke tingkat bawah. Ini kebodohan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah,” kata Fakhiri dalam keterangannya.

“Hal ini sudah saya minta langsung ke Menteri Kesehatan untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di rumah sakit yang ada di Provinsi Papua. Saya yakin ada sekat-sekat yang merusak pelayanan akan diperbaiki ini,” ujarnya.

Simak selengkapnya di sini.

(haf/imk)

23/11/2025 12:33
5 Ibu dan Bayinya Meninggal Ditolak 4 RS, Gubernur Papua: Mohon Maaf atas Kebodohan Pemerintah Regional

Ibu dan Bayinya Meninggal Ditolak 4 RS, Gubernur Papua: Mohon Maaf atas Kebodohan Pemerintah
Tim Redaksi
KOMPAS.com – Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri menyampaikan permohonan maaf mendalam kepada keluarga Irene Sokoy, ibu hamil yang meninggal bersama bayi yang dikandungnya setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura.

Ia menyebut tragedi tersebut sebagai bukti kebobrokan layanan kesehatan di Papua dan berjanji melakukan evaluasi total.

“Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” kata Fakhiri usai mendatangi rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani,
dikutip dari rilis yang diterima, Sabtu (22/11/2025).

Ia mengakui banyak fasilitas kesehatan di Papua tidak dikelola dengan baik, termasuk peralatan medis yang rusak.
Karena itu, ia memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit, termasuk mengganti para direktur RS yang berada di bawah pemerintah provinsi.
“Saya mengaku banyak peralatan medis rusak karena tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.
Fakhiri menyebut dirinya telah meminta bantuan langsung kepada Menteri Kesehatan untuk memperbaiki layanan rumah sakit di Papua.
“Saya pastikan akan membenahi semua ini,” tegas mantan Kapolda Papua tersebut.
Ia juga menegaskan komitmennya menyatukan seluruh direktur rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengutamakan keselamatan pasien di atas semua prosedur administrasi.
“Layani dulu pasien, baru urus yang lain. Tidak ada alasan,” katanya.
Dari data yang dihimpun Kompas.com, Irene Sokoy meninggal pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey yang juga mertua almarhum menceritakan Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu siang (16/11).
Keluarga membawanya menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
“Pelayanan sangat lama. Hampir jam 12 malam surat belum dibuat,” ujar Abraham.
Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
“Bukan pertolongan yang diberikan, tapi kami diminta bayar uang muka,” ungkap Abraham.
Ada empat rumah sakit yang menolak Irene, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari, RSUD Abepura, RS Bhayangkara, dan RS Dian Harapan.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, Maryen Braweri kemudian memberikan larifikasi terkait kejadian tersebut.
Maryen mengatakan, pasien diantar oleh keluarga ke RSUD Yowari pada Minggu (16/11/2025) sore dan rencananya melahirkan secara normal di RSUD Yowari.
“Pada saat pasien datang itu sudah pembukaan lima dan sampai 22.10 WIT baru pembukaan lengkap dan bayi sudah kelihatan. Namun karena kondisi jantung janin menurun, maka dokter menyarankan untuk operasi,” katanya ketika dikonfirmasi pada Jumat (21/11/2025).
Namun, karena dokter kandungan di RSUD Yowari tak berada ditempat, pihak rumah sakit merujuk pasien ke RS Dian Harapan.
“Untuk dokter kandungan di rumah sakit Yowari hanya ada satu orang, namun sedang ada kegiatan di luar kota, sehingga kami koordinasi dengan RS Dian Harapan untuk dirujuk ke sana,” kata dia.
Dari koordinasi itu, pasien Irine Sokoy dirujuk ke RS Dian Harapan didampingi oleh dua perawat bersama keluarga menggunakan ambulans RSUD Yowari.
Namun dalam perjalanan, kata dia, RS Dian Harapan mengabarkan melalui sambungan telephone bahwa ruang untuk BPJS Kesehatan kelas III sedang penuh dan dokter spesialis anastesi juga tidak ada.
“Makanya pasien dibawa ke RSUD Abepura dengan alasan lokasi terdekat,” ucap dia.
Saat pasien tiba di RSUD Abepura, ia ditolak dengan alasan ruang operasi sedang direnovasi, sehingga pasien dibawa ke RS Bhayangkara.
Keluar dari RSUD Abepura, pasien dibawa ke RS Bhayangkara dengan pertimbangan lokasi terdekat dan pasien harus segera ditangani.
Namun, saat sampai di sana, ruang untuk BPJS kelas III dalam keadaan penuh dan hanya tersedia ruang VIP, tetapi pasien harus membayar uang muka sebesar Rp 4 juta.
“Di satu sisi keluarga tidak bawa uang, sehingga petugas kami minta untuk dilakukan tindakan, tetapi karena tidak terima akhirnya pasien dibawa menuju ke rumah sakit RSUD Jayapura,” kata dia.
Dalam perjalanan ke RSUD Jayapura, pasien mengalami kejang-kejang sehingga mobil kembali ke RS Bhayangkara. Namun, dalam perjalanan itu, pasien menghembuskan nafas terakhir.
Maryen Braweri mengaku bahwa seluruh prosedur sudah dilaksanakan oleh RSUD Yowari dalam menangani pasien.
“Kita sudah melaksanakan sesuai prosedur yang ada. Di sini memang hanya ada 1 dokter dan saat itu berada di luar kota, namun petugas kita terus berkoordinasi dengan dokter dalam menangani pasien hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain,” ucap dia.
Sementara, pihak Rumah Sakit Dian Harapan membantah menolak pasien rujukan dari RSUD Yowari.
Pihak RSDH mengaku sudah menyampaikan kondisi layanan dan ketersediaan dokter dan ruang perawatan kepada petugas RSUD Yowari sebelum pasien dibawa.
Saat itu, ruang NICU telah terisi penuh oleh delapan bayi, ruang kebidanan penuh, dan dokter spesialis Obgyn sedang cuti.
Adapun dokter spesialis anastesi mitra yang akan dipanggil membutuhkan waktu koordinasi tambahan jika harus melakukan operasi darurat.
Namun, saat pemberitahuan ini disampaikan, petugas RSUD Yowari sudah dalam perjalanan membawa pasien ke RS Dian Harapan.
Petugas RSUD Yowari yang tiba di RS Dian Harapan sekitar pukul 01.10 WIT, kemudian meminta dokter jaga RS Dian Harapan memberikan cap rumah sakit dan mengedukasi keluarga pasien bahwa dokter Obgyn dan anestesi tidak siaga dan ruang perawatan penuh.
Setelah penjelasan diterima, pihak keluarga memutuskan melanjutkan rujukan ke rumah sakit lain.
Manajemen RS Dian Harapan menegaskan bahwa seluruh prosedur sudah dijalankan sesuai standar dan tidak ada unsur penolakan pasien.
Direktur RS Bhayangkara, AKBP dr Romy Sebastian, memberikan klarifikasi bahwa rujukan Irene dari RSUD Yowari tidak melalui Sistem Rujukan (Sisrut), sehingga pihaknya tidak mendapat informasi riwayat keluhan pasien.
“Saat dibawa ke RS Bhayangkara kami langsung melakukan pemeriksaan dan pasien Irene Sokoy termasuk dalam pasien BPJS PBI,” jelasnya.
Romy menegaskan rumah sakit tidak menolak pasien, namun ruang kelas 3 penuh dan yang tersedia hanya kamar VIP.
“Kami menawarkan pasien untuk sebagai pasien umum,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/11/2025 09:03
Klarifikasi 3 Rumah Sakit Jayapura atas Kematian Ibu dan Bayinya Setelah Dioper Sana-sini Regional 21 November 2025

Klarifikasi 3 Rumah Sakit Jayapura atas Kematian Ibu dan Bayinya Setelah Dioper Sana-sini
Tim Redaksi
JAYAPURA, KOMPAS.com
– Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, Maryen Braweri memberikan klarifikasi atas meninggalnya pasien Irene Sokoy dan bayinya karena lambatnya penanganan oleh rumah sakit.
Maryen Braweri mengatakan, pasien diantar oleh keluarga ke RSUD Yowari pada Minggu (16/11/2025) sore dan rencananya melahirkan secara normal di RSUD Yowari.
“Pada saat pasien datang itu sudah pembukaan lima dan sampai 22.10 WIT baru pembukaan lengkap dan bayi sudah kelihatan. Namun karena kondisi jantung janin menurun, maka dokter menyarankan untuk operasi,” katanya ketika dikonfirmasi pada Jumat (21/11/2025).
Namun, karena dokter kandungan di RSUD Yowari tak berada ditempat, pihak rumah sakit merujuk pasien ke RS Dian Harapan.
“Untuk dokter kandungan di rumah sakit Yowari hanya ada satu orang, namun sedang ada kegiatan di luar kota, sehingga kami koordinasi dengan RS Dian Harapan untuk dirujuk ke sana,” kata dia.
Dari koordinasi itu, pasien Irine Sokoy dirujuk ke RS Dian Harapan didampingi oleh dua perawat bersama keluarga menggunakan ambulans RSUD Yowari.
Namun dalam perjalanan, kata dia, RS Dian Harapan mengabarkan melalui sambungan telephone bahwa ruang untuk
BPJS Kesehatan
kelas III sedang penuh dan dokter spesialis anastesi juga tidak ada.
“Makanya pasien dibawa ke RSUD Abepura dengan alasan lokasi terdekat,” ucap dia.
Saat pasien tiba di RSUD Abepura, ia ditolak dengan alasan ruang operasi sedang direnovasi, sehingga pasien dibawa ke RS Bhayangkara.
Keluar dari RSUD Abepura, pasien dibawa ke RS Bhayangkara dengan pertimbangan lokasi terdekat dan pasien harus segera ditangani.
Namun, saat sampai di sana, ruang untuk BPJS kelas III dalam keadaan penuh dan hanya tersedia ruang VIP, tetapi pasien harus membayar uang muka sebesar Rp 4 juta.
“Di satu sisi keluarga tidak bawa uang, sehingga petugas kami minta untuk dilakukan tindakan, tetapi karena tidak terima akhirnya pasien dibawa menuju ke rumah sakit RSUD
Jayapura
,” kata dia.
Dalam perjalanan ke
RSUD Jayapura
, pasien mengalami kejang-kejang sehingga mobil kembali ke RS Bhayangkara. Namun, dalam perjalanan itu, pasien menghembuskan nafas terakhir.
Maryen Braweri mengaku bahwa seluruh prosedur sudah dilaksanakan oleh RSUD Yowari dalam menangani pasien.
“Kita sudah melaksanakan sesuai prosedur yang ada. Di sini memang hanya ada 1 dokter dan saat itu berada di luar kota, namun petugas kita terus berkoordinasi dengan dokter dalam menangani pasien hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain,” ucap dia.
Sementara itu, Direktur RS Bhayangkara, Rommy Sebastian mengatakan, pihaknya tak pernah menolak pasien rujukan.
Hanya saja, pihak RSUD Yowari tak melalui prosedur rujukan yakni mengisi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE).
“Kami tak pernah menolak pasien, tapi yang jadi pertanyaan kenapa RSUD Yowari apakah rujukan itu sudah melalui prosedur? Karena setiap pasien rujukan harus mengisi SISRUTE agar bisa terbaca oleh kami, nah ini tidak dilakukan, jadi jangan salahkan kami,” katanya ketika dikonfirmasi pada Jumat sore.
Selain itu, kata Rommy, pihaknya sudah memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa ruang untuk BPJS kelas III dalam keadaan penuh.
“Pada saat itu, ruang untuk BPJS kelas III dalam keadaan penuh. Nah berdasarkan aturan bahwa maka tidak bisa naik kelas lagi. Artinya bahwa yang bersangkutan akan menjadi pasien umum, sehingga kami edukasi bahwa jika menjadi pasien umum, maka akan dikenakan tarif,” ucap dia.
Senada dengan itu, pihak Rumah Sakit Dian Harapan membantah menolak pasien rujukan dari RSUD Yowari.
Pihak RSDH mengaku sudah menyampaikan kondisi layanan dan ketersediaan dokter dan ruang perawatan kepada petugas RSUD Yowari sebelum pasien dibawa.
Saat itu, ruang NICU telah terisi penuh oleh delapan bayi, ruang kebidanan penuh, dan dokter spesialis Obgyn sedang cuti.
Adapun dokter spesialis anastesi mitra yang akan dipanggil membutuhkan waktu koordinasi tambahan jika harus melakukan operasi darurat.
Namun, saat pemberitahuan ini disampaikan, petugas RSUD Yowari sudah dalam perjalanan membawa pasien ke RS Dian Harapan.
Petugas RSUD Yowari yang tiba di RS Dian Harapan sekitar pukul 01.10 WIT, kemudian meminta dokter jaga RS Dian Harapan memberikan cap rumah sakit dan mengedukasi keluarga pasien bahwa dokter Obgyn dan anestesi tidak siaga dan ruang perawatan penuh.
Setelah penjelasan diterima, pihak keluarga memutuskan melanjutkan rujukan ke rumah sakit lain.
Manajemen RS Dian Harapan menegaskan bahwa seluruh prosedur sudah dijalankan sesuai standar dan tidak ada unsur penolakan pasien.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/11/2025 22:12
Fasilitas rujukan di Abepura dan Jayapura perlu dievaluasi

Jakarta (ANTARA) – Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia menilai meninggalnya Ibu hamil asal Kampung Hobong, Irene Sokoy pada 19 November 2025, menjadi indikator serius dalam pelayanan kesehatan di Jayapura sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi.

“Penolakan berulang terhadap pasien gawat darurat seperti ini tidak boleh terjadi. Ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pelayanan kesehatan ibu di Jayapura,” kata Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Untuk itu organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas kesehatan rujukan di Abepura dan Jayapura.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Rekan Indonesia, Irene dibawa dari Kampung Kensio menuju RS Yowari sekitar pukul 03.00 WIT untuk proses persalinan. Dari sana pasien dirujuk ke RS Abepura, namun tidak mendapat pelayanan.

Keluarga kemudian membawa pasien ke RS Dian Harapan yang juga tidak menerimanya. Ketika tiba di RS Bhayangkara, keluarga diminta menyediakan biaya operasi sebesar Rp8 juta.

Karena tidak mampu, keluarga memilih membawa Irene ke RS Dok II Jayapura. Namun pasien meninggal dalam perjalanan sebelum mendapatkan penanganan.

Agung menjelaskan bahwa kematian Irene tidak dapat dianggap sebagai insiden biasa. Berdasarkan data resmi, Papua tercatat memiliki angka kematian ibu mencapai 565 per 100.000 kelahiran hidup, tertinggi di Indonesia dan jauh di atas rata-rata nasional.

Ia menilai kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan kematian ibu di Papua merupakan masalah sistemik yang telah berlangsung lama.

Rekan Indonesia juga menyoroti kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Abepura.

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya persoalan dalam proses rujukan dan layanan kegawatdaruratan maternal, seperti keterlambatan pengambilan keputusan, stabilisasi pasien yang belum optimal serta kapasitas tenaga medis yang belum merata.

“Jika di pusat kota saja penanganan ibu hamil dalam kondisi darurat sangat lambat, bagaimana kondisi di wilayah pedalaman? Ini situasi yang mengkhawatirkan,” ujar Agung.

Rekan Indonesia mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit rujukan yang diduga menolak pasien dan menegakkan aturan pelayanan gawat darurat yang melarang permintaan uang muka.

Selain itu meningkatkan kompetensi tenaga medis serta menyediakan skema pembiayaan darurat bagi keluarga tidak mampu.

“?Di kota dengan akses rumah sakit yang banyak, seorang ibu tidak boleh meninggal hanya karena birokrasi atau penolakan layanan. “Ini tidak boleh terulang. Pemerintah harus segera bertindak,” katanya.

Rekan Indonesia berharap peristiwa ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Papua.

Rekan Indonesia adalah organisasi relawan independen yang bergerak pada isu layanan kesehatan, advokasi kebijakan kesehatan dan pendampingan akses kesehatan bagi masyarakat, terutama yang rentan atau kurang terlayani.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

20/11/2025 22:55
Profil Ketua Sidang Rospita yang Viral di Sidang Ijazah Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua sidang ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) Rospita Vici Paulyn viral usai mencecar pihak KPU Surakarta, Jawa Tengah hingga Universitas Gajah Mada (UGM) di sidang Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, Senin (17/11/2025)

Persidangan ini merupakan lanjutan dari gugatan yang diajukan para pemohon mulai dari akademisi, aktivis, dan jurnalis yang tergabung dalam Bongkar ljazah Jokowi (Bonjowi).

Sementara itu, pihak termohon mencakup lima pihak, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.

Dalam sidang lanjutan itu, sempat memanas ketika KPU Surakarta mengonfirmasi bahwa arsip pencalonan Jokowi saat maju sebagai Wali Kota Solo telah dimusnahkan.

Pernyataan itu langsung memicu interupsi tegas dari Ketua Majelis, Rospita Vici Paulyn, yang mempertanyakan dasar hukum pemusnahan dokumen negara yang dinilai krusial.

“PKPU nomor berapa yang menyatakan itu dimusnahkan?” tanya Rospita.

Rospita mempertanyakan bagaimana dokumen negara, yang berpotensi menjadi objek sengketa, dapat dimusnahkan hanya dalam satu tahun, terlebih PKPU yang menjadi acuan baru terbit pada 2023 dan belum melewati tiga tahun retensi minimal pada 2025.

Selain itu, dalam sidang ini juga menyoroti soal keberadaan arsip akademik Jokowi selama kuliah di Fakultas Kehutanan, UGM.

Pasalnya, UGM menyatakan bahwa mereka tidak memiliki dokumen Kartu Rencana Studi (KRS) maupun laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atas nama Jokowi.

Profil Rospita Vici Paulyn

Berdasarkan lama komisiinformasi.go.id yang dikutip Rabu (19/11/2025), Rospita Vici Paulyn adalah Ketua Bidang Penelitian Komisi Informasi.

Dia lahir pada 11 Juni 1974 di Jayapura, Papua.

Sebelum berkarier di Komisi Informasi, Rospita sempat menjadi Dosen di Lembaga Manajemen Sukabumi 4, dan sebagai Direktur pada perusahaan Jasa Konstruksi CV Prima Karya Khatulistiwa hingga 2016.

Perempuan lulusan Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Tanjungpura Pontianak ini sempat menjadi Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Barat (Kalbar). Dia pun dipercaya menjadi Ketua Komisi Informasi Kalbar.

Selain itu, Rospita sempat menggeluti jabatan di sejumlah organisasi mulai dari Ketua Umum Forum Sarjana Perempuan (FORSSAP) Kalimantan Barat, Ketua I Ikatan Alumni Fakultas Teknik (IAFT) Universitas Tanjungpura hingga tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Barat.

19/11/2025 10:39
Pemkab Puncak Minta BNPB Rehabilitasi 250 Unit Rumah Warga Terdampak Longsor dan Konflik Sosial Regional 17 November 2025

Pemkab Puncak Minta BNPB Rehabilitasi 250 Unit Rumah Warga Terdampak Longsor dan Konflik Sosial
Tim Redaksi
JAYAPURA, KOMPAS.com
– Bupati Puncak, Elvis Tabuni, didampingi oleh Penjabat Sekda Puncak, Nenu Tabuni menggelar pertemuan dengan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jarwansah, di Graha BNPB Jakarta Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati
Elvis Tabuni
meminta dukungan dari
BNPB
untuk merehabilitasi sekitar 250 unit rumah bagi warga Kabupaten Puncak yang terkena dampak bencana
longsor
serta konflik sosial yang mengakibatkan puluhan rumah warga dibakar.
Elvis menyebut, usulan rehabilitasi ini merupakan langkah strategis untuk memulihkan kehidupan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program pemerintah pusat dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal seperti Kabupaten Puncak.
“Akibat bencana alam longsor dan konflik sosial, banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi ke daerah yang lebih aman. Untuk itu, kita mencari dukungan dari pemerintah pusat melalui
BNPB
untuk mencari solusi bagaimana masyarakat ini memiliki rumah. Ini juga sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial dan percepatan rehabilitasi pasca bencana dan konflik sosial,” ujar Bupati Puncak Elvis Tabuni usai pertemuan pada Senin (17/11/2025).
Sementara itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah menyambut baik langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Puncak yang bertemu dengan BNPB dalam rangka mencari solusi untuk menangani persoalan infrastruktur di Kabupaten Puncak.
“Kami berharap usulan tersebut bukan saja ke BNPB, namun juga disampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait, sehingga kami semua bisa berkolaborasi untuk mencari solusi, sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa kita wujudkan,” tuturnya.
Khusus untuk Kabupaten Puncak, sejak tahun 2024, pemerintah pusat sudah memberikan perhatian yang dibuktikan dengan pembangunan dua gudang logistik di Sinak dan di Agandugume.
Pembangunan dua gudang tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya koordinasi lintas kementerian dan ditunjuklah BNPB yang membangun dua gudang tersebut.
“Kami pasti akan sampaikan usulan ini ke Kepala BNPB. Harapan kami, sesegera mungkin rumah warga bisa dibangun, sehingga masyarakat di sana bisa kembali ke rumah masing-masing dan menghuni yang layak huni,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/11/2025 21:46
Sosok Rospita Vici Paulyn, Ketua Majelis Sidang Sengketa Dokumen Ijazah Jokowi di KIP

GELORA.CO – Sengketa terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berlangsung. Kasus ini tidak hanya menyoroti keabsahan dokumen, tetapi juga persoalan transparansi dan tata kelola administrasi publik di Indonesia.

Pada Senin (17/11/2025), Ketua majelis sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Rospita Vici Paulyn, mencecar pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah di Jakarta.

Rospita Vici Paulyn, mempertanyakan kelengkapan berkas Jokowi yang dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pihak UGM dianggap tidak dapat memberikan salinan berkas yang diminta, yang menimbulkan keraguan terkait penguasaan dokumen tersebut.

Selain itu, KPU Surakarta juga menjadi sorotan karena melakukan pemusnahan arsip pencalonan Jokowi yang dianggap masih berpotensi disengketakan.

Sementara, Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa ijazah asli Jokowi saat ini berada dalam penguasaan mereka untuk keperluan proses hukum.

Peran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Di tempat yang sama, ANRI dikonfirmasi tidak menyimpan salinan primer ijazah Jokowi, yang memicu gugatan hukum oleh seorang pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi.

Bonatua menilai ketiadaan dokumen tersebut menghambat penelitian akademisnya yang berstandar internasional dan menegaskan pentingnya verifikasi data primer untuk menjaga kualitas riset.

Analis Sosial Politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam kasus ini.

Ia menilai bahwa kegigihan tokoh-tokoh yang menelusuri kebenaran ijazah Jokowi menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola administrasi calon kepala daerah.

Tuntutan Aliansi Pro Demokrasi (Prodem) Jawa Tengah

Sebelumnya, Kelompok masyarakat Prodem Jawa Tengah mengajukan aduan sengketa informasi terhadap KPU Surakarta yang menolak memberikan salinan ijazah Jokowi saat pencalonan Wali Kota.

Mereka menuntut keterbukaan informasi sebagai bagian dari demokrasi dan transparansi publik.

Terjadi Perdebatan di Persidangan, Ketua Majelis Cecar UGM

Rospita Vici Paulyn, Ketua majelis sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) mencecar pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah, Jakarta, pada Senin (17/11/2025).

Ketua majelis sidang Rospita Vici Paulyn mempertanyakan sejumlah salinan berkas Jokowi yang dimiliki UGM. “Ini persoalannya dari pihak UGM menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak dalam penguasaan itu artinya tidak ada berarti,” ujar Rospita.

Dalam sidang sengketa ini menghadirkan sejumlah pihak seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Polda Metro Jaya.

KPU Surakarta mengatakan pemusnahan dilakukan lantaran arsip telah tersimpan selama dua tahun. Namun, ketua sidang mempertanyakan pemusnahan arsip tersebut.

“Selama itu berpotensi disengketakan tidak boleh dimusnahkan. Saya bingung, arsip mana yang satu tahun dimusnahkan. Masa retensi penyimpanan arsip itu tidak ada yang di bawah lima tahun,” ujar ketua majelis sidang.

Polda Metro Jaya mengatakan bahwa berkas Jokowi termasuk ijazah asli sudah diterima untuk kebutuhan proses hukum.

“Untuk ijazah asli (Jokowi) saat ini berada dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk kepentingan proses hukum,” ujar perwakilan Polda Metro Jaya.

Sementara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengonfirmasi tidak menyimpan salinan ijazah primer milik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi, secara resmi menggugat ANRI atas kegagalan lembaga tersebut menyediakan salinan data primer ijazah Jokowi.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana atas sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Senin (13/10/2025).

Dalam persidangan, Bonatua menjelaskan urgensi kebutuhannya terhadap dokumen tersebut.

Sebagai seorang peneliti yang tengah mengerjakan riset berstandar internasional, ia memerlukan data yang validasinya tidak diragukan. Ia menegaskan bahwa untuk penelitian sekelas Scopus, verifikasi data adalah kunci utama. “Kelebihan peneliti Scopus dalam hal uji data bahwa uji data saya harus terverifikasi dan tervalidasi,” ujarnya kepada Majelis KIP di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, ANRI adalah lembaga paling kredibel untuk mendapatkan salinan dokumen primer tersebut demi menjaga kualitas penelitiannya. Ia berargumen bahwa dokumen sepenting ijazah seorang presiden seharusnya sudah beralih status dari arsip statis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi arsip negara di ANRI.

“Lembaga yang paling terverifikasi di sini adalah ANRI. Setelah itu KPU mengingat statis story dari dokumen sekarang data yang saya butuhkan seharusnya posisinya sudah berpindah ke ANRI, maka dokumen primer itu seharusnya sudah di tangan ANRI,” ungkap Bonatua.

Ia menambahkan, penelitiannya menjadi tidak sempurna karena ANRI tidak dapat menyediakan dokumen yang ia butuhkan.

Salinan ijazah yang sebelumnya didapat dari KPU dianggap tidak cukup kuat untuk mendukung validitas penelitiannya, karena yang dibutuhkan adalah salinan primer yang tersimpan sebagai arsip negara.

Sebelumnya, salinan ijazah Jokowi yang diperoleh dari KPU telah dikonfirmasi sama dengan versi yang selama ini beredar luas di media sosial. Namun, kesamaan ini tidak menjawab pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dokumen asli atau salinan primernya yang seharusnya tersimpan di lembaga arsip negara.

Sebelumnya, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Pro Demokrasi (Prodem) Jawa Tengah mendatangi Kantor Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah untuk menindaklanjuti aduan dilayangkan pada 18 September 2025.

Menurut Ketua Prodem Jawa Tengah, Suroto, aduan itu dilayangkan karena adanya sengketa informasi terhadap KPU Surakarta yang tak mau memberikan salinan ijazah Joko Widodo saat pencalonan Wali Kota.

“Tujuan kami sederhana, hanya ingin mencocokkan salinan ijazah yang sudah diberikan oleh KPU pusat dengan yang dimiliki oleh KPU Surakarta. Ini untuk memastikan data yang beredar benar dan valid,” ujar Suroto.

Kata Suroto, publik memiliki hak untuk mengetahui data pribadi pejabat publik yang bersifat administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kami menilai, keterbukaan informasi adalah bagian dari demokrasi. Publik berhak tahu, terutama soal dokumen penting seperti ijazah kepala negara,” tegasnya.

Profil dan Biodata Rospita Vici PaulynNama: Rospita Vici PaulynTempat, Tanggal Lahir: Jayapura, 11 Juni 1974

Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura

Karier dan Pengalaman:

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia sejak April 2022Ketua Komisi Informasi (KI) Kalimantan Barat dua periodeDosen di Lembaga Manajemen Sukabumi (1998-2000)Bekerja di PT Supra Securinvest, Jakarta (2000-2001)Bergabung di Unit Pengelolaan Kompleks Wilayah Barat II – Sunrise Garden, Yayasan Pendidikan BPK Penabur Jakarta (2002-2003)Pendiri dan Direktur CV Prima Karya Khatulistiwa, perusahaan konsultan teknik di bidang konstruksi di Pontianak

Penghargaan dan Prestasi:

Mengantarkan Kalimantan Barat meraih peringkat pertama pada penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional kategori Pemerintah Provinsi (2017-2018)

Komitmen:

Mengundurkan diri dari perusahaan dan organisasi pada akhir 2015 sebagai komitmen saat menjadi Komisioner Komisi Informasi Provinsi KalbarRospita Vici Paulyn dikenal sebagai sosok profesional yang aktif dalam bidang keterbukaan informasi publik dan pengembangan layanan konstruksi.Ia juga memiliki latar belakang akademis dan pengalaman kerja yang luas di berbagai bidang, serta dedikasi tinggi terhadap transparansi dan pelayanan publik.

17/11/2025 21:00
Prabowo Bakal Beli Smartboard Pakai Duit Koruptor

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan setiap kelas di seluruh sekolah Indonesia bisa mendapatkan interactive flat panel (IFP) atau smartboard.

“Kita rencananya nanti tiap kelas, insya Allah di Indonesia akan kita taruh interaktifnya (IFP),” kata Prabowo dalam peluncuran Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, 17 November dilansir ANTARA.

Prabowo menegaskan akan mengejar para koruptor di Indonesia dan menggunakan dana sitaan tersebut untuk menunjang kebutuhan fasilitas pendidikan di Tanah Air.

“Nanti itu semua uang-uang koruptor kita kerja. Nanti maling-maling kita akan kejar semua itu, supaya anak-anak kita pintar-pintar,” ujarnya.

Dalam momen itu, Prabowo melakukan interaksi dengan sejumlah guru dan murid didik di seluruh Indonesia secara daring.

Salah satu guru dari SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura, Papua menyampaikan bantuan IFP telah membuat sekolahnya dapat melakukan pembelajaran digital.

Menurutnya, para siswa menjadi lebih bersemangat, lebih mudah paham, dan juga interaktif. Ia juga berharap konten vokasi khususnya untuk SMK dapat lebih dilengkapi.

Sementara itu, murid SMK Negeri 3 Jayapura, Trifena mengatakan IFP telah membantunya dalam memahami pelajaran.

Ia berharap ke depan setiap jurusan di sekolahnya dapat turut merasakan belajar-mengajar dengan prasarana digital.

“Terima kasih Pak Presiden atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Kami sangat senang menggunakannya. Semoga bisa ditambahkan untuk setiap jurusan di sekolah kami. Kalau Bapak datang ke Jayapura, semoga bisa singgah di sekolah kami di SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura,” kata Trifena.

Pemerintah melakukan penyediaan smartboard di sekolah-sekolah, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul, hingga percepatan digitalisasi pembelajaran.

Smartboard tersebut menampilkan virtual pembelajaran jarak jauh, dengan menghadirkan seorang guru yang dapat berinteraksi secara langsung dengan siswanya untuk membimbing proses belajar.

Pemerintah menargetkan agar setiap kelas nantinya memiliki smartboard sebagai fasilitas standar. Tahun ini, sekitar 288.000 unit IFP dijadwalkan dikirimkan ke 330 ribu sekolah di seluruh daerah di Indonesia.

Proses pengiriman perangkat dilaporkan telah mencapai 215.572 unit, dengan 172.550 di antaranya sudah tiba di sekolah dan 43.022 lainnya masih dalam perjalanan.

Pemerintah menargetkan seluruh perangkat tersebut dapat sepenuhnya tiba di sekolah-sekolah penerima pada Desember 2025.

17/11/2025 20:58
Momen Prabowo Ikut Belajar hingga Zoom Bareng Siswa di Banda Aceh-Jayapura

Bisnis.com, BEKASI – Presiden Prabowo Subianto menjajal langsung penggunaan layar interaktif atau interactive flat panel (IFP) atau papan pembelajaran digital dengan berkomunikasi melalui aplikasi Zoom bersama siswa dan guru dari Banda Aceh hingga Jayapura.

Momen itu berlangsung saat Prabowo, yang didampingi Mendikdasmen Abdul Mu’ti, meresmikan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025). Sejak awal acara, Presiden Prabowo menyapa para siswa dan guru yang mengikuti peluncuran ini secara daring.

“Saudara-saudara sekalian, para guru, para siswa yang hadir melalui Zoom, ini laporannya adalah 1.337 sekolah dari 38 provinsi,” ujar Prabowo disambut respons meriah dari para siswa.

Dia menegaskan bahwa program digitalisasi ini sudah menjangkau 75 persen sekolah di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Prabowo berharap panel interaktif dapat membuka akses pengetahuan lebih luas bagi siswa di berbagai daerah.

Presiden Ke-8 RI itu pun kemudian berinteraksi dengan perwakilan dari SDN 50 Banda Aceh. Seorang guru di sekolah tersebut menyampaikan apresiasinya.

“Kami dari SDN 50 Kota Banda Aceh mengucapkan terima kasih, Bapak Presiden. Dengan papan interaktif digital ini, anak-anak jadi lebih bersemangat dalam belajar,” ujar guru di Aceh tersebut.

Dia menjelaskan bahwa IFP memudahkan guru membuka berbagai sumber belajar dan membuat siswa antusias mempelajari hal-hal baru.

Usai dari Aceh, giliran SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura yang berbicara. Seorang guru menyampaikan bahwa IFP membuat pembelajaran makin menarik dan mudah dipahami.

“Dampaknya pada siswa adalah mereka lebih bersemangat, lebih mudah paham dan mereka juga sangat interaktif. Harapan kami ke depannya agar konten vokasi, khususnya untuk SMK bisa diperlengkapi kembali,” ujarnya.

Seorang siswa yang bernama Trifena juga ikut menyampaikan pesan langsung kepada Kepala negara.

“Terima kasih pak presiden atas bantuan IFP… semoga bisa ditambahkan untuk setiap jurusan di sekolah kami. Kalau bapak datang ke Jayapura, semoga bisa singgah di sekolah kami,” kata Trifena.

Prabowo pun merespons dengan janji peningkatan fasilitas pendidikan bahwa rencananya nanti setiap kelas di Indonesia akan memiliki IFP interaktif masing-masing.

Dalam arahannya, Prabowo kembali menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintahannya.

“Nanti itu semua uang-uang koruptor kita kejar. Nanti maling-maling kita akan kejar semua itu, supaya anak-anak kita pintar-pintar ya,” ujar Prabowo

Untuk diketahui, program digitalisasi pembelajaran menargetkan 288.000 sekolah dan PKBM menerima IFP pada tahun pertama, dengan batas waktu distribusi pada 17 Desember 2025.

17/11/2025 14:16
Sosok Bripka Abdul Salman, Polisi & Pelatih Paralayang Meninggal saat Bela Tante dari Amukan ASN

GELORA.CO – Bripka Laode Abdul Salman (36) alias Bripka LAS meninggal dunia di tangan pamannya Junaido (43), Sabtu (15/11/2025) dinihari.

Bripka Laode Abdul Salman menjadi korban saat berupaya menyelamatkan tantenya, HA (41) dan sepupunya, FI (20), dari amukan Junaido, sang paman.

Dia ditemukan tertelungkup tak bernyawa berlumuran darah di lantai rumah J sekitar pukul 01.30 Wita.

Ditemukan banyak luka tusuk dan sayatan di tubuhnya akibat senjata tajam jenis badik.

Sosok Bripka Abdul Salman

Bripka Abdul Salman lahir di Jayapura, 8 Desember 1988.

Selain seorang anggota Polres Tolikara, Sulawesi Tenggara, Bripka Abdul Salman juga seorang pelatih paralayang.

Paralayang adalah olahraga terbang bebas menggunakan kain parasut khusus (paraglider) yang diluncurkan dari ketinggian seperti bukit, gunung, atau tebing, dengan memanfaatkan angin dan arus udara untuk tetap terbang di udara.

Kanit Resmob Subdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Sultra, AKP Gayuh Pambudhi Utomo mengatakan Bripka LAS datang ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam rangka bertugas sebagai pelatih paralayang.

Dia membawa para atlet bertanding di daerah ini.

“Korban ini merupakan pelatih atlet paralayang dan kedatangannya mengawal anak didiknya untuk bertanding,” katanya.

Selama berada di Kendari, Bripka LAS menginap di rumah paman dan tantenya, pasangan J dan HA.

“Korban memiliki keluarga besar di Muna, namun lahir di Jayapura, saat ini bertugas di Polres Tolikara dengan pangkat Bripka,” jelasnya.

Kronologis Kejadian

Peristiwa berdarah itu terjadi di Lorong Merak, Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kendari, ibu kota Provinsi Sultra.

Dari keterangan HA, istri pelaku kepada kepolisian, saat kejadian dia sedang beristirahat dengan anaknya FI di rumah tersebut, Sabtu sekitar pukul 00.00 dinihari.

Suaminya J, ASN salah satu institusi pulang selepas dari piket jaga di markasnya.

J yang saat itu di bawah pengaruh minuman beralkohol terlibat cekcok dengan HA dan anaknya FI di dalam rumah.

J sempat ingin menikam anak dan istrinya HA.

Bripka LAS, keponakan HA, yang juga berada di dalam rumah tersebut mendengar keributan itu.

Korban sempat melerai pertengkaran tante dan pamannya.

Dia lalu meminta HA dan FI keluar dari rumah untuk mengamankan diri.

J malah berbalik menyerang Bripka LAS dengan menggunakan badik hingga korban tewas.

HA dan FI kemudian lari keluar rumah untuk meminta pertolongan warga.

Hal senada disampaikan FI (20).

FI kepada polisi mengaku awalnya mereka tidur, namun tiba-tiba dibangunkan oleh adiknya.

Dia melihat sang ayah J memukul ibunya HA, dan dia pun berupaya mencegahnya.

Namun, pelaku mengambil pisau dan malah mengejar FI hingga sang anak langsung keluar rumah dan melarikan diri.

Korban Bripka LAS yang sedang tertidur terbangun mendengar keributan.

Bripka LAS mencoba hendak melerai dan mengamankan pelaku.

Namun pelaku yang memegang pisau langsung melakukan penganiayaan terhadap korban hingga tidak bernyawa.

FI kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar.

Salah satu warga mencoba berdialog dan membujuk pelaku yang mengamuk memecahkan kaca belakang rumah.

Setelah berdialog, warga masuk ke dalam rumah dan mendapati korban sudah telah tergeletak berlumuran darah.

Warga langsung menghubungi pihak kepolisian.

Berdasarkan keterangan FI, sang ayah telah sering melakukan penganiayaan terhadap ibunya saat dalam kondisi mabuk.

Menerima laporan warga, unit Resmob Polda Sultra mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

Sempat terjadi perlawanan dari pelaku yang masih memegang sajam terhadap polisi.

Kemudian, tim melakukan pendekatan terhadap pelaku dan bernegosiasi.

Hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan.

Tim kemudian mengecek ke dalam rumah dan menemukan korban yang sudah meninggal dunia.

Selanjutnya, pelaku yang masih dalam kondisi penuh darah dibawa ke RS Bhayangkara Kendari untuk dilakukan pemeriksaan.

Pada pukul 02.30 Wita, piket Ditreskrimum Polda Sultra tiba di TKP.

Tim Identifikasi Polresta Kendari selanjutnya tiba sekitar pukul 03.00 wita dan melakukan olah TKP.

Sekitar pukul 03.40 wita, jasad korban dibawa ke RS Bhayangkara.

Jarak lokasi kejadian di Lorong Merak, Jalan Budi Utomo, ke RS tersebut hanya berjarak sekitar 3 kilometer (km).

Lokasi kejadian pun tak jauh dari Kantor Wali Kota Kendari, Jalan Abdullah Silondae, hanya sekitar 3,5-4 km atau 7 menit berkendara

16/11/2025 13:57