Xcloud.id

kab/kota: Jayapura

  • Papua ekspor 10 kontainer kayu olahan ke China

    Papua ekspor 10 kontainer kayu olahan ke China

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Papua melepas ekspor 10 kontainer kayu olahan dari Pelabuhan Jayapura menuju Shanghai,China, Selasa (25/11). Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mengatakan ekspor ini menunjukkan bahwa industri pengolahan kayu di Papua semakin berkembang dan mampu memenuhi permintaan pasar internasional. (Laksa Mahendra/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • POGI Buka Suara soal Ibu Hamil di Jayapura Meninggal usai Ditolak 4 RS

    POGI Buka Suara soal Ibu Hamil di Jayapura Meninggal usai Ditolak 4 RS

    Jakarta –

    Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Prof Budi Wiweko menanggapi kasus meninggalnya ibu hamil di Papua bernama Irene Sokoy dan bayi di kandungannya setelah diduga ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.

    Prof Budi menuturkan ketersediaan dokter spesialis kandungan di beberapa daerah memang masih menjadi PR yang besar.

    Ia menuturkan, daerah-daerah di timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua menjadi wilayah dengan distribusi dokter spesialis kandungan yang tidak sebaik wilayah lain.

    “Mungkin ada yang satu (dokter) di kabupaten, itu yang menjadi perhatian juga kita, karena teman-teman kita yang bekerja keras di daerah, apresiasi kita memberikan kepada mereka, kita berikan penghargaan, dan kita berharap juga pemerintah juga mampu mendorong memperbaiki distribusi,” ucap Prof Budi ketika dihubungi detikcom, Selasa (25/11/2025).

    Meski begitu, Prof Budi menekankan kejadian seperti itu tidak serta merta hanya akibat kurang baiknya pemerataan dokter spesialis. Permasalahan ini menurutnya sangat kompleks, karena dipengaruhi oleh beragam faktor seperti regulasi, ekonomi, budaya, dan kondisi sosial.

    Oleh karena itu, permasalahan ini harus diatasi dengan kolaborasi bersama.

    Menurutnya, mungkin juga ada masalah komunikasi dari sistem rujukan yang berlaku. Ini menjadi hal penting agar layanan yang diberikan pada pasien bisa maksimal.

    “Sehingga ketika pasien akan dikirim itu, mereka sudah berkomunikasi dulu, kasusnya apa, adakah tempatnya, siapa yang akan melakukan penanganan seperti itu,” ungkap Prof Budi.

    “Itu untuk menghindari, sampai pasien datang, kemudian tidak ada tempat atau tidak ada dokternya, tidak ada tenaga yang bisa menangani kasusnya. Hal ini yang tampaknya terjadi di Papua, sistem rujukan terpadunya belum berjalan dengan baik, di samping memang keterbatasan dokter juga,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Video: Puan Desak Kemenkes Evaluasi RS Buntut Kematian Ibu Hamil di Papua

    Video: Puan Desak Kemenkes Evaluasi RS Buntut Kematian Ibu Hamil di Papua

    Jakarta –

    Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya wanita bernama Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.

    Puan meminta Kementerian Kesehatan mengevaluasi penanganan di rumah sakit. Ia menyebut kasus ini juga menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

    “Hal ini sudah berkali-kali terjadi. Karenanya ini juga menjadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut,” kata Puan.

    Tonton video lainnya di sini!

    (/)

    irene sokoy papua pasien ditolak rumah sakit jayapura puan maharani

  • Ibu Hamil Meninggal di Papua, Wamenkes Bandingkan Akses ke Fasilitas Kesehatan di Jawa dan Papua Nasional 25 November 2025

    Ibu Hamil Meninggal di Papua, Wamenkes Bandingkan Akses ke Fasilitas Kesehatan di Jawa dan Papua Nasional 25 November 2025

    Ibu Hamil Meninggal di Papua, Wamenkes Bandingkan Akses ke Fasilitas Kesehatan di Jawa dan Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus membandingkan akses ke fasilitas kesehatan di Pulau Jawa dan Papua saat bicara terkait kasus kasus kematian ibu hamil di Papua.
    Diketahui, seorang ibu di
    Papua
    bernama Irene Sokoy meninggal pada Senin, 17 November 2025, setelah tidak mendapatkan pelayanan memadai dari empat rumah sakit rujukan di Jayapura, Papua.
    Menurut Ben, akses masyarakat ke fasilitas kesehatan di Papua memang belum memadai dibandingkan dengan Pulau Jawa.
    Dia menjabarkan, dibutuhkan kurang dari dua jam menjangkau fasilitas kesehatan di Pulau Jawa. Hal itu dikatakan berbanding jauh dengan di Papua.
    “Orang datang ke Sarana Kesehatan kurang dari dua jam di Jawa itu, harus kurang dari dua jam itu di Jawa 99 persen. Di Papua masih 70 persen, ada yang 30 persen, daerah yang lebih dari dua jam,” kata Ben di The Grand Platinum Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).
    Ben lantas menyebut, lamanya waktu menuju fasilitas kesehatan tersebut yang meningkatkan risiko pasien meninggal.
    “Nah itu yang menjawabkan risiko meninggal pada pasien-pasien yang membutuhkan kecepatan pelayanan ke Sarana Kesehatan,” ujar Ben.
    Namun, Ben mengatakan, Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ) telah mengirimkan tiga orang ke Papua, guna melakukan investigasi terkait kasus ibu hamil tersebut.
    “Tim dari tim Kemenkes, tiga orang, dari hasilnya apa, kita bisa tahu nanti,” katanya.
    Kemudian, dia memastikan bakal ada sanksi jika hasil investigasi terbukti ada kelalaian dari fasilitas kesehatan sehingga menyebabkan Irene meninggal dunia.
    “Ya pasti dong (kena sanksi), Pak Presiden saja sudah manggil, tanya kenapa bisa terjadi. Maka kita melakukan investigasi dan itu kewajiban Kementerian Kesehatan menginvestigasi kenapa kok bisa,” ujarnya.
    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait kasus
    ibu hamil meninggal
    dunia karena ditolak empat rumah sakit di Papua.
    Menurut Tito, Menkes dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menuju Jayapura untuk melakukan audit.
    “Kemudian, Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama,” kata Tito usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 November 2025.
    Tito mengatakan, perintah audit itu berasal langsung dari Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Dia menjelaskan bahwa Prabowo membicarakan kasus itu dengan dirinya dalam kesempatan ratas usai mendapatkan laporan.
    Kemudian, Presiden meminta rumah sakit hingga para pejabat di Papua diaudit. Kepala Negara ingin penyebabnya diketahui karena menyebabkan nyawa melayang.
    “Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” ujar Tito.
    Dia pun mengungkapkan, audit internal itu menyasar pada rumah sakit dan pejabat-pejabat terkait. Termasuk, pejabat di dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten.
    Tak hanya itu, Tito menyebut, audit bakal dilakukan terhadap aturan-aturan di Kemendagri, termasuk peraturan kepala daerah.
    “Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di Rumah Sakit Umum Provinsi,” katanya.
    Sebagaimana diberitakan, Irene Sokoy meninggal dunia pada Senin, 17 November 2025, pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
    Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, yang juga mertua korban, mengungkapkan bahwa Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu, 16 November 2025, siang.
    Kemudian, Irene dibawa menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
    Namun, di RSUD tersebut, Irene tidak ditangani cepat karena dokter tidak ada di tempat dan proses pembuatan surat rujukan berlangsung sangat lambat.
    Padahal, saat itu, kondisi Irene disebut sudah mulai memburuk.
    Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
    Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
    Setelah empat kali harus berpindah tempat pelayanan kesehatan dan tak mendapatkan pelayanan memadai, Irene akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Harap Kemenkes Evaluasi Pelayanan Usai Ibu Hamil Meninggal Ditolak 4 RS di Papua

    Puan Harap Kemenkes Evaluasi Pelayanan Usai Ibu Hamil Meninggal Ditolak 4 RS di Papua

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi secara menyeluruh pelayanan rumah sakit (RS) setelah ibu hamil meninggal dunia bersama anak dalam kandungan usai ditolak 4 rumah sakit di Papua.

    Puan mengatakan peristiwa itu telah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut bahwa kejadian serupa telah terjadi berkali-kali.

    Dirinya turut prihatin atas peristiwa yang menimpa sang ibu beserta anaknya. Menurutnya, selain dari presiden, perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pihak termasuk komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan di fasilitas kesehatan.

    “Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya, untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di Rumah Sakit Rumah Sakit,” kata Puan kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (25/11/2025).

    Puan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T,” tegas Puan.

    Diketahui ibu tersebut bernama, Irene Sokoy asal Kampung Hobong, Santani, Jayapura. Dia diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Kabupaten dan kota pada Senin (17/11/2025).

    Atas peristiwa nahas tersebut, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri mengancam mencopot Direktur RSUD jika terbukti lalai dalam pelayanan.

    Bahkan Presiden Prabowo Subianto turun tangan dengan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua.

    Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan, guna mengetahui pokok permasalahan dan segera melakukan perbaikan, baik dari segi fasilitas, tata kelola, SDM atau aturannya.

  • Anggota DPR Desak Perbaikan Layanan Kesehatan, Usai Ibu Hamil Meninggal di Papua Nasional 25 November 2025

    Anggota DPR Desak Perbaikan Layanan Kesehatan, Usai Ibu Hamil Meninggal di Papua Nasional 25 November 2025

    Anggota DPR Desak Perbaikan Layanan Kesehatan, Usai Ibu Hamil Meninggal di Papua
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi IX DPR Neng Eem Marhamah Zulfa mendesak perbaikan layanan di fasilitas kesehatan.
    Desakan tersebut disampaikan setelah adanya peristiwa Irene Sokoy,
    ibu hamil
    yang meninggal bersama bayi yang dikandungnya setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura.
    Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan masih buruknya pelayanan
    kesehatan
    di Indonesia, terutama di kawasan timur.
    “Kami berduka atas meninggalnya seorang ibu dan bayinya yang ditolak empat rumah sakit di Jayapura. Peristiwa ini menjadi cermin retaknya pelayanan kesehatan, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Kami berharap kasus ini diusut tuntas untuk menemukan akar masalah dan mencegah kejadian serupa,” ujar Neng Eem dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).
    Peristiwa yang menimpa Irene Sokoy itu juga menunjukkan rendahnya kepedulian dari
    fasilitas kesehatan
    .
    “Kasus ini membuka mata bahwa kepedulian dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil masih sangat rendah. Dalam kondisi darurat, seharusnya korban segera mendapat tindakan medis, bukan mengalami penolakan berulang saat berjuang menyelamatkan nyawanya,” ujar Neng Eem.
    Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memastikan pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
    Termasuk dalam memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan, dokter spesialis, serta prosedur penanganan pasien.
    “Ini momentum bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi daerah yang tertinggal dalam pelayanan kesehatan. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan layanan tanpa kesenjangan dan tanpa penolakan. Jangan biarkan kasus seperti ini terulang,” ujar Neng Eem.
    Dari data yang dihimpun Kompas.com, Irene Sokoy meninggal pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
    Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey yang juga mertua almarhum menceritakan Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu siang (16/11).
    Keluarga membawanya menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
    Namun, kondisi Irene yang memburuk tidak segera ditangani karena dokter tidak ada di tempat. Proses pembuatan surat rujukan pun sangat lambat.
    Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
    Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
    “Bukan pertolongan yang diberikan, tapi kami diminta bayar uang muka,” ungkap Abraham.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Prabowo Langsung Perintahkan Audit

    Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Prabowo Langsung Perintahkan Audit

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua.

    Perintah tersebut terkait kabar seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

    Usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo, Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa pihaknya sudah meminta Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk mengunjungi rumah korban, sekaligus memberi bantuan.

    “Perintah Beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten dan yang (rumah sakit) swasta,” kata Tito saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/5/2025).

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim dari Kemendagri juga telag berada di Jayapura untuk segera melakukan audit rumah sakit.

    Tito menjelaskan bahwa audit yang dilakukan dari Kemendagri akan mencakup tentang aturan yang ada, termasuk peraturan kepala daerah.

    “Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di rumah sakit umum provinsi namanya RSUD,” katanya.

    Sementara itu, Menkes Budi juga telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan, guna mengetahui pokok permasalahan dan segera melakukan perbaikan, baik dari segi fasilitas, tata kelola, SDM atau aturannya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua memastikan telah menangani pasien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, menyusul adanya perhatian publik terhadap kasus meninggalnya seorang ibu hamil asal Kampung Hobong.

    Direktur RSUD Yowari drg. Maryen Braweri mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Hasilnya, tim akan melakukan investigasi terhadap kasus ini. 

  • 3 Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit Nasional

    3 Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit Nasional

    Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kasus ibu hamil bernama Irene Sokoy yang meninggal dunia usai ditolak empat rumah sakit di Papua kini sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto.
    Presiden Prabowo
    membicarakan kasus tersebut dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/11/2025).
    Setelah menerima laporan itu, Presiden Prabowo meminta rumah sakit hingga para pejabat di Papua diaudit.
    Kepala Negara ingin penyebabnya diketahui karena menyebabkan nyawa melayang.
    “Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” kata Tito usai bertemu Presiden Prabowo, Senin.
    Ia menyampaikan, audit internal itu menyasar pada rumah sakit dan pejabat-pejabat terkait, termasuk pejabat di dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten.
    Audit juga termasuk aturan-aturan di Kementerian Dalam Negeri, termasuk peraturan kepala daerah.
    “Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di Rumah Sakit Umum Provinsi,” ujar Tito.
    Tito juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan audit.
    Sebagai tindak lanjut, Menkes Budi dan pihak Kemendagri sudah menuju Jayapura, Papua, kemarin.
    “Kemudian Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama,” kata Tito.
    Mendagri juga meminta
    Gubernur Papua
    Mathius D Fakhiri memberikan bantuan kepada Irene.
     “Saya sudah sampaikan, saya sudah komunikasi dengan Gubernur. Saya minta Gubernur, begitu saya dapat informasi, Gubernur Pak Mathius Fakhiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu,” kataTito.
    Sementara itu,Mathius Fakhari telah meminta maaf dan menyebut tragedi tersebut sebagai bukti kebobrokan layanan kesehatan di Papua dan berjanji melakukan evaluasi total.
    “Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” kata Fakhiri usai mendatangi rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani, dikutip dari rilis yang diterima, Sabtu (22/11/2025).
    Mathius juga mengakui banyak fasilitas kesehatan di Papua tidak dikelola dengan baik, termasuk peralatan medis yang rusak.
    Oleh karena itu, ia memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit, termasuk mengganti para direktur RS yang berada di bawah pemerintah provinsi.
    Ia juga telah meminta bantuan langsung kepada Menteri Kesehatan untuk memperbaiki layanan rumah sakit di Papua.
    “Saya mengaku banyak peralatan medis rusak karena tidak dikelola dengan baik,” ujar Mathius.
    Peristiwa nahas itu terjadi pada Minggu (16/11/2025) ketika Iren yang sedang hamil mulai merasakan kontraksi dan dibawa menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
    Sesampainya di RSUD, Irene tidak ditangani cepat padahal kondisinya memburuk.
    Proses pembuatan surat rujukan ke rumah sakit lainnya pun sangat lambat.
    Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
    Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
    Irene akhirnya meninggal dunia pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Papua Ancam Copot Direktur RSUD Buntut Ibu dan Bayinya Meninggal

    Gubernur Papua Ancam Copot Direktur RSUD Buntut Ibu dan Bayinya Meninggal

    Jakarta –

    Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyesalkan kasus ibu hamil bernama Irene Sokoy dan bayi yang dikandungnya meninggal usai diduga ditolak empat rumah sakit di Jayapura. Fakhiri pun mengancam akan mencopot direktur rumah sakit umum daerah (RSUD) di bawah naungan Pemprov Papua jika terbukti lalai tidak memberikan penanganan kepada pasien.

    “Saya telah memerintahkan evaluasi total seluruh rumah sakit di bawah Pemerintah Provinsi Papua, pergantian direktur rumah sakit yang lalai dan tidak mampu memberikan pelayanan,” kata Fakhiri dilansir detikSulsel, Minggu (23/11/2025).

    Fakhiri telah mengunjungi Keluarga Irene Sokoy untuk menyampaikan permohonan maaf atas insiden memilukan tersebut. Di hadapan keluarga almarhumah, Fakhiri berjanji akan melakukan pembenahan.

    “Sebagai gubernur, tentunya saya tidak perlu takut dan tidak perlu malu untuk menyampaikan permohonan maaf. Ini pembelajaran yang sangat berharga kepada kami pemerintah,” tegasnya.

    Dia memastikan persoalan ini akan menjadi evaluasi. Semua direktur rumah sakit milik pemerintah dan swasta yang diduga terlibat dalam perkara akan dipanggil.

    Sebelumnya diberitakan, Irene dan bayinya dinyatakan meninggal dalam perjalanan bolak-balik menuju RSUD Dok II Jayapura pada Senin (17/11) sekitar pukul 05.00 WIT. Irene merupakan warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, Jayapura.

    (rdp/imk)

  • Viral Ibu-Bayinya Meninggal usai Ditolak 4 RS di Papua, Kemenkes Buka Suara

    Viral Ibu-Bayinya Meninggal usai Ditolak 4 RS di Papua, Kemenkes Buka Suara

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara terkait kasus meninggalnya ibu hamil, Irene Sokoy, dan bayi dalam kandungannya setelah diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.

    Peristiwa ini memicu duka mendalam sekaligus sorotan luas terhadap mutu pelayanan kesehatan di Papua. Kemenkes memastikan akan mengusut tuntas dugaan penolakan pasien tersebut.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman menyebut pihaknya ikut berbelasungkawa dan memastikan pemerintah pusat ikut menelusuri apa yang terjadi di balik laporan kasus terkait.

    “Kementerian Kesehatan turut berbelasungkawa dan sangat menyayangkan insiden yang terjadi,” beber Aji saat dihubungi detikcom Minggu (23/11/2025).

    Menurut Aji, Kemenkes akan mengirimkan tim dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan ke Papua untuk melakukan investigasi bersama dinas kesehatan daerah. Pemeriksaan mendalam akan dilakukan di seluruh rumah sakit yang disebut dalam laporan keluarga.

    “Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pastinya akan ada sanksi tegas yang dikenakan kepada rumah sakit yang diduga menolak pasien,” kata Aji.

    Ia menegaskan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkali-kali mengingatkan rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, bahwa tidak ada alasan untuk menolak pasien dalam kondisi gawat darurat.

    “Rumah sakit harus bertindak profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien dibanding urusan administrasi,” lanjut dia.

    Aji menambahkan, penolakan pasien oleh rumah sakit bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga melanggar Undang-Undang terkait kesehatan dan dapat berujung pada unsur pidana.

    Kemenkes menilai kasus ini sebagai peringatan serius perlunya evaluasi menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Papua, mulai dari ketersediaan tenaga medis, kesiapan instalasi gawat darurat, hingga fungsi manajemen rumah sakit.

    “Kami ingin memastikan kejadian seperti ini tidak terulang. Hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan harus dijamin,” kata Aji.

    Kemenkes juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk memastikan tindak lanjut perbaikan berjalan secara konkret.

    Sebelumnya diberitakan, Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, mengalami kondisi darurat pada Senin (17/11/2025) sekitar pukul 05.00 WIT. Keluarga membawanya menuju sejumlah rumah sakit, tetapi disebut empat fasilitas kesehatan tidak dapat memberikan layanan, yakni RS Dian Harapan, RSUD Yowari, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara.

    Dalam proses bolak-balik mencari pertolongan medis, Irene dan bayinya dinyatakan meninggal dunia sebelum tiba di RSUD Dok II Jayapura.

    Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, menyebut kejadian tersebut sebagai tragedi memilukan. “Kami datang meminta pertolongan medis, tapi tidak mendapatkan pelayanan yang baik,” ujarnya, dikutip dari detikSulsel.

    Suami korban, Neil Kabey, juga menyoroti absennya dokter pada saat istrinya membutuhkan penanganan segera. “Kalau saat itu di RSUD Yowari ada dokter, saya yakin istri dan anak saya masih hidup,” katanya.