Xcloud.id

kab/kota: Jati

  • Profil Yahya Zaini, Politikus Senior Golkar Betah di DPR sejak 1997

    Profil Yahya Zaini, Politikus Senior Golkar Betah di DPR sejak 1997

    Jakarta, Beritasatu.com – Muhammad Yahya Zaini merupakan salah satu politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)

    Ia menjabat sebagai wakil ketua Komisi XI DPR untuk periode 2024–2029, yang membidangi isu-isu terkait kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    Lalu, bagaimana sosok Muhammad Yahya Zaini? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Muhammad Yahya Zaini

    Muhammad Yahya Zaini lahir di Dusun Teluk Jati, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada 24 April 1964. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Airlangga, Surabaya, dengan memperoleh gelar sarjana hukum pada 1990.

    Sejak masa kuliah, Yahya Zaini aktif dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia pernah menjabat sebagai ketua umum pengurus besar HMI untuk periode 1992–1994.

    Keterlibatannya dalam organisasi kepemudaan berlanjut ketika dia menjadi wakil ketua umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada periode 1996–1999. Jejak organisasi ini menjadi awal dari perjalanan panjangnya di dunia politik nasional.

    Karier politik Yahya Zaini dimulai pada 1997 saat dia pertama kali menjadi anggota DPR melalui jalur pergantian antar waktu (PAW). Ia kemudian terpilih kembali melalui pemilihan umum secara langsung pada 1999, 2004, 2019, dan 2024 sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar.

    Pada periode 2024–2029, Yahya Zaini kembali duduk di kursi parlemen sebagai wakil dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII, yang meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun.

    Ia ditugaskan di Komisi XI DPR yang fokus pada isu-isu strategis, seperti kesehatan masyarakat, tenaga kerja, dan sistem jaminan sosial nasional. Dalam komisi ini, dia dipercaya menjabat sebagai wakil ketua.

    Dalam struktur kepengurusan Partai Golkar, Yahya Zaini aktif selama beberapa periode. Pada masa kepemimpinan Airlangga Hartarto, dia menjabat sebagai ketua DPP Partai Golkar bidang keorganisasian.

    Setelah terjadi pergantian kepemimpinan pada 2024 dan posisi ketua umum dipegang oleh Bahlil Lahadalia, Yahya Zaini tetap berada di lingkaran inti partai. Ia kembali ditunjuk sebagai ketua DPP Partai Golkar bidang organisasi untuk periode 2024–2029.

    Selain aktif di dunia politik, Yahya Zaini juga memiliki pengalaman di bidang bisnis. Ia pernah menjabat sebagai direktur utama PT Intelegensia Graha Pratama pada 1995 hingga 1997.

    Ia juga tercatat sebagai komisaris utama PT Savindo Karya Perdana dari 1996 hingga 2019, serta PT Jaya Abadi Sukses dari 2010 hingga 2019.

    Pengalaman dalam dunia usaha tersebut menjadi bagian dari kiprah profesional Yahya Zaini di luar aktivitas politik dan legislatif. Hal ini juga menunjukkan keterlibatannya dalam sektor swasta yang cukup panjang sebelum kembali fokus ke dunia politik.

  • Naskah Pecenongan memuat hikayat hingga cerita wayang

    Naskah Pecenongan memuat hikayat hingga cerita wayang

    Dalam rangka penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan memanfaatkan naskah-naskah Nusantara, menyelamatkan naskah dari ancaman bahaya sehingga perlu didaftarkan pada perpustakaan nasional atau perpustakaan provinsi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menjelaskan Naskah Pecenongan memuat hikayat, cerita panji hingga wayang dan merupakan sebuah warisan tertulis yang merekam dinamika sosial, budaya, dan literasi masyarakat Betawi.

    “Naskah Pecenongan merupakan sastra Betawi akhir abad ke-19 yang di dalamnya berisi tentang cerita petualangan, hikayat-hikayat, wayang misalnya Arjuna, syair-syair” kata dia dalam kegiatan diseminasi Naskah Ingatan Kolektif Nasional “Menuju 500 Tahun Jakarta: Warisan Naskah Pecenongan sebagai Cermin Literasi, Budaya, dan Identitas Kota Global” di Jakarta, Kamis.

    Naskah Pecenongan, kata Nasruddin, ditulis memakai aksara Arab, dan bahasa Melayu, merupakan peninggalan tertulis masa lalu dalam bentuk naskah kuno manuskrip.

    Ini menjadi salah satu warisan dokumenter DKI Jakarta yang diwariskan tokoh Muhammad Bakir dari abad ke 19 hingga 20 yang berisi dinamika budaya dan keilmuan di Batavia pada masa lalu.

    Dia mengatakan mengacu kepada peraturan tentang perpustakaan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 mewajibkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melestarikan naskah kuno, termasuk Naskah Pecenongan dengan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional.

    “Dalam rangka penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan memanfaatkan naskah-naskah Nusantara, menyelamatkan naskah dari ancaman bahaya sehingga perlu didaftarkan pada perpustakaan nasional atau perpustakaan provinsi,” jelas Nasruddin.

    Adapun saat ini, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan Naskah Pecenongan menjadi salah satu Ingatan Kolektif Nasional dari Jakarta dan bahkan warisan dokumenter dunia atau “Memory of the World” (MoW) UNESCO. Ini bertujuan agar menjadi pengingat sejarah untuk masyarakat, memperkuat jati diri dan keberlangsungan bangsa di masa depan serta melindungi dan melestarikan warisan dokumenter dengan aksesibilitas universal dan permanen.

    “Semoga Naskah Pecenongan dapat ditetapkan sebagai ingatan kolektif nasional di tahun 2025, serta UNESCO Member of the World di masa yang akan datang,” ujar Nasruddin.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Urusan Utang di Balik Pebisnis Asal Kamerun Dibunuh di Bogor

    Urusan Utang di Balik Pebisnis Asal Kamerun Dibunuh di Bogor

    Jakarta –

    Pria berkewarganegaraan Kamerun ditemukan tewas di atas tumpukan sampah di kawasan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belakangan terungkap korban ternyata dibunuh.

    Kasus ini bermula dari temuan jasad di kawasan Babakanmadang, Kabupaten Bogot, Jawa Barat, pada Minggu, 4 Juni 2025. Polisi kemudian mengidentifikasi jenazah tersebut dan diketahui korban laki-laki inisial STR, seorang warga asal Kamerun.

    STR adalah seorang pebisnis yang bergerak di bidang jasa ekspor-impor. Dari hasil penyelidikan terungkap ternyata korban dibunuh.

    Polisi menyelidiki temuan mayat tersebut dan menangkap lima pelakunya. Berikut fakta-faktanya yang dirangkum detikcom, Kamis (12/6/2025).

    Lima Pelaku Ditangkap

    Polres Bogor bergerak cepat menyelidiki peristiwa pembunuhan tersebut. Sebanyak lima pelaku ditangkap.

    “Saat ini para tersangka yang telah ditangkap diamankan di Mapolres Bogor untuk menjalani pemeriksaan lanjutan,” kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Selasa (10/6).

    Kelima pelaku tersebut ditangkap di beberapa wilayah berbeda. Pengungkapan kasus dilakukan secara intensif dengan upaya penyelidikan yang melibatkan lintas wilayah dan koordinasi dengan berbagai jajaran Kepolisian wilayah Bali, NTT dan Sumatera.

    Rio mengungkap penangkapan pertama di wilayah Polda Bali kepada pelaku berinisial SG. Kemudian, kedua pelaku berinisial Kditangkap di wilayah Polda NTT.

    “Kemudian tersangka UA dan ZI diamankan di Wilayah hukum Polda Sumbar. Selanjutnya tersangka RI ditangkap di wilayah Polda Sumut. Kelima tersangka mengakui terlibat dalam aksi keji yang menewaskan STR,” tuturnya.

    Awal Mula Temuan Jasad

    Foto: Ilustrasi borgol (A.Prasetia/detikcom)

    Polisi mengungkap awal mula kasus pembunuhan warga negara asing (WNA) asal Kamerun. Kejadian berawal ketika korban pergi pamitan ke istrinya.

    “Peristiwa bermula pada hari Sabtu, 3 Mei 2025, ketika korban berpamitan kepada istrinya untuk pergi. Namun hingga keesokan harinya, Minggu, 4 Mei 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, korban tidak kunjung pulang ke rumah dan tidak dapat dihubungi,” kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Selasa (10/6).

    Kemudian sang istri mencari keberadaan korban dengan mengunjungi sejumlah tempat yang biasa didatanginya. Pada hari yang sama, korban ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di Kampung Bangkong Reang.

    “Sekitar pukul 10.00 WIB di hari yang sama, pihak keluarga mendapat informasi mengejutkan bahwa korban telah ditemukan meninggal dunia di Kampung Bangkong Reang, Desa Cijayanti,” jelas Rio.

    Jenazah korban lalu dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan bisa diidentifikasi oleh pihak keluarga. Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian.

    Motif Pembunuhan

    Foto: Dok.Detikcom

    Polisi mengungkap motif lima pelaku membunuh STR,pria WN Kamerun, yang ditemukan di Babakanmadang, Kabupaten Bogor. Para pelaku membunuh korban gara-gara masalah utang piutang.

    “Motif para pelaku utang piutang. Utang piutang, korban yang berhutang,” kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara, Rabu (11/6).

    Teguh menyebut, STR diduga dibunuh oleh lima pelaku dengan tangan kosong dan jasadnya dibuang di Babakanmadang, Kabupaten Bogor. Selain pembunuhan, polisi juga masih mendalami kemungkinan barang milik korban yang diduga dicuri pelaku.

    “TKP (pembunuhan) dilakukan pada perjalanan, yang kemudianjenazah dibuang di daerah Babakanmadang,Bogor. (Korban) Dianiaya dengan bersama-sama menggunakan tangan kosong,” kata Teguh.

    Halaman 2 dari 3

    (mea/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Masyarakat Sipil Tolak Ide Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD untuk Batalyon pangan

    Masyarakat Sipil Tolak Ide Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD untuk Batalyon pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Rekrutmen calon tamtama TNI AD sebanyak 24.000 orang untuk pembentukan Batalyon baru yakni Batalyon Teritorial Pembangunan dinilai tidak selaras dengan kebijakan strategis pertahanan Indonesia.

    Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menjelaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan perubahan paradigma dari pertahanan berbasis daratan lewat penguatan TNI AD, menuju paradigma pertahanan berbasis kelautan dan kepulauan atau kemaritiman yang artinya memerlukan penguatan poster TNI AU dan AL.

    Sebab itu, dia memandang rekrutmen 24.000 tamtam tersebut hanya akan menggemukkan poster TNI AD yang nyatanya selama ini juga memiliki masalah, baik di tingkat bintara maupun perwira. 

    Pasalnya, masalah tersebut ditunjukkan dari merambahnya peran militer aktif ke jabatan struktural sipil pemerintahan karena bertumpuknya perwira-perwira non-job di lingkungan TNI AD.

    “Jumlah dan proporsi rekrutmen antar matra selama ini masih menyimpang dari garis kebijakan pertahanan negara sesuai UU Pertahanan Negara,” tegasnya kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

    Bahkan, imbuhnya, implikasi lebih jauh dari perekrutan besar-besaran dan dibentuknya batalyon baru adalah tingkat kerentanan personel militer untuk terlibat gesekan dengan masyarakat menjadi tinggi.

    “Gesekan itu terbentang dari mulai sengketa agraria, sengketa industrial, hingga pengerahan pasukan yang memproduksi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai wilayah,” ungkap Usman.

    Oleh karena itu, Usman berpandangan sebenarnya tidak ada urgensinya sama sekali harus dibentuk batalion teritorial pembangunan yang akhirnya akan merekrut besar-besaran hingga 24.000 orang.

    “Seharusnya jumlah personel TNI AD itu malah dikurangi, bukan ditambah. Kalau ditambah, yang terjadi adalah penghijauan TNI. Seperti kuningisasi politik zaman Orde Baru, sehingga partai lain yang berwarna beda tidak berkembang,” singgungnya.

    Mencederai Semangat Reformasi

    Senada, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan juga menolak rencana perekrutan calon tamtama secara besar-besaran, yakni sebanyak 24.000 orang untuk membentuk struktur organisasi baru berupa Batalyon Teritorial Pembangunan.

    Menurut Koalisi, rekrutmen ini nantinya disiapkan bukan untuk menjadi pasukan tempur, melainkan menjadi pasukan ketahanan pangan hingga pelayan kesehatan.

    Koalisi memandang, rencana rekrutmen tersebut sudah keluar jauh dari tugas utama TNI sebagi alat pertahanan negara. TNI direkrut, dilatih, dan dididik untuk perang dan bukan untuk mengurusi urusan-urusan di luar perang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan.

    “Dengan demikian, kebijakan perekrutan sebagaimana sedang direncanakan tersebut telah menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU TNI itu sendiri,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan dilansir dari keterangan resmi. 

    Perubahan lingkungan strategis dan ancaman perang yang semakin kompleks dan modern sebenarnya menuntut TNI untuk fokus dan memiliki keahlian spesifik di bidang peperangan.

    Dalam konteks itu, Koalisi mengatakan menempatkan TNI untuk mengurusi hal-hal di luar pertahanan justru akan melemahkan TNI dan membuat TNI menjadi tidak fokus untuk menghadapi ancaman perang itu sendiri dan secara tidak langsung akan mengancam kedaulatan negara. 

    Koalisi juga menilai perekrutan dan pelibatan TNI bukan untuk menjadi pasukan tempur, melainkan untuk urusan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan adalah bentuk kegagalan untuk menjaga batas demarkasi yang tegas antara urusan sipil dan militer.

    “Padahal, konstitusi UUD 1945 dan bahkan UU TNI sendiri telah menetapkan pembatasan terhadap TNI yang jelas-jelas tidak memiliki kewenangan mengurus pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan,” katanya.

    Hal ini tentu mencederai semangat Reformasi TNI yang menginginkan terbentuknya TNI yang profesional dan tidak lagi ikut-ikutan mengurusi urusan sipil.

    “Kami mendesak Presiden dan DPR untuk melakukan pengawasan dan evaluasi tentang perekrutan dan pelibatan TNI yang berlebihan tersebut karena telah menyalahi jati diri TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai amanat konstitusi dan UU TNI,” ucap Koalisi. 

  • Tawuran di Pasar Rebo Jaktim berawal dari janjian di media sosial

    Tawuran di Pasar Rebo Jaktim berawal dari janjian di media sosial

    Ilustrasi – Tawuran antardua kelompok warga Kebon Singkong, Duren Sawit, dengan warga Jagal, Cipinang, Pulogadung, di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. (ANTARA/Syaiful Hakim)

    Tawuran di Pasar Rebo Jaktim berawal dari janjian di media sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Juni 2025 – 14:29 WIB

    Elshinta.com – Tawuran di Jalan Raya Kampung Tengah, Jakarta Timur, Senin (9/6) dinihari yang menewaskan satu orang berawal dari janjian di media sosial (medsos).

    “Iya betul, jadi memang dua kelompok tersebut sudah janjian buat tawuran di media sosial,” kata Kapolsek Pasar Rebo AKP I Wayan Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Wayan menyebutkan, tawuran di Pasar Rebo seringkali dipicu oleh ajakan, saling ejek dan tantangan di media sosial. Ajakan tersebut untuk bertarung atau konten yang memicu perkelahian.

    “Jadi kelompok-kelompok tertentu janjian untuk bertemu di suatu lokasi dan tawuran. Memang sudah diniatkan dari awal,” ujar Wayan.

    Tawuran tersebut terjadi pada Senin (9/6) pukul 02.00 WIB dan menyebabkan satu orang tewas. Tawuran dua kelompok tersebut menggunakan senjata tajam dan bom molotov. Korban yang meninggal merupakan salah satu pelaku tawuran dan warga asal Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, berusia 24 tahun. Korban tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    “Sudah dimakamkan, karena sudah dilakukan proses autopsi, semalam sudah selesai prosesnya,” kata Wayan.

    Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) melakukan pengawasan terhadap akun-akun medsos yang kerap dipakai sebagai saluran komunikasi untuk tawuran antarremaja. Selain itu, Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Timur dan jajaran TNI/Polri juga memperkuat patroli di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

    “Kami lakukan pengawasan akun-akun tawuran di media sosial bekerja sama dengan unit siber. Kita juga terus berupaya tidak henti-hentinya melakukan patroli di wilayah tersebut,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB), Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (10/6).

    Data yang dihimpun menyebutkan, jumlah kasus tawuran di Jakarta Timur mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2024. Data dari Polres Metro Jakarta Timur bahkan mencatat tujuh kasus pada Juni, 12 kasus pada Juli dan meningkat menjadi 16 kasus pada Agustus 2024 sehingga total mencapai 35 kasus dalam tiga bulan tersebut.

    Kawasan Duren Sawit menjadi salah satu titik rawan, dengan lima insiden tawuran terjadi antara November hingga awal Desember 2024. Adapun wilayah yang rawan tawuran antara lain Cakung, Pasar Rebo dan Jatinegara. Data itu juga menegaskan seluruh kecamatan di Jakarta Timur dapat dikategorikan sebagai zona merah tawuran karena tidak ada kecamatan yang bebas dari insiden tersebut. Namun, selama libur Lebaran 2025, terjadi penurunan kasus tawuran.

    Sumber : Antara

  • Ratusan PKL korban pungli preman di Pasar Kramat Jati direlokasi

    Ratusan PKL korban pungli preman di Pasar Kramat Jati direlokasi

    Lokasi penampungan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebelumnya dibekingi oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (18/5/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Ratusan PKL korban pungli preman di Pasar Kramat Jati direlokasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 11 Juni 2025 – 14:47 WIB

    Elshinta.com – Ratusan pedagang kaki lima yang menjadi korban pungutan liar oleh preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah direlokasi.

    “Sebagian besar mereka, para pedagang yang mulanya pedagang informal, sudah masuk ke tempat yang sudah kita lakukan penataan. Total relokasi ada kurang lebih 271 pedagang,” kata Manager Pasar Induk Kramat Jati Agus Lamun saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Pedagang informal merupakan orang yang melakukan kegiatan berdagang dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan formal, tidak memiliki izin atau tempat berjualan yang resmi.

    Mereka sering disebut sebagai pedagang kaki lima (PKL) dan berjualan di pinggir jalan, trotoar atau tempat-tempat umum lainnya.

    Agus menyebutkan, penataan akan dilakukan secara bertahap sehingga para PKL bersedia direlokasi ke tempat baru dan tidak lagi menjajakan dagangnya di depan pintu masuk los pedagang resmi Pasar Induk Kramat Jati.

    Pihaknya sudah berkomitmen untuk menjaga dan menata pasar ini menjadi lebih baik, itu harapannya. “Jadi kami berharap tahun ini secara keseluruhan penataan bisa segera kita rampungkan,” ujar Agus.

    Selain itu, pihaknya sudah melalukan pertemuan dengan para PKL untuk menampung aspirasi para pedagang sekaligus membahas program penataan agar para pembeli yang datang merasa aman dan nyaman selama berbelanja.

    “Kami berharap pedagang-pedagang yang memang tidak menerima atau tidak memperoleh tempat di area penataan ingin untuk naik kelas, bisa memperoleh tempat-tempat secara legal,” katanya.

    Agus mengatakan pihaknya telah mengajukan rencana anggaran biaya (RAB) dan Juni nanti akan dimulai kelanjutan progres pengerjaan material penataan.

    “Alhamdulillah dari beberapa persennya sudah mulai tertata. Saya yakinkan dan kita juga berharap di saat kita mau bekerjasama, berkolaborasi untuk Pasar Induk ke depan agar lebih baik,” ujar Agus.

    Sebelumnya, sejumlah PKL mengeluhkan adanya preman berkedok ormas yang melakukan pungutan liar (pungli) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

    Salah satu PKL bernama Karsidi (46) mengatakan, dirinya bersama PKL lainnya harus membayar uang setoran per bulannya kepada preman yang selama ini mengurus PKL.

    “Setiap bulan itu harus membayar Rp1 juta, tapi nanti setiap hari harus bayar juga uang harian Rp20 ribu. Kalau tidak setor ya ga bakal boleh jualan di sini,” kata Karsidi di Jakarta Timur, Rabu (14/6).

    Para pedagang yang berjualan di depan akses masuk los menduga uang sewa lapak yang diberikan itu hanya masuk ke kantong ormas yang selama ini meminta setiap hari dan bulannya.

    “Kalau dihitung, satu pedagang bayar Rp1,6 juta, itu nanti dikalikan 150 pedagang. Kalau ditotal dalam satu bulan berarti uang Rp225 juta masuk ke kantong mereka sendiri. Padahal ini lahan kan milik pemerintah daerah,” ujar Karsidi.

    Sumber : Antara

  • Geopark Bojonegoro Mulai Diverifikasi Tim VGN Menuju UNESCO Global Geopark

    Geopark Bojonegoro Mulai Diverifikasi Tim VGN Menuju UNESCO Global Geopark

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kedatangan Tim Verifikasi Geopark Nasional (VGN) dalam rangka revalidasi Geopark Bojonegoro sebagai langkah awal menuju status UNESCO Global Geopark (UGGp). Penyambutan berlangsung di Rumah Dinas Bupati Bojonegoro, Selasa (10/6/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.

    Tim VGN dijadwalkan melakukan proses revalidasi hingga Sabtu (14/6/2025), dengan melibatkan sejumlah pihak nasional dan daerah, termasuk perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Forum Geopark Jawa Timur, pengelola Geopark Bojonegoro, serta jajaran OPD setempat.

    Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menjelaskan bahwa sejak tahun 2017, Pemkab Bojonegoro telah menjalankan kolaborasi lintas sektor serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Geopark Bojonegoro.

    “Upaya tersebut ditujukan agar geopark menjadi destinasi wisata edukatif sekaligus mendorong ekonomi lokal berbasis pelestarian alam dan budaya,” katanya, Rabu (11/6/2025).

    Setyo Wahono menegaskan bahwa Geopark Bojonegoro memiliki potensi kuat melalui struktur geologi seperti antiklin dan kekayaan budaya lokal yang unik. Bupati berharap hasil revalidasi ini dapat menjadi salah satu rekomendasi untuk pengakuan dari UNESCO.

    “Kami juga meminta masukan dari tim verifikator demi penyempurnaan pengelolaan geopark ke depan, dengan prinsip partisipatif dan berkelanjutan demi mewujudkan Bojonegoro yang lebih Bahagia, Makmur dan Membanggakan,” imbuhnya.

    Sementara Ketua Tim Asesor Geopark Nasional, Hanang Samodra, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Geopark Bojonegoro masih memegang teguh prinsip geopark nasional. Ia menyebut bahwa standar penilaian nasional hampir setara dengan yang diterapkan UNESCO.

    “Validasi dilakukan melalui observasi lapangan serta telaah data pendukung, dan hasilnya diharapkan memberi dampak positif serta membuka peluang untuk penilaian internasional,” ujarnya.

    Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro sekaligus General Manager Geopark Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur Prasetijo, menambahkan bahwa Bojonegoro kini memiliki fasilitas Pusat Informasi Geologi (PIG) sebagai sarana edukasi publik dan promosi geopark.

    “Wilayah Geopark Bojonegoro mencakup seluruh wilayah administratif kabupaten, dan menjadi satu-satunya geopark di Indonesia yang mengangkat tema petroleum dan gas,” terangnya.

    Geopark Bojonegoro saat ini memiliki 16 geosite, 3 biosite, dan 8 cultural site yang tersebar di berbagai lokasi. Di antaranya adalah Petroleum Wonocolo, Kayangan Api, Kedung Lantung, dan struktur Antiklin untuk geosite unggulan. Sementara itu, agrowisata Belimbing, Penangkaran Rusa Malo, dan kawasan hutan jati menjadi andalan biosite. Sedangkan untuk budaya, terdapat Kampung Samin, Wayang Thengul, Tari Thengul, dan seni Tayub.

    Untuk memperkuat promosi, Pemkab Bojonegoro akan menggelar Festival Geopark pada akhir Juni 2025. Acara ini akan dikolaborasikan dengan Bojonegoro Wastra Batik Festival pada 18–21 Juni sebagai upaya memperkenalkan potensi Geopark Bojonegoro secara luas serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan warisan geologi.

    Dengan berbagai potensi dan dukungan yang ada, Geopark Bojonegoro diharapkan segera mendapat pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark dan menjadi kebanggaan baru Kabupaten Bojonegoro di tingkat dunia. [lus/kun]

  • 60 personel padamkan kebakaran rumah dan kios di Kramat Jati Jaktim

    60 personel padamkan kebakaran rumah dan kios di Kramat Jati Jaktim

    Personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur memadamkan kebakaran rumah dan kios di Jalan Dukuh V RT 06/RW 05, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (11/6/2025). ANTARA/HO-Sudin Gulkarmat Jakarta Timur.

    60 personel padamkan kebakaran rumah dan kios di Kramat Jati Jaktim
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 11 Juni 2025 – 11:55 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 60 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan kebakaran rumah dan kios di Jalan Dukuh V RT 06/RW 05, Kramat Jati, pada Rabu pagi.

    “Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 personel Gulkarmat Jakarta Timur kami kerahkan untuk memadamkan api,” kata Perwira Piket Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur, Muncul saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Muncul menyebutkan, informasi kebakaran disampaikan oleh salah satu warga sekitar melalui pusat panggilan (call center) Dinas Gulkarmat Jakarta pada pukul 03.48 WIB.

    Lalu, pihak Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Timur langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) bersama tiga unit pemadam kebakaran untuk pengerahan awal.

    “Kami terima kabar pukul 03.48 WIB, terus tiba di lokasi sekitar pukul 04.00 WIB. Api dilokalisir pukul 04.40 WIB dan pendinginan sekitar pukul 05.10 WIB,” ujar Muncul.

    Muncul menjelaskan, api diketahui saat pemilik kios tembakau di wilayah tersebut melihat api keluar dari lampu. Lalu, api cepat membesar dan langsung menyambar ke rumah hingga mobil.

    “Pemilik kios tembakau yang sedang di kamar melihat tiba-tiba lampu mati dan melihat keluar api sudah besar di kios tembakau, kios fotokopi dan menyambar ke rumah hingga mobil,” katanya.

    Sudin Gulkarmat Jakarta Timur (Jaktim) masih menyelidiki penyebab kebakaran rumah dan kios tersebut. Tidak ada korban luka maupun kelompok jiwa dalam peristiwa kebakaran ini.

    Sumber : Antara

  • Program 1 APAR untuk 1 RT sudah dimulai di Jakbar

    Program 1 APAR untuk 1 RT sudah dimulai di Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebutkan bahwa program pengadaan satu alat pemadam kebakaran ringan (APAR) untuk satu RT telah dimulai di wilayahnya.

    Uus menerangkan bahwa program dari Gubernur Pramono Anung itu sudah dimulai di Kelurahan Sukabumi Utara, Kecaman Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tepat pada 9 Mei 2025.

    “Pada 9 Mei 2025 lalu, Pak Gubernur sudah secara simbolis menyerahkan APAR kepada sembilan RT di RW 01 Kelurahan Sukabumi Utara. Itu permulaannya,” kata Uus saat dihubungi di Jakarta Rabu.

    Uus menyebutkan bahwa perangkat wilayah Jakbar siap untuk mendukung keberlanjutan program itu. “Untuk keberlanjutannya seperti apa, itu tergantung dari Suku Dinas Gulkarmat,” kata dia.

    “Kalau kita di wilayah sudah siap. Kemarin kan Pak Gubernur juga sudah bilang kalau itu ada dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR. Jadi di wilayah siap, ‘leading sector’ kan Gulkarmat,” katanya.

    Personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur memadamkan kebakaran rumah dan kios di Jalan Dukuh V RT 06/RW 05, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (11/6/2025). ANTARA/HO-Sudin Gulkarmat Jakarta Timur/am.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menandatangani peraturan gubernur tentang satu APAR untuk satu RT di wilayah Jakarta.

    Hal itu disampaikannya saat mengunjungi lokasi kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu.

    “Sebenarnya gerakan APAR itu sudah ada. Saya barusan menandatangani tentang pergub tentang APAR. Tetapi seringkali kejadian yang seperti ini kan tidak terduga dan tidak terencanakan,” ujar Pramono kepada wartawan di lokasi, Minggu (8/6).

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto. (ANTARA/Risky Syukur)

    Pada Agustus 2025, setiap RT di wilayah Jakarta bakal memiliki masing-masing satu APAR.

    “Saya yakin mungkin di sini belum semua RT itu setiap RT 1 APAR. Karena pemerintah DKI memang menyiapkan untuk itu,” katanya.

    Diharapkan di Bulan Agustus ini setiap RT punya 1 APAR. “Jadi kalau ada kejadian seperti ini maka cepat untuk bisa ditangani,” ujar Pramono.

    Hal itu, kata Pramono, dapat mempercepat penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi periksa tiga saksi dalam kasus tawuran di Pasar Rebo

    Polisi periksa tiga saksi dalam kasus tawuran di Pasar Rebo

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian memeriksa tiga saksi untuk mendalami kasus tawuran dua kelompok yang menewaskan satu orang di Jalan Raya Kampung Tengah, Jakarta Timur, Senin (9/6) dinihari.

    “Kami sementara masih memeriksa tiga saksi untuk mengetahui lebih dalam penyebab dan kronologi lengkap kasus tawuran,” kata Kapolsek Pasar Rebo AKP I Wayan Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Wayan menyebutkan, tiga saksi yang diperiksa tersebut merupakan warga Pasar Rebo yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) dan menyaksikan langsung terjadinya aksi tawuran.

    “Betul, ketiga saksi tersebut memang berada saat terjadi tawuran Senin dini hari,” ujar Wayan.

    Menurut Wayan, penyelidikan masih terus berlangsung sehingga saksi yang diperiksa akan terus bertambah.

    Sementara itu, barang bukti belum ada yang diamankan saat jajaran Polsek Pasar Rebo mengecek TKP.

    “Kami terus melakukan penyelidikan kasus, nantinya akan bisa bertambah jumlah saksi yang kami mintai keterangan. Untuk barang bukti belum ada,” katanya.

    Tawuran tersebut terjadi pada Senin (9/6) pukul 02.00 WIB dan menyebabkan satu orang tewas. Tawuran dua kelompok tersebut menggunakan senjata tajam dan bom molotov.

    Korban yang meninggal merupakan salah satu pelaku tawuran dan warga asal Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, berusia 24 tahun. Korban tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    “Sudah dimakamkan, karena sudah dilakukan proses autopsi, semalam sudah selesai prosesnya,” kata Wayan.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) memperkuat patroli di kawasan Pasar Rebo imbas satu orang tewas akibat tawuran dua kelompok remaja, Senin (9/6) dini hari.

    “Kita terus berupaya tidak henti-hentinya untuk melakukan patroli di wilayah tersebut untuk mengatasi ini semua, memitigasi tawuran serupa,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB), Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (10/6).

    Patroli tersebut untuk merespons adanya kasus tawuran dua kelompok remaja di Jalan Raya Kampung Tengah, Jakarta Timur, Senin (9/6) dini hari. Menurut Munjirin, peningkatan intensitas patroli malam di sejumlah titik rawan tawuran dapat mencegah terjadinya tawuran.

    Karena itu, Munjirin menyebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) dan jajaran TNI dan Polri untuk mlakukan pengamanan berkala di wilayah setempat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025