Xcloud.id

kab/kota: Jati

  • IHSG Tertekan dari Sentimen Geopolitik Timur Tengah, Loyo di Akhir Pekan

    IHSG Tertekan dari Sentimen Geopolitik Timur Tengah, Loyo di Akhir Pekan

    PIKIRAN RAKYAT – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) mengakhiri perdagangan Jumat sore, 20 Juni 2025 dengan koreksi, dipicu oleh ketegangan geopolitik yang memanas di Timur Tengah.

    Diketahui bahwa pada sore ini, IHSG ditutup dengan mengalami pelemahan sebesar 61,50 poin atau 0,88 persen, berakhir pada posisi 6.907,14. Sementara itu, indeks unggulan LQ45 juga tergerus 9,88 poin atau 1,28 persen, menetap di level 764,93.

    “Kekhawatiran terhadap ketidakpastian ekonomi dan eskalasi ketegangan geopolitik masih menjadi sentimen negatif utama,” terang Analis Phintraco Sekuritas, Ratna Lim, yang merespon pelemahan IHSG di akhir pekan ini, dilansir PikiranRakyat.com dari Antara, Jumat, 20 Juni 2025.

    Dari kancah internasional, kecemasan akan potensi keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam konflik antara Iran dan Israel telah menjadi faktor pemicu pelemahan sepanjang pekan ini.

    Namun, kekhawatiran tersebut sedikit mereda setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan akan menunda keputusan mengenai intervensi militer ke Iran selama dua pekan. Trump berencana menggunakan waktu tersebut untuk mempertimbangkan keputusan penting lainnya, termasuk negosiasi tarif dan harapan bahwa Iran akan bersedia kembali ke meja perundingan.

    Di sisi lain, dari kawasan Asia, Bank Sentral China (PBoC) memilih untuk mempertahankan suku bunga acuannya. Loan Prime Rate 1 tahun tetap pada 3 persen, dan Loan Prime Rate 5 tahun di 3,5 persen.

    Keputusan ini selaras dengan langkah kehati-hatian yang diambil oleh The Fed dan Bank of England (BoE) dalam menurunkan suku bunga, di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

    Setelah dibuka dengan mengalami pelemahan, IHSG terus berada di level zona merah hingga perdagangan saham sesi pertama ditutup. Tren negatif ini pun terus berlanjut hingga sesi kedua ditutup pada pukul 15.50 WIB, dengan IHSG yang tak mampu beranjak dari teritori pelemahan.

    Fluktuasi IHSG di Berbagai Sektor

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, hanya dua sektor yang menunjukkan penguatan, yakni dari sektor transportasi dan logistik yang memimpin dengan kenaikan 1,48 persen, diikuti oleh sektor teknologi yang naik 0,20 persen.

    Sebaliknya, sembilan sektor lainnya mengalami koreksi. Sektor barang baku menjadi yang paling tergerus dengan penurunan 0,98 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan energi yang masing-masing turun 0,88 persen dan 0,79 persen.

    Saham-saham yang mencatatkan penguatan terbesar antara lain SSTM, PTMR, AGAR, APEX, dan FOLK. Sedangkan, dari saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar adalah MBSS, JATI, OBAT, IOTF, dan FILM.

    Volume perdagangan saham hari ini mencapai 1.197.173 kali transaksi, dengan total 35,49 miliar lembar saham diperdagangkan senilai Rp22,69 triliun. Tercatat ada 231 saham menguat, 386 saham melemah, dan 190 saham tidak bergerak nilainya.

    Di pasar regional Asia pada sore ini, indeks Nikkei melemah 80,84 poin atau 0,21 persen ke 38.407,50. Sedangkan indeks Hang Seng menguat 292,74 poin atau 1,26 persen ke 23.530,48.

    Indeks Shanghai juga mengalami penurunan yang tipis, sebesar 2,21 poin atau 0,07 persen ke 3.359,78, dan indeks Strait Times juga melemah 10,75 poin atau 0,28 persen ke 3.883,64.***

  • Kasus Suap Dana Hibah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Tak Hadir di KPK

    Kasus Suap Dana Hibah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Tak Hadir di KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk diperiksa terkait dengan kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2021-2022.

    Khofifah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, Jumat (20/6/2025). Dia dipanggil bersama satu orang saksi lainnya yaitu Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jati, Anik Maslachah. 

    “Hari ini Jumat (20/6), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengurusan dana hibah Pokmas dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama KIP Gubernur Jawa Timur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (20/6/2025).

    Adapun sampai siang hari, Khofifah terkonfirmasi tidak hadir. Budi lalu menyebut Gubernur Jatim yang terpilih dua periode itu meminta agar pemeriksaannya dijadwalkan ulang di waktu lain. 

    Dia mengatakan surat pemanggilan kepada Khofifah sudah disampaikan pada 13 Juni 2025. Artinya, surat sudah dikirim penyidik KPK sekitar satu pekan sebelum waktu pemeriksaan. 

    “Saksi KIP tidak hadir, minta untuk dijadwalkan ulang. Ada keperluan lainnya,” terang Budi.

    Untuk diketahui, ruangan kerja Khofifah, Wakil Ketua DPRD Jatim Emil Dardak serta Sekda Jatim Adhy Karyono digeledah penyidik KPK pada 2022 lalu. Saat itu, KPK baru melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan kasus tersebut.

    KPK pada Desember 2022 lalu turut menemukan dan mengamankan sejumlah bukti terkait dengan perkara dugaan suap dana hibah yang berasal dari APBD Jawa Timur saat menggeledah ruangan kerja Khofifah dan Emil. 

    Bukti-bukti dimaksud berupa dokumen penyusunan anggaran APBD dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara. Meski demikian, Khofifah saat itu memastikan tidak ada dokumen yang dibawa oleh KPK pada saat dilakukan penggeledahan di ruang kerja Gubernur Jatim pada 21 Desember 2022. 

    Selain kantor Khofifah dan Emil, penyidik lembaga antikorupsi juga menggeledah kantor Sekretaris Daerah, BPKAD dan Bappeda Jatim. 

    “Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Wagub tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Sekda ada flashdisk yang dibawa, jadi posisinya seperti itu,” kata Khofifah, Kamis (22/12/2022).

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK menetapkan sebanyak 21 orang tersangka dalam pengembangan kasus suap dana hibah bersumber dari APBD Jatim. Empat orang tersangka adalah penerima suap, di mana tiga di antaranya adalah penyelenggara negara.  

    Kemudian, 17 orang lainnya adalah pemberi suap. Sebanyak 15 di antaranya adalah kalangan swasta, dan 2 lainnya adalah penyelenggara negara. 

    Perkara itu sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur pada Desember 2022 lalu. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari OTT itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).   

    Dalam catatan Bisnis, KPK pada perkara sebelumnya menduga tersangka STPS menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat itu.  

    Secara keseluruhan, ada total empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap tersebut saat itu. Selain Sahat dan staf ahlinya bernama Rusdi, KPK turut menetapkan dua orang tersangka pemberi suap yakni Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid, serta koordinator lapangan pokman Ilham Wahyudi.

  • Antara Keselamatan Jalan dan Nasib Sopir Truk

    Antara Keselamatan Jalan dan Nasib Sopir Truk

    PIKIRAN RAKYAT – Sekitar 800 sopir truk dari Kudus dan sekitarnya melakukan unjuk rasa di Jalan Lingkar Selatan Kudus untuk menuntut revisi aturan terkait kendaraan over dimension and over loading (ODOL), khususnya mengenai sanksi pidana. Aksi tersebut berlangsung pada Kamis dan dihadiri oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Wakil Bupati Bellinda Putri, serta Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo.

    Para sopir menilai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur pelanggaran ODOL terlalu memberatkan. Ketua Gerakan Sopir Truk Jateng, Anggit Putra Iswandaru, menyatakan bahwa sanksi tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan sopir yang khawatir dipenjara hanya karena menjalankan pekerjaan.

    Menurutnya, para sopir tidak menolak penertiban terhadap praktik ODOL, tetapi keberatan jika pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan langsung dikaitkan dengan pidana. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk meninjau ulang ketentuan tersebut dan menghapus ancaman pidana bagi pelanggar yang masih berstatus pekerja lapangan.

    Aksi protes yang dilakukan di depan Terminal Induk Jati ini juga menampilkan spanduk bertuliskan permintaan revisi, dengan nada protes terhadap perlakuan yang dianggap kriminalisasi terhadap sopir. Para pengunjuk rasa berencana melanjutkan aksi ke tingkat provinsi dan bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah.

    Kapolres Kudus menegaskan bahwa kewenangan mengenai aturan ODOL berada di tingkat pusat. Namun, pihaknya mendorong para sopir menyampaikan aspirasi secara tertulis agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat melalui Pemkab Kudus. Bupati Sam’ani juga menyatakan siap memfasilitasi penyampaian tuntutan ke tingkat lebih tinggi, termasuk membuka dialog lanjutan mengenai uji kir dan sistem pengawasan lainnya.

    Sementara itu, di lokasi berbeda, razia gabungan terhadap kendaraan ODOL digelar di KM 88 Tol Cipularang. Dari 82 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 28 ditemukan melanggar ketentuan dimensi, muatan, tata cara pengangkutan, maupun dokumen perjalanan. Penindakan dilakukan dalam bentuk teguran dan edukasi langsung kepada para pengemudi.

    Razia tersebut merupakan hasil kerja sama antara Jasa Marga, BPTD II Jawa Barat, Ditlantas, Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan wilayah terkait. Kegiatan ini juga dibarengi dengan sosialisasi bahaya ODOL dalam rangka kampanye keselamatan nasional “Zero ODOL” yang berlangsung sepanjang Juni 2025. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan keselamatan di jalan tol serta mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan infrastruktur.

    Pihak Jasa Marga menyampaikan bahwa keselamatan jalan tol merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya operator, melainkan juga pengemudi yang harus mematuhi aturan. Kesadaran dan kepatuhan pengemudi terhadap dimensi dan beban kendaraan dianggap sangat penting untuk keselamatan bersama.

    Di tingkat nasional, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengelola proyek strategis dan BUMN, untuk menghentikan kerjasama dengan penyedia jasa angkutan truk yang melanggar ketentuan ODOL. Praktik tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berdampak pada keselamatan pengguna jalan dan mempercepat kerusakan jalan.

    Langkah konkret yang diminta oleh Korlantas meliputi pendataan rekanan transportasi di proyek strategis, audit kepatuhan muatan, sosialisasi berkelanjutan di kawasan industri dan pelabuhan, serta penandatanganan nota kesepahaman antara Polri dengan pelaku usaha dan institusi. Selain itu, juga diajukan usulan pelatihan pengemudi mengenai keselamatan dan pemanfaatan teknologi seperti logbook digital dan GPS untuk pemantauan muatan secara langsung.

    Menurut Korlantas, penegakan aturan ODOL bukan ditujukan untuk menghambat ekonomi, melainkan memastikan keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, dianggap kunci dalam mewujudkan jalan bebas ODOL secara bertahap namun pasti.

    Lonjakan Kecelakaan Truk ODOL dan Ancaman Serius bagi Keselamatan Jalan

    Kepolisian Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) mencatat bahwa dalam kurun waktu lima tahun, yakni sejak 2017 hingga 2021, telah terjadi 349 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk dengan dimensi dan muatan berlebih atau biasa disebut over dimension and over loading (ODOL). Angka ini menunjukkan tren yang konsisten, sementara data terbaru dari tahun 2023 mencatat lonjakan signifikan dengan 200 kasus kecelakaan lalu lintas akibat truk ODOL.

    Kecelakaan yang melibatkan truk ODOL tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa para pengguna jalan lainnya. Korlantas mengidentifikasi bahwa sebagian besar dari kejadian ini dipicu oleh kesalahan manusia atau human error. Unsur-unsur perilaku pengemudi seperti mengemudi ugal-ugalan, melebihi batas kecepatan, tidak memeriksa kelayakan kendaraan sebelum digunakan, melanggar peraturan lalu lintas, serta kondisi pengemudi yang kelelahan menjadi faktor penyebab dominan.

    Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) turut melakukan pendalaman terhadap penyebab kecelakaan truk ODOL. Berdasarkan hasil kajian KNKT, ditemukan bahwa lebih dari 80 persen kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang dan angkutan umum disebabkan oleh dua hal utama, yakni kegagalan sistem pengereman dan kondisi fisik pengemudi yang tidak prima. Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono, menyampaikan bahwa kegagalan fungsi rem dan kelelahan menjadi titik lemah yang kerap berujung pada peristiwa fatal di jalan raya.

    Di samping membahayakan keselamatan lalu lintas, operasional truk ODOL juga membawa dampak serius terhadap infrastruktur jalan. Pemerintah telah menghitung konsekuensi kerusakan yang ditimbulkan oleh kendaraan-kendaraan tersebut terhadap jaringan jalan nasional maupun jalan tol.

    Truk yang kelebihan muatan menyebabkan tekanan berlebih pada permukaan jalan, yang dalam jangka panjang mengakibatkan kerusakan parah. Akibatnya, anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan meningkat tajam setiap tahunnya. Akumulasi biaya tersebut membebani keuangan negara dalam skala yang tidak kecil.***

  • Pram tanggapi kebakaran yang masih kerap terjadi di Jakarta

    Pram tanggapi kebakaran yang masih kerap terjadi di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menanggapi terkait kebakaran yang masih kerap terjadi di beberapa wilayah di Jakarta.

    Pramono sudah menginstruksikan agar satu RT di seluruh wilayah Jakarta memiliki satu alat pemadam api ringan (APAR).

    “Walaupun kami sudah mengeluarkan peraturan mengenai satu RT, satu APAR, ya kebakaran memang terkadang tidak bisa dihindari,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Barat, Jumat.

    Kendati demikian, Pramono mengatakan hal yang menjadi prioritas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kebakaran adalah soal dampak yang timbul.

    “Karena memang kepadatan penduduk dan sebagainya menjadi persoalan di Jakarta,” katanya.

    Pramono mengatakan beserta jajaran kini sedang memikirkan tempat relokasi yang baik untuk seluruh korban kebakaran di Jakarta.

    “Maka sekarang sedang dipikirkan bagaimana melakukan relokasi untuk itu dan akan kita putuskan,” kata Pramono.

    Dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran terjadi di sejumlah titik di Jakarta.

    Pada Selasa (17/6), tujuh rumah di Jalan Tomang Pulo II, Kelurahan Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, hangus terbakar akibat ‘korsleting” listrik. Api berhasil dipadamkan dalam waktu lebih dari satu jam.

    Sebelumnya, dua rumah warga di Gang E, RT 06, RW 06, Pademangan Barat, Jakarta Utara, juga ludes terbakar pada Kamis (7/5). Salah satu korban, Soleh (46), mengaku kehilangan seluruh isi rumahnya dalam insiden tersebut.

    Kebakaran paling besar terjadi di Kampung Sawah, RT 17, RW 04, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (6/6).

    Sedikitnya 450 rumah yang berdiri di lahan sekitar tiga hektare rata dengan tanah. Ratusan keluarga terdampak dan kini mengungsi.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari Bandara Tertua ke Kawasan Strategis, Begini Transformasi Kemayoran Jadi Magnet Investasi Jakarta – Page 3

    Dari Bandara Tertua ke Kawasan Strategis, Begini Transformasi Kemayoran Jadi Magnet Investasi Jakarta – Page 3

    Transformasi Kemayoran juga menyasar pada aspek ekologis. PPK Kemayoran secara aktif mengelola kebersihan dan penghijauan melalui program swakelola yang rutin menjaga estetika dan kebersihan lingkungan.

    Langkah nyata lainnya adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan Utan Kemayoran. IPAL ini menjadi simbol komitmen terhadap pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan kawasan.

    “Kami ingin memastikan Kemayoran tak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga menjadi kawasan yang sehat secara ekologis,” ujar Teddy.

    Memasuki usia ke-40 tahun, PPK Kemayoran tak ingin berpuas diri. Teddy menegaskan bahwa ini adalah momentum untuk terus tumbuh dan menghadirkan inovasi baru.

    “Empat dekade ini kami dedikasikan untuk memastikan kawasan Kemayoran berkembang sesuai zamannya, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai aset negara. Kami berkomitmen menjadikan Kemayoran sebagai kawasan strategis nasional yang modern, inklusif, ramah lingkungan, dan terbuka terhadap inovasi,” tandasnya.

  • Baju Koja, Simbol Kehormatan Lelaki dalam Balutan Adat dan Warisan Leluhur

    Baju Koja, Simbol Kehormatan Lelaki dalam Balutan Adat dan Warisan Leluhur

    Bentuknya yang khas dan cara memakainya yang unik sering kali diajarkan secara turun-temurun, menjadikannya bagian penting dari identitas budaya komunitas. Penutup kepala ini bukan hanya sekadar ornamen tambahan, tetapi penanda visual dari sikap hormat, kedewasaan, dan kebijaksanaan seorang pria yang mengenakannya.

    Dalam konteks yang lebih luas, Baju Koja merepresentasikan warisan percampuran budaya yang terjadi secara alami dalam sejarah Nusantara. Pengaruh dari dunia Arab yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam bertemu dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia, lalu menghasilkan busana adat seperti Baju Koja yang bukan hanya indah dari segi tampilan, tetapi juga kaya secara historis dan spiritual.

    Di balik potongan jubah dan lilitan Toa Pulu terdapat cerita-cerita tentang migrasi, dakwah, akulturasi, dan adaptasi budaya yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

    Oleh karena itu, mengenakan Baju Koja bukan sekadar soal mengikuti adat atau tampil dalam seremoni, melainkan bagian dari upaya menjaga kesinambungan budaya dan menghormati perjalanan panjang leluhur yang telah menenun jati diri melalui kain, benang, dan makna-makna simbolis yang melekat di setiap jahitan busana ini.

    Kini, meskipun zaman telah berganti dan gaya hidup modern mendominasi kehidupan sehari-hari, Baju Koja tetap hidup dan digunakan, terutama dalam peristiwa-peristiwa penting seperti pernikahan adat, perayaan keagamaan, atau saat menyambut tamu kehormatan.

    Dalam konteks kekinian, Baju Koja bahkan mengalami berbagai inovasi baik dari segi bahan, warna, maupun potongan namun tetap mempertahankan ciri khas dasarnya. Generasi muda mulai kembali melirik busana adat ini sebagai bagian dari ekspresi identitas dan kebanggaan budaya.

    Baju Koja bukan hanya peninggalan sejarah yang diam di museum atau tersimpan dalam lemari, melainkan terus dipakai, dihidupkan, dan dirayakan sebagai bagian dari keberlanjutan budaya.

    Dengan demikian, Baju Koja tidak hanya menjadi pakaian adat laki-laki semata, tetapi simbol kebesaran nilai, kehormatan lelaki, dan semangat pelestarian tradisi yang tak lekang oleh waktu.

    Penulis: Belvana Fasya Saad

  • DPRD Jatim Ingatkan Rapergub Pemajuan Kebudayaan Harus Lindungi Seniman Miskin

    DPRD Jatim Ingatkan Rapergub Pemajuan Kebudayaan Harus Lindungi Seniman Miskin

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2024 terkait Pemajuan Kebudayaan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan seniman, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

    “Rapergub ini sudah mengatur sebagian amanat perda, tapi pelaksanaannya harus menyentuh langsung kebutuhan seniman, terutama yang hidupnya serba terbatas,” ujar Sri Untari di Surabaya, Kamis (19/6/2025).

    Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya memberikan pengakuan simbolik kepada pelaku budaya. Sebaliknya, harus ada intervensi konkret melalui penyediaan fasilitas, pelatihan, akses pasar, serta bantuan perlindungan sosial bagi seniman yang ekonominya rentan.

    “Kita tidak bisa hanya mengandalkan apresiasi simbolis, tapi harus ada langkah konkret. Mulai dari pemberian fasilitas, pelatihan, akses ke pasar seni, hingga bantuan perlindungan sosial,” tegasnya.

    Sebagai penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari menyampaikan bahwa seniman miskin adalah garda terdepan pelestarian budaya, namun mereka kerap termarjinalkan dalam kebijakan. Padahal, tanpa perlindungan nyata, mereka bisa kehilangan daya untuk berkarya.

    “Tanpa dukungan riil, mereka bisa kehilangan daya untuk berkarya. Akibatnya, seni dan budaya lokal bisa ikut lenyap,” katanya.

    Sri Untari juga menyoroti pentingnya mekanisme pelestarian dan perlindungan Warisan Budaya Takbenda (WBTB), yang hingga tahun 2024 telah mencapai 112 objek di Jawa Timur. Ia menilai Rapergub harus mengatur langkah teknis agar warisan budaya tidak punah dan tetap bisa diwariskan kepada generasi mendatang.

    Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pendaftaran objek budaya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2022. Di Jawa Timur, tercatat ada 4.219 objek pemajuan kebudayaan yang potensial untuk didaftarkan.

    “Ini langkah strategis untuk melindungi hak masyarakat adat dan pelaku budaya secara hukum,” jelasnya.

    Sri Untari juga mendorong agar Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Daerah diperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah. Ia menilai lembaga tersebut harus diberi ruang untuk membina, memberi masukan kebijakan, serta menjembatani komunikasi antarpelaku seni.

    “Dewan Kebudayaan harus diberi ruang yang cukup untuk berperan aktif, baik dalam pembinaan pelaku budaya, memberi masukan kebijakan, maupun jadi wadah komunikasi antar pelaku seni,” ucapnya.

    Ia berharap pembahasan Rapergub bisa lebih partisipatif dan melibatkan komunitas budaya agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

    “Kebudayaan adalah jati diri dan kekayaan kita bersama. Dengan regulasi yang kuat dan pelaksanaan yang tepat, saya berharap kebudayaan Jawa Timur akan semakin maju dan menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya. [asg/beq]

  • PPK Kemayoran komitmen jaga identitas kawasan sebagai aset strategis

    PPK Kemayoran komitmen jaga identitas kawasan sebagai aset strategis

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) berkomitmen untuk terus membuka diri terhadap inovasi, tetap ramah lingkungan, dan menjaga jati diri kawasan sebagai aset strategis nasional, seiring bertambahnya usia lembaga tersebut yang kini mencapai 40 tahun.

    “Dengan fasilitas yang lengkap dan lokasi yang strategis, Kemayoran kini menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan bisnis mereka,” kata Direktur Utama PPK Kemayoran Teddy Robinson dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selama empat dekade, PPK Kemayoran telah melakukan transformasi kawasan bekas Bandara Internasional Kemayoran menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan hunian strategis di Jakarta. Pengelolaan kawasan seluas lebih dari 450 hektare dilakukan dengan pendekatan modern dan berkelanjutan.

    Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), PPK Kemayoran menjalankan kerja sama pemanfaatan aset negara secara transparan dan efisien dengan tetap mengutamakan kepentingan publik. Upaya itu turut berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan memperkuat daya saing kawasan.

    Melalui infrastruktur modern, aksesibilitas tinggi, dan regulasi yang adaptif, kawasan Kemayoran dinilai memiliki iklim investasi yang kondusif. Sejumlah kegiatan ekonomi seperti pengembangan properti, bisnis jasa, perdagangan, hingga penyelenggaraan pameran skala besar berlangsung aktif di kawasan tersebut.

    Transformasi kawasan turut dirasakan masyarakat melalui program “Kemayoran Terang” yang memastikan pencahayaan di jalan utama. Sistem pengamanan selama 24 jam juga diterapkan dengan dukungan kamera pengawas guna menjaga kenyamanan warga dan pengunjung.

    Selain aspek ekonomi dan keamanan, PPK Kemayoran juga mengutamakan kelestarian lingkungan. Program swakelola kebersihan dan penghijauan dijalankan untuk menjaga kenyamanan dan estetika kawasan secara menyeluruh.

    Komitmen tersebut, lanjut Teddy, diperkuat dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Hutan Kota atau Utan Kemayoran sebagai langkah konkret mendukung pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan.

    Melalui pendekatan yang holistik, Kemayoran kini berkembang menjadi kawasan modern yang tidak hanya fungsional dan menarik secara ekonomi, tetapi juga sehat dan lestari secara ekologis.

    “Empat dekade ini kami dedikasikan untuk memastikan kawasan Kemayoran berkembang sesuai zamannya, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai aset negara,” ucap Teddy.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop Yakin Bakal Wujudkan Kopdes Merah Putih, walau Mengaku Berat

    Menkop Yakin Bakal Wujudkan Kopdes Merah Putih, walau Mengaku Berat

    Liputan6.com, Bantul – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengakui mewujudkan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan pekerjaan sangat berat. Namun dengan bantuan kepala daerah dan kepala desa progresif serta inovatif, Menkop Budi optimis program ini tidak akan gagal.

    Ini disampaikan Menkop Budi saat meresmikan Kopdes Merah Putih milik Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (15/6/2025) siang.

    “Kopdes Merah Putih ini perubahan besar gerakan rakyat menuju ekonomi berkeadilan mewujudkan kemakmuran. Keadilan bukan pemberian, bukan hadiah. Kopdes Merah Putih adalah wujud keadilan itu sendiri,” tegasnya.

    Dengan terwujudnya Kopdes Merah Putih di semua desa di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menurut Menkop Budi Arie ingin menuliskan sejarah. Di mana selama 80 tahun, koperasi Indonesia tidak pernah diurus se-komprehensif dan seserius ini dengan melibatkan 18 kementerian/lembaga.

    Karena diurus secara serius, Budi menegaskan tidak ada kata gagal dalam mewujudkannya, meskipun banyak pihak yang meragukan maupun pesimis.

    “Presiden optimis tidak akan gagal. Saya juga pastikan tidak akan gagal, karena ada kepala daerah dan kepala desa yang progresif dan revolusioner. Kalau sampai gagal, tidak akan ada lagi Kementerian Koperasi dan istilah koperasi hilang dari kamus perekonomian negara ini,” ucapnya.

    Budi menegaskan meski ide sederhana, mewujudkan Kopdes Merah Putih sangatlah berat. Tapi dengan semangat gotong royong maka bisa diwujudkan bersama-sama. Kehadiran Kopdes Merah Putih sekaligus menyempurnakan makna dan kesadaran gotong royong di masyarakat.

    Selama ini, Budi menjelaskan semangat gotong royong di masyarakat hanya bersifat sosial, tidak ada motif ekonominya. Sehingga gotong royong yang motifnya sosial, kemudian disempurnakan dengan motif ekonomi menuju kemakmuran bersama inilah yang dinamakan Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia.

    “Kita tidak boleh main-main. Kita harus serius, karena berbicara tentang keadilan sosial bagi masyarakat di pedesaan yang selama ini diperlakukan tidak adil,” kata Budi.

    Kehadiran Kopdes Merah Putih bertujuan menghilangkan resistensi tengkulak, rentenir, kemiskinan ekstrim dan menjadikan ekonomi rakyat mandiri. Keberadaan Kopdes Merah Putih juga mendekatkan akses modal ke desa.

    Mengingat pentingnya program ini, pemerintah disebut Budi tahun depan menjadikan Kopdes Merah Putih masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

     

    Innalillah, Kecelakaan Maut Kendaraan dan Motor di Bawen Semarang

  • Catat, Jelang HUT ke-498 Jakarta Dipenuhi Acara Seru – Page 3

    Catat, Jelang HUT ke-498 Jakarta Dipenuhi Acara Seru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kota Jakarta akan memasuki usianya ke-498. Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan bakal menggelar sejumlah kemeriahan yang berlangsung secara berkala menuju hari puncak HUT Jakarta, 22 Juni nanti.

    Melalui akun sosial media resminya, Pemprov Jakarta mencatat ada kegiatan bazar, band, dan festival budaya yang akan dilaksanakan pada 16-20 Juni 2025. Lokasinya tersebar di sejumlah titik se-Jakarta.

    Pertama, khitanan massal yang akan dilaksanakan pada 16-22 Juni 2025. Lokasinya beragam di berbagai RPTRA, seperti di Mustika Kramat Jati, Anggrek Bintaro, Tipar Asri, Cengkareng Timur, Tidung Ceria dan Borobudur.

    Pada 17 Juni 2025, Pemprov Jakarta dipandu Wakil Gubernur Rano Karno juga melangsungkan upacara ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata.

    Kemudian pada 19 Juni 2025, Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta akan dibuka hingga 13 Juli 2025. Lokasinya, di JiExpo Kemayoran.

    Berikutnya, di tanggal yang sama juga ada Pameran Jakarta Provoke 2025 yang berlangsung hingga 3 Juli 2025 di Pos Bloc Jakarta.

    Selanjutnya, pada 20 Juni hingga 22 Juni 2025 akan dilangsungkan Gymnastic Jakarta Open 2025 di GOR Senam Raden Inten Duren Sawit.