kab/kota: Jati

  • Pratikno Sebut Program Quick Win 2025 Presiden Prabowo untuk Pembangunan Manusia Indonesia

    Pratikno Sebut Program Quick Win 2025 Presiden Prabowo untuk Pembangunan Manusia Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pembangunan manusia menjadi fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia pun bercerita tentang perjalanan hidupnya yang dimulai dari keluarga guru di desa terpencil di Bojonegoro dalam wawancara eksklusif dengan B-Universe.

    “Ibu saya seorang guru SD di tepi hutan jati Bojonegoro. saya juga guru SD yang kemudian menjadi kepala desa. Dukungan mereka membawa saya hingga ke perguruan tinggi dan akhirnya menjadi guru serta dosen,” ujar Pratikno dalam program Beritasatu Sore di BTV, Sabtu (4/1/2025)

    Dari dosen hingga rektor, karier Pratikno berakar kuat pada dunia pendidikan dan pengembangan SDM. Kini, sebagai menko PMK, ia kembali ke ranah yang telah menjadi bagian dari dirinya sejak kecil.

    “Pembangunan manusia adalah inti dari jabatan ini. Bagi saya, manusia unggul tidak hanya soal pendidikan, tetapi juga kesehatan, kontribusi yang relevan, serta pendidikan yang berbudaya dan berjati diri,” tambahnya.

    Pratikno menekankan pentingnya visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Asta Cita dan program prioritas, termasuk Quick Win 2025.

    Dalam program ini, Kemenko PMK memiliki peran sentral dengan lima fokus utama, yakni renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan, penanggulangan TBC, digitalisasi pendidikan, penurunan angka stunting, dan penanganan bencana.

    Fokus ke isu stunting, Pratikno menegaskan bahwa hal itu menjadi prioritas karena berdampak langsung pada kualitas SDM.

    “Stunting bukan hanya soal gizi, tetapi juga air bersih, sanitasi, dan pernikahan usia dini. Kami bekerja sama dengan berbagai kementerian untuk menangani masalah ini secara menyeluruh,” jelasnya.

    Program-program ini dirancang dengan pendekatan sinergis dan sistematis.

    “Kami memastikan kerja sama lintas kementerian berjalan optimal. Dengan strategi ini, kami yakin hasilnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Pratikno saat memaparkan program Quick Win 2025 Presiden Prabowo.

  • Istri Ramli Abu Bakar Ungkap Awal Mula Suaminya Turut Jadi Korban Penembakan di Tol Tangerang – Halaman all

    Istri Ramli Abu Bakar Ungkap Awal Mula Suaminya Turut Jadi Korban Penembakan di Tol Tangerang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anita membeberkan awal mula kenapa suaminya, Ramli Abu Bakar (59) sampai menjadi korban penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di Rest Area KM 54 Tol Tangerang-Merak, Kamis (2/1/2025) lalu.

    Anita menjelaskan, bahwa hal itu bermula ketika Ramli mendapat telepon dari salah seorang teman organisasi rental mobil untuk meminta bantuan.

    Hanya saja pada saat itu Anita mengaku tidak tahu mengenai siapa sosok teman yang menghubungi suaminya tersebut.

    “Itu kan temannya organisasi rental jadi salah satu temannya minta bantuan butuh bantuan dia (Ramli), pokoknya di telepon temannya langsung jalan saya engga sempet nanya kemananya,” ujar Anita saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).

    Anita yang saat itu tengah berada di kamar mandi mengaku tak sempat menanyakan kemana suaminya itu akan pergi.

    Pasalnya setelah ia keluar kamar mandi, Ramli sudah pergi meninggalkan rumah.

    “Dia langsung pergi, saya masuk kamar mandi terus pas saya keluar udah engga ada, makanya engga tahu, tahunya lihat media,” katanya.

    Kemudian pada Kamis 2 Januari 2025 sekira pukul 04.30 WIB, Anita mendapat telepon dari ponsel milik Ramli.

    Hanya saja pada saat itu ternyata yang menghubunginya bukanlah suaminya melainkan temannya dan mengabarkan bahwa Ramli jadi korban penembakan.

    “Saya tanya kenapa, yang angkat hp-nya (Ramli) temannya, ‘bapak ketembak bu’ cuma gitu aja. Terus ditanya dimana, di ‘Balaraja’ , ‘terus kami kemana, ke rumah sakit Balaraja’ kata yang nelpon langsung kesana fokus ngurusin bapak,” ucapnya.

    Anita pun mengaku tak kenal secara langsung dengan Ilyas bos rental mobil yang jadi korban tewas dalam insiden penembakan tersebut.

    Hanya saja dirinya mengetahui bahwa Ilyas merupakan teman dari suaminya.

    “Saya engga kenal, itu temannya bapak, tau cerita aja. Kalau kenal langsung ketemu belum pernah,” tuturnya.

    Dirujuk ke RSCM

    Setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Balaraja, Ramli kata Anita harus menjalani rujukan ke rumah sakit yang memiliki peralatan medis lebih lengkap.

    Adapun menurut dia, RSUD Balaraja saat itu tidak memiliki alat yang memadai untuk melakukan perawatan lebih lanjut terhadap Ramli.

    “Karena dari rumah sakit Balaraja sanggupi punya alat lebih lengkap, kami nyari rumah sakit dimanapun lebih cepat ketemunya disini yaudah kesini (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta),” sebutnya.

    Sejatinya sebelum ke RSCM, Anita mengatakan sempat mencari alternatif rumah sakit lain untuk perawatan Ramli seperti Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

    Namun saat itu dirinya justru mendapat penolakan dari rumah sakit dengan alasan kapasitas telah penuh.

    Anita juga menjelaskan bahwa yang mengurus semua keperluan rujukan perawatan suaminya adalah Rumah Sakit Balaraja.

    “Rumah Sakit Polri penuh rumah sakit lain penuh, malah dapat penolakan, malah penuh gak ada tanggapan. Jadi larinya kesini langsung nyampe kesini langsung ditangani ke ruang operasi. Iya semua dari RS Balaraja (yang urus rujukan),” pungkasnya.

    Belum Sadarkan Diri dan Harus Jalani Operasi Pengambilan Peluru
    Terkait hal ini Anita sebelumnya juga menjelaskan, Ramli Abu Bakar (RAB) masih belum sadarkan diri usai menjadi salah satu korban penembakan di Rest Area KM 45 Jalan Tol Tangerang-Merak, Kamis (2/1/2025) lalu.

    Anita, istri Ramli mengatakan, bahwa suaminya itu kini tengah menjalani perawatan intensif di ruang Instalasi Care Unit (ICU) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat.

    “(Ramli) Belum siuman dan untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter,” kata Anita saat dihubungi wartawan, Sabtu (4/1/2025).

    Ramli pun kata Anita sebelumnya telah mendapat tindakan dari tim dokter berupa CT Scan sebagai tahapan menjalani operasi kedua.

    Adapun operasi itu harus dilakukan guna mengambil peluru yang kini masih bersarang di tubuh Ramli.

    “Semalam abis CT Scan aja karena harus ada proses operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam,” jelasnya.

    Hingga saat ini, Anita juga belum mengetahui suaminya itu mengalami tembakan dibagian tubuh mana.

    Sebab saat ini dokter kata dia belum memberikan keterangan lebih lanjut perihal hasil pemeriksaan medis sang suami.

    “Engga tahu (peluru bersarang di tubuh bagian mana), karena dokter belum ngabarin baru semalam CT Scan jadi hasilnya belum dikabarkan ke keluarga,” pungkasnya.

    Sebelumnya aksi penembakan terjadi di Rest Area KM 45 Jalan Tol Tangerang-Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, 2 Januari 2025.

    Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

    Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun.

    Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang.

    Kasi Humas Polresta Tangerang, Ipda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat.

    “Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP,” jelas Purbawa.

    Sedangkan satu korban lainnya, berinisial RAB, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri.

    “Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri,” tambah Purbawa.

    Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap latar belakang dan pelaku dari penembakan ini.

    Polisi juga telah mengungkap kasus penembakan di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak yang menewaskan seorang pria berinisial IA (48) bermula dari dugaan pengelapan mobil rental.
    “Keterangan lain diperoleh dari saksi saudara AM, yang menyatakan bahwa kejadian ini bermula dari dugaan penyalahgunaan mobil rental milik keluarganya,” kata Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Arief Nazaruddin Yusuf kepada wartawan, Kamis (2/1/2025). 

    Arief menyebut korban sendiri merupakan bos rental mobil. Saat itu, pelaku yang masih diburu itu diduga menggelapkan sebuah mobil Honda Brio milik korban.

    Namun mobil tersebut ternyata bukan disewa oleh pelaku, melainkan mobil yang digelapkan itu sudah berpindah tangan kepada pelaku. 

    Korban yang melacak dan mengetahui keberadaan mobilnya tersebut, langsung mencarinya hingga berujung kejar-kejaran dengan pelaku.

    Hingga akhirnya, korban menghadang mobil yang dibawa pelaku sampai di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak. Saat itulah terjadinya aksi penembakan hingga memakan korban jiwa. 

    “Pelaku diduga menggunakan GPS untuk memutuskan jejak kendaraan di Pandeglang. Setelah melacak dan mengejar, saksi menemukan mobil Brio warna oranye milik keluarganya di depan mini maret rest area Km 45. Saat mobil tersebut dihadang, pelaku tiba-tiba menembak secara brutal dan melukai dua korban,” jelasnya. 

    Polisi turut mengamankan selongsong peluru 9 mm dan mobil Honda Brio Kuning di lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan yang melarikan diri usai insiden tersebut.

    Diketahui seorang prajurit TNI ditangkap Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Puspomal).
    Prajurit TNI tersebut diringkus setelah terlibat dalam kasus penembakan terhadap bos rental mobil, Ilyas Abdurrahman (49) di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Kamis (2/1/2024) dini hari.

    Demikian yang diungkapkan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayor Jenderal (Mayjen) Yusri Nuryanto.

    “Pelaku sudah diamankan (ditangkap) di Puspomal,” ujarnya, Jumat (3/1/2025) dikutip dari Kompas.com.

  • Dinas PMD Kudus Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Fasilitasi Kegiatan Budaya

    Dinas PMD Kudus Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Fasilitasi Kegiatan Budaya

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus menilai bahwa Dana Desa (DD) yang diterima oleh masing-masing pemerintah desa bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas daerah. Satu di antaranya menunjang dan memfasilitasi kegiatan kebudayaan yang bisa menghidupkan perekonomian rakyat. 

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana mengatakan, sektor kebudayaan menjadi satu hal yang perlu diperhatikan di Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2025.

    Utamanya bertujuan untuk mengangkat potensi kebudayaan lokal yang ada di setiap desa agar lebih hidup dan dikenal masyarakat. 

    Dengan itu, kebudayaan yang menjadi ciri khas desa bisa disulap menjadi penggerak kegiatan masyarakat dan pendorong perputaran ekonomi rakyat. 

    Famny menyebut, prioritas penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2025 masih diperbolehkan untuk menunjang sektor kebudayaan. Meskipun beberapa sektor seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, juga bantuan pendidikan tetap menjadi prioritas utama. 

    Dia berharap para budayawan di Kabupaten Kudus terdorong untuk terus menggelar dan melestarikan berbagai kegiatan budaya dengan ciri khas masing-masing desa. Supaya kegiatan budaya yang telah diuri-uri masyarakat Kabupaten Kudus tidak hilang dari masyarakat. 

    “Harapan kami desa bisa menjadi wadah untuk mengembangkan kebudayaan. Apalagi dari pemerintah pusat juga sudah mengatur agar pengembangan budaya lokal bisa menjadi prioritas,” terangnya, Sabtu (4/1/2025).

    Pemanfaatan Dana Desa (DD) pada 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. 

    Fokus penggunaan dana desa dijelaskan pada Bab II Pasal 2 ayat (1), yakni mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan 
    Dana Desa paling tinggi 15 persen dalam bentuk bantuan langsung tunai, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, mendukung program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal, serta program sektor prioritas lain di desa.

    Dana desa bisa digunakan untuk berbagai hal. Di antaranya, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, bantuan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    Di antara kegiatan yang biasa dijalankan adalah, seperti BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani, juga program pencegahan dan penurunan stunting. 

    Lebih lanjut, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). 

    Dana Desa juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan kepala daerah. 

    Sebagai Kepala Dinas PMD Kudus, Famny optimistis pengembangan kebudayaan sebagai salah satu upaya meningkatkan ekonomi rakyat. Melalui kegiatan budaya yang dipadukan dengan kegiatan ekonomi kreatif, sehingga bisa menarik pengunjung dari berbagai daerah. 

    Famny menegaskan bahwa selama ini pemanfaatan dana desa untuk sektor kebudayaan di Kabupaten Kudus sudah berjalan. Bahkan, sejumlah desa sudah memiliki satgas adat yang bertugas menjaga kebudayaan di wilayah masing-masing. 

    Seperti contoh, kegiatan budaya sedekah bumi, pentas ketoprak, pewayangan, dan berbagai kegiatan budaya lainnya. Terdapat pula yang menggunakan dana desa untuk kegiatan tradisi lokal seperti agenda Sewu Kupat di Desa Colo Kecamatan Dawe, Rajaban, festival budaya situs sumur gentong di Desa Loram Wetan Kecamatan Jati, juga kirab budaya air salamun Rebo Wekasan di Desa Jepang Pakis.

    Famny berharap ke depannya semakin banyak desa-desa yang memunculkan potensi dan tradisi lokal masing-masing agar lebih dikenal dan menjadi ciri khas setiap desa. 

    “Kami berharap ada peningkatan kapasitas kebudayaan di masing-masing desa. Kegiatan kebudayaan semakin digerakan, dimunculkan dan bisa dilestarikan untuk generasi di masa mendatang,” harapnya. (Sam)

  • Pratikno Sebut Program Quick Win 2025 Presiden Prabowo untuk Pembangunan Manusia Indonesia

    Audiensi B-Universe dan Menko PMK Bahas Strategi Pendidikan dan Pengembangan SDM

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menerima audiensi dari B-Universe di kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Audiensi ini dihadiri Executive Chairman Enggartiasto Lukita, Pemimpin Redaksi BTV Zaki Amrullah, Pemimpin Redaksi Beritasatu.com Syukri Rahmatullah dan sejumlah karyawan B-Universe.

    Dalam pertemuan tersebut, Pratikno berbincang dengan Enggartiasto Lukita mengenai pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    “Saya tadi bertemu kawan lama, senior saya, Pak Enggar. Kami berbicara banyak hal, terutama soal pendidikan. Saya tahu beliau sangat memperhatikan isu ini, karena beliau adalah alumni IKIP,” kata Pratikno.

    Pratikno menekankan pentingnya peran lembaga kependidikan dalam pengembangan SDM. “Di Kemenko PMK, lembaga kependidikan adalah salah satu mitra utama dalam pengembangan SDM,” ujarnya.

    Sebagai seseorang yang tumbuh di lingkungan keluarga pendidik, Pratikno mengungkapkan, dunia pendidikan telah menjadi bagian besar dari kehidupannya.

    “Ibu saya adalah guru SD di daerah terpencil di tepi hutan jati, Bojonegoro. Bapak saya juga guru SD, kemudian menjadi kepala desa. Saya sendiri menjalani pendidikan hingga perguruan tinggi, menjadi dosen, hingga rektor,” paparnya.

    Menurut Pratikno, pengalaman ini membuatnya merasa nyaman saat kembali mengurusi isu pendidikan dan kebudayaan di Kemenko PMK.

    “Ini adalah dunia saya sejak kecil. Di sini, kami berbicara lebih luas tentang pembangunan manusia dan kebudayaan, mencakup pengembangan SDM yang utuh, bukan hanya pendidikan, tetapi juga kesehatan,” jelasnya.

    Ia juga menekankan pendidikan bukan hanya soal kualitas, tetapi juga relevansi dan kontribusinya terhadap masyarakat. “Setelah kebudayaan, bagaimana kita berjati diri sebagai bangsa. Semua ini sangat penting untuk menciptakan manusia unggul,” pungkasnya.

    Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta pengembangan SDM Indonesia.
     

  • Peneliti BRIN: Koalisi Makin Cair usai MK Hapus Presidential Threshold

    Peneliti BRIN: Koalisi Makin Cair usai MK Hapus Presidential Threshold

    Bisnis.com, JAKARTA – Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati meyakini peta koalisi partai politik (parpol) bakal kian majemuk dengan penghapusan Presidential Threshold.

    Apalagi, kata Wasisto, saat ini demokrasi sarat dan kental dengan praktik kartel politik atau sistem kerja sama yang lebih banyak merangkul partai politik yang berlainan ideologi untuk menghindari konflik dalam pengambilan keputusan di parlemen, bukan untuk kepentingan masyarakat.

    Sehingga, sistem ini mewujudkan sebuah pemerintahan yang tidak sehat bagi masyarakat, terutama pada sistem negara demokrasi.

    “Kebijakan ini memang mendorong munculnya paslon yang lebih banyak daripada sekarang yang sejak dekade terakhir hanya diikuti 2—3 paslon saja. Tentu memberi variasi pilihan politik bagi pemilih untuk memilih kandidat yang tepat sesuai hati nuraninya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (31/12/2024).

    Kendati demikian, Wasisto mengatakan lantaran variasi kandidat tak lagi dilandasi oleh keputusan golongan tertentu. Sehingga, berpotensi untuk menambah tingkat koalisi partai dalam mengusung kandidat, sebab setiap partai akan melihat popularitas kandidat yang akan diusung.

    “Untuk ke depan partai politik dan koalisi yang dibentuk nantinya tidak lagi menjadi penentu utama bagi kandidat yang akan maju, tetapi lebih pada popularitas kandidat yang itu berpontensi berdampak elektabilitas yang besar,” pungkas Wasisto.

    Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya membatalkan ketentuan Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau “presidential threshold” karena dipandang bertentangan dengan UUD 1945.

    Sekadar informasi, sebelum dibatalkan, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu mensyaratkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus didukung oleh sekurang-kurangnya 20 persen kursi parpol atau gabungan parpol di DPR RI, atau minimal 25 persen suara sah nasional parpol atau gabungan parpol berdasarkan hasil Pemilu lima tahun sebelumnya.

    Dengan pembatalan itu, maka setiap parpol peserta Pemilu mendatang, berhak mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa ambang batas lagi.

  • Layanan Samsat Keliling ada di 14 wilayah Jadetabek pada Jumat

    Layanan Samsat Keliling ada di 14 wilayah Jadetabek pada Jumat

    Agar dapat terlayani di Samsat Keliling, pemilik kendaraan hendaknya mempersiapkan dokumen sebagai berikut: KTP, BPKB, STNK, masing-masing disertakan fotokopi

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Jumat.

    Berdasarkan informasi dari akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, menyebutkan 14 wilayah Jadetabek itu sebagai berikut:

    Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Halaman Parkir Itali Mal Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB dan Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pukul 09.00-14.00 WIB; Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Tangerang di halaman parkir Samsat pukul 08.00-11.00 WIB; Ciledug di Kantor Kecamatan Pinang Ranti Kota Tangerang dan Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB; Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 15.00-19.00 WIB; Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-11.00 WIB; Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan Hal G Town House Square Gading Serpong pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Bekasi di Taman Wisata Kuliner Naragong Indah 09.00-11.00 WIB; Kabupaten Bekasi di halaman Kantor Bupati Bekasi 09.00-12.00 WIB; Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kelurahan Tugu pukul 08.00-12.00 WIB; Cinere di Kantor Kelurahan Bedahan 08.00-12.00 WIB.

    Agar dapat terlayani di Samsat Keliling, pemilik kendaraan hendaknya mempersiapkan dokumen sebagai berikut: KTP, BPKB, STNK, masing-masing disertakan fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Top 5 News: 2 Jasad di Kali Ancol Ditemukan hingga Kasus Suap Terkait Hasto

    Top 5 News: 2 Jasad di Kali Ancol Ditemukan hingga Kasus Suap Terkait Hasto

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebut pasar modal penting untuk dukung pertumbuhan ekonomi nasional dan jasad dua korban tenggelam di Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, berhasil ditemukan menjadi berita terpopuler atau top 5 news sepanjang Kamis (2/1/2025).

    Berita lainnya yang tidak kalah menarik, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen, hingga tantangan dan peluang ekonomi Indonesia pada 2025.

    Berikut lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com yang dirangkum pada Jumat (3/12/2025). 

    1. OJK Sebut Pasar Modal Penting untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, kinerja pasar modal yang positif penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Adapun nilai kapitalisasi pasar (market cap) mencapai Rp 12.300 triliun atau tumbuh 6% yang apabila dibandingkan dengan ekonomi nasional mencapai 56% dari produk domestik bruto (PDB).

    2. Jasad 2 Korban Tenggelam di Kali Ancol Ditemukan, Diduga Dikejar Gerombolan Pemotor

    Jasad dua korban tenggelam di Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, berhasil ditemukan oleh petugas gabungan pada Kamis (2/1/2025). Jenazah korban, Alfiansah dan Dwi Triyono, langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses autopsi.

    Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD Jakarta, Kantor SAR, dan Sudin Gulkarmat Jakarta Utara melakukan pencarian intensif menggunakan perahu karet dan alat pendeteksi bawah air, termasuk aqua eye. Setelah pencarian selama satu jam pada Kamis pagi, kedua jenazah akhirnya ditemukan.

    3. Breaking News! MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen

    MK memutuskan menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menjadi top 5 news Beritasatu.com

    Putusan itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pamungkas atas perkara 62/PUU-XXII/2024 yang diajukan Enika Maya Oktavia di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

    4. Kasus Suap Terkait Hasto, Wahyu Setiawan Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan KPK

    Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WS), tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (2/1/2025). Wahyu dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024 serta dugaan perintangan penyidikan.

    Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Wahyu meminta agar pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada Senin (6/1/2025) karena memiliki agenda yang tidak bisa ditinggalkan.

    5. Ini 6 Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia pada 2025

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, Indonesia akan menghadapi ekonomi 2025 dengan penuh optimistis. Pasalnya, seluruh proyeksi lembaga kredibel terhadap ekonomi makro Indonesia pada 2025, tampak tidak berbeda jauh dengan target target APBN 2025.

    Hanya saja, kata Said, Indonesia perlu mengantisipasi sejumlah tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada agar perubahan-perubahan proyeksi ekonomi 2025 tidak terlalu berdampak signifikan, tetapi justru menjadi peluang untuk melompat lebih maju lagi.

    Demikian top 5 news Beritasatu.com yang menarik perhatian pembaca. Namun, terdapat update berita lainnya tak kalah menarik, informatif, serta menghibur yang bisa pembaca simak lebih lanjut. 

  • Perindo: Putusan MK soal “presidential threshold” kemenangan rakyat

    Perindo: Putusan MK soal “presidential threshold” kemenangan rakyat

    Dengan adanya putusan itu, ruang demokrasi semakin terbuka.

    Jakarta (ANTARA) – Partai Perindo mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 soal ambang batas persentase minimal pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold menjadi kemenangan bagi rakyat Indonesia.

    “Dengan adanya putusan itu, ruang demokrasi semakin terbuka. Dan ini adalah kemenangan bukan hanya bagi pemohon, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/1).

    Oleh sebab itu, Ferry mengatakan bahwa Perindo mengapresiasi dan menyambut baik putusan MK tersebut. Dia juga mengatakan bahwa putusan MK soal presidential threshold menjadi langkah besar untuk memperkuat demokrasi.

    “Kami bersyukur dan mengapresiasi setinggi-tingginya putusan itu. Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan jati dirinya sebagai the guidance of constitutional democracy, menjadi penuntun dalam menjaga konstitusi kita,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa penghapusan presidential threshold membuka kesempatan bagi Perindo untuk mengajukan calon presiden yang berkualitas, meskipun saat ini masih menjadi partai non-parlemen.

    “Ini adalah langkah untuk mengimplementasikan ruang demokrasi sebagai daulat rakyat secara nyata. Partai politik harus menjadi penggerak utama demokrasi, bukan penghalang,” jelasnya.

    Walaupun demikian, kata dia, masih terdapat pekerjaan rumah yaitu dengan memastikan DPR RI periode 2024-2029 dapat menyusun revisi UU Pemilu yang sesuai dengan Putusan MK Nomor 62 Tahun 2024 tersebut.

    “Perindo bersama masyarakat sipil akan terus mengawal proses ini, dan memastikan tidak ada pengabaian terhadap substansi putusan MK,” katanya.

    Sebelumnya, MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (2/1).

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kunjungi Situs Gunung Padang, Fadli Zon Dukung Penelitian Mengungkap Jejak Peradaban Nenek Moyang – Halaman all

    Kunjungi Situs Gunung Padang, Fadli Zon Dukung Penelitian Mengungkap Jejak Peradaban Nenek Moyang – Halaman all

    Kunjungi Situs Gunung Padang, Fadli Zon Dukung Penelitian Mengungkap Jejak Peradaban Nenek Moyang

    Willem Jonata/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM – Situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, merupakan punden berundak terbesar dan tertua di Indonesia sekaligus warisan budaya megalitikum yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional (CBN). 

    Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mendukung penelitian lebih lanjut terhadap situs tersebut.

    “Banyak yang berpendapat bahwa Situs Gunung Padang ini sudah ada sejak belasan hingga puluhan ribu tahun lalu. Situs ini membutuhkan penelitian lebih dalam untuk mengungkap sejarah dan jejak peradaban nenek moyang kita,” kata Fadli Zon saat kunjungan kerja ke Situs Gunung Padang di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

    Fadli juga menekankan pentingnya pelestarian Situs Gunung Padang melalui kolaborasi lintas sektoral. 

    Dengan luas sekitar 291.800 meter persegi, Situs Gunung Padang telah diakui sebagai salah satu warisan budaya yang penting di Indonesia. 

    Ia berharap agar situs ini tidak hanya dilihat sebagai artefak, tetapi juga menjadi sumber informasi hidup yang mengokohkan kecintaan masyarakat terhadap budaya Indonesia. 

    “Kita ingin Situs Gunung Padang menjadi tempat yang memberikan banyak informasi tentang peradaban masa lalu. Kolaborasi dengan BRIN diharapkan mampu mengungkap lebih dalam tentang sejarah situs ini,” tambah Fadli Zon.

    Fadli Zon mengajak generasi muda untuk menghargai budaya Indonesia sebagai identitas dan jati diri bangsa.

    “Situs ini adalah bukti bahwa peradaban kita lebih tua daripada yang selama ini diperkirakan. Kami berharap generasi muda dapat terus mendukung pelestarian budaya sebagai wujud kecintaan terhadap warisan bangsa,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX, Retno Raswaty, menyampaikan Situs Gunung Padang adalah salah satu aset budaya yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. 

    “Kami di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX berkomitmen untuk mendukung pelestarian dan pengembangan situs ini agar generasi mendatang dapat terus menikmati dan mempelajari warisan budaya kita.”

    “Harapan kami, Situs Gunung Padang dapat dinobatkan sebagai Warisan Dunia UNESCO, karena nilai sejarah dan arkeologinya yang luar biasa. Upaya ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun komunitas budaya untuk menjaga keberlanjutannya,” ujar Retno.

    Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon didampingi Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dan sejumlah pejabat, antara lain PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudi.

    Hadir pula Komandan Distrik Militer Cianjur, Letkol Kav Yerry Bagus Merdiyanto, Wakil Bupati Kabupaten Cianjur TB Mulyana, dan Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Metty Triantika.

    Di momen tersebut Giring menambahkan penelitian terhadap umur Situs Gunung Padang menjadi kunci untuk memahami fungsinya. 

    “Kami di Kementerian Kebudayaan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekayaan budaya melalui berbagai program seperti festival budaya dan diplomasi budaya. Situs Gunung Padang ini harus menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,” jelasnya.

    Kementerian Kebudayaan, lanjut dia, berkomitmen untuk terus mendorong pelestarian dan pengembangan Situs Gunung Padang.

    Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), akan menjadi salah satu langkah strategis untuk mendalami penelitian dan ekskavasi situs ini.

    Ke depannya, Situs Gunung Padang diharapkan dapat menjadi salah satu ikon budaya Indonesia yang dikenal luas baik di tingkat nasional maupun internasional.

     

     

  • Fahri Hamzah Kritik Fenomena Politik Liberal di Indonesia

    Fahri Hamzah Kritik Fenomena Politik Liberal di Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengkritik fenomena politik liberal di Indonesia. Fahri menyebut sistem politik liberal menciptakan situasi yang saling bertentangan di antara anak bangsa.

    Hal ini, menurut Fahri, bisa memicu konflik dan perpecahan yang tidak produktif serta merusak semangat persatuan dan keharmonisan nasional. Dia mencontohkan, sistem politik liberal yang diterapkan di negara-negara Barat memiliki kelemahan seperti kurangnya konsolidasi dan moral yang merosot akibat peperangan.

    “Politik liberal bersifat centang perenang, membuat kita saling diadu, bertengkar, dan menghina. Padahal, efek dari pertengkaran itu tidak signifikan,” kata Fahri dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025’.

    Sebagai solusi, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin konsolidasi nasional melalui kebijakan politik yang berorientasi pada jati diri Bangsa Indonesia.

    “Kita membutuhkan komando baru dalam politik untuk menciptakan arah yang jelas dan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih kuat. Tetapi bukan godaan untuk meniru sistem pemerintahan otoriter seperti China,” tegasnya.

    Fahr Hamzah, yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) itu mengatakan, ada tiga komando yang diperlukan untuk mengkonsolidasi bangsa Indonesia saat ini, meski dikritik sebagian orang sebagai feodalisme.

    Pertama adalah komando politik, kedua komando ekonomi dan ketiga komando sosial. Komando politik ini dalam pengertian prosedur dalam berpolitik atau konsolidasi politik.

    Sehingga ada keharmonisan antar anak bangsa di antara pusat dan daerah, suku dan agama, serta penghapusan dominasi partai-partai yang bersifat ekstremis.

    “Di masa Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), partai politik seenaknya main di belakang mentorpedo kekuatan presidensialisme, merusak sistem presidensialisme untuk untuk menyerang Pak Jokowi, yang seolah olah dia tidak ada jasanya,” ungkapnya.

    Padahal kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, Presiden Jokowi berhasil menata kembali sistem presidensialisme, membangun rekonsialiasi dan menciptakan transisi pemerintahan yang berjalan mulus ke Presiden Prabowo.

    Sedangkan komando ekonomi dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi ekonomi, meninggalkan ekonomi liberal yang memanjakan pemilik modal dan memperjuangkan ekonomi Pancasila, yakni koperasi dan sistem gotong royong.

    “Dalam hal ekonomi Pak Prabowo paling tidak ingin berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam, berhentilah mengacak acak alam ini. Bayarlah pajak, cukai serta berhentilah melakukan korupsi bersama para pejabat dan pesta pora atas sumber daya alam ini,” katanya.

    Karena itu, komando ekonomi ini diperlukan sebagai satu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih masif dan menumbuhkan perekonomian di tingkat desa. Sebab, ekonomi liberal terbukti tidak membuat orang miskin menjadi kaya.

    Sementara komando sosial diperlukan untuk melakukan konsolidasi sosial dimana para pemimpin umat dan politik telah menyebabkan perpecahan dan adu domba terhadap umat. Mereka ingin melihat agar umat terus bertikai, sementara mereka berpesta pora mengambil keuntungan secara politik.

    “Janganlah kita mau diadu domba pemimpin politik kita, atau mereka yang belajar agama, umat diajak berantem terus sama negara dan pemerintah. Ini oposisi ngawur, jangan mau kita di setting terus berantem dengan negara, sementara mereka berpesta pora,” tegasnya.

    Karena itu, Fahri Hamzah optimistis upaya untuk melakukan konsolidasi sosial yang dilakukan Presiden Prabowo mulai 2025 untuk menjaga keharmonisan dan membina umat ini berjalan sukses, sehingga masyarakat dapat tertata kembali.

    “Partai Gelora optimis Indonesia akan segera terkonsolidasi menjadi kekuatan kelima besar dunia dan menjadi negara yang dihormati,” tegas Fahri. [hen/beq]