Jakarta –
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membuka rute baru bus Transjabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi. Rute tersebut meliputi wilayah Bekasi – Cawang, Bogor – Cawang, Alam Sutera – Blok M, dan Binong – Grogol.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyambut baik rencana tersebut. Pasalnya, publik saat ini masih bergantung pada transportasi pribadi dan jasa ojek imbas tata ruang yang semrawut. Adapun sejumlah rute baru Transjabodetabek akan ditempatkan pada lokasi-lokasi pemukiman.
Sejak diluncurkan tahun 2017, kata Djoko, JR Connexion (JRC) sendiri telah melayani 23 permukiman di kawasan Bodetabek. Melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, penyediaan bus bus JRC ditempatkan pada 117 titik kawasan permukiman di Jabodetabek.
Sementara tahun ini ditargetkan ada 40 titik yang terlayani bus JRC. Djoko mengatakan, sejumlah operator bus juga akan dilibatkan serta, seperti Perum Damri, PT Eka Sari Lorena Transport, PT Sinar Jaya, PT Transportasi Jakarta, PT Royal Wisata Nusantara, Alfa Omega Sehati.
Djoko mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 mencatat jumlah penduduk di Jabodetabek sebesar 31.684.645 jiwa. Mengacu hasil analisis BPTJ pada tahun berikutnya, tercatat potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum sebanyak 7.977.987 jiwa atau 25,18%.
Sementara ketersediaan halte, kata Djoko, kurang dari 500 meter dari lokasi memulai perjalanan tercatat di tiga wilayah tertinggi Jabodetabek dengan potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 88,5%, Kota Administrasi Jakarta Selatan 70,84% dan Kota Administrasi Jakarta Timur 64,09%.
Sementara itu, tercatat ada tiga wilayah terendah, yaitu Kabupaten Bekasi sebesar 0,84%, Kabupaten Tangerang 0,76%, dan Kabupaten Bogor 0,67%. Djoko menilai, rendahnya fasilitas kendaraan umum menunjukkan semrawutnya tata ruang daerah pemukiman.
Alhasil, masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi dan jasa ojek. Hal ini terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
“Ketergantungan publik terhadap ojek akibat tata ruang yang semrawut. Misalnya, di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, komposisi angkutan umum hanya tersisa 2%, sedangkan mobil 23% dan sepeda motor mencapai 75%. Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi,” kata Djoko dalam keterangannya, Rabu (2/4/2025).
Djoko mengatakan, masyarakat yang berpenghasilan rendah kian terhimpit. Pertama dibebani harga hunian yang mahal, kedua perlu membeli kendaraan pribadi lantaran minimnya fasilitas transportasi umum.
Djoko memaparkan, data Badan Pengelola Tapera pada tahun 2023 mencatat 2.010 perumahan di wilayah Jabodetabek. Sejumlah perumahan terdiri dari 158 perumahan kelas atas dengan harga lebih dari Rp 2 miliar, 268 perumahan kelas menengah di rentang harga Rp 1 miliar – Rp 2 miliar, dan 1.584 perumahan kelas bawah kurang dari Rp 1 miliar.
Di Wilayah Bodetabek, kata Djoko ada 1.824 perumahan dengan rincian 242 perumahan kelas menengah dan 1.582 perumahan kelas bawah yang harus dilayani angkutan umum. Layanan angkutan umum dapat berupa angkutan penghubung menuju stasiun KRL Jabodetabek, Stasiun LRT Jabodebek atau halte rute Transjabodetabek terdekat.
Dapat juga layanan langsung atau direct service seperti bus JRC yang disediakan saat jam sibuk pagi menuju Kota Jakarta dan sore dengan rute kebalikan dari Jakarta ke kawasan perumahan. Selain jam itu, melayani sebagai angkutan penyambung.
“Beban masyarakat, khususnya generasi muda, saat ini cukup berat dalam menjangkau hunian. Selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor. Pasalnya, kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi,” jelas Djoko.
Ia mengungkap, angkutan umum yang baru dibenahi berada di Kota Bogor (4 rute Trans Pakuan), sekarang sedang masa jeda operasi (APBD Kota Bogor), 1 rute Trans Patriot di Bekasi (APBN), 1 rute Trans Wibawa di Kab. Bekasi (APBD Kab. Bekasi), Trans Ayo di Kota Tangerang (APBD Kota Tangerang) dan 1 rute Trans Depok di Kota Depok (APBN).
Karenanya, ia mengatakan rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ke Kota Jakarta. Juga untuk memastikan target 60% warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum.
“Selain itu, penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta,” ungkap Djoko.
Sebelum era 1990-an, kata Djoko, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan yang diimbangi dengan layanan transportasi umum, seperti angkutan kota, bus umum atau bus Damri. Akan tetapi, ia menilai saat ini layanan angkutan kota ke permukiman kian terkikis kendati kawasan perumahan itu masih tetap ada.
Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Djoko menyebut tidak ada kewajiban fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum. Menurutnya, pemerintah perlu merevisi UU tersebut untuk memastikan tersedianya fasilitas umum di kawasan permukiman.
“Undang-undang tersebut perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban pembangunan perumahan dan permukiman disertai penyediaan fasilitas akses transportasi umum,” tutupnya.
(kil/kil)
