Xcloud.id

kab/kota: Jabodetabek

  • KAI Commuter Kejar Pelaku Pelemparan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung

    KAI Commuter Kejar Pelaku Pelemparan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung

    Jakarta –

    Insiden pelemparan batu terhadap rangkaian KRL terjadi lagi. Kali ini terjadi pada rangkaian Commuter Line Tanah Abang-Rangkasbitung. Merespons hal tersebut, KAI Commuter tengah mengejar pelaku pelemaran.

    Kejadian tersebut tepatnya terjadi pada Commuter Line No.1674 hari ini, Rabu (16/7), sekitar pukul 12.15 WIB. Insiden pelemparan ini terjadi di KM 76+5 antara Stasiun Citeras-Rangkasbitung.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus menerangkan akibat pelemparan tersebut, kaca depan kabin Commuter Line pecah. Maka itu, rangkaian Commuter Line No.1674 tersebut diperbaiki di Stasiun Rangkasbitung.

    Di lokasi pelemparan, petugas pengamanan menyisir dan mencari informasi dari warga sekitar atas kejadian tersebut. Dari penyisiran tersebut, petugas belum menemukan orang yang dicurigai melakukan pelemparan dan diduga pelaku langsung kabur setelah melakukan aksinya.

    Selain itu, petugas juga masih di lokasi dan terus melaksanakan patroli serta sosialisasi kepada warga sekitar jalur KA tentang bahaya pelemparan dan tindak vandalisme lainnya terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian.

    “Tidak berhenti di situ, KAI Commuter juga akan mengusut tuntas aksi pelemparan ini dan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti proses hukumnya,” jelas Joni dalam keterangannya, Rabu (16/7/2025).

    Joni menambahkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, secara tegas dilarang melakukan tindakan yang menghilangkan, merusak, atau menyebabkan rusaknya dan/atau tidak berfungsinya prasarana dan sarana perkeretaapian.

    Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab VII tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

    Untuk mencegah tindak vandalisme, KAI Commuter secara rutin melakukan edukasi dan sosialisasi anti-vandalisme terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian kepada warga sekitar jalur rel KA serta sekolah-sekolah yang berlokasi dekat jalur rel. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa tindakan vandalisme dapat menyebabkan korban jiwa maupun kerugian material.

    KAI Commuter mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar jalur rel, untuk menjaga keamanan perjalanan kereta dan mendukung penuh gerakan anti-vandalisme ini.

    “KAI Commuter juga berharap peran aktif dari pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan orang tua untuk terus mengedukasi warga dan anak-anaknya agar menjaga keselamatan perjalanan kereta serta tidak melakukan vandalisme,” tutup Joni.

    Lihat juga Video: Kondisi Kaca KRL Baru Jabodetabek Usai Dilempar Batu di Bogor

    (ada/ara)

  • Melihat Strategi Lippo Cikarang Hadapi Tantangan di Sektor Properti – Page 3

    Melihat Strategi Lippo Cikarang Hadapi Tantangan di Sektor Properti – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Meskipun pasar properti nasional masih menghadapi berbagai tantangan, PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) menunjukkan kinerja yang baik dan punya prospek cerah, terutama di sektor perumahan dan komersial. Ini terlihat dari angka pra-penjualan mereka dan strategi perusahaan dalam menghadirkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

    Survei Property Outlook 2025 dari Knight Frank Indonesia menunjukkan bahwa sektor perumahan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan industri properti di Indonesia. Permintaan terhadap berbagai jenis hunian, mulai dari rumah biasa untuk kalangan menengah, hunian di dekat universitas, hingga konsep co-living di perkotaan, membuat sektor ini tetap menarik di tengah tantangan daya beli masyarakat.

    Wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) diprediksi akan terus berkembang menjadi kawasan metropolitan dengan potensi pertumbuhan properti yang tinggi. Selain itu, kota-kota seperti Makassar, Semarang, dan Surabaya juga menjadi incaran investasi properti di tahun 2025. Sementara itu, subsektor industri, pusat data (data center), dan gudang diperkirakan akan tumbuh positif tahun ini.

    Lippo Cikarang Optimis dengan Produk Inovatif

    Menanggapi kondisi pasar, LPCK tetap optimis dan aktif mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di segmen perumahan terjangkau. Presiden Direktur LPCK, Marlo Budiman, mengungkapkan bahwa perusahaan membukukan pra-penjualan sebesar Rp323 miliar pada kuartal I 2025. Angka ini setara dengan 19,6% dari target tahunan mereka sebesar Rp1,65 triliun.

    “Capaian ini menunjukkan bahwa minat pasar terhadap produk LPCK, baik hunian maupun komersial, masih sangat kuat,” ujar Marlo dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7/2025).

     

  • Menteri LH akan panggil direktur perusahaan terkait polusi udara DKI

    Menteri LH akan panggil direktur perusahaan terkait polusi udara DKI

    Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq (tengah) ketika memeriksa hasil uji emisi yang dilakukan di kawasan PT Pelindo di Jakarta Utara, Selasa (15/7/2025) ANTARA/Prisca Triferna

    Menteri LH akan panggil direktur perusahaan terkait polusi udara DKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 17:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq akan memanggil seluruh direktur perusahaan serta kepala dinas terkait dalam upaya mencari jalan keluar untuk menekan polusi udara yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya.

    “Kami akan mencoba melakukan pemanggilan kepada seluruh jajaran direktur maupun dirjen dan deputi yang bertanggung jawab terkait dengan kualitas udara di Jakarta,” kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif dalam acara uji emisi kendaraan truk pengangkut barang di Jakarta Utara pada Selasa.

    “Kami akan memulai memanggil para direktur pada BUMN, pada Kementerian, pada Kepala Badan yang bertanggung jawab menyebabkan kualitas udara memburuk di Jabodetabek yang angkanya semakin meningkat. Tidak terkecuali juga para Kepala Dinas yang ada di Daerah Khusus Jakarta,” tambahnya.

    Langkah pemanggilan itu merupakan salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam mengawasi dan memastikan lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat.

    Dia juga menekankan bahwa pemanggilan itu merupakan bagian dari kewenangan Menteri seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    Secara khusus Pasal 77, yang menyatakan menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dianggap pemerintah daerah tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

    “Penyelenggara negara wajib menyiapkan lingkungan hidup yang baik buat masyarakatnya termasuk kita sebagai penyelenggara utama. Kita-kita yang duduk di sini sebenarnya, yang membuat, yang menyusun bagaimana sebenarnya emisi ini harus kita tangani atau kita tidak tangani,” tuturnya.

    Secara khusus dia menyoroti kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di Jakarta masih belum memenuhi standar Euro-4, memastikan kualitas BBM dengan tingkat sulfur yang lebih rendah.

    Permintaan untuk meningkatkan kualitas BBM itu sendiri sudah disampaikan oleh Menteri Hanif ketika meninjau kilang minyak PT Pertamina di Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada 13 Juni lalu.

    Sumber : Antara

  • Wargi Bandung! Sinyal 5G Telkomsel Tanpa Putus Tersedia Pekan Depan

    Wargi Bandung! Sinyal 5G Telkomsel Tanpa Putus Tersedia Pekan Depan

    Jakarta – Operator seluler Telkomsel kembali memperluas jangkauan tanpa putus sinyal 5G di Indonesia. Terbaru, Bandung menjadi daftar terbaru yang akan mendapat perluasan jaringan 5G Telkomsel.

    Peresmian perluasan jaringan 5G Telkomsel di Bandung direncanakan akan dilakukan pada Senin (21/7/2025). Hal itu diungkapkan langsung oleh VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki Hamsat Bramono.

    “Nah, ini nanti hari Senin kita akan launching 5G. Sorry, perluasan 5G expansion di Bandung, Senin besok, ini sekarang mau meeting,” ujar Saki di Telkomsel Smart Office, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Saki menyebutkan pemilihan Bandung sebagai kota besar Indonesia yang diperluas jangkauan jaringan generasi kelima seluler itu karena penetrasi pengguna smartphone yang mendukung sinyal 5G di sana sudah memasuki kriteria. Hal itu yang menjadikan landasan Telkomsel untuk memperbanyak titik-titik yang ada jaringan 5G di Ibu Kota Jawa Barat tersebut.

    “Kota Bandung karena kan kita pada saat ini mau expand jaringan 5G kan harus dilihat dari sisi perangkatnya. Yang kita lihat apakah mereka sudah banyak perangkat yang mendukung 5G, sudah banyak apa belum,” ungkap Saki.

    “Sekarang (5G Telkomsel) sudah ada, tapi kita tambahkan lagi, kita perluas. Itu cakupannya Kota Bandung, tapi nanti pasti nambah (titik sinyal 5G Telkomsel),” sambungnya.

    Pada tahu 2025 ini, Telkomsel termasuk operator seluler yang paling ngebut soal jaringan 5G di kota-kota besar Indonesia. Tidak hanya di sebagian titik saja, melainkan perluasan yang di mana masyarakat di lokasi tersebut akan menikmati internet ngebut itu tanpa putus alias masih di area yang ada sinyal 5G.

    Telkomsel kini mengoperasikan secara keseluruhan hingga lebih dari 3.000 BTS 5G di 56 kota/kabupaten se-Indonesia. Melanjutkan ekspansi masif di Denpasar-Badung, Jabodetabek, Surabaya, Makassar, dan Batam. Hyper 5G Telkomsel akan hadir dan terus diperluas secara bertahap dan terukur, sejalan dengan kesiapan ekosistem 5G di sejumlah lokasi utama.

    “Kemarin kan sudah tuh di Batam. Sebelumnya lagi di Makassar, terus nanti Bandung. Nah, kita akan terus ekspansi terkait 5G. (Targetnya) sampai akhir tahun nambah terus,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • Jakarta Bisa Contoh Tokyo buat Geber Infrastruktur-Kurangi Banjir

    Jakarta Bisa Contoh Tokyo buat Geber Infrastruktur-Kurangi Banjir

    Jakarta –

    Sejumlah wilayah di Jakarta masih memiliki peluang dikembangkan sebagai sumber ekonomi baru. Hal ini mengingat saat ini masih bergantung pada Jakarta Pusat dan Selatan.

    “Jakarta lebih banyak kontribusi lebih banyak dari pusat dan selatan. Ke depannya Pemprov ingin mendirikan ekonomi baru yang tidak hanya tergantung pada pusat dan selatan. Tapi utara harus bergerak, timur harus bergerak, barat harus bergerak supaya bisa menjadi penggerak ekonomi,” kata Presiden Direktur Kearney Indonesia Shirley Santoso di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Shirley mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur di pesisir, Pemprov Jakarta bisa mencontoh Tokyo, Jepang yang bisa mengoptimalkan kawasan pesisir menjadi wilayah baru yang mendongkrak perekonomian.

    Selain itu, Tokyo juga berhasil mengurangi risiko banjir dan tanah longsor akibat urbanisasi yang pesat dan curah hujan tinggi melalui infrastruktur yang inovatif. Ia mengatakan, banjir masih menjadi persoalan yang terus dilakukan pembenahan oleh pemerintah.

    “Yang kita lihat banyak sekali kota global adalah coastal development, jadi pembangunan pesisir, daerah pesisir. Nah, ini contohnya kalau di Jakarta itu adalah daerah pesisir utara. Nah, kita lihat di global city lainnya seperti di Tokyo, pembangunan pesisirnya itu sangat baik,” katanya.

    Shirley mengatakan, wilayah pesisir utara Jakarta seperti Ancol, Sunda Kelapa, Pelabuhan Tanjung Priok hingga Kepulauan Seribu menyimpan potensi besar. Namun, pembangunan masih belum terintegrasi secara optimal. Shirley menyebut bahwa pengembangan pesisir Jakarta perlu dirancang secara menyeluruh.

    “Potensi dan peran kawasan pesisir itu penting sekali. Memang pengembangan kawasan pesisir di Jakarta tidak mudah, karena ini menyangkut dengan banyaknya pihak yang ada di dalamnya,” katanya.

    “Sekarang itu memang harus ada integrasi rencana pembangunan kawasan pesisir utara. Karena ini nyambungkan. Misalnya Ancol mau diapain, Pelabuhan Sunda Kelapa mau dijadikan pelabuhan tourism itu rencana nya gimana dan sebagainya. Pembangunan Giant Sea Wall juga harus diintergrasikan,” tambahnya.

    Kemudian, Shirley juga mendorong agar Pemprov Jakarta lebih banyak membangun ruang terbuka hijau. Dalam hal ini ia menyarankan Pemprov Jakarta mencontoh Bangkok, Thailand.

    “Dari sisi sustainable, bagaimana Jakarta bisa mempunyai lebih banyak ruang terbuka hijau. Saat ini hanya 5%. Jadi belajar dari Bangkok, di mana banyak kaya company garden atau aset atau BUMN, dan BUMD bisa dijadikan ruang terbuka hijau,” katanya.

    Tonton juga Video Terpopuler Sepekan: Banjir Jabodetabek hingga Tewasnya Diplomat Muda

    (acd/acd)

  • Rute KRL Jadi sampai Karawang? Ini Jawabannya

    Rute KRL Jadi sampai Karawang? Ini Jawabannya

    Jakarta –

    KAI Commuter menanggapi wacana perpanjangan KRL Commuter Line Jabodetabek hingga ke Karawang. Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menyampaikan sampai saat ini, pihaknya belum mendapat konfirmasi terkait rencana tersebut dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Asdo mengatakan pemerintah melalui Kemenhub yang berwenang untuk membangun infrastruktur perpanjangan KRL hingga Karawang. Infrastruktur yang dimaksud, yakni pembangunan jalan rel hingga elektrifikasi jalur.

    “Infrastruktur ini ya, jalan rel, kemudian pemasangan listrik aliran atas, ya elektrifikasi. Ini adalah menjadi kewenangan dan tugas dari pemerintah ya untuk pelaksanaannya,” kata Asdo dalam konferensi pers, di Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Asdo menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan konfirmasi terkait pembangunan tersebut dimulai. “Nah, ini sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi kapan akan dimulainya pembangunan itu,” jelas Asdo.

    Dari catatan detikcom, Menteri Perhubungan (Menhub) era Presiden ke-7 Joko Widodo atau Kabinet Indonesia Maju, Budi Karya Sumadi menargetkan rute KRL bakal diperpanjang sampai Karawang, Jawa Barat (Jabar) pada 2025 atau paling lambat 2026.

    “Jadi kalau yang namanya KRL itu adalah secara makro menjadi satu inisiatif dari pemerintah sebagai contoh yang ke arah barat kita sudah lakukan sampai Rangkasbitung. Karawang bisa tahun depan atau 2026,” kata Budi kepada wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024), dikutip dari detikNews.

    Budi menyebut aglomerasi daerah sekitar Jakarta menjadi perhatian pihaknya. Ia juga mencontohkan rute kereta Jogja, Solo hingga Madiun.

    “Sebagai contoh, Jogja-Solo ya sampai Madiun, nanti kita teruskan lagi sampai katakanlah sampai ke Purwokerto ya. Surabaya juga sedang kita lakukan dari Surabaya sampai ke Sidoarjo dan juga ke Mojokerto ya, jadi KRL itu memang menjadi inisiatif untuk kita lakukan,” tutur Budi.

    Tonton juga video “Rutinitas ‘Monster Day’ Para Pejuang Rupiah dari Daerah Penyangga” di sini:

    (kil/kil)

  • Rute KRL Jadi sampai Karawang? Ini Jawabannya

    Rute KRL Jadi sampai Karawang? Ini Jawabannya

    Jakarta –

    KAI Commuter menanggapi wacana perpanjangan KRL Commuter Line Jabodetabek hingga ke Karawang. Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menyampaikan sampai saat ini, pihaknya belum mendapat konfirmasi terkait rencana tersebut dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Asdo mengatakan pemerintah melalui Kemenhub yang berwenang untuk membangun infrastruktur perpanjangan KRL hingga Karawang. Infrastruktur yang dimaksud, yakni pembangunan jalan rel hingga elektrifikasi jalur.

    “Infrastruktur ini ya, jalan rel, kemudian pemasangan listrik aliran atas, ya elektrifikasi. Ini adalah menjadi kewenangan dan tugas dari pemerintah ya untuk pelaksanaannya,” kata Asdo dalam konferensi pers, di Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Asdo menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan konfirmasi terkait pembangunan tersebut dimulai. “Nah, ini sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi kapan akan dimulainya pembangunan itu,” jelas Asdo.

    Dari catatan detikcom, Menteri Perhubungan (Menhub) era Presiden ke-7 Joko Widodo atau Kabinet Indonesia Maju, Budi Karya Sumadi menargetkan rute KRL bakal diperpanjang sampai Karawang, Jawa Barat (Jabar) pada 2025 atau paling lambat 2026.

    “Jadi kalau yang namanya KRL itu adalah secara makro menjadi satu inisiatif dari pemerintah sebagai contoh yang ke arah barat kita sudah lakukan sampai Rangkasbitung. Karawang bisa tahun depan atau 2026,” kata Budi kepada wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024), dikutip dari detikNews.

    Budi menyebut aglomerasi daerah sekitar Jakarta menjadi perhatian pihaknya. Ia juga mencontohkan rute kereta Jogja, Solo hingga Madiun.

    “Sebagai contoh, Jogja-Solo ya sampai Madiun, nanti kita teruskan lagi sampai katakanlah sampai ke Purwokerto ya. Surabaya juga sedang kita lakukan dari Surabaya sampai ke Sidoarjo dan juga ke Mojokerto ya, jadi KRL itu memang menjadi inisiatif untuk kita lakukan,” tutur Budi.

    Tonton juga video “Rutinitas ‘Monster Day’ Para Pejuang Rupiah dari Daerah Penyangga” di sini:

    (kil/kil)

  • Cek Daftar 21 Merek Beras Premium yang Diduga Dioplos

    Cek Daftar 21 Merek Beras Premium yang Diduga Dioplos

    GELORA.CO – Praktik kecurangan beras premium terungkap hingga jadi sorotan.

    Ini daftar 21 merek beras premium yang diduga berisi beras oplosan yang tidak sesuai dengan kandungan label. Beras-beras premium tersebut diduga dioplos dengan beras kualitas rendah.

    Sebelumnya, modus culas produsen beras premium tersebut terungkap berkat investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan dan Baresrik Polri.

    Sejumlah produsen besar beras-beras premium di pasaran pun telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

    Dari investigasi awal terhadap 212 merek beras di 10 provinsi di indonesia, sekitar 85,6 persen beras yang dijual sebagai beras premium ternyata tidak memenuhi standar mutu Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Tak hanya itu, ada 59,8 persen yang diual di atas harga eceran tertinggi (HET), dan 21,7 persen yang tidak sesuai takaran berat bersih dalam kemasan.

    “Lagi ditangani sama kepolisian ada 212 merek dan perusahaan. Sekarang lagi dipanggil ke Bareskrim,” kata Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dalam kunjungan meninjau Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Minggu (13/7/2025).

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan, beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium.

    Namun, beras-beras yang beredar tersebut kualitas dan kuantitasnya tidak sesuai.

    “Ada 10 perusahaan terbesar yang sudah dipanggil oleh Bareskrim, Satgas Pangan,” ujar Amran di Kota Makassar, Sabtu (12/7/2025).

    Amran juga menyampaikan, praktik curang tersebut telah menyebabkan kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp99 triliun.

    Lantas, berikut 21 merek-merek beras yang diduga dioplos:

    1. Wilmar Group: 

    Sania

    Sovia

    Fortune

    Siip (Aceh, Lampung, Sulsel, Jabodetabek, Yogyakarta)

    2. PT Food Station Tjipinang Jaya: 

    Alfamidi Setra Pulen

    Setra Ramos

    Food Station (Aceh, Sulsel, Kalsel, Jabar)

    3. PT Belitang Panen Raya: 

    Raja Platinum

    Raja Ultima (Jateng, Aceh, Jabar, Jabodetabek)

    4. PT Unifood Candi Indonesia: 

    Larisst

    Leezaat (Jabodetabek, Jateng, Jabar)

    5. PT Buyung Poetra Sembada Tbk: 

    Topi Koki (Lampung, Jateng)

    6. PT Bintang Terang Lestari Abadi: 

    Elephas Maximus

    Slyp Hummer (Sumut, Aceh)

    7. PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group): 

    Ayana (Yogyakarta, Jabodetabek)

    8. PT Subur Jaya Indotama: 

    Dua Koki

    Subur Jaya (Lampung)

    9. CV Bumi Jaya Sejati: 

    Raja Udang

    Kakak Adik (Lampung)

    10. PT Jaya Utama Santikah: 

    Pandan Wangi BMW Citra

    Kepala Pandan Wangi (Jabodetabek)

  • Kuota Rumah Subsidi 2025 Bertambah, Cek Syarat dan Cara Pengajuannya!

    Kuota Rumah Subsidi 2025 Bertambah, Cek Syarat dan Cara Pengajuannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menambah kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini menjadi 350.000 unit dari sebelumnya ditetapkan sebesar 220.000 unit.

    Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menjelaskan bahwa hingga periode awal Juli 2025 pihaknya telah menyalurkan sebanyak 126.932 unit dengan total anggaran yang disalurkan tembus Rp15,73 triliun.

    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan dana bantuan FLPP sebesar Rp15,73 triliun untuk 126.932 unit rumah,” kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Senin (14/7/2025).

    Artinya, masih terdapat sisa kuota sebesar 223.068 unit rumah subsidi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. 

    Bagi sebagian yang belum familiar, FLPP merupakan program penyaluran rumah subsidi dengan harga murah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

    Lewat program ini, masyarakat dapat mencicil rumah dengan harga yang lebih terjangkau dengan cicilan bunga tetap 5% dengan tenor maksimal 20 tahun.

    Di samping itu, rumah FLPP juga memiliki yang muka yang ringan hanya 1% dari total harga rumah yang tidak lebih dari Rp185 juta untuk wilayah Jabodetabek.

    Berikut syarat dan cara untuk mendapatkan kuota rumah subsidi FLPP:

    1. Pastikan Masuk ke dalam Kategori MBR

    Sebagaimana yang sudah dijelaskan, program FLPP hanya diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Adapun, kriteria MBR ini diatur dalam eraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

    Dalam beleid itu, dijelaskan bahwa masyarakat khusus wilayah Jabodetabek dengan gaji maksimal Rp14 juta dapat turut serta menikmati fasilitas rumah subsidi. Secara terperinci berikut zonasi wilayah dan besaran penghasilan maksimal yang masuk ke dalam kategori MBR.

    Zona I, Jawa (Kecuali Jabodetabek), Sumatra, NTT, dan NTB

    Tidak Kawin: Rp8.500.000

    Kawin: Rp10.000.000

    Zona II, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali

    Tidak Kawin: Rp9.000.000 

    Kawin: Rp11.000.000

    Zona III, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya

    Tidak Kawin: Rp10.500.000 

    Kawin: Rp12.000.000

    Zona IV, Jabodetabek

    Tidak Kawin: Rp12.000.000 

    Kawin: Rp14.000.000

    2. Ajukan Permohonan di Aplikasi SiKasep

    Setelah dipastikan layan mendapat rumah subsidi dan masuk ke dalam kategori MBR, masyarakat dapat langsung melakukan pendaftaran dirimu ke aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).

    Saat mendaftar, calon debitur rumah subsidi perlu untuk mengunggah sejumlah data diri mulai dari mengisi nama lengkap, melampirkan KTP, Nomor NPWP serta perkiraan penghasilan per bulan.

    Apabila telah berhasil membuat akun, maka masyarakat dapat melakukan pencarian rumah subsidi berdasarkan lokasi yang diinginkan serta langsung mengajukan KPR ke Bank Penyalur yang telah bekerja sama.

    3. Lengkapi Dokumen yang dibutuhkan

    Berikut sejumlah dokumen yang perlu disiapkan untuk pengajuan rumah subsidi FLPP.

    – Fotokopi KTP (Suami dan Istri apabila yeah menikah)

    – Kartu Keluarga

    – NPWP

    – Surat Keterangan belum memiliki rumah

    – Buku nikah atau akta cerai

    – Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi rumah

    – Slip gaji 3 bulan, surat keterangan kerja, rekening 3 bulan (bagi karaywan)

    – Surat usaha dari kelurahan/OSS, laporan keuangan sederhana, rekening koran 3–6 bulan (bagi wiraswasta)

    – Surat penghasilan dari RT/RW, bukti usaha, dan tabungan (bagi pekerja informal)

    Serta menyiapkan dokumen tambahan untuk keperluan pengajuan ke Bank Penyalur, di antaranya:

    – Surat Pemesaran Rumah (SPP)

    – Sertifikat tanah, IMB, PBB, denah rumah, dan brosur harga

  • Wow! Kerugian di Kasus Beras Oplosan dalam 10 Tahun Capai Satu Kuadriliun

    Wow! Kerugian di Kasus Beras Oplosan dalam 10 Tahun Capai Satu Kuadriliun

    GELORA.CO – Bareskrim Polri saat ini tengah mengusut praktik curang produsen dalam mengoplos dan mengemas ulang beras mengakibatkan kerugian besar bagi konsumen mencapai Rp99 triliun per tahun.

    Sebanyak empat perusahaan produsen dan distributor beras yaitu Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) telah diperiksa Bareskrim terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran.  

    “Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf kepada wartawan, Jumat (11/7/2025). 

    Keempatnya diperiksa berdasarkan sampel beras kemasan dari berbagai daerah yang sebelumnya dikumpulkan oleh Satgas Pangan. Wilmar Group diperiksa terkait produk beras merek Sania, Sovia, Fortune, dan Siip, berdasarkan 10 sampel dari wilayah Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Jabodetabek, dan Yogyakarta. 

    PT Food Station Tjipinang Jaya dimintai keterangan terkait produk seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan Setra Pulen, dari total 9 sampel asal Sulsel, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Aceh. 

    Sementara itu, PT Belitang Panen Raya diperiksa atas produk Raja Platinum dan Raja Ultima dari 7 sampel yang dikumpulkan di Sulsel, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek. 

    Sedangkan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) diperiksa atas produk beras Ayana yang sampelnya berasal dari Yogyakarta dan Jabodetabek. 

    Satgas Pangan saat ini masih menganalisis hasil pemeriksaan terhadap sampel-sampel tersebut. Jika ditemukan pelanggaran terhadap standar mutu dan takaran, Bareskrim memastikan akan menindaklanjuti secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

    Kerugian Rp 1.000 T dalam 10 tahun

    Modusnya dilakukan dalam kasus tersebut dengan mencampur beras biasa ke dalam kemasan premium atau medium, serta mengurangi isi bersih dari jumlah yang tercantum di label.

    “Contoh di kemasan tertulis 5 kilogram, padahal isinya hanya 4,5 kilogram. Ada juga yang mengklaim beras premium, padahal isinya beras biasa. Selisih harga per kilogramnya bisa mencapai Rp2.000 sampai Rp3.000,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    Maka, kerugian yang ditanggung konsumen akibat praktik semacam itu sangat besar. Amran memprediksi, kerugian bisa mencapai Rp 1.000 triliun atau satu kuadriliun selama 10 tahun.

    “Itu bisa mencapai Rp99 triliun per tahun. Kalau dibiarkan terus selama 10 tahun, kerugian total bisa mencapai Rp1.000 triliun,” tegasnya. 

    Adapun temuan ini diperoleh Kementerian Pertanian (Kementan) setelah melakukan pengecekan terhadap ratusan merek beras yang beredar di pasar. 

    Setidaknya 212 merek ditemukan tidak memenuhi ketentuan mutu dan label. Kementan telah melaporkan dugaan pelanggaran ini kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pun, Amran berharap aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaku karena dampaknya sangat merugikan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi lemah.