Xcloud.id

kab/kota: Jabodetabek

  • Kino Indonesia Tawarkan Lowongan Kerja Buat Lulusan D3 dan S1, Cek Persyaratannya!

    Kino Indonesia Tawarkan Lowongan Kerja Buat Lulusan D3 dan S1, Cek Persyaratannya!

    Liputan6.com, Jakarta PT Kino Indonesia Tbk, membuka kesempatan kerja untuk posisi posisi Credit Marketing Officer dan Business Administration Department. Penempatan untuk kedua lowongan kerja yang ditawarkan ini untuk Jakarta dan Jawa Barat. 

    Kino Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan lebih dari 5.000 karyawan. Kino Indonesia berkomitmen untuk menciptakan inovasi dan menyediakan produk berkualitas yang telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.

    Sebagai perusahaan yang telah mapan dan terus berkembang, PT Kino Indonesia Tbk menawarkan peluang berkarir bagi para profesional muda yang ingin berkembang bersama perusahaan yang inovatif.

    Posisi yang Dibuka:

    1. Credit Marketing Officer

    PT Kino Indonesia Tbk membuka lowongan untuk posisi Credit Marketing Officer di Jawa Barat. Posisi ini membutuhkan kandidat yang mampu menjalin hubungan yang baik dengan showroom, melakukan survei kondisi customer, dan memonitoring pembayaran angsuran kredit. Kandidat diharapkan memiliki pengalaman di bidang marketing dan pembiayaan, serta memenuhi beberapa kualifikasi berikut:

    Pendidikan minimal D3 dari semua jurusan, Pengalaman kerja minimal 1 tahun sebagai CMO di perusahaan pembiayaan roda empat, Memiliki SIM C dan kendaraan bermotor, Penempatan di cabang Jabodetabek, Memiliki SLIK Clear (Wajib)

    Tanggung jawab utama:

    Menjalin hubungan baik dengan showroom
    Mencapai target disburse sesuai yang ditetapkan
    Monitoring pembayaran angsuran kredit
    Melakukan survei kondisi customer

    Cara Melamar:

    Bagi Anda yang tertarik untuk bergabung dengan PT Kino Indonesia Tbk, Anda dapat melamar dengan masik ke laman perusahaan atau mengirimkan CV ke alamat email recruitment@kino.co.id.

     

  • Prabowo Suntik KAI Rp 5 T Tambah 30 KRL Baru, Kemenhub: Sedang Proses

    Prabowo Suntik KAI Rp 5 T Tambah 30 KRL Baru, Kemenhub: Sedang Proses

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana melakukan pengadaan 30 rangkaian kereta (train set) baru untuk memperkuat layanan KRL Commuter Line Jabodetabek.

    Rencana pengadaan rangkaian baru ini didukung Presiden Prabowo Subianto dengan suntikan dana Rp 5 triliun dan ditargetkan rampung setahun

    Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono menjelaskan saat ini proses pengadaan 30 rangkaian KRL baru masih dalam tahap percepatan. Di saat yang bersamaan, pihaknya berencana untuk meningkatkan kapasitas kelistrikan di jalur-jalur kereta yang ada.

    “Terkait tambahan 30 rangkaian ini PT KAI kan sedang proses ya percepatan pengadaannya. Tentunya paralel kita juga perlu tingkatkan kelistrikan yang ada. Sehingga ini semua bisa berjalan paralel,” kata Allan dalam Press Briefing Operasi Penyelenggaraan Angkutan Nataru, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).

    Penambahan 30 rangkaian KRL baru ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti rangkaian lama yang sudah harus pensiun, namun juga untuk menyeragamkan jumlah gerbong di setiap rangkaian KRL menjadi 12.

    “Bukan hanya kereta tua yang perlu diganti dengan kereta baru, tapi terkait satu rangkaian yang sekarang ini kurang dari 12, kalau kita bisa ganti mayoritas rangkaian kereta itu ada 12 gerbong kereta. Itu akan mengangkut lebih banyak penumpang,” ucapnya.

    “Dengan demikian kelistrikannya itu butuh ditingkatkan. Karena daya listrik yang dibutuhkan akan tambah, dan ini yang perlu kita kejar juga bersamaan dengan pengadaan kereta baru oleh PT KAI,” jelas Allan lagi.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menambahkan penambahan 30 rangkaian KRL ini akan didatangkan dari produksi INKA dan impor. Namun ia tidak menjelaskan lebih rinci berapa rangkaian yang diproduksi INKA dan berapa rangkaian yang diimpor.

    “Kalau dilihat dari kemarin KAI membagi ada yang dipesan dari INKA dan juga ada yang dipesan dari luar. Karena mungkin dilihat dari kapasitas produksi yang bisa dilakukan oleh INKA,” terangnya.

    “Harapan kita supaya cepat sehingga masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baru. Jadi kami mendorong agar PT KAI dapat segera merealisasikan kereta-kereta yang baru untuk mengganti kereta-kereta yang sudah yang lama. Target Presiden 1 tahun,” kata Dudy.

    Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya telah menyetujui permintaan PT KAI untuk menambah 30 rangkaian kereta baru. Permintaan itu disampaikan langsung Dirut PT KAI Bobby Rasyidin.

    Prabowo mengatakan Bobby mengajukan anggaran senilai Rp 4,8 triliun untuk melakukan pengadaan kereta baru 30 rangkaian secara langsung. Rinciannya per rangkaian butuh US$ 9 juta atau sekitar Rp 150 miliar.

    Namun, karena kereta menjadi kebutuhan masyarakat Prabowo justru melebihkan alokasinya, dari Rp 4,8 triliun ditambah jadi Rp 5 triliun. Namun di saat yang bersamaan dirinya menargetkan waktu pengadaan KRL baru itu maksimal 1 tahun.

    “Satu rangkaian butuh uang US$ 9 juta. Benar? Beliau ajukan totalnya Rp 4,8 triliun. Saya setujui bahkan akan saya alokasikan. Bahkan beliau mengajukan Rp 4,8 T. Saya setujui tidak Rp 4,8 T, tapi Rp 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu,” tegas Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    “Bisa berapa bulan, Dirut KAI? Berapa? Ini didengar loh. 6 bulan? Sudah lah kita kasih 1 tahun. Nanti dia stres tidak bisa tidur ya kan? Kalau kau bisa 6 bulan, oke. Tapi 1 tahun harus. Ini rakyat yang saksi ya,” kata Prabowo lagi menekankan.

    Halaman 2 dari 2

    (igo/hns)

  • Menhub Minta KAI Percepat Pengadaan 30 Rangkaian KRL dari INKA dan Impor

    Menhub Minta KAI Percepat Pengadaan 30 Rangkaian KRL dari INKA dan Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI untuk segera merealisasikan pengadaan 30 rangkaian kereta baru KRL, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan, pihaknya telah berkomunikasi dengan KAI terkait pengadaan kereta. Nantinya, sebagian kereta akan dipesan dari PT Industri Kereta Api (INKA) dan sebagian lagi berasal dari luar alias impor. 

    Hal tersebut mempertimbangkan kapasitas produksi di INKA dengan target yang Presiden Prabowo berikan, yakni dalam kurun waktu 1 tahun. 

    “Harapan kami supaya cepat sehingga masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baru. Presiden kasih target 1 tahun. Bisa dikira-kira mungkin enggak [dari INKA semua]? Jadi mungkin di dalam dan dari luar,” ungkapnya dalam Media Briefing, Jumat (5/12/2025). 

    Meski demikian, dirinya tak menjelaskan lebih lanjut porsi pengadaan kereta dari INKA maupun yang diimpor dari luar negeri. 

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menambahkan, saat ini proses pengadaan masih dalam proses percepatan pengadaan. 

    Allan menyampaikan, bukan hanya kereta tua yang perlu diganti dengan kereta baru, tetapi juga memaksimalkan sejumlah rangkaian kereta yang saat ini kurang dari 12 gerbong. 

    “Kalau kita dapat ganti, mayoritas rangkaian kereta itu ada 12 gerbong kereta. Itu kan akan mengangkut lebih banyak penumpang, tapi dengan demikian kelistrikannya itu butuh ditingkatkan,” tambahnya. 

    Untuk itu, pihaknya bersama KAI juga tengah mengejar peningkatan kelistrikan di jalur KRL yang sudah ada. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan 30 rangkaian kereta baru untuk mengurai kepadatan penumpang KRL Jabodetabek, utamanya pada jam sibuk atau rush hour.

    Dirinya mengungkapkan bahwa tambahan gerbong menjadi solusi transportasi, utamanya bagi masyarakat kelas menengah dan bawah. Dengan demikian, kereta api, khususnya KRL Jabodetabek, akan diperluas dan ditambah rangkaiannya.  

    “Rp5 triliun saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat demi kepentingan rakyat,” ujarnya. 

    Pada tahun ini, KAI Commuter telah mengoperasionalkan rangkaian kereta baru dari China, yakni CLI-125. Sebanyak 11 trainset yang telah dipesan sejak tahun lalu, telah datang secara bertahap ke Indonesia sejak Januari 2025. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, nilai investasi untuk 11 trainset China tersebut mencapai Rp2,88 triliun. Perinciannya, 8 trainset senilai Rp2,1 triliun, sedangkan 3 sisanya yang memang sudah dipesan lebih awal memiliki nilai investasi sebesar Rp783 miliar. 

    Saat ini pun, KAI sudah memesan trainset atau rangkaian kereta sebanyak 12 kepada INKA. Adapun, empat trainset telah KAI terima dan tengah dilakukan uji teknis.   

    Rencananya, 12 trainset yang dipesan dari INKA akan beroperasi pada pertengahan 2026 mendatang—di luar penambahan 30 rangkaian KRL.

  • Menhub Targetkan Stasiun Jatake Beroperasi Bulan Ini

    Menhub Targetkan Stasiun Jatake Beroperasi Bulan Ini

    Jakarta –

    Stasiun Jatake yang terletak di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang ditargetkan beroperasi pada Desember ini. Stasiun baru KRL Jabodetabek ini berada di antara Stasiun Cicayur dan Stasiun Parung Panjang.

    Saat ini pembangunan Stasiun Jatake telah selesai dan tengah menunggu hasil uji coba. Dudy menargetkan Stasiun Jatake bisa beroperasi pada bulan ini. Kendati begitu, ia belum membeberkan detail tanggal pastinya.

    “Kalau pembangunan stasiunnya sudah selesai. Sekarang sedang melakukan proses pengujian stasiun. Harapannya bisa bulan Desember ini bisa kita operasikan Stasiun Jatake. Mudah-mudahan tidak ada perubahan,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Sebelumnya, Vice President Public Relation KAI Anne Purba sempat bicara rencana pengoperasian Stasiun Jatake. Ia menjelaskan proses pengoperasian stasiun harus mengantongi izin serta melalui uji coba terlebih dahulu.

    Anne belum dapat memastikan lantaran harus menunggu hasil uji coba bersama dengan Kementerian Perhubungan. Kemudian, baru dapat dibuka operasionalnya oleh masyarakat umum.

    “Kalau mengoperasikan satu stasiun, pasti ada uji coba dulu, ada perizinan. Nanti kalau misalkan udah kelar semuanya, sampai rekayasa pengoperasinya, kita juga akan update terus ke DJKA ya,” kata Anne saat ditemui di Kampung Bandan, Jakarta Utara, Rabu (17/9/2025).

    Sebagai informasi, pembangunan Stasiun Jatake merupakan bagian dari pengembangan konsep TOD (Transit Oriented Development) sebagai fasilitas kota baru untuk mengurangi kepadatan transportasi di jalan raya melalui pemaksimalan penggunaan kendaraan umum.

    Stasiun Jatake dibangun di atas lahan seluas 2.435 m2. Di area tersebut, dibangun gedung stasiun kereta api dengan luas bangunan kurang lebih 3.000 m2 (3 lantai). Stasiun ini berada di KM 37+045 Rute Tanah Abang – Rangkasbitung dan akan memiliki panjang peron 250 meter dan lebar masing-masing peron 6 meter.

    Di dalam gedung stasiun, akan ada area untuk aktivitas penumpang, zona komersial, dan ruang kantor PT KAI. Sementara di bagian luar terdapat fasilitas gedung parkir untuk mobil, motor, dan sepeda. Stasiun ini diproyeksikan mampu melayani 20.000 penumpang setiap harinya.

    Dengan begitu, KRL lintas Tanah Abang-Rangkasbitung nantinya akan melayani naik turun penumpang di Tanah Abang, Palmerah, Kebayoran, Pondok Ranji, Jurang Mangu, Sudimara, Rawa Buntu, Serpong, Cisauk, Cicayur, Jatake, Parung Panjang, Cilejit, Daru, Tenjo, Tigaraksa, Cikoya, Maja, Citeras, dan Rangkasbitung.

    (rea/hns)

  • Lokasi SIM Keliling di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi 5 Desember 2025 Megapolitan 5 Desember 2025

    Lokasi SIM Keliling di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi 5 Desember 2025 Megapolitan 5 Desember 2025

    Lokasi SIM Keliling di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi 5 Desember 2025
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di sejumlah titik di Jabodetabek pada hari ini, Jumat (5/12/2025).
    Layanan ini dibuka untuk perpanjangan SIM A dan SIM C, mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.
    Berikut daftar lokasi pelayanannya dikutip dari akun X TMC Polda Metro Jaya:
    1. Jakarta Timur
    Lobby Depan Mall Grand Cakung

    Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX KM 25, Ujung Menteng, Cakung: 08.00–14.0
    Parkir Samsat: 08.00–15.00 WIB
    Pasar Induk Kramat Jati: 08.00–14.00 WIB
    2. Jakarta Barat
    Lobby Utama LTC Glodok

    Jl. Hayam Wuruk No. 127, Mangga Besar, Tamansari:08.00–14.00 WIB
    Lobby Selatan Mall Ciputra

    Jl. S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan:08.00–14.00 WIB
    3. Jakarta Selatan
    Area Parkir Samping Universitas Trilogi

    Jl. Duren Tiga Timur, Pancoran: 08.00–14.00 WIB
    Parkir Samsat: 09.00–15.00 WIB
    Kantor Wali Kota Jaksel: 09.00–14.00 WIB
    4. Jakarta Pusat
    Area Parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

    Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar:08.00–14.00 WIB 
    Parkir Samsat & Lapangan Banteng:08.00–14.00 WIB
    5. Jakarta Utara
    Parkir Samsat & Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading

    08.00–14.00 WIB
    6. Kota Tangerang
    Alun-alun Cibodas

    09.00–13.00 WIB
    Parkiran Busway Foodmosphere
    7. Serpong
    Parkir Samsat: 08.00–14.00 WIB
    ITC BSD: 16.00–19.00 WIB
    LOKASI SAMSAT/STNK KELILING (WILAYAH 2)
    Jumat, 5 Desember 2025
    8. Ciledug
    Ktr. Kec. Pinang Kunciran & Fresh Market Green Lake City

    09.00–12.00 WIB
    9. Ciputat
    Parkir Samsat & Kantor Kel. Pondok Betung

    09.00–12.00 WIB
    10. Kelapa Dua
    Gtown Square Gading Serpong

    08.00–14.00 WIB
    11. Kota Bekasi
    Pizza Hut Kosmem, Jatiasih

    09.00–11.30 WIB
    12. Kabupaten Bekasi
    Kantor Pemda Kabupaten Bekasi

    09.00–11.00 WIB
    13. Depok
    Parkir Samsat 08.00–14.00 WIB
    Kelurahan Tugu 09.00–11.00 WIB
    14. Cinere
    Kantor Kel. Pasir Putih

    08.00–11.30 WIB
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Parkir berbayar di Polda Metro Jaya punya dasar hukum jelas

    Parkir berbayar di Polda Metro Jaya punya dasar hukum jelas

    Jakarta (ANTARA) – Parkir kendaraan berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya hingga saat ini mempunyai dasar hukum jelas yakni mulai dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) hingga Peraturan Gubernur DKI Jakarta.

    “Kebijakan ini diterapkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat maupun daerah yang mengatur pemanfaatan aset negara secara resmi dan bertanggung jawab,” kata Kepala Pelayan Markas (Kayanma) Polda Metro Jaya, AKBP Agus Rizal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu,

    Pernyataan itu menanggapi sebuah video di media sosial yang menuntut agar parkir di kawasan itu seharusnya gratis karena Polda Metro Jaya merupakan kantor pelayanan publik.

    Agus menjelaskan, tarif parkir mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017, dengan tarif untuk mobil berkisar Rp 3.000–Rp 12.000 per jam, bus dan truk Rp 4.000–Rp 12.000 per jam, sepeda motor Rp 1.000–Rp 4.000 per jam, serta sepeda Rp 1.000 sekali parkir.

    “Selain itu, kebijakan parkir juga berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 115/PMK.06/2020 mengenai pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang harus memberikan pemasukan kepada negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” katanya.

    Agus menambahkan bahwa Polda Metro Jaya bukan satu-satunya instansi pemerintah yang menerapkan parkir berbayar.

    “Sejumlah fasilitas pelayanan publik seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, RSUP Fatmawati, RS Harapan Kita, hingga beberapa RSUD di Jabodetabek dan daerah lain juga menjalankan kebijakan serupa demi menjaga ketertiban dan kualitas pelayanan,” katanya.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan kantong parkir resmi, selalu meminta karcis dan segera melaporkan jika ada pungutan liar.

    “Kami terus meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelayanan publik, silahkan hubungi pusat layanan (call center) polisi 110 bila menemukan pelanggaran,” kata Agus.

    Sebelumnya sebuah video di media sosial Instagram melalui akun @folkkonoha yang mengunggah seorang pria bahwa dia tidak lama parkir kendaraan tetapi harus membayar biaya parkir yang jumlahnya lumayan besar.

    “Seorang pria bernama Fritz Alor Boy meluapkan kekesalannya usai diminta uang parkir sebesar Rp4 ribu saat baru berhenti kurang lebih dari lima menit di kawasan Polda Metro Jaya,” tulis akun tersebut.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah siapkan Dewan Aglomerasi Jabodetabek-Punjur

    Pemerintah siapkan Dewan Aglomerasi Jabodetabek-Punjur

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pemerintah pusat sedang menyiapkan pembentukan Dewan Aglomerasi untuk mengoordinasikan perencanaan dan pengelolaan pembangunan wilayah Jabodetabek-Punjur, seiring berubahnya status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan lembaga tersebut akan menjadi pusat kendali koordinasi lintas daerah agar perencanaan kawasan metropolitan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

    “Dewan Aglomerasi ini akan memegang fungsi koordinasi penuh mulai dari perencanaan, anggaran, tata ruang, hingga pengendalian pembangunan,” kata Bima dalam Bogor Econimic Summit (BES) 2025 di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa kawasan Jabodetabek-Punjur merupakan megakota terbesar di dunia dengan populasi sekitar 42 juta jiwa, sehingga memerlukan tata kelola baru yang lebih sistematis.

    Menurut Bima, persoalan lintas batas seperti sampah, banjir, transportasi, energi, dan pertumbuhan permukiman perlu ditangani dalam perspektif kawasan, bukan hanya wilayah administratif.

    “Tidak bisa lagi bicara hanya soal batas kota atau batas kabupaten. Yang kita butuhkan adalah satu platform besar untuk memutuskan arah pembangunan bersama,” ujarnya.

    Dewan Aglomerasi akan dipimpin oleh figur profesional yang ditunjuk langsung Presiden agar keputusan yang diambil bebas dari tarik-menarik kepentingan politik.

    “Harapannya lembaga ini tidak didominasi perspektif politik. Karena jika masih seperti itu, aglomerasi tidak akan pernah berjalan optimal,” kata dia.

    Ia menambahkan bahwa penyusunan Perpres Dewan Aglomerasi sedang dalam tahap finalisasi dan segera akan dikonsultasikan dengan daerah-daerah anggota.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan inisiatif tersebut sejalan dengan kebutuhan Kabupaten Bogor dan wilayah sekitarnya untuk mendapat kepastian arah tata ruang dan pembangunan kawasan.

    “Kami siap berkolaborasi karena banyak urusan lintas batas yang memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh satu daerah,” kata Rudy.

    Forum BES 2025 merekomendasikan agar daerah di Bogor Raya memberi masukan aktif terhadap penyusunan regulasi Dewan Aglomerasi agar sesuai dengan kondisi lapangan.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kenapa Parkir Kendaraan di Mapolda Metro Jaya Harus Bayar? Megapolitan 3 Desember 2025

    Kenapa Parkir Kendaraan di Mapolda Metro Jaya Harus Bayar? Megapolitan 3 Desember 2025

    Kenapa Parkir Kendaraan di Mapolda Metro Jaya Harus Bayar?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Seorang pengendara motor bernama Fritz mempertanyakan soal adanya biaya parkir kendaraan di Markas Polda (Mapolda) Metro Jaya.
    Dalam video unggahan di akun TikTok 
    @
    fritzalorboy yang kemudian dibagikan ulang di akun Instagram
    @
    folkkonoha, Fritz yang hendak keluar parkiran di
    Mapolda Metro Jaya
    terlihat jengkel dengan biaya parkir yang dinilainya begitu mahal.
    “Baru dua menit masuk sudah dikenakan Rp 4.000. Ini adalah permainan kotor, permainan busuk parkiran di Polda Metro Jaya,” kata Fritz dikutip dari video tersebut, Rabu (3/12/2025).
    Ia menyoroti para pengunjung lain yang memiliki urusan hingga berjam-jam di Mapolda Metro Jaya, sehingga harus membayar tarif parkir yang lebih besar.
    “Nah bagaimana dengan rakyat kecil yang berjam-jam di sini? Kalian parkir bikin susah. Telepon tuh pimpinan kalian,” kata dia.
    Dengan suara lantang, Fritz juga meminta agar parkir di lingkungan Mapolda Metro Jaya digratiskan karena tempat tersebut merupakan institusi negara.
    “Kalian itu merugikan rakyat kecil, parkir tuh digratiskan saja! Ini lembaga negara kok model begini, tidak boleh!” tegas dia.
    Kepala Pelayanan Markas Polda Metro Jaya AKBP Agus Rizal mengatakan, kebijakan parkir berbayar di lingkungan Mapolda Metro Jaya memiliki dasar hukum yang jelas.
    “Kebijakan ini diterapkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat maupun daerah yang mengatur pemanfaatan aset negara secara resmi dan bertanggung jawab,” tegas Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
    Ia menjelaskan, pengaturan parkir mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).
    Aturan tersebut mengharuskan adanya pemasukan bagi negara melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
    Selain itu, tarif parkir di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017.
    Dalam aturan tersebut, kendaraan roda dua dikenakan tarif Rp 1.000 hingga Rp 4.000 per jam.
    Sementara itu, kendaraan roda empat dikenakan tarif Rp 3.000 hingga Rp 12.000 per jam, bus dan truk sebesar Rp 4.000 hingga Rp 12.000 per jam, serta sepeda Rp 1.000 sekali parkir.
    Terkait tuntutan pembebasan biaya parkir, Agus menegaskan bahwa Mapolda Metro Jaya bukan satu-satunya institusi pemerintah yang menerapkan kebijakan parkir berbayar.
    Beberapa instansi lain yang juga memberlakukan kebijakan serupa, di antaranya RSUP Fatmawati, RS Harapan Kita, sejumlah RSUD di wilayah Jabodetabek, serta gedung Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan.
    Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bentuk penegakan aturan guna menjaga ketertiban serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
    “Polda Metro Jaya bukan satu-satunya instansi pemerintah yang menerapkan parkir berbayar. Sejumlah fasilitas pelayanan publik lain juga menjalankan kebijakan serupa demi menjaga ketertiban dan kualitas pelayanan,” terang dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 3 Demo Buruh di Jakarta Hari ini, Hindari Ruas Jalan Berikut Megapolitan

    5 3 Demo Buruh di Jakarta Hari ini, Hindari Ruas Jalan Berikut Megapolitan

    3 Demo Buruh di Jakarta Hari ini, Hindari Ruas Jalan Berikut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tiga aksi demo dari tiga kelompok serikat buruh digelar di Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025) hari ini.
    Kasi Humas Polres Metro
    Jakarta Pusat
    , Iptu Ruslan Basuki mengatakan, demonstrasi pertama akan dilakukan di Gambir, Senin pagi.
    “Pagi ada aksi unjuk rasa dari pimpinan cabang
    Serikat Pekerja
    Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DKI Jakarta dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir,” ujar Ruslan dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
    Unjuk rasa kedua akan dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Jabodetabek di Jalan Jenderal Sudirman.
    Lalu aksi demonstrasi ketiga dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jakarta di Jalan A.M. Sangadji 15B, Petojo Utara.
    Menurut Ruslan, ada 2.365 personel polisi yang diturunkan untuk menjaga tiga titik
    demo
    tersebut.
    Ia pun mengimbau masyarakat menghindari titik demonstarasi untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas.
    Nantinya rekayasa lalu lintas akan dilakukan situasional melihat eskalasi jumlah massa di lapangan.
    “Warga bisa mencari jalan alternatif lain selama unjuk rasa berjalan,” kata Ruslan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Periksa Dirjen Kemenkeu Astera Bhakti di Kasus Manipulasi Pajak

    Kejagung Periksa Dirjen Kemenkeu Astera Bhakti di Kasus Manipulasi Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Astera Primanto Bhakti.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Astera telah diperiksa sebagai saksi sejak Senin (24/11/2025) terkait kasus dugaan korupsi pembayaran pajak 2016-2020.

    “Benar ya pernah diperiksa hari Senin tanggal 24 November 2025,” ujar Anang saat dihubungi, Selasa (2/12/2025)

    Namun, Anang tidak menjelaskan materi pemeriksaan terhadap Astera secara detail. Dia hanya mengungkap bahwa Astera diperiksa dalam kapasitasnya sebagai sebagai Staf Ahli Menkeu periode 2015-2017.

    “Beliau diperiksa terkait dengan jabatan yang bersangkutan sebagai staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Tahun 2015-2017,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan dugaan manipulasi terkait pembayaran pajak oleh wajib pajak atau perusahaan oleh Ditjen Kemenkeu periode 2016-2020.

    Modusnya, oknum Ditjen Pajak diduga melakukan kongkalikong dengan wajib pajak dengan modus memperkecil pembayaran pajak dari wajib pajak atau perusahaan. Setelah itu, oknum pada Ditjen Pajak mendapatkan keuntungan atau imbalan.

    Sebelumnya, Kejagung menetapkan lima orang dicekal dalam perkara ini mulai dari Bos Djarum Victor Rachmat Hartono; Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi; Karl Layman selaku pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak; Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang; Heru Budijanto Prabowo.

    Pencekalan itu berlaku sejak (14/11/2025) hingga (14/5/2025). Namun, belum sebulan status cekal itu berlaku, Kejagung justru telah mencabut pencekalan terhadap Victor Rachmat Hartono karena dinilai kooperatif.

    Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

    Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.