Xcloud.id

kab/kota: Jabodetabek

  • Demo Buruh DPR, TNI-Polri Mulai Siaga di Stasiun Palmerah – Page 3

    Demo Buruh DPR, TNI-Polri Mulai Siaga di Stasiun Palmerah – Page 3

    Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter melakukan langkah antisipatif dalam operasional dan layanan perjalanan KRL Commuter Line Jabodetabek. Di tengah rencana aksi demo buruh hari ini Kamis 28 Agustus 2025 ini.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan, pihaknya telah mengambil berbagai langkah antisipasi agar pengguna KRL tetap nyaman dan stasiun tetap aman.

    Salah satunya, akan melakukan rekayasa pola operasi perjalanan KRL Commuter Line, khususnya pada lintas Rangkasbitung. Jika, kondisi di lintas jalur rel antara Tanah Abang-Palmerah tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta api seperti pada Senin, 25 Agustus 2025 lalu.

    “KAI Commuter akan menutup layanan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung mulai dari Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Palmerah jika kondisi jalur tersebut tidak kondusif,” ungkap dia.

    “Dengan demikian, pelayanan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung hanya akan berlangsung hingga Stasiun Kebayoran atau Stasiun Palmerah untuk kembali ke arah Serpong, Parungpanjang, dan Rangkasbitung,” imbuh Joni.

  • Massa Buruh Demo, Pegawai hingga Tenaga Ahli DPR WFH Hari Ini

    Massa Buruh Demo, Pegawai hingga Tenaga Ahli DPR WFH Hari Ini

    Jakarta –

    Massa buruh akan menggelar demonstrasi secara serentak di seluruh daerah dan dipusatkan di sekitar kompleks DPR. Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mengeluarkan surat edaran mengimbau pegawai ASN hingga tenaga ahli (TA) untuk melakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

    Surat edaran itu bernomor 14/SE-SEKJEN/2025 yang ditandatangani Sekjen DPR Indra Iskandar pada Rabu (27/8) kemarin. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membenarkan adanya edaran untuk pegawai dan TA DPR WFH.

    “Emang ada edaran dari kesekjenan untuk WFH,” kata Sahroni dikonfirmasi, Kamis (28/8/2025).

    Sahroni menyebut edaran itu hanya untuk pegawai ASN dan TA lingkup DPR. Sahroni mengatakan imbauan yang dilakukan sebagai bentuk pengamanan dan antisipasi.

    “Pegawai ASN dan TA, iya buat jaga keamanan aja semua pihak,” ungkapnya.

    Sahroni berharap demontrasi di sekitar DPR berjalan dengan aman dan tertib. Bendum Partai NasDem itu berharap tak ada yang terprovokasi sehingga aspirasi yang masuk dapat disalurkan dengan baik.

    “Saya harap demo hari ini disalurkan dengan cara yang baik-baik dan sampaikan secara terbuka,” ujar Sahroni.

    “Jangan sampai ada yang menunggangi bagi mereka mereka yang mau menghasut sampe terprovokasi pihak-pihak agar bisa terjadi anarkis,” imbuhnya.

    Seperti diketahui Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan demo buruh di wilayah Jabodetabek akan dipusatkan di depan gedung DPR. Said menyebut bakal ada 10 ribu buruh yang turun dalam demo 28 Agustus ini.

    Berikut enam tuntutan massa buruh demo 28 Agustus:

    1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
    2. Stop PHK : Bentuk Satgas PHK
    3. Reformasi Pajak Perburuhan : Naikan PTKP menjadi Rp. 7.500.000,- / bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
    4. Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
    5. Sahkan RUU Perampasan Aset : Berantas Korupsi
    6. Revisi RUU Pemilu : Redesain Sistem Pemilu 2029.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/rfs)

  • Polisi Mulai Bersiaga di Gerbang DPR/MPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

    Polisi Mulai Bersiaga di Gerbang DPR/MPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA – Buruh akan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka dan gedung DPR/MPR RI, Kamis (28/7/2025). Aparat keamanan yang terdiri dari pasukan gabungan mulai melakukan pengamanan di dua lokasi tersebut. 

    Tuntutan para buruh yang digaungkan pada aksi demo kali ini, antara lain penolakan upah murah hingga pembentukan satgas PHK. Rencananya 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan bergabung untuk mengikuti demo ini.

    Dari pantauan Bisnis pukul 07.50 WIB, pengamanan di depan gerbang DPR/MPR RI mulai diperketat. Personel kepolisian tengah menggelar apel persiapan demo.

    Kendaraan taktis juga sudah mulai bersiap di Komplek Parlemen tersebut, di antaranya mobil komando, water cannon, hingga peralatan barikade. Tampak juga mobil pemadam kebakaran.

    Sementara itu, Barikade beton masih membentang di depan gerbang DPR/MPR RI untuk menghalau massa masuk ke dalam.

    Selain itu, beberapa petugas Satpol PP terlihat sedang berjaga di depan gedung DPR/MPR RI. DI sisi lain, beberapa awak media juga sudah bersiap untuk meliput kegiatan tersebut.

    Belum terlihat kerumunan demonstran sehingga situasi masih tergolong kondusif. Lalu lintas jalan Gatot Subroto dan tol dalam kota masih terpantau lancar serta belum ada penutupan jalan.

    Dilansir Bisnis, Polda Metro Jaya menurunkan 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh di Gedung DPR RI, Jakarta.

    “Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Rabu (27/8/2025).

    Dia menambahkan ribuan personel itu terdiri dari anggota Polda Metro Jaya sebanyak 2.174 personel, tim BKO dari TNI, Brimob Mabes Polri 1.725 personel dan Polres jajaran 632 personel. 

  • Buruh se-Indonesia Demo Hari Ini, Waka DPR: Semua Tuntutan Kami Tampung

    Buruh se-Indonesia Demo Hari Ini, Waka DPR: Semua Tuntutan Kami Tampung

    Jakarta –

    Massa buruh akan menggelar demo serentak di seluruh provinsi Indonesia, termasuk di depan gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan pihaknya akan menampung segala tuntutan yang disampaikan para pekerja.

    “Tentu apa yang mereka sampaikan itu kan isu yang sama ya, yang sebelum-sebelumnya mereka sampaikan. Dan tentu DPR juga akan mendengar, mempertimbangkan semua yang mereka sampaikan. Ya kita tampung semuanya tuntutan-tuntutan mereka,” kata Saan kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

    Saan menganggap unjuk rasa yang dilakukan kelompok buruh merupakan hal wajar dalam iklim demokrasi. Dia pun mengingatkan gelaran aksi dilakukan tidak dengan anarkis.

    “Ya demo kan hal yang biasa dan wajar ya, mereka menyampaikan berbagai tuntutan, berbagai aspirasi, isu-isu yang mereka sampaikan menurut saya hal yang wajar saja dalam alam demokrasi, kan gitu,” kata Waketum NasDem itu.

    “Ya kita DPR tentu, istilahnya, memahami itu sebagai sesuatu yang wajar, biasa mereka menyampaikan aspirasi ke DPR. Tapi ya tentu dilakukan dengan tidak anarkis aja,” imbuhnya.

    Demo 28 Agustus

    Diketahui, massa buruh akan menggelar demo serentak di 38 provinsi pada 28 Agustus. Untuk di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara dan gedung DPR RI.

    “28 Agustus 2025. Aksi damai serentak di 38 Provinsi, untuk di Jakarta dipusatkan di Istana Negara, gedung DPR RI,” demikian unggahan akun Partai Buruh, seperti dilihat Selasa (26/8).

    “Sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan masuk ke Jakarta aksi pada 28 Agustus tersebut. Sedangkan di provinsi lainnya dan Kabupaten Kota terutama di kota-kota industri akan serempak juga pada tanggal 28 Agustus aksi buruh besar-besaran yang jumlahnya puluhan ribu,” ujar Said Iqbal dalam video yang diunggah akun Partai Buruh.

    Said Iqbal mengatakan demo buruh 28 Agustus itu diberi nama ‘Hostum’ atau Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Dia mengatakan para buruh akan menyampaikan sejumlah tuntutan.

    (fca/ygs)

  • Benarkah Demo 28 Agustus 2025 Bisa Mengulang Tragedi 98?

    Benarkah Demo 28 Agustus 2025 Bisa Mengulang Tragedi 98?

    GELORA.CO –  Seruan aksi demo 28 Agustus 2025 kembali beredar luas di media sosial usai aksi demo 25 Agustus 2025 lalu di gedung DPR RI.

    Bahkan, dalam salah satu poster ajakan demo yang beredar di platform TikTok, disebutkan bahwa aksi unjuk rasa yang akan berlangsung besok merupakan demo Akbar untuk mengulang tragedi 98.

    Lantas, benarkah demo besar-besaran yang akan digelar besok bisa memicu terjadinya kerusuhan mirip tragedi 98?

    Seruan Demo 28 Agustus  2025

    Berdasarkan penelusuran, terdapat sejumlah akun di platform media sosial TikTok yang mengunggah poster dengan isi seruan mengikuti demo 28 Agustus 2025.

    Dalam poster tersebut juga disematkan judul “Tragedi 98 Comeback” dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut turun ke jalan.

    “Tragedi 98 Comeback. Buruh, Ormas, Mahasiswa, Stm, Rakyat Turun Semua,” Isi poster yang beredar luas di TikTok, seperti diunggah akun @suararakyat152.

    “Jakarta Bakal Lumpuh, Puluhan Ribu Buruh akan Gelar Demo 28 Agustus,” lanjutan isi poster tersebut.

    Postingan tersebut pun seketika langsung dibanjiri komentar warganet dan jadi perbincangan hangat.

    Berdasarkan pantauan, postingan tersebut sudah ditonton oleh lebih dari 853 ribu kali dan mendapatkan 39,9 ribu suka serta 3.905 komentar.

    Tak sedikit warganet yang menyerukan dukungan terhadap aksi demonstrasi besok, namun tak sedikit pula yang meragukan kebenarannya.

    Partai Buruh Agendakan Demo 28 Agustus 2025

    Aksi massa buruh dari berbagai serkiat kerja saat memperingati hari Buruh Internasional (May Day) di depan komplek DPR RI, Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025. (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

    Berdasarkan informasi, Partai Buruh dan serikat pekerja dikonfirmasi akan melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis, 28 Agustus 2025 besok.

    Aksi ini bakal digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan pusat aksi akan berlokasi di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

    Sementara, beberapa kota di luar Jabodetabek, seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga Sumatera Utara akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor gubernur masing-masing.

    Namun, berbeda dari aksi demonstrasi 25 Agustus 2025 lalu yang menuntut pembubaran DPR.

    Aksi buruh ini memiliki enam tuntutan yang utamanya mendesak pemerintah  untuk menghapus sistem outsourcing dan tolak upah murah.

    Adapun, terkait kabar demo besok akan mengulang tragedi 98 tidak dapat dipastikan karena demo buruh ini akan dilakukan secara damai.

    “28 Agustus 2025 Aksi Damai SERENTAK di 38 Provinsi, untuk di Jakarta dipusatkan di Istana Negara, Gedung DPR RI,” tulis akun Instagram resmi @partaiburuh_, seperti dikutip Poskota.

  • “Quick Wins” Pram-Rano telah tercapai lebih 95 persen dalam enam bulan

    “Quick Wins” Pram-Rano telah tercapai lebih 95 persen dalam enam bulan

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 40 Program Program Percepatan atau “Quick Wins” Gubernur DKI Jakarta Pramono bersama Wakil Gubernur Rano Karno telah tercapai lebih 95 persen selama enam bulan terakhir.

    “Alhamdulillah sampai dengan enam bulan pertama, pencapaiannya sudah lebih dari 95 persen,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Atika menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta kini sedang menyusun perencanaan RAPBD untuk tahun 2026.

    Atika mengatakan, perencanaan tersebut akan menyelaraskan dengan “Program Quick Wins” dan memastikan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Fokus utama pada transformasi Jakarta Kota Global di aspek penguatan infrastruktur, layanan dasar, pondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tujuh prioritas pembangunan utama.

    Yakni meningkatkan modal manusia yang berdaya saing, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan serta penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri.

    Selain itu transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif, peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai. Selanjutnya optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim serta penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit dalam kegiatan berusaha, berkarya dan berwisata.

    “Harapannya, apa yang menjadi capaian awal di dalam ‘Quick Wins’ ini akan mewarnai dan menjadi semangat dalam perjalanan ke depan untuk menuju Jakarta kota global yang kompetitif,” kata Atika.

    Adapun 40 Program “Quick Wins” Pramono-Rano dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu:

    Program yang memiliki “high impact” dan high implementability” Program dengan “high impact namun “hardly/partly implementability” Program yang “partly-high/moderate impact” dan “hardly/partly implementability”.

    Program yang memiliki “high impact” dan “high implementability” ditargetkan diluncurkan pada hari ke 100 masa bertugas Pramono-Rano atau dirasakan segera oleh masyarakat sebanyak 13 program, yaitu:

    Pemutihan Ijazah:

    Gratis Transportasi Umum untuk Pemegang KJP Penguatan JAKI sebagai Super Apps Pelayanan Publik Home Service untuk Lansia Jakarta (Pasukan Putih) Pengembangan Transportasi Jabodetabek dan Kepulauan Daycare di Perkantoran Pemerintah Provinsi Gerakan Menanam Mangrove dan Vegetasi Pengendalian Polusi Job Fair di 44 Kecamatan tiga bulan sekali Balai Latihan Kerja di Kelurahan; Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR) Road to Ulang Tahun Jakarta ke 500 tahun Penguatan Rusun untuk Warga Pengendalian Inflasi Pangan Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

    Kemudian terdapat 16 program yang memiliki “high impact” namun “hardly/partly implementability”. Kemungkinan, program-program tersebut memasuki tahap persiapan implementasi ketika masa tugas Pramono-rano menginjak ke usia 100 hari.

    Berikut ini program-program tersebut:

    Pemutakhiran Data KJP dan KJMU sinkronisasi menuju Program Sekolah Gratis Sarapan Pagi Gratis Gratis Masuk Ancol, TMII, Monas dan Museum di Jakarta untuk Pemegang KJP RSUD Cakung sebagai Rumah Sakit Berstandar Internasional Gerak Cepat Penyelesaian Kampung Bayam dan Tanah Merah Penuntasan RW kumuh Pengembangan Kawasan TOD Penguatan Blok M sebagai Sentra ASEAN Gerakan Transportasi Aktif Bebas Emisi CCTV di permukiman Pemutakhiran Data dan Peningkatan Honorarium Jumantik, Operasional Dasawisma, Operasional Posyandu, dan Operasional RT/RW PemutakhiranData dan Peningkatan Honorarium Jumantik, Operasional Dasawisma, Operasional Posyandu dan Operasional RT/RW Kemudahan Pendaftaran PPSU Aktivasi Taman Kota 24 Jam Aktivasi Balai Rakyat bersama Karang Taruna Penyegaran JIS Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan.

    Selanjutnya, terdapat 11 program yang termasuk dalam kategori “partly-high/moderate impact” dan “hardly/partly implementability” di antaranya:

    Pemutakhiran data BPJS Griya Kecamatan (Mix Used Development Kantor Kecamatan/ Pasar Jaya dengan Rumah Susun) Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih Pemuktakhiran Data Warga Ber- KTP dan tinggal di Jakarta Ekosistem Pengendalian Banjir Pengembangan SJUT (Sarana Jaringan UtilitasTerpadu) Menjamin suplai ​​​​​pangan melalui “contract farming” Anugerah Benyamin S (BErsih NYAMan INdah dan Sejahtera) Award untuk peningkatan daya tarik kota Pemajuan Kebudayaan Betawi; Inisiasi “Jakarta Collaboration Fund” Revitalisasi Kalijodo.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kerugian Macet di Jakarta per Tahun Bisa 6 Kali Bangun MRT Fase Pertama Megapolitan 27 Agustus 2025

    Kerugian Macet di Jakarta per Tahun Bisa 6 Kali Bangun MRT Fase Pertama Megapolitan 27 Agustus 2025

    Kerugian Macet di Jakarta per Tahun Bisa 6 Kali Bangun MRT Fase Pertama
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta diperkirakan mencapai Rp 100 triliun per tahun, setara dengan enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama yang senilai Rp 16 triliun.
    Angka ini diungkap Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, saat memimpin apel kolaborasi pengendalian kemacetan bersama aparat gabungan TNI/Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
    “Studi Bappenas dan JUTPI II pada 2019 mengungkapkan kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai 100 triliun per tahun, setara dengan 4 persen PDB Jabodetabek,” kata Rano.
    Dengan kerugian ekonomi akibat macet Jakarta per tahun mencapai Rp 100 triliun, maka nilai tersebut bisa digunakan untuk membangun MRT fase 1 sebanyak enam kali.
    Rano menyoroti persoalan utama kemacetan di Ibu Kota adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan baru dan kapasitas jalan.
    Berdasarkan TomTom Traffic Index 2025, Jakarta berada di peringkat ke-90 dari 500 kota termacet di dunia.
    “Permasalahan ini tidak lepas dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan ruas jalan,” ujarnya.
    Selain itu, rendahnya penggunaan transportasi umum juga menjadi faktor utama. Dari total 20,2 juta perjalanan per hari di Jakarta, baru 22,19 persen yang menggunakan angkutan umum.
    “Banyak masyarakat masih mengandalkan kendaraan pribadi. Hal inilah yang menyebabkan sektor transportasi menjadi penyumbang polusi udara terbesar,” kata Rano.
    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, pertumbuhan kendaraan di Jakarta mencapai 850.901 unit, atau sekitar 2.500–3.000 kendaraan baru per hari.
    “Kalau satu persen saja dari jumlah itu adalah mobil, maka dibutuhkan 16 kilometer hanya untuk memarkir kendaraan baru. Itulah kenapa Jakarta makin padat,” ujar Komarudin.
    Namun, keterbatasan personel polisi lalu lintas membuat aparat semakin mengandalkan pemantauan real-time untuk mengarahkan petugas ke titik rawan macet.
    “Sejumlah rekan-rekan gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang digelar setiap pagi sampai malam, ini akan semakin tertutup dengan pertumbuhan kendaraan. Artinya keberadaan kita boleh dikatakan hampir tidak mampu untuk menyelesaikan,” ucap Komarudin.
    Untuk mengatasi persoalan, Pemprov Jakarta mengembangkan
    Intelligent Traffic Control System
    (ITCS) berbasis kecerdasan buatan (AI).
    Sistem ini sudah diterapkan di 65 dari 321 persimpangan, dengan klaim mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 20 persen.
    ITCS juga terintegrasi dengan pengawasan pajak kendaraan dan emisi.
    Selain itu, Pemprov bekerja sama dengan Polda Metro Jaya melalui program
    Mandala Quick Response
    , yang memanfaatkan 4.438 kamera CCTV berbasis
    Geographic Information System
    (GIS) untuk memantau lalu lintas secara
    real-time
    .
    Rano menegaskan, penanganan kemacetan bukan hanya soal teknis lalu lintas, tetapi juga bagian dari strategi Jakarta menuju kota global.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kadin berharap aksi buruh 28 Agustus berlangsung kondusif

    Kadin berharap aksi buruh 28 Agustus berlangsung kondusif

    Saya rasa kalau namanya aksi itu kan hak ya, kami harap tentunya tetap menghargai sesuai dengan aturan main harus menjaga keamanan dan lain-lain.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani berharap aksi unjuk rasa buruh yang digelar pada Kamis (28/8) mendatang dapat berjalan dengan tertib dan kondusif.

    “Saya rasa kalau namanya aksi itu kan hak ya, kami harap tentunya tetap menghargai sesuai dengan aturan main harus menjaga keamanan dan lain-lain. Saya rasa itu yang kami harapkan,” ujar Shinta saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Ia menilai aksi demonstrasi merupakan hak setiap warga negara, termasuk buruh. Namun, ia berharap aksi besar yang akan digelar besok tidak mengganggu stabilitas dan tetap dalam koridor hukum.

    “Kalau hak ya itu tentu saja (hak) mereka, saya rasa kita juga siap untuk memastikan bahwa ini tidak akan melebar merusak kondisi,” kata dia lagi.

    Terkait tuntutan buruh atas kenaikan upah minimum, Shinta menilai hal itu perlu disikapi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional serta proses regulasi ketenagakerjaan yang sedang berlangsung.

    “Saya rasa kita lihat saja dengan kondisi yang ada, jadi kami saat ini juga sedang melakukan persiapan-persiapan untuk UU Ketenagarkerjaan yang baru, proses ini sedang berlangsung, saya rasa kita harus menghormati proses yang ada,” ujarnya pula.

    Adapun puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Jabodetabek, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta bakal dipastikan turun ke jalan pada Kamis (28/8).

    Mereka akan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan sebagai bagian dari gerakan nasional bernama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Ketua Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi ini sebagai momentum strategis bagi kaum pekerja untuk menyuarakan aspirasi secara nasional.

    Ia menilai kebijakan ketenagakerjaan yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan buruh, sehingga perlu ada dorongan konkret kepada pemerintah.

    Di Jakarta, aksi diperkirakan diikuti sekitar 10 ribu buruh, sementara secara nasional jumlah peserta bisa mencapai 75 ribu orang di berbagai daerah.

    Salah satu tuntutan yang akan dibawa yaitu kenaikan upah minimum nasional.

    Buruh akan menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5 persen mulai tahun 2026. Perhitungan ini didasarkan pada kombinasi angka inflasi (3,26 persen) dan pertumbuhan ekonomi (5,1-5,2 persen), serta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 89 Ribu Hewan Peliharaan Diangkut Pakai Kereta Api, Kucing Mendominasi – Page 3

    89 Ribu Hewan Peliharaan Diangkut Pakai Kereta Api, Kucing Mendominasi – Page 3

    Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan meluncurkan kereta khusus petani dan pedagang dalam waktu dekat. Skema operasional kereta khusus ini pun diusulkan mengikuti pola penumpangnya.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, telah sejak lama kereta jadi andalan pedagang dan petani. Menyusul rencana kereta baru, ada skema operasional yang diusulkannya bisa diterapkan.

    “Jika ada kereta khusus petani-pedagang, waktu henti di stasiun bisa diatur hingga 5 menit,” kata Djoko dalam keterangannya, ditulis Senin (25/5/2025).

    Kemudian, untuk rute penyangga Jabodetabek misalnya, dari Rangkasbitung ke Tanah Abang, tak semua stasiun diantaranya kereta khusus ini berhenti. Tapi, bisa fokus ke titik-titik pusat petani dan pedagang. Artinya, pola operasinya tidak sama dengan KRL Jabodetabek.

    Djoko juga melihat keuntungan setelah ada kereta khusus petani-pedagang. Seperti menghambat urbanisasi di perkotaan, hingga kapasitas barang yang diangkut bisa lebih banyak.

    “Jumlah petani-pedagang bisa ditingkatkan, penumpang tidak terganggu dengan tumpukan barang pedagang dan hasil bumi petani, hewan ternak (ayam, bebek dan kambing) dapat kembali diangkut, dapat meningkatkan perekonomian desa,” beber dia.

     

  • Demo Jilid II, Buruh Siap Geruduk Gedung DPR/MPR pada Kamis 28 Agustus

    Demo Jilid II, Buruh Siap Geruduk Gedung DPR/MPR pada Kamis 28 Agustus

    GELORA.CO – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, jika pihaknya tidak ikut serta dalam aksi demo di Gedung DPR RI pada Senin (25/8). Menurutnya, Partai Buruh, KSPI, serta Koalisi Serikat Pekerja akan menggelar aksi pada Kamis (28/8) nanti. 

    “Ribuan buruh akan melakukan aksi 28 Agustus 2025, serempak dilakukan di 38 provinsi,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/8). Untuk Jabodetabek, aksi rencananya difokuskan di depan gedung DPR/MPR. Sementara, untuk yang berada di luar Jabodetabek aksi tersebut dilakukan di depan kantor gubernur masing-masing.

    Dalam aksi tersebut, buruh akan mengangkat enam isu utama. Pertama, mendesak pemerintah menghapus outsourcing dan menolak upah murah. Iqbal menegaskan, outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang. Sayangnya, keberadaan PP No. 35 Tahun 2021 justru melegalkan outsourcing secara luas. Karenanya, dalam aksi nanti pihaknya akan meminta agar PP tersebut dicabut. 

    Kemudian, buruh meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5 persen. Angka tersebut merujuk pada besaran inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS. Di mana, pertumbuhan ekonomi disampaikan mencapai 5,1-5,2 persen.

    “Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentum,” jelasnya.

    Kedua, buruh meminta agar pemerintah bisa menyetop PHK. Salah satunya, dengan membentuk Satgas PHK seperti yang dijanjikan segera. 

    Kemudian, buruh juga meminta agar dilakukan reformasi pajak. “Buruh mendorong pemerintah untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp7,5 juta rupiah per bulan,” tegasnya. 

    Selain itu, pemerintah didesak untuk menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, dan menghapus pajak JHT. “Keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 tahun. Ini hampir 1 tahun tidak dibentuk semenjak dikeluarkannya putusan MK No. 168 tahun 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh,” keluhnya. 

    Selanjutnya, Partai Buruh juga meminta pemerintah memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU perampasan aset. Menurutnya, ini mendesak untuk disahkan mengingat betapa gawatnya praktik ini di Indonesia. terakhir, buruh ingin Undang-Undang Pemilu direvisi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Di sisi lain, Iqbal pun turut mengkritisi gaji serta tunjangan anggota DPR yang mencapai Rp 3 juta per hari atau sekitar Rp 104 juta per bulan. Menurutnya, hal itu sangat menyayat hati, mengingat sangat berbanding terbalik dengan gaji pekerja/buruh. Contohnya, buruh outsourcing atau kontrak yang menerima gaji hanya sekitar Rp 5,2 juta per bulan. Di mana, ketika dibagi 30 hari, maka penghasilan mereka rata-rata hanya Rp 170 ribu.

    “Ketidakadilan ini semakin jelas apabila kita menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang hanya menerima Rp 1,5 juta per bulan, yang jika dibagi 30 hari itu berarti sekitar Rp50 ribu per hari,” ungkapnya. “Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp 3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi beberapa puluh ribu,” pungkasnya. (*)