kab/kota: Jabodetabek

Jakarta, CNBC Indonesia – Survei yang digelar Paramadina Public Policy Institute (PPPI) menunjukkan mayoritas pengemudi ojek online selaku responden atau sebesar 60,8%, lebih memilih potongan komisi 20% dengan adanya promo, insentif, atau manfaat tambahan bagi mitra pengemudi. Sementara itu hanya 39,2% yang menyatakan lebih memilih potongan 10% tanpa fasilitas-fasilitas tersebut.

Survei dengan purposive sampling ini digelar pada 23-26 September dengan melibatkan 1.623 mitra pengemudi Gojek aktif di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, serta memiliki jam online minimal 4 jam per hari. Adapun teknik pengumpulan data survei dilakukan secara daring melalui jaringan internal Gojek, dengan pengawasan ketat dari tim peneliti PPPI.

Selain itu, hasil survei juga mengungkap sejumlah temuan penting. Sebanyak 81% pengemudi menilai bahwa stabilitas pendapatan bersih harian lebih penting dibandingkan pendapatan bersih per order.

Di sisi lain, sebanyak 77,8% mitra pengemudi, yang didominasi oleh pengemudi yang lama bergabung menjadi mitra di atas 5 tahun dan memiliki waktu jam online diatas 8 jam/hari, juga mengaku mengetahui alasan aplikator menetapkan potongan komisi 20%, yaitu untuk untuk promo pelanggan, insentif bagi mitra, biaya pemeliharaan aplikasi Gojek, dan manfaat tambahan lainnya seperti diskon perawatan kendaraan, sembako, paket data, dan lain-lain.

Survei ini juga menyoroti pemahaman mitra pengemudi terkait pentingnya promo pelanggan bagi keberlanjutan pendapatan mereka.

Sebanyak 72,9% pengemudi menyatakan bahwa promo sangat penting untuk menunjang penghasilan, terutama di kalangan pengemudi yang memiliki jam online aplikasi di atas 8 jam/hari.

“Dengan pemahaman tersebut, mayoritas responden, sebesar 60,8%, lebih memilih potongan komisi 20% daripada potongan komisi 10% tanpa adanya promo, insentif, atau manfaat tambahan bagi mitra pengemudi. Praktis, hanya 39,2% yang menyatakan lebih memilih potongan 10% tanpa fasilitas tersebut,” tulis riset yang dipublikasikan, Senin (29/9/2025).

Managing Director PPPI, Ahmad Khoirul Umam menyatakan, bahwa temuan survei ini memberikan perspektif baru dalam perdebatan publik. Menurut dia, kontroversi terkait potongan komisi 20% dan 10% bisa lebih mudah diurai, setelah dipahami bagaimana arah aspirasi mitra pengemudi.

Secara umum, pengemudi ternyata tidak semata-mata menolak potongan komisi 20%. Justru mayoritas mereka memahami bahwa komisi itu akan kembali lagi kepada mereka dalam bentuk promo pelanggan, insentif, maupun manfaat tambahan lainnya.

“Yang pada akhirnya penurunan komisi 20% akan berpengaruh pada naik turunnya pendapatan harian mitra pengemudi, dan mereka memahami hal itu,” ujar dia.

Peneliti PPPI, Annisa Rizkiayu Leofianti juga menekankan, industri transportasi online kini telah menjadi katalisator penting bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Karena itu, ekosistemnya harus dikelola dengan cara yang memastikan keberlanjutan bisnis sekaligus keadilan bagi para pengemudi.

“Memang mayoritas mitra pengemudi, sebesar 77,8%, terutama yang sudah lama bergabung dan memiliki jam online per harinya tinggi, sudah memahami fungsi dan peruntukan potongan komisi tersebut. Tapi masih ada sekitar 22,2% yang mengaku tidak tahu,” ujar Annisa.

Menurut tim PPPI, perdebatan mengenai skema potongan komisi yang diterapkan aplikator terhadap mitra pengemudi masih menjadi isu yang ramai diperbincangkan, kendati sudah diatur lewat Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 1001 Tahun 2022.

Sebab itu, bagi tim peneliti PPPI, hasil survei ini bukan sekadar data statistik, tetapi juga refleksi dari kebutuhan dan harapan para mitra pengemudi. Stabilitas pendapatan, efektivitas promo, dan skema komisi yang transparan akan menjadi aspek penting untuk dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan publik.

Survei ini dilakukan oleh tim PPPI yang dipimpin oleh Head Advisor Wijayanto Samirin, MPP, bersama Ahmad Khoirul Umam, serta peneliti Annisa Rizkiayu Leofianti, Fathie Hamadi, dan Alia Rahmatulummah.

Tim peneliti PPPI juga menekankan pentingnya arah kebijakan industri transportasi online yang seimbang, agar tetap bisa tumbuh pesat dan memberi kontribusi besar pada PDB. Namun di saat yang sama, industri transportasi online juga harus mampu memerankan fungsi sebagai instrumen kesejahteraan yang adil bagi mitra pengemudi, aplikator, dan konsumen. 

(bul/bul)

[Gambas:Video CNBC]