Xcloud.id

kab/kota: Jabodetabek

  • Kemenhub siapkan Biskita dukung aksesibilitas masyarakat Tangerang

    Kemenhub siapkan Biskita dukung aksesibilitas masyarakat Tangerang

    Setelah Kota Bogor, Bekasi, Depok dan Kabupaten Bekasi, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek segera menghadirkan layanan Biskita di Kota TangerangJakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan siap menghadirkan layanan Biskita di Kota Tangerang, Banten, guna mendukung aksesibilitas masyarakat setempat.

    “Setelah Kota Bogor, Bekasi, Depok dan Kabupaten Bekasi, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek segera menghadirkan layanan Biskita di Kota Tangerang,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Suharto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Suharto menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penandatanganan bersama Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin di gedung Pusat Pemerintah Kota Tangerang pada Jumat (18/10), untuk menghadirkan layanan moda transportasi darat tersebut.

    Dia menyampaikan bahwa Biskita nantinya akan melayani wilayah-wilayah yang belum terhubung dan memperkuat layanan yang sudah ada di Kota Tangerang.

    Suharto menyebut bahwa sebelumnya di Kota Tangerang, lebih awal telah disediakan angkutan umum massal melalui BRT Trans Tangerang atau biasa disebut Tayo.

    “Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas langkah konkretnya mendukung penyediaan layanan angkutan massal di Kota Tangerang,” jelas Suharto,

    Lebih lanjut, Suharto mengatakan bahwa upaya itu selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengamanahkan agar pemerintah daerah wajib menyediakan layanan angkutan umum yang aman dan nyaman.

    “Tangerang telah memiliki BRT 4 koridor dan penyediaannya dikelola secara mandiri melalui APBD. Saya berharap ini menjadi rujukan dan barometer bagi kota lainnya untuk dapat menyediakan layanan transportasi di wilayahnya secara independen”, jelas Suharto.

    Suharto juga berharap dengan hadirnya Biskita, penyelenggaraan angkutan massal semakin kuat layanannya apabila terintegrasi dengan angkutan lainnya, termasuk dengan Trans Tangerang.

    “Kesepakatan bersama ini merupakan langkah konkrit BPTJ untuk mengintegrasikan layanan angkutan umum massal. Tidak hanya di Tangerang, kedepan BPTJ akan terus berupaya mengintegrasikan layanan baik secara pembayaran namun secara fisik di Jabodetabek,” imbuh Suharto.

    Sementara itu, Wali Kota Tangerang Nurdin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan melalui BPTJ yang telah memberikan dukungan dalam menyediakan layanan Biskita.

    “Kota Tangerang beruntung berada di kawasan Jabodetabek dan menjadi satu kesatuan dengan wilayah lainnya,” kata Nurdin.

    ​​​​​​​Nurdin menegaskan bahwa Kota Tangerang tidak bisa menyelesaikan sendiri masalah transportasi, sekuat apapun pemerintah daerahnya.

    “Oleh karena itu perlu integrasi antara pemerintah pusat, Daerah Khusus Jakarta, dan Pemerintah Kota Tangerang”, ungkap Nurdin.

    Tidak hanya penyediaan layanan, pertumbuhan kendaraan pribadi yang lebih cepat dibandingkan kapasitas jalan juga mendapat perhatian khusus.

    “Dengan kehadiran BISKITA, kami berharap dapat mengurai titik kemacetan dan menjadi solusi atas persoalan transporasi di Kota Tangerang,” terang Nurdin.

    Nurdin juga menyampaikan dengan BISKITA yang akan segera beroperasi mematahkan kekhawatiran Kota Tangerang akan ditinggalkan.

    “Kami optimis bahwa Kota Tangerang akan menjadi Kota yang terintegrasi dan mempunyai layanan angkutan umum massal yang lebih baik kedepannya,” jelas Nurdin.

    Setelah penandatanganan kesepakatan, nantinya akan segera dilakukan MoU lanjutan untuk penetapan rute. Biskita di Kota Tangerang direncanakan akan terhubung dengan simpul layanan transportasi seperti stasiun dan terminal.

    Baca juga: Kemenhub mengajak generasi muda gunakan transportasi umum Biskita
    Baca juga: Kemenhub gandeng Pemkab Bekasi sediakan Biskita skema pendanaan APBD

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkot Tangerang-BPTJ kerja sama terkait penambahan koridor

    Pemkot Tangerang-BPTJ kerja sama terkait penambahan koridor

    Bus Tayo yang telah melayani masyarakat akan dievaluasi dan direstrukturisasi untuk memastikan rute-rute yang ada dapat menyatu dalam sistem transportasi umum yang terintegrasiTangerang (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan kerja sama terkait pengembangan layanan transportasi umum perkotaan berupa penambahan koridor dengan skema pembelian layanan.

    Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin di Tangerang, Jumat, mengatakan, kerja sama itu merupakan komitmen bersama untuk mendukung transportasi massal di Kota Tangerang dan meningkatkan integrasi transportasi umum dengan wilayah sekitarnya, khususnya Jakarta.

    “Salah satu upaya yang akan kami lakukan adalah menambah koridor transportasi umum dengan dukungan BPTJ,” kata Nurdin usai penandatanganan kerja sama di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jum’at, (18/10).

    Ia menambahkan, perjanjian ini mencakup perencanaan, pengembangan, hingga pengoperasian layanan transportasi umum yang terintegrasi.

    “Bus Tayo yang telah melayani masyarakat akan dievaluasi dan direstrukturisasi untuk memastikan rute-rute yang ada dapat menyatu dalam sistem transportasi umum yang terintegrasi,” katanya

    Ia berharap, dengan adanya perjanjian ini, akan tercipta konektivitas antar moda transportasi di Kota Tangerang, yang akan memperkuat peran angkutan kota Si Benteng sebagai pengumpan moda transportasi lainnya.

    “Kami akan meninjau kembali perencanaan agar angkutan perkotaan bisa mendukung transportasi umum di Tangerang dan wilayah sekitar. Ini bukan hanya tanggung jawab Kota Tangerang, melainkan kerja sama dengan wilayah lain,” tegasnya.

    Plt Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Suharto, menyatakan keseriusan pihaknya dalam mendukung perkembangan transportasi umum di Kota Tangerang.

    “Kami sudah memiliki standar pelayanan yang akan diterapkan dalam perjanjian kerja sama ini. Ini adalah MoU keempat dengan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek, dan kami sangat mengapresiasi keseriusan Pemkot Tangerang dalam menangani masalah transportasi,” katanya.

    Suharto menambahkan, pihaknya hadir untuk menyempurnakan layanan transportasi yang telah ada. “Mudah-mudahan dengan penyempurnaan ini, masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih baik dan terintegrasi, sehingga mereka lebih nyaman dan bahagia dengan transportasi umum di Kota Tangerang,” kata dia.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Achmad Suhaely menyatakan, pasca MoU ini Pemkot Tangerang dengan BPTJ akan mengkaji dan mengonsep pola tranportasi terintegrasi di Kota Tangerang.

    “Jangka pendek ialah Bus Tayo yang akan menambah satu koridor baru dan sejumlah unit kendaraan untuk mendukung program tersebut. Rencananya, ialah rute Tangcity – Bandara Soekarno Hatta, tapi ini masih akan dikaji mana yang lebih dibutuhkan masyarakat,” katanya.

    Baca juga: Bus Tayo Kota Tangerang tidak terima pembayaran tunai mulai September
    Baca juga: TNG setor dividen ke Pemkot Tangerang senilai Rp340 juta

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Heru apresiasi inflasi Jakarta yang terkendali jelang akhir tahun

    Heru apresiasi inflasi Jakarta yang terkendali jelang akhir tahun

    Saya berharap sinergi TPID Jabodetabek juga dapat terus ditingkatkan, khususnya kerja sama dengan Pasar Induk di area JabodetabekJakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan apresiasi atas kerja dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Satuan Tugas Pangan, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mengendalikan inflasi menjelang akhir tahun yakni sebesar 0,79 persen year to date (ytd) dan 1,70 persen year on year (yoy) pada September.

    Menurut Heru meski DKI Jakarta menghadapi tiga perhelatan besar pada akhir tahun yakni pilkada, Natal, dan perayaan tahun baru namun angka inflasi tetap terkendali.

    “Dengan capaian ini harapannya Jakarta dapat berkontribusi dalam mencapai target nasional sebesar 2,5 persen plus satu persen pada 2024,” kata Heru yang memimpin gelaran High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya menjaga laju inflasi menjelang akhir 2024, serta mencapai target pengendalian inflasi nasional di Jakarta, Rabu.

    Baca juga: BPS DKI: Harga cabai rawit dan merah terendah dalam dua tahun terakhir

    Lebih lanjut Heru mengatakan, beberapa komoditas pangan diperkirakan masih mengalami tren kenaikan harga seiring dengan kenaikan permintaan masyarakat pada Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, serta implikasi perubahan harga komoditas global.

    Menurutnya, sinergisitas sekarang sudah berjalan dengan baik bersama dengan Pemerintah Pusat, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta instansi terkait lainnya.

    “Saya berharap sinergi TPID Jabodetabek juga dapat terus ditingkatkan, khususnya kerja sama dengan Pasar Induk di area Jabodetabek,” ujar Heru.

    Pada September 2024, lima komoditas utama penyumbang deflasi Jakarta secara tahunan (yoy), yaitu cabai merah, bensin, daging ayam ras, masker, dan telur ayam ras.

    Baca juga: Wako Jakut ajak warga manfaatkan lahan untuk tanaman pangan

    Sementara secara bulanan (mtm), lima komoditas utama penyumbang deflasi Jakarta, yaitu bensin, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan emas perhiasan.

    Heru juga mengingatkan, stok kebutuhan pangan saat momen pilkada, Natal, dan tahun baru harus dipastikan ketersediaannya. Ia juga meminta para wali kota di lima Kota Administrasi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu agar memantau harga dan memastikan ketersediaan stok pangan strategis.

    “Begitu juga TPID Provinsi DKI Jakarta, termasuk Dinas dan BUMD Pangan, segera mempersiapkan stok untuk memenuhi permintaan barang menjelang pilkada dan nataru. Evaluasi pelaksanaan program kerja secara berkala juga terus dilakukan, serta membuat program kerja TPID 2025 dan peta jalan pengendalian inflasi daerah 2025-2029,” kata Heru.

    Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), TPID Provinsi DKI Jakarta telah berupaya dalam mempersiapkan stok pangan dan mengantisipasi kenaikan permintaan saat Pilkada, Natal, dan Tahun Baru. Di antaranya, melakukan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif) untuk pengendalian inflasi.

    Baca juga: Wali Kota Jaksel ajak warga tanam bawang merah demi ketahanan pangan

    Selain itu, dilakukan kerja sama antardaerah, kegiatan sembako murah, menyelenggarakan Festival Urban Farming, publikasi informasi terkait inflasi di media sosial, serta penjualan produk pangan melalui berbagai kanal toko ritel.

    Begitu juga sinergi dan kerja sama pengendalian dengan Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, Bulog, BUMD Pangan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengendalikan inflasi di Jakarta.

    “Harus melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di daerah melalui berbagai kegiatan. Misalnya, gerakan swadaya masyarakat menanam cepat panen, serta melakukan update data dan informasi pangan secara berkala, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, kemudian disampaikan kepada kementerian terkait,” kata Heru.

    Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank DKI Jakarta Arlyana Abubakar mengatakan, sinergisitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam melakukan penguatan dan pengendalian inflasi melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif) untuk pengendalian inflasi.

    Selain itu, penguatan koordinasi kawasan Jabodetabek dan gerakan sadar inflasi juga perlu dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat.

    “Upaya mendorong sadar inflasi ini harus sudah mulai dilakukan dengan kampanye hemat energi, terutama listrik, bensin dan air. Juga melakukan konsumsi bijak terutama untuk meminimalkan makanan yang terbuang (food waste),” ujar Arlyana.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sebelum Ubah Skema Subsidi, Pemerintah Diminta Tambah Armada KRL Dulu

    Sebelum Ubah Skema Subsidi, Pemerintah Diminta Tambah Armada KRL Dulu

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan ada kajian kenaikan tarif KRL Jabodetabek sebesar Rp 1.000. Meski begitu perihal ini masih dalam proses kajian sehingga belum ada keputusan untuk penerapannya.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), Risal Wasal, mengatakan, sejauh ini terdapat dua komponen dalam pengenaan tarif KRL Jabodetabek yakni tarif dasar untuk 25 kilometer (km) pertama dan tarif lanjutan progresif setiap 10 km. Risal tak menjelaskan komponen tarif mana yang mau dinaikkan.

    “Ada, kajian itu ada sebenarnya. Kan waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp 1.000 perak per itunya. Rp 1.000-2.000 itu posisinya, tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp 1.000,” sebut Risal ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu lalu.

    Selain itu Rizal mengaku saat ini Kementerian masih menunggu kebijakan dari pemerintahan baru. Dia menunggu arahan dari pemerintah berikutnya yang dipimpin Prabowo Subianto mulai Oktober.

    Terkait rencana ini, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno pada dasarnya setuju dengan adanya kenaikan tarif KRL. Namun menurutnya waktu pembahasan rencana ini tidaklah tepat.

    Sebab menurutnya saat ini layanan KRL Jabodetabek masih belum maksimal. Mengingat banyak kereta atau rangkaian yang harus diremajakan sehingga jumlah kereta per rangkaian tidak maksimal.

    Padahal pengurangan jumlah kereta per rangkaian ini dapat mengurangi penumpang yang bisa diangkut dan menimbulkan ketidaknyamanan karena masyarakat harus saling berdesak-desakan.

    “Memang isu ini berkembang di saat yang tidak tepat, karena kondisi KRL saat ini tuh tidak sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Katakanlah kalau pagi harusnya itu 12 kereta satu rangkaian, ternyata delapan atau sepuluh ya,” kata Djoko kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

    Menurutnya, alangkah baiknya jika rencana ini dibahas setelah rangkaian baru dari China dan INKA tiba dan beroperasi. Dengan begitu PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter dapat memenuhi SPM yang ada dan mengurangi ketidaknyamanan pengguna layanan.

    “Makanya nanti saja setelah kondisi kereta normal seperti biasanya, jadi menunggu kereta yang ada dulu hadir. Sampai akhir tahun baru didiskusikan (rencana kenaikan KRL),” ucapnya.

    “Kalau sekarang diskusi ya mereka sensitif. Bingung dia, secara kelompok dia mau pindah ke kendaraan pribadi nggak ada duit, ini kok naik (tarif KRL) sementara saya panas-panasan (karena saling berdesakan)”, tambah Djoko.

    Senada dengan Djoko, Pengamat Transportasi Deddy Herlambang juga setuju dengan rencana kenaikan tarif KRL ini. Sebab menurutnya sudah 8 tahun sejak pemerintah menaikkan besaran tarif itu.

    Padahal setiap tahun ada kenaikan gaji karyawan dan biaya operasional lainnya. Tentu jika tidak ada penyesuaian tarif akan sangat berat beban perusahaan atau pemerintah yang memberikan subsidi berupa PSO.

    “Tarif itu kan sejak 2016 kita memang nggak pernah naik. Sejak 2016, sekarang 2024, berartikan sudah 8 tahun belum pernah naik. Kalau melihat kondisi nasional, naik ya nggak masalah, Karena setahun gaji pegawai itu naik, apalagi inflasi,” ucapnya.

    “Nah gaji KCI dan KAI saja itu setiap tahun kan naik, tapi tarif nggak pernah naik. Nah itu kan perlu adjustment, itu masuk akal. Cuma besaran kenaikan tarifnya itu berapa? Nah ini yang perlu dirembuk, harus dipertimbangkan, perlu dikaji, naiknya berapa sih yang masuk akal, yang realistis dengan kondisi saat ini,” terang Deddy lagi.

    Namun, ia juga berpendapat sebaiknya kenaikan tarif ini dilakukan setelah adanya peningkatan layanan. Semisal penambahan rangkaian kereta hingga pembenahan stasiun-stasiun yang ada. Dengan begitu kenaikan tarif ini setimpal dengan layanan yang diberikan.

    “Kalau sekarang ya jangan dinaikkan dulu, karena masih banyak stasiun yang belum jadi. Manggarai belum jadi, Tanah Abang juga masih overload. Lagi pula jumlah sarana masih terbatas, pelayanannya juga belum maksimal. Jadi jangan dinaikkan dulu,” kata Deddy.

    “Nanti saja kalau semisal sarana KRL yang baru-baru itu datang, dari INKA, dari China itu sudah datang. Nah itu boleh kalau ada penyesuaian tarif,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Bukan Rp 3.000, Ternyata Segini Tarif Asli Naik KRL Jika Tak Disubsidi

    Bukan Rp 3.000, Ternyata Segini Tarif Asli Naik KRL Jika Tak Disubsidi

    Jakarta –

    Pemerintah dikabarkan tengah berencana mengubah pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK. Hal ini terungkap dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

    Padahal selama ini dengan subsidi yang diberikan pemerintah, masyarakat bisa memanfaatkan layanan KRL Jabodetabek dengan tarif Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp 1.000 untuk 10 kilometer berikutnya. Pengenaan tarif ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2016.

    Sedangkan sisa ongkos perjalanan ini akan ditanggung pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/ PSO).

    Lantas berapa tarif KRL Jabodetabek yang harus dibayar pengguna layanan kalau tidak ada subsidi dari pemerintah?

    Pengamat Transportasi Deddy Herlambang menjelaskan potongan tarif yang diterima pengguna KRL saat ini bukanlah subsidi melainkan PSO (Public Service Obligation). Berbeda dengan subsidi, menurutnya PSO ini diberikan rata untuk semua orang tanpa membeda-bedakan.

    Meski aturan terkait pemberian PSO ini sudah ada dalam Keputusan Menteri Perhubungan, namun dalam aturan itu tidak disebutkan berapa besaran subsidi yang diberikan. Melainkan hanya mengatur kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan PSO itu.

    “Pertama subsidi dan PSO itu berbeda. PSO, itu adalah sisi tarif yang merupakan kewajiban pemerintah bayarkan kepada masyarakat, itu kewajiban pemerintah. Jadi sisi tarif KRL saat ini adalah PSO, bukan subsidi. Jadi PSO ini sifatnya adalah insentif, bukan subsidi,” jelas Deddy kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

    “Biaya perjalanan KRL itu kurang lebihnya Rp 25 ribu per 25 kilometer. Nah sekarang ini 25 kilometer pertama itu Rp 3 ribu, jadi pemerintah berkewajiban sisi tarif atau PSO atau yang orang bilang itu subsidi sebesar Rp 22 ribu, cukup besar. Makanya pemerintah sebut ini terlalu besar, tapi itu bukan masalah, itu kewajiban pemerintah,” terangnya lagi.

    Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tarif normal KRL tanpa subsidi Rp 25.000 per 25 kilometer ini bukanlah tarif tetap, melainkan tarif normal. Sebab perhitungan PSO diberikan berdasarkan perhitungan jumlah orang yang menggunakan layanan per kilometer perjalanan.

    Padahal untuk moda transportasi umum seperti kereta, sekali pemberangkatan rangkaian membutuhkan biaya operasional yang sama terlepas dari jumlah penumpang yang naik. Artinya semakin sedikit penumpang yang naik KRL untuk satu kali pemberangkatan rangkaian, maka semakin besar juga PSO yang diberikan.

    “Rp 25.000 per 25 kilometer kurang lebihnya. Tapi bisa Rp 20.000 atau Rp 30.000 juga bisa tergantung penumpangnya. Kalau penumpangnya sama, biaya subsidinya menyusut. Karena biaya produksi operasi kereta itu kan ditanggung bareng oleh penumpang,” terang Deddy.

    “Nah kalau penumpangnya sedikit, seperti pas pandemi kemarin itu (tarif normal) bisa sampai Rp 30.000 per penumpang, karena memang yang penggunanya 50%. Jadi biaya operasi yang ditanggung bersama 100% oleh penumpang, kalau menyusut 50% berarti subsidi pemerintah naik dua kali lipat. Karena biaya produksi orang yang naik satu dengan yang naik 100 kan sama, biaya listriknya sama, gaji karyawannya sama, masalah perawatannya sama,” jelasnya lagi.

    (fdl/fdl)

  • Respons Luhut soal Subsidi KRL Berbasis NIK

    Respons Luhut soal Subsidi KRL Berbasis NIK

    Jakarta –

    Pemerintah berencana mengubah skema subsidi layanan KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Jika kebijakan tersebut jadi dilaksanakan, maka subsidi hanya dirasakan oleh orang yang berhak memperolehnya, mengacu pada NIK.

    Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara soal kebijakan tersebut. Menurut Luhut, saat ini pemerintah dalam tahap finalisasi atas skema baru tersebut. Ia menekankan, hal ini bertujuan agar subsidi bisa lebih tepat sasaran.

    “Ya sekarang lagi difinalkan kita lihat nanti, sama itu juga dengan tadi bensin. Jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat,” ujar Luhut di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

    Saat ditanya terkait soal kebijakan subsidi berbasis NIK ini, Luhut tak banyak bicara. Luhut juga belum dapat memastikan apakah masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi akan mengalami kenaikan harga tiket atau tidak.

    “Ada detailnya, saya ndak hapal,” ujarnya.

    Sebagai tambahan informasi, rencana subsidi KRL berbasis NIK terungkap dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

    Dalam dokumen tersebut, dilihat Rabu (28/8/2024), ada beberapa perbaikan yang akan dilakukan untuk skema PSO Kereta Api. Salah satunya adalah perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek, disebutkan perbaikan akan dilakukan dengan menerapkan tiket elektronik berbasis NIK bagi pengguna KRL.

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, rencana penerapan subsidi KRL berbasis NIK masih mempertimbangkan masalah waktu. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini masih membahas soal anggaran di DPR RI. Setelah itu barulah pembahasan resmi oleh pemerintah akan dilakukan.

    “Pak Menko, Bu Menkeu tengah menyelesaikan anggaran di DPR. Setelah ini kita akan adakan rapat,” katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

    Budi Karya menegaskan usulan tersebut tak lepas dari implementasi teknologi di sektor trasnportasi. Salah satunya menyangkut dengan persoalan ticketing. “Dan seperti apa yang dilakukan, tapi pada dasarnya kalau bicara ini adalah bagaimana kita mengatur ticketing dengan satu teknologi,” tuturnya.

    (shc/hns)

  • Warganet Gelisah Driver Ojol Demo Siang Ini

    Warganet Gelisah Driver Ojol Demo Siang Ini

    Jakarta –

    Asosiasi ojek online dan kurir se-Jabodetabek berencana menggelar demo Kamis siang (29/8/2024). Warganet terpantau mulai gelisah di media sosial.

    Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan demo ojol 29 Agustus 2024 akan diikuti ribuan driver. Mereka bakal berdemo di Istana Merdeka dan kantor pusat masing-masing ojol.

    “Informasi dari rekan-rekan kami bahwa aksi akan diikuti sekitar 500-1000 pengemudi ojol dari berbagai komunitas di Jabodetabek, dengan rencana pelaksanaan jam 12.00 dengan rute aksi Istana Merdeka, kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan,” terang Igun dalam keterangan resminya seperti dikutip dari detiknews.

    Ada sejumlah tuntutan yang bakal disampaikan. Salah satunya terkait kesejahteraan driver ojol dan kurir paket.

    Igun menyatakan pihaknya akan menyampaikan aksi secara damai. Aksi ini digelar untuk menyampaikan aspirasi ojol dan kurir yang merasa tertekan dengan kebijakan perusahaan dan pemerintah.

    “Harapan kami perusahaan aplikasi juga hormati penyampaian pendapat dari para mitranya sebagai bentuk masukan yang perlu diperhatikan dan pemerintah juga dapat menyimpulkan permasalahan yang terus berulang di ekosistem transportasi online ini,”

    Massa menuntut adanya legal standing hukum yang jelas bagi para pengemudi ojol. Ini agar perusahaan tidak berbuat semena-mena terhadap ojol dan kurir selaku mitranya.

    “Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh Pemerintah, hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra,” kata Igun.

    Igun memastikan pihaknya tidak ada paksaan bagi para ojol untuk mematikan aplikasi (off bid) saat demo berlangsung.

    “Garda mendukung aksi damai tanpa adanya pemaksaan kehendak dengan paksaan off bid, jadi baik pihak pelaksana aksi agar tetap patuhi aturan pelaksanaan aksi dan tidak memaksakan kehendak untuk pihak yang tidak ikut serta aksi agar off bid,” kata Igun

    Adanya rencana demo ojol 29 Agustus 2024 membuat warganet kebingungan menjalankan aktivitas. Sebab mobilitas mereka selalu menggunakan layanan ojol. Berikut rangkumannya:

    “Ojol beneran demo/mogok kerja kah hari ini?? Terus gw kuliah gmn,” ujar @liv1us.

    “Yahhh besok w ada agenda banyak lagi ni, mau keluar masak jalan kakk,” kata @alOman1i.

    “baru niatnya bsk gw mau interview naik apa ini anjay gaada akses😭😭 tapi udahlah ya semoga berkah abang ojol,” tulis @sideofalka.

    “Badan udah mendingan, mau masuk kantor untuk bayar kehadiran pas WFO selasa kemaren. Tapi ada demo ojol gimana yah 🙁
    Yaa Allah gimana hamba berangkat hari ini 😭😭😭😭😭😭,” ucap @munggareal

    Banyak warganet yang mendukung demo ojol. Mereka berharap potongan untuk driver makin diperkecil.

    “Semoga dilancarkan dan ada keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kasian soalnya driver nganter jauh jauh boncos di bensin sama tenaga tapi duit yang masuknya dipotong gede banget,” ucap @__user92713.

    “Penghapusan system double Order, Customer bayar ongkir reguler utk pesen Food, driver cuma dapet 2000 perak, itu kayak kita bayar ongkir 15 rebu yg didapet driver cuma 2 rebu perak sisanya diambil aplikator, Ya Allah tega bener..itu salah satu tuntutannya,” kata @dwidancoek.

    (afr/afr)

  • Geledah Rumah Politikus PDIP, KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik

    Geledah Rumah Politikus PDIP, KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Herman Hery. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19.

    “Secara keseluruhan kegiatan Penyidikan terkait Bansos Covid 19 di Jabodetabek selama beberapa hari didapat beberapa Dokumen dan BBE (Barang Bukti Elektronik, red),” ujar Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada beritajatim.com, Jumat (26/7/2024).

    Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di dua lokasi rumah milik Herman Herry. Penggeledahan pertama dilakukan pada Selasa, 23 Juli 2024 di rumah Herman yang berada di Depok Jawa Barat. Penggeledahan kedua dilakukan di rumah mantan Ketua Komisi III DPR itu yang berada di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. [hen/ian]

  • Tak Lagi Gratis, Tol Cimanggis-Cibitung Segera Bertarif

    Tak Lagi Gratis, Tol Cimanggis-Cibitung Segera Bertarif

    Jakarta –

    Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B segmen Simpang Susun Cikeas-Cibitung Junction awal bulan ini baru saja diresmikan oleh Wakil Presidennya Maruf Amin. Sejak diresmikan pada 9 Juli 2024, jalan tol ini beroperasi secara gratis.

    Dengan beroperasinya seksi 2B membuat jalan tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,18 kilometer tersambar penuh. Sejak awal pengoperasian sampai dengan saat ini, Segmen Simpang Susun Cikeas-Cibitung Junction masih belum dikenakan tarif. Namun dalam waktu dekat tol itu akan segera bertarif sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1627/KPTS/M/2024.

    “Selama dalam masa sosialisasi awal, masyarakat dapat melintas di segmen ini tanpa dikenakan tarif, namun dalam waktu dekat akan diberlakukan tarif sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1627/KPTS/M/2024,” kata Indar Barung, Direktur Utama PT Cimanggis Cibitung Tollways, dalam unggahan Instagram resmi @cct.co.id, Rabu (24/7/2024).

    Indar mengatakan dengan dioperasikannya Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Segmen Nagrak-Cibitung pihaknya berharap dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

    Pada ujungnya dapat meningkatkan perekonomian bagi wilayah sekitar jalan tol dan meningkatkan kelancaran pergerakan baik komuter maupun logistik kawasan industri besar di Jabodetabek.

    “Kami berterimakasih kepada masyarakat dan khususnya kepada para pengguna jalan tol atas dukungan dan antusiasme yang disampaikan, tetap hati-hati dalam berkendara serta ikuti rambu-rambu dan arahan dari petugas di lapangan,” kata Indar.

    (hal/rrd)

  • KPK Sebut Kasus Korupsi Bansos Presiden Pengembangan Perkara Eks Mensos Juliari Batubara

    KPK Sebut Kasus Korupsi Bansos Presiden Pengembangan Perkara Eks Mensos Juliari Batubara

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden tahun 2020.

    Tepatnya terkait bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020.

    Perkara yang tengah diusut KPK sekarang merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tahun 2020.

    Operasi senyap tersebut waktu itu turut menyeret Juliari Peter Batubara saat menjabat Menteri Sosial.

    “[Pengembangan] dari laporan masyarakat pada saat OTT Kemensos tahun 2020, yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan,” jelas Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).

    Kasus Juliari sendiri telah inkrah. Eks politikus PDIP itu saat ini mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

    Untuk kasus korupsi bansos presiden, sementara diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp125 miliar.

    Modus korupsi perkara ini ialah dengan sengaja mengurangi kualitas bansos.

    Dalam perkara korupsi bansos presiden ini menjerat pengusaha bernama Ivo Wongkaren (IW) sebagai tersangka.

    Kasus bansos presiden juga terungkap dalam dakwaan perkara distribusi Bantuan Sosial Beras (BSB) di Kemensos yang turut menyeret Ivo Wongkaren.

    BSB ditujukan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2020 untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

    Bantuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada Agustus–Oktober 2020.

    Dalam waktu yang hampir bersamaan, Kemensos juga melaksanakan program bansos presiden di wilayah Jabodetabek.

    Ivo terlibat dalam proyek itu dan menjadi salah satu vendor Pelaksana menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (ALA).

    “Dalam pekerjaan bansos banpres, PT ALA memiliki paket dalam jumlah lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang menjadi vendor pekerjaan bansos banpres,” sebagaimana dikutip dari surat dakwaan jaksa KPK.

    Adapun Ivo Wongkaren telah dinyatakan bersalah dalam kasus distribusi bansos beras untuk KPM pada Program PKH Kemensos.

    Dia telah divonis 13 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara, serta uang pengganti Rp120.118.816.820.