Xcloud.id

kab/kota: Jabodetabek

  • Telkomsel Operasikan 4.000 BTS 5G di 56 Kota, Penetrasi Tertinggi di Jabodetabek

    Telkomsel Operasikan 4.000 BTS 5G di 56 Kota, Penetrasi Tertinggi di Jabodetabek

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) terus menggelar jaringan 5G secara terukur dengan jumlah base transceiver station (BTS) 5G mencapai 4.000 unit pada Oktober 2025. Jumlah tersebut bertambah sekitar 3.025 BTS sepanjang tahun ini. 

    VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi memastikan  Telkomsel terus menggelar jaringan 5G secara terarah, terukur, dan bertahap. Saat ini BTS 5G Telkomsel telah tersedia di 56 kota/kabupaten. 

    “Pembangunan terarah agar manfaat teknologi ini dapat dirasakan secara luas,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Kamis (30/10/2025). 

    Fahmi menuturkan, jaringan 5G Telkomsel kini telah mencakup area strategis seperti Bandung, Batam, Makassar, Surabaya, Jabotabek, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

    Secara nasional, dia menyebut penetrasi perangkat 5G menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang konsisten seiring meningkatnya ketersediaan jaringan dan ekosistem pendukung

    Secara rinci, di Bandung penetrasi mencapai 26%, Batam 23%, Makassar 26%, Surabaya 28%, dan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok (Jabotabek) lebih dari 30% yang mana meningkat dari sekitar 20% pada akhir tahun lalu.

    Menurut Abdullah, pola peningkatan tersebut mencerminkan arah perkembangan di kota-kota besar lainnya, sekaligus menegaskan komitmen Telkomsel untuk mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Sejalan dengan upaya memperkuat daya saing bangsa melalui teknologi,” ujarnya.

    Namun, dia mengakui masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan 5G nasional. 

    Dia mengatakan tantangan utama terletak pada ketersediaan spektrum frekuensi yang ideal, dukungan regulasi lintas sektor, serta kesiapan ekosistem perangkat dan aplikasi yang terjangkau. 

    “Selain itu, diperlukan insentif seperti keringanan PNBP untuk mempercepat penggelaran,” katanya.

    Meski begitu, Abdullah menilai peluang pengembangan 5G di Indonesia sangat besar. Teknologi ini akan menjadi fondasi bagi inovasi di berbagai sektor strategis mulai dari smart city, industri manufaktur, hingga layanan kesehatan seperti telesurgery.

    Dia menambahkan, dengan optimisasi 5G, Indonesia dapat mempercepat proses bisnis, meningkatkan produktivitas, dan membuka ruang bagi penerapan teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan robotik.

    “Ini sejalan dengan visi kami untuk memberdayakan masyarakat melalui teknologi dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” kata Abdullah.

    Sementara itu, berdasarkan data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025), hingga 2024 luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%. Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), IKN, Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di Tanah Air.

  • Menteri ATR tekankan langkah antisipatif hadapi potensi banjir

    Menteri ATR tekankan langkah antisipatif hadapi potensi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya langkah antisipatif dan kolaboratif antarkementerian dan lembaga untuk menghadapi potensi banjir menjelang musim hujan periode Januari-Februari 2026.

    Menurut dia, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan penertiban bangunan di atas sempadan sungai, waduk, danau, situ, dan sumber air lainnya.

    “Januari-Februari nanti akan masuk musim hujan. Mana daerah yang berpotensi banjir di kawasan Jabodetabekpunjur dan kawasan strategis nasional, kita tertibkan (bangunan di sepanjang sempadan) dari sekarang supaya nanti ketika banjir tidak ramai dan saling tuding. Kita mau kerja sistemik,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Nusron mengatakan kawasan sempadan merupakan hak bersama yang tidak dapat dimiliki atau disertifikatkan oleh individu.

    “Sempadan sungai, danau, waduk, situ, dan sumber air lainnya itu masuk common right, hak bersama, bukan hak pribadi (private right). Karena ini common right, maka harusnya yang menyertifikatkan adalah pemerintah, otoritas yang bertanggung jawab terhadap sempadan itu, apakah pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota,” katanya.

    Sebelumnya, Nusron menyatakan pihaknya siap melakukan audit tata ruang, sertifikat dan bangunan di sepanjang sempadan danau dan sungai dalam rangka memitigasi bencana banjir.

    Menurut dia, audit tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat dengan target sebelum Januari-Februari 2026, mengingat biasanya banjir terjadi di kawasan Jabodetabek pada periode tersebut.

    Kementerian ATR/BPN nantinya mengecek masih ada berapa tanah yang disertifikatkan yang dapat dibatalkan. Hal ini karena lahan itu berlokasi di atas sempadan sungai.

    Fungsi sempadan itu, lanjutnya, untuk mengamankan sungai, untuk mengamankan debit air, supaya airnya tidak melimpah ke daratan atau di luar sungai.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai Caplok MLPP, Astra Property Ungkap Rencana Bisnis ke Depan

    Usai Caplok MLPP, Astra Property Ungkap Rencana Bisnis ke Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Astra Property mengungkap rencana pengembangan aset pergudangan PT Mega Manunggal Property Tbk. (MMLP) di wilayah Cikarang yang baru saja dicaplok oleh entitas usahanya yakni PT Saka Industrial Arjaya (SIA). 

    Presiden Direktur Astra Property, Wibowo Muljono menyebut usai mengakuisisi MMLP pada September 2025 lalu, pihaknya tercatat memiliki 5 land bank tambahan seluas 64 hektare. Di mana, lahan tersebut akan menjadi prioritas pengembangan proyek ke depan.

    “Barang yang kita punya saja itu masih banyak. Seperti MMLP lah Itu ada land bank 5 bidang di sana. Jadi sebenarnya dari situ saja [yang akan menjadi prioritas] untuk kita develop. Nggak usah beli-beli land di kawasan lain, masih ada di situ,” jelasnya saat ditemui di Menara Astra, Rabu (30/10/2025).

    Wibowo mengaku saat ini seluruh area pergudangan di Cikarang sudah penuh disewa tenant. Dia menyebut pergudangan tersebut mayoritas digunakan oleh pelaku industri sektor otomotif.

    Saat dikonfirmasi mengenai rencana ekspansi di kawasan tersebut, dia belum memberikan tanggapan secara tegas. Hanya saja, dia memastikan bahwa pengembangan akan dilakukan seiring dengan adanya peningkatan permintaan area pergudangan di kawasan.

    “Pengembangan land bank menunggu ada yang mau, kalau untuk membangun kita enggak ada masalah, kita bisa kebangun sebanyak mungkin,” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Astra Property melalui PT SIA rampung melakukan akuisisi 83,67% saham MMLP atau sebesar 5,76 miliar lembar saham dengan harga transaksi Rp580,6 per lembar. 

    Artinya, total akuisisi saham yang dilakukan oleh Grup Astra tersebut mencapai Rp3,3 triliun. Dalam laporannya, akuisisi tersebut dilakukan sejalan dengan strategi Grup Astra untuk mengembangkan bisnisnya di sektor infrastruktur industri dan logistik, khususnya di sektor pergudangan modern.

    Asal tahu saja, Grup MMLP saat ini mengoperasikan 13 gudang yang berlokasi strategis di pusat industri dan infrastruktur utama di Jabodetabek dan Surabaya, dengan total luas area bersih yang dapat disewakan sekitar 546.000 m2. 

  • Top 3 News: Gara-Gara Catcalling Wanita di Trotoar Kebayoran Baru, Polisi Ini Kena Sanksi Disiplin

    Top 3 News: Gara-Gara Catcalling Wanita di Trotoar Kebayoran Baru, Polisi Ini Kena Sanksi Disiplin

    Liputan6.com, Jakarta – Seorang polisi diduga melakukan catcalling kepada wanita yang melintas di trotoar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi itu direkam korban dan viral di media sosial. Itulah top 3 news hari ini.

    Dalam rekaman yang beredar, korban terlihat membentak polisi yang diduga menggoda dirinya. Dengan nada kesal, dia menantang polisi tersebut untuk mendekat.

    Polisi itu pun tak bisa berkutik. Sambil menyampaikan permohonan maaf, dia terus berjalan. Dalam penjelasannya, si wanita mengaku sering berjalan kaki setiap pulang pilates. Namun hari itu, di jalur yang sama, ada sejumlah polisi berjaga. Salah satunya diduga melontarkan godaan.

    Korban mengaku tak habis pikir bagaimana masyarakat bisa merasa aman jika polisi yang seharusnya melindungi malah melakukan tindakan yang tak pantas.

    Sementara itu, sebanyak 1.072 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat, pada Rabu 29 Oktober 2025. Kasi Humas Polres Metro Jakpus Iptu Ruslan Basuki megatakan pengamanan dilakukan di tiga titik berbeda.

    Aksi pertama digelar oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Jabodetabek di kawasan Sahid Sudirman Center.

    Tak hanya itu, massa mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Peduli Sosial dan HAM bersama sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi di Silang Selatan Monas.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton senilai Rp 29,37 triliun yang dilakukan oleh Polri, Rabu 29 Oktober 2025. Ada pun barang bukti narkoba tersebut berhasil disita Polri dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Prabowo tiba di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan pada pukul 13.20 WIB. Kedatangan Prabowo tampak disambut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Prabowo lalu meninjau tumpukan narkoba yang berhasil disita oleh aparat. Berbagai jenis narkoba mulai dari ekstasi, sabtu, ganja hingga etomidate itu dibungkus rapi dengan plastik dan kardus.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 29 Oktober 2025:

    Prabowo Depan Kapolri-Menteri Bicara ‘Orang Titipan’

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemusnahan narkotika seberat 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10). Dalam pidatonya, ia menegaskan keseriusannya memberantas narkoba, penyelundupan, …

  • Terungkap! Ini Dia Sumber Air Minum Isi Ulang di Sentul Bogor

    Terungkap! Ini Dia Sumber Air Minum Isi Ulang di Sentul Bogor

    Bogor, CNBC Indonesia – Air galon isi ulang yang biasanya dikonsumsi masyarakat Jabodetabek ternyata berasal dari beberapa sumber air. Salah satunya di Babakan Madang Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Di kawasan tersebut, masih ditemukan mata air yang digunakan untuk kebutuhan air minum. Tak hanya itu saja, ada juga sumber air minum berasal dari sumur bor. Adapun sumber air tersebut berada di sekitar Babakan Madang, tak jauh dari Sentul City.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di lokasi tersebut pada Rabu (29/10/2025), ada empat tempat pengisian air minum ke truk-truk tangki air minum dan truk-truk ini kemudian akan melakukan distribusi ke depot air isi ulang.

    Dari keempat tempat pengisian tersebut, ada yang menggunakan kolam mata air yang ada di kawasan Babakan Madang dan ada juga yang menggunakan sumur bor. Ada sekitar dua tempat pengisian yang menggunakan langsung dari mata air dan dua lainnya menggunakan sumur bor.

    Di lokasi tersebut, ada dua kolam mata air yang kedalamannya berbeda. Satu kolam memiliki kedalaman 12 meter, sedangkan satu kolam lainnya memiliki kedalaman 6 meter. Adapun kolam ini ditutup untuk menghindari tercampur dengan air hujan.

    Foto: Mata air di daerah Sentul, Bogor untuk kebutuhan air minum galon isi ulang. (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)
    Mata air di daerah Sentul, Bogor untuk kebutuhan air minum galon isi ulang. (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

    Adon, salah satu pemilik tempat pengisian air minum mengatakan dirinya menggunakan sumber mata air bersih yang berada di belakang tempat pengisiannya.

    “Kami pakai sumber mata air bersih langsung, kebetulan kolamnya ada di belakang tempat pengisian,” kata Adon saat ditemui CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

    Dari mata air tersebut, nantinya air akan disedot menggunakan selang dan dialiri ke tempat penyimpanan atau storage. Setelah itu, ketika akan dialiri ke truk tangki, prosesnya akan melalui filterisasi.

    “Kami bisa sedot air bersih dari belakang menggunakan pipa. Nantinya kita simpan dulu di storage, kalau ada truk yang mau isi air, ya kita engga langsung alirkan ke truk, tapi ada proses filterisasi sebanyak 2 kali, agar airnnya lebih jernih dan aman dikonsumsi,” jelasnya.

    Adon melanjutkan, sebagian besar pelanggan yang mengisi ditempatnya merupakan depot air isi ulang skala kecil hingga menengah.

    “Ya yang biasanya isi di sini kebanyakan dari depot yang kecil hingga sedang,” ucapnya.

    Sementara itu Dodo, karyawan yang ada di tempat pengisian air bersih lainnya, mengungkapkan menggunakan sumur bor, karena dinilai lebih fleksibel.

    “Air bersih di sini menggunakan sumur bor, karena memang kami tidak memiliki akses untuk mengambil mata air bersih,” kata Dodo.

    Selain itu, keunggulan air sumur bor, menurutnya yakni cenderung fleksibel dan tidak memerlukan lahan yang luas untuk membangun kolam penyimpanan.

    “Sumur bor itu enggak perlu kolam penyimpanan yang luas, dan lebih aman saat musim kemarau,” ujarnya.

    Sementara Ruyan (samaran) pemilik tempat pengisian air mengungkapkan asal air bersih yakni dari mata air. Namun, karena kolam mata air cenderung kecil dan kedalamannya hanya 6 meter, maka cukup jarang truk-truk tangki air yang melakukan pengisian.

    “Kalau di sini sih jarang ya yang truk-truk itu, karena mereka kan kapasitasnya dari 5.000 hingga 8.000 liter. Airnya di sini engga cukup, makanya paling di sini digunakan untuk kebutuhan air bersih di lokasi proyek atau ya perbantuan ketika kemarau sudah tiba,” terang Ruyan.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Nusron Perintahkan Pemda Batalkan Sertifikat Tanah di Atas Sempadan Sungai hingga Waduk

    Nusron Perintahkan Pemda Batalkan Sertifikat Tanah di Atas Sempadan Sungai hingga Waduk

    JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, banyak sertifikat tanah yang terbit dan bangunan berdiri di atas sempadan sungai hingga waduk Jabodetabek.

    “Nanti kami akan cek masih ada berapa tanah yang disertifikatkan di situ, kami batalkan karena itu di atas sempadan sungai. Akan kami cek ada berapa bangunan gedung, kami minta pemda untuk membatalkan,” ujar Nusron usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti di kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu, 29 Oktober.

    Apalagi berdasarkan peraturan, sempadan sungai maupun waduk merupakan ruang gerak air, sehingga tidak boleh ada bangunan di atasnya.

    Saat ini, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PU tengah mengharmonisasi peraturan terkait pemanfaatan sempadan sungai.

    Harmonisasi peraturan tersebut ditargetkan rampung sebelum musim banjir pada Januari dan Februari 2026.

    “Dari aspek dimensi tata ruang, aspek dimensi survei dan pemetaan tanah maupun endingnya adalah penerbitan sertifikat dan pendaftaran tanah. Ini harus seragam dulu, supaya ke depan tidak terjadi masalah,” katanya.

    Setelah itu, pemerintah akan melakukan audit tata ruang, audit sertifikat tanah dan audit bangunan di sepanjang sempadan sungai yang berpotensi banjir, untuk kemudian ditertibkan.

    Beberapa sungai yang menjadi langganan banjir di Jabodetabek, antara lain Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Cikeas dan Sungai Citarum.

    “Ini mumpung banjirnya masih jauh, kami antisipasi dari sekarang,” pungkasnya.

  • Nusron Perintahkan Pemda Batalkan Sertifikat Tanah di Atas Sempadan Sungai hingga Waduk

    Nusron Perintahkan Pemda Batalkan Sertifikat Tanah di Atas Sempadan Sungai hingga Waduk

    JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, banyak sertifikat tanah yang terbit dan bangunan berdiri di atas sempadan sungai hingga waduk Jabodetabek.

    “Nanti kami akan cek masih ada berapa tanah yang disertifikatkan di situ, kami batalkan karena itu di atas sempadan sungai. Akan kami cek ada berapa bangunan gedung, kami minta pemda untuk membatalkan,” ujar Nusron usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti di kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu, 29 Oktober.

    Apalagi berdasarkan peraturan, sempadan sungai maupun waduk merupakan ruang gerak air, sehingga tidak boleh ada bangunan di atasnya.

    Saat ini, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PU tengah mengharmonisasi peraturan terkait pemanfaatan sempadan sungai.

    Harmonisasi peraturan tersebut ditargetkan rampung sebelum musim banjir pada Januari dan Februari 2026.

    “Dari aspek dimensi tata ruang, aspek dimensi survei dan pemetaan tanah maupun endingnya adalah penerbitan sertifikat dan pendaftaran tanah. Ini harus seragam dulu, supaya ke depan tidak terjadi masalah,” katanya.

    Setelah itu, pemerintah akan melakukan audit tata ruang, audit sertifikat tanah dan audit bangunan di sepanjang sempadan sungai yang berpotensi banjir, untuk kemudian ditertibkan.

    Beberapa sungai yang menjadi langganan banjir di Jabodetabek, antara lain Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Cikeas dan Sungai Citarum.

    “Ini mumpung banjirnya masih jauh, kami antisipasi dari sekarang,” pungkasnya.

  • Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta, Ini Daftar 15 Golongan Warga Tetap Gratis Naik Transportasi Umum

    Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta, Ini Daftar 15 Golongan Warga Tetap Gratis Naik Transportasi Umum

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah memfinalisasi rencana penyesuaian tarif Transjakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kebijakan ini akan dilakukan secara hati-hati agar tidak memberatkan masyarakat, terutama kelompok penerima subsidi yang selama ini digratiskan.

    “Kami sedang memfinalkan untuk itu (kenaikan tarif). Sebenarnya di tarif yang lama pun kami sudah mensubsidi per tiket Rp9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH (dana bagi hasil) dipotong,” kata Pramono usai membuka Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Menurut Pramono, kenaikan tarif TransJakarta menjadi langkah realistis di tengah keterbatasan fiskal daerah. Namun, ia memastikan sebanyak 15 golongan masyarakat tetap akan menikmati layanan Transjakarta secara gratis.

    “Kami akan melakukan penyesuaian tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongannya kan tetap gratis. Sehingga mereka tetap kita proteksi,” jelas Pramono.

    Adapun 15 golongan masyarakat yang ditetapkan mendapatkan fasilitas transportasi umum gratis di Jakarta, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, Tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, Peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI, dan Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

    Kemudian, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, Penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jabodetabek, Anggota TNI dan Polri, Veteran Republik Indonesia, Penyandang disabilitas, Penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, Pengurus masjid (marbut), Pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD, dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

  • Purbaya Respons Jokowi soal Kereta Cepat, Minta Danantara Bereskan Utang

    Purbaya Respons Jokowi soal Kereta Cepat, Minta Danantara Bereskan Utang

    Jakarta –

    Menteri Keuanngan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Proyek itu dinilai sebagai salah satu bentuk investasi sosial.

    Purbaya setuju bahwa proyek Whoosh bukan sekadar untuk mencari laba, melainkan suatu bentuk investasi sosial. Sebab, menurutnya, proyek kereta cepat pertama di ASEAN itu juga menjadi bagian dari misi pengembangan kawasan daerah atau regional development.

    “Ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan,” ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Namun sayangnya, pengembangan kawasan sekitar jalur Whoosh belum dilakukan secara optimal, khususnya di stasiun tempat perhentian kereta. Padahal, hal itu penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin, di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu harus dikembangkan ke depan, jadi ada betulnya,” ujarnya.

    Minta Danantara Bayar Utang Kereta Cepat

    Di samping itu, Purbaya juga sempat menyinggung tentang pembayaran utang kereta cepat. Ia masih berpendirian tidak akan mengucurkan APBN untuk membantu membayar utang proyek tersebut.

    Menurutnya, dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang turun tangan membayar utang itu, akan menurunkan risiko fiskal bagi negara.

    “Sekarang nggak ada (risiko fiskal), kan Danantara yang bayar (utang) harusnya,” ujar Purbaya.

    Selain itu, Purbaya sebelumnya juga tak dilibatkan dalam rencana pihak Indonesia dan China bernegosiasi tentang penyelesaian utang utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Sebisa mungkin Kementerian Keuangan tidak akan terlibat dalam penyelesaian utang kereta cepat. Persoalan tersebut diharapkan dapat selesai secara business to business (BtB), antara para pihak yang terlibat.

    Pernyataan Jokowi soal Kereta Cepat

    Sebagai informasi, Presiden ke-7 Joko Widodo sudah angkat bicara tentang polemik utang proyek Whoosh. Jokowi menegaskan pembangunan kereta cepat tersebut merupakan bagian dari investasi.

    Mengutip detikJateng, Jokowi menjelaskan proyek Kereta Cepat berangkat dari kondisi kerugian akibat kemacetan parah yang terjadi di Jabodetabek hingga Bandung. Macet parah ini bahkan telah menjadi masalah pelik sejak 40 tahun lalu.

    “Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan kalau di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” kata Jokowi, dikutip dari detikJateng.

    Karena itu, menurutnya, diperlukan moda transportasi untuk mengurangi kerugian. Jokowi menilai, transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat hanya dari sisi laba saja, tapi juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon.

    “Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon,” ujar dia.

    “Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian,” sambungnya.

    (shc/hns)

  • Jokowi Sengaja Lari dari Tanggung Jawab Kasus Whoosh

    Jokowi Sengaja Lari dari Tanggung Jawab Kasus Whoosh

    GELORA.CO – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) disebut sengaja lari dari tanggung jawab atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto merespons sikap Jokowi yang tidak membahas soal dugaan markup Whoosh yang sedang disorot, namun malah membahas soal mengatasi kemacetan di Jabodetabek dan Bandung.

    “Jokowi seperti ungkapan jawa ‘Nggih-nggih ora kepanggih’, di mana perilaku Jokowi sama dengan orang yang mudah berjanji atau mengiyakan, tetapi tidak pernah benar-benar melakukan apa yang dijanjikannya, atau omongannya tidak tulus dan tidak dilakukan,” kata Hari kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

    Ia menyebut bahwa, Jokowi sengaja lari dari tanggung jawab atas kasus Whoosh yang tidak memberikan dampak dalam mengurai kemacetan yang diutarakan.

    “Bahkan beban kasus Whoosh dengan sengaja dimasukkan APBN untuk menanggungnya. Jokowi layak dipanggil KPK untuk dimintai keterangan agar siapapun sama di mata hukum,” pungkas Hari.

    Sejak awal 2025, KPK ternyata sudah melakukan penyelidikan terkait proyek Whoosh. Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan oleh KPK. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas para pihak yang dimintai keterangan.