Jalan Raya Sirkuit Sentul Macet Imbas Peringatan HUT Ke-17 Partai Gerindra
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Ruas Jalan Raya Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, mengalami kemacetan panjang pada Sabtu (15/2/2025) akibat membludaknya kendaraan yang hendak masuk ke acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra.
Pantauan Kompas.com di lokasi, antrean kendaraan roda dua dan roda empat terlihat mulai dari alternatif Sentul hingga persimpangan depan pintu SICC, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
Kemacetan ini terjadi akibat tingginya jumlah kendaraan yang dibawa oleh petinggi dan simpatisan partai yang menghadiri acara tersebut.
Petugas kepolisian terlihat sibuk mengatur arus lalu lintas di setiap pinggir jalan. Mereka mengarahkan kendaraan, terutama motor yang mendominasi, untuk mencari tempat parkir di luar area acara.
Sementara itu, kendaraan roda empat milik petinggi partai diarahkan untuk masuk melalui pintu selatan dekat pintu utama.
Para peserta atau simpatisan partai yang menggunakan sepeda motor tidak diperbolehkan memasuki area acara dan harus mencari parkir di luar lokasi.
Kemacetan semakin parah dengan antrean panjang kendaraan yang mencari tempat parkir yang disediakan warga sekitar. Beberapa warga tampak membantu mengarahkan kendaraan yang hendak diparkir.
Irianto (48), seorang peserta asal Tangerang, mengatakan ia datang bersama rombongan untuk merayakan HUT Gerindra ke-17. Ia berangkat pagi dan tiba sekitar pukul 08.00 WIB.
“Kita rombongan dari Tangerang pakai bus, ya bareng ke sini untuk merayakan bareng anggota dewan kami, tim suksesnya lah,” kata Irianto.
Irianto mengungkapkan meski berangkat pagi, dirinya tetap merasakan kemacetan yang cukup panjang karena membludaknya jumlah peserta yang hadir. Ia menyebutkan bahwa peserta yang diundang mencapai ribuan orang dari seluruh Indonesia, terutama wilayah Jabodetabek.
“Meskipun kita berangkat pagi, tapi tetap merasakan macet juga tadi karena banyak yang hadir bahkan sampai ribuan orang, kan dari Jabodetabek pada diundang datang,” imbuhnya.
Irianto menyatakan bahwa meskipun dirinya berada di luar area acara, ia tetap merasa senang bisa menghadiri acara tersebut bersama teman-temannya.
Ia mengungkapkan bahwa para peserta di luar acara mendapat hiburan, makanan gratis, dan kesempatan untuk mengikuti undian hadiah.
“Anggota dewan ama R1 yang boleh masuk karena undangan khusus, kita di luar aja menikmati hiburan sambil nunggu undian hadiah di panggung sambil nyanyi,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Jabodetabek
-

Bisnis Cloud Lesu, Bermasalah dengan KPPU
Bisnis.com, JAKARTA — Google menghadapi serangkaian kejadian kurang baik pada awal 2025. Di tengah kelesuan bisnis komputasi awan (cloud), raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) dinyatakan melakukan praktik monopoli oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Kinerja induk usaha Google, Alphabet Inc. mencatatkan hasil di bawah ekspektasi pada kuartal IV/2024 akibat pertumbuhan bisnis cloud-nya yang melambat.
Unit bisnis cloud Google terdampak ledakan AI. Investasi mengalir ke AI dari Startup, pasar Google Cloud. Perusahaan rintisan menjadi pelanggan karena mereka membutuhkan lebih banyak daya komputasi untuk pekerjaan mereka, tetapi tidak secepat yang diharapkan.
Penjualan sekitar US$12 miliar pada kuartal IV/2024 yang dicatatkan Google meleset dari perkiraan. Google Cloud masih tertinggal di belakang Amazon.com Inc. dan Microsoft Corp. dalam hal ukuran.
Para investor mendesak Alphabet untuk menunjukkan bahwa mereka mempertahankan momentum di seluruh bisnisnya karena mereka menghabiskan lebih banyak biaya untuk AI, dan karena persaingan di pasar itu semakin ketat.
Manajer portofolio senior di Synovus Trust, Dan Morgan, menambahkan raksasa teknologi itu kini berada di bawah tekanan yang meningkat untuk menunjukkan bagaimana investasinya dalam AI menghasilkan keuntungan bisnis yang nyata.
Morgan mengatakan keuntungan terbesar dari ledakan AI mungkin tidak datang ke perusahaan seperti Google yang mendorong model tersebut, tetapi ke perusahaan yang mengkhususkan diri dalam chip.
“Anda tidak ingin menjadi orang-orang yang menambang emas. Anda ingin menjadi orang yang menjual pilihan kepada mereka,” ujarnya.
Rencana pembangunan pusat data dan infrastruktur Alphabet untuk kecerdasan buatan menyebabkan peningkatan lebih dari 3% dalam saham Broadcom Inc. dalam perdagangan pra-pasar.
Logo Google CloudPerbesar
Pada kuartal tersebut, laba bersih Alphabet adalah US$2,15 per saham, dibandingkan dengan estimasi Wall Street sebesar US$2,13 per saham.
Iklan pencarian menghasilkan penjualan sebesar US$54 miliar, sedikit mengalahkan estimasi analis. Google telah lama mendominasi pasar, yang baru-baru ini terancam oleh pesaing AI dan tantangan antimonopoli.
Monopoli
Pada Agustus, seorang hakim AS memutuskan bahwa Google memonopoli pasar pencarian melalui transaksi ilegal. Departemen Kehakiman dan sekelompok negara bagian juga menuduh bahwa Google telah melanggar undang-undang antimonopoli untuk teknologi yang digunakan untuk membeli dan menjual iklan situs web, yang merugikan penerbit dan pengiklan dalam prosesnya. Proses utama dalam kedua kasus tersebut diharapkan pada 2025.
Di Indonesia, Google juga menghadapi tuntutan yang sama. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda senilai Rp202,5 miliar kepada raksasa teknologi Google. Ini merupakan nilai denda terbesar sepanjang sejarah di KPPU.
Dalam keterangan resmi KPPU yang dikutip pada Sabtu (1/2/2025), angka tersebut bahkan melampaui total denda terkait perkara kartel sapi impor di Jabodetabek pada 1 April 2016 lalu yang sebesar Rp170 miliar.
“Besaran denda sebesar Rp 202,5 miliar telah dijatuhkan KPPU kepada Google LLC dalam Perkara Nomor 03/KPPU- I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf a dan b, dan Pasal 25 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penerapan Google Play Billing System,” tulis keterangan resmi itu.
Dilanjutkannya, dalam putusan pada 21 Januari 2025 kemarin, pengenaan besaran denda mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
“Majelis Komisi menentukan perhitungan besaran denda berdasarkan total penjualan yaitu paling banyak sebesar 10% dari total penjualan pada pasar bersangkutan dan kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang,” sebutnya.
Adapun, Majelis Komisi menetapkan periode waktu dalam perkara ini dimulai sejak Google LLC mewajibkan para pengembang aplikasi untuk menggunakan Google Play Billing System pada aplikasi yang memiliki transaksi pembelian di dalamnya, yakni 1 Juni 2022 hingga 31 Desember 2024.
Sementara itu, untuk nilai total penjualannya, Majelis Komisi menggunakan laporan Google LLC periode 2022-2023 yang teraudit dan diserahkan kepada Komisi Sekuritas serta Bursa Amerika Serikat.
“Data total penjualan tersebut dilaporkan untuk tingkat dunia dan untuk seluruh produk yang dihasilkan Google LLC. Akumulasi total penjualan tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan rata-rata total penjualan Google LLC yang bersumber dari Google Play Store di Indonesia selama periode Juni 2022 – Desember 2024,” pungkasnya.
Google melakukan banding atas keputusan tersebut. Google menilai KPPU melakukan kesalahan.
-

Pelaku UMKM Didorong Manfaatkan Fitur Kecerdasan Buatan
PIKIRAN RAKYAT – Teknologi kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk bisa segera melakukan ekspor. Transformasi digital ini bisa digunakan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran oleh pelaku UMKM.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang mengatakan pihaknya mendorong transformasi digital yang berdampak positif bagi perkembangan UMKM dengan pemanfaatan kecerdasan buatan.
Saat ini, kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk berbagai keperluan, mulai dari menganalisis tren pasar, memahami perilaku konsumen, mengelola inventaris stok barang, hingga mengoptimalkan strategi pemasaran.
“Harapannya, pelaku UMKM dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat,menjangkau lebih banyak konsumen, dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, pelaku UMKM juga berkesempatan bertemu dan menjalin koneksi dengan calon mitra strategis bagi pengembangan usaha mereka melalui lokakarya ini,” ujar Moga.
Ia ditemui dalam lokakarya bertajuk “Pakai AI: Raih Lebih Banyak Konsumen dan Cuan Maksimal” di Auditorium Kementerian Perdagangan, Rabu, 12 februari 2025. Kegiatan ini dihadiri 150 pelaku UMKM dari Jabodetabek yang bergerak di sektor fesyen, kesehatan dan kecantikan, kriya, serta kuliner.
Saat ini, pelaku UMKM dituntut adaptif di era digital yang berkembang pesat. Dengan memahami, mengikuti, dan memanfaatkan teknologi, mereka dapat mengoptimalkan usahanya secara efektif.
Berdasarkan publikasi data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Juli 2024, UMKM menjadi salah satu penopang ekonomi nasional dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 60,51%. Selain itu, UMKM menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia.
“Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk selalu hadir dalam mendukung UMKM agar terus berkembang. Dukungan tersebut mencakup kemudahan dalam memperoleh pembiayaan serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar dapat terus meningkatkan kapasitas diri dan usahanya,” ujar Moga.
Dia juga mengimbau pelaku UMKM tetap mengedepankan perlindungan konsumen di tengah kemudahan teknologi. Kemudian, selalu memberikan informasi yang benar, jelas, beritikad baik, dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha, termasuk dengan memberikan jaminan mutu barang serta ganti rugi sesuai dengan yang disepakati kepada konsumen.
Dikatakan, transaksi daring memiliki tantangan tersendiri, seperti maraknya penipuan daring, produk yang tidak sesuai deskripsi, hingga kebocoran data pribadi yang dapat memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap platform digital. Oleh karena itu, pelaku UMKM diharapkan lebih berhati-hati dalam menjalankan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) serta memahami regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang PMSE.
Vice President Government Affairs Lazada Yovan Sudarma Y. S. mengungkapkan persaingan ketat di industri perdagangan menuntut pelaku UMKM untuk terus berinovasi, termasuk inovasi dalam penggunakan AI. Kemudian, riset Kearney tahun 2023 memproyeksikan pemanfaatan AI akan berkontribusi sebesar 366 miliar Dolar AS terhadap PDB Indonesia pada 2030.
Selain itu, AI juga menjadi elemen utama dalam ekosistem niaga-el yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnisnya. Lebih lanjut, riset Lazada dan Kantar di akhir tahun lalu juga menunjukkan tingginya kepercayaan konsumen terhadap platform berbasis AI.
Sebanyak 53% pelanggan Indonesia menilai penggunaan AI dalam niaga-el mempermudah proses belanja, antara lain melalui fitur obrolan bot, pencarian produk berbasis gambar, rekomendasi produk, serta analisis ulasan.
“Hasil riset ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus mengembangkan berbagai fitur berbasis AI yang dapat memberikan pengalaman belanja lebih personal bagi konsumen,” ujar Yovan.
Dia juga berkomitmen membangun ekosistem ekonomi digital yang tidak hanya tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga berorientasi pada pelanggan (customers-first), baik penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, pihaknya telah dan akan terus menerapkan kebijakan serta proses pengawasan ketat terhadap setiap transaksi di platform-nya untuk memastikan pengalaman berbelanja dan bertransaksi yang aman serta nyaman.
Pendiri Lampu.id Melissa Wijaya yang tampil sebagai akselerator dalam lokakarya tersebut berkomitmen memberikan pendampingan intensif bagi pelaku UMKM terpilih. Ia juga menegaskan, lokakarya serupa akan terus berlanjut dengan mengangkat topik-topik yang relevan sesuai dengan perkembangan terkini.
“Sinergi antara kami, pemerintah, dan mitra strategis lainnya menjadi langkah nyata dalam mendorong kewirausahaan digital. Dengan dukungan ini, kami berharap pelaku UMKM di Indonesia dapat mempercepat adaptasi digital mereka, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat domestik maupun internasional,” tutur Melissa.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3484492/original/093631300_1623847467-20210616-Target-Bantuan-Rumah-Subsidi-4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pengembang Rumah Subsidi Nakal Siap-Siap Masuk Blacklist Kementerian PKP – Page 3
Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah bersurat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk melakukan audit kepada 14 pengembang yang terlibat membangun rumah subsidi.
Sebanyak 14 pengembang tersebut dilaporkan lantaran membangun rumah subsidi yang tidak layak huni dan tidak layak fungsi.
Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengatakan, 14 pengembang yang dimaksud berasal dari Jabodetabek. Ia juga tidak menutup kemungkinan akan adanya tambahan temuan pengembang yang tidak membangun rumah subsidi sesuai kriteria.
“Rata-rata sudah ada yang bangun 1.000-1.200 unit (rumah subsidi), enggak selalu sama antara satu dan yang lainnya,” kata Heri di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Berdasarkan hasil temuannya di lapangan, banyak rumah yang tidak layak huni dan layak fungsi. Mulai dari urusan keramik, sanitasi, hingga struktur bangunan secara keseluruhan.
“Umpamanya tanahnya masih banyak kita temukan tidak dipadatkan secara benar, bikin keramik pecah. Saluran sanitasi, saluran pembuangan air enggak sempurna jadi banjir menggenang. Juga kualitas struktur bangunan,” terang Heri.
Lebih lanjut, ia mewajibkan seluruh para pengembang untuk memperbaiki rumah sebelum digunakan oleh masyarakat yang membelinya.
Ke depan, Kementerian PKP bakal menambah kriteria pengembang agar rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bisa lebih layak huni, dan mengantongi sertifikat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Jangan hanya wilayah Jakarta saja tapi di seluruh Indonesia akan diperhatikan ya, saya lagi membuat sarana pengaduan terkait masalah perumahan ini,” pinta Heri.
/data/photo/2025/02/15/67b00b9f61166.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)





