Xcloud.id

kab/kota: Jabodetabek

  • Cuaca Besok Kamis 20 Februari 2025: Jabodetabek Pagi dan Malam Berpotensi Berawan – Page 3

    Cuaca Besok Kamis 20 Februari 2025: Jabodetabek Pagi dan Malam Berpotensi Berawan – Page 3

    Kasus pencurian dan perusakan peralatan monitoring gempa dan peringatan dini tsunami kembali terjadi. Insiden terbaru terjadi di Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada 12 Februari 2025.

    Pelaku mencuri enam unit aki untuk menghidupkan sensor seismograf dan dua panel surya dari stasiun SPSI (Sidrap-Indonesia), menyebabkan lumpuhnya sistem deteksi gempa di wilayah tersebut.

    “Ini merupakan kasus ke-4 kalinya pencurian dan perusakan peralatan BMKG terjadi di lokasi yang sama,” ujar Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, Sabtu 15 Februari 2025.

    Ia mengungkapkan, pada kejadian ini, pencuri bahkan membongkar bangunan shelter, masuk ke dalamnya, dan mengambil seluruh baterai (aki) yang berfungsi sebagai sumber daya utama bagi stasiun monitoring gempa. Akibatnya, BMKG terpaksa mencabut seluruh peralatan yang tersisa, termasuk sensor, digitizer, dan peralatan komunikasi, untuk menghindari kerugian lebih besar.

    Dia menegaskan, pencurian peralatan BMKG ini sangat merugikan keselamatan masyarakat. Karena tanpa sensor gempa yang berfungsi, kecepatan dan akurasi BMKG dalam memberikan informasi gempa dan peringatan dini tsunami di Sulawesi Selatan akan menurun.

    “Perlu diingat, bahwa wilayah Sulawesi Selatan juga pernah terdampak tsunami dari Teluk Mandar yang dipicu gempa Mw6,3 pada 11 April 1967, menyebabkan 58 orang meninggal dunia,” kata Daryono.

    Ia juga mengungkapkan, wilayah ini secara tektonik merupakan daerah rawan gempa karena berada di jalur patahan aktif Sesar Walanae. Berdasarkan laporan Pusat Gempa Nasional (Pusgen, 2017), Sesar Walanae di Sulawesi Selatan bukanlah sesar mikro, melainkan sesar regional yang dapat memicu gempa hingga magnitudo Mw7,1.

    “Menurut peta seismisitas/kegempaan, kawasan Teluk Mandar, Pinrang, Rappang, dan Pare Pare memiliki tingkat aktivitas kegempaan yang sangat tinggi akibat aktivitas Sesar Walanae. Selain gempa bumi, wilayah ini juga berpotensi mengalami dampak ikutan gempa yaitu longsor (landslide), runtuhan batu (rockfall), dan likuifaksi,” jelas Daryono.

    Sebagai catatan, Ia mengingatkan, wilayah ini pernah diguncang gempa dahsyat berkekuatan Mw6,0 pada 29 September 1997, yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia, 35 orang luka berat, 50 rumah rusak berat, dan lebih dari 200 rumah rusak ringan,” ujar dia.

    “Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat untuk tidak melakukan vandalisme, perusakan, atau pencurian peralatan BMKG. Jika belum bisa aktif terlibat dalam mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana, setidaknya jangan merusak alat yang bertujuan melindungi keselamatan banyak orang di Sulawesi Selatan,” imbaunya.

    BMKG juga meminta pemerintah daerah untuk ikut berperan dalam mengamankan peralatan BMKG yang telah dipasang di lokasi strategis demi kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam situasi dan kondisi saat ini, tidak mudah untuk segera mengganti peralatan yang hilang atau rusak, karena peralatan tersebut menggunakan teknologi canggih dengan biaya yang sangat tinggi.

    “Oleh karena itu, kami berharap pengertian dan perhatian dari semua pihak untuk menjaga keberlangsungan sistem peringatan dini bencana di Sulawesi Selatan khususnya dan di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya,” dia menandaskan.

  • Ini langkah dapatkan Kartu Layanan Gratis Transjakarta

    Ini langkah dapatkan Kartu Layanan Gratis Transjakarta

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membeberkan langkah untuk mendapatkan Kartu Layanan Gratis Transjakarta (TJ Card) bagi warga setempat.

    “Kalau untuk daftar itu dari Transjakarta itu, kita ada websitenya. Daftar sendiri nanti dari situ akan ada tiga kategori. Daftar baru, rusak atau kehilangan,” kata Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Transjakarta Ayu Wardhani di Jakarta Barat, Selasa.

    Pada situs tersebut, kata Ayu, pendaftar perlu mengunggah foto diri, KTP dan Kartu Keluarga.

    “Foto itu fungsinya dimana karena kartunya itu akan ada fotonya,” kata Ayu.

    Ayu melanjutkan bahwa data-data tersebut akan digunakan dalam proses verifikasi.

    “Itu juga untuk verifikasi nanti di lapangan. Petugas Transjakarta gunakan itu untuk memastikan bahwa memang yang menggunakan kartu ini memang orang tersebut,” ungkap Ayu.

    Proses pembuatan kartu tersebut berlangsung selama 14 hari.

    “Nanti setelah proses itu mereka akan diinfokan untuk diambil bisa di kantor Tranjakarta. Makanya kerja saat ini kita mau untuk mempermudah warga itu kita bisa langsung ambil di wilayah. Bisa di wali kota, di kecamatan atau di kelurahan,” imbuh Ayu.

    Ada 15 kategori yang berhak mendapat layanan TJ Card adalah, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Kemudian karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI, penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

    Selanjutnya, penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Lalu Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan terakhir Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aturan Baru ESDM Wajibkan Badan Usaha Bangun 1 SPKLU di Daerah Non-Padat

    Aturan Baru ESDM Wajibkan Badan Usaha Bangun 1 SPKLU di Daerah Non-Padat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan rasio pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) bagi badan usaha yang mengajukan perizinan dalam rangka pemerataan sebaran charging station. 

    Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Havidh Nazif mengatakan, apabila badan usaha membangun lima SPKLU di wilayah padat Jabodetabek, maka badan usaha tersebut wajib membangun satu SPKLU di wilayah non-padat di luar ibu kota provinsi. 

    Sementara itu, di wilayah padat non-Jabodetabek, setiap pembangunan 12 SPKLU wajib membangun satu SPKLU di wilayah non-padat.

    “Tujuan awal dan salah satu trigger kita menyiapkan rencana ini agar distribusi lebih merata jadi tidak bertumpuk, di situ akan memberikan dampak positif tidak hanya ke pelanggan yang membutuhkan charging, tapi bagi badan usaha sendiri untuk bisa dengan badan usaha lainnya dengan sehat berkompetisi,” kata Havidh dalam Coffee Morning Ditjen Gatrik, Selasa (18/2/2025). 

    Pihaknya juga memberikan pilihan untuk wilayah nonpadat bagi badan usaha yang mengajukan izin bangun SPKLU. Adapun, ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 24/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU 2025-2030.

    Dia menerangkan, apabila badan usaha telah membangun lima unit SPKLU dengan teknologi fast charger atau ultra fast charger, maka 1 unit SPKLU di luar wilayah padat diizinkan menggunakan tipe medium charger yang nilai investasinya lebih rendah. 

    “Kita tahu investasi di sini diawal untuk ultra fast charging itu memang sedikit lebih, tapi kita ada tambahan biaya insentif untuk dia bisa survive, keekonomiannya ketemu. Kalau dia pasang medium kan lebih rendah Rp50-Rp60 juta,” jelasnya. 

    Selain itu, dalam aturan tersebut juga mendorong jumlah SPKLU setiap provinsi yang berlokasi di pusat perbelanjaan, perkantoran, industri, rest area tol, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pariwisata, rumah sakit, stasiun kereta api, terminal, hotel, pelabuhan dan tempat lainnya. 

    Lebih lanjut, Kepmen tersebut juga mengatur agar PT PLN (Persero) wajib memprioritaskan pengembangan SPKLU di luar pulau Jawa dan Bali, serta badan usaha menyampaikan laporan realisasi SPKLU setiap 6 bulan sekali kepada Menteri ESDM.

    Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, hingga Desember 2024, telah dibangun SPKLU & charging station sebanyak 3.202 unit di 2.180 lokasi. Untuk stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU), hingga Desember 2024, telah dibangun 1.902 unit di 1.902 lokasi.

    Sementara itu, dalam proyeksi 2025 total SPKLU mencapai 5.810 unit dan proyeksi 2030 mencapai 62.918 unit yang mencakup Jawa sebanyak 50.620 unit SPKLU, Sumatra 4.826 unit SPKLU, Kalimantan 1.957 unit SPKLU, Bali dan Nusa Tenggara 3.143 unit SPKLU, serta Sulawesi, Maluku, dan Papua 2.373 unit. 

  • SMAN 6 Depok Tetap Lanjutkan Study Tour ke Jatim: Kami Tahu Persis Minat Anak-anak Megapolitan 18 Februari 2025

    SMAN 6 Depok Tetap Lanjutkan Study Tour ke Jatim: Kami Tahu Persis Minat Anak-anak Megapolitan 18 Februari 2025

    SMAN 6 Depok Tetap Lanjutkan Study Tour ke Jatim: Kami Tahu Persis Minat Anak-anak
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –

    SMAN 6 Depok
    menegaskan akan melanjutkan program kunjungan obyek belajar (KOB) atau
    study tour
    ke Surabaya dan Malang,
    Jawa Timur
    (Jatim), meski Gubernur terpilih Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , meminta agar kegiatan tersebut dibatalkan.
    Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi tersebut berdasarkan minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi di wilayah Jatim.
    “Kami tahu persis nih minat anak-anak melanjutkan studi ke mana, rata-rata larinya ke sana (Jawa Timur),” ungkap Syahri saat diwawancarai Kompas.com, Selasa (18/2/2025).
    Syahri juga menambahkan  sekolah telah menjalin kerjasama dengan empat perguruan tinggi negeri (PTN) di Jatim melalui perjanjian kontrak terkait kunjungan akademik.
    “Kenapa tidak di Jawa Barat dan sebagainya? Karena memang tadi seperti saya bilang, MOU kita adalah di universitas-universitas di sana,” jelasnya.
    Selain itu, pemilihan kampus di Jatim juga mempertimbangkan tingkat persaingan siswa dalam mendaftar PTN.
    Menurut dia, peluang para siswa SMAN 6 Depok lebih besar di Jatim ketika mencoba mendaftar kampus di wilayah non-Jabodetabek dan Jawa Barat.
    “Sehingga kalau untuk nilai dalam rangka pendaftaran ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi nilai rapot (di Jabodetabek dan Jawa Barat), kita masih kalah dari sekolah lain,” ujarnya.
    Syahri menegaskan bahwa program KOB ini telah disepakati oleh pihak sekolah, komite sekolah, wali murid, dan pihak ketiga (travel and tour).
    Biaya studi tour sebesar Rp 3,8 juta per siswa tidak bersifat paksaan, karena komite sekolah menerapkan sistem subsidi silang bagi siswa yang tidak mampu.
    Kegiatan study tour ini berlangsung hingga Senin (24/2/2025) dan berfokus pada kunjungan ke empat PTN serta observasi di desa. Sementara destinasi Bali menjadi tujuan di hari terakhir perjalanan untuk wisata.
    “Jadi mereka tinggal di rumah penduduk desa, ikut bertani, ikut beternak; dan sebagainya sekaligus melakukan observasi lingkungan, baik itu sifatnya lingkungan alamnya maupun kebudayaannya,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi meminta kegiatan study tour SMAN 6 ke Bali ditiadakan.
    Hal ini ia sampaikan setelah mendengar ada keluhan sejumlah pihak yang keberatan dengan biaya study tour tersebut.
    “Saya meminta kepada kepala sekolah SMAN 6 Depok, enggak usah deh study tour-nya,” ucap Dedi saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kacamatamoo raih pendanaan 1 juta dolar AS akan buka 100 gerai di 2025

    Kacamatamoo raih pendanaan 1 juta dolar AS akan buka 100 gerai di 2025

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan optik PT Kacamatamoo Sukses International resmi mendapatkan pendanaan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) dari PT Sahabat Kacamatamoo Indonesia, sebagai upaya untuk mempercepat pembukaan sebanyak 100 gerai hingga akhir 2025.

    Melalui dukungan investasi itu, perseroan akan menggandakan jumlah gerai dalam satu tahun ke depan dengan ekspansi ke berbagai kota, di antaranya Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Cirebon.

    “Kami melihat potensi besar di luar Jabodetabek, khususnya di kota-kota sentral Pulau Jawa. Dengan dukungan investasi ini, kami semakin yakin dapat menghadirkan layanan optik berkualitas yang mudah diakses masyarakat luas,” ujar Direktur Utama PT Kacamatamoo Sukses International Michael Oktowinadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Setelah pendanaan itu, Ia menjelaskan perseroan ke depan tidak menutup kemungkinan untuk menggalang dana lebih besar melalui pasar modal dengan skema Initial Public Offering (IPO) sebagai upaya meningkatkan ekspansi bisnis.

    “IPO adalah opsi yang sangat atraktif. Saat ini, tim manajemen sedang mempersiapkan strategi dan momentum yang tepat untuk mengambil langkah tersebut,” ujar Michael.

    Ia menjelaskan, industri kacamata di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya pilihan merek optik modern dengan harga terjangkau, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mata, serta kesulitan dalam mendapatkan kacamata berkualitas.

    “Menanggapi tantangan itu, kami hadir dengan berbagai pilihan produk yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan, selain berfokus pada upaya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mata,” ujar Michael.

    Direktur Utama PT Sahabat Kacamatamoo Indonesia Olivia Michele meyakini pendanaan itu akan membantu perseroan mempercepat ekspansi dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri seiring pertumbuhan pesat dan tingginya permintaan kacamata di Indonesia.

    Melansir data Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO), gangguan penglihatan di Indonesia cukup tinggi dengan sekitar 25 persen penduduk mengalami gangguan refraksi seperti miopi, hipermetropi, dan presbiopi.

    Sejak didirikan pada 2022, Kacamatamoo telah berkembang dengan memiliki hampir 50 cabang hingga akhir 2024.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • UMKM Binaan PHE Ini Bisa Raup Omzet Rp 100 Jutaan/Bulan

    UMKM Binaan PHE Ini Bisa Raup Omzet Rp 100 Jutaan/Bulan

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) terus berkontribusi meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa naik kelas. Salah satunya dengan membina Kelompok UMKM Wanita (KUW) Greenthink.

    KUW Greenthink pertama kali dibentuk PHE ONWJ pada 2017 lalu untuk membantu usaha milik istri-istri nelayan di Kecamatan Cilamaya Girang, Blanakan, Subang. UMKM ini memproduksi dan memasarkan berbagai macam olahan ikan tengkek.

    Head of Communication, Relations & CID PHE ONWJ, R. Ery Ridwan, menjelaskan ikan tengkek merupakan salah satu hasil laut yang kurang diminati masyarakat lantaran anatomi tubuhnya yang penuh duri. Belum lagi mengolah ikan tengkek juga punya tantangan tersendiri, karena kulitnya yang keras.

    Alhasil permintaan pasar terhadap ikan tengkek tidak sebesar jenis ikan lain seperti tenggiri, tongkol, kakap, dan bandeng. Hal ini tentu membuat harga jual tangkapan ini sangat rendah.

    Namun di tangan salah satu anggota KUW Greenthink, ‘si ikan kurus berduri’ yang tadinya tak diminati pasar kini menjelma menjadi produk olahan lezat dan bergizi. Sebab di tangan kreatif mereka ikan tengkek berhasil diolah menjadi berbagai produk olahan, seperti abon, dendeng, dan kerupuk.

    “Dulu, ikan tengkek tidak ada harganya. Bahkan, dianggap limbah oleh nelayan. Kalau dapat tengkek di laut, dijual murah,” kata Eka Mustika selaku pemilik UMKM Mustika Food, satu dari 22 anggota KUW Greenthink.

    Sebelum Mustika Food dan produk olahan ikan tengkeknya dikenal banyak orang, ikan tengkek hanya dijual di bawah Rp 5.000 per kilogram. Bahkan terendah sempat menyentuh Rp 2.000-3.000 per kilogram di mana tiap satu kilogram berisi 4 – 5 ekor ikan.

    Namun harga komoditas ini mulai naik seiring kebutuhan Eka tehadap bahan baku produknya. Di mana dalam satu bulan, Eka memerlukan bahan baku ikan tengkek rata-rata 1,5 – 2 kuintal.

    Jumlah itu untuk memenuhi permintaan konsumen lintas kota sampai lintas negara, mulai dari Subang, Bandung, Jabodetabek, Bali, Jambi, hingga Singapura. Sehingga harga ikan tengkek melonjak naik hingga Rp 17.000-25.000 per kilogram.

    Di bawah bimbingan PHE ONWJ produk Eka merambah dari abon ke kerupuk, cheese stick, dan ikan asin. Omzet UMKM Mustika Food berkisar Rp 100 jutaan per bulan. Dalam setahun, bisnis yang dijalankan Eka serta empat karyawannya mampu meraup omzet di atas Rp 1 miliar.

    “Mereka melihat potensi yang tersembunyi dalam ikan yang sering dianggap limbah oleh para nelayan. Di bawah bimbingan PHE ONWJ melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, Eka memulai langkah inovatif untuk mengolah ikan tengkek menjadi produk bernilai tinggi, abon,” kata Ery dalam keterangan resminya.

    Produk olahan Eka juga didukung mendapatkan izin usaha dan sertifikasi produk. Berkat itu kini Eka juga sudah mengantongi NIB (Nomor Induk Berusaha), SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), dan sertifikasi halal.

    Legalitas ini meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing dan membuat produknya semakin laris.

    “Kami sangat bangga melihat bagaimana inovasi dan kerja keras mereka telah sukses mengubah tantangan menjadi peluang. Semoga keberhasilan ini dapat menginspirasi komunitas lain untuk melakukan hal serupa,” pungkas Ery.

    Tonton juga Video: Langkah Kemendag Dorong UMKM Tembus Pasar Internasional

    (fdl/fdl)

  • Aksi Unjuk Rasa ‘Indonesia Gelap’ di Sumbar, Mahasiswa Orasi di Depan Gedung DPRD

    Aksi Unjuk Rasa ‘Indonesia Gelap’ di Sumbar, Mahasiswa Orasi di Depan Gedung DPRD

    Sebelumnya massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah Jabodetabek memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Mereka menyerukan lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap”.

    Koordinator Pusat BEM SI Satria mengatakan aksi “Indonesia Gelap” merupakan representasi terhadap kekhawatiran, kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

    Salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait kebijakan efisiensi yang berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan pendidikan para mahasiswa.

    “Yang membuat cemas karena apa? Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi. Makanya kemudian kami tawarkan adalah evaluasi MBG dan berbagai macam kebutuhan lain,” katanya dalam aksi tersebut.

    Aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 15.30 WIB didahului long march hingga Patung Kuda, dengan komitmen untuk terus bertahan hingga malam hingga adanya diskusi lanjut dengan pihak pemerintah.

    Aksi demonstrasi dihadiri oleh elemen-elemen mahasiswa seperti Serikat Mahasiswa Indonesia, BEM SI Kerakyatan, Pers Mahasiswa, dan belasan BEM dari berbagai kampus seperti UI, ITB, IPB, Unas, dan Uhamka.

    Spanduk bertuliskan “Tolak Efisiensi Anggaran” dan “Indonesia Gelap” menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.

    Tak ketinggalan, mahasiswa ramai-ramai mengibarkan berbagai macam bendera, dari bendera merah putih hingga bendera dengan emblem masing-masing kampus.

    Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

    Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat;
    Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik;
    Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan;
    Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan;
    Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

  • Transjakarta-Pemkot Jakbar proses 1.566 TJ Card belum terverifikasi

    Transjakarta-Pemkot Jakbar proses 1.566 TJ Card belum terverifikasi

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bersama Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) memproses 1.566 pemilik Kartu Layanan Gratis Transjakarta (TJ Card) belum terverifikasi di wilayah setempat.

    “Angka terakhir dari 38 kelurahan itu ada 1.884 yang sudah diverifikasi dan yang belum sejumlah itu,” kata Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Transjakarta Ayu Wardhani kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Ia menyebutkan, verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan pengguna TJ Card masih tinggal di lokasi yang sama saat pendaftaran.

    Oleh karena itu, pihaknya meminta bantuan kepada Pemkot Jakbar untuk memastikan keberadaan dan data dari para TJ Card para pendaftar yang belum terverifikasi di wilayah tersebut.

    “Jadi, memastikan bahwa memang warga masih tinggal di tempat yang sama, masih belum berpindah. Kemudian data, nomor telepon dan lainnya juga,” ujar Ayu.

    Pada kesempatan sosialisasi tersebut, kelurahan-kelurahan di Jakarta Barat diundang untuk memastikan keberadaan dan kebenaran data para pendaftar di wilayah masing-masing.

    “Jadi, kami meminta kerja sama dari Pemkot Jakbar, kelurahan-kelurahan, untuk memastikan data-data dari para pendaftar ini,” imbuh Ayu.

    Lebih lanjut, kata Ayu, TJ Card yang sudah diverifikasi bakal segera didistribusikan kepada para pendaftar.

    “Ini (1.884 TJ Card) kami tinggal distribusi langsung ke warga,” kata Ayu.

    Ayu melanjutkan bahwa sejak 2017 sampai dengan 2024, terdapat 194.681 orang yang mendapat layanan TJ Card di Jakarta.

    “Itu total keseluruhan dari sembilan kategori yang memang bisa dilayani oleh Transjakarta. Karena dari total 15 itu sembilan itu memang ditangani sama Transjakarta, enam itu dari Bank DKI,” kata Ayu.

    Sebanyak 15 kategori yang berhak mendapat layanan TJ Card adalah, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Kemudian, karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI, penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

    Selanjutnya, penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima beras keluarga sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Selanjutnya, Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan terakhir juru pemantau jentik (Jumantik).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cara Bikin ATM BNI Online, 10 Menit Langsung Jadi

    Cara Bikin ATM BNI Online, 10 Menit Langsung Jadi

    PIKIRAN RAKYAT – Membuka rekening dan mendapatkan kartu ATM BNI kini bisa dilakukan dengan cepat tanpa perlu datang ke kantor cabang. Dengan layanan pembukaan rekening online melalui aplikasi BNI Mobile Banking, seluruh proses hanya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit.

    Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, rekening dapat langsung aktif dan siap digunakan.

    Persiapan Sebelum Membuka Rekening BNI Online

    Sebelum memulai proses pendaftaran, beberapa dokumen dan perangkat perlu dipersiapkan, seperti:

    e-KTP yang masih berlaku Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (opsional) Kertas putih dan alat tulis untuk tanda tangan Smartphone dengan koneksi internet yang stabil Nomor HP aktif untuk menerima kode OTP Alamat email yang valid

    Setelah semua dokumen siap, proses pembukaan rekening dapat segera dilakukan melalui aplikasi BNI Mobile Banking atau situs resmi BNI.

    Langkah-Langkah Membuka Rekening BNI Online Buka aplikasi BNI Mobile Banking, lalu pilih opsi “Buka Rekening Baru”. Baca syarat dan ketentuan, lalu setujui untuk melanjutkan proses. Pilih jenis rekening sesuai kebutuhan, misalnya BNI Taplus atau BNI Taplus Muda. Isi data diri seperti NIK, nama lengkap sesuai KTP, alamat email, dan nomor HP. Verifikasi identitas dengan mengunggah foto selfie, foto KTP, dan NPWP (jika ada). Unggah tanda tangan digital pada kertas putih, lalu lanjutkan proses. Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Buat PIN transaksi untuk keamanan rekening. Rekening berhasil dibuat dan siap digunakan.

    Setelah proses selesai, informasi rekening akan dikirimkan melalui email. Kartu ATM dapat diambil di kantor cabang BNI terdekat dengan menunjukkan bukti pendaftaran.

    Alternatif Membuka Rekening di Kantor Cabang

    Bagi yang ingin mendapatkan kartu ATM langsung tanpa menunggu, pembukaan rekening dapat dilakukan di kantor cabang BNI. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

    Datang ke kantor cabang BNI terdekat. Ambil nomor antrean untuk layanan customer service. Pilih jenis tabungan yang diinginkan. Isi formulir pendaftaran dan serahkan dokumen yang diperlukan. Setorkan saldo awal sesuai jenis tabungan. Tunggu proses verifikasi dan pembuatan buku tabungan serta kartu ATM. Aktivasi kartu ATM dan buat PIN untuk keamanan.

    Seluruh proses ini biasanya memakan waktu sekitar 30-45 menit, tergantung antrean di kantor cabang.

    Setoran Awal untuk Pembukaan Rekening

    Besaran setoran awal bervariasi tergantung jenis rekening yang dipilih. Untuk BNI Taplus, setoran awal minimal Rp500.000 untuk wilayah Jabodetabek dan Rp250.000 untuk daerah lain. Sementara itu, jenis rekening lain seperti BNI Taplus Muda atau BNI SimPel memiliki setoran awal yang lebih rendah.

    Membuka rekening BNI kini semakin mudah dengan adanya layanan online melalui BNI Mobile Banking. Dalam waktu kurang dari 15 menit, rekening sudah aktif dan dapat digunakan untuk transaksi. Bagi yang ingin mendapatkan kartu ATM langsung, kantor cabang BNI tetap menjadi pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tolak Efisiensi Anggaran hingga Minta Prabowo Riset saat Buat Kebijakan

    Tolak Efisiensi Anggaran hingga Minta Prabowo Riset saat Buat Kebijakan

    PIKIRAN RAKYAT – Massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah Jabodetabek memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025.

    Mereka menyerukan lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap”. Koordinator Pusat BEM SI, Satria mengatakan bahwa aksi “Indonesia Gelap” merupakan representasi terhadap kekhawatiran dan kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

    Salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait kebijakan efisiensi yang berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan pendidikan para mahasiswa.

    “Yang membuat cemas karena apa? Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi. Makanya kemudian kami tawarkan adalah evaluasi MBG dan berbagai macam kebutuhan lain,” kata Satria.

    Aksi unjuk rasa dimulai sekira pukul 15.30 WIB, didahului long march hingga Patung Kuda, dengan komitmen untuk terus bertahan hingga malam hingga adanya diskusi lanjut dengan pihak pemerintah.

    Aksi demonstrasi dihadiri oleh elemen-elemen mahasiswa seperti Serikat Mahasiswa Indonesia, BEM SI Kerakyatan, Pers Mahasiswa, dan belasan BEM dari berbagai kampus seperti UI, ITB, IPB, Unas, dan Uhamka.

    Lima Tuntutan Mahasiswa

    Sejumlah mahasiswa melakukan aksi bakar-bakar di depan barikade polisi dalam aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    Spanduk bertuliskan “Tolak Efisiensi Anggaran” dan “Indonesia Gelap” menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.

    Tak ketinggalan, mahasiswa ramai-ramai mengibarkan berbagai macam bendera, dari bendera merah putih hingga bendera dengan emblem masing-masing kampus.

    Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

    Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat; Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik; Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan; Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan; Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Para peserta aksi juga telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tindakan represif, termasuk penggunaan gas air mata. Mereka menegaskan akan tetap melanjutkan orasi hingga tuntutan mereka didengar oleh pemerintah.

    Bubar Usai Bersitegang

    Massa mahasiswa yang melakukan unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, akhirnya membubarkan diri setelah sempat bersitegang dengan aparat keamanan yang bertugas, pada Senin 17 Februari 2-25 malam.

    Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari wilayah Jabodetabek itu dimulai pada pukul 15.00 WIB dan berakhir pada pukul 20.20 WIB.

    Sebelum membubarkan diri, aksi itu sempat memanas lantaran massa melakukan aksi bakar dan mencoba menjatuhkan barikade beton yang dipasang oleh aparat keamanan. Hal ini menyebabkan ketegangan di lokasi aksi, apalagi massa juga sempat melemparkan botol ke arah aparat.

    Akan tetapi, polisi segera memberikan peringatan pada pukul 20.04 WIB agar massa tidak melakukan tindakan provokasi lebih lanjut. Saat itu, sebagian besar massa sudah mulai meninggalkan lokasi aksi, meskipun beberapa orang masih bertahan.

    Akhirnya, pada pukul 20.20 WIB, massa membubarkan diri secara mandiri setelah menyampaikan berbagai tuntutan mereka.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News