kab/kota: Jabodetabek

Besaran Zakat Fitrah 2025 untuk Wilayah Jabodetabek Menurut Baznas RI – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI telah menetapkan besaran zakat fitrah tahun 2025 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Zakat fitrah 2025 di Jabodetabek sebesar Rp47.000 per jiwa atau setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras premium.

Selain itu, Baznas RI juga menetapkan nilai fidyah sebesar Rp60.000 per jiwa per hari.

Ketua Baznas RI, Noor Achmad, mengimbau umat Islam untuk segera menunaikan zakat fitrah sejak awal Ramadan dan tidak menundanya hingga menjelang Idul Fitri.

“Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, dan sebaiknya ditunaikan sejak awal Ramadhan agar dapat segera disalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Dengan demikian, mustahik dapat merasakan manfaatnya lebih awal, terutama untuk kebutuhan pangan menjelang hari raya,” ujar Kiai Noor dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Zakat fitrah memiliki makna mendalam sebagai bentuk kepedulian sosial dan solidaritas umat Islam.

Dengan membayar zakat fitrah tepat waktu, masyarakat turut berperan dalam memastikan bahwa kaum dhuafa dan golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) dapat merasakan kebahagiaan di hari kemenangan.

“Penyaluran zakat fitrah harus dilakukan sebelum pelaksanaan Salat Idul Fitri. Baznas berkomitmen menyalurkannya sesuai prinsip 3A (Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman Konstitusi), sehingga manfaat zakat dapat dirasakan oleh para mustahik tepat waktu,” jelas Kiai Noor.

Selain itu, bagi masyarakat yang mengonsumsi beras dengan harga di atas atau di bawah standar yang telah ditetapkan, atau yang berada di luar wilayah Jabodetabek, Kiai Noor menyarankan agar nilai zakat fitrah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah, Baznas menyediakan berbagai kanal pembayaran, baik secara langsung di kantor Baznas. Maupun secara daring melalui platform digital dan layanan perbankan syariah.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat membayar zakat fitrah dengan mudah dan aman. Baznas juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas akses pembayaran zakat, sehingga lebih banyak mustahik yang terbantu,” tambah Kiai Noor.

Tahun ini Baznas menargetkan penghimpunan Zakat Fitrah senilai Rp 14.091.000.000. Naik 15 persen dibanding penghimpunan pada tahun lalu, pada 2024, Baznas telah merealisasikan Zakat Fitrah senilai Rp 12.253.597.374.

Dengan penetapan besaran zakat fitrah dan fidyah ini, Baznas RI berharap umat Islam dapat menunaikan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Sehingga menjadi penyempurna ibadah puasa dan membawa keberkahan bagi semua.

22/03/2025 11:45
Duh! Banyak Situ Hilang, Sebagian Jadi Perumahan

Jakarta –

Pemerintah mencatat 39 situ di kawasan Bekasi, Bogor, dan Banten yang terancam punah. Bahkan, Beberapa di antaranya sudah berubah fungsi, termasuk menjadi kawasan perumahan.

Kondisi ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Menghilangnya situ-situ tersebut disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir bandang di kawasan Jabodetabek beberapa waktu lalu.

“Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain, karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan,” kata Dody di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan pada mulanya kondisi lenyapnya situ-situ ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya pun melakukan perbandingan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang tersisa saat ini.

Kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya baru saja mengantongi data baru, di mana ditemukan 7 situ lainnya yang terancam ‘punah’ alias menghilang.

Keberadaan ketujuh situ ini berdasarkan informasi yang dihimpun dalam rapat bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Dody siang ini. Dengan demikian, jumlahnya bertambah dari 32 situ menjadi 39 situ yang terancam hilang.

“Teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya tadi dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir ‘punah’,” kata Nusron.

Penemuan 7 situ hampir ‘punah’ di kawasan Banten ini didapatkan dari hasil pendataan ulang sempadan sungai, batang sungai, dan situ di Tangerang Raya dan Banten. Terhadap penggunaan ruang di kawasan tersebut, sudah terbit sertifikat hak milik (SHM) maupun sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

Nusron menjelaskan, ketujuh situ ini beralih fungsi karena berbagai alasan, mulai dari reklamasi hingga diokupasi oleh masyarakat lokal di sana. Selain itu, ada temuan sejumlah situ yang luasannya berkurang.

“Ini yang secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten, terutama di kawasan Tanglang Raya, yang itu tidak terpisahkan dengan kawasan strategis nasional Jabodetabek,” ujarnya.

Atas kondisi ini, akan dilakukan beberapa langkah antisipasi. Pertama, melakukan sertifikasi lahan sempadan sungai, batang sungai, serta sempadan situ yang masih aman atau kosong belum ada kepemilikan.

Sedangkan terhadap area yang sudah didirikan bangunan di atas sempadan sungai maupun situ, Nusron mengatakan, pihaknya akan mencoba melakukan pendekatan kemanusiaan untuk mencari jalan keluarnya.

(shc/hns)

22/03/2025 08:30
Cuaca Hari Ini Sabtu 22 Maret 2025: Pagi Jabodetabek Diprakirakan Berawan – Page 3

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pemudik untuk lebih waspada terhadap cuaca ekstrem yang dapat mengganggu kelancaran perjalanan. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, dalam periode 10–14 Maret 2025, hujan lebat hingga ekstrem terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan pentingnya kesiapan pemudik dalam menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu. Dia menyebut, cuaca merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi keselamatan perjalanan mudik.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terkini sebelum berangkat, terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan pribadi.

“Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, periksa tekanan ban, fungsi lampu, serta kesiapan peralatan darurat seperti ban cadangan dan alat komunikasi. Jika hujan lebat terjadi, sebaiknya menunda perjalanan dan mencari tempat berlindung yang aman. Jangan memaksakan perjalanan dalam kondisi cuaca buruk,” ujar Dwikorita di Jakarta, Minggu (16/3/2025).

BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrem yang terjadi sebelumnya dipicu oleh beberapa gangguan atmosfer, termasuk sirkulasi siklonik di beberapa perairan Indonesia, aktifnya Madden-Julian Oscillation (MJO), serta gelombang atmosfer Rossby Ekuator dan Kelvin.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa kombinasi faktor ini memperkuat pertumbuhan awan hujan, sehingga meningkatkan potensi hujan lebat hingga ekstrem dalam sepekan ke depan.

Dia melanjutkan, dalam beberapa hari mendatang, potensi hujan lebat masih berpeluang terjadi di berbagai wilayah, terutama di Sumatra Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.

“Pemudik yang melintasi wilayah-wilayah ini diharapkan lebih berhati-hati, terutama di jalur rawan banjir dan longsor seperti jalur Pantura, jalur selatan Jawa, serta beberapa ruas tol yang berpotensi tergenang air,” jelas Guswanto.

22/03/2025 06:15
Ombudsman Sampaikan ke Mendag Hasil Temuan Isi Minyakita Disunat 270 Mililiter – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ombudsman RI menyampaikan hasil temuan uji petik pengawasan Minyakita di 6 Provinsi kepada Menteri Perdagangan Budi Santoso, Jumat (21/3/2025) di Kantor Kementerian Perdagangan.

Hasilnya, sebanyak 24 dari 65 sampel atau 36,92 persen, terjadi pengurangan volume Minyakita dengan kisaran 10-270 mililiter.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyampaikan pertemuan dengan Menteri Perdagangan untuk menyampaikan saran perbaikan terkait pengawasan dan distribusi Minyakita.

“Kali ini kami fokus pengawasan Minyakita. Kami melakukan uji petik di 6 provinsi yaitu Jakarta, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Kalsel dan Sumatra Barat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menjelaskan pasa 16-18 Maret, pihaknya melakukan uji petik untuk menguji kesesuaian volume, Harga Eceran Tertinggi (HET) dan atribut pelabelan pada produk Minyakita di 6 provinsi.

“Dari 65 sampel, ada 24 sampel ada yg volumenya kurang dari seharusnya. Ada 5 pelaku usaha yang melakukan pengurangan volume di atas 30-270 mililiter,” ucap Yeka.

Para pelaku usaha ini nama-namanya telah disampaikan kepada Kementerian Perdagangan. Kemudian terkait HET, Ombudsman menyatakan seluruh sampel uji petik menunjukkan Minyakita di atas HET Rp 15.700 dengan rata-rata harga sebesar Rp 17.769.

Harga terendah terpantau di Bengkulu dan Kalimantan Selatan sebesar Rp 16.000 tercatat di Bengkulu. Sedangkan harga tertinggi Minyakita di Banten dan Bogor mencapai Rp 19.000. Yeka meminta Kementerian Perdagangan untuk melakukan evaluasi mengenai margin sebesar Rp 500 yang telah ditetapkan pemerintah.

“Pembagian margin ini perlu dievaluasi. Jangan-jangan margin Rp 500 ini terlalu kaku. Misalnya dari sisi kewilayahannya belum efisien. Simirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) harus dievaluasi,” tegas Yeka.

Beberapa saran perbaikan Ombudsman di antaranya penguatan aspek pengawasan dengan meningkatkan pengawasan terhadap produsen dan distributor Minyakita untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Kedua, menegakkan sanksi keras terhadap produsen dan distributor yang terbukti melanggar regulasi serta memperketat izin edar bagi produsen dan distributor dengan memperhatikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar volume kemasan.

Selain itu, Ombudsman juga memberikan saran perbaikan dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yakni dengan melakukan evaluasi terkait rantai distribusi dan kebijakan harga produk agar sesuai dengan HET dan terjangkau oleh masyarakat. Kedua, memastikan labelisasi kemasan Minyakita jelas dan akurat agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti jumlah dan kualitas produk yang dibeli.

Terakhir, Ombudsman juga menyarankan agar dapat diupayakan kompensasi yang adil bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat praktik menyimpang oleh produsen atau distributor.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa temuan Ombudsman terkait Minyakita semakin memperkuat temuan Kemendag di lapangan. Pihaknya akan menjadikan temuan Ombudsman sebagai salah satu bahan referensi dalam pembuatan kebijakan.

Polri Tangani 12 Laporan Kasus Minyakita

Dittipideksus Bareskrim Polri menyampaikan, ada 12 laporan yang sedang ditangani terkait penyimpangan produk Minyakita.

Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Samsu Arifin mengatakan, 7 dari 12 laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

“Untuk kasus Minyakita, sampai hari ini sudah ada 12 laporan polisi yang sedang ditangani oleh Polri. Kemudian 7 masih dalam tahap penyelidikan,” kata Samsu, kepada wartawan usai kegiatan Dialog Publik Divisi Humas Polri, di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Dari hasil penyelidikan tersebut, Samsu menuturkan, pihaknya berhasil mengamankan 11 orang tersangka.

“Jumlah tersangka 11. Ini sudah diproses baik di Bareskrim Polda Jawa Barat, Banten, Gorontalo, dan Jawa Timur,” jelasnya.

Sementara itu, ia menyebut, pihak kepolisian terus mengikuti perkembangan mengenai bahan kebutuhan pokok, terutama dalam tahapan hari besar keagamaan nasional (HBKN).

Menurutnya, di waktu-waktu yang demikian, potensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan produk pangan selalu terjadi.

“(HKBN) sehingga potensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik dalam takaran, ukuran, harga, ini selalu terjadi,” ungkap Samsu.

Sebelumnya, jajaran Satgas Pangan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat membongkar kasus peredaran MinyaKita yang tidak sesuai takaran.

Hal itu terungkap setelah pihak kepolisian menggerebek MinyaKita di wilayah Kavling DKI, Jalan Ulim Nomor 11, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (12/3/2025).

Sebanyak 1.600 karton dengan total 19.200 kemasan MinyaKita berhasil disita.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi menuturkan ada dua tersangka yang berhasil diamankan, yakni RS dan IH yang merupakan Direktur Utama dan Operator pabrik.

“Diduga dalam proses pengemasan ukuran 1 liter, PT Jaya Batavia Globalindo melakukan pengisian tidak sesuai dengan berat kemasan, melainkan hanya terisi 800 mL sampai 850 mL,” kata Twedi, Rabu, (19/3/2025).

Menurutnya, pengungkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan warga yang merasa dirugikan dengan penjualan MinyaKita yang tak sesuai takaran.

Saat penggeledahan dilakukan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti.

Mulai dari mesin filling, mesin sealer, mesin untuk pengepakan, hingga tanki-tanki minyak dengan berbagai ukuran.

Yakni, ukuran 1.000 liter dan 5.000 liter.

Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah kartu timbang terkait pengiriman MinyaKita ke berbagai daerah di Jabodetabek.

Diketahui, surat tersebut dikirim oleh kedua tersangka kepada sejumlah sopir sejak tanggal 10 Maret 2025 hingga 8 Maret 2025.

Rata-rata, tersangka RS dan IH melakukan pengiriman sebanyak 200 – 800 karton tiap satu kali jalan.

“Kemudian (polisi temukan) pouch plastik, kantong plastik ukuran 1 liter, sebanyak 140 kardus dengan isi 1 kardusnya 1.500 lembar. Jadi total pouch plastiknya sebanyak 210.000 lembar,” kata Twedi.

“Kardus MinyaKita yang belum terpakai sebanyak 10.000 lembar,” imbuhnya.

Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendustrian Pasal 120 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 3 miliar rupiah.

Kemudian, keduanya juga dikenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat 1 huruf A, B, C.

Keduanya terancam pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

22/03/2025 05:42
PPI Dunia: Tindakan Preventif Banjir Jabodetabek untuk Masa Depan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Banjir besar kembali melanda wilayah Jabodetabek pada awal Maret 2025, menenggelamkan ribuan rumah dengan ketinggian air yang mencapai antara 0,5 hingga 4 meter di beberapa lokasi.

Hujan dengan intensitas tinggi, yang melebihi 110 mm/hari, di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan sekitarnya menjadi pemicu utama bencana ini.

Namun, tidak hanya cuaca ekstrem yang menjadi penyebab, faktor antropogenik seperti perubahan tutupan lahan dan sistem drainase perkotaan yang kurang optimal juga berkontribusi pada dampaknya.

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menyampaikan empati dan belasungkawa yang mendalam kepada para korban bencana ini.

Dalam bentuk kepedulian, PPI Dunia telah menggalang dana untuk membantu masyarakat terdampak.

Namun, mereka juga menekankan pentingnya tindakan preventif dan solusi jangka panjang untuk mengatasi bencana banjir yang semakin sering terjadi.

Mengapa Banjir Terjadi dan Apa Solusinya?

Para akademisi Indonesia yang kini menempuh pendidikan di luar negeri, menganalisis penyebab banjir dan menyarankan berbagai solusi.

James Zulfan, mahasiswa S3 di Universitas New South Wales, Australia, menegaskan bahwa banjir di Jabodetabek bukan hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi.

Ia mencatat bahwa perubahan penggunaan lahan yang signifikan juga berkontribusi.

Berdasarkan analisis citra penginderaan jauh dari Badan Informasi Geospasial (BIG) antara 2000 hingga 2017, sekitar 20 persen tutupan vegetasi telah berubah menjadi kawasan terbangun.

Perubahan ini mengurangi kapasitas daerah resapan air, yang mengakibatkan aliran permukaan lebih cepat ke sungai.

Apa Saran untuk Mengurangi Risiko Banjir?

Zulfan juga mencatat perlunya review desain tanggul sungai dan drainase perkotaan agar lebih tahan terhadap perubahan iklim dan peningkatan debit sungai.

Sementara itu, Nugraha Akbar Nurrochmat, mahasiswa S3 di Warsaw University of Life Sciences, menekankan pendekatan holistik dalam penanggulangan banjir.

Ia mengusulkan pentingnya menjaga tutupan vegetasi di hulu dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya serap air.

Naufal, mahasiswa S3 di University of Leeds, menambahkan bahwa tantangan lingkungan yang kompleks di Indonesia memerlukan desain sistem drainase yang lebih baik, mengingat curah hujan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Eropa.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen politik dari pemerintah dalam pengelolaan tata ruang dan pengendalian banjir.

Apakah Aforestasi Dapat Membantu?

Adhie Marhadi, mahasiswa S3 di Hungarian University of Agricultural and Life Sciences, juga menekankan pentingnya aforestasi, terutama di wilayah hulu sungai seperti Bogor, untuk meningkatkan daya serap air.

Ia menyarankan agar semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, berkolaborasi dalam manajemen sampah untuk mencegah penyumbatan saluran air yang bisa meningkatkan risiko banjir.

Apa Tindakan Selanjutnya dari PPI Dunia?

Adhie Marhadi, Koordinator PPI, menegaskan bahwa PPI Dunia akan terus berkontribusi dalam membantu korban bencana di Indonesia.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengembangkan sistem peringatan dini melalui BMKG yang telah membantu mengurangi dampak banjir.

Namun, ia menekankan bahwa kebijakan jangka panjang dan komitmen kuat dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengurangi risiko banjir di masa depan.

PPI Dunia berharap tragedi banjir ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan tata ruang yang lebih berkelanjutan, memperkuat sistem drainase, dan mengedepankan pendekatan berbasis ekosistem dalam mitigasi bencana.

Dengan langkah-langkah yang tepat, bencana banjir yang terus berulang dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat hidup lebih aman dan sejahtera.

Dengan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat, penanganan jangka panjang terhadap bencana banjir di Jabodetabek bisa diwujudkan demi masa depan yang lebih baik.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

22/03/2025 05:02
Daftar Lokasi ATM Uang Rp 10.000 & Rp 20.000 di Jabodetabek

Jakarta –

Menjelang Lebaran, permintaan akan uang pecahan biasanya meningkat, terutama untuk dibagikan sebagai tunjangan hari raya (THR) kepada sanak saudara terdekat.

Bagi yang belum menukar uang baru di bank, jangan khawatir! Ada beberapa mesin ATM dari Bank BNI dan Mandiri yang menyediakan pecahan Rp 10.000 dan Rp 20.000.

Berdasarkan informasi dari layanan call center Bank BNI di akun resmi X-nya @BNI, BNI hanya menyediakan pecahan Rp 20.000 di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok. Berikut lokasinya:

Jakarta

– Lobby Selatan Gedung KB 3
Jl. Jend.Sudirman Kav 1, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220

– KCU Harmoni 2
Komp. Duta Merlin Blok A 1-2-3, Jl. Gajah Mada No. 3-5

– Direktorat Anggaran Ged L Kemenkeu,
Jl. Lapangan Banteng Timur Jakarta Pusat

– KC Pecenongan
Jl. Pecenongan Raya No. 52 – Jakarta Pusat

– KCP Krekot
Jl. H. Samanhudi No. 15-A Jakarta Pusat

– KCP Mercu Buana
Jl. Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat

– Trisakti Kampus B
Jl. Kyai Tapa No. 260, Jakarta Barat

– KCP UNTAR 1
Gd. Untar I, Jl. Letjen. S. Parman No. 1 Jakarta Barat

– Universitas Trisakti (GEMA)
Univ. Trisakti kampus A, Jl. Kyai Tapa Jakarta Barat

– Universitas Pertamina
JL.Teuku Nyak Arief RT 07 / RW 08 Simprug Kebayoran

Tangerang

– Alfamart Sepatan 2
Jl. Raya Mauk Sepatan KM 11, RT 002/02 Tangerang

– KCP UIN 1
Jl. Raya Ciputat, Tangerang Selatan

Depok

– Kantor Cabang BNI UI, Komplek Kampus UI Depok (Gedung Perpustakaan Pusat UI Depok)

– FIK UI, Kampus UI Depok, Gedung FIK UI, Jl. Prof. DR. Bahder Djohan

– Balairung UI Depok, Komplek Kampus UI Depok (Gedung Balairung UI Depok)

Selain Bank BNI, Bank Mandiri juga menyediakan ATM Setor Tarik dengan denominasi Rp 10.000 dan Rp 20.000 di Bekasi, Jakarta, dan Bogor. Dilansir dari laman resmi, beirkut lokasi ATM Bank Mandiri pecahan Rp 10.000 dan Rp 20.000:

Bekasi

– BKS CB POOLTMNGALAXY 043, Jl. Raya Galaxy Blok H 19, Bekasi, Kota Bekasi
– BKS CB JUANDA 02, Jl. Insinyur H. Juanda No.155, Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17112

Jakarta

– Jl. Sunda No.1, RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350
– Jl. Pd. Klp. Indah No.22-23, Pd. Klp., Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13450
– Jl. RP. Soeroso No.2 RT.10/RW.5, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330
– Jl. Insinyur H. Juanda No.155, Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17112
– Gedung Plaza Mandiri, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38
– Jl. Melawai 9 No.50 Kelurahan Kecamatan Kebayoran Baru
– JKT SB BENDUNGAN HILIR 02, Jl. Bendungan Hilir No.82, RW.3, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10210

Bogor
Jl. Raya Taman Safari, Cibeureum, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750

(hns/hns)

22/03/2025 02:58
Menteri Nusron Sebut Ada 796 Pelanggaran Tata Ruang di Jabodetabek-Punjur

JABAR EKSPRES – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali mengadakan rapat penanganan banjir Jabodetabek-Punjur yang berlangsung di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/03/2025). Dalam rapat yang mengundang Pemerintah Provinsi Banten ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyebut masih banyak pelanggaran tata ruang di kawasan Jabodetabek-Punjur.

“Kita melakukan pengecekan terhadap tata ruang Jabodetabek-Punjur sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden, red) 60 Tahun 2020 dan implementasi lapangannya. Ternyata setelah kita cek di Jabodetabek-Punjur ternyata ada pelanggaran tata ruang, jumlahnya banyak sekali, sekitar 796 titik pelanggaran tata ruang, yang ini secara tidak langsung menjadi penyebab adanya banjir,” kata Menteri ATR/Kepala BPN kepada media usai rapat.

Dijelaskan pada kesepakatan ini, pelanggaran yang kerap terjadi ialah pemanfaatan lahan yang tak sesuai pada tata ruang. Misalnya, seperti yang awalnya hutan atau perkebunan, telah beralih fungsi menjadi perumahan, bahkan tempat usaha.

“Tahun ini kita targetkan penanganannya sudah sudah selesai. Buat yang sudah membangun tidak punya alas hak, kita akan lakukan pendekatan kemanusiaan. Terhadap yang sudah punya alas hak, kita akan cek satu per satu, kalau prosesnya tidak _prudent_, tidak proper, tidak _compliant_, akan kita dekati untuk membatalkan sendiri sertipikatnya. Tapi kalau sertipikatnya solid, maka kita akan lakukan tahapan Pengadaan Tanah,” jelas Menteri Nusron.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa rapat ini merupakan rapat lanjutan setelah sebelumnya mengundang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Jawa Barat. Nantinya setelah Idulfitri, akan dilangsungkan rapat teknis bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menuntaskan permasalahan banjir di Jabodetabek-Punjur.

Turut serta pada rapat ini, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti; Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah; serta Bupati/Wali Kota se-Banten. Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Reny Windyawati, serta Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya.

21/03/2025 23:25
Warga Banten Tinggal di Atas Sungai Bakal Diusir, Gak Ada Ganti Rugi!

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek karena terjadinya alih fungsi lahan sungai menjadi lahan lain seperti pemukiman. Untuk itu, dia dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo serta Gubernur Banten Andra Soni akan melakukan aksi cepat untuk beresin masalah ini.

Kolaborasi ketiganya adalah mengenai tata ruang di Banten dan tata ruang di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan serta mencocokkan dengan Perpres 60 Tahun 2020 dan melihat kondisi di lapangan.

“Setelah dicek di Jabodetabek Cianjur Puncak, ternyata ada pelanggaran tata ruang, jumlahnya banyak di 796 titik yang secara tidak langsung penyebab adanya banjir terutama pelanggaran berupa perubahan tata guna lahan atau penggunaan lahan yang dulunya lahan hutan, lahan perkebunan, lahan pertanian dipakai untuk perumahan, pemukiman dan industri, ini jadi pemicu banjir,” kata Nusron di Kementerian PU, Jumat (21/3/2025).

Karenanya akan dilakukan pendataan ulang sempadan sungai serta setu di kawasan Tangerang raya dan Banten. Nusron menyebut sudah terbit hak atas tanah baik atas nama individu maupun atas nama PT, yakni dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Hak Guna Bangunan (HGB).

“Dalam pemantauan sementara di Tangerang dan Banten ada setidaknya 39 situ yang sudah hampir punah dan diokupansi masyarakat, dan beberapa situ yang ruasnya berkurang, ini nggak langsung terjadi dan dampaknya banjir di kawasan Banten serta Tangerang Raya yang tidak terpisahkan dengan Jabodetabek,” ujar Nusron.

Foto: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek karena terjadinya alih fungsi lahan sungai menjadi lahan lain seperti pemukiman di Kementerian PU, Jumat (21/3/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek karena terjadinya alih fungsi lahan sungai menjadi lahan lain seperti pemukiman di Kementerian PU, Jumat (21/3/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah memverifikasi lahan sempadan dan batang sungai dan sempadan situ yang aman, dalam arti kosong, akan di hak pengelolaan lahan (HPL) dimana tahun ini akan selesai, sesuai otoritas masing-masing

“Kalau sungai itu di bawah otoritas BBWS maka HPL di bawah Kementerian PU yakni Ditjen Sumber Daya Air, kalau sungai di bawah provinsi HPL nama provinsi, Kalau di bawah Perum Jasa Tirta, HPL kita namakan Perum Jasa Tirta,” kata Nusron.

Bagi lahan yang sudah terbangun di atas sempadan sungai dan setu, pemerintah bakal melakukan pendekatan kemanusiaan, bukan dengan ganti rugi.

“Kita nggak mau ganti rugi karena moral Hazard karena yang bersangkutan nggak punya hak atas tanah itu, tapi biar nggak menimbulkan keributan kita pendekatan kemanusiaan,” sebut Nusron.

“Kalau mereka tolak kita laporkan APH karena tindak pidana karena ada oknum BPN, Dispenda, kelurahan, kecamatan kalau mereka ngga mau secara sukarela batalkan. Kalau serifikat solid betul, tapi ada pergeseran sungai, maka itu akan pengadaan tanah, itu langkah terakhir untuk normalisasi sebagai bentuk jangka panjang,” ujar Nusron.

(fys/wur)

21/03/2025 20:50
Menteri ATR: 796 titik pelanggaran tata ruang di Jabodetabek-Punjur

Dan teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir punah dan di okupasi masyarakat,

Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, terdapat 796 titik pelanggaran tata ruang di kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Puncak-Cianjur (Jabotabek-Punjur) yang secara tidak langsung menjadi penyebab banjir.

Nusron sudah melakukan telaah terhadap tiga hal. Pertama, terhadap tata ruang. Tata ruang yang ada di Banten dan tata ruang yang ada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dan kemudian dicocokkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabotabek-Punjur dan implementasi lapangan.

“Ternyata setelah kita cek di kawasan Jabotabek-Punjur yakni Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Puncak-Cianjur, dalam tanda petik ada pelanggaran tata ruang jumlahnya banyak sekali sekitar 796 titik, yang secara tidak langsung menjadi penyebab banjir,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

Terutama pelanggaran itu adalah berupa perubahan tata guna lahan atau penggunaan lahan, yang dulunya lahan hutan, lahan perkebunan, dan lahan pertanian, dipakai untuk kepentingan pemukiman, perumahan, maupun untuk kepentingan industri. Ini yang menjadi pemicu, menjadi problem hulunya.

Kemudian yang kedua, Kementerian ATR melakukan pendataan ulang sempadan sungai, batang sungai, dan situ di kawasan Tangerang Raya dan Banten terhadap mereka yang sempadan sungainya maupun batang sungainya maupun sempadan situ sudah terbit hak atas tanah, atas nama individu-individu maupun atas nama PT, baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

“Dan teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir punah dan di okupasi masyarakat, ada yang direklamasi dan sebagainya,” ujar Nusron.

Beberapa situ yang luasnya berkurang ini yang secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten terutama di kawasan Tangerang Raya, yang tidak terpisahkan dengan kawasan strategis nasional Jabodetabek-Punjur.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, semua wilayah sungai meliputi badan dan sempadan sungai di Jawa Barat (Jabar) akan ditertibkan dalam rangka mencegah banjir.

Menurut dia, penertiban bangunan yang berada di badan dan sempadan sungai tersebut tentunya harus mendapatkan kompensasi sesuai dengan hasil penilaian.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

21/03/2025 17:55
Ada 796 Titik Pelanggaran Tata Ruang Jadi Biang Kerok Banjir Jabodetabek

Jakarta –

Pemerintah menemukan ada sebanyak 796 titik pelanggaran tata ruang di kawasan Jabodetabek, serta Puncak dan Cianjur (Punjur). Hal ini diduga menjadi penyebab bencana banjir bandang yang melanda beberapa waktu lalu.

Temuan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Gubernur Banten Andra Soni.

Usai Rakor, Nusron mengatakan, pihaknya mencoba mencocokkan antara data Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) dengan implementasi di lapangan.

“Ternyata setelah kita cek di kawasan Jabodetabek-Punjur, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Puncak-Cianjur, ternyata ada, dalam petik, pelanggaran tata ruang jumlahnya banyak sekali, sekitar 796 titik, yang ini secara tidak langsung menjadi penyebab adanya banjir,” kata Nusron, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Nusron menjelaskan, salah satu pelanggaran utama yang ditemukan ialah berupa perubahan tata guna lahan atau penggunaan lahan. Dulunya lahan tersebut merupakan hutan, lahan perkebunan, dan lahan pertanian, lalu akhirnya dipakai untuk kepentingan pemukiman, perumahan, maupun industri.

“Ini yang menjadi pemicu, menjadi hulunya, problem hulunya (banjir),” ujarnya.

Selain pembahasan tentang tata ruang yang ada di Banten, Nusron menambahkan, bahasa kedua terkait dengan pendataan ulang sempadan sungai, batang sungai, serta situ di kawasan Tangerang. Dari hasil identifikasi, didapatkan ada sekitar 39 situ sudah hampir punah.

“Teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya tadi dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir punah dan diokupasi masyarakat, ada yang direklamasi dan sebagainya. Dan ada beberapa situ yang luasnya berkurang. Ini yang secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten,” kata dia.

(shc/rrd)

21/03/2025 16:46