Xcloud.id

kab/kota: Jabodetabek

  • Belum Tetapkan Tersangka, Ini yang Masih Digali KPK Terkait Kasus Kuota Haji

    Belum Tetapkan Tersangka, Ini yang Masih Digali KPK Terkait Kasus Kuota Haji

    Jakarta –

    Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 masih bergulir di KPK. Meski telah naik ke tingkat penyidikan, KPK belum menetapkan dan mengumumkan adanya sosok tersangka dalam kasus ini.

    Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan sampai saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, termasuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus alias PIHK. Budi menyampaikan KPK menemukan beberapa PIHK yang tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan haji khusus namun bisa memberangkatkan jemaah haji khusus.

    “Jadi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini, dan juga fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik, ada sejumlah PIHK yang belum mempunyai izin untuk bisa menyelenggarakan ibadah haji khusus, tapi kemudian dalam praktiknya menyelenggarakan,” kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

    Dia menjelaskan, persoalan ini berkaitan dengan pemeriksaan pendalaman yang dilakukan oleh KPK terkait jual beli kuota. Dia menyebut KPK masih terus mengulik proses jual beli kuota yang terjadi, apakah dijual langsung ke calon jamaah atau ke biro-biro travel.

    “Kemudian pertanyaannya dari mana dia mendapatkan kuota khusus tersebut? Nah ini relevan dengan penjelasan di awal, bahwa dalam pemeriksaan terhadap PIHK ini, penyidik mendalami bagaimana proses jual beli kuota itu,” ungkap Budi.

    “Apakah dijual langsung kepada para calon jemaah, apa dijual kembali kepada PIHK? Yang di antaranya tentu adalah PIHK-PIHK yang belum berizin, sehingga dia belum mendapatkan atau belum memperoleh distribusi kuota haji khusus. Sehingga para PIHK yang belum berizin, tidak mendapatkan distribusi kuota, kemudian membeli dari PIHK lain yang mendapatkan plotting kuota tersebut,” imbuh dia.

    Seiring dengan pemeriksaan yang masih berlangsung, KPK juga sebelumnya mengungkapkan telah kembali melakukan penyitaan aset dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Aset yang disita itu milik pihak swasta.

    “Penyidik melakukan kegiatan penyitaan berupa satu bidang rumah berlokasi di Jabodetabek beserta dengan surat bukti kepemilikannya, satu unit mobil bermerek Mazda CX-3, dua unit sepeda motor berjenis Vespa Sprint Iget 150 dan Honda PCX,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (19/11).

    Budi menjelaskan penyitaan dilakukan karena harta itu diduga terkait dengan korupsi kuota haji. Dia mengatakan penyitaan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

    “Karena diduga harta-harta tersebut diperoleh dari hasil dugaan tindak pidana korupsi terkait perkara kuota haji dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama. Penyitaan ini untuk kebutuhan penyidikan sekaligus langkah awal optimalisasi asset recovery,” jelas dia.

    Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait pembagian tambahan 20 ribu jemaah untuk kuota haji tahun 2024 atau saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat Menteri Agama. Kuota tambahan itu didapat Indonesia setelah Presiden RI saat itu, Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi-lobi ke Arab Saudi. Kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia, yang bisa mencapai 20 tahun, bahkan lebih.

    Sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah pada 2024. Setelah ditambah, total kuota haji RI tahun 2024 menjadi 241 ribu. Namun kuota tambahan itu malah dibagi rata, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

    Padahal, UU Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota haji Indonesia. Akhirnya Indonesia menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada 2024.

    KPK menyebut kebijakan era Yaqut itu membuat 8.400 orang jemaah haji reguler yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat setelah ada kuota tambahan tahun 2024 malah gagal berangkat. KPK pun menyebut ada dugaan awal kerugian negara Rp 1 triliun dalam kasus ini. KPK telah menyita rumah, mobil, hingga uang dolar terkait kasus ini.

    Meski demikian, KPK belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK sejauh ini mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; eks Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur. Pencegahan dilakukan karena ketiganya di Indonesia dibutuhkan sebagai saksi untuk penyidikan perkara tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)

  • Cerita Tukang Servis KTP Jalanan, Berawal dari Birokrasi Ruwet Megapolitan 21 November 2025

    Cerita Tukang Servis KTP Jalanan, Berawal dari Birokrasi Ruwet Megapolitan 21 November 2025

    Cerita Tukang Servis KTP Jalanan, Berawal dari Birokrasi Ruwet
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Syarif (47) menawarkan layanan perbaikan KTP rusak di trotoar Jalan Irigasi Sipon, Cibodas, Kota Tangerang, untuk membantu warga yang menghadapi antrean panjang dan birokrasi yang berbelit.
    “Dulu saya ngalamin sendiri betapa susahnya urus birokrasi. Jadi kalau sekarang bisa bantu orang, ya saya kerjain,” kata Syarif, saat ditemui Kompas.com, Kamis (20/11/2025).
    Dengan meja kecil, peralatan sederhana, dan payung lipat, Syarif memberikan layanan cepat, rapi, dan aman tanpa mengubah data asli KTP.
    “Duduk dulu. Tiga puluh menit jadi,” ujar Syarif.
    Sebelum membuka usaha pada 2019, Syarif bekerja sebagai satpam.
    Ia beralih menjadi
    tukang servis KTP
    karena ingin mencari pekerjaan yang sesuai dengan usia dan kemampuan.
    “Umur sudah agak sedikit tualah ya. Jadi saya pikir, mending buka usaha saja,” katanya.
    Syarif menegaskan bahwa pihaknya tidak mengubah data KTP.
    Ia hanya memperbaiki bagian yang rusak, termasuk foto dan lapisan plastik.
    Keahliannya dipelajari secara otodidak melalui internet dan video tutorial, mulai dari mengekstrak foto dari chip hingga mencetak ulang dan melapisi kartu.
    “Perpindahan dari komputer ke handphone saja, saya belajar tiga hari,” kata Syarif.
    Ia hanya melayani KTP yang chip-nya masih terbaca dan menyarankan warga kembali ke kecamatan bila chip rusak.
    Keamanan data menjadi prioritas, dan semua informasi dihapus dari perangkat setelah proses servis selesai.
    “Banyak sebenarnya data orang yang saya pegang, tapi saya enggak mau pakai. Ini amanah. Saya enggak mau mengkotori usaha saya sendiri,” ujar Syarif.
    Usahanya kini berkembang di beberapa titik Jabodetabek, termasuk Curug dan Pasir Rantu, Jakarta.
    Syarif dapat memperbaiki empat hingga sepuluh KTP setiap hari.
    Ia juga melatih karyawan agar mampu bekerja mandiri.
    Tarif layanan mulai Rp 15.000 untuk pelapis antigores, Rp 70.000 untuk servis foto dan tulisan, hingga Rp 150.000 untuk servis full.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Tukang Servis KTP Jalanan, Berawal dari Birokrasi Ruwet Megapolitan 21 November 2025

    5 Tukang Servis KTP Kilat di Tangerang: 30 Menit Tanpa Birokrasi Rumit Megapolitan

    Tukang Servis KTP Kilat di Tangerang: 30 Menit Tanpa Birokrasi Rumit
    Tim Redaksi

    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Saat sebagian orang kesulitan menghadapi antrean panjang dan birokrasi yang berbelit-belit untuk mengurus KTP, Syarif (47) menghadirkan solusi cepat dari trotoar Jalan Irigasi Sipon, Cibodas, Kota Tangerang.
    Dengan meja kecil dan peralatan sederhana, ia menawarkan layanan
    servis KTP
    yang cepat, rapi, dan aman, membantu warga memperbaiki kartu identitas rusak tanpa mengubah data asli.
    Di bawah payung lipat, Syarif menata botol minyak telon, potongan lap, ponsel, dan beberapa lembar pelapis anti-gores.
    Dengan hati-hati, ia menggosok KTP pelanggan, tangan kiri menahan kartu agar tak bergeser, tangan kanan membersihkan noda di lapisan plastik.
    “Duduk dulu. Tiga puluh menit jadi,” ujar Syarif saat ditemui
    Kompas.com.
    Bagi warga yang harus segera mengurus bank, BPJS, sekolah anak, atau sekadar membuktikan identitas diri, layanan cepat seperti yang dijalankan Syarif menjadi penyelamat.
    Sebelum membuka jasa ini pada 2019, Syarif bekerja sebagai satpam. Namun, seiring usia yang menua, ia memutuskan banting setir dan membuka usaha sendiri.
    “Umur sudah agak sedikit tualah ya. Jadi saya pikir, mending buka usaha saja,” kata dia.
    Awalnya, ia hanya ingin membantu warga sekitar memperbaiki KTP rusak. Tak disangka, permintaan meluas karena hasil kerjanya cepat, rapi, dan terpercaya.
    “Yang penting kami tidak mengubah data, foto dari Dukcapil langsung, front sesuai KTP. Kita cuma perbaiki yang rusak,” jelasnya.
    Keahlian Syarif dipelajari secara otodidak. Bermodal Rp 10 juta, ia belajar melalui internet, menonton tutorial di Google dan YouTube, dari mengekstrak data foto dari chip, mencetak ulang, hingga melapisi kartu.
    “Perpindahan dari komputer ke handphone saja, saya belajar tiga hari,” imbuhnya.
    Syarif hanya bisa memperbaiki KTP yang chip-nya masih terbaca. Tak sedikit yang datang dengan KTP tidak terbaca, padahal harus digunakan untuk keperluan mendesak.
    Jika chip rusak, ia menyarankan warga kembali ke kecamatan. Hal ini dilakukan agar menghindari kesalahpahaman warga yang mengira dirinya membuat KTP palsu.
    Keamanan data menjadi prioritas Syarif. Ia selalu menunjukkan chip KTP kepada pelanggan dan menjelaskan proses pengerjaan untuk memastikan tidak ada pengubahan data.  Setelah selesai, semua data dihapus dari perangkat.
    “Banyak sebenarnya data orang yang saya pegang, tapi saya enggak mau pakai. Ini amanah. Saya enggak mau mengkotori usaha saya sendiri,” kata dia.
    Usahanya kini berkembang pesat. Selain cabang di Curug dan Pasir Rantu, Jakarta, Syarif membuka beberapa titik layanan lain di Jabodetabek.
    Dalam sehari, Syarif bisa memperbaiki empat hingga sepuluh KTP pelanggan yang datang ke lapaknya.  Ia melatih sendiri karyawan agar mandiri.
    “Yang penting mau belajar,” ujar dia.
    Pendapatan hariannya berkisar Rp 400.000 saat sepi, dan bisa mencapai Rp 10 juta per bulan jika ramai.
    Tarif layanannya mulai Rp 15.000 untuk antigores, servis foto dan tulisan Rp 70.000, servis full daerah Rp 150.000, dan servis full Jabodetabek Rp 100.000.
    Bagi Syarif, pekerjaan yang dijalaninya bukan sekadar untuk mencari nafkah tetapi juga bisa memberi kepuasan tersendiri. Ia merasa sedang membantu orang-orang yang kesulitan menghadapi birokrasi.
    “Dulu saya ngalamin sendiri betapa susahnya urus birokrasi. Jadi kalau sekarang bisa bantu orang, ya saya kerjain,” ucap Syarif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerai Samsat Keliling tersedia di 23 lokasi Jadetabek pada Jumat

    Gerai Samsat Keliling tersedia di 23 lokasi Jadetabek pada Jumat

    Jakarta (ANTARA) – Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) Keliling di 23 lokasi yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Jumat.

    Melalui Samsat Keliling, masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah layanan, di antaranya pengesahan STNK setiap tahun serta pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLLJ).

    Berdasarkan akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro pada Jumat, berikut 23 lokasi layanan Samsat Keliling di 14 wilayah Jabodetabek:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB.

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan halaman Mesjid Al Musyawarah pukul 08.00-14.00 WIB.

    3. Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB.

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 09.00 – 15.00 WIB dan Gedung Sampoerna Strategis pukul 09.00-14.00 WIB.

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat pukul 08.00 – 15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB.

    6. Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan Parkiran busway Foodmosphere pukul 09.00-13.00 WIB.

    7. Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00.

    8. Ciledug di Giant Poris Gaga dan Komplek Fresh Market Greenlake City Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB.

    9. Ciputat di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB.

    10. Kelapa Dua di halaman Gtown House Square Gading Serpong pukul 08.00-14.00 WIB.

    11. Kota Bekasi di Pizza Hut Kosmem Jatiasih pukul 09.00-11.30 WIB.

    12. Kabupaten Bekasi di halaman Kantor Pemda Kabupaten Bekasi pukul 09.00-11.00 WIB.

    13. Depok di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kelurahan Tugu pukul 09.00-11.00 WIB.

    14. Cinere di Kantor Kelurahan Pasir Putih pukul 08.00-11.30 WIB.

    Sejumlah dokumen persyaratan yang perlu dibawa, antara lain KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi. Selain itu, syarat lainnya, yakni pemohon tidak memiliki tunggakan PKB selama lebih dari satu tahun.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti plat nomor kendaraan dapat dilakukan di kantor Samsat terdekat Anda.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Update Lokasi SPBU Swasta yang Ada Stok Bensin RON 92

    Update Lokasi SPBU Swasta yang Ada Stok Bensin RON 92

    Jakarta –

    Beberapa SPBU swasta mengalami kekosongan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin. Namun, kini SPBU swasta sudah ada yang memiliki stok bensin. Ini lokasinya.

    BP, Shell, dan Vivo sempat mengalami kelangkaan stok bensin. Dari ketiga perusahaan SPBU swasta tersebut, sejauh ini baru BP yang mulai menyediakan stok bensin. Sekarang, BP sudah mulai menjual bensin BP 92 di sejumlah SPBU di Jabodetabek dan Jawa Timur.

    Namun, tidak semua SPBU BP memiliki stok bensin RON 92. Menurut informasi di akun Instagram resmi BP Indonesia, untuk sementara BBM BP 92 hanya tersedia di SPBU tertentu.

    Dikutip dari situs resmi BP, Rabu (20/11/2025), berikut lokasi SPBU BP yang sudah ada stok bensin RON 92:

    JakartaCitra PalemKalideresPluit IndahBekasiBogorTangerangAsterra West BSDPuspitek RayaMalangProbolinggoRest Area KM 819ARest Area KM 833BSurabayaHR MuhammadKertajaya Indah.

    Untuk harganya, BP 92 saat ini dijual seharga Rp 12.680 per liter. Harga itu berlaku di Jabodetabek dan Jawa Timur.

    Sementara itu, berdasarkan situs resminya, Vivo dan Shell belum menyediakan bahan bakar jenis bensin. Shell mengatakan, saat ini mereka belum mencapai kesepakatan business-to-business (B2B) terkait aspek komersial untuk pasokan base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Pembahasan B2B terkait pasokan impor base fuel masih terus berlanjut.

    “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan pemangku kepentingan lainnya agar produk BBM jenis bensin dapat tersedia kembali di jaringan SPBU Shell sesuai dengan standar keselamatan operasional, prosedur dan pedoman pengadaan BBM, serta standar bahan bakar berkualitas tinggi Shell secara global,” demikian dikutip dari akun Instagram Shell.

    (rgr/din)

  • Rumah di Jabodetabek yang Disita KPK Dibeli dari Korupsi Kuota Haji

    Rumah di Jabodetabek yang Disita KPK Dibeli dari Korupsi Kuota Haji

    Rumah di Jabodetabek yang Disita KPK Dibeli dari Korupsi Kuota Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah rumah di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) karena bangunan itu dibeli dari uang hasil korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.
    “Penyitaan ini dilakukan karena aset-aset tersebut, baik rumah, kemudian mobil, dan motor, itu diduga diperoleh dari hasil dugaan tindak pidana korupsi ini,” ujar Juru Bicara
    KPK
    , Budi Prasetyo, di kantornya, Kamis (20/11/2025).
    Selain rumah, KPK juga menyita surat kepemilikan, satu mobil Mazda, dan dua unit sepeda motor jenis Vespa Sprint Iget 150 serta Honda PCX.
    Budi menjelaskan, penyitaan aset-aset itu sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk proses pembuktian.
    “Sekaligus sebagai langkah awal KPK dalam mengoptimalkan
    asset recovery
    . Terlebih, sangkaan pasal dalam konstruksi perkara kuota haji ini adalah Pasal 2, Pasal 3, atau kerugian keuangan negara,” tambah dia.
    Budi mengungkapkan, penyitaan terhadap sejumlah aset ini berlangsung pada Senin (17/11/2025).
    Dalam perkara ini, KPK menduga adanya penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, sesuai Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus seharusnya sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler sebesar 92 persen.
    Dengan demikian, dari tambahan 20.000 kuota, sebanyak 18.400 seharusnya dialokasikan untuk haji reguler dan 1.600 untuk haji khusus.
    Namun, dalam pelaksanaannya, aturan tersebut diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh
    Kementerian Agama
    .
    KPK hingga kini belum mengumumkan siapa saja pihak yang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Baru Seumur Jagung, BYD Atto 1 Kalahkan Penjualan Seluruh LCGC

    Baru Seumur Jagung, BYD Atto 1 Kalahkan Penjualan Seluruh LCGC

    Jakarta –

    Baru seumur jagung, BYD Atto 1 sudah membetot perhatian orang Indonesia. Mobil listrik itu bahkan menyalip penjualan Low Cost Green Car (LCGC).

    Berdasarkan data wholesales, BYD Atto 1 terdistribusi sebanyak 9.396 unit per Oktober 2025. Angka ini terbilang besar untuk satu model. Semuanya masih diimpor utuh dari China.

    BYD Atto 1 secara resmi dijual di Indonesia mulai Juli saat GIIAS 2025 berlangsung, dan pengiriman unit kepada konsumen dimulai pada Oktober 2025. Artinya baru sebentar saja, BYD Atto 1 sudah sukses menyalip penjualan mobil termurah di Indonesia, yaitu Low Cost Green Car (LCGC).

    Total penjualan LCGC per Oktober 2025 mencapai 8.505 unit. Bila dirinci per model; Toyota Calya 3.057 unit, Honda Brio Satya 2.021 unit, Daihatsu Sigra 1.689 unit, Toyota Agya 887 unit, dan Daihatsu Ayla 851 unit.

    Awalnya LCGC diposisikan sebagai mobil pertama dengan harga terjangkau (di bawah Rp150 juta). Namun saat ini, banyak model LCGC tembus Rp 180 juta-Rp 200 juta. Kenaikan harga akibat regulasi emisi, penambahan fitur, dan biaya produksi membuat daya tarik ‘low cost’ semakin pudar.

    Melihat komposisi harga dan juga fitur, BYD Atto 1 diprediksi bisa menggerogoti pasar LCGC. Terlebih, biaya perawatan mobil listrik yang lebih murah ketimbang mobil bermesin konvensional juga jadi daya tarik lainnya.

    “Terutama bagi konsumen gen millenial dan gen Z kota besar atau Tier-1 khususnya Jabodetabek yang mengutamakan biaya operasional rendah, aksesibilitas ke wilayah ganjil-genap, performa yang lebih baik, dan fitur konektivitas modern,” jelas Pengamat Otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung, Yannes Pasaribu.

    Yannes mengungkap, Atto 1 menyajikan desain yang lebih futuristik berbekal baterai dengan jarak tempuh 380 km. Mobil listrik bergaya hatchback ini juga sudah dibekali fasilitas fast charging. Soal fitur keselamatan juga sudah dibekali dengan 6 airbag.

    “Keunggulan fitur ini bisa menarik konsumen muda yang awalnya ingin membeli LCGC karena dana terbatas khusunya bagi mereka yang mencari value for money,” lanjut Yannes.

    Meski begitu, segmen LCGC tak serta merta langsung menghilang. Menurut Yannes, LCGC justru bakalan jadi primadona di daerah-daerah seiring dengan adanya pergeseran tren tersebut.

    “Sehingga bagi konsumen yang butuh mobil siap pakai tanpa ketergantungan pengisian serta mereka yang memikirkan resale value,” pungkas Yannes.

    Data penjualan LCGC vs Atto 1

    Total LCGC: 8.505 unit

    Toyota Calya: 3.057 unitHonda Brio Satya: 2.021 unitDaihatsu Sigra: 1.689 unitToyota Agya: 887 unitDaihatsu Ayla: 851 unit

    (riar/din)

  • KPK Sita Rumah dan Mobil Mewah Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

    KPK Sita Rumah dan Mobil Mewah Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 ketika Yaqut Cholil Qoumas menjabat Menteri Agama. Pada Senin (17/11/2025), penyidik kembali melakukan penyitaan sejumlah aset yang diduga berasal dari hasil korupsi.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan aset yang disita meliputi satu unit rumah di wilayah Jabodetabek beserta dokumen kepemilikannya, satu mobil Mazda CX-3, serta dua motor, yaitu Vespa Sprint Iget 150 dan Honda PCX.

    “Penyitaan dilakukan kepada pihak swasta karena diduga harta tersebut diperoleh dari hasil dugaan tindak pidana korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan haji 2023-2024,” ujar Budi, Rabu (19/11/2025).

    Ia belum membeberkan identitas pihak swasta yang disita asetnya, termasuk apakah terkait agen travel haji dan umrah atau bukan. Menurutnya, penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan serta langkah awal optimalisasi asset recovery.

    Meski kasus sudah naik ke tahap penyidikan, KPK belum menetapkan tersangka. Namun, berbagai langkah penegakan telah dilakukan, termasuk pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah pihak, salah satunya mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

    KPK juga telah menggeledah kediaman Yaqut, kantor agen travel, rumah ASN Kemenag, serta kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. Pemeriksaan saksi pun dilakukan di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga daerah lainnya.

    Tak hanya pejabat Kemenag, KPK turut memeriksa pemilik ratusan travel haji dan umrah atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).

    Akar dugaan korupsi terletak pada pembagian kuota haji tambahan pada 2024 sebanyak 20.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, kuota tambahan justru dibagi rata 50:50.

    Pembagian tersebut dilegalkan melalui SK Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024. KPK menduga ada persengkongkolan antara pejabat Kemenag dan pihak travel haji untuk mengatur alokasi tersebut. Lembaga antikorupsi ini juga mendalami dugaan aliran dana di balik terbitnya SK tersebut.

    KPK meyakini pihak travel diuntungkan dengan pengalihan sekitar 8.400 kuota haji reguler (sekitar 42%) menjadi kuota haji khusus. Dari hasil perhitungan awal, kerugian negara dalam kasus korupsi kuota haji tambahan ini diperkirakan melebihi Rp 1 triliun.

  • KPK Sita Mobil Mazda hingga 1 Unit Rumah pada Kasus Korupsi Kuota Haji

    KPK Sita Mobil Mazda hingga 1 Unit Rumah pada Kasus Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mobil Madza CX-3 hingga satu unit rumah di wilayah Jabodetabek yang diduga terkait kasus korupsi kuota haji 2023-2024.

    Penyitaan dilakukan pada hari Senin (17/11/2025). Selain itu, KPK juga menyita beberapa unit sepeda motor.

    “Penyidik melakukan kegiatan penyitaan berupa 1 bidang rumah berlokasi di wilayah Jabodetabek beserta dengan surat/bukti kepemilikannya; 1 unit Mobil bermerk Madza CX-3; 2 unit sepeda motor berjenis Vespa Sprint Iget 150 dan Honda PCX,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (19/11/2025).

    Penyitaan berasal dari salah satu pihak swasta yang diduga harta-hartanya dari hasil dugaan korupsi kuota haji. Namun Budi belum bisa menyampaikan secara detail siapa sosok yang memiliki harta tersebut.

    Budi mengatakan penyitaan bertujuan untuk kebutuhan penyidikan sekaligus langkah awal optimalisasi asset recovery.

    Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Kasus ini naik ke tahap penyidikan pada 9 September 2025.

    KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

  • Ormas di Jakarta diajak berperan aktif jaga stabilitas keamanan

    Ormas di Jakarta diajak berperan aktif jaga stabilitas keamanan

    Polda Metro Jaya membutuhkan partisipasi seluruh elemen

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya mengajak berbagai unsur seperti organisasi masyarakat (ormas), relawan, serta komunitas untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di DKI Jakarta.

    “Sinergi ini diperlukan karena peran masyarakat adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat (kamtibmas),” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri saat memimpin Apel Siaga Potensi Masyarakat Dalam Jaga Jakarta di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu.

    Asep menyebutkan berbagai ormas selama ini telah aktif membantu mengamankan kegiatan masyarakat, menengahi persoalan, hingga memberikan pertolongan saat terjadi gangguan keamanan.

    “Hubungan baik yang sudah terjalin harus terus dijaga dan diperkuat. Polda Metro Jaya membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat agar Jakarta tetap aman, damai, dan tertib,” ucapnya.

    Dalam amanatnya, Asep juga menyebutkan bahwa apel ini diselenggarakan untuk memastikan seluruh kekuatan masyarakat dan Polri berada dalam satu barisan yang solid dalam menjaga suasana kondusif Jakarta.

    “Kehadiran lebih dari 5.000 anggota ormas pagi ini menunjukkan komitmen bersama bahwa keamanan Jakarta adalah tanggung jawab kita,” ucapnya.

    Ia juga menjelaskan apel siaga ini juga menitikberatkan pada kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di musim penghujan, seperti banjir, tanah longsor dan situasi darurat lain yang belakangan mulai muncul dan perlu antisipasi cepat.

    Sejumlah anggota ormas saat mengikuti Apel Siaga Potensi Masyarakat Dalam Jaga Jakarta yang digelar di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (19/11/2025). ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

    “Potensi masyarakat jadi kekuatan strategis dalam respons awal bencana, khususnya dalam evakuasi warga, bantuan sosial, hingga pengamanan situasi di lokasi terdampak,” ucap Asep.

    Selain bencana, apel ini juga difokuskan untuk mematangkan kesiapan personel dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Volume aktivitas publik diprediksi akan meningkat signifikan, baik di pusat perbelanjaan, tempat ibadah, terminal, stasiun, hingga lokasi wisata.

    Asep juga mengajak seluruh ormas dan potensi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga toleransi, kerukunan dan keamanan selama rangkaian kegiatan Nataru. Kolaborasi ini diharapkan memberikan rasa aman bagi seluruh warga Jabodetabek.

    “Teruslah menjadi penggerak kebaikan, menjadi penjaga harmoni dan pelindung bagi lingkungan. Mari kita jaga Jakarta sebagai rumah besar yang aman, damai, dan penuh cinta bagi kita,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.