kab/kota: Indramayu

OJK layani 1.680 konsultasi dan pengaduan konsumen di Ciayumajakuning

Sebanyak 77,20 persen atau 1.297 layanan disampaikan langsung melalui walk-in ke Kantor OJK

Majalengka (ANTARA) – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat, melayani 1.680 konsultasi dan pengaduan konsumen jasa keuangan di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka serta Kuningan (Ciayumajakuning) selama periode Januari hingga 14 November 2025.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib di Majalengka, Sabtu, mengatakan layanan tersebut berasal dari berbagai saluran yang disediakan OJK, untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi maupun menyampaikan keluhan terkait sektor jasa keuangan.

“Sebanyak 77,20 persen atau 1.297 layanan disampaikan langsung melalui walk-in ke Kantor OJK,” katanya.

Ia menjelaskan layanan yang diterima melalui saluran telepon tercatat 95 konsultasi, sedangkan pengaduan yang disampaikan lewat Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) mencapai 288 laporan.

Menurut Agus, sektor fintech lending menjadi bidang yang paling banyak dikeluhkan masyarakat Ciayumajakuning, yakni 566 laporan.

“Pengaduan terkait bank umum juga tetap tinggi dengan 520 laporan,” ujarnya.

Agus mengatakan pada program ini masyarakat umum menjadi kelompok pelapor terbesar dengan 585 layanan, diikuti pegawai swasta, wirausaha dan ibu rumah tangga.

Selain menangani keluhan, kata dia, OJK Cirebon telah memproses 10.167 permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), baik secara daring maupun luring hingga pertengahan November 2025.

Agus menyebutkan dari sisi jenis masalah, layanan terbanyak masih terkait SLIK, sedangkan laporan penipuan sektor jasa keuangan menempati posisi kedua dengan 298 layanan.

“Setelahnya, kami juga mencatat adanya permintaan informasi sektor keuangan mencapai 200 layanan, penyalahgunaan data 108 layanan, serta permintaan keringanan angsuran sebanyak 89 layanan,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh permasalahan yang disampaikan masyarakat dapat direspons dengan baik melalui proses klarifikasi, fasilitasi dan penyelesaian secara tuntas sesuai mekanisme perlindungan konsumen OJK.

Selain itu, pihaknya turut memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajiban dalam penggunaan produk keuangan.

“Seluruh permasalahan yang disampaikan dapat ditangani dengan baik melalui proses klarifikasi dan fasilitasi. Kami juga memberikan edukasi agar masyarakat lebih waspada terhadap risiko sektor jasa keuangan,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

22/11/2025 13:47
Fenomena Gelombang Relokasi Pabrik, Kejar Upah Murah?

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah industri alas kaki hingga garmen disebut ramai-ramai merelokasi pabriknya ke kawasan Jawa Tengah. Gelombang relokasi pabrik ini diduga lantaran perusahaan mencari daerah dengan upah minimum yang lebih rendah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

“Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah (Jateng) banyak dipilih oleh perusahaan mengingat upah minimum yang relatif rendah yakni pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.

Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang memiliki upah minimum relatif rendah.

Namun demikian, Ristadi menggarisbawahi bahwa tidak mudah untuk mencari tenaga kerja terampil di kawasan dengan upah minimum rendah itu. Hal ini berkaitan dengan produktivitas pabrik yang berpotensi lebih rendah dibandingkan yang dihasilkan oleh buruh di lokasi sebelumnya.

“Dari beberapa kali kami hearing dengan teman-teman pengusaha, itu produktivitasnya [di lokasi pabrik baru] tidak sebagus pekerja di daerah yang upahnya sudah tinggi,” ungkapnya.

Ristadi lantas berujar bahwa keberlanjutan relokasi pabrik ini bergantung aspek modal masing-masing perusahaan. Menurutnya, keputusan bisnis ini lebih mungkin dilakukan oleh perusahaan dengan modal lebih kuat, dalam hal ini yang telah berorientasi ekspor.

Dalam kesempatan terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga mengungkapkan sejumlah pabrik sepatu jenama internasional meninggalkan kawasan Tangerang, Banten untuk berpindah ke wilayah dengan upah pekerja yang lebih rendah.

Sejumlah karyawan tengah memproduksi pakaian jadi di salah satu pabrik produsen dan eksportir garmen di Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). / Bisnis – Rachman

Presiden KSPI Said Iqbal mencontohkan sejumlah pabrik seperti PT Tah Sung Hung yang memproduksi sepatu jenama Adidas berpindah ke Cirebon, serta PT Long Rich yang hengkang ke kawasan yang sama.

“Jadi mulai dari Cirebon, Brebes, Batang, Pekalongan, nah itu mainnya di situ. Karena kan ini daerah-daerah yang pemerintah daerahnya sudah membuat kawasan industri,” kata Said saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2025).

Dia lantas menanggapi kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di produsen sepatu jenama Nike, yakni PT Victory Chingluh yang juga berlokasi di Tangerang.

Menurutnya, Victory Chingluh juga akan melakukan strategi yang sama sehingga berdampak terdapat pengurangan karyawannya.

Kendati demikian, Said memandang bahwa tak semua pabrik alas kaki di Tangerang akan bedol desa, mengingat kebutuhan yang masih tinggi dari sisi penjagaan kualitas produk.

“Kebanyakan mereka ada pekerjaan-pekerjaan tangan seperti menjahit akhir, finishing sehingga di Tangerang itu tetap dipertahankan. Andai terjadi kerusakan yang tidak sesuai dengan standar, produsen di Tangerang ini yang tetap melakukan ekspor,” paparnya.

Upah buruh yang tinggi hingga pungutan liar oleh organisasi masyarakat (ormas) ditengarai menjadi penyebab gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen ke daerah lain. Salah satu daerah yang kini disasar banyak investor ialah Jawa Tengah.

Upah dan Pungli Ormas

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai upah buruh yang tinggi hingga pungutan liar (pungli) oleh organisasi masyarakat (ormas) ditengarai menjadi penyebab gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen ke daerah lain. Menurutnya, kedua faktor tersebut berpengaruh besar terhadap biaya operasional perusahaan.

“Biaya hidup yang semakin tinggi, maka akan membuat upah minimum juga semakin tinggi,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Menurutnya, permasalahan upah memerlukan jalan keluar berupa formulasi baku untuk menentukan pertumbuhan upah minimum sekaligus menekan biaya hidup buruh.

Namun demikian, pungli oleh ormas hanya membuat biaya operasional perusahaan membengkak, sehingga berpotensi memicu gelombang relokasi lanjutan apabila terus terjadi.

Terkait dampak perekonomian relokasi pabrik, Huda menyebut bahwa daerah yang ditinggalkan pasti akan mengalami perlambatan atau penurunan karena berpindahnya sumber perputaran ekonomi.

Dia menyoroti meningkatnya potensi pelambatan konsumsi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah asal pabrik, terutama pada pelaku UMKM yang bergantung kepada kegiatan ekonomi di sekitar pabrik.

Sebaliknya, di daerah tujuan baru pabrik, masuknya tenaga kerja dinilai bisa memacu pertumbuhan ekonomi setempat.

“Jadi, secara nasional, sebenarnya tidak akan mengalami konsekuensi negatif. Namun, bagi daerah yang ditinggalkan akan terasa,” pungkas Huda.

22/11/2025 13:05
Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas

Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi.

Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.

Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya.
Mencegah konflik fisik
Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan.

Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.

Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

“Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.

Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke kemendagri. Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa.

Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan.

Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak.

Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi.

Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.

Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya.
Mencegah konflik fisik
Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan.

Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.

Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

“Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.

Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke kemendagri. Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa.

Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan.

Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(CEU)

21/11/2025 21:53
Muncul Gelombang Relokasi Pabrik ke Jateng, Ternyata Ini Pemicunya

Bisnis.com, JAKARTA — Upah buruh yang tinggi hingga pungutan liar oleh organisasi masyarakat (ormas) ditengarai menjadi penyebab gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen ke daerah lain. Salah satu daerah yang kini disasar banyak investor ialah Jawa Tengah.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan bahwa kedua faktor tersebut berpengaruh besar terhadap biaya operasional perusahaan.

“Biaya hidup yang semakin tinggi, maka akan membuat upah minimum juga semakin tinggi,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Menurutnya, permasalahan upah memerlukan jalan keluar berupa formulasi baku untuk menentukan pertumbuhan upah minimum sekaligus menekan biaya hidup buruh.

Namun demikian, pungli oleh ormas hanya membuat biaya operasional perusahaan membengkak, sehingga berpotensi memicu gelombang relokasi lanjutan apabila terus terjadi.

Terkait dampak perekonomian relokasi pabrik, Huda menyebut bahwa daerah yang ditinggalkan pasti akan mengalami perlambatan atau penurunan karena berpindahnya sumber perputaran ekonomi.

Dia menyoroti meningkatnya potensi pelambatan konsumsi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah asal pabrik, terutama pada pelaku UMKM yang bergantung kepada kegiatan ekonomi di sekitar pabrik.

Sebaliknya, di daerah tujuan baru pabrik, masuknya tenaga kerja dinilai bisa memacu pertumbuhan ekonomi setempat.

“Jadi, secara nasional, sebenarnya tidak akan mengalami konsekuensi negatif. Namun, bagi daerah yang ditinggalkan akan terasa,” pungkas Huda.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan adanya gelombang relokasi pabrik ke kawasan Jawa Tengah, khususnya industri alas kaki dan garmen dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

“Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah dipilih perusahaan tersebut mengingat upah minimum yang relatif rendah pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya. Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.

Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang juga memiliki upah minimum relatif rendah.

21/11/2025 20:30
Perusahaan Ramai-Ramai Relokasi Pabrik ke Jateng, Cari Upah Murah?

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan adanya gelombang relokasi pabrik ke kawasan Jawa Tengah, khususnya industri alas kaki dan garmen dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

“Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah (Jateng) banyak dipilih oleh perusahaan mengingat upah minimum yang relatif rendah yakni pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.

Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang memiliki upah minimum relatif rendah.

Namun demikian, Ristadi menggarisbawahi bahwa tidak mudah untuk mencari tenaga kerja terampil di kawasan dengan upah minimum rendah itu. Hal ini berkaitan dengan produktivitas pabrik yang berpotensi lebih rendah dibandingkan yang dihasilkan oleh buruh di lokasi sebelumnya.

“Dari beberapa kali kami hearing dengan teman-teman pengusaha, itu produktivitasnya [di lokasi pabrik baru] tidak sebagus pekerja di daerah yang upahnya sudah tinggi,” ungkapnya.

Ristadi lantas berujar bahwa keberlanjutan relokasi pabrik ini bergantung aspek modal masing-masing perusahaan. Menurutnya, keputusan bisnis ini lebih mungkin dilakukan oleh perusahaan dengan modal lebih kuat, dalam hal ini yang telah berorientasi ekspor.

Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menjelaskan bahwa badai PHK yang menerjang industri alas kaki pada awal tahun ini salah satunya disebabkan kesulitan perusahaan memenuhi biaya upah.

Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda menjelaskan bahwa pengusaha memiliki keluhan terkait regulasi upah yang berubah-ubah dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sehingga banyak perusahaan tidak mampu membayar.

“Kami dari asosiasi prihatin atas keadaan ini. Teman-teman anggota berusaha stabil agar tidak terjadi PHK dalam kondisi ekonomi awal tahun seperti ini,” kata Billie kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025) silam.

21/11/2025 19:20
Perjuangan Orangtua di Eretan Wetan Indramayu Antar Anak Sekolah Naik Perahu Galon Rakitan Saat Rob Bandung 20 November 2025

Perjuangan Orangtua di Eretan Wetan Indramayu Antar Anak Sekolah Naik Perahu Galon Rakitan Saat Rob
Tim Redaksi
INDRAMAYU, KOMPAS.com
– Aksi ayah di Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ini menyita perhatian warganet.
Ia merekam video saat tengah mengantarkan anaknya ke
sekolah
naik perahu galon rakitan.
Videonya pun beredar di media sosial.
Hal tersebut ia lakukan lantaran
bencana banjir rob
yang tak berkesudahan terus melanda desanya.
Nyaris tidak ada jalan yang tersisa, semuanya digenangi air laut yang pasang.
Permukiman warga di sana berubah seperti sungai.
Dengan rakit buatan itu, ayah tersebut ingin memastikan agar seragam hingga sepatu anaknya tidak kebasahan saat tiba di sekolah.
Ia pun menyusuri jalanan gang yang banjir menuju arah sekolah tempat anaknya menimba ilmu.
Dalam videonya, ayah tersebut turut menyampaikan permintaan maaf kepada guru jika anaknya sedikit terlambat sampai ke sekolah.
“Maaf Bu, apabila agak telat Bu, inilah cuacanya,” ujar suara sang ayah dalam video tersebut.
Belakangan diketahui ayah yang mengantar anak naik rakit itu bernama
Maksudi Rifai
(45).
Ia mengatakan, momen itu direkam pada Kamis (20/11/2025) pagi tadi, ketika ia mengantarkan anak bungsunya berangkat sekolah ke MTs Kandanghaur.
“Iya itu saya, memang tiap hari rob itu. Perjalanan ke sekolah itu hampir setengah perjalanan banjirnya di atas dengkul,” kata Maksudi saat dihubungi, Kamis malam.
Maksudi menceritakan, sebelumnya ia biasa menggendong anaknya saat berangkat sekolah.
Namun, kondisi yang terus-menerus banjir membuatnya kewalahan.
“Cuma kalau berhari-hari kerasa juga capeknya pPak, berat, terus jalannya juga licin, khawatir jatuh,” kata dia.
Maksudi bercerita, kebetulan di rumah ada kerangka bekas tempat tidur yang tidak terpakai.
Oleh karena itu, kerangka itu dirangkai menjadi sebuah rakit sederhana.
Di bawahnya juga ditambahkan bekas galon air mineral sebagai pengapung.
Maksudi menyampaikan, semua itu ia lakukan demi sang anak tetap bisa bersekolah tanpa basah kuyup.
“Yang diantar itu anak kedua, anak bungsu. Namanya Lanaufar, sekolahnya di MTs Kandanghaur di Pantura dekat pom bensin,” ujar dia.
Maksudi diketahui tinggal di Blok Condong, kawasan yang berada dekat aliran sungai dan menjadi salah satu wilayah terparah terdampak rob.
Menurutnya, daerah itu nyaris tidak pernah benar-benar kering.
Setiap hari, anaknya berangkat dari rumah mengenakan sepatu bot.
Sesampainya di pinggir Jalur Pantura, ia baru mengganti dengan sepatu sekolah agar tetap kering.
“Nanti sepatu botnya saya bawa pulang. Kalau pulangnya tidak dijemput, kan biasanya sudah surut. Ya, setiap hari begitu terus,” katanya.
Di sisi lain, ia pun memohon pengertian pihak sekolah apabila anaknya terkadang terlambat tiba di kelas karena terhambat banjir.
“Makanya di video saya minta maaf ke ibu bapak guru kalau anak saya telat,” ujarnya.
Maksudi berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi permanen bagi warga di Desa Eretan Wetan.
Banjir rob yang terus-menerus terjadi sudah berlangsung puluhan tahun dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat.
“Harapan saya semoga kondisi ini bisa diperhatikan pemerintah,” kata Maksudi.
Ia dan warga lainnya hanya ingin bisa beraktivitas normal tanpa harus setiap hari berhadapan dengan rob yang terus menggenang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/11/2025 22:09
Daftar UMK Jabar 2026 Jika Naik 10,5% di 27 Kabupaten & Kota

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 naik sekitar 6,5% hingga 10,5%. Lantas, berapa upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 di Jawa Barat jika terdapat kenaikan 10,5% sesuai tuntutan buruh?

Kalangan buruh menuntut kenaikan upah minimum 2026 berkisar 6,5% hingga 10,5%. Tuntutan tersebut salah satunya disuarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Namun demikian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa proses pembahasan besaran kenaikan upah minimum masih berlangsung menjelang tenggat pengumuman pada November.

“Tunggu saja dulu, kan kita masih proses. [Diumumkan] November, dong, kan masih ada waktu,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Sebelumnya, kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025 diputuskan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Beleid tersebut menyatakan pertimbangan kenaikan upah minimum mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

UMK Kota Bekasi menjadi yang tertinggi di Jawa Barat usai kenaikan sebesar 6,5% pada 2025, yakni menjadi Rp5.690.752.

Selain itu, terdapat Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi masuk dalam daftar tiga besar UMK tertinggi Jawa Barat tahun ini, masing-masing sebesar Rp5.599.593 dan Rp5.558.515.

Sementara itu, Kota Banjar menjadi daerah dengan UMK terendah di Jawa Barat yakni Rp2,43 juta jika upah minimum naik 10,5% pada 2026 sesuai dengan usulan buruh.

Berikut daftar UMK di Jawa Barat 2026 jika naik 10,5%:

Kota Bekasi – dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.288.538
Kabupaten Karawang – dari Rp5.599.593 menjadi Rp6.186.551
Kabupaten Bekasi – dari Rp5.558.515 menjadi Rp6.143.664
Kabupaten Purwakarta – dari Rp4.792.252 menjadi Rp5.295.430
Kabupaten Subang – dari Rp3.508.626 menjadi Rp3.877.534
Kota Depok – dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.741.787
Kota Bogor – dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.664.321
Kabupaten Bogor – dari Rp4.877.211 menjadi Rp5.389.308
Kabupaten Sukabumi – dari Rp3.604.482 menjadi Rp3.982.950
Kabupaten Cianjur – dari Rp3.104.583 menjadi Rp3.430.371
Kota Sukabumi – dari Rp3.018.634 menjadi Rp3.336.589
Kota Bandung – dari Rp4.482.914 menjadi Rp4.954.599
Kota Cimahi – dari Rp3.863.692 menjadi Rp4.270.378
Kabupaten Bandung Barat – dari Rp3.736.741 menjadi Rp4.128.592
Kabupaten Sumedang – dari Rp3.732.088 menjadi Rp4.123.958
Kabupaten Bandung – dari Rp3.757.284 menjadi Rp4.152.305
Kabupaten Indramayu – dari Rp2.794.237 menjadi Rp3.087.656
Kota Cirebon – dari Rp2.697.685 menjadi Rp2.981.950
Kabupaten Cirebon – dari Rp2.681.382 menjadi Rp2.962.934
Kabupaten Majalengka – dari Rp2.404.632 menjadi Rp2.657.119
Kabupaten Kuningan – dari Rp2.209.519 menjadi Rp2.442.517
Kota Tasikmalaya – dari Rp2.801.962 menjadi Rp3.096.170
Kabupaten Tasikmalaya – dari Rp2.699.992 menjadi Rp2.983.492
Kabupaten Garut – dari Rp2.328.555 menjadi Rp2.573.554
Kabupaten Ciamis – dari Rp2.225.279 menjadi Rp2.459.930
Kabupaten Pangandaran – dari Rp2.221.724 menjadi Rp2.455.501
Kota Banjar – dari Rp2.204.754 menjadi Rp2.436.751

20/11/2025 20:30
Bupati Indramayu Pastikan Kepala Patung Soekarno Miring Lekas Diperbaiki

Indramayu –

Viral kepala Patung Presiden Pertama RI, Soekarno yang berdiri di kawasan Alun-alun Indramayu, miring gegara tertimpa tenda. Bupati Indramayu, Lucky Hakim, memastikan patung itu kini sudah dicopot sementara untuk diperbaiki.

“Patungnya ketiban tenda. Kemarin itu ada acara pelantikan PPPK Paruh Waktu. Di Indramayu saat ini banyak angin puting beliung, sepertinya (tenda) itu kena angin,” ujar Lucky dilansir detikjabar, Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, tenda yang jatuh tepat menimpa bagian leher patung Soekarno sehingga menimbulkan kerusakan yang cukup serius.

Lucky mengatakan, awalnya patung Soekarno tersebut sempat ditutup untuk menghindari kesan tidak pantas karena bagian yang rusak terlihat jelas.

Namun belakangan, pihaknya memutuskan mencopot patung tersebut untuk diperbaiki. Patung Mohammad Hatta yang berdiri di sebelahnya pun ikut diturunkan sementara.

Simak selengkapnya di sini

(isa/isa)

20/11/2025 04:48
Viral Leher Patung Soekarno di Indramayu Miring, Loh Kok Bisa?

Jakarta: Sebuah patung perunggu menggambarkan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang berdiri tegak di Alun-Alun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dilaporkan mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut terjadi setelah patung itu tertimpa tenda akibat terhempas angin kencang.

Peristiwa rusaknya patung yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Indramayu ini kemudian menjadi viral di media sosial, memicu perhatian dari publik.

Patung perunggu yang dipasang pada masa pemerintahan Bupati Nina Agustina di tahun 2023 ini mengalami kerusakan signifikan. Bagian kepala patung tampak miring setelah terkena hantaman tenda.
Penyebab Kepala Patung Bung Karno Miring

Plt Kabid Perumahan dan Permukiman Diskimrum Kabupaten Indramayu, Krisdiantoro, menjelaskan bahwa tenda yang menimpa patung tersebut adalah tenda milik panitia acara pelantikan PPPK yang diselenggarakan oleh BKSDM.

”Waktu itu ada pelantikan PPPK dan panitianya itu BKSDM. Kita juga enggak tahu kenapa sampai hari Kamis itu tenda tidak dilepas. Harusnya setelah acara dibereskan, sampai akhirnya pada Kamis sore jam 5-an ada kejadian angin sampai roboh kena patung,” kata Krisdiantoro dikutip dari Metro TV News, Rabu 19 November 2025.

Baca juga:

Setelah insiden tersebut, Dinas Permukiman dan Perumahan Kabupaten Indramayu segera melakukan pengecekan terhadap kondisi patung. Patung Soekarno itu kini telah diturunkan untuk dilakukan perbaikan.

Pihak dinas menyatakan tengah mencari pihak yang membuat patung tersebut pada awalnya. Hal ini dilakukan karena mereka khawatir jika perbaikan diserahkan kepada pengrajin patung yang berbeda, justru bisa merusak kondisi patung tersebut.

Selain menurunkan patung Soekarno, petugas juga mengambil tindakan pencegahan dengan menurunkan patung perunggu Wakil Presiden Muhammad Hatta di lokasi yang sama. Langkah ini diambil guna memastikan kondisi patung tetap aman dan terawat, serta mencegah terulangnya kejadian serupa.

(Sheva Asyraful Fali)

Jakarta: Sebuah patung perunggu menggambarkan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang berdiri tegak di Alun-Alun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dilaporkan mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut terjadi setelah patung itu tertimpa tenda akibat terhempas angin kencang.

Peristiwa rusaknya patung yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Indramayu ini kemudian menjadi viral di media sosial, memicu perhatian dari publik.

Patung perunggu yang dipasang pada masa pemerintahan Bupati Nina Agustina di tahun 2023 ini mengalami kerusakan signifikan. Bagian kepala patung tampak miring setelah terkena hantaman tenda.
Penyebab Kepala Patung Bung Karno Miring

Plt Kabid Perumahan dan Permukiman Diskimrum Kabupaten Indramayu, Krisdiantoro, menjelaskan bahwa tenda yang menimpa patung tersebut adalah tenda milik panitia acara pelantikan PPPK yang diselenggarakan oleh BKSDM.

”Waktu itu ada pelantikan PPPK dan panitianya itu BKSDM. Kita juga enggak tahu kenapa sampai hari Kamis itu tenda tidak dilepas. Harusnya setelah acara dibereskan, sampai akhirnya pada Kamis sore jam 5-an ada kejadian angin sampai roboh kena patung,” kata Krisdiantoro dikutip dari Metro TV News, Rabu 19 November 2025.

Baca juga:

Setelah insiden tersebut, Dinas Permukiman dan Perumahan Kabupaten Indramayu segera melakukan pengecekan terhadap kondisi patung. Patung Soekarno itu kini telah diturunkan untuk dilakukan perbaikan.

Pihak dinas menyatakan tengah mencari pihak yang membuat patung tersebut pada awalnya. Hal ini dilakukan karena mereka khawatir jika perbaikan diserahkan kepada pengrajin patung yang berbeda, justru bisa merusak kondisi patung tersebut.

Selain menurunkan patung Soekarno, petugas juga mengambil tindakan pencegahan dengan menurunkan patung perunggu Wakil Presiden Muhammad Hatta di lokasi yang sama. Langkah ini diambil guna memastikan kondisi patung tetap aman dan terawat, serta mencegah terulangnya kejadian serupa.

(Sheva Asyraful Fali)

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(RUL)

19/11/2025 21:36
Selain Kena Tenda, Ini Sederet Fakta Kepala Patung Soekarno di Indramayu Miring

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah fakta terungkap di balik peristiwa miringnya kepala patung Presiden Soekarno di alun-alun Kabupaten Indramayu. Pelaksana tugas (Plt) Kabid Perumahan dan Permukiman Diskimrum Indramayu, Krisdiantoro menuturkan, kepala patung miring karena terkena tenda pelantikan PPPK Paruh Waktu pada Rabu 12 November 2025.

“Kita juga enggak tahu kenapa sampai dengan hari Kamis sore itu tenda tidak dilepas. Harusnya setelah selesai acara itu kan selesai, beresin ya. Sampai akhirnya hari kamis sore jam jam 05.00-an itu ada kejadian angin, ya sampai roboh,” kata Krisdiantoro kepada wartawan, Rabu (19/11/2025).

Fakta selanjutnya, berdasarkan penuturan Krisdiantoro, patung Soekarno tersebut dibangun tahun 2023.

“Memang itu dibangun oleh Dinas Kimrum tahun 2023,” lanjutnya.

Untuk material patung, Krisdiantoro menceritakan bahwa karya seni itu dibangun menggunakan tembaga. Karena sebab ini, renovasi patung bakal kembali melibatkan pihak pembuat.

“Dari tembaga. Kita harus telusuri siapa yang bikin. Karena saya juga kebetulan jadi Plt baru. Kita lagi menelusuri siapa yang bikin ini. Kalau kita minta tolong pengrajin patung tapi bukan yang membuat awalnya, itu khawatir malah jadi rusak,” pungkas Krisdiantoro.

19/11/2025 14:15