kab/kota: Indramayu

  • Gibran: Program CKG bentuk komitmen negara jamin kesejahteraan rakyat

    Gibran: Program CKG bentuk komitmen negara jamin kesejahteraan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menekankan bahwa hadirnya program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat melalui akses kesehatan yang inklusif.

    Hal itu dikatakan Gibran saat meninjau pelaksanaan program CKG di Puskesmas Margadadi, Jl. Letnan Sutejo No. 10, Margadadi, Indramayu, Jawa Barat, Jumat.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Jumat, Wapres menegaskan bahwa layanan kesehatan bukanlah fasilitas tambahan bagi masyarakat, tetapi hak dasar setiap warga negara.

    Dengan demikian, negara wajib hadir dan memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari akses layanan medis yang memadai.

    Gibran mengatakan bahwa program CKG menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia Emas 2045, yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

    Wapres pun menyampaikan apresiasi atas kerja keras para tenaga kesehatan dan tingginya partisipasi masyarakat mengikuti program ini.

    Gibran tiba di puskesmas pada pukul 08.30 WIB, didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Bupati Indramayu Lucky Hakim. Wapres memantau langsung seluruh alur layanan CKG, mulai dari proses pendaftaran hingga pemeriksaan dan konsultasi medis.

    Gibran juga menyempatkan berdialog dengan tenaga kesehatan dan menyapa warga yang tengah mengantre untuk memperoleh layanan gratis dari negara tersebut.

    Kepala Puskesmas Margadadi dr. Nurkhasanah menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program CKG terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan saat ini mencapai 20 hingga 30 orang per hari.

    Dia menambahkan bahwa pihaknya terus aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti melalui Posyandu maupun media sosial.

    “Kami memang setiap bulan itu ada pertemuan lintas sektor. Di situ ada camat, kuwu, lurah, serta kepala OPTD lain. Jadi kami informasikan di situ tentang CKG,” ujarnya.

    Senada, Bupati Indramayu Lucky Hakim menegaskan pentingnya upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan.

    Dia menyampaikan bahwa sosialisasi program CKG saat ini terus digencarkan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui dinas kesehatan ke seluruh fasilitas layanan kesehatan.

    “Banyak masyarakat yang dulu mengira ini hanya untuk yang berulang tahun. Tapi kini mereka tahu bahwa CKG bisa diakses siapa saja, anytime, dan bisa di manapun,” tutur Lucky.

    Lucky menambahkan bahwa banyak kasus orang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi parah. Padahal, apabila dicek lebih awal, pengobatan bisa lebih ringan.

    Untuk itu, dia mengajak para kepala daerah lain untuk lebih gencar menyosialisasikan program CKG dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti program prioritas Presiden Prabowo ini.

    “Saya berharap seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk ramai-ramai mensosialisasikan program yang sangat bagus, sesuai dengan asta cita dari Pak Prabowo dan Pak Gibran, artinya bahwa periksa sebelum kenapa-napa, sedia payung sebelum hujan,” kata dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran tinjau kondisi Pasar Baru Indramayu

    Wapres Gibran tinjau kondisi Pasar Baru Indramayu

    Wapres langsung pindah ke lokasi lainnya, yakni kampung relokasi untuk nelayan

    Indramayu (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi Pasar Baru Indramayu, Jawa Barat, Jumat (23/5) pagi, untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di daerah tersebut.

    Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Bupati Indramayu Lucky Hakim, dan Wakil Bupati Indramayu Syaefudin.

    Dari pantauan ANTARA, Wapres bersama rombongan tiba di Pasar Baru Indramayu sekitar pukul 09.00 WIB, Kedatangannya disambut antusias oleh warga dan pedagang yang memenuhi area pasar sejak pagi.

    Gibran tampak berjalan kaki menyusuri lorong pasar dan berhenti di beberapa kios untuk berbincang dengan pedagang.

    Dalam kunjungan itu, Wapres menyempatkan membeli sejumlah sayuran serta mendengarkan keluhan dan harapan pedagang terkait kondisi pasar tersebut.

    Kehadiran Wapres di tengah pasar, dimanfaatkan oleh warga untuk bersalaman dan mengabadikan momen tersebut melalui kamera ponsel mereka.

    Wakil Bupati Indramayu Syaefudin mengatakan, hasil tinjauannya bersama Wapres menunjukkan, kondisi harga bahan pokok masih dalam kategori stabil menjelang Idul Adha 1446 Hijriah.

    Menurut dia, komoditas utama seperti daging sapi, sayuran, dan kebutuhan harian lainnya tidak menunjukkan lonjakan harga yang signifikan.

    “Untuk harga daging lokal saat ini masih Rp130 ribu per kilogram, sedangkan daging impor sekitar Rp70 ribu sampai Rp90 ribu. Ini masih dalam batas normal,” ujarnya.

    Ia juga memastikan ketersediaan stok bahan pangan di pasar tersebut, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi hari besar keagamaan.

    Selain memantau harga, kata Syaefudin, Wapres juga menyoroti kondisi fisik di Pasar Baru Indramayu.

    Dia menuturkan pasar tersebut terakhir kali direlokasi pada 1994 dan hingga kini, belum pernah direvitalisasi secara menyeluruh.

    “Sudah cukup lama tidak ada pembaruan. Maka dari itu, kami saat ini sedang menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk merevitalisasi pasar ini,” kata Syaefudin.

    Ia menuturkan revitalisasi pasar menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah guna meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung, serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

    Ia menyebutkan setelah meninjau kondisi pasar, Wapres langsung melanjutkan perjalanan untuk meninjau kondisi Kampung Nelayan Sejahtera Bermartabat di Desa Eretan Kulon, Indramayu yang menjadi lokasi untuk relokasi warga terdampak banjir rob.

    “Wapres langsung pindah ke lokasi lainnya, yakni kampung relokasi untuk nelayan,” tutur dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri minta pemda di Kawasan Rebana tingkatkan iklim investasi

    Mendagri minta pemda di Kawasan Rebana tingkatkan iklim investasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di Kawasan Rebana, yang mencakup tujuh daerah otonom di Jawa Barat, untuk meningkatkan iklim investasi, guna menjadi motor penggerak ekonomi Jawa Barat dan daerah penyangga.

    Kawasan Rebana mencakup tujuh daerah otonom, yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu.

    “Saya hanya menyampaikan bahwa poinnya, investasi di Jawa Barat harus bisa ditingkatkan dengan berbagai permasalahannya. Nanti kita bahas, diskusikan,” kata Tito dalam diskusi bertajuk “Investasi dan Pengembangan Berkelanjutan di Jantung Jawa Barat” di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jabar, Senin, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dia mengungkapkan investasi tidak selalu harus berasal dari luar negeri, melainkan juga dapat didorong dari dalam negeri. Ia menilai posisi Jabar sangat strategis karena memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah serta populasi usia produktif yang besar.

    Oleh karena itu, dukungan terhadap pengusaha nasional dan lokal sangat diperlukan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat setempat juga penting karena mereka dapat berperan sebagai penyangga dalam meminimalkan potensi konflik.

    “Nah, ini menurut saya keberpihakan kepada masyarakat lokal juga harus, karena mereka menjadi buffer zone yang memperkuat ketika ada apa-apa,” ujarnya.

    Ia juga mendorong para kepala daerah untuk mempermudah perizinan guna menghidupkan iklim usaha, salah satunya melalui keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dia mencontohkan Kabupaten Sumedang yang sudah mengadopsi teknologi metaverse dalam pelayanan publik.

    Tito menilai MPP sangat penting karena membuat proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Dia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar karena hampir semua kabupaten/kota sudah memiliki MPP.

    “Hampir semuanya kabupaten dan kota [di Jabar] sudah memiliki Mal Pelayanan Publik. Ya, kita tepuk tangan untuk kita, karena ini bagus. Tapi menurut saya, sekali lagi, di saat kita membuka iklim investasi, mempermudah perizinan, dan lain-lain, termasuk tata ruang [perlu dipercepat],” jelas Tito.

    Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kawasan Rebana, Mendagri mengingatkan agar daerah tidak terlalu bergantung pada SDA, melainkan perlu memperkuat sumber daya manusia (SDM). Hal ini penting agar tenaga kerja di kawasan tersebut menjadi terdidik dan sehat.

    Ia menekankan program pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan kualitasnya, bukan sekadar memenuhi alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

    “Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya sekadar sudah memenuhi kriteria, syarat 20 persen pendidikan, kesehatan. Nah, ini harus berani untuk ngecek secara detail subprogram-subprogramnya, jangan hanya terima-terima saja. Tantangan, saya mohon dengan segala hormat juga teman-teman dari DPRD bisa juga melihat secara detail,” ujarnya.

    Sebagai informasi, acara ini mempertemukan para pemimpin nasional dan daerah. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dedi Latip, Direktur Keuangan PT Pertamina Emma Sri Martini, Bupati Majalengka Eman Suherman, dan para kepala daerah di Kawasan Rebana, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jabar.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 17 Siswa Bandung Barat Masih Selamat, Tak Langsung Dikirim ke Barak Militer usai Dirazia Satpol PP – Halaman all

    17 Siswa Bandung Barat Masih Selamat, Tak Langsung Dikirim ke Barak Militer usai Dirazia Satpol PP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 17 siswa SMP dan SMA di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) nyaris dikirim ke markas TNI untuk mengikuti program pendidikan militer gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Pasalnya, belasan pelajar tersebut terjaring razia saat bolos sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bandung Barat pada Kamis (8/5/2025).

    Para siswa itu terancam dikirim ke barak militer jika masih tak berubah dan mengulangi hal yang sama.

    “Kalau di lain waktu kejadian lagi, tentu bisa saja dikirim ke sana (Barak Militer),” kata Kasatpol PP Bandung Barat, Ludi Awaludin, Kamis, dilansir TribunJabar.id.

    Ludi mengatakan bahwa penjaringan pelajar bolos itu dilakukan saat Satpol PP Bandung Barat sedang melakukan penertiban terhadap anak jalanan (Anjal).

    Saat menyisir Anjal, petugas Satpol PP mendapati sejumlah pelajar yang beraktivitas di luar sekolah mulai dari nongkrong di warung hingga nongkrong di pinggir jalan. 

    “Tadi awalnya kami sedang melakukan kegiatan penertiban terhadap anak jalanan, namun dalam praktiknya juga ditemukan anak sekolah yang sedang membolos. Sehingga kita ikut amankan juga,” ungkap Ludi.

    Terdapat beragam alasan yang membuat para pelajar tersebut melakukan bolos sekolah mulai dari terlambat masuk, tidak menyukai mata pelajaran tertentu, hingga sengaja keluar sekolah sebelum jam pelajaran berakhir.

    “Alasannya macam-macam, katanya enggak suka pelajaran matematika, kemudian memang ada yang malas sekolah. Apapun alasannya hal itu tidak dibenarkan, sehingga kami amankan dan kami akan bina,” bebernya.

    Berdasarkan pemeriksaan, petugas Satpol PP tidak menemukan adanya senjata tajam (sajam) maupun obat terlarang yang dibawa oleh para pelajar yang terjaring razia.

    “Tidak ada benda-benda seperti itu, jadi murni mereka ini memang membolos saja. Kemudian kita data dan kita panggil sekolahnya supaya tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut,” sebut Ludi.

    Beda nasib dengan para pelajar di Bandung Barat, sebanyak 19 pelajar SMA sederajat di Kabupaten Indramayu, Jabar, dikirim ke Resimen Induk Kodam (Rindam) III/Siliwangi Bandung pada Senin (5/5/2025) dini hari.

    Mereka akan mengikuti pembinaan oleh para tentara agar terbentuk karakter yang lebih disiplin.

    “Mereka merupakan ‘anak-anak hebat’ yang akan mengikuti pembinaan di barak militer,” ucap Pembina Guru BK se-Kabupaten Indramayu, Erna Setyawati Kamis, dilansir TribunJabar.id.

    Erna menyampaikan bahwa sesuai petunjuk Gubernur Dedi Mulyadi, 19 siswa tersebut tercatat kurang disiplin oleh pihak sekolah.

    Para siswa diketahui sering bolos hingga terlibat tawuran, bahkan ada juga yang sampai berurusan dengan pihak kepolisian.

    Pihak sekolah sendiri juga kewalahan dalam melakukan pembinaan dalam pembentukan karakter terhadap anak-anak tersebut.

    Erna menyebutkan bahwa 19 pelajar ini berasal dari 6 sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu.

    Para pelajar dikirim ke barak militer sudah atas dasar izin dari pihak orang tua dan sekolah.

    “Orang tua mereka setuju dan menyambut baik. Sekolah dan pemerintah hanya membantu mengarahkan karakter anak agar menjadi baik,” jelas Erna.

    Sebagai informasi, uji coba telah dimulai dengan dikirimnya 39 siswa SMP yang dianggap nakal ke Resimen Artileri Medan 1/Sthira Yudha, Batalyon Armed 9 di Bungursari, Purwakarta, Jabar, pada Kamis (1/5/2025) lalu.

    Disusul pada Selasa (6/5/2025), sebanyak 30 siswa dari berbagai sekolah dikirim ke Batalyon Infanteri Raider 300/Braja Wijaya di Kabupaten Cianjur, Jabar, guna menjalani pembinaan oleh tentara.

    Selama mengikuti pendidikan berkarakter di markas TNI ini, para siswa juga akan didampingi psikolog dan petugas kesehatan untuk memastikan aspek emosional serta fisik mereka terjaga.

    Para siswa yang mengikuti program pendidikan militer ini pun akan tetap mendapat pendampingan dari sekolah maupun Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar.

    Kriteria siswa yang dianggap bermasalah atau nakal untuk mengikuti program tersebut secara umum telah tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor: 43/PK.03.04/KESRA.

    Di antaranya sering terlibat tawuran pelajar, kecanduan bermain gim, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong, dan perilaku tidak terpuji lainnya.

    Para orang tua siswa juga akan dimintai persetujuan secara lisan, dan menandatangani surat sebagai persyaratan tertulis untuk mengikutsertakan anaknya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Belasan Pelajar Bandung Barat Bolos Sekolah Dirazia Satpol PP, Terancam Dikirim ke Barak Militer

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJabar.id/Rahmat Kurniawan/Handhika Rahman)

  • Viral Video Sopir Truk Memandikan Babi di Pinggir Sawah di Indramayu, Polisi Turun Tangan – Halaman all

    Viral Video Sopir Truk Memandikan Babi di Pinggir Sawah di Indramayu, Polisi Turun Tangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Indramayu – Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan seorang sopir truk memandikan babi di bahu jalan Jalur Pantura Indramayu, tepatnya di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu, Jawa Barat.

    Dalam insiden tersebut, sekitar 11 truk yang masing-masing memuat 45 ekor babi berhenti di dekat saluran irigasi.

    Tindakan Warga dan Respon Polisi

    Warga setempat merasa resah akibat tindakan sopir truk tersebut yang menggunakan air dari saluran irigasi untuk memandikan babi.

    Air yang digunakan diperkirakan akan mengalir kembali ke saluran irigasi dan berpotensi mencemari areal persawahan.

    “Sampean tahu gak airnya itu mengalir ke sawah dan itu najis. Sampean paham gak ini babi najis semuanya jadi najis. Sampean ini seenaknya begini,” ujar Jay Kresna, seorang warga, dalam video yang viral.

    Menanggapi keluhan warga, Polres Indramayu melalui Kapolsek Kandanghaur, AKP Surahmat, segera turun tangan.

    “Kita lakukan penertiban, kita undang pengurus ke Polsek. Alhamdulillah sudah beres,” ungkap Kapolsek.

    Polisi meminta agar sopir truk tidak mengulangi perbuatannya.

    (TribunCirebon.com/Handhika Rahman)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Wisma Haji Diusulkan Jadi Sekolah Rakyat di Indramayu

    Wisma Haji Diusulkan Jadi Sekolah Rakyat di Indramayu

    Jakarta

    Menteri Sosial RI (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi Wisma Haji Indramayu, Jawa Barat. Lokasi ini diusulkan menjadi awal pelaksanaan Sekolah Rakyat di wilayah Indramayu. Gus Ipul mengatakan gedung Wisma Haji ini bakal direvitalisasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahun ini.

    “Alhamdulillah, kita menemukan aset yang luar biasa ya, bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini. Sekarang kita akan mencoba meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera bisa mensurvei tempat ini,” ungkap Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

    “Lalu nanti dihitung (biaya) renovasinya, mudah-mudahan bulan depan sudah bisa dimulai renovasi,” sambungnya.

    Gus Ipul menjelaskan seiring dengan hal tersebut, tim Satgas Sekolah Rakyat yang terdiri dari berbagai Kementerian/Lembaga akan melakukan rekrutmen kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga siswa. Perekrutan ini nantinya melibatkan pemerintah daerah.

    “Nanti yang melakukan rekrutmen itu terdiri dari berbagai lembaga. Satu, Kementerian Sosial; dua, Kementerian Dikdasmen; tiga, nanti ada juga dari Pak Bupati atau Pemerintah Daerah,” jelas Gus Ipul.

    “Ada dari BPS, kemudian tentu nanti dibantu Pak Bupati oleh Dinsos daerah sama (ketua) RT, RW, lurah, Kades, dan camat setempat,” lanjutnya.

    “Sebagaimana arahan Presiden, makanya yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang masuk dalam statistik, istilahnya itu miskin ekstrem atau miskin. Mereka yang berada di bawah, yang mungkin belum bisa mengikuti proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah yang ada atau putus sekolah,” ungkap Gus Ipul.

    “Jadi ini semua dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan, terutama buat keluarga miskin,” imbuhny.

    “Mungkin jumlah yang direkrut nanti murid-muridnya sekitar 200-an orang dari keluarga yang sangat tidak mampu, supaya bisa disekolahkan, boarding juga di sini untuk memutus mata rantai kemiskinan. Insyaallah bisa menjadi orang-orang yang berpendidikan dan memiliki kesempatan untuk bisa lebih maju,” jelas Lucky.

    Lebih lanjut, Lucky menegaskan pihaknya berjanji akan mengebut proses persiapan Sekolah Rakyat di Indramayu. Menurut Lucky, program ini akan dikejar persiapannya dalam hitungan hari alih-alih minggu.

    “Maka akan turun alat-alat berat di sini untuk beresin yang di luarnya. Terus nanti akan diasesmen, untuk dilihat berapa kira-kira estimasi biayanya untuk renovasi ini dan tentu nanti dari Kementerian PU akan hadir juga,” pungkasnya.

    (hnu/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kilang Cilacap Ajak Mitra Binaan Studi Banding Pengelolaan Sampah Non B3 di Indramayu

    Kilang Cilacap Ajak Mitra Binaan Studi Banding Pengelolaan Sampah Non B3 di Indramayu

    TRIBUNJATENG.COM, CILACAP – Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap menyelenggarakan studi banding pengelolaan sampah non Bahan Berbahaya & Beracun (B3) di Bank Sampah Wiralodra Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (3/5/2025).

    Bank binaan Kilang RU VI Balongan ini dibentuk sejak 2018, fokus pada pengelolaan sampah organik & anorganik.

    Sampah anorganik diolah menjadi berbagai kerajinan tangan, sedangkan sampah organik diolah kembali sebagai media budidaya maggot untuk mengurai sampah, penggembur tanah, hingga pakan ikan & hewan ternak lain.

    Dalam kesempatan ini Kilang Cliacap membawa 8 orang mitra binaan dari Kelompok Bank Sampah Abhipraya pada program Masyarakat Mandiri Kutawaru (MAMAKU).

    STUDI BANDING: Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap menyelenggarakan studi banding pengelolaan sampah non Bahan Berbahaya & Beracun (B3) di Bank Sampah Wiralodra Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (3/5/2025). Bank binaan Kilang RU VI Balongan ini dibentuk sejak 2018, fokus pada pengelolaan sampah organik & anorganik. (DOK. PERTAMINA CILACAP)

    Di bank sampah ini peserta mendapatkan materi pelatihan dan praktik langsung pembuatan kerajinan tangan dari limbah non B3 menjadi kursi, meja, dan lainnya. 

    Rato, local hero pada program MAMAKU menyambut antusias studi banding ini yang disebutnya sangat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kelompoknya.

    “Salah satu program Mamaku adalah Bank Sampah Abhipraya, sehingga apa yang kami dapatkan di kegiatan ini menjadi tambahan ilmu dan ide yang bisa diterapkan di Kutawaru,” katanya.

    Disebutkan, sampah di Kutawaru juga menjadi persoalan serius mengingat letak geografis yang dikelilingi perairan, kondisi ini mengakibatkan tidak adanya fasilitas pembuangan sampah yang memadai.

    “Semangatnya adalah sampah yang dihasilkan di Kelurahan kami harus habis dikelola di kelurahan kami karena ketiadaan TPS Terpadu. Kalaupun ada tentu butuh biaya tinggi untuk pengirimannya. Kunjugan studi banding ini menjadi salah satu solusi pemanfaatan sampah, terimakasih Kilang Cilacap,” imbuh Rato.

    Dari Bank Sampah Wiralodra, rombongan berlanjut mengunjungi kedai kopi Teman Istimewa.

    Kedai kopi ini yang juga binaan Kilang Balongan ini benar-benar istimewa karena seluruh karyawan di dalamnya merupakan penyandang tuna rungu dan disabilitas.  

    Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Cilacap, Cecep Supriyatna menyebutkan kunjungan studi banding ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan memperluas pengetahuan mitra binaan.

    “Bertemu dengan hal-hal baru seperti Bank Sampah Wiralodra dan Kopi Istimewa ini harapannya memberikan penyegaran kepada mereka. Selain itu bisa memunculkan ide dan gagasan baru untuk pengembangan dari apa yang sudah dilakukan selama ini,” jelasnya.

    Inisiatif Kilang Cilacap dalam peningkatana kapasitas mitra binaan ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG’s. Di antaranya tujuan pertama, mengakhiri kemiskinan; tujuan kedelapan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; dan tujuan ketujuh belas, menguatkan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global. (*)

     

  • Hari Ini Lucky Hakim Jalani Sanksi Magang 3 Bulan, Apa Saja yang Dilakukan?

    Hari Ini Lucky Hakim Jalani Sanksi Magang 3 Bulan, Apa Saja yang Dilakukan?

    Hari Ini Lucky Hakim Jalani Sanksi Magang 3 Bulan, Apa Saja yang Dilakukan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bupati Indramayu,
    Lucky Hakim
    , akan memulai menjalani
    sanksi magang
    di Kementerian Dalam Negeri hari ini, Selasa (6/5/2025).
    Dia akan menjalani sanksi magang seminggu sekali, selama tiga bulan, buntut
    pelesiran ke Jepang
    tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) pada Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.
    “Besok hari Selasa (hari ini -red), Bupati Indramayu akan mulai menjalani masa-masa pembinaan di Kemendagri dan besok akan dimulai di Ditjen Adwil,” ujar Bima Arya di Gedung DPR RI, Senin (5/5/2025) kemarin.
    Bima mengatakan, untuk mengawali sanksi ini, Lucky Hakim akan diminta magang di Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan (Adwil).
    Apa yang akan dilakukan Lucky selama magang nanti? 
    Lucky Hakim akan mendengarkan pemaparan dari Dirjen Adwil, Syafrizal, mengenai gambaran umum tata kelola dan tugas utama dalam pemerintahan daerah.
    “Ini tentu ada kaitannya dengan Pak Bupati juga. Adwil ini kan di bawahnya ada Pol PP, ada Damkar, ini semuanya. Besok dimulai dengan Adwil,” ucap Bima.
    Setelah Adwil, Lucky Hakim akan ditempatkan di beberapa direktorat, termasuk Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    Berawal Dari Ketidaktahuan
    Sanksi yang akan dijalani Lucky Hakim selama tiga bulan ini berawal dari ketidaktahuannya terkait detail aturan menjadi seorang kepala daerah.
    Bima Arya mengatakan, sanksi yang diberikan Kemendagri setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan pendalaman.
    Lucky Hakim dan sembilan saksi lainnya diminta keterangan dan menjurus pada kesimpulan bahwa Lucky Hakim tidak tahu ada aturan terkait izin ke luar negeri.
    “Tim Inspektorat menemukan dari keterangan seluruh saksi bahwa Bupati Indramayu tidak mengetahui aturan tentang kewajiban untuk menyampaikan permohonan izin ke luar negeri bagi kepala daerah dalam kondisi apapun, ke manapun, dengan tujuan apapun,” ucap Bima saat konferensi pers di Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, 22 April 2025.
    Lucky Hakim tidak mengindahkan edaran Kemendagri agar setiap kepala daerah bersiaga di tempatnya masing-masing selama masa libur Lebaran untuk ikut mengatur arus mudik-balik.
    Dia malah pelesiran ke Jepang bersama keluarganya, dan akhirnya harus menjalani sanksi magang setelah pulang dari liburan.
    Akui Kesalahan dan Meminta Maaf
    Atas kelalaiannya itu, Lucky Hakim mengaku salah.
    Ia meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indramayu dan juga Kemendagri atas kesalahannya tersebut.
    Awalnya, Lucky berpikir izin keluar negeri dilakukan ketika hari kerja, bukan saat cuti bersama hari raya Idul Fitri seperti saat dia pergi berlibur ke Jepang.
    Pemahamannya ini yang menyebabkan dia tidak meminta izin dari Kemendagri saat hendak liburan ke luar negeri.
    “Saya yang salah, karena berasumsi. Seharusnya (saya) baca lebih detail,” kata Lucky usai diperiksa Inspektorat Kemendagri pada 8 April 2025.
    Adapun kewajiban izin Kemendagri untuk kepala daerah yang hendak keluar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    Dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri.
    Beleid ini juga mengatur sanksi bagi kepala daerah yang keluar negeri tanpa izin dari Kemendagri.
    Dalam Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa kepala daerah yang melanggar diancam sanksi pemberhentian sementara tiga bulan yang akan dijatuhkan oleh Mendagri.
    Selain alasan tidak membaca detail aturan, Lucky mengatakan, liburan itu dilakukan karena seluruh staf dan pegawai Pemkab Indramayu juga libur Lebaran, sehingga Pendopo Bupati Indramayu sepi.
    Alasan tersebut membuat Lucky Hakim memutuskan untuk berlibur bersama keluarga ke Jepang hingga tanggal masuk para ASN Indramayu. “Di kantor sudah tidak ada orang, kecuali aspri saya pribadi yang memang tidak dibiayai oleh negara. Dari situlah asumsi saya keluar, kantor tutup, tidak ada orang. Ini hari cuti bersama. Saya pergi dan saya pulang sebelum kantor buka, ternyata itu salah. Itu sebabnya saya minta maaf,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Indramayu Lucky Hakim Jalani Sanksi Ngantor di Kemendagri Besok

    Bupati Indramayu Lucky Hakim Jalani Sanksi Ngantor di Kemendagri Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Indramayu, Lucky Hakim akan menjalani sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai besok, Selasa (6/5/2025). Sanksi ini mewajibkan dirinya untuk hadir di lingkungan Kemendagri setiap seminggu sekali selama tiga bulan.

    Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Dia mengatakan pembinaan Lucky Hakim akan dimulai dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil).

    “Besok Selasa pagi, nanti Dirjen Adwil akan menyampaikan materi terkait dengan tugas-tugas pemerintahan, tata kelola pemerintahan, dan ada kaitannya dengan Bupati,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Nantinya, lanjut dia, setiap minggu Lucky Hakim akan mendapatkan materi lain dengan Dirjen-Dirjen lainnya yang ada di Kemendagri.

    “Setiap minggu akan berpindah. Besok dimulai dengan Dirjen Adwil,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada Lucky Hakim, yakni seminggu sekali selama tiga bulan wajib hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 

    “Bupati [Lucky Hakim] diminta untuk hadir langsung ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di seluruh komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” tutur Bima di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (22/4). 

    Menurutnya, seluruh kegiatan yang digelar semua Dirjen di Kemendagri harus diikuti oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim.

    Bima mengimbau Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk mengatur kehadirannya di Kementerian Dalam Negeri dan tidak boleh berbenturan dengan tugas pokoknya sebagai kepala daerah.

  • Polisi di Indramayu Patroli Cari Preman Malah Dapat Pelajar Berseragam Lagi Mabuk Miras – Halaman all

    Polisi di Indramayu Patroli Cari Preman Malah Dapat Pelajar Berseragam Lagi Mabuk Miras – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota Polsek Kandanghaur, Indramayu, Jawa Barat lakukan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan sasaran premanisme, Jumat (2/5/2025).

    Bukan preman yang didapat, anggota polisi justru temukan sekelompok pelajar yang masih mengenakan seragam tengah mabuk minuman keras (miras) di sebuah warung.

    Para pelajar tersebut ditemukan polisi dalam kondisi mabuk di sebuah warung di Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat malam sekitar pukul 21.00 WIB.

    Saat itu, anggota polisi tengah melakukan penyisiran lokasi.

    Mereka lantas menemukan sekelompok pelajar dalam kondisi lemas dan mencurigakan.

    Setelah diperiksa, keenam pelajar tersebut diduga mabuk miras.

    Mereka masing-masing berinisial AN (16), A (17), RP (16), GS (16), T (15), dan RP (16).

    Demikian yang disampaikan Kapolsek Kandanghaur, AKP Surahmat.

    “Mereka dalam keadaan lemas dan terindikasi mengonsumsi miras,”

    “Kami langsung amankan dan mendata identitas masing-masing. Selanjutnya kami lakukan pembinaan awal di lokasi,” kata AKP Surahmat, Sabtu (3/5/2025).

    Pihak kepolisian juga langsung menghubungi tim medis dari RS Bhayangkara Losarang.

    Enam pelajar tersebut lantas dibawa ambulans untuk mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.

    “Kami juga menghubungi para orang tua dan pamong desa masing-masing untuk penanganan lanjutan,”

    “Langkah ini kami ambil agar ada perhatian bersama terhadap perilaku remaja yang mulai menyimpang,” tegasnya.

    Belasan Pelajar Diamankan

    Sementara itu, pada 24 April 2025 lalu, belasan pelajar di Cirebon diamankan di kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) Bima, Kota Cirebon.

    Mereka diamankan saat tengah mendukung sekolahnya yang bertanding dalam kejuaraan futsal.

    Meski terlihat mendukung, namun mereka diamankan karena tertangkap basah menenggak miras di belakang lokasi.

    Iptu Suganda, Kapolsek Kesambi mengonfirmasi hal tersebut.

    “Awalnya anggota Polsek Kesambi yang berjaga melakukan patroli dan mendapati sekelompok remaja sedang berkumpul dengan gerak-gerik mencurigakan di belakang GOR Bima.”

    “Setelah diperiksa, ternyata mereka sedang mengonsumsi miras,” ujar Suganda, Kamis (24/4/2025). 

    Sebanyak 19 pelajar diamankan ke Mapolsek Kesambi beserta barang bukti.

    “Kami juga memanggil pihak sekolah dan orang tua masing-masing.”

    “Mereka membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya,” ucapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Polisi di Indramayu Temukan Sekelompok Pelajar Lemas Mencurigakan, Diduga Habis Pesta Miras

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, Handika Rahman/Eki Yulianto)