Xcloud.id

kab/kota: Indramayu

  • Menteri LH akan panggil direktur perusahaan terkait polusi udara DKI

    Menteri LH akan panggil direktur perusahaan terkait polusi udara DKI

    Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq (tengah) ketika memeriksa hasil uji emisi yang dilakukan di kawasan PT Pelindo di Jakarta Utara, Selasa (15/7/2025) ANTARA/Prisca Triferna

    Menteri LH akan panggil direktur perusahaan terkait polusi udara DKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 17:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq akan memanggil seluruh direktur perusahaan serta kepala dinas terkait dalam upaya mencari jalan keluar untuk menekan polusi udara yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya.

    “Kami akan mencoba melakukan pemanggilan kepada seluruh jajaran direktur maupun dirjen dan deputi yang bertanggung jawab terkait dengan kualitas udara di Jakarta,” kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif dalam acara uji emisi kendaraan truk pengangkut barang di Jakarta Utara pada Selasa.

    “Kami akan memulai memanggil para direktur pada BUMN, pada Kementerian, pada Kepala Badan yang bertanggung jawab menyebabkan kualitas udara memburuk di Jabodetabek yang angkanya semakin meningkat. Tidak terkecuali juga para Kepala Dinas yang ada di Daerah Khusus Jakarta,” tambahnya.

    Langkah pemanggilan itu merupakan salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam mengawasi dan memastikan lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat.

    Dia juga menekankan bahwa pemanggilan itu merupakan bagian dari kewenangan Menteri seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    Secara khusus Pasal 77, yang menyatakan menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dianggap pemerintah daerah tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

    “Penyelenggara negara wajib menyiapkan lingkungan hidup yang baik buat masyarakatnya termasuk kita sebagai penyelenggara utama. Kita-kita yang duduk di sini sebenarnya, yang membuat, yang menyusun bagaimana sebenarnya emisi ini harus kita tangani atau kita tidak tangani,” tuturnya.

    Secara khusus dia menyoroti kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di Jakarta masih belum memenuhi standar Euro-4, memastikan kualitas BBM dengan tingkat sulfur yang lebih rendah.

    Permintaan untuk meningkatkan kualitas BBM itu sendiri sudah disampaikan oleh Menteri Hanif ketika meninjau kilang minyak PT Pertamina di Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada 13 Juni lalu.

    Sumber : Antara

  • Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025 Regional 13 Juli 2025

    Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025 Regional 13 Juli 2025

    Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Sebuah pemandangan langka terjadi di Kota Bandung saat laga
    Piala Presiden 2025
    berlangsung.
    Ratusan pendukung
    Arema
    FC,
    Aremania
    , memenuhi sudut-sudut kota yang biasanya identik dengan warna biru milik
    Bobotoh
    , pendukung setia
    Persib
    Bandung.
    Pada Kamis (10/7/2025), jalanan Bandung tampak membiru. Namun kali ini, bukan hanya karena Bobotoh, melainkan juga oleh kehadiran Aremania.
    Suasana kondusif dan penuh kehangatan antara dua kelompok suporter yang selama ini dikenal kurang akrab menjadi sorotan utama.
    Pertemuan antara Bobotoh dan Aremania di Stadion Si Jalak Harupat (SJH) bukan sekadar momen pertandingan.
    Kehadiran Aremania yang disambut dengan hangat menandai sejarah baru perdamaian dua suporter besar ini.
    “Ini momentum pertama kali Aremania datang ke Bandung disambut dengan hangat. Waktu parkir, langsung disambut sama kawan-kawan dari Bandung,” ujar Faisal Hakim Rosadi (30), Aremania asal Indramayu.
    Faisal menyebut suasana kali ini jauh berbeda dibanding sebelumnya, ketika kedatangan Aremania ke Bandung harus dikawal ketat aparat. Ia berharap momen ini menjadi pelajaran bagi PSSI untuk mencabut larangan suporter tandang.
    “Kalau memang aman, kenapa tidak? Yang bikin rusuh itu hanya segelintir oknum,” tegasnya.
    Aremania lainnya, Wahyu Diantoro (24), mengungkapkan keinginannya agar hubungan baik ini bisa berlanjut saat Persib berlaga di Malang.
    “Kami dari Malang ke Bandung enak, dan semoga dari Bandung ke Malang juga enak. Sudah saatnya kita bersatu, bukan ribut lagi,” katanya.
    Senada, Farhan Dwicahyo (27) Aremania asal Malang menyebut ini adalah pengalaman pertamanya menonton langsung di Bandung, dan ia sangat menikmati atmosfer damai dan sambutan hangat warga lokal.
    “Kalau keluarga saya dulu sudah pernah nonton Persib vs Arema di Stadion Siliwangi. Mereka cerita, dulu suasananya juga damai. Sekarang saya alami sendiri,” ujarnya.
    Ketua Umum Viking Persib Club (VPC), Tobias Ginanjar, mengonfirmasi bahwa pihaknya menyambut baik kehadiran Aremania.
    Bahkan, beberapa rombongan Aremania diajak ke sekretariat Viking di Jalan Gurame, dan diajak mengunjungi landmark seperti Gedung Merdeka (Asia-Afrika).
    “Kita siap menyukseskan Piala Presiden 2025 dan menyambut teman-teman Aremania. Selamat datang di Bandung,” ucap Tobias.
    Dalam konferensi pers di Gedung Sate, Jumat (11/7/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan apresiasi terhadap kehadiran berbagai suporter dari berbagai daerah hingga luar negeri.
    “Rakyat Jawa Barat mendapat anugerah, kita semakin banyak saudara. Saudaranya bukan hanya dari Arema atau Dewa United, tapi juga dari Inggris dan Thailand,” kata Dedi.
    Meski Persib Bandung gagal melaju ke final, Dedi menegaskan bahwa kemenangan Jawa Barat ada pada keberhasilannya sebagai tuan rumah yang ramah, sportif, dan aman.
    “Jangankan juara 1, juara 3 saja tidak kita ambil. Karena tuan rumah yang baik adalah yang menghormati tamunya,” lanjutnya.
    Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025,
    Maruarar Sirait
    (Bang Ara), memuji Jawa Barat sebagai tuan rumah ideal.
    Ia menegaskan bahwa turnamen ini berjalan tanpa APBN, seluruhnya didanai sponsor sebesar Rp 68 miliar.
    “Presiden menekankan fair play. Tidak ada pengaturan skor, tidak ada sogokan. Turnamen ini sukses secara ekonomi dan persaudaraan,” ujar Ara.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025 Regional 13 Juli 2025

    Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025 Regional 13 Juli 2025

    Aremania Disambut Hangat di Bandung, Bobotoh dan Aremania Tunjukkan Perdamaian di Piala Presiden 2025
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Sebuah pemandangan langka terjadi di Kota Bandung saat laga
    Piala Presiden 2025
    berlangsung.
    Ratusan pendukung
    Arema
    FC,
    Aremania
    , memenuhi sudut-sudut kota yang biasanya identik dengan warna biru milik
    Bobotoh
    , pendukung setia
    Persib
    Bandung.
    Pada Kamis (10/7/2025), jalanan Bandung tampak membiru. Namun kali ini, bukan hanya karena Bobotoh, melainkan juga oleh kehadiran Aremania.
    Suasana kondusif dan penuh kehangatan antara dua kelompok suporter yang selama ini dikenal kurang akrab menjadi sorotan utama.
    Pertemuan antara Bobotoh dan Aremania di Stadion Si Jalak Harupat (SJH) bukan sekadar momen pertandingan.
    Kehadiran Aremania yang disambut dengan hangat menandai sejarah baru perdamaian dua suporter besar ini.
    “Ini momentum pertama kali Aremania datang ke Bandung disambut dengan hangat. Waktu parkir, langsung disambut sama kawan-kawan dari Bandung,” ujar Faisal Hakim Rosadi (30), Aremania asal Indramayu.
    Faisal menyebut suasana kali ini jauh berbeda dibanding sebelumnya, ketika kedatangan Aremania ke Bandung harus dikawal ketat aparat. Ia berharap momen ini menjadi pelajaran bagi PSSI untuk mencabut larangan suporter tandang.
    “Kalau memang aman, kenapa tidak? Yang bikin rusuh itu hanya segelintir oknum,” tegasnya.
    Aremania lainnya, Wahyu Diantoro (24), mengungkapkan keinginannya agar hubungan baik ini bisa berlanjut saat Persib berlaga di Malang.
    “Kami dari Malang ke Bandung enak, dan semoga dari Bandung ke Malang juga enak. Sudah saatnya kita bersatu, bukan ribut lagi,” katanya.
    Senada, Farhan Dwicahyo (27) Aremania asal Malang menyebut ini adalah pengalaman pertamanya menonton langsung di Bandung, dan ia sangat menikmati atmosfer damai dan sambutan hangat warga lokal.
    “Kalau keluarga saya dulu sudah pernah nonton Persib vs Arema di Stadion Siliwangi. Mereka cerita, dulu suasananya juga damai. Sekarang saya alami sendiri,” ujarnya.
    Ketua Umum Viking Persib Club (VPC), Tobias Ginanjar, mengonfirmasi bahwa pihaknya menyambut baik kehadiran Aremania.
    Bahkan, beberapa rombongan Aremania diajak ke sekretariat Viking di Jalan Gurame, dan diajak mengunjungi landmark seperti Gedung Merdeka (Asia-Afrika).
    “Kita siap menyukseskan Piala Presiden 2025 dan menyambut teman-teman Aremania. Selamat datang di Bandung,” ucap Tobias.
    Dalam konferensi pers di Gedung Sate, Jumat (11/7/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan apresiasi terhadap kehadiran berbagai suporter dari berbagai daerah hingga luar negeri.
    “Rakyat Jawa Barat mendapat anugerah, kita semakin banyak saudara. Saudaranya bukan hanya dari Arema atau Dewa United, tapi juga dari Inggris dan Thailand,” kata Dedi.
    Meski Persib Bandung gagal melaju ke final, Dedi menegaskan bahwa kemenangan Jawa Barat ada pada keberhasilannya sebagai tuan rumah yang ramah, sportif, dan aman.
    “Jangankan juara 1, juara 3 saja tidak kita ambil. Karena tuan rumah yang baik adalah yang menghormati tamunya,” lanjutnya.
    Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025,
    Maruarar Sirait
    (Bang Ara), memuji Jawa Barat sebagai tuan rumah ideal.
    Ia menegaskan bahwa turnamen ini berjalan tanpa APBN, seluruhnya didanai sponsor sebesar Rp 68 miliar.
    “Presiden menekankan fair play. Tidak ada pengaturan skor, tidak ada sogokan. Turnamen ini sukses secara ekonomi dan persaudaraan,” ujar Ara.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNPB Tabur 16 Ton Bahan Semai ke Angkasa Cegah Hujan Deras Jabodetabek

    BNPB Tabur 16 Ton Bahan Semai ke Angkasa Cegah Hujan Deras Jabodetabek

    BNPB Tabur 16 Ton Bahan Semai ke Angkasa Cegah Hujan Deras Jabodetabek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
    BNPB
    ) telah menaburkan 16 ton
    bahan semai
    ke angkasa untuk mencegah potensi hujan deras di wilayah
    Jabodetabek
    .
    “BNPB telah menaburkan bahan semai ke angkasa sebanyak total 16 ton melalui 18 sorti penerbangan.
    Bahan semai
    tersebut meliputi 12,4 ton Natrium Klorida (NaCl) dan 3,6 ton Kalsium Oksida (CaO),” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).
    Natrium Klorida adalah garam dan Kalsium Oksida adalah kapur tohor.
    Dua unit pesawat Caravan PK-DPI dan PK-SNL menerbangkan bahan semai di atas langit Pesisir Utara dan Pesisir Selatan Jawa Barat dalam 24 jam di Lanud Halim Perdanakusuma.
    “Wilayah penaburan bahan semai diprioritaskan di wilayah perairan utara Karawang, Bekasi, Indramayu, dan sekitarnya, termasuk wilayah yang menjadi hulu sungai yang berhilir di daerah rawan bencana banjir Jabodetabek,” tuturnya.
    Penyemaian ini dilakukan untuk mencegat awan-awan hujan yang akan masuk ke darat sehingga hujan bisa diturunkan ke wilayah laut.
    Sebagaimana diketahui, operasi
    modifikasi cuaca
    ini merupakan upaya pemerintah dalam penanganan darurat cuaca ekstrem di musim kemarau basah yang melanda wilayah Jawa Barat dan Jakarta.
    Operasi Modifikasi Cuaca
    (OMC) dilaksanakan oleh BNPB dengan dukungan dari BMKG dan TNI Angkatan Udara.
    Modifikasi cuaca
    rencananya telah dilaksanakan sejak Senin (7/7/2025) hingga hari ini, Jumat (11/7/2025).
    OMC bertujuan untuk mengurangi hujan dengan intensitas tinggi yang diperkirakan masih akan turun pada pekan pertama Juli 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usulan pemekaran belum ada soal pemecahan provinsi

    Usulan pemekaran belum ada soal pemecahan provinsi

    Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman memberikan keterangan di Bandung. (ANTARA/Ricky Prayoga)

    Pemotda Jabar: Usulan pemekaran belum ada soal pemecahan provinsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 07:29 WIB

    Elshinta.com – Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Jawa Barat mengungkapkan dari semua usulan pemekaran daerah yang masuk ke Pemprov Jabar, belum ada yang mengenai pemecahan provinsi, penggabungan atau penambahan wilayah kota, sampai perubahan nama kabupaten.

    Sejauh ini, kata Kepala Biro Pemotda Jawa Barat Faiz Rahman, ada sembilan usulan pemekaran kabupaten di Jawa Barat yang telah masuk sejak tahun 2023 dan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditambah satu usulan baru untuk Kabupaten Cirebon Timur.

    “Sejauh ini kami menerima dan telah mengusulkan (ke Kemendagri) sembilan usulan pemekaran. Dan baru-baru ini yang masuk usulan Kabupaten Cirebon Timur, kalau itu dihitung jadi 10,” kata Faiz di Bandung, Senin.

    Sejauh ini, dijelaskan Faiz, ada sembilan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan Kabupaten Subang Utara.

    Adapun soal provinsi Jawa Barat yang diwacanakan dipecah lima provinsi; kemudian Kota Cimahi, Banjar, dan Sukabumi yang menginginkan kecamatan di perbatasannya untuk bergabung; dan juga pergantian nama Kabupaten Bandung Barat.

    “Itu belum ada, kalaupun ada kita proses. Namun juga ini kan keputusannya di pemerintah pusat yang masih memberlakukan moratorium saat ini,” ucapnya.

    Faiz mengatakan usulan-usulan soal pemecahan provinsi, penambahan wilayah, dan pergantian nama yang merupakan penataan wilayah, haruslah melalui berbagai kajian seperti sosial, ekonomi, politik, historis dan lainnya yang awalnya dilakukan oleh daerah pengusul.

    Prosesnya juga berjenjang dari kabupaten/kota, naik ke tingkat provinsi, dan dibahas lagi di tingkat pusat.

    “Pengusulan secara resmi melalui pemerintah daerah dan DPRD di kota/kabupaten, kemudian naik ke tingkat provinsi, lalu ke pusat melalui berbagai kajian lagi dan peninjauan, karena ini juga kan terkait undang-undang pembentukan wilayahnya,” ujar dia.

    Wacana soal pemecahan provinsi Jabar pertama kali bergulir dari DPRD Jabar yang menyebutkan ada yang mengusulkan pemecahan provinsi Jabar jadi lima yakni Sunda Priangan, Sunda Caruban, Sunda Galuh, Sunda Bhagasasi, dan Sunda Pakuan.

    Untuk isu daerah kota yang ingin memasukan kecamatan di kabupaten/kota tetangga ke wilayahnya, diwacanakan oleh Kota Sukabumi, Kota Banjar dan yang terbaru Kota Cimahi.

    Adapun soal pergantian nama wilayah, diwacanakan untuk Kabupaten Bandung Barat yang juga disampaikan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi belum lama ini.

    Sumber : Antara

  • Dedi Mulyadi Sebut Jawa Barat Tak Mungkin Dipecah jadi 5 Provinsi, Ini Alasannya

    Dedi Mulyadi Sebut Jawa Barat Tak Mungkin Dipecah jadi 5 Provinsi, Ini Alasannya

    Sebelumnya, beredar wacana pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi baru. Rencananya, lima provinsi tersebut akan melingkupi 27 kabupaten dan kota.

    Dengan demikian, jika usulan tersebut direalisasikan, maka tak ada lagi Provinsi Jawa Barat. Adapun wacana pemekaran tersebut di antaranya:

    Pertama, Provinsi Sunda Galuh meliputi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

    Kedua, Provinsi Sunda Priangan mencakup Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi.

    Ketiga, Provinsi Sunda Pakuan meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. 

    Keempat, Provinsi Sunda Taruma meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Kawawang, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

    Sementara kelima yakni Provinsi Sunda Caruban meliputi Kabupaten Kuningan, Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.

    Penulis: Arby Salim

  • Tutup di Plaza Kalibata, Matahari Ungkap Masih Buka Gerai Baru di Sini

    Tutup di Plaza Kalibata, Matahari Ungkap Masih Buka Gerai Baru di Sini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Manajemen peritel fesyen Matahari Department Store, PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) mengungkapkan pihaknya masih melakukan pembukaan beberapa gerai Matahari baru di Jakarta dan luar Jakarta pada semester I-2025.

    Hal ini sekaligus menanggapi kabar baru-baru ini, di mana salah satu gerai Matahari tutup yakni di Plaza Kalibata, Jakarta Selatan. Manajemen mengungkapkan penutupan gerai merupakan hal yang normal bagi peritel.

    “Kami juga masih membuka gerai-gerai baru di Jakarta seperti SUKO Monostore di Millenium Mall, Plaza Blok M, dan Mall Ciputra pada semester I-2025 dan gerai Matahari di Indramayu Jawa Barat pada Maret 2025,” kata Manajemen Matahari kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/7/2025).

    Sementara itu, pihak Manajemen Matahari mengatakan tidak memberikan komentar lebih lanjut terkait penutupan gerai Matahari di Plaza Kalibata, karena hal tersebut merupakan hal yang lumrah di bisnis peritel.

    “Penutupan gerai merupakan bagian dari kegiatan operasional bisnis yang normal,” imbuhnya.

    Foto: Gerai PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) atau Matahari di Plaza Atrium, Jakarta, Selasa (2/7/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Gerai PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) atau Matahari di Plaza Atrium, Jakarta, Selasa (2/7/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Sebelumnya, gerai Matahari Plaza Kalibata resmi tutup permanen pada Selasa (1/7/2025). Berdasarkan pantauan di lokasi, tertulis Matahari Plaza Kalibata sudah resmi tutup operasi pada 1 Juli 2025.

    “Pelanggan setia mulai 1 Juli 2025 Matahari Kalibata sudah tidak beroperasional,” tulis pengumuman selembar kertas di beberapa sudut gerai Matahari Plaza Kalibata, Rabu (2/7/2025).

    Sementara itu di akun media sosial Instagram, Matahari Plaza Kalibata juga sudah pamit. Mereka menyetop seluruh operasional perusahaan mulai dari offline dan online.

    “Kami ucapkan Terima kasih untuk para pelanggan setia Matahari Plaza Kalibata Offline maupun Online. Semoga kedepannya kita bisa memberikan pelayanan serta pengalaman berbelanja yang lebih baik untuk para pelanggan setia di manapun berada,” tulis pengumuman Matahari Plaza Kalibata.

    Meski gerai Matahari Plaza Kalibata sudah ditutup permanen per 1 Juli 2025, tetapi di cabang lain, justru gerai baru Matahari dibuka.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Jabar, Ketinggian Capai 4 Meter

    BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Jabar, Ketinggian Capai 4 Meter

    Liputan6.com, Bandung – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan gelombang tinggi hingga 4 meter berpeluang terjadi di sejumlah perairan di Jawa Barat.

    Gelombang tinggi tersebut berpotensi terjadi pada Selasa, 1 Juli 2025 pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 4 Juli 2025 pukul 07.00 WIB.

    “Pola angin di wilayah Jakarta dan Jawa Barat bagian utara umumnya bergerak dari Timur Laut-Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 8-20 knot,” kata Prakirawan BMKG, Rangga Setya Pratama dalam keterangan tertulis pada Senin, 1 Juli 2025.

    Sedangkan di wilayah Jawa Barat bagian selatan, angin dengan kecepatan berkisar 8-20 knot umumnya bergerak dari Timur Laut-Tenggara. 

    “Kecepatan angin tertinggi terpantau di Perairan Kepulauan seribu, Perairan Cirebon, Perairan Sukabumi, Perairan Cianjur, dan Perairan Garut yang juga dapat berkontribusi terhadap tinggi gelombang,” ungkap Rangga.

    Menurut pengamatan BMKG, gelombang setinggi 1,25 meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di Perairan Kepulauan Seribu bagian utara, Perairan Indramayu, dan Perairan Bekasi-Karawang.

    Sementara gelombang tinggi berkisar 2,5 meter hingga 4 meter berpeluang terjadi di Perairan Sukabumi, Perairan Tasikmalaya, Perairan Cianjur, dan Perairan Garut.

    Rangga mengingatkan gelombang dengan tinggi mencapai 1,25 meter dengan kecepatan angin mencapai 15 knot berisiko terhadap keselamatan perahu nelayan.

    “Kapal Tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter,” ucapnya.

    Selain itu, gelombang dengan ketinggian mencapai 2,5 meter dan kecepatan angin hingga 21 knot berisiko terhadap keselamatan kapal ferry.

     

    Penulis: Arby Salim

     

     

  • Prabowo beri “standing applause” dan tanya jawab dengan Polisi Cilik

    Prabowo beri “standing applause” dan tanya jawab dengan Polisi Cilik

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penghargaan berupa “standing applause” atau bertepuk tangan sambil berdiri saat menyaksikan penampilan Polisi Cilik, sekaligus bertanya jawab dengan komandan Polisi Cilik.

    Dalam rangkaian Upacara Peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa pagi, Presiden Prabowo menyaksikan penampilan variasi dari Polisi Cilik Tunas Bhayangkara.

    Puluhan Polisi Cilik dari Tunas Bhayangkara itu tidak hanya menampilkan baris-berbaris yang rapih, tetapi juga kompaknya salam komando dan gerak lincah dalam tarian Nusantara berbagai daerah.

    Presiden Prabowo pun berdiri sambil bertepuk tangan, serta tiada henti memberikan senyum tanda bangga kepada anak-anak bangsa itu.

    Setelah penampilan tarian yang dikemas dengan formasi barisan dan alunan musik daerah, pertunjukan ditutup dengan Polisi Cilik berseragam merah-putih mengibarkan spanduk bertuliskan “Dirgahayu Bhayangkara Ke-79” di hadapan para undangan, termasuk Presiden Prabowo.

    Kemudian, Komandan Polisi Cilik perempuan bernama Azira berusia 12 tahun menyerahkan karangan bunga tangan (hand bouequet) kepada Presiden Prabowo.

    Presiden pun kemudian menyalami tangan Komandan Polisi Cilik itu sambil bertanya,”Siapa nama kamu”. Kepala Negara juga menanyakan usia sang komandan yang dijawab “12 tahun”.

    “Dari mana asal kamu” tanya Prabowo yang kemudian dijawab oleh Komandan “(dari) Indramayu”.

    Sambil terus menjabat tangan, Prabowo menitipkan salam kepada orang tua Azira sebelum ia kembali ke barisan.

    “Kirim salam untuk orang tuamu ya,” kata Prabowo.

    Selain penampilan dari Polisi Cilik Tunas Bhayangkara, rangkaian Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara juga menampilkan defile dari satuan pengamanan (satpam), perlindungan masyarakat (linmas), dan potensi masyarakat (potmas), hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), dan Persatuan Islam (Persis).

    Tidak hanya itu, parade juga dimeriahkan dengan penampilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pemuda-pemudi Merah Putih, hingga kelompok tani, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas), Aisyiyah, dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU).

    Di hadapan Presiden Prabowo, Polri turut menampilkan sejumlah robot mirip manusia (humanoid) dan robot mirip anjing penjaga dalam parade. Setidaknya, ada 25 robot ikut defile, yang mencakup robot tank, robot ropi, drone agriculture, dan robot anjing penjaga.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cek fakta, Jawa Barat akan dipecah jadi lima provinsi baru

    Cek fakta, Jawa Barat akan dipecah jadi lima provinsi baru

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Informasi soal wacana pemekaran Jawa Barat (Jabar) menjadi lima provinsi baru mendapatkan banyak perhatian dari warganet pada akhir Juni.

    Rencana pemecahan Jabar menjadi lima wilayah disebut digulirkan oleh DPRD Jabar, sebagaimana dijelaskan unggahan pengguna media sosial ini.
    Tangkapan layar narasi yang menyebutkan Jawa Barat akan dipecah jadi lima provinsi baru (X)

    Berdasarkan sejumlah keterangan yang beredar, berikut adalah daftar lima provinsi baru yang diklaim akan menggantikan Jabar:

    1. Provinsi Sunda Pakuan terdiri dari:
    Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Depok.

    2. Provinsi Sunda Priangan terdiri dari:
    Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

    3. Provinsi Sunda Taruma/Bagasasi terdiri dari:
    Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

    4. Provinsi Sunda Caruban terdiri dari:
    Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.

    5. Provinsi Sunda Galuh terdiri dari:
    Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

    Lalu, benarkah Jawa Barat akan dipecah jadi lima provinsi baru:

    Penjelasan:
    Berdasarkan informasi yang dihimpun, isu soal pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi baru bersifat usulan, dan memang dibenarkan oleh Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati.

    Rahmat Hidayat, pada Sabtu (21/6), mengatakan bahwa pemisahan Jabar akan dibahas dengan para tokoh dan para ahli di tingkat legislatif, sebagaimana dimuat dalam artikel daring ini.

    Namun, narasi itu justru dibantah oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi.

    Bappeda sendiri memiliki tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, hingga mengevaluasi pembangunan daerah, sebagaimana termuat dalam berbagai peraturan daerah di Indonesia.

    Menurut Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi, pihaknya dan DPRD Jabar telah menggelar rapat bersama terkait Rancangan Akhir dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 pada 26 Juni 2025. Kendati demikian, tidak ada pembahasan soal pemecahan Jabar jadi lima provinsi.

    “Bisa diabaikan, hoaks. Di antara pembahasan itu tidak ada satu pun membahas pemekaran provinsi jadi 5 provinsi,” kata Dedi Mulyadi, sebagaimana dilaporkan media nasional ini.

    Klaim: Jawa Barat akan dipecah jadi lima provinsi baru
    Rating: Misinformasi

    Cek fakta: Hoaks! Foto pembangunan patung Dedi Mulyadi

    Cek fakta: Hoaks! Jokowi dan Kapolri copot jabatan Kapolda Jabar karena batalkan sidang Pegi Setiawan

    Baca juga: Kemendagri catat ada 341 usulan daerah pemekaran per April 2025

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.