kab/kota: Hongkong

  • Mendag Pamer Kekayaan Alam RI buat Gaet Investor

    Mendag Pamer Kekayaan Alam RI buat Gaet Investor

    Jakarta

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar dan dapat dimanfaatkan sebagai ladang investasi. Ia pun mengajak investor untuk berinvestasi di sektor produk berorientasi ekspor dan mengupayakan hilirisasi dalam memanfaatkan kekayaan alam Indonesia.

    Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia di pasar global. Hal ini disampaikan Mendag Busan dalam Indonesia Investment Summit: Project for Sustainable Growth di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), pada Selasa, (15/4).

    “Kami berharap investor mancanegara dapat berinvestasi di Indonesia untuk produk yang berorientasi ekspor. Kami mempunyai sumber daya alam luar biasa banyak yang bisa menjadi komoditas ekspor. Kami persilakan para investor memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia melalui proses hilirisasi dalam upaya memasarkannya ke berbagai negara,” ujar Budi, dikutip Rabu (16/4/2025).

    Menurut Budi saat ini perekonomian global sedang menghadapi tantangan, terutama setelah Amerika Serikat mengenakan kebijakan tarif yang sedang ditunda selama 90 hari. Merespons kebijakan tarif tersebut, pada 10 April 2025, para Menteri Ekonomi negara-negara ASEAN juga sepakat untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi.

    “Kami yakin semua akan berjalan dengan baik dan kita harus optimistis. Investasi menjadi cara untuk menghadapi situasi global saat ini,” lanjut Budi.

    Sementara Ketua Umum Asian Trade, Tourism, and Economics Council (ATTEC) Budihardjo Iduansjah, mengatakan sebanyak 100 investor China, Singapura, Hongkong, dan Malaysia hadir dalam acara bernama Indonesia Investment Summit.

    “Kita di Indonesia mempunyai posisi yang sangat bagus, posisi kita, makanya hari ini hadir dari SYNO International, membawa 100 orang investor. Saya lihat juga ada dari China, dari Hongkong, Singapura, Malaysia. Ini merupakan posisi Indonesia sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia,” terang dia.

    Menurutnya forum ini sangat penting untuk menunjukkan optimisme Indonesia dalam memperluas pasar di tengah gejolak perang tarif dari Amerika Serikat (AS) dan China. Ketegangan yang melibatkan tarif bea masuk, pembatasan teknologi, dan gangguan rantai pasok global ini telah menimbulkan kekhawatiran luas terhadap stabilitas ekonomi dunia.

    Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) itu juga menyampaikan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika global yang berubah cepat. Ia mengatakan, negara ini memiliki semua modal yang diperlukan untuk menjadi pusat ekonomi baru dunia terutama jika sinergi antara sektor publik dan swasta, nasional dan internasional, dijalankan dengan visi jangka panjang.

    Sementara itu, Kepala Investasi SYNO International, Marcus Chin mengungkapkan keyakinannya terhadap masa depan ekonomi Indonesia. la menyoroti kesiapan infrastruktur, iklim investasi yang semakin membaik, serta pasar domestik yang luas sebagai faktor utama dalam keputusan perusahaannya menanamkan modal di Indonesia.

    Indonesia Investment Summit: Projects for Sustainable Growth menjadi forum investasi internasional sebagai momentum memperkuat posisi Indonesia menjadi destinasi unggulan investasi global. Acara ini mempertemukan sektor pemerintahan, asosiasi, pengusaha global, pemodal institusional, dan pelaku industri strategis yang menjadi simbol transformasi Indonesia sebagai tujuan investasi dunia.

    (ada/kil)

  • Pengusaha Pamer Keunggulan RI di Depan Investor China-Singapura

    Pengusaha Pamer Keunggulan RI di Depan Investor China-Singapura

    Jakarta

    Pengusaha Indonesia menyelenggarakan forum mempromosikan dan jembatan bagi investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia. Ketua Umum Asian Trade, Tourism, and Economics Council (ATTEC) Budihardjo Iduansjah, mengatakan sebanyak 100 investor China, Singapura, Hongkong, dan Malaysia hadir dalam acara bernama Indonesia Investment Summit.

    “Kita di Indonesia mempunyai posisi yang sangat bagus, posisi kita, makanya hari ini hadir dari SYNO International, membawa 100 orang investor. Saya lihat juga ada dari China, dari Hongkong, Singapura, Malaysia. Ini merupakan posisi Indonesia sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia,” kata dia dalam Indonesia Investment Summit di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), dikutip Rabu (16/4/2025).

    Menurutnya forum ini sangat penting untuk menunjukkan optimisme Indonesia dalam memperluas pasar di tengah gejolak perang tarif dari Amerika Serikat (AS) dan China. Ketegangan yang melibatkan tarif bea masuk, pembatasan teknologi, dan gangguan rantai pasok global ini telah menimbulkan kekhawatiran luas terhadap stabilitas ekonomi dunia.

    Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) itu juga menyampaikan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika global yang berubah cepat. Ia mengatakan, negara ini memiliki semua modal yang diperlukan untuk menjadi pusat ekonomi baru dunia terutama jika sinergi antara sektor publik dan swasta, nasional dan internasional, dijalankan dengan visi jangka panjang.

    “Ini potensinya untuk di Indonesia ini sangat besar, jadi termasuk di sini selain properti perikanan untuk from all China delegation, Singapore delegation, Indonesia punya perikanan, punya program sosial sembada pangan, 3 juta rumah, punya makan siang gratis, termasuk pariwisata, kita kemarin juga mengundang untuk membuka pusat pameran di Indonesia, ada seperti konsepnya Jakarta Expo City misalnya, itu ada beberapa investor yang akan datang bulan depan untuk melihat potensi seperti pameran maize itu di Jakarta diperkuat, termasuk juga untuk mining tambang sudah pasti Indonesia kuat.” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Investasi SYNO International, Marcus Chin, mengungkapkan keyakinannya terhadap masa depan ekonomi Indonesia. la menyoroti kesiapan infrastruktur, iklim investasi yang semakin membaik, serta pasar domestik yang luas sebagai faktor utama dalam keputusan perusahaannya menanamkan modal di Indonesia.

    “SYNO International membantu ATTEC dan mitra bisnis lainnya dalam memastikan investasi yang datang dapat dikelola dengan baik, serta menjembatani potensi lokal Indonesia dengan kebutuhan investor global. Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan membawa dampak positif bagi ekonomi kedua negara dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.” tambahnya.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso, memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Indonesia Investment Summit. Menurutnya, investasi tidak hanya menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam meredam ketegangan dan ketidakpastian global yang sedang terjadi.

    “Di tengah dinamika geopolitik dan ketegangan ekonomi global, Indonesia ingin memperlihatkan bahwa kita memiliki solusi solusi yang berbasis pada kolaborasi dan pembangunan berkelanjutan. Investasi yang masuk ke Indonesia akan memperkuat daya saing kita, menciptakan lapangan pekerjaan, serta membuka peluang baru bagi dunia usaha. Dengan memperkuat hubungan internasional melalui kegiatan seperti ini, kita juga turut memberikan kontribusi dalam menciptakan peluang usaha bagi produk-produk Indonesia.” ujar Budi.

    Kehadiran forum internasional ini, lanjutnya, adalah langkah konkret untuk memastikan Indonesia tetap menjadi pilihan utama bagi para investor global di tengah ketidakpastian ekonomi yang ada.

    “Kita siap untuk memberikan iklim investasi yang lebih baik, mendukung industri yang berkembang, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita capai dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dan dunia,” tambahnya.

    Asian Trade, Tourism, and Economics Council (ATTEC) dan SYNO International menghadirkan forum investasi internasional berskala besar yang menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan investasi global. Acara ini mempertemukan para pemimpin pemerintahan, asosiasi, pengusaha global, pemodal institusional, dan pelaku industri strategis. Acara ini menjadi simbol transformasi Indonesia sebagai the next frontier dalam peta investasi dunia.

    Lebih dari sekadar konferensi, acara ini adalah deklarasi bahwa Indonesia siap menjadi lokomotif bisnis global dengan mendatangkan investor secara masif mendorong pembangunan pabrik manufaktur berteknologi tinggi, membuka pusat-pusat komersial seperti pusat perbelanjaan, hotel, dan mengembangkan kawasan industri modern dan terintegrasi, serta memperkuat kapasitas ekspor nasional.

    Salah satu fokus utama dari kolaborasi ini adalah menjadikan Jakarta sebagai kota global yang memiliki daya saing tinggi dalam bidang investasi, salah satunya di sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).

    Dengan pengembangan fasilitas MICE yang bertaraf internasional dan promosi berkelanjutan, Jakarta diharapkan mampu menarik lebih banyak kegiatan bisnis internasional dan menjadi hub konferensi utama di kawasan.

    (kil/kil)

  • Ada Perang Dagang AS-China, RI Berpotensi jadi Tujuan ‘Bedol Pabrik’ Negara Asing

    Ada Perang Dagang AS-China, RI Berpotensi jadi Tujuan ‘Bedol Pabrik’ Negara Asing

    JAKARTA – Chairman of The Asian Trade, Tourism and Economic Council (ATTEC) sekaligus Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyebut, situasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China dapat menguntungkan Indonesia.

    Sebab, investor melihat peluang RI sebagai tujuan perpindahan pabrik produksi mereka. Sehingga, Budihardjo bilang, akan ada potensi “bedol pabrik” dari luar negeri ke Indonesia.

    “Hari ini adalah momentum yang tepat dengan adanya tarif perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Kami di Indonesia mempunyai posisi sangat bagus,” ujar Budihardjo dalam acara Indonesia Investment Summit: Projects for Sustainable Growth di Jakarta, Selasa, 15 April.

    “Ini momentumnya nggak cuma untuk investor konstruksi atau keuangan, tetapi momentum untuk mereka yang mempunyai pabrik di China. Welcome to Indonesia,” sambungnya.

    Dengan adanya potensi tersebut, Budihardjo mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan yang memudahkan relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia. Diharapkan, pabrik-pabrik relokasi nantinya bisa bekerja sama dengan industri kecil dan menengah dalam negeri.

    “Saya rasa Pak Menteri Perdagangan (Budi Santoso) bisa memberikan kebijakan untuk bahasanya ‘bedol pabrik’. Jadi, bagaimana pabrik dari luar negeri dibawa ke Indonesia untuk diproduksi barangnya. Joint venture dengan usaha industri kecil menengah kami,” tuturnya.

    Terlebih, Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah menyatakan ingin mempermudah syarat pemenuhan Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN).

    Ketua Umum Hippindo itu berharap, isyarat dari Presiden bisa direalisasikan dalam bentuk kebijakan yang ramah untuk para investor.

    “Ini momentum bagaimana bisa diberikan keleluasan, kemudahan dan dukungan untuk investor-investor yang datang hari ini,” jelas Budihardjo.

    Untuk diketahui, penyelenggaraan Indonesia Investment Summit: Projects for Sustainable Growth, Asian Trade, Tourism and Economics Council (ATTEC) bersama SYNO International menghadirkan forum investasi internasional berskala besar yang menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan investasi global.

    Sedikitnya ada 100 investor dari China, Hongkong, Singapura dan Malaysia yang ikut hadir di Indonesia Investment Summit.

    Melalui penyelenggaraan forum investasi ini, diharapkan banyak investor dunia berminat menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk membangun pabrik di Tanah Air.

  • 80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi Online dan Penipuan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        15 April 2025

    80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi Online dan Penipuan Regional 15 April 2025

    80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi Online dan Penipuan
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com-
    Sebanyak 80.000
    pekerja migran
    Indonesia (PMI) yang bekerja di
    Kamboja
    merupakan PMI ilegal.
    Mayoritas WNI itu bekerja di sektor judi online dan penipuan atau scamming. Sedangkan judi merupakan bisnis legal di Kamboja.
    Menteri Pelindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan para PMI ilegal tersebut rata-rata berangkat melalui calo atau unprosedural.
    “Ilegal semua (PMI di Kamboja) karena kita nggak punya kerjasama penempatan dengan mereka,” ujar Karding usai memberikan pengarahan kepada Gubernur Jawa Tengah dan bupati di kantor Gubernur Jateng, Selasa (15/4/2024).
    Karding juga menyebut, Kamboja dan Myanmar menjadi tujuan baru bagi pemuda pemudi asal Indonesia yang nekat mengadu nasib di luar negeri lewat jalur ilegal atau non prosedural.
    “Secara nasional paling banyak yang unprosedoral itu paling banyak ke Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Taiwan. Sekarang banyak tren baru ke Kamboja dan Myanmar terutama anak anak terkini yg ditipu infotmasi di sosmed,” beber dia.
    Puluhan ribu PMI yang bekerja di Kamboja, kata Karding, mayoritas bekerja sebagai penipu atau scammer hingga judi online.
    Industri itu merupakan industri terlarang di Indonesia, tapi legal di Kamboja.
    “Macem-macem ada yang operator judi online, di restoran atau scammimg. Tapi rata rata judol dan scammimg,” ungkap dia.
     
    Lebih lanjut Karding membeberkan, banyak korban yang terjerat PMI ilegal adalah anak-anak muda terdidik yang tertipu lewat lowongan fiktif di media sosial.
    P2MI juga mengaku kesulitan untuk memonitor para PMI yang bekerja di Kamboja. Salah satunya kasus PMI asal Bekasi bernama Iwan Sahab yang meninggal dunia diduga dianiaya di Kamboja pada Senin (14/4/2025) kemarin.
    “Sedang kita lacak karena rata rata ketahuan karena tidak prosedural kalau viral baru kita cari,” kata Karding.
    Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalisir penyaluran pekerja migran secara ilegal.
    “Kita harus jemput bola. Jangan ada kasus kemudian baru kita turun. Mulai rekrutmen sudah mulai dilibatkan kepala desa, kemudian pernyataan kepala desa, sampai tataran atas. Kemudian tempatnya,” ucap Luthfi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa? 
                        Regional

    1 Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa? Regional

    Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa?
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menargetkan sebanyak 425.000
    tenaga kerja Indonesia
    dapat terserap di luar negeri pada tahun 2025.
    Karding juga mengungkapkan larangan untuk tenaga kerja Indonesia di tiga negara.  
    Seusai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Solo dan Universitas Sebelas Maret (UNS) di Gedung Tower UNS Solo, Jawa Tengah, pada Senin (14/4/2025), Karding menjelaskan bahwa saat ini terdapat permintaan sebanyak 1,7 juta tenaga kerja dari Indonesia.
    Namun hingga saat ini, baru 297.000 orang yang berhasil dipenuhi.
    “Tahun ini saya menargetkan 425.000 dari 297.000 (tenaga kerja),” ujar Karding.
    Menurutnya, permintaan tenaga kerja Indonesia paling banyak berasal dari Taiwan dan Hongkong.
    Dia juga menambahkan bahwa Arab Saudi menunjukkan minat yang besar, dengan permintaan mencapai 650.000 tenaga kerja.
    “Arab Saudi itu menghubungi saya minta 650.000 orang tenaga kerja untuk dikirim ke Arab Saudi. Tapi harus dibuka dulu MoU-nya,” tambahnya.
    Karding juga mengumumkan larangan bagi warga Indonesia untuk bekerja di tiga negara, yaitu Kamboja, Myanmar, dan Thailand.
    Larangan ini diambil karena tidak adanya kerja sama antara Indonesia dengan ketiga negara tersebut terkait penempatan tenaga kerja.
    Selain itu, Karding menyoroti adanya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Thailand.
    “Kita ini sama Kamboja, Myanmar, dan Thailand tidak punya kerja sama penempatan. Kalau tidak punya kerja sama penempatan sebenarnya tidak boleh. Dan apalagi di sana banyak warga kita kena TPPO, makanya saya berinisiatif untuk melarang itu,” tegas Karding.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 100 Negara Tawarkan 1,5 Juta Lowongan Kerja ke RI, Waspada Hal Ini – Page 3

    100 Negara Tawarkan 1,5 Juta Lowongan Kerja ke RI, Waspada Hal Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat ketenagakerjaan, Tadjuddin Noer Effendi, perlindungan terhadap Pekerja migran Indonesia (PMI) perlu diperhatikan secara serius, apalagi Pemerintah Indonesia telah menerima tawaran lowongan kerja untuk 1,7 juta pekerja migran dari 100 negara.

    Menurutnya meskipun di negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia sudah terbilang baik, dengan sistem yang mendukung hak-hak pekerja, seperti gaji yang sesuai, jaminan sosial, dan tempat tinggal yang layak.

    Namun, ada pula negara-negara yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Malaysia. Di beberapa kawasan, terutama di sekitar Sarawak, banyak pekerja Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan yang rentan terhadap kondisi kerja yang tidak ideal.

    Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan perlindungan di negara-negara yang belum memiliki sistem perlindungan yang memadai.

    “Jadi, memang kalau di negara-negara yang sudah perlindungan terhadap tenaga kerja migran dari Indonesia itu baik, itu nggak apa-apa, kayak Hongkong juga banyak tenaga kerja kita. Itu kan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia,” kata Tadjuddin kepada Liputan6.com, Senin (14/4/2025).

    Selain itu, Tadjuddin juga menyoroti kekhawatiran terhadap potensi eksploitasi hingga perdagangan manusia yang masih menjadi isu yang perlu diwaspadai.

    Kasus-kasus di negara seperti Kamboja dan Myanmar, yang melibatkan pekerja migran Indonesia, menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa negara-negara tersebut tidak menjadi tujuan penempatan pekerja migran Indonesia.

    Laporan-laporan mengenai pekerja yang menjadi korban perdagangan manusia atau tindak kekerasan, seperti pencurian organ, menggarisbawahi perlunya kebijakan yang lebih ketat terkait negara-negara yang berisiko.

    Pemerintah Indonesia telah melarang pengiriman tenaga kerja ke negara-negara yang terindikasi terlibat dalam perdagangan manusia atau memiliki risiko eksploitasi tinggi, seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi PMI dari potensi ancaman yang sangat berbahaya.

    “Ya, jadi pemerintah harus memastikan bahwa kalau tenaga kerja kita dikirim ke negara itu bahwa tidak akan terjadi eksploitasi. Seperti yang terjadi di Myanmar, Kamboja, dimana lagi itu kan Thailand, kalau nggak salah. Itu kan memang sudah dilarang pemerintah. Artinya tenaga kerja kita itu dilarang masuk ke sana,” ujarnya.

     

     

     

  • Pengakuan Dewi Korban Satu Agen dengan Saleh Selamat Pulang dari Kamboja: Aku Jadi Pemuas Nafsu

    Pengakuan Dewi Korban Satu Agen dengan Saleh Selamat Pulang dari Kamboja: Aku Jadi Pemuas Nafsu

    TRIBUNJATENG.COM- Miss Yuni, konten creator yang pernah jadi TKW melakukan telefon dengan seorang korban scamer Kamboja bernama Dewi.

    Dewi ternyata satu agen dengan Saleh Dermawan, korban scamer Kamboja yang diambil ginjal secara hidup-hidup.

    Ia pernah dipenjara di Kamboja.

    Dewi menjadi penipu di Kamboja dan disuruh melayani nafsu agar ia tetp selamat.

    “Aku disuruh melayani leader-leader di sana, agar aku nggak disetrum atau nggak diambil ginjalnya, bu Ani itu terima uang hasil melayaniku ke mereka, aku gini demi nyawaku karena anakku masih kecil,” ujarnya.

    Dewi lalu menceritakan kronologinya.

    Dewi pernah bekerja di Singapura sebagai TKW. Setelah pulang ke Jogja, ia mulai aktif mengunggah lowongan kerja di Facebook.

    Saat itulah seorang wanita bernama Ibu Ani menghubunginya.

    “Saya mau cari kerjaan sebenarnya di Hongkong atau Makau. Nah setelah itu saya kayak bikin iklan. Saya bisa apa, saya udah lama pengalaman.

    Terus habis itu ada Ibu Ani ini yang menawarkan pertama kali kerja di Makau,” ungkap Dewi.

    Ibu Ani rajin telepon, chat, mengirim foto restoran untuk membujuk Dewi agar bekerja di tempat makan yang kemudian diketahui fiktif.

    “Ibu Ani itu sering telepon aku sering chat aku, sering WhatsApp aku. Kayak dia itu baik gitu loh, sering kontakan. Ada 1 bulan itu kita kontak-kontakan.

    Setelah 2 minggu apa 1 minggu itu aku lupa persisnya Ibu Ani itu lagi nawarin, ‘Wih kenapa enggak kerja di restoranku aja. Aku berani kok bayar kamu 12 juta,”ujarnya.

    Tanpa curiga, Dewi akhirnya menerima tiket pesawat yang dikirim Ibu Ani pada 20 April 2024. 

    Dewi diberangkatkan dari Yogyakarta ke Malaysia, transit lalu lanjut, Vietnam. Dewi juga diberi uang saku sebesar Rp 1 juta.

    “Sampai Vietnam itu jam setengah 10 aku dijemput mobil dari Ho Chi Minh Vietnam ke perbatasan Moc Bai. Itu perbatasan Vietnam-Kamboja.

    Nah di Kamboja itu saya chat Bu Ani, ‘Bu kok Kamboja Bu katanya Ibu enggak bawa aku ke Kamboja.’ Aku bilang gitu.

    Bu Ani lalu menenangkan Dewi agar percaya saja.

    Dewi melakukan perjalanan dengan mobil selama 4 jam dengan cowok, lalu ia dibawa ke warung yang banyak truk.

    Mereka juga tampak melakukan transaksi agar punya akses masuk Kamboja. Setelah selesai urusan imigrasi, Dewi lalu dibawa masuk ke Kamboja.

    Ia dioper pada cowok lain untuk naik motor sampai empat kali. Sampai kemudian Dewi tiba di kedai di pasar Bavet.

    Di sanalah ibu satu anak ini dijemput oleh bos Tiongkok yang lalu mempekerjakannya. Dewi dijemput naik mobil menuju apartemen di Bavet.

    Setelah itu, Dewi bertemu Bu Ani.

    Ternyata Bu Ani sebagai translator dan menemukan dokumen Bu Ani.

    “Aku di situ nemu paspornya Bu Ani, nemukan KTP-nya Bu Ani, tak foto semua itu, tak kirim ke saudara saya,” ujarnya.

    Dewi mengaku mendapat semua dokumen Bu Ani.

    Miss Yuni lantas mengundang Dewi untuk bertemu Uya Kuya agar membongkar penipuan berkedok bekerja di luar negeri.

     

  • Tarif Trump: Kontradiksi Kapitalisme Amerika

    Tarif Trump: Kontradiksi Kapitalisme Amerika

    Jakarta

    Dalam The End of History and the Last Man (1992), Francis Fukuyama, filsuf modern Amerika menyatakan bahwa evolusi manusia berakhir semenjak hadir demokrasi liberal Barat, secara khusus demokrasi Amerika. Salah satu “anaknya” adalah sistem politik Indonesia pasca reformasi.

    Namun, demokrasi liberal tidak berdiri sendiri, ada dua saudara kandung, kapitalisme dan globalisasi, di mana bertiga mereka menjadi penanda selesainya evolusi sosial, budaya, politik, dan ekonomi umat manusia.

    Pemerintah Amerika menjadi Ketua dari dunia, “kepala suku” dari seluruh pemerintahan sejagat. Disebut sebagai “suku” karena masalah-masalah akhirnya diselesaikan dengan cara “adat” daripada hukum, dan dengan “cara adat”, artinya sesuka Kepala Sukunya.

    Disebut sebagai “ketua”, karena di Indonesia masa lalu, KUD bukanlah kepanjangan Koperasi Unit Desa, melainkan Ketua Untung Dulu. Bahkan, untung kemudian, dan untung di akhir, serta untung selamanya. Tidak ada manusia dengan kepentingan daging yang dapat lepas dari hasrat yang tempted tersebut.

    Amerika adalah penghela The True Capitalism. Tidak salah dengan kapitalisme, hanya mereka yang tidak menguasainya saja yang menyalah-salahkannya. Makanya, China juga tidak menjelekkan kapitalisme, meski mereka adalah anak dari Sosialisme Marx. Kapitalisme dan liberalisme adalah pasangan sejoli. Kapitalisme berjalan dengan menyenangkan jika ada liberalisme. Liberalisme tidak ada gunanya jika tidak ada kapitalisme di sampingnya.

    Itulah kredo Amerika, yang dipasarkan ke seluruh dunia. Namun, kapitalisme dan liberalisme adalah mahluk yang “serakah”, dan serakah tidak haram dalam kapitalisme, greed is good. Panggung dari Kapitalisme (+ Liberalisme) adalah Globaliasasi. Lembaga buatan Bretton Wood pada Juli1944, Bank Dunia (International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan IMF (International Monetary Fund), sudah lengkap dengan kehadiran dilengkapi dengan WTO (Badan (Liberalisasi) Perdagangan Dunia) pada 1 Januari 1995, yang embrionya diawali dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang dibuat 1947.

    Kontradiksi

    Amerika bercita-cita luhur, menjadi kota yang berdiri di atas bukit, menyinari seluruh dunia. Amerika adalah penolong dunia. Amerika membentuk penyelesaian Perang Dunia I pada tahun 1918, setelah menjadi bagian dari Sekutu untuk mengalahkan Blok Sentral. Juga pada Perang Dunia. Tanpa bantuan Amerika, Jerman tidak pernah dapat dikalahkan.

    Demikian juga Jepang, di Asia dan Pasifik. Setelah PD II Amerika menjadi Dewa Penolong Eropa dengan bantuan massif Marshall Plan-nya, dengan mentransfer $13,3 miliar (setara dengan $173,8 miliar pada tahun 2024) dalam program pemulihan ekonomi ke ekonomi Eropa Barat.

    Tapi, bagi Amerika, there is no such of free lunch. Investasi America membanjiri Eropa dan kemudian ke seluruh dunia. Perusahaan minyaknya mengusasai ladang-ladang minyak raksasa di penjuru bumi. Produknya menjadi pilihan sebagai produk terbaik.

    Sejak tahun 1950an ekonominya menguasai dunia, meski berjuang untuk melawan Blok Timur hingga kejatuhan Uni Soviet pada 1991. Premis Fukuyama benar: the end of history. Blok Timur, termasuk Rusia, sisa terbesar Soviet, memilih menjadi kapitalis. China, dengan ideologi komunisnya, juga memilih jalan kapitalis.

    Seharusnya Amerika berbahagia selamanya, seperti dongeng HC Andersen. Namun ternyata, KUD tidak berlaku seluruhnya. Ketua Untung Dulu, berlaku hanya untung di depan, di Tengah dan belakang. Kapitalisme punya hukum sendiri yang mungkin tidak pernah dibayangkan Amerika. Pertama, persaingan. Malangya, pada globalisasi, seperti kata Gary Hamel dalam Reinventing the Basis of Competition (1996), bahwa globalisasi bukanlah persaingan antar negara, melainkan perusahaan-perusahaan dari negara-negara tersebut.

    Liberalisme memungkinkan teknologi, pengetahuan, dan ketrampilan berpindah dari satu koloni ke koloni lain dengan sangat cepat. Pada tahun 1980an perusahaan-perusahaan di Jepang mulai mengambil alih dominasi Amerika bahkan di Amerika. Pada tahun 2000an perusahaan-perusahaan Korea menjadi pesaing kuat baru.

    Pada periode yang sama, China menjadi pemain dominan, bahkan di semua lini, termasuk berkenaan dengan pendapatan. Untuk memperoleh laba yang tinggi, sebagaimana kredo kapitalisme, maka perusahaan-perusahaan besar Amerika melakukan outsourcing produksinya ke China. Mulai dari Nike hingga Iphone.

    Tapi, China lebih cerdas dari kita, bahkan lebih cerdas dibanding Amerika. Mereka bukan saja “menggerojok” Amerika dengan produk elektronik, mesin, mobil, tekstil dan produk tekstil, bahkan hingga buah, sayur, bawang putih, hingga ikan dan udang. Masyarakat Amerika menikmati produk berukualitas dan murah.

    Di balik itu, kedayasaingan industri modern dan pertanian Amerika semakin terdesak oleh China. Amerika mungkin masih digdaya di pesawat tebang, peralatan militer, kedelai, jagung, dan gandum.

    Namun, sebagian besar lain mudah terdesak. Aturan main yang sebelumnya menguntungkan Amerika, kini, secara fair, menguntungkan semua pelaku dari setiap negara. Sebelumnya Amerika menjadi juara karena teknologi, pengetahuan, dan ketrampilannya jauh lebih maju, kini jarak tersebut makin dekat, bahkan ada yang sudah melewati.

    Strategi melakukan standarisasi lokasi eksport tidak menjadi solusi. Pelabuhan-pelabuhan di China sudah memenuhi persyaratan Amerika. Mulai dari Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen, Qingdao, Guangzhou, hingga Hongkong. Apalagi standarisasi manajemen seperti ISO hingga Malcolm Baldrige. Semuanya dipenuhi. Termasuk standar etika dan anti-korupsi. Belum lagi negara-negara Eropa Barat yang dengan cepat mengejar ketertinggalannya, seperti Jerman, Inggris, dan Belanda. Balapan kapitalisme yang diperkenalkan Amerika sebagai standar balapan dunia sudah tidak lagi menguntungkan Amerika.

    Memang, mereka nasih punya Meta (grup facebook) dan Alphabet (grup google) serta Microsoft, hingga Amazon, ditambah kluster industri digital di California dan sekitarnya, termasuk Dell, Intel, AMD, NVIDIA, dan sejenisnya. Juga industri keuangan, konsultan, dan jasa lainny. Namun, bagi Amerika, tidak cukup kemenangan ditentukan oleh beberapa kluster saja. Amerika harus menang di semua kluster kapitalisme. Itulah kredo Amerika yang diyakini Trump.

    Tapi, menggunakan “cara kapitalisme” ternyata tidak cukup, karena sudah terjadi kontradiksi kapitalisme Amerika. Sistem yang mereka buat dan diekspor ke seluruh dunia, menjadi backfire bagi dirinya sendiri. Donald Trump berfikir keras untuk menguasai dunia selain dengan cara kapitalisme. Inilah yang dilakukan hari ini.

    Strategi Trump, Strategi Baru Amerika

    Hari ini Amerika, di bawah Trump, hendak membuat Amerika sehebat dulu. Kebijakan besarnya sangat jelas MAGA: Making America Great Again. Strategi pertama adalah strategi tarif. Trump menerapkan tarif berlapis.

    Pertama, tarif dasar 10%yang berlaku untuk semua impor dari semua negara. Kedua, tarif tambahan (timbal balik) untuk negara tertentu, yang dihitung berdasarkan setengah dari tarif yang negara tersebut kenakan pada AS.

    Ketiga, tarif eksisting (jika ada), misalnya China sudah memiliki tarif sebelumnya, yang tetap berlaku dan ditambahkan ke tarif baru. China akan dikenakan tarif berlapis sebesar tarif eksisting 20% dan 34%, sehingga total tarifnya mencapai 54%. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% yang akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025. Vietnam dikenakan tarif sebesar 46%

    Kebijakan publik yang diajarkan hari ini adalah bagaimana mengatur domestik dan hubungan internasional. Satu hal yang jarang, atau bahkan tidak pernah diajarkan, adalah memahami pikiran negara lain. Nampaknya policy makers Indonesia tidak memikirkan itu. Model dan modal berfikir kita adalah hubungan baik dengan Amerika, dan kita menikmati berbagai fasilitas yang mereka berikan.

    Ketika “badai” datang, baru kita sepertinya “plonga-plongo”. Indonesia jelas bukan musuh Amerika, dan Amerika pun tidak pernah memusuhi Indonesia. Hanya, Amerika tidak bisa secara membuat kebijakan untuk dunia secara asmiterik, apalagi itu untuk memenuhi kepentingannya sendiri.

    Vietnam langsung menge-nol-kan bea masuk produk AS, dan meningkatkan impor dari AS, untuk menyeimbangkan defisit transaksi keduanya. Amerika akan melakukan hal yang sama, mengenolkan tarif buat Vietnam. Apalagi Vietnam adalah proksi industri Amerika terhadap China. Mereka telah menggantikan China sebagai produsen produk yang diperlukan AS dan melakukan eskport langsung ke AS.

    Bagaimana Indonesia? Indonesia punya ekspor tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut. Pada Februari 2025, ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat (AS) mencapai11,35%dari total ekspor nonmigas. Persentase yang signifikan. Jika total ekspor 20204 mencapai US$264,7 miliar, maka setidaknya total ekspor ke AS pada tahun 2025, dengan asumsi sama, US $ 30 miliar, bahkan lebih. Atau, setidaknya 19,42% dari Cadangan devisa RI yang US $154,5 miliar.

    Pertanyannya adalah bagaimana respons kebijakan kita. Dari ilmu kebijakan publik, disarankan tiga respon kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, adalah memanfaatkan kebijakan Amerika. Meskipun Trump dapat mengklaim mereka juga comply kepada aturan WTO, sebenarnya mereka juga tidak comply.

    Namun, karena kekuatan dan kekuasaannya, maka kebijakan impos tarif tersebut tidak dapat dihalangi. Indonesia dapat menggunakan kebijakan Amerika untuk membuat kebijakan yang sama. Istilahnya, riding the wave. Terutama kepada negara-negara selain Amerika yang merugikan neraca perdagangan dan industri dalam negeri. Mungkin juga kita perlu merevisi UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, dan sejumlah kebijakan ekstra liberalisasi kita.

    Kedua, buka keran impor dari Amerika, khususnya untuk produk yang selama ini diembargo, termasuk alutsista atau persenjataan militer. Dengan demikian, meskipun mereka tetap mengembargo, kita telah memberikan kebijakan resiprokal, dan mereka tidak dapat menolak resirokalitas tersebut, karena tidak bersifat eksepsionalitas.

    Buka juga keran untuk impor produk yang diperlukan Indonesia ke depan, mulai dari super konduktor hingga pusat-pusat data, dengan tarif nol persen. Kementerian investasi perlu bekerjasama dengan BIN dan Lemhannas untuk memastikan produk masa depan tersebut segera bisa diakuisisi.

    Ketiga, mengembangkan kebijakan keseimbangan geopolitik, dari keterdekatan berlebihan dengan kekuatan-kekuatan anti AS, termasuk BRICS, menjadi keseimbangan. Amerika, dalam jangka waktu panjang akan tetap menjadi kekuatan inovasi dunia, pasar yang kuat, dan sumber pertahanan militer yang selalu adidaya. Kebijakan Trump pun, dalam waktu setahun ke depan, akan nampak manfaatnya bagi Amerika, yaitu kebangkitan produktivitas domestik mereka.

    Saat ini mungkin tidak mudah bagi Trump, namun jika ia mampu bertahan dan membuktikan MAGA-nya, ia akan diterima. Tidak berbeda dengan Roosevelt di tahun 1933, dengan kebijakan New Deal-nya, dengan motto “3 Rs”: Relief, Recovery, dan Reform, yang kontroversal. Keberhasilan menyelamatkan Amerika, membuatnya dipilih menjadi Presiden melampaui masa jabatan yang dibolehkan konstitusi (1933 – 1945).

    Pembelajaran

    Kebijakan Trump membuat setiap negara “jantungan”. Saya tidak begitu sepakat dengan para senior yang mengatakan “Ini sudah biasa, tidak usah terkejut, toh mereka yang rugi”. Mengirimkan delegasi ke AS, dipimpin oleh Prof. Bambang Brojonegoro, Mantan Menristek, Menkeu, dan Kepala Bappenas, adalah baik.

    Harapan kita adalah, mereka tidak melakukan pertemuan dengan gagasan yang standar, yang biasa. Karena, dalam kondisi luar biasa, cara-cara lama tidak banyak nilainya. Parajuru runding perlu dibekali dengan gagasan yang out of the box, yang membuat Indonesia mempunyai possi riding the wave. Tentu saja, gagasan tersebut harus merupakan gagasan dari Presiden sebagai CEO Republik Indonesia, atau setidaknya gagasan yang disetujui Presiden. Artinya, Tim Krisis yang dipimpin langsung oleh Presiden perlu mindset tersebut.

    Pembelajaran selanjutnya, bahwa kebijakan publik yang diajarkan di kelas-kelas, termasuk di negara maju, sudah tidak cukup lagi dalam merespon perubahan terkini. Kebijakan publik sebagai praktek dalam dunia dengan terra incognita-nya, adalah kebijakan publik yang beyond public policy.

    Kini waktunya bagi para akademisi dan praktisi untuk belajar kembali untuk membangun kekuatan baru. Kejadian impos kebijakan tarif yang ekstrem dari Pemerintahan Trump adalah pelajaran besar bagi kita para policy makers, seperti nasihat Marshall Goldsmith, bahwa What Got You Here Won’t Get You There (2014). Kemampuan-kemampuan yang membuat Indonesia sampai menjadi hari ini, tidak cukup untuk membawa Indonesia ke masa depan. Kita perlu learning government, kita perlu menjadi the learning nation.

    Riant Nugroho, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)

    (hns/hns)

  • Pengamat Soroti Pelemahan Rupiah Imbas Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    Pengamat Soroti Pelemahan Rupiah Imbas Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat pasar uang Tjendra berpendapat, nilai tukar rupiah terhadap dolar pada Senin (7/4/2025) yang dibuka di level Rp 16.898 per dolar Amerika Serikat (AS) di awal perdagangan atau melemah 1,47 persen dibanding Jumat Rp 16.653 per dolar, sebagai dampak kebijakan tarif baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Sentimen negatif dari pengumuman kebijakan tarif Trump yang direspons negatif oleh negara-negara yang dinaikkan tarifnya menjadi pemicu utama pelemahan rupiah,” kata Ariston saat dihubungi Tribunnews, Senin.

    Ariston mengatakan, kekhawatiran pasar bahwa ekonomi global bakal tidak baik-baik saja. Artinya diprediksi akan mengalami penurunan akibat perang dagang. Sehingga dia menilai bahwa hal ini memicu pelaku pasar untuk mengamankan asetnya.

    “Keluar dari aset berisiko, masuk ke aset aman. Data tenaga kerja Nonfarm Payrolls AS yang lebih bagus dari proyeksi yang dirilis semalam juga menjadi faktor penguat dollar AS terhadap nilai tukar lainnya termasuk rupiah,” jelas dia. 

    Di sisi lain, Ariston menilai bahwa sentimen negatif untuk pergerakan aset berisiko juga datang dari perang senjata yang masih berlangsung dan tensinya yang kembali meningkat.

    “Kami masih nunggu respon pasar terhadap hasil negosiasi, bisa saja Trump melunak, dan positif lagi untuk Harga aset berisiko, ini bisa mendorong penguatan rupiah lagi,” ungkapnya.

    Hingga pukul 09.00 WIB, mayoritas mata uang di Asia melemah dan rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia.

    Selanjutnya, dolar Taiwan berada satu level lebih baik dari rupiah setelah ambles 0,76 persen. Disusul, ringgit Malaysia yang tertekan 0,75 persen.

    Berikutnya, peso Filipina yang terkoreksi 0,74 persen won Korea Selatan terdepresiasi 0,51 persen. Lalu ada baht Thailand yang turun 0,49 persen.

    Kemudian ada dolar Singapura yang melemah tipis 0,07 persen.

    Sementara itu, yen Jepang menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah melonjak 0,49 persen. 

    Diikuti, dolar Hongkong yang menguat tipis 0,04 persen terhadap the greenback pada pagi ini.

  • KSPI Ungkap 50 Ribu Buruh Terancam PHK Imbas Kebijakan Tarif Donald Trump

    KSPI Ungkap 50 Ribu Buruh Terancam PHK Imbas Kebijakan Tarif Donald Trump

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mewanti-wanti adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipicu kebijakan tarif baru impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Adapun dalam daftar yang diterbitkan pemerintah Amerika Serikat, produk ekspor Indonesia dikenakan tarif imbal balik sebesar 32 persen, ditambah tarif global sebesar 10 persen.

    Said Iqbal bilang, kebijakan ini sangat mempengaruhi beberapa sektor industri, seperti tekstil, sepatu, hingga elektronik.

    Bahkan, beberapa serikat pekerja disebutnya telah diajak berunding oleh pihak manajemen mengenai rencana PHK.

    “Namun belum ada kejelasan soal jumlah buruh yang akan terkena dampak, waktu pelaksanaannya, maupun pemenuhan hak-hak mereka. Perundingan masih dalam tahap awal,” ucapnya dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (6/4/2025).

    Berdasarkan temuan KSPI, sebelum lebaran sejumlah perusahaan sudah berada dalam kondisi goyah dan sedang mencari format untuk menghindari PHK.

    Kebijakan baru yang diterbitkan pemerintah Amerika Serikat ini pun diprediksi bakal semakin memperparah kondisi perusahaan-perusahaan tersebut.

    Said Iqbal pun menyayangkan lambatnya langkah konkret dari pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif Amerika Serikat ini.

    “Ironis, karena tidak ada kepastian atau strategi nasional yang disiapkan untuk mencegah pengurangan produksi, penutupan perusahaan, atau PHK massal,” ujarnya.

    KSPI pun memprediksi, kebijakan baru yang diterbitkan Presiden Amerika Serikat ini bakal berdampak pada 50 ribu buruh di Indonesia.

    Gelombang PHK ini pun diprediksi bakal terjadi tiga bulan setelah diberlakukannya tarif baru tersebut pada 9 April 2025 mendatang.

    “Kenaikan tarif sebesar 32 persen membuat barang produksi Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS. Konsekuensinya, permintaan menurun, produksi dikurangi, dan perusahaan terpaksa melakukan efisiensi, termasuk PHK,” tuturnya.

    “Bahkan, dalam beberapa kasus perusahaan memilih tutup operasionalnya,” sambungnya.

    Kondisi ini juga diperparah dengan fakta bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tekstil, garmen, sepatu, elektronik, dan makanan-minuman umumnya dimiliki investor asing.

    Jika situasi ekonomi di Indonesia tidak menguntungkan, investor asing ini disebut Said Iqbal dapat dengan mudah memindahkan investasinya ke negara lain yang memiliki tarif lebih rendah di Amerika Serikat.

    Ia pun mencontohkan, sektor tekstil yang kemungkinan akan pindah ke Bangladesh, India, atau bahkan Sri Lanka yang tidak terkena kebijakan tarif dari Amerika Serikat.

    Di sisi lain, ada juga industri yang tidak bisa begitu saja pindah, seperti Freeport atau industri kelapa sawit. 

    “Namun bukan berarti mereka tidak akan melakukan PHK, justru PHK menjadi langkah paling mudah untuk menekan biaya operasional,” ucapnya.

    Oleh karena itu, KSPI menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK.

    Menurutnya, Satgas PHK perlu dibentuk untuk mengantisipasi terjadinya PHK, memastikan hak-hak buruh dipenuhi, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, termasuk mendorong re-negosiasi dengan Amerika Serikat. 

    “Usulan pembentukan Satgas PHK ini telah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI dan mendapat respon positif,” ujarnya.

    Selanjutnya, pemerintah harus segera melakukan re-negosiasi perdagangan dengan AS. 

    Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah mengganti bahan baku dengan produk dari AS, seperti kapas, karena ini bisa membuka peluang pengurangan tarif. 

    Selama ini, Indonesia banyak menggunakan kapas dari China dan Brasil, padahal jika menggunakan bahan baku dari Amerika, tarif bisa lebih ringan.

    Dalam kunjungan bersama Kapolri ke perusahaan sepatu di Brebes, terlihat bahwa investor dari Taiwan dan Hongkong dalam sektor sepatu mengalami tekanan akibat kebijakan tarif ini. 

    Sementara Vietnam, yang terkena tarif hingga 46 persen, mulai menurunkan kapasitas produksinya dan mengalihkan pesanan ke Indonesia. 

    Pemerintah harus melihat peluang ini dan memberi perlindungan kepada industri sepatu yang ada di dalam negeri dengan memberikan kemudahan regulasi agar kapasitas produksi bisa ditingkatkan.

    KSPI dan Partai Buruh juga memperingatkan agar Indonesia tidak menjadi sasaran empuk perpindahan pasar dari negara-negara lain ke Indonesia. 

    Sebagai contoh, ketika China kehilangan pasar ekspornya ke Amerika, maka mereka bisa membanjiri Indonesia dengan produk murah. Jika hal ini dibiarkan, maka pasar domestik akan dikuasai barang impor murah, industri dalam negeri tertekan, dan PHK semakin tak terhindarkan.

    Karena itu, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2023 harus segera dicabut dalam waktu dekat. 

    Jika tidak, impor akan makin tak terkendali, produk dijual murah, dan pasar dalam negeri terancam. Pada akhirnya, hal ini hanya akan memperburuk gelombang PHK yang sudah ada.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya