Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengapresiasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah menjamin masyarakat Indonesia. Ia menekankan bahwa tugas negara adalah memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat, agar menjadikan Indonesia semakin maju.
Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Presiden RI dengan peserta JKN di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, Selasa (30/1). Acara ini digelar di Taman Budaya Gunungkidul dan dihadiri 1.454 peserta JKN yang terdaftar pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta 25 peserta JKN yang juga merupakan pasien hemodialisa dan thalassemia.
Menurut Jokowi, pelayanan di fasilitas kesehatan saat ini sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Disebutkan bahwa meski ada antrean, tapi tidak lama karena juga ada pasien yang harus dirawat.
“Kita semua menginginkan negara Indonesia semakin maju. Jika ingin maju, maka rakyat harus sehat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/1).
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, membenarkan apa yang diungkapkan Jokowi. Menurutnya peran fasilitas kesehatan adalah salah satu kunci untuk menuju negara yang sehat.
“Seperti yang dikatakan Bapak Presiden, kita harus terus meningkatkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Apabila pelayanan di fasilitas kesehatan memuaskan, maka pasien akan merasa aman dan nyaman,” kata dia.
Ia pun mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Dirinya mengingatkan bahwa sakit bisa terjadi kapan pun, sehingga perlu jaminan kesehatan bagi warga Indonesia, seperti Program JKN ini.
(Foto: Arsip BPJS Kesehatan)
Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan bahwa saat ini peserta JKN telah mencapai 267,3 juta atau 95,75 persen dari penduduk Indonesia.
Per 1 Januari 2024, untuk capaian peserta JKN di Provinsi DI Yogyakarta telah mencapai 3,69 juta atau 99,58 persen dari total jumlah penduduk, dan telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).
“Di Kabupaten Gunungkidul sendiri jumlah peserta JKN sebesar 793,6 ribu. Pencapaian inilah merupakan hasil kerja keras dari seluruh stakeholder terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat. Diharapkan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan terus ditingkatkan agar masyarakat merasa nyaman dan puas dengan Program JKN,” ucapnya.
Ia menambahkan, BPJS Kesehatan juga telah menjalin kerja sama dengan 394 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 74 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di DI Yogyakarta. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul sendiri terdapat 59 FKTP dan 8 FKRTL yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.
“Dari jumlah tersebut, terdapat 34 FKRTL untuk pelayanan hemodialisa dan di Gunungkidul sendiri terdapat 5 FKRTL yang mendukung layanan tersebut,” papar dia.
Ghufron mengatakan bahwa pada 2023 total pemanfaatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul sejumlah 12,4 juta, atau 39.140 pemanfaatan per hari, untuk kunjungan sehat dan kunjungan sakit di fasilitas kesehatan.
Jumlah keseluruhan biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan pada 2023 di Provinsi DI Yogyakarta sebesar Rp4,04 triliun.
Dari semua itu, ia melanjutkan, penyakit berbiaya katastropik masih menjadi momok di Indonesia. Penyakit ini membutuhkan biaya perawatan yang sangat besar, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan bagi keluarga yang menderita penyakit tersebut.
“Di tahun 2023 BPJS Kesehatan telah menggolontorkan Rp214,99 miliar untuk menjamin penyakit berbiaya katastroptik di Kabupaten Gunungkidul,” terangnya.
Ghufron mengaskan bahwa BPJS Kesehatan akan terus berupaya untuk meningkatkan cakupan jaminan bagi penyakit berbiaya katastropik. Ia berharap agar semua masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
Ia juga menekankan pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, dengan masyarakat yang sehat, Indonesia dapat semakin maju dan berdaya saing.
“Kesehatan adalah hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia. BPJS Kesehatan melalui Program JKN senantiasa memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu peserta kegiatan, Susanto, mengungkapkan rasa syukurnya akan kehadiran Program JKN. Dirinya sudah terdaftar sejak 2015 dan langsung memanfaatkan layanan JKN untuk cuci darah.
“Sejak 2015 tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk mengakses layanan kesehatan dengan Program JKN. Bahkan sekarang sudah semakin mudah dengan kehadiran Aplikasi Mobile JKN, dan saya menggunakan untuk mengambil antrean secara online,” kata dia.
Sebagai informasi, kegiatan Silaturahmi Presiden RI dengan peserta JKN di Kabupaten Gunungkidul juga dihadiri oleh Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bupati Kabupaten Gunungkidul, Sunaryanta, serta stakeholder terkait di Kabupaten Gunungkidul.
(rir/rir)
