Xcloud.id

kab/kota: Gunungkidul

  • Solidaritas Kader, Cap Jempol Darah untuk Megawati di HUT ke-52 PDIP

    Solidaritas Kader, Cap Jempol Darah untuk Megawati di HUT ke-52 PDIP

    Liputan6.com, Gunungkidul – Mendukung Megawati Soekarnoputri agar tetap menjabat sebagai ketua Umum PDIP, serta dalam rangka memperingati HUT ke-52 PDI Perjuangan, kader PDIP di Gunungkidul melaksanakan aksi cap jempol darah. Aksi cap jempol darah ini juga mencerminkan militansi dan loyalitas.

    “Cap jempol darah ini adalah simbol komitmen seluruh kader untuk menunjukkan kesetiaan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” jelas Sekjen DPC PDIP Gunungkidul.

    Menurutnya, semakin banyak tekanan yang dihadapi, kader PDIP justru semakin solid dan kuat karena militansinya telah mengakar di masyarakat. Selain itu, kegiatan serupa belum pernah dilakukan oleh kader PDI Perjuangan di Gunungkidul sebelumnya.

    “Kami siap menjadi garda terdepan untuk menjaga marwah partai dan melindunginya dari segala bentuk rongrongan, termasuk upaya memecah belah partai,” tambahnya.

    Hal senada disampaikan oleh Agus Joko Kriswanto, kader PDIP sekaligus anggota DPRD Gunungkidul dari fraksi PDIP. Ia menegaskan bahwa cap jempol darah ini merupakan wujud dukungan dan loyalitas kader terhadap Megawati. Panitia juga membentangkan kain putih sebagai media untuk cap jempol darah tersebut.

    Agus menegaskan bahwa PDIP Gunungkidul bersatu dalam sikap dan tekad untuk mengawal Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai. “Kami tetap setia kepada Ibu Megawati, sosok pemersatu dalam partai. Kami siap menghadapi segala gangguan demi menjaga kesolidan partai,” imbuhnya.

    Bupati terpilih Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menyambut baik aksi ini dan berkomitmen untuk meneruskan perjuangan PDIP di wilayah Gunungkidul. Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dan menggali potensi daerah untuk memajukan daerah.

    Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kesetiaan kader dan mengkritik ambisi pihak-pihak yang ingin merebut kursi Ketua Umum. Ia menegaskan bahwa keberhasilan partai adalah tanggung jawab bersama dari semua kader.

     “Keberhasilan partai bukan hanya tanggung jawab pengurus pusat, tetapi juga setiap kader di tingkat akar rumput,” Endah memungkasi.

     

    Tebar Benih Ikan dan Tanam Bibit Jagung Serentak, Dukung Ketahanan Pangan Prabowo

  • Pemkab Gunungkidul Siapkan Anggaran Rp 12,5 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Pemkab Gunungkidul Siapkan Anggaran Rp 12,5 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Gunungkidul, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 12,5 miliar untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025. Meski demikian, anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan total yang diperkirakan mencapai Rp 26 miliar.

    Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, mengungkapkan kebutuhan anggaran program makan bergizi gratis dari APBD 2025 awalnya diperkirakan Rp 21,5 miliar. Namun, setelah evaluasi oleh gubernur DIY, kebutuhan anggaran bertambah Rp 4,5 miliar sehingga total mencapai Rp 26 miliar.

    “Dari hasil evaluasi, kita baru bisa mengalokasikan Rp 12,5 miliar. Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp 14,5 miliar,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono kepada Beritasatu.com, Selasa (14/1/2025).

    Ia menjelaskan anggaran yang telah dialokasikan diperoleh dari efisiensi beberapa kegiatan DPRD, seperti kunjungan kerja (Kunker), surat perintah perjalanan dinas (SPPD), dan honorarium narasumber. Beberapa program sosialisasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) juga turut terkena pemangkasan.

    “Akhirnya dewan legawa karena beberapa program harus diefisiensikan. Hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk menambah alokasi anggaran MBG,” ungkap Putro Sapto Wahyono.

    Untuk menutup kekurangan anggaran sebesar Rp 14,5 miliar, Pemkab Gunungkidul akan mengupayakan tambahan dana melalui APBD Perubahan 2025. Sapto menegaskan program makan bergizi gratis ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan APBD perubahan, meskipun kondisi APBD mengalami defisit sekitar 2,5%.

    “Kami juga masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pusat terkait program ini,” jelas Putro Sapto Wahyono.

    Program makan bergizi gratis diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam menanggulangi masalah gizi buruk dan stunting di Gunungkidul. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan anggaran tambahan dapat segera disetujui demi kelancaran implementasi program in

  • Alasan Gunungkidul Belum Melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis Yogyakarta 14 Januari 2025

    Alasan Gunungkidul Belum Melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis Yogyakarta 14 Januari 2025

    Alasan Gunungkidul Belum Melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Program Makan Bergizi Gratis
    (MBG) di Kabupaten
    Gunungkidul
    , Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masih tertunda pelaksanaannya.
    Hal ini disebabkan oleh adanya proses perbaikan minor pada Dapur Sehat yang akan digunakan untuk menyediakan makanan tersebut.
    “Untuk saat ini, kami masih melakukan persiapan. Memang dapur kami belum bisa dioperasikan karena masih ada pembenahan minor,” ujar Komandan Kodim 0730 Letkol Inf Roni Hermawan, saat ditemui usai peresmian unit pemadam kebakaran di Kantor BPBD Gunungkidul, Wonosari, Selasa (14/1/2025).
    Roni menjelaskan bahwa beberapa perbaikan yang harus diselesaikan meliputi keretakan pada bangunan di sekitar Kantor Kodim 0730.
    “Sampai dengan Januari, saat masa penghujan, tanah di Gunungkidul yang mengandung kapur membuat lantai terangkat ketika tersiram air,” tambahnya.
    Selain itu, Roni juga menyoroti perlunya perbaikan pada akses jalan masuk ke Dapur Sehat.


    FITRI RACHMAWATI S.SOS Perwakilan siswa aktif membantu persiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana di Sekolah Mereka, di SMK 1 Mataram, Senin (13/1/2025) untuk 977 siswa.
    Ia menyebutkan bahwa akses jalan tersebut memerlukan pengerasan, dan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul untuk menyelesaikan masalah ini.
    Kekurangan lainnya yang dihadapi adalah minimnya unit armada untuk distribusi makanan.
    “Saat ini kami baru memiliki dua armada, yang mampu memuat 1000-1500 boks makanan,” ungkap Roni.
    Ketika Dapur Sehat sudah beroperasi, program ini akan melayani sekitar empat sekolah
    pilot project
    program MBG, yaitu:
    Selain itu, program ini juga ditujukan bagi ibu hamil, menyusui, serta balita yang berada di sekitar Dapur Sehat.
    “Kami akan melayani dalam radius 3-5 kilometer, sehingga dibutuhkan armada tambahan,” jelas Roni.
    Terkait waktu pelaksanaan program, pihaknya belum dapat memberikan kepastian.
    “Saya akan secepatnya melaksanakan program ini. Saya tidak mau menunda-nunda karena ini adalah program dari Presiden Prabowo Subianto, jadi saya tetap harus mendukung,” tegasnya.
    Sebelumnya, SMK N 3 Wonosari di Gunungkidul terpilih sebagai salah satu sekolah
    pilot project
    untuk
    program Makan Bergizi Gratis
    (MBG) yang digagas oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Sekolah ini telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menyerahkan data jumlah murid yang akan menerima program tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gunungkidul Belum Siap Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis, Dapur Sehat Jadi Kendala

    Gunungkidul Belum Siap Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis, Dapur Sehat Jadi Kendala

    Gunungkidul, Beritasatu.com – Partai Gerindra menilai Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, belum siap untuk melakukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam waktu dekat ini. Sebab, terdapat banyak hal yang masih perlu dilakukan terutama dengan dapur sehat yang akan digunakan nantinya.

    Hal tersebut terungkap ketika Dewan Pimpinan Cabang  (DPC) Partai Gerinda Gunungkidul melakukan monitoring di dapur sehat milik Kodim 0730 Gunungkidul. Belum siapnya Kabupaten Gunungkidul ini berkaitan erat dengan luasan wilayah yang harus dilayani.

    Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerinda Gunungkidul Purwanto, selaku partai politik pihaknya bakal melakukan monitoring pelaksanaan MBG tersebut. Harapannya nanti tidak akan ada perbedaan yang disampaikan ke masyarakat antara Partai Gerindra dan Kodim 0730 berkaitan dengan pelaksanaan MBG ini, sehingga pelaksanaan program Presiden Prabowo Subiyanto itu benar.

    “Kami tandaskan jika program MBG ini adalah program yang benar,” kata Purwanto kepada Beritasatu.com, Senin (13/1/2025).

    Koordinasi ini penting untuk menyamakan persepsi, karena sepengetahuannya pelaksana MBG ini adalah Kodim setempat. Namun, setelah koordinasi ternyata Kodim hanya melakukan pendampingan melekat dan pelaksana MBG adalah Badan Gizi Nasional (BGN).

    Dari koordinasi memang masih butuh waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan MBG ini, bahkan akhir bulan Januari nanti dapur sehat ini memang belum siap untuk digunakan.

    “Kapan dilaksanakan, kami harap agar benar-benar siap baru dilaksanakan. Sehingga nanti benar-benar sesuai standar dalam memberikan layanan,” jelas Purwanto.

    Menurutnya, dari hasil koordinasi ini maka dia menandaskan Gunungkidul masih belum siap untuk melakukan program MBG secara menyeluruh sehingga harus dilakukan bertahap. Karena dalam monitoring ini terungkap bahwa dengan wilayah yang cukup luas ini, Gunungkidul membutuhkan minimal 4 dapur sehat untuk melayani seluruh siswa.

    “Saat ini satu pun dapur sehat juga belum siap dan apa yang terjadi ini bakal saya sampaikan ke pimpinan kami,” tambah Purwanto.

    Sementara itu, Kodim 0730 Gununungkidul terus melakukan persiapan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kodim 0730 terus berusaha membenahi dan melengkapi dapur sehat yang bakal digunakan untuk memasak menu MBG nantinya.

    Saat ini tengah dilakukan pembenahan minor beberapa titik dan melengkapi peralatan yang dibutuhkan. Di sisi lain, Kodim 0730 juga menarik beberapa peralatan yang sekiranya tidak layak atau tidak sesuai dengan ketentuan standar Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Hanya saja kami masih kekurangan 1 unit armada untuk distribusi,” Ungkap Komandan Kodim 0730 Letkol Inf Roni Hermawan.

    Untuk karyawan atau tenaga kerja sebenarnya sudah ada, hanya saja memang perlu dilatih teknis untuk memasak ataupun mendistribusikan menu MBG ini, agar ke depannya bisa berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan BGN.

    Kodim 0730 saat ini masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan berkaitan dengan pelatihan terhadap karyawan atau tenaga kerja di dapur sehat. Karena memang yang bakal melaksanakan peningkatan kapasitas karyawan dapur sehat adalah instansi tersebut.

    “Kami sifatnya melakukan pendampingan melekat,” tutup Letkol Inf Roni Hermawan.

    Kodim 0730 bakal melakukan pendampingan melekat di antaranya terus berkoordinasi dengan koordinator dapur sehat. Segala keluhan dan kekurangan di dapur sehat akan mereka sampaikan ke BGN meskipun garis koordinasinya langsung antara BGN dengan dapur sehat.

  • Gempa Bumi Magnitudo 4,4 Guncang Yogyakarta Hari Ini, Disebabkan Aktivitas Sesar Laut

    Gempa Bumi Magnitudo 4,4 Guncang Yogyakarta Hari Ini, Disebabkan Aktivitas Sesar Laut

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa bumi magnitudo 4,4 telah mengguncang Bantul, Yogyakarta pada hari ini, 12 Januari 2025.

    Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan gempa bumi itu berada di laut pada jarak 43 km arah Barat Daya Bantul, DIY dengan kedalaman 20 km.

    “Hari Minggu, 12 Januari 2025 pukul 09.52.08 WIB wilayah Bantul, DIY dan sekitarnya diguncang gempabumi tektonik,” ujar Daryono dalam keterangan tertulis, Minggu (12/1/2025).

    Berdasarkan analisis BMKG, Daryono mengatakan bahwa gempa bumi ini berjenis dangkal yang disebabkan oleh aktivitas sesar laut.

    “Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar di laut,” tambahnya.

    Adapun, sebaran guncangan ini dirasakan di daerah Kulon Progo, Sleman, Kota, Bantul, Gunungkidul, Pacitan, Trenggalek, Tulungaguang dengan level II-III MMI atau gerakan terasa seperti truk yang melintas.

    Di samping itu, Daryono menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan akibat gempa tersebut.

    “Hingga hari Minggu, 12 Januari 2025 pukul 10.06 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 2 kali gempabumi susulan,” pungkasnya.

  • Program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Gunungkidul Siapkan Rp 12,5 Miliar

    Program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Gunungkidul Siapkan Rp 12,5 Miliar

    Liputan6.com, Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 12,5 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2025. Meski demikian, anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan total yang diperkirakan mencapai Rp 26 miliar.

    Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran program MBG dari APBD 2025 awalnya diperkirakan Rp 21,5 miliar. Namun, setelah evaluasi oleh Gubernur DIY, kebutuhan anggaran bertambah Rp 4,5 miliar sehingga total mencapai Rp 26 miliar. “Dari hasil evaluasi, kita baru bisa mengalokasikan Rp 12,5 miliar. Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp 14,5 miliar,” kata Sapto.

    Ia menjelaskan bahwa anggaran yang telah dialokasikan diperoleh dari efisiensi beberapa kegiatan DPRD, seperti kunjungan kerja (Kunker), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan honorarium narasumber. Beberapa program sosialisasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga turut terkena pemangkasan. “Akhirnya dewan legowo karena beberapa program harus diefisiensikan. Hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk menambah alokasi anggaran MBG,” tambahnya.

    Guna menutup kekurangan anggaran sebesar Rp 14,5 miliar, Pemkab Gunungkidul akan mengupayakan tambahan dana melalui APBD Perubahan 2025. Sapto menegaskan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan APBD perubahan, meskipun kondisi APBD mengalami defisit sekitar 2,5 persen. “Kami juga masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pusat terkait program ini,” ungkapnya.

    Anggota DPRD Gunungkidul, Ery Agustin, menyebutkan bahwa kebutuhan awal program MBG dihitung mencapai Rp 26 miliar. Namun, keterbatasan anggaran memaksa pemerintah untuk melakukan pengurangan alokasi. “Kalau tidak ada tambahan anggaran di APBD Perubahan, program ini tidak akan berjalan maksimal,” ujar Ery.

    Ia berharap pemerintah segera menyelesaikan juknis dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Menurutnya, MBG merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

  • Warga Karangrejek Resah, Dinkes Diminta segera Tangani Wabah Chikungunya

    Warga Karangrejek Resah, Dinkes Diminta segera Tangani Wabah Chikungunya

    Liputan6.com, Gunungkidul – Berita mengenai wabah Chikungunya di Padukuhan Karangrejek, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Sejak pertengahan Desember 2024 hingga awal Januari 2025, lebih dari 40 warga setempat terjangkit penyakit ini.

    Informasi yang berhasil dihimpun menunjukkan bahwa wabah Chikungunya telah menyebar di beberapa RT, yaitu RT 01, RT 02, RT 04, dan RT 05. Setiap rumah yang terjangkit melaporkan antara 2 hingga 3 orang mengalami gejala serupa, seperti ngilu di bagian persendian tulang.

    Menurut Ketua RT 01, Bari, ada yang sembuh dalam waktu seminggu, namun ada juga yang harus menunggu hingga dua minggu. “Macem-macem pokoknya, hampir merata, giliran yang kena,” ungkapnya saat kegiatan fogging di wilayah tersebut.

    Sebagai langkah pencegahan, warga secara rutin menggelar kerja bakti untuk membersihkan lingkungan demi menghambat perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, mereka juga sepakat untuk melakukan fogging (pengasapan) secara swadaya, meskipun harus merogoh kas RT hingga jutaan rupiah.

    “Fogging kali ini terpaksa dilakukan lantaran wabah Chikungunya di wilayah setempat seolah luput dari perhatian pemerintah,” jelas Bari.

    Warga setempat merasa kecewa karena hingga saat ini, dinas terkait belum memberikan respons. “Setahu kami, petugas kesehatan belum ada yang datang ke sini. Padahal ini sudah gayeng sejak Desember 2024 sampai sekarang. Beritanya juga sudah sampai kemana-mana,” tegas Pak RT.

    Kekhawatiran warga semakin meningkat, karena jika wabah ini tidak mendapat perhatian dari dinas terkait, dikhawatirkan akan menimbulkan korban yang lebih banyak.

    Menanggapi situasi ini, Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, memberikan data terbaru mengenai penyebaran penyakit Chikungunya. “Di Paliyan, terdapat 64 kasus suspek (KSS) dengan 4 kasus positif serologi. Sementara itu, di Semanu, 13 KSS hasil pemeriksaan serologi semuanya negatif,” ungkap Ismono.

    Ia juga menjelaskan bahwa tim Dinas Kesehatan dan tim puskesmas sedang melakukan pengecekan lokasi untuk melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) guna menentukan potensi penularan. “Hasil dari penyelidikan ini akan menentukan apakah perlu dilakukan fogging. Jika diperlukan, fogging akan difokuskan pada area dengan radius 100 meter dari kasus yang terkonfirmasi,” tambahnya.

    Ismono menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai kebersihan lingkungan dan pelayanan kesehatan sesuai regulasi. “Kami mengimbau warga untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan melaporkan jika ada kasus baru agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat,” tutupnya.

     

    Menyadap Nipah di Segara Anakan Cilacap, Tempat Buaya Muara Bersarang

  • Kabupatan di DIY Diminta Segera Putuskan Status Darurat PMK, Batas Akhir Senin Regional 11 Januari 2025

    Kabupatan di DIY Diminta Segera Putuskan Status Darurat PMK, Batas Akhir Senin Regional 11 Januari 2025

    Kabupatan di DIY Diminta Segera Putuskan Status Darurat PMK, Batas Akhir Senin
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Daerah Istimewa
    Yogyakarta
    (DIY) memberi waktu sampai Senin untuk kabupaten menetapkan status darurat PMK.
    Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, mengatakan penyebaran PMK pada tahun ini di DIY sudah semakin cepat dan lebih besar dibanding tahun lalu.
    Oleh sebab itu, diperlukan langkah konkret dalam penanganannya, termasuk di dalamnya adalah penetapan status darurat PMK.
    “Ada beberapa daerah yang seharusnya mulai mempertimbangkan status darurat,” ungkap Beny pada Sabtu (11/1/2025).
    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa jika status tanggap darurat ditetapkan, maka daerah dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
    Namun, dia menekankan bahwa penetapan status tanggap darurat tidak bisa dilakukan serampangan; harus melalui kajian epidemiologis.
    Menurut dia, jika status darurat ditetapkan, maka dalam pengadaan vaksinasi dapat dipercepat.
    “Kajian (epidemiologis) ini akan menjadi dasar penting sebelum memutuskan langkah tersebut,” tambahnya.
    Untuk diketahui, wabah PMK terjadi di hampir seluruh DIY, dengan lokasi seperti di Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo.
    Hanya Kota Yogyakarta saat ini yang belum ada temuan kasus penyebaran PMK.
    “Kepala dinas terkait, saya minta selambat-lambatnya Senin mendatang sudah ada keputusan mengenai status darurat,” beber dia.
    Jika status darurat sudah ditetapkan, lanjut Beny, Pemerintah DIY bakal mempercepat pengadaan vaksin melalui e-catalog dan menjalin kerjasama dengan swasta melalui CSR.
    Ia menambahkan bahwa saat ini baru sekitar 1.000 dari total 1.800-an kasus yang tertangani.
    Ia menyebut perlunya keterlibatan institusi akademis dan balai veteriner dalam memberikan solusi di lapangan.
    “Kami (DIY) memiliki fakultas peternakan dan balai veteriner yang siap turun untuk membantu memberikan edukasi dan solusi langsung,” ujarnya.
    Kolaborasi lintas sektor juga diharapkan dapat mempercepat penanganan PMK.
    Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Syam Arjayanti, meminta para peternak yang membeli hewan ternak dari daerah lain untuk mengisolasi hewan ternak tersebut terlebih dahulu.
    Syam mengatakan, mengisolasi hewan ternak baru yang dibeli dari daerah lain ini bertujuan untuk mencegah paparan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
    Ditambah lagi, kasus PMK di beberapa daerah, termasuk di DIY, sedang mengalami peningkatan.
    “Kalau beli ternak dari pasar, misalnya, kan bisa jadi carrier. Lebih baik dilakukan isolasi terlebih dahulu,” katanya, Jumat (10/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Gabah Turun, Bulog Diminta Segera Lakukan Penyerapan Maksimal – Halaman all

    Harga Gabah Turun, Bulog Diminta Segera Lakukan Penyerapan Maksimal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA – Dinas Pertanian Provinsi DIY mendorong Bulog untuk segera melakukan penyerapan gabah secara maksimal.

    Langkah ini perlu dilakukan mengingat saat ini harga gabah di sejumlah kabupaten mengalami penurunan.

    Kepala Bidang Tanaman Pangan Yogyakarta, Andi Nawa Candra mengatakan bahwa penurunan gabah terjadi di tiga Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.

    Sementara di Sleman harga gabah sudah seusai HPP yaitu Rp 6.500 perkilogram.

    “Kami dari dinas terus berkoordinasi dan mendorong Bulog untuk segera melakukan penyerapan secara maksimal,” ujar Andi Nawa, Sabtu (11/1/2025).

    Menurut Andi Nawa kondisi panen di Yogyakarta diperkirakan akan mengalami panen besar alias melimpah ruah pada awal Februari mendatang.

    Meski demikian, Andi Nawa optimis kondisi penurunan harga gabah dapat pulih di akhir Januari ini.

    “Kondisi panen akan melimpah di bulan Februari dan kami optimis harga gabah dapat berangsur pulih,” katanya.

    Selain itu, kata Andi Nawa, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang bersiap melakukan panen raya serta dengan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

    “Semuanya kami koordinasikan dan kami siap menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada,” katanya

    Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan bahwa pemerintah telah memutuskan Harga Pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg).

    “Sudah diputuskan waktu pemberlakuan harga pembelian pemerintah HPP gabah beras efektif 15 Januari,” jelasnya.

  • Detik-detik Muh Zahwa Santri Ponpes DDI Patobong Sulsel Tewas Terbakar, Ditemukan Peluk Alquran – Halaman all

    Detik-detik Muh Zahwa Santri Ponpes DDI Patobong Sulsel Tewas Terbakar, Ditemukan Peluk Alquran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,- Muh Zahwa (14), santri Pondok Pesantren (Ponpes) DDI Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), menjadi korban tidak selamat saat terjadi kebakaran di tempat dirinya menimba ilmu.

    Diketahui, Ponpes DDI Patobong kebakaran pada Rabu (8/1/2025) sekitar pukul 13.00 Wita dan berhasil dipadamkan pukul 15.30 Wita.

    Camat Mattiro Sompe, Andi Ramlan menyampaikan, objek yang terbakar merupakan asrama putra berlantai dua.

    “Yang terbakar asrama Putra Pesantren DDI Patobong. Ini dua lantai yang di atas itu semi permanen. Dugaan sementara korsleting listrik,” ucapnya dikutip dari TribunTimur, Kamis (9/1/2025).

    Muh Zahwa Ditemukan Tewas Sembari Peluk Alquran

    Dalam insiden kebakaran ini, Muh Zahwa ditemukan tewas sembari memeluk Alquran miliknya.

    “Korban sudah ditemukan. Iya, tadi ditemukan petugas dalam keadaan korban memeluk Alqurannya,” kata salah seorang staf Ponpes DDI Patobong, Aris.

    Kolase foto: Satu orang santri bernama Muh Zahwa (14) ditemukan tewas sambil memeluk Alquran saat terjadi kebakaran di Pondok Pesantren (Ponpes) DDI Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Rabu (8/1/2025) sekitar pukul 13.00 Wita. (TribunTimur)

    Secara perpisah, Kasat Reskrim Polres Pinrang, Iptu Andi Reza Pahlawan, menjelaskan, saat kebakaran terjadi, korban berada di dalam masjid melaksanakan salat Zuhur. 

    Namun, saat mendengar kebakaran terjadi di asramanya, korban berlari menuju kamarnya dengan maksud mengambil pakaian dan Alquran miliknya.

    Pondok Pesantren (Ponpes) DDI Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), kebakaran pada Rabu (8/1/2025)

    “Menurut keterangan teman korban, awalnya korban di dalam masjid melaksanakan salat Dzuhur, kemudian melihat api membakar asrama. Selanjutnya, korban langsung menuju ke kamar miliknya dengan maksud mengambil pakaian dan Alquran,” ungkapnya.

    Namun, saat korban telah mengambil Alquran, korban terjebak dan tidak bisa keluar dari kamar asrama.

    “Korban terjebak api dan asap sehingga tidak bisa keluar,” ucapnya.

    Selain Ponpes DDI Patobong, sebelumnya ponpes daerah lain juga pernah terjadi kebakaran, di antaranya:

    1. Kebakaran di Pondok Pesantren Darul Qolam 2, Tangerang

    Sebanyak 14 asrama putri di Pondok Pesantren Darul Qolam 2 terbakar, Rabu, 30 Oktober 2024.

    Ponpes tersebut berlokasi di Kampung Gintung RT 07 RW 02, Desa Pasar Gintung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada dini hari tadi sekitar pukul 02.57 WIB.

    Kebakaran ini diduga dipicu masalah kelistrikan.

    Akibat kebakaran tersebut, barang-barang, buku, atau kitab-kitab milik murid terbakar dan tak dapat terselamatkan.

    Tidak ada korban dalam peristiwa itu.

    2. Kebakaran di Pondok Pesantren Mahad Izzatuna, Banyuasin

    Sebuah bangunan asrama putra di Ponpes Mahad Izzatuna terbakar hangus, September 2024.

    Kebakaran diduga berasal dari salah satu ruangan asrama.

    3. Kebakaran di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Wasilah Lemo, Polman

    Delapan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Wasilah Lemo di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya, Agustus 2023. 

    Mereka terbakar ketika sedang beristirahat di sela pelatihan kerja membuat kursi. 

    4. Kebakaran di Pondok Pesantren Miftahul Khoirot, Karawang

    Kebakaran terjadi di Pondok Pesantren Miftahul Khoirot, Karawang, Jawa Barat pada Senin (21/2/2022) siang menewaskan 8 santri.

    Para korban terjebak di kamar yang ada di lantai 2 saat api merembet di bangunan pondok.

    Pesantren tersebut dibangun oleh Kyai Haji Zarkasih sejak tahun 1932.

    Pesantren yang berada di Desa Mangungjaya, Kecamatan Cilamanya Kulon, Kabupaten Karawang itu dikenal sebagai pesantren tahfiz pertama di Karawang.

    Kebakaran disebabkan korsleting listrik kipas angin.

    Kapolres Karawang pada saat itu, AKBP Aldi Subartono mengatakan dari keterangan saksi mata, api diduga muncul pertama kali dari percikan api di kipas angin yang rusak.

    Saat kejadian, para santri yang sebagian besar masih anak-anak sedang tidur siang di ruang lantai dua pesantren yang terbuat dari kayu.

    Api tersebut kemudian menyambar kasur dan langsung merambat ke bangunan pondok.

    Para santri yang sedang istirahat terjebak dalam kamar karena api membesar di pintu keluar. 

    5. Kebakaran di Pondok Pesantren Riadussibyan, Serang 

    Kebakaran di Pondok Pesantren Riyadussibyan, di Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten terjadi pada Jumat, 19 Maret 2021 pukul 09:30 WIB. 

    Kebakaran ini disebabkan oleh konsleting listrik yang menghanguskan beberapa kamar santri.  

    Api berhasil dipadamkan oleh santri dan warga setempat.  

    Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini.

    6. Kebakaran di Pondok Pesantren Darul Qur’an Wal Irsyad, Gunungkidul

    Ponpes ini mengalami lima kali kebakaran sejak 2016 hingga April 2018.

    Salah satu kebakaran terparah terjadi pada Januari 2016, mengakibatkan seorang santri tewas.

    Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik.

    (Tribunnews/TribunTimur/Rachmat Ariandi)