Xcloud.id

kab/kota: Gunungkidul

  • Kronologi Wanita Asal Jakarta Hilang di Pantai Siung, Sempat Nekat ke Watu Togok

    Kronologi Wanita Asal Jakarta Hilang di Pantai Siung, Sempat Nekat ke Watu Togok

    Liputan6.com, Jakarta Azka Nurfadillah, perempuan berusia 28 tahun asal Pondok Ranggon, Jakarta Timur, dilaporkan hilang di kawasan Pantai Siung, Tepus, Gunungkidul, Sabtu (26/7). Keberadaan Azka masih misterius. Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan.

    Koordinator SAR Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah Operasi I, Sunu Handoko menjelaskan bahwa pencarian dilakukan setelah pihaknya menerima laporan kehilangan dari petugas parkir dan hasil pengecekan identitas kendaraan di lokasi.

    Azka diketahui pertama kali tiba di Pantai Siung pada Kamis (24/7), sekira pukul 17.30 WIB. Dia menyewa tenda untuk berkemah.

    Keesokan harinya, Jumat pagi sekitar pukul 07.00 WIB, yang bersangkutan datang ke pos SAR menanyakan jalan menuju Watu Togok sambil menunjukkan video dari HP-nya.

    “Kami sudah mengimbau agar tidak ke sana karena lokasi tersebut sangat berbahaya dan tertutup untuk umum,” ujar Sunu.

    Sekira pukul 13.00 WIB, pihaknya menerima laporan dari seorang nelayan bahwa ada perempuan berada di Watu Togok, yaitu di balik gunung sisi timur Pantai Siung. Tim SAR segera menuju lokasi tersebut dan berhasil menemukan korban.

    “Kami sempat menemuinya, memberikan imbauan dan mengajak kembali ke pantai. Saat itu, dia menuruti dan kembali ke tenda,” jelasnya.

    Sabtu dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, anggota tim SAR masih melihat Azka duduk di depan tendanya. Namun pada pukul 07.00 WIB, pemilik tenda membongkar perlengkapan karena masa sewa telah habis, dan korban sudah tidak terlihat.

    Minggu, 27 Juli 2025, pihak SAR mendapat laporan dari tukang parkir bahwa terdapat sepeda motor Honda Vario 160 yang sejak Kamis belum diambil pemiliknya.

    “Kami lakukan pengecekan dan ternyata benar itu kendaraan milik Azka. Di atas motor ada helm dan tas. Motor tidak dikunci setang dan kuncinya masih menempel,” beber Sunu.

    Setelah koordinasi dengan Polsek Tepus, dilakukan pemeriksaan isi tas dan ditemukan dompet berisi SIM, satu unit HP, pakaian dan barang-barang pribadi lainnya milik korban. Menyikapi hal itu, Tim SAR segera menyisir kembali kawasan Watu Togok, baik melalui jalur darat maupun menggunakan drone.

    “Korban belum berhasil kami temukan. Kami akan terus melanjutkan pencarian dengan dukungan personel gabungan dari AL Pos Sadeng, Koramil Tepus, Polsek Tepus, Polair Polres Gunungkidul, serta warga setempat,” tuturnya.

    Dia menambahkan, kondisi medan pencarian sangat sulit karena Watu Togok merupakan kawasan terjal dan tersembunyi. Meski demikian, upaya penyisiran tetap dilakukan secara maksimal.

    “Kami juga mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan korban atau melihat hal mencurigakan di sekitar lokasi agar segera menghubungi posko SAR atau aparat setempat,” pungkasnya.

  • Waspada Hujan Lebat Guyur Jabodetabek, Ini Peringatan BMKG

    Waspada Hujan Lebat Guyur Jabodetabek, Ini Peringatan BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wilayah Jabodetabek diprediksi masih akan mengalami fenomena hujan sedang-lebat dalam periode 3 hari ke depan, yakni 28-30 Juli 2025.

    Hal ini diungkap Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laman Instagram resminya.

    Lebih spesifik, hujan lebat-sedang yang mengguyur pada 28 Juli 2025 diprediksi terjadi di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, dan Kab. Bogor.

    Sementara pada 29 Juli 2025, peringatan hujan sedang-lebat ‘hanya’ di wilayah Kab. Bogor dan Kota Bogor. Untuk 30 Juli 2025, diprediksi belum ada wilayah Jabodetabek yang diprediksi akan mengalami hujan sedang-lebat.

    Sementara itu, fenomena berbeda terjadi di wilayah D.I Yogyakarta. Diprediksi pada 29-30 Juli 2025 , beberapa wilayah mengalami hujan ringan. Masing-masing di Sleman bagian utara, Kulon Progo, Bantul bagian selatan, dan Gunungkidul bagian selatan.

    Sementara pada 31 Juli 2025, hujan ringan diprediksi masih akan terjadi di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara.

    Sebelumnya, pada laporan prospek cuaca mingguan di laman resmi BMKG (periode 25-31 Juli 2025), disebutkan bahwa potensi pertumbuhan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan meningkat.

    Kondisi ini didukung oleh berbagai faktor, mulai dari skala global, regional, hingga lokal, yang secara kolektif menciptakan kondisi atmosfer yang labil dan kondusif untuk pembentukan hujan dengan intensitas bervariasi.

    Adapun wilayah-wilayah RI yang diprediksi mengalami siaga hujan lebat pada 28-31 Juli 2025 adalah Jawa Barat dan Jawa Timur.

    Sementara itu, angin kencang pada periode yang sama diperkirakan akan menghantam Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hilang di Pantai Siung Gunungkidul, Wanita asal Jakarta Tinggalkan Motor dan Identitas Yogyakarta 27 Juli 2025

    Hilang di Pantai Siung Gunungkidul, Wanita asal Jakarta Tinggalkan Motor dan Identitas Yogyakarta 27 Juli 2025

    Hilang di Pantai Siung Gunungkidul, Wanita asal Jakarta Tinggalkan Motor dan Identitas
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Seorang warga Jakarta, AN (28), saat ini sedang dalam pencarian oleh
    tim SAR
    setelah meninggalkan sepeda motornya di Kawasan
    Pantai Siung
    , Tepus, Gunungkidul, DI Yogyakarta.
    AN memarkir sepeda motornya sejak Kamis, 24 Juli 2025.
    Sebelumnya, korban diketahui telah mengunjungi tebing Watu Togok, yang merupakan lokasi berbahaya dan tidak diperbolehkan untuk dijamah manusia.
    Lokasi tersebut terletak di balik gunung sebelah timur Pantai Siung.
    Koordinator Rescue Istimewa Wilayah Operasi I Pantai Wediombo, Sunu Handoko Bayu Sagara, menjelaskan bahwa AN adalah warga Jakarta Timur.
    Ia datang seorang diri dan menyewa tenda di Pantai Siung sekitar pukul 17.30 WIB pada hari kedatangannya.
    “AN mendatangi petugas SAR menanyakan jalan menuju lokasi Watu Togok dengan menunjukkan video pada HP, pada Jumat, 25 Juli 2025, pagi sekitar pukul 07.00 WIB. Namun, oleh SAR dihimbau untuk tidak mendatangi Watu Togok karena tempat tersebut berbahaya dan tidak boleh dijamah oleh pengunjung,” kata Sunu saat dihubungi melalui telepon pada Minggu, 27 Juli 2025.
    Pada Jumat siang, sekitar pukul 13.00 WIB, seorang nelayan melihat seorang perempuan di sekitar Watu Togok dan melaporkannya kepada petugas Satlinmas.

    Petugas segera mengajak AN kembali ke Pantai Siung.
    “Pada hari Sabtu, 26 Juli 2025, pukul 02.00 WIB,
    Tim SAR
    masih melihat AN di depan tenda. Namun, pada pagi harinya, saat pemilik tenda mau membongkar karena masa sewanya sudah habis sekitar pukul 07.00 WIB, dia sudah tidak ada di tempat,” jelas Sunu.
    Hari ini, tim Satlinmas menerima informasi terkait temuan sepeda motor Honda Vario 160 milik AN.
    Setelah itu, tindakan dilanjutkan bersama Polsek Tepus.
    Hasil identifikasi oleh Polsek Tepus menemukan tas berisi HP, pakaian, dan dompet yang di dalamnya terdapat identitas SIM serta sejumlah barang lainnya.
    Terdapat juga helm dan tas di atas sepeda motor tersebut.
    “Sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci setang dan kunci kontak ada,” ungkap Sunu.
    Sunu menambahkan bahwa tim Satlinmas bersama TNI/Polri langsung melakukan penyisiran. Pencarian dilakukan melalui darat serta menggunakan drone.
    “Hingga sore ini, saudari AN belum juga ditemukan,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rawan Gesekan, Ini Solusi Agar Kopdes dan BUMDes Tak Saling Tabrak

    Rawan Gesekan, Ini Solusi Agar Kopdes dan BUMDes Tak Saling Tabrak

    Gunungkidul, Beritasatu.com – Kekhawatiran soal tumpang tindih kewenangan antara Kopdes Merah Putih dan BUMDes terus mencuat seiring dengan dorongan pemerintah membangun kemandirian ekonomi desa. Beberapa kepala desa di Gunungkidul mengaku bingung membedakan peran keduanya.

    “Ada potensi gesekan jika tidak ada kejelasan,” ujar Ketua Paguyuban Lurah Gunungkidul Suhadi, Jumat (25/7/2025).

    Ia menyoroti kemungkinan konflik jika satu desa memiliki dua lembaga usaha yang mengelola unit bisnis serupa, seperti toko desa atau hasil pertanian.

    Ahli kebijakan publik Universitas Gunungkidul Djuawan Kartarajasa menyebut, pentingnya sinergi dan penyusunan skala prioritas berbasis kebutuhan riil masyarakat. Menurut dia, pemerintah desa perlu menghindari program yang sifatnya latah tanpa analisis yang matang.

    “BUMDes dan Kopdes sama-sama alat gerak ekonomi desa. Namun, tanpa penataan, bisa jadi malah saling rebut peran,” tegasnya.

    Djuawan menyarankan regulasi teknis dari Pemkab Gunungkidul berupa juknis dan SOP agar peran keduanya lebih jelas. Misalnya, BUMDes bisa fokus pada bisnis jangka panjang dan pelayanan publik, sedangkan Kopdes bergerak pada sektor penguatan pangan atau koperasi simpan pinjam.

    Ia juga menekankan pentingnya partisipasi warga dalam perencanaan, agar tidak ada dominasi elite desa yang menyimpang dari kebutuhan riil masyarakat.

    Menanggapi hal tersebut, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan pemkab terus mengantisipasi potensi konflik antara dua entitas usaha desa ini. “Kopdes adalah program pusat untuk penguatan pangan. Sementara BUMDes sudah jadi tumpuan ekonomi lokal. Keduanya harus seirama, bukan bersaing,” ujar Endah.

    Pemkab terus menjalin koordinasi lintas sektor, termasuk dengan DPMK dan Dinas Koperasi & UKM, agar tidak terjadi irisan program. Pemerintah juga akan memberikan keleluasaan desa dalam mengelola, tetapi tetap mengacu pada arah yang jelas dan kontekstual sesuai karakter masing-masing wilayah.

    “Kami ingin desa jadi pusat pertumbuhan. Sinergi adalah kunci, bukan tumpang tindih,” tegasnya.

    Dengan harmonisasi regulasi, peran, dan penguatan kelembagaan, pemerintah optimistis bahwa Kopdes dan BUMDes bisa saling melengkapi demi ekonomi desa yang berdaya dan berkelanjutan.

  • Hadapi Kemarau, Bupati Gunungkidul Pimpin Apel Siaga Bencana

    Hadapi Kemarau, Bupati Gunungkidul Pimpin Apel Siaga Bencana

    Gunungkidul, Beritasatu.com – Mengantisipasi ancaman kekeringan, krisis air bersih, dan kebakaran hutan saat musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar apel siaga bencana hidrometeorologi kering 2025 di Lapangan Kesatrian, Jumat (25/7/2025).

    Apel siaga ini dipimpin langsung Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, dan diikuti berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Basarnas, RAPI, dan ORARI.

    Dalam sambutannya, Endah menegaskan, Gunungkidul merupakan wilayah rawan bencana hidrometeorologi kering. Oleh karena itu, sinergi dan kesiapsiagaan seluruh elemen sangat penting.

    “Apel ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud komitmen dan kesiapan kita menghadapi musim kemarau yang penuh risiko,” ujar Bupati Endah kepada Beritasatu.com.

    Pemkab Gunungkidul telah menyiapkan berbagai strategi antisipatif, antara lain pemanfaatan air secara efisien, penambahan titik resapan air, dan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

    Selain itu, pemanfaatan air hujan dan sumber mata air untuk kebutuhan rumah tangga serta pembangunan jaringan irigasi air tanah, pompa, genangan, dan irigasi tetes untuk pertanian.

    Endah juga mengajak masyarakat turut aktif dalam mitigasi bencana. Peran warga dianggap penting untuk menciptakan masyarakat yang tanggap, peka, dan tangguh terhadap risiko kekeringan.

    “Kebersamaan seluruh pihak jadi kekuatan utama kita menghadapi musim kemarau,” pungkasnya.

    Langkah preventif ini diharapkan mampu meminimalisasi dampak bencana dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, terutama di sektor pertanian dan pemenuhan air bersih.

  • Pajak Daerah Turun Drastis, Target Pendapatan Gunungkidul Jadi Rp300,1 M

    Pajak Daerah Turun Drastis, Target Pendapatan Gunungkidul Jadi Rp300,1 M

    Liputan6.com, Gunungkidul Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menghadapi tantangan serius dalam menjaga kestabilan fiskal daerah. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami koreksi sebesar Rp3,37 miliar. Semula ditargetkan Rp303,5 miliar, kini hanya menjadi Rp300,1 miliar.

    Koreksi tajam ini dipicu oleh penurunan signifikan di sektor pajak daerah. Berdasarkan ringkasan APBD, target pajak daerah yang semula Rp134,9 miliar, kini hanya dipatok Rp126 miliar. Artinya, ada selisih minus sebesar Rp8,86 miliar.

    Sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi yang paling terdampak, dengan penurunan hingga Rp3,2 miliar. Turut menyusul di belakangnya adalah pajak mineral bukan logam yang berkurang Rp580 juta, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang turun Rp690 juta. Tak hanya itu, koreksi juga menyasar pajak air tanah, jasa katering, hingga tenaga listrik. Situasi ini menandakan adanya pelemahan di beberapa sektor ekonomi yang selama ini menjadi penyumbang PAD.

    Namun di tengah turunnya penerimaan utama, pemerintah daerah mulai mengembangkan potensi pajak dari sektor-sektor baru. Pajak untuk glamping, guesthouse, permainan ketangkasan, hingga tontonan audio visual mulai masuk dalam daftar penerimaan. “Meski kontribusinya masih sangat kecil, kehadiran pajak baru ini menjadi sinyal awal diversifikasi sumber pendapatan. Di sisi lain, secercah harapan datang dari pos “lain-lain PAD yang sah” yang justru mengalami lonjakan cukup tinggi,” kata Ery Agustin, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gunungkidul dan Ketua Bapemperda, saat dikonfirmasi.

    Ery menyebut, dari sebelumnya Rp6,4 miliar, kelompok ini kini ditargetkan menyumbang Rp9,8 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pengembalian kelebihan belanja, denda keterlambatan proyek, hasil eksekusi jaminan, hingga pengembalian hibah dan subsidi yang mencapai Rp4,1 miliar. “Melihat angkanya, DPRD melalui Komisi B maupun Banggar mendorong agar pengelola pendapatan bekerja lebih keras dan cerdas. Jangan sampai status kemampuan keuangan daerah (KKD) yang saat ini sedang turun menjadi rendah,” ujar Ery.

    Ia juga menegaskan bahwa pencapaian target pendapatan tidak bisa hanya dibebankan pada satu dinas atau sektor. Kerja sama lintas perangkat daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan pembangunan daerah tidak terganggu akibat kekurangan anggaran. “Ini perlu menjadi perhatian bersama khususnya sektor-sektor yang memiliki potensi juga inovasi daerah dalam meningkatan pendapatan daerah,” pungkas Ery.

  • Kemiskinan dan Sistem, Dua Sekat Anak DIY ke Perguruan Tinggi

    Kemiskinan dan Sistem, Dua Sekat Anak DIY ke Perguruan Tinggi

    Liputan6.com, Gunungkidul – Yogyakarta selama ini dikenal luas sebagai Kota Pendidikan. Deretan kampus ternama berdiri megah di sudut-sudut kota, menjadi magnet bagi ribuan mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara. Mereka datang membawa mimpi dan harapan akan masa depan yang lebih baik melalui kuliah.

    Namun di balik gemerlap citra akademik itu, ada kenyataan pahit yang mulai menganga. Semakin sedikit anak muda asli Yogyakarta yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mereka justru tersingkir secara diam-diam dari ruang-ruang kelas, bahkan di kampung halamannya sendiri.

    Fenomena ini bukan sekadar cerita bisik-bisik. Ketua Bapemperda Gunungkidul, Ery Agustin S, S.E., M.M, menyuarakan kegelisahan yang telah lama dirasakan warga. Dalam sebuah forum publik baru-baru ini, ia menyebut kondisi pendidikan di DIY, terutama Gunungkidul, sudah berada dalam titik rawan.

    “Banyak anak muda di DIY, terutama yang baru lulus sekolah menengah, tidak melanjutkan kuliah. Salah satu penyebab utamanya adalah kemiskinan,” ujarnya tegas.

    Pernyataan Ery bukan tanpa dasar. Data yang ia kutip data BPS menunjukkan bahwa 22,27 persen warga DIY hanya tamat SD, 39 persen berhenti di jenjang sekolah menengah, dan sisanya bahkan putus sekolah di tengah jalan.

    “Yang lebih mencengangkan, angka partisipasi kuliah anak-anak asli DIY hanya sekitar 15 persen, sangat timpang jika dibandingkan dengan citra Yogyakarta sebagai kota intelektual,” ulasnya.

    “Apakah ini karena mereka memang tidak mau kuliah? Atau karena keadaan yang memaksa mereka berhenti?” tanya Ery.

    Pemerintah daerah sebenarnya pernah mencoba menjawab lewat Program Kuliah Istimewa yang dijalankan Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY. Namun menurut Ery, program itu masih jauh dari ideal.

    “kuotanya terbatas, hanya mencakup jenjang D4, dan hanya berlaku di beberapa universitas tertentu. Kenapa tidak dibuat lebih luas? Harusnya bisa untuk S1, dan bisa di semua kampus di DIY,” kritiknya.

    Ia menambahkan, pendekatan kebijakan seperti ini justru berpotensi menyandera anak muda dalam pilihan yang sempit. Anak-anak yang sebenarnya memiliki potensi besar akhirnya dipaksa kuliah di kampus yang bukan minat mereka, hanya karena itulah satu-satunya akses beasiswa yang tersedia.

    “Jangan sampai karena program kuliah gratis hanya di kampus tertentu, anak-anak kita jadi kuliah karena terpaksa, bukan karena sesuai pilihan mereka,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Ery menyoroti sistem distribusi beasiswa yang tidak berpihak pada kondisi riil masyarakat. Ia mengkritisi kebijakan yang hanya mengarahkan bantuan kepada warga di zona “kantong kemiskinan” berdasarkan peta administratif.

    “Padahal, banyak warga miskin tinggal di luar zona itu. Jangan sampai Beasiswa Istimewa justru menyandera warga miskin, karena penyalurannya hanya berdasarkan data wilayah, bukan realitas ekonomi warga,” tegasnya.

     

    Berkah, Kursi Roda untuk Nenek Lumpuh

  • Kasus Kredit Fiktif Rp569 Miliar, Buron Asal Nglipar Diringkus di Karangmojo

    Kasus Kredit Fiktif Rp569 Miliar, Buron Asal Nglipar Diringkus di Karangmojo

    Liputan6.com, Gunungkidul – Seorang perempuan warga Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Gunungkidul, berinisial SDP, akhirnya berhasil ditangkap setelah sempat buron dalam kasus kredit fiktif senilai Rp569 miliar di Bank Jatim Cabang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Penangkapan ini menjadi penutup dari upaya pelarian SDP yang berlangsung selama beberapa hari di kampung halamannya.

    Drama pengejaran itu bermula pada Minggu (13/07/2025) pagi, ketika Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul menerima permintaan resmi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKJ untuk membantu penyergapan terhadap tersangka yang telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). “Pagi itu kami menerima informasi dari Kejati DKJ. Tim langsung bergerak menuju Katongan, lokasi sesuai KTP milik tersangka,” ujar Surya Hermawan, Kepala Seksi Intelijen Kejari Gunungkidul, saat memberikan keterangan pada Rabu (16/7/2025).

    Namun rencana penyergapan tak berjalan mulus. Ketika petugas mendatangi rumah kerabat tempat SDP menginap, perempuan yang dikenal tenang itu justru melarikan diri melalui pintu belakang. Meski begitu, tim kejaksaan tetap melakukan penggeledahan secara menyeluruh di lokasi. “Benar, pelaku sempat kabur. Tetapi kami menemukan uang tunai sebesar Rp1,07 miliar, perhiasan emas, dua unit mobil, dan dua laptop. Seluruhnya langsung kami amankan sebagai barang bukti,” lanjut Surya.

    Tak ingin kehilangan jejak, petugas memperluas pencarian ke sebuah homestay di wilayah Wonosari yang sebelumnya disewa oleh SDP. Namun lagi-lagi, tempat itu kosong. Di lokasi ini, petugas hanya menemukan satu koper besar dan satu unit sepeda motor Honda Beat Street. Koper tersebut berisi dokumen-dokumen penting, termasuk sertifikat tanah, BPKB kendaraan, serta buku tabungan dengan saldo mencapai ratusan juta rupiah. Temuan itu memperkuat dugaan keterlibatan SDP dalam pusaran kasus besar.

    Setelah seharian melakukan pencarian tanpa henti, tim kejaksaan akhirnya berhasil melacak keberadaan SDP pada malam hari di wilayah Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo. Perempuan itu diamankan tanpa perlawanan. Saat ditangkap, ia kedapatan membawa uang tunai sebesar Rp42,2 juta. “Begitu diamankan, SDP langsung dibawa ke Kejati Yogyakarta untuk pemeriksaan awal, lalu diserahkan ke Kejati DKJ,” terang Surya.

  • Lolos Sekolah Rakyat, Siswa Gunungkidul Dapat Fasilitas Lengkap

    Lolos Sekolah Rakyat, Siswa Gunungkidul Dapat Fasilitas Lengkap

    Liputan6.com, Gunungkidul – Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi secercah harapan baru bagi puluhan siswa dari latar belakang ekonomi lemah di Kabupaten Gunungkidul. Namun, seiring dengan diterimanya siswa di sekolah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa mereka tak lagi berhak mendapatkan bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) atau bentuk bantuan serupa lainnya.

    Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Gunungkidul, Nurudin Aranir, dalam keterangan resmi usai pengumuman hasil seleksi Sekolah Rakyat jenjang SMA/sederajat. Menurut Nurudin, seluruh kebutuhan siswa di Sekolah Rakyat telah dijamin sepenuhnya oleh negara, sehingga tidak lagi diperlukan bantuan tambahan dari program lain. “Karena semua fasilitas pendidikan selama mereka belajar di Sekolah Rakyat sudah full ditanggung pemerintah, maka otomatis bantuan lain seperti PIP tidak diberikan lagi. Ini sudah satu paket bantuan pendidikan penuh dari negara,” jelas Nurudin.

    Tidak hanya mencakup pembiayaan pendidikan formal seperti SPP, perlengkapan sekolah, dan buku pelajaran, program Sekolah Rakyat juga menjamin kebutuhan penunjang lainnya. Pemerintah memastikan bahwa seluruh siswa mendapatkan asupan makanan bergizi setiap harinya, akses terhadap layanan kesehatan, hingga kebutuhan dasar harian mereka.

    Sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat pun dirancang dengan sistem asrama atau boarding school, yang memungkinkan pembentukan karakter dan kedisiplinan melalui pengawasan penuh selama 24 jam. Semua yang menunjang proses belajar, baik secara akademik maupun non-akademik, akan difasilitasi secara menyeluruh. “Dengan sistem asrama, semua kebutuhan mereka menjadi tanggung jawab negara,” imbuhnya.

    Namun demikian, ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya pemberian uang saku kepada para siswa selama menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat, Nurudin menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi dari pemerintah pusat. “Kami belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Jika nantinya ada kebijakan tambahan seperti uang saku, tentu akan diumumkan secara resmi,” ujarnya.

    Sebelumnya, proses seleksi masuk Sekolah Rakyat ini sempat menjadi perhatian masyarakat Gunungkidul. Dari 76 siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan mendaftar ke jenjang SMA/sederajat, hanya 25 orang yang dinyatakan lolos seleksi. “Dari jumlah tersebut, satu siswa memilih mengundurkan diri karena merasa kecewa teman dekatnya tidak diterima dalam program yang sama,” kata Nurudin.

    Ia menegaskan, seluruh proses seleksi dilakukan secara ketat dan profesional oleh Kementerian Sosial (Kemensos), tanpa intervensi dari pemerintah daerah. Proses seleksi menggunakan basis data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta disertai dengan survei lapangan yang dilakukan langsung ke rumah-rumah calon siswa. “Jadi bisa dipastikan, tidak ada titipan, tidak ada intervensi. Semua siswa yang lolos adalah mereka yang benar-benar memenuhi kriteria sesuai hasil seleksi yang objektif dan transparan dari pusat,” tegasnya.

    Dengan jaminan pendidikan penuh dari negara, mulai dari kebutuhan akademik hingga kehidupan sehari-hari, Sekolah Rakyat hadir sebagai alternatif pendidikan yang solutif dan inklusif bagi anak-anak miskin di Gunungkidul. “Program ini diharapkan mampu membuka jalan bagi generasi muda dari keluarga prasejahtera untuk bangkit, berdaya, dan mengejar masa depan yang lebih baik tanpa harus terbebani oleh kendala ekonomi,” pungkasnya.

  • PHK dan UMR Minim, Warga Gunungkidul Berbondong-bondong Kerja di Luar Negeri

    PHK dan UMR Minim, Warga Gunungkidul Berbondong-bondong Kerja di Luar Negeri

    Liputan6.com, Gunungkidul – Warga masyarakat Kabupaten Gunungkidul kini mulai melirik kerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah keterbatasan ekonomi di kampung halaman. Fenomena ini bukan pilihan terpaksa, melainkan merupakan strategi hidup untuk mengejar masa depan yang lebih baik di tengah ketidakpastian lapangan pekerjaan.

    Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Nanang Putranto, menyebut bahwa hingga pertengahan Juli ini, pihaknya telah menerima 45 permohonan rekomendasi keberangkatan ke luar negeri. Jumlah itu hampir menyamai total pengajuan sepanjang tahun 2024 yang hanya mencapai 50 permohonan.

    “Minat warga Gunungkidul untuk bekerja di luar negeri memang sangat tinggi. Mereka tertarik dengan iming-iming gaji yang jauh lebih besar dibandingkan di dalam negeri,” jelas Nanang.

    Nanang mengungkapkan bahwa, negara tujuan favorit kini bukan lagi sebatas negara-negara Asia seperti Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong. Kini, negara Turki justru muncul sebagai magnet baru bagi pencari kerja asal Gunungkidul.

    “Kontrak kerja di Turki relatif fleksibel, bisa enam bulan hingga satu tahun. Selain itu, peluang kerjanya lebih formal dan lebih luas,” tambahnya.

    Nanang menyebut, prinsip perlindungan dan prosedur legal tetap dikedepankan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Rekomendasi dari DPKUKM dan Tenaga Kerja menjadi dokumen vital yang diperlukan calon pekerja untuk mengurus keberangkatan melalui perusahaan penyalur resmi.

    “Tanpa rekomendasi resmi, mereka akan kesulitan mendapat legalitas kerja. Kami juga terus mengingatkan agar masyarakat tidak tergoda bujuk rayu calo atau agen ilegal,” tegas Nanang.

    Ia menekankan bahwa keberangkatan secara resmi tidak hanya menjamin aspek hukum, tetapi juga memberikan rasa aman bagi keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman. Langkah ini sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan para pekerja migran dari Gunungkidul.

    Sementara itu, Rino Caroko, Tokoh Pendidikan dan Literasi Gunungkidul menyebut, dulunya banyak warga Gunungkidul mengadu nasib ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Namun, hantaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor membuat mereka kehilangan tumpuan. “Akhirnya, bekerja ke luar negeri menjadi alternatif yang dinilai lebih menjanjikan,” jelas Rino.