kab/kota: Gunung

Warga Tiga Desa di Prigen Tolak Proyek Real Estate PT SSP, DPRD Pasuruan Siap Kawal Isu Lingkungan Lereng Arjuno

Pasuruan (beritajatim.com) – Rencana pembangunan kawasan real estate milik PT Stasionkota Sarana Permai (SSP) di lereng Gunung Arjuno-Welirang kembali menuai gelombang penolakan. Warga dari tiga desa di Kecamatan Prigen, yakni Pecalukan, Ledug, dan Dayurejo, kompak menentang proyek tersebut karena khawatir akan mengancam kelestarian lingkungan.

Warga menilai proyek tersebut berpotensi merusak ekosistem hutan yang selama ini berfungsi sebagai penyangga air dan penahan longsor. Mereka juga menyoroti dampak sosial ekonomi yang bisa timbul, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada lahan pertanian dan sumber air di wilayah tersebut.

Wakil Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Hutan (AMPH), Hadi Sucipto, mengungkapkan bahwa PT SSP sempat mengajukan public hearing dalam rangka penyusunan AMDAL. Namun masyarakat belum memberikan persetujuan karena menilai perlu kajian lebih mendalam terkait risiko ekologis.

“Secara topografi saja, wilayah itu tidak ideal untuk perumahan karena berada di lereng curam. Kami menilai manfaatnya jauh lebih kecil dibanding potensi kerusakannya,” ujar Hadi Sucipto.

Hadi menjelaskan bahwa area yang direncanakan untuk pembangunan masih memiliki tegakan pohon yang rapat dan berfungsi menahan erosi. Jika pohon-pohon itu ditebang, dikhawatirkan bisa menyebabkan bencana tanah longsor dan kekeringan di musim kemarau.

Selain itu, kawasan tersebut juga menjadi jalur pipa air bersih yang menyalurkan air ke beberapa desa di bawahnya, termasuk Ledug dan Pecalukan. Warga khawatir proyek tersebut akan mengganggu aliran air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat setempat.

“Di sana juga banyak pesanggem kopi yang sudah lama mengelola lahan dengan sistem tumpang sari. Artinya, selain fungsi ekologis, lahan itu juga punya nilai ekonomi yang besar,” tambahnya.

AMPH juga menemukan bahwa lahan seluas 22,5 hektare itu sebelumnya milik PT Kusuma Raya Utama sebelum akhirnya dibeli PT SSP pada 2021. Hadi menilai perubahan tata ruang yang mengubah zona hijau menjadi zona perumahan perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan kepentingan konservasi.

Sementara itu, perwakilan Perum Perhutani, Yayik, menjelaskan bahwa izin awal penggunaan lahan tersebut sudah ada sejak tahun 1984 dengan sistem tukar-menukar lahan. “Lahan 22,5 hektare di Prigen diganti dengan 225 hektare di wilayah Malang dan Blitar agar keseimbangan ekologinya tetap terjaga,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aduan masyarakat secara serius. “Kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas dan memastikan tidak ada keputusan yang merugikan lingkungan maupun warga sekitar,” tegas Samsul. (ada/ian)

09/10/2025 11:57
Matius Fakhiri: Kami Akan Jadikan Papua Induk Sebagai Contoh Pembangunan

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Papua Matius Fakhiri menegaskan komitmennya untuk menjadikan Provinsi Papua sebagai barometer percepatan pembangunan di seluruh Tanah Papua.

Matius mengaku siap bekerja bersama Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen untuk melanjutkan pembangunan dan menyatukan kembali masyarakat pasca-pilkada yang berlangsung panjang dan melelahkan.

“Pertama tentunya saya bersama Pak Aryoko mengucapkan syukur, Alhamdulillah, karena proses panjang Pilkada Provinsi Papua ini akhirnya berakhir. Kami berharap seluruh masyarakat bisa kembali bersatu membangun Papua. Kami ini Gubernur seluruh masyarakat Papua, tidak ada lagi pasangan-pasangan calon,” ujar Matius di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Matius menegaskan, pelantikannya bersama Aryoko menjadi momentum baru bagi Papua sebagai provinsi induk untuk memimpin percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia itu.

“Kami tahu Provinsi Papua ini provinsi induk, sehingga harus bisa menjadi barometer untuk percepatan pembangunan semua provinsi di Tanah Papua karena kami lengkap infrastrukturnya,” katanya.

Fokus 100 Hari Pertama: Pendidikan dan Kesehatan

Menjawab pertanyaan mengenai program prioritas 100 hari pertama, Matius menekankan fokus utamanya adalah peningkatan sumber daya manusia Papua, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Prioritas utama kami dalam kampanye adalah sumber daya manusia Papua. Bicara sumber daya manusia berarti sektor kesehatan dan pendidikan harus jalan dulu. Walaupun ada penghematan anggaran, untuk masyarakat tidak boleh kita kurangi,” tegasnya.

Matius mengaku telah menyiapkan langkah konsolidasi bersama DPRD Papua dan kementerian terkait untuk mengoptimalkan anggaran pembangunan. Dia menilai, meski terjadi pengurangan anggaran pada 2026, hal tersebut tidak akan menghambat kerja pemerintah daerah.

“Kami tahu Provinsi Papua yang tadinya anggarannya cukup besar, sekarang tinggal sekitar Rp2,7 triliun. Tapi kami akan berkoordinasi dengan DPRD, kementerian, dan lembaga lain. Kalau tidak mampu di tingkat provinsi, kami akan menghadap Presiden untuk mencari solusi agar Papua bisa cepat jalan,” ujarnya.

Matius juga menyambut baik pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang baru dilantik Presiden pada hari yang sama. Dia menyebut keberadaan lembaga tersebut akan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Papua.

“Ya, tentunya kami akan bergandeng tangan. Komite ini pasti akan membantu Provinsi Papua untuk menjadi contoh bagi semua provinsi di Tanah Papua. Kami akan melakukan langkah-langkah koordinatif dengan komite dan para menteri terkait,” jelasnya.

Dia menegaskan, sinergi antarprovinsi di Tanah Papua harus dibangun dengan semangat kebersamaan dan kepercayaan.

Matius juga menekankan pentingnya membangun kembali rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah sebagai bagian dari proses percepatan pembangunan.

“Kami ingin semua masyarakat, dari pantai, gunung, pedalaman, hingga rawa-rawa, merasakan kehadiran negara. Itu makna besar dari otonomi khusus yang akan kami jalankan,” tandasnya.

09/10/2025 09:27
Ketua Komite Eksekutif Otsus Papua, Presiden Ingin Pengelolaan Papua Terpadu dan Terintegrasi

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Velix Fernando Wanggai, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian dan komitmen penuh dalam pengelolaan pembangunan di Tanah Papua.

Menurutnya, komite eksekutif yang dibentuk langsung di bawah Presiden akan menjadi instrumen strategis untuk memastikan kebijakan otonomi khusus berjalan secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung meng-handle dan mengelola Papua. Mengelola Papua tentu dalam agenda yang menyeluruh dan terintegrasi baik lintas kementerian, sektor swasta, maupun konsolidasi hingga tingkat provinsi dan kabupaten,” ujar Velix usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).

Velix menjelaskan, fokus utama komite adalah mengawal pelaksanaan agenda strategis Otonomi Khusus Papua, agar berjalan efektif di enam provinsi baru yang kini ada di Tanah Papua.

“Kami sudah berjalan satu tahun dalam perintah ini, sehingga yang menjadi bagian penting adalah konsolidasi kebijakan, strategi, program, anggaran, dan regulasi. Apalagi kini ada enam provinsi di Tanah Papua yang membutuhkan sinergi dan keterpaduan dalam semua hal,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, lembaga yang dipimpinnya akan menjadi penghubung antara lintas kementerian dan pemerintah daerah, untuk memastikan percepatan pembangunan dapat dilakukan dengan koordinasi yang solid.

“Karena lembaga ini langsung di bawah Presiden, maka agenda strategis dalam kerangka Asta Cita Papua akan kita wujudkan bersama dengan para menteri sektoral dan enam gubernur di Tanah Papua,” kata Velix.

Delapan Agenda Prioritas “Asta Cita Papua”

Lebih lanjut, Velix mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan delapan agenda besar atau “Asta Cita Papua” yang akan menjadi panduan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Agenda tersebut mencakup bidang politik dan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi kewilayahan, serta sektor sosial seperti olahraga, kesetaraan gender, dan ekonomi kreatif.

“Anggota komite kami sangat beragam — ada yang berlatar belakang militer, kepolisian, birokrasi, hingga ekonomi kreatif. Itu menandakan kami akan menyentuh semua simpul sosial, dari anak muda sampai isu-isu high politics,” ujarnya.

Menurut Velix, keberagaman latar belakang anggota komite akan memperkuat fungsi harmonisasi, sinergi, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh program pembangunan di Papua.

“Intinya, Bapak Presiden memiliki komitmen yang kuat untuk Papua dalam konteks Asta Cita Papua yang kami kawal bersama,” tegasnya.

Velix juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan otonomi khusus. Dia menyebut pengawasan dilakukan tidak hanya secara internal melalui kementerian dan pemerintah daerah, tetapi juga melalui mekanisme sosial.

“Pengawasan internal terus kita optimalkan, tapi ada juga pengawasan sosial yang ditandai dengan peran serta masyarakat dan aspirasi dari bawah. Kita akan brainstorming dengan berbagai simbol sosial agar bisa mendapatkan persoalan nyata dari lapangan,” tuturnya.

Selain itu, Velix menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik sebagai fondasi utama keberhasilan otonomi khusus.

“Yang terpenting adalah bagaimana membangun rasa percaya kita, dan bagaimana negara bisa menyentuh semua simbol-simbol sosial di Tanah Papua dari pantai, gunung, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” pungkasnya.

09/10/2025 08:39
Bumi Makin Gelap Tapi Tambah Panas, Ilmuwan Cemas Tanda Kiamat

Jakarta, CNBC Indonesia – Para ilmuwan menemukan tanda-tanda mengkhawatirkan dari hasil pengamatan satelit selama hampir dua dekade. Data menunjukkan bahwa Bumi, khususnya di belahan utara, makin gelap karena menurunnya kemampuan planet ini memantulkan cahaya matahari kembali ke luar angkasa.

Temuan ini diungkap dalam studi NASA yang menggunakan data dari sistem Clouds and the Earth’s Radiant Energy System (CERES).

Sistem ini melacak seberapa banyak energi matahari yang diserap Bumi, yang disebut absorbed solar radiation (ASR), serta seberapa banyak energi yang dipancarkan kembali ke luar angkasa, atau dikenal sebagai outgoing longwave radiation (OLR). Hasilnya menunjukkan adanya ketidakseimbangan energi antara dua belahan Bumi.

Belahan utara kini menerima lebih banyak energi matahari dibandingkan sebelumnya, dengan peningkatan sekitar 0,34 watt per meter persegi setiap dekade dibandingkan belahan selatan. Meski terlihat kecil, perbedaan ini dinilai signifikan dan berpotensi mengganggu keseimbangan energi global.

“Perubahannya terlihat jelas. Kedua belahan memang memantulkan lebih sedikit sinar matahari, tetapi efeknya lebih kuat di belahan utara,” kata Norman G. Loeb, ilmuwan iklim di NASA Langley Research Center yang memimpin studi tersebut.

Fenomena penggelapan di belahan utara dipicu oleh berbagai faktor. Hilangnya es laut dan salju di wilayah Arktik mengungkap permukaan darat dan laut yang lebih gelap, sehingga menyerap lebih banyak panas. Selain itu, berkurangnya partikel aerosol di atmosfer akibat regulasi polusi udara di negara-negara industri juga mengurangi daya pantul awan.

Sementara itu, peristiwa alam seperti kebakaran hutan besar di Australia dan letusan gunung berapi Hunga Tonga sempat meningkatkan kadar aerosol di belahan selatan. Namun, dampaknya tidak cukup besar untuk menyeimbangkan perubahan global yang terjadi.

Mengutip Brighter Side of News, para ilmuwan memperingatkan bahwa ketidakseimbangan ini dapat mengubah pola angin, arus laut, dan distribusi panas global.

Jika dibiarkan, “kiamat” perubahan iklim tersebut berpotensi mempercepat pemanasan di wilayah-wilayah utara seperti Eropa, Amerika Utara, dan Asia, yang menjadi pusat populasi dan industri dunia.

Secara global, Bumi kini menyerap tambahan 0,83 watt per meter persegi energi per dekade sejak 2001. Sebagian memang terdistribusi melalui atmosfer dan lautan, namun sisanya tetap terperangkap dan memperkuat tren pemanasan global.

“Hasil ini menegaskan perlunya meninjau kembali bagaimana model iklim memperhitungkan kompensasi antarbelahan,” tulis para peneliti.

“Bahkan perbedaan kecil dalam keseimbangan energi dapat memiliki dampak besar,” kata mereka.

Loeb dan timnya berencana untuk memperpanjang catatan satelit dan memasukkan observasi baru ke dalam model iklim.

Pemantauan jangka panjang diharapkan dapat mengungkap apakah ketidakseimbangan ini hanya bersifat sementara atau merupakan penyesuaian jangka panjang dalam sistem energi Bumi.

(dem/dem)

[Gambas:Video CNBC]

08/10/2025 20:30
Forkopimda Bondowoso dan DPR RI Kompak Cari Solusi Damai Sengketa Lahan Ijen

Bondowoso (beritajatim.com) – Persoalan lahan antara masyarakat petani di kawasan Ijen dengan pihak PTPN mulai menemukan titik terang.

Pemerintah melalui Forkopimda Bondowoso bersama DPR RI berkomitmen mencari solusi damai agar penataan kawasan tidak menimbulkan konflik dan tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mengungkapkan bahwa penataan kawasan Ijen merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan dan perkebunan.

“Kita sudah melakukan pertemuan zona pertama. Insya Allah nanti ada delapan titik proyek PSN, termasuk untuk kesejahteraan masyarakat Ijen. Kami sudah berbicara langkah-langkah yang ditempuh antara petani, masyarakat Ijen, dan PTPN,” ujar Nasim Khan usai pertemuan di Bondowoso.

Menurutnya, kawasan Ijen memiliki posisi strategis karena selain sebagai wilayah perkebunan juga menjadi daerah penyangga ketahanan pangan.

Zona pertama yang disepakati mencakup Kampung Baru dan Kampung Malang di Desa Sempol, di mana petani bersama PTPN akan meninjau langsung lokasi PSN untuk relokasi lahan garapan masyarakat.

“Lahan di Ijen adalah HGU milik negara, tapi semuanya untuk kesejahteraan masyarakat yang bekerja di situ. Forkopimda akan mengajukan agar hortikultura tetap bisa ditanam demi kebutuhan primer rakyat,” tegasnya.

Nasim menambahkan, pada zona pertama sekitar 12 hektare lahan kopi akan diatur kembali agar masyarakat yang telah menanam hortikultura selama puluhan tahun tidak kehilangan sumber penghidupan.

“Kita ajukan agar 12 hektare yang diganti tetap untuk hortikultura. Ini kebutuhan primer masyarakat dan demi ketahanan pangan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa Forkopimda terus aktif melakukan mediasi dan mencari jalan tengah bagi kepentingan petani dan pihak PTPN.

“Sampai hari ini Forkopimda sudah empat kali rapat membahas persoalan Ijen. Pemerintah hadir untuk mencarikan solusi persoalan yang sudah bertahun-tahun belum selesai. Yang penting, masyarakat tenang dan bisa berusaha,” terang Dhafir.

Ia menyampaikan bahwa Bupati Bondowoso telah meminta pihak PTPN agar memberi izin kepada masyarakat untuk menanam hortikultura di beberapa titik, mengingat kebutuhan pangan daerah terus meningkat seiring dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.

“Hortikultura ini bagian dari ketahanan pangan. Apalagi sekarang kebutuhan bahan pangan seperti kentang dan sayur dari Ijen sangat tinggi,” jelasnya.

Dhafir juga mengingatkan, meskipun lahan di kawasan Ijen merupakan milik negara yang dikelola oleh PTPN, Perhutani, dan BKSDA, bukan berarti masyarakat tidak punya ruang untuk berusaha.

“Di Ijen itu tidak ada tanah milik rakyat. Semua milik negara. Tapi bukan berarti PTP selalu benar. Kalau HGU tidak sesuai peruntukan, secara aturan bisa dibatalkan. Jadi kedua belah pihak harus saling memahami posisi hukum,” tegasnya.

Dalam pertemuan terakhir, disepakati bahwa di zona pertama akan ada belasan hektare lahan kopi yang digarap oleh PTPN dan akan diganti dengan lahan pengganti seluas sama untuk masyarakat.

“Forkopimda bukan juru bicara PTP. Forkopimda hadir agar Bondowoso tetap kondusif. Kesepakatan ini akan disaksikan langsung oleh Bupati, DPRD, Kajari, Dandim, dan Kapolres,” tutur Dhafir.

Penyelesaian persoalan lahan akan dilakukan bertahap per zona, mulai dari Kampung Malang, Kampung Waru, Jampit, Sumber Rejo, hingga Gunung Blawu dan Kaligedang.

“Kita selesaikan satu per satu. Yang penting masyarakat senang. Pemerintah dan Forkopimda selalu mengedepankan kepentingan rakyat tanpa mengganggu usaha BUMN di bidang kopi,” pungkasnya. (awi/ted)

08/10/2025 19:07
Gempa Dahsyat M 6,5 Bikin Gunung Bergeser 500 Meter, Ini Kata BRIN

Jakarta, CNBC Indonesia – Gunung Batu di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat dilaporkan bertambah tinggi. Fenomena ini diungkap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terjadi karena adanya aktivitas Sesar Lembang.

Peneliti BRIN Mudrik Rahmawan Daryono mengatakan Gunung Batu merupakan bagian dari Sesar Lembang yang berada dalam satu level. Aktivitas tektonik yang terjadi membuatnya mengalami pergeseran hampir 500 meter.

“Kemudian ini (Gunung Batu) terangkat akibat tektonik, bergeser sekitar 120 sampai 460 meter. Dari penelitian, ada pergeseran vertikal sekitar 40 sentimeter, yang kemungkinan akibat gempa magnitudo 6,5-7. Itu bukti pergerakan Sesar Lembang dari waktu ke waktu,” jelasnya dalam kegiatan geotrack ke Gunung Batu, dikutip dari Detik.

Dia juga mengingatkan soal cara menghadapi ancaman Sesar Lembang. Pemerintah memegang peranan penting untuk melakukan beberapa hal kepada masyarakat.

Salah satunya melakukan mitigasi bencana secara berkala dan masif dilakukan. Selain itu pemerintah diharapkan bisa menyiapkan fiskal pada periode pra dan pasca bencana terjadi.

“Pemerintah tahu bahwa potensi bahaya Sesar Lembang berdampak ke Cimahi, Bandung Barat, hingga Bandung. Karena itu mitigasi harus serius dan masif dilakukan,” kata Mudrik.

Sebagai informasi, Sesar Lembang adalah satu dari 81 sesar aktif di Indonesia. Lokasinya berada di 8-10 kilometer arah utara kota Bandung, dikutip dari CNN Indonesia.

Sesar tersebut terdapat di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat hingga Kecamatan Cilengkrang di bagian timur. Terdapat perbedaan cukup signifikan pada dua wilayah itu.

Sesar Lembang bagian barat semakin landai, didominasi sawah serta rumah warga. Untuk bagian timurnya, struktur mencuat dan curam hingga 40 derajat.

Patahan di sesar tersebut memiliki panjang 29 km yang aktif dengan kecepatan pergerakan mencapai 6 mm per tahun.

Di sana terdapat enam segmen patahan tidak lurus. Mulai dari Cimeta, Cipogor, Cihideung, Gunung Batu, Cikapundung dan Batu Lonceng.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

08/10/2025 18:30
Jembatan Kaca Bromo Sebentar Lagi Dibuka untuk Wisatawan

Liputan6.com, Malang – Wisatawan Gunung Bromo perlu bergembira. Pasalnya wahana Jembatan Kaca Bromo sebentar lagi bakal dibuka secara resmi. Wahana ini akan menjadi spot baru untuk menikmati wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Dokumen kepemilikan Jembatan Kaca Bromo dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kementerian Kehutanan selaku otoritas TNBTS juga sudah diserahkan. Penyerahan dokumen dilaksanakan pada Selasa pagi, 7 Oktober 2025, di Jakarta.

Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, mengatakan setelah dokumen kepemilikan Jembatan Kaca Bromo resmi diserahkan maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan mekanisme pemanfaatannya.

“Sedang disiapkan dan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Rudijanta.

Jembatan kaca ini bakal dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk mengembangkan kawasan wisata TNBTS. Diharapkan jadi salah satu daya tarik destinasi di wisata Bromo. Namun pengoperasiannya menunggu sampai mekanisme yang disusun dan belum bisa dipastikan kapan rampung.

“Tentu tetap dengan harapan mendukung kawasan wisata konservasi yang berkelanjutan dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” urai Rudijanta.

08/10/2025 16:38
"Out of The Box", Anak CIBI Kerap Pecahkan Masalah dengan Cara Tak Terduga Megapolitan 7 Oktober 2025

“Out of The Box”, Anak CIBI Kerap Pecahkan Masalah dengan Cara Tak Terduga
Tim Redaksi
KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com —
Di ruang kelas Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI) SD Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, ide-ide luar biasa kerap lahir dari meja belajar para siswanya.
Anak-anak di kelas ini bukan hanya cepat memahami pelajaran, tetapi juga memiliki cara berpikir yang melampaui anak seusianya.
“
Out of the box
. Dia selalu berpikir di luar dari orang kebanyakan orang memikirkan tentang itu,” kata Kepala Sekolah SD Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, Eko Sri Wijiyanti, atau akrab disapa Wiwit, Selasa (7/10/2025).
Menurut Wiwit, anak-anak dalam program CIBI sering kali menampilkan pola pikir yang sulit ditebak, bahkan oleh para guru.
Mereka tak hanya menyerap ilmu, tetapi juga berani mengekspresikan dan mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dengan cara kreatif.
Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi Wiwit terjadi saat ia memberi proyek sederhana kepada para siswa, yaitu mencari solusi atas masalah sehari-hari.
Topik yang diangkat saat itu adalah “anak-anak yang sering terjatuh hingga patah tulang di lingkungan sekolah”.
“Saya cuma kasih masalah, silakan kalian buat pemecahan permasalahannya,” ujarnya.
Respons para siswa di luar dugaan. Alih-alih membuat laporan tertulis, mereka menciptakan miniatur manusia dari kertas seperti wayang-wayangan lengkap dengan poster edukatif.
Tujuannya untuk mengampanyekan kepada adik-adik kelas tentang pentingnya bermain dengan hati-hati agar terhindar dari cedera.
“Nanti istirahat, kami mau ke adik-adik kelas, mau kasih tahu bahwa bermain itu harus berhati-hati. Kalau tidak, kamu bisa patah tulang kayak begini,” ungkap Wiwit menirukan ucapan salah satu siswa program CIBI.
Benar saja, saat jam istirahat tiba, anak-anak itu bergerak ke kantin sekolah. Mereka memperlihatkan miniatur dan poster kepada adik kelas sambil menjelaskan tentang tulang, jenis-jenis patah tulang, serta bahayanya jika tidak dirawat dengan benar.
Yang membuat Wiwit semakin terkesan, semangat para siswa tidak berhenti setelah proyek berakhir. Beberapa anak tetap melanjutkan “kampanye kecil” itu secara mandiri.
Mereka mencari informasi tambahan dari internet tentang berbagai tipe patah tulang dan mendiskusikannya kembali di kelas.
Anak-anak CIBI yang duduk di kelas 4 hingga 6 itu tidak hanya memahami nama-nama tulang dalam tubuh manusia, tetapi juga mengenali berbagai kelainan dan cedera tulang.
Bagi Wiwit, pengalaman itu menjadi bukti bahwa siswa-siswa CIBI bukan hanya cerdas secara akademis, melainkan juga memiliki empati sosial dan rasa ingin tahu yang tinggi.
Mereka mampu mengubah pengetahuan menjadi aksi nyata — bukan sekadar hafalan, tetapi bentuk kepedulian yang tumbuh dari pemahaman mendalam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/10/2025 20:53
Begal di Lampung Menyamar Jadi ‘Pak Ogah’, Gigit Tangan Polisi Saat Ditangkap

Liputan6.com, Jakarta Polisi menangkapan Mansur (23), begal di Kabupaten Lampung Tengah, setelah delapan bulan buron. Mansur melawan saat ditangkap. Dia menggigit tangan polisi.

Kapolsek Padang Ratu, AKP Edi Suhendra mengatakan, pelaku sempat buron sejak Maret 2025. Ia akhirnya ditangkap di jalan lintas Kecamatan Padang Ratu-Gunung Sugih, setelah diketahui bersembunyi dengan berpura-pura menjadi ‘Pak Ogah’ di jalan rusak wilayah setempat.

“Pelaku ini sudah buron selama delapan bulan dan terlibat lima kali aksi pencurian dengan kekerasan,” ujar Edi, Selasa (7/10/2025).

Dalam aksi terakhirnya pada Maret 2025, Mansur membegal seorang pelajar SMP. Modus Mansur berpura-pura meminta tolong diantarkan ke Kampung Haduyang Ratu. Di tengah jalan, pelaku mencekik korban dan merampas sepeda motor.

“Korban sempat melawan, dan pelaku menggigit tangannya hingga luka,” tutur Edi.

Kini pelaku mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan Pasal 365 dan/atau Pasal 368 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara.

07/10/2025 20:51
Eks Kajati Sumut Diperiksa Etik Usai Jadi Saksi Kasus di KPK, Apa Hasilnya?

Jakarta –

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan pemeriksaan etik terhadap mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Idianto. Lalu, apa hasilnya?

“Saya belum tahu (hasil sidang etiknya). Nanti kami tanya Jamwas (Jaksa Agung Muda Pengawasan),” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

Pemeriksaan etik yang dilakukan terhadap Jaksa Idianto setelah ia dipanggil KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di wilayah Sumatera Utara. Idianto diperiksa KPK sebagai saksi karena pada saat proyek jalan dilaksanakan masih memegang jabatan sebagai Kajati Sumut.

Anang mengatakan bahwa jaksa Idianto masih menjalankan tugasnya sampai saat ini sebagai Sekretaris Kepala Badan Pemulihan Aet (BPA) Kejagung. Dia menjelaskan mengenai status saksi serta proses pemeriksaan Idianto atas perkara proyek jalan di Sumut merupakan kewenangan KPK.

“Sampai saat ini masih menjabat, masih sebagai Sekretaris Kepala Badan PPA,” terang Anang.

Untuk diketahui, KPK telah memeriksa Idianto terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut. Idianto diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi.

“Benar, sebagaimana disampaikan Pak Deputi (Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu) bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap saksi dimaksud,” kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (19/8).

“Penyidik mendalami keterangan terkait dengan perkara proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumut,” ucapnya.

Dalam kasus ini telah ditetapkan lima orang tersangka. Berikut ini lima orang tersangka dalam kasus ini:

– Topan Ginting (TOP), Kadis PUPR Provinsi Sumut
– Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut
– Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
– M Akhirun Pilang (KIR), Dirut PT DNG
– M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN.

(ygs/ygs)

07/10/2025 20:42

kab/kota: Gunung

Fokus 100 Hari Pertama: Pendidikan dan Kesehatan