Xcloud.id

kab/kota: Gunung

  • TNI AU gandeng Angkatan Udara Australia dalam Latma Rajawali Ausindo

    TNI AU gandeng Angkatan Udara Australia dalam Latma Rajawali Ausindo

    Jakarta (ANTARA) – TNI AU menggandeng Angkatan Udara Australia atau Royal Australian Air Force (RAAF) dalam Latihan Bersama (Latma) Rajawali Ausindo 2025 yang bergulir pekan ini.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, latihan itu digelar untuk meningkatkan kemampuan prajurit di bidang operasi bantuan kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (Humanitarian Assistance and Disaster Relief/HADR).

    “Latihan ini memiliki makna strategis karena dirancang untuk menguatkan kesiapan, interoperabilitas, serta koordinasi kedua angkatan udara dalam menghadapi situasi darurat di kawasan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    I Nyoman menjelaskan pembukaan latihan ini sudah digelar di Baseops Barat Lanud Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, pada Senin (3/11).

    Sejak saat itu, TNI AU dan RAAF menggelar latihan dengan beragam simulasi. Salah satunya yakni latihan simulasi evakuasi korban bencana gunung meletus.

    “Dalam skenarionya, disimulasikan terjadi bencana alam berupa letusan gunung berapi di Pulau Morotai yang menyebabkan terputusnya jalur transportasi dan mengisolasi sejumlah wilayah,” kata I Nyoman.

    Dalam kondisi tersebut, TNI AU dan RAAF bekerja sama memberikan bantuan logistik kepada korban lewat alutsista udara menggunakan metode container delivery system (CDS) dan low cost aerial delivery system (LCADS).

    “Selain itu, dilaksanakan pula latihan evakuasi medis udara (airmedical evacuation/AE) guna melatih prosedur pemindahan korban dari lokasi bencana menuju fasilitas kesehatan di Manado dengan cepat dan aman,” kata I Nyoman.

    I Nyoman berharap ragam latihan tersebut bisa berjalan dengan lancar sehingga hubungan militer antara TNI AU dan RAAF bisa semakin erat.

    “Latihan ini juga menjadi ajang penting untuk memperkuat pemahaman operasional dan kerja sama antara para awak pesawat, teknisi, serta personel pendukung dari kedua angkatan udara,” tutup I Nyoman.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Korban Jiwa Topan Kalmaegi di Filipina Bertambah Jadi 100 Orang

    Korban Jiwa Topan Kalmaegi di Filipina Bertambah Jadi 100 Orang

    Jakarta –

    Jumlah korban jiwa akibat Topan Kalmaegi di Filipina tengah telah bertambah menjadi 100 orang pada hari Rabu (5/11). Topan ini memicu banjir terburuk dalam sejarah yang dampaknya paling parah dirasakan di Provinsi Cebu.

    Banjir yang digambarkan belum pernah terjadi sebelumnya itu, telah melanda kota-kota di provinsi tersebut sehari sebelumnya, menyapu mobil, gubuk-gubuk di tepi sungai, dan bahkan kontainer pengiriman besar.

    Juru bicara Cebu, Rhon Ramos, dilansir kantor berita AFP, Rabu (5/11/2025), bahwa 35 jenazah telah ditemukan dari daerah banjir di Liloan, sebuah kota yang merupakan bagian dari wilayah metropolitan ibu kota provinsi Cebu, Kota Cebu. Berita buruk ini menambah jumlah korban tewas di Cebu menjadi 76 orang.

    Di Pulau Negros, setidaknya 12 orang tewas dan 12 orang lainnya hilang setelah hujan deras akibat Topan Kalmaegi meluruhkan lumpur vulkanik, yang kemudian mengubur rumah-rumah di Kota Canlaon, kata Letnan Polisi Stephen Polinar.

    “Letusan gunung berapi Kanlaon sejak tahun lalu telah mengendapkan material vulkanik di bagian atasnya. Ketika hujan turun, endapan tersebut bergemuruh turun ke desa-desa,” katanya kepada AFP.

    Sebelumnya pada hari Selasa (4/11), Gubernur Cebu, Pamela Baricuatro menyebut situasi ini “belum pernah terjadi sebelumnya” dan “menghancurkan”.

    Secara total, hampir 800.000 orang telah dievakuasi dari jalur topan tersebut.

    Filipina dilanda rata-rata 20 badai dan topan setiap tahun, yang secara rutin menghantam daerah rawan bencana, di mana jutaan orang hidup dalam kemiskinan.

    Lihat juga Video: Korban Tewas Akibat Topan Kalmaegi di Filipina Jadi 40 Orang

    (ita/ita)

  • Dituntut 3 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Jalan Sumut, Akhirun Piliang: Berat Medan 5 November 2025

    Dituntut 3 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Jalan Sumut, Akhirun Piliang: Berat Medan 5 November 2025

    Dituntut 3 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Jalan Sumut, Akhirun Piliang: Berat
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Muhammad Akhirun Piliang, terdakwa kasus korupsi jalan di Sumatera Utara, dituntut selama 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (5/11/2025).
    Selama pembacaan, Akhirun alias Kirun tampak tunduk saat duduk di kursi terdakwa dan suasana ruang sidang utama semakin hening ketika Jaksa Eko Wahyu Prayitno menegaskan tuntutan terhadap Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG) tersebut.
    Setelah selesai, Eko menyerahkan pembahasan lanjutan kepada Ketua Majelis Hakim, Khamozaro Waruwu. Khamozaro yang ditemani dua hakim anggota, Muhammad Yusafrihardi dan Fiktor Panjaitan, melanjutkan sidang.
    Dia langsung bertanya kepada Akhirun, mengenai tuntutan yang disampaikan oleh jaksa.
    “Kirun, apakah hukuman tersebut berat?” kata Khamozaro 
    “Berat,” ucap Kirun dengan nada pelan, yang duduk bersebelahan dengan anaknya, Reyhan Dulsani, Direktur Utama PT Rona Mora.
    Khamozaro kemudian berpesan kepada Kirun supaya ke depannya sudah harus bertanggung jawab menyikapi segala sesuatunya.
    Penasihat hukum Kirun, Rahmat Gunawan, berpendapat bahwa tuntutan yang diberikan jaksa kepada kliennya cukup berat.
    “Posisi klien kami kan bukan orang yang menginginkan memberikan suap itu. Kalau tidak diberikan kami tidak dapat proyek. Nanti kami sampaikan di pleidoi saja,” ucap Rahmat, singkat.
    Rahmat mengatakan, kliennya akan menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) pada sidang selanjutnya, Rabu (12/11/2025).
    Sebelumnya, JPU KPK menuntut
    Akhirun Piliang
    selama 3 tahun penjara dan Reyhan selama 2,6 tahun penjara dalam kasus
    korupsi jalan
    di
    Sumatera Utara
    .
    “Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pertama, Akhirun Piliang dengan pidana penjara 3 tahun, dan terdakwa dua, Reyhan Dulsani, 2 tahun 6 bulan,” kata JPU KPK, Eko Wahyu Prayitno.
    Menurut Jaksa, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan, yaitu alternatif pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
    Kemudian dakwaan kedua, Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
    Atas pertimbangan di atas, penuntut umum menyatakan Akhirun Piliang dan Reyhan Dulsani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif.
    Selain pidana penjara, Eko juga menjatuhkan hukuman denda terhadap Akhirun sebesar Rp 150 juta subsider kurungan 6 bulan, dan Reyhan Dulsani Rp 100 juta subsider kurungan 6 bulan
    Dalam kasus ini, para terdakwa memberikan sejumlah uang kepada pejabat PUPR
    Sumut
    sebesar Rp 100 juta pada tahun 2025 dan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (PJN) 1 Wilayah Sumut sebesar Rp 3,9 miliar.
    Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juni 2025 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara senilai total Rp 231,8 miliar.
    KPK menetapkan lima tersangka, yakni Topan Obaja Putra Ginting, eks Kepala UPTD Dinas PUPR Gunung Tua, Rasuli Efendi Siregar dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto.
    Lalu kontraktor dari pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG), Akhirun Piliang dan Direktur Utama PT Rona Mora, Reyhan Dulsani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Malam Hari Badai Terjang 2 Kabupaten di Lampung, Puluhan Rumah Rusak

    Malam Hari Badai Terjang 2 Kabupaten di Lampung, Puluhan Rumah Rusak

    Liputan6.com, Jakarta Puluhan rumah di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Way Kanan, Provinsi Lampung rusak setelah diterjang angin kencang, Selasa (4/11/2025) malam.

    Berdasarkan laporan Pusdalops PB BPBD Provinsi Lampung, bencana angin kencang pertama kali melanda Tiyuh Gilang Tunggal Makarta, Kecamatan Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat, sekira pukul 19.30 WIB.

    Sementara di Way Kanan, hujan deras disertai puting beliung menghantam Dusun I dan II Kampung Banjar Sakti serta Kampung Suka Negeri, Kecamatan Gunung Labuhan, sekira pukul 19.00 WIB.

    Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan akibat kejadian tersebut sebanyak 12 rumah rusak berat, 19 rumah rusak ringan, serta tiga fasilitas umum ikut terdampak di wilayah Tulang Bawang Barat.

    “Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas bersama warga saat ini bergotong-royong memperbaiki rumah yang rusak dengan bantuan dari BPBD setempat,” ujar Wahyu, Rabu (5/11/2025).

    BPBD Tulang Bawang Barat telah menyalurkan bantuan logistik dan peralatan kepada warga terdampak, serta berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan aparat kampung untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

    Sementara di Way Kanan, hujan deras disertai puting beliung mengakibatkan puluhan rumah mengalami kerusakan pada bagian atap. Tercatat, tiga unit rumah rusak berat di Kampung Suka Negeri dan satu bangunan sekolah dasar ikut terdampak.

    “Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Way Kanan langsung turun ke lokasi untuk melakukan pendataan dan membantu warga terdampak. Proses pendataan masih terus berlangsung,” jelas Wahyu.

    Dia menambahkan, masyarakat di seluruh wilayah Lampung diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat, angin kencang, dan petir yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

    “BPBD Provinsi Lampung terus berkoordinasi dengan BMKG serta BPBD kabupaten dan kota untuk memantau perkembangan cuaca. Masyarakat diimbau aktif mengikuti peringatan dini dan memastikan lingkungan sekitar aman dari pohon tumbang maupun atap yang mudah terlepas,” tutup Wahyu.

  • Mendagri minta kepala daerah terus tingkatkan kapabilitas pemerintahan

    Mendagri minta kepala daerah terus tingkatkan kapabilitas pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk terus meningkatkan kapabilitas pemerintahan, salah satunya melalui Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Gelombang II Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia.

    “Kita menyadari bahwa kita memerlukan peningkatan kemampuan pemantapan kapabilitas para pimpinan daerah. Karena kita menggunakan prinsip pemerintahan kita yang semidesentralisasi, di mana ada sebagian kewenangan yang dimiliki diserahkan kepada daerah,” kata Tito pada Pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025 di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, Rabu.

    Mendagri mengatakan kepala daerah memegang peran sentral dalam mengelola pemerintahan di wilayah masing-masing. Apalagi Indonesia merupakan negara besar dengan tingkat kompleksitas administrasi yang tinggi.

    Tito membandingkan Indonesia dengan negara berpenduduk besar, seperti China, India, dan Amerika Serikat yang berbasis daratan, sehingga tantangannya relatif lebih rendah. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan membuat pengelolaan pemerintahan menjadi jauh lebih menantang.

    “Negara kepulauan, masyarakat yang tersebar di seluruh pulau, di gunung, di lembah, dan lain-lain. Jadi memang tidak gampang. Nah, ini semua diserahkan sebagian kewenangannya kepada daerah. Kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan-peraturan, termasuk peraturan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati,” ujarnya.

    Kebijakan tersebut, lanjut Mendagri, berdampak langsung pada masyarakat sehingga kemampuan kepala daerah harus terus diperkuat. Terlebih lagi, kepala daerah yang terpilih pada pilkada memiliki latar belakang beragam, tidak hanya dari kalangan birokrat, tetapi juga pengusaha, artis, hingga seniman.

    “Sehingga memerlukan kemampuan-kemampuan khusus untuk sebagai pemimpin di daerah, yang membuat kebijakan untuk masyarakatnya. Dan masyarakat kita salah satu negara yang paling kompleks,” jelasnya.

    Mendagri juga menyebut empat tipologi masyarakat, yakni masyarakat berbasis informasi, industri, agrikultur, dan pra-agrikultur (terisolasi). Indonesia memiliki seluruh tipologi tersebut sehingga para pemimpin daerah perlu memiliki kemampuan manajerial dan teknis yang mumpuni untuk menghadapinya.

    “Nanti salah satu paket kemampuan untuk memperkuat wawasan nusantara dan manajerial itu dilaksanakan di kelas, terutama di Lemhannas, dan kemudian nanti ada teknis pemerintahan di BPSDM Kemendagri,” tambahnya.

    Para peserta nantinya juga akan mengikuti pembelajaran di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura. Peserta akan diajak memperdalam cara berpikir kritis mengenai faktor-faktor yang membuat pelayanan publik di negara tersebut berjalan baik, serta melihat praktik yang relevan diterapkan di daerah.

    Pengalaman ini diharapkan memberi inspirasi bagi para kepala daerah agar sepulangnya nanti dapat mendorong lahirnya inovasi dan kreasi di wilayah masing-masing.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 18 Ribu Pohon Kopi di Lereng Gunung Ijen Ditebang OTK, Polres Bondowoso Turunkan Tim Gabungan

    18 Ribu Pohon Kopi di Lereng Gunung Ijen Ditebang OTK, Polres Bondowoso Turunkan Tim Gabungan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Suasana di lereng Gunung Ijen kembali memanas setelah sedikitnya 18 ribu pohon kopi milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 5 di Blok Ulangan, Dusun Kalisengon, Desa Kaligedang, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, ditemukan ditebang secara brutal oleh orang tak dikenal (OTK), Rabu (5/11/2025) dini hari.

    Aksi perusakan itu pertama kali terungkap sekitar pukul 04.30 WIB, ketika Unit Intelkam Polsek Sempol menerima laporan adanya penebangan masif di kawasan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN I. Berdasarkan data sementara, sebanyak 18 ribu batang kopi berusia satu tahun ditebang di area seluas sembilan hektar. Tanaman tersebut termasuk kategori produktif muda yang baru memasuki masa perawatan intensif.

    “Kasus ini sedang kami dalami. Tim gabungan sudah diterjunkan untuk melakukan penyelidikan di lokasi kejadian,” ujar Kasi Humas Polres Bondowoso, Iptu Bobby Dwi Siswanto, Rabu (5/11/2025).

    Perusakan pertama kali diketahui oleh seorang warga bernama Sutejo, yang saat itu hendak menuju Lapangan Kalisengon. Ia mendapati deretan batang kopi sudah tumbang dan segera melapor ke pihak PTPN I serta tim pengamanan gabungan dari TNI, Polri, dan Brimob.

    Hasil penyisiran petugas menemukan sejumlah barang mencurigakan, antara lain jejak ban mobil, tumpukan batu, dan sebatang kayu yang diduga disiapkan pelaku untuk menghadang atau melukai petugas patroli keamanan. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa aksi penebangan dilakukan secara terencana.

    “Motifnya masih kami dalami. Namun dari informasi di lapangan, kemungkinan besar berkaitan dengan perselisihan antara masyarakat dan pihak perusahaan,” jelas Iptu Bobby.

    Hingga Rabu sore, aparat gabungan dari PTPN I, TNI, Polri, dan Brimob masih melakukan penyisiran di area Afdeling Kalisengon untuk mencari pelaku. Pengamanan di kawasan perkebunan diperketat guna mencegah aksi serupa terjadi kembali.

    “Situasi sejauh ini aman dan terkendali, meski penjagaan dilakukan secara terbatas. Kami terus memantau perkembangan di lapangan,” tambahnya.

    Pihak PTPN I Regional 5 diperkirakan mengalami kerugian ekonomi cukup besar, mengingat tanaman yang dirusak merupakan aset produktif bernilai tinggi. Bila tidak segera diusut tuntas, peristiwa ini dikhawatirkan dapat memicu ketegangan sosial antara warga sekitar dengan pihak perusahaan.

    “Tim kami masih bekerja. Semua kemungkinan kami buka, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang ingin memperkeruh situasi di kawasan Ijen,” tegas Bobby. [awi/beq]

  • Jeju Kucurkan Hibah Rp155,9 Miliar untuk Dukung Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Bontang

    Jeju Kucurkan Hibah Rp155,9 Miliar untuk Dukung Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Bontang

    Hibah ini dinilai sebagai bentuk kepercayaan global terhadap tata kelola lingkungan dan transparansi pembangunan daerah yang dijalankan Pemkot Bontang.

    Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa bantuan hibah tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi berupa pelatihan, pendampingan, pembangunan fasilitas teknologi pengolah sampah menjadi energi biogas, hingga pembangunan sarana pemilahan dan pengemasan sampah daur ulang.

    “Ini menjadi kebanggaan karena Bontang akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerima hibah dari Pemerintah Jeju. Kami optimis program ini akan membawa manfaat besar bagi pengelolaan sampah di Bontang,” terang Neni dalam sambutannya saat gala dinner di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (3/11/2025) malam.

    Sebagai informasi, ini merupakan kunjungan ketiga KOICA Indonesia, tim ahli dari Korea, dan Pemerintah Provinsi Jeju. Kunjungan sebelumnya berlangsung pada September 2024 dan Desember 2024 untuk survei pre-feasibility dan finalisasi rencana implementasi proyek. Kunjungan kali ini bertujuan meninjau lebih jauh proses pengelolaan sampah dari tingkat komunitas dan RT melalui bank sampah, pengelolaan sampah di Bontang Kuala, hingga TPA Bontang Lestari.

    Adapun empat program utama dalam kerja sama ini meliputi pembangunan 30 rumah bersih di empat kelurahan: Api-Api, Gunung Elai, Bontang Baru, dan Bontang Lestari; pembangunan fasilitas biodigester di lahan seluas 1,5 hektare di kawasan TPA Bontang Lestari; pengembangan sistem pengolahan dan daur ulang sampah, termasuk pemilahan dan pengemasan; serta sosialisasi dan kampanye hidup bersih dengan fokus pada pengelolaan sampah rumah tangga.

    “Program ini juga sejalan dengan gerakan lokal ‘GESIT’ (Gerakan Sampahku Tanggung Jawabku) yang telah diterapkan di tingkat RT dan komunitas,” kata Neni.

    Melalui kolaborasi ini, Pemkot Bontang berharap dapat memperkuat reputasi kota sebagai daerah dengan komitmen tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan.

    “Tentu kita ingin dikenal sebagai kota dengan tata kelola yang diakui oleh dunia, bukan hanya kota industri saja,” tutupnya.

     

  • Gejala Trauma yang Ditemukan pada Anak-anak Gaza Pasca-perang

    Gejala Trauma yang Ditemukan pada Anak-anak Gaza Pasca-perang

    Anak-anak Gaza saat ini menderita ‘gunung berapi’ trauma psikologis akibat dua tahun pemboman intens Israel dan serangan militer bertubi-tubi. Spesialis kesehatan mental di Khan Younis, Gaza, menemukan berbagai macam gejala trauma pada anak-anak.

    “Kebiasaan menggigit kuku, gangguan konsentrasi, teror malam dan buang air kecil tanpa disengaja,” kata Spesialis Kesehatan Mental Nivine Abdelhadi memaparkan laporannya. “Kami menyaksikan semua gejala ini pada anak-anak melalui gambar mereka dan selama sesi yang kami adakan bersama mereka.”

    Tonton video lainnya di sini!

  • Dorong Investasi Berkelanjutan, Bupati Mojokerto Serahkan Sertifikat PBG dan SLF kepada Enam Perusahaan

    Dorong Investasi Berkelanjutan, Bupati Mojokerto Serahkan Sertifikat PBG dan SLF kepada Enam Perusahaan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang tertib dan berstandar.

    Hal itu tampak dari langkah Bupati Mojokerto Muhammad Albarra yang menyerahkan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada enam perusahaan.

    Keenam penerima sertifikat tersebut antara lain PT Sinar Sosro Gunung Slamat (Teh Botol Sosro), PT Astra International, PT Adik Dwi Putranto, PT Sama Sentral Swasembada, PT Bakti Luhur Abadi, dan Ibu Milka Malva Rohi.

    Penyerahan berlangsung di Hall PT Sinar Sosro Gunung Slamat, Kecamatan Mojosari, dengan disaksikan sejumlah pejabat daerah serta unsur Forkopimca setempat.

    Dalam kesempatan itu, Gus Barra (sapaan akrab, red) menjelaskan bahwa sertifikat PBG dan SLF menjadi bukti kepatuhan perusahaan terhadap aturan serta jaminan bahwa bangunan mereka telah memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

    “Bapak dan Ibu penerima PBG dan SLF hari ini telah menunjukkan bahwa pembangunan yang baik bukan hanya soal kecepatan,” ungkapnya, Selasa (4/11/2025)

    Tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi dan keselamatan bagi semua pengguna. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga berharap agar bangunan dan fasilitas yang telah bersertifikat dapat dimanfaatkan secara optimal serta menjadi daya tarik bagi investasi baru di Kabupaten Mojokerto.

    “Kami ingin agar investasi di Mojokerto bisa terus tumbuh dan berkelanjutan. Dengan kepatuhan seperti ini, kepercayaan investor tentu akan semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi dan investasi harus tetap sejalan dengan penataan ruang yang tertib, lingkungan yang terjaga, serta kondisi sosial yang kondusif,” katanya.

    Masih kata Gus Barra, Kabupaten Mojokerto punya banyak potensi mulai dari industri, pertanian, hingga pariwisata. Potensi tersebut, lanjutnya, hanya akan berkelanjutan jika bisa mengelola dengan bijak dan berwawasan lingkungan. Kegiatan tersebut digagas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto.

    Turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (DPRKP2), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Mojosari.

    Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Mojokerto berharap agar seluruh pelaku usaha semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban administrasi dan standar teknis bangunan, sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat, aman, dan berkelanjutan di wilayah Bumi Majapahit. [tin/ian]

  • Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka di Kasus Tambang Ilegal di Kawasan Merapi

    Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka di Kasus Tambang Ilegal di Kawasan Merapi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus pertambangan ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

    Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh. Irhamni mengatakan tiga tersangka itu yakni DA selaku pemilik depo pasir, sementara dua tersangka lainnya berinisial WW dan AP.

    “3 orang tersangka, inisial DA pemilik depo pasir. WW dan AP selaku pemilik dan pemodal tambang pasir ilegal,” ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (4/11/2025).

    Dia menambahkan kasus ini berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal di sejumlah titik kawasan merapi. Total, ada 36 titik lokasi tambang pasir ilegal dan 39 depo pasir di lima kecamatan, yaitu Srumbung, Salam, Muntilan, Mungkid, dan Sawangan. 

    Berdasarkan hasil analisis Tim Ahli Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Balai TNGM, diketahui lokasi tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan berada di dalam kawasan taman nasional.

    Dia menegaskan bahwa penambangan pasir ilegal di kawasan konservasi tidak hanya melanggar hukum, namun juga mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

    “Aktivitas tambang pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan merusak ekosistem yang seharusnya dilindungi,” pungkasnya.

    Sementara itu, Wakabareskrim Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap bahwa negara telah mengalami kerugian Rp3 triliun dari kalkulasi pertambangan ilegal 10 tahun.

    “Berdasarkan laporan yang sudah kita terima, baik dari Ditipidter maupun dari Kepala Dinas ESDM setempat, kalkulasi selama 10 tahun ini lebih kurang kita kumulatifkan menjadi lebih kurang Rp3 triliun,” pungkasnya.