Xcloud.id

kab/kota: Gunung

  • Hadiri RDP dan RDPU Sengketa Tanah Surabaya di Senayan, Wagub Emil Tegaskan Pemprov Jatim Siap Kawal Secara Aktif

    Hadiri RDP dan RDPU Sengketa Tanah Surabaya di Senayan, Wagub Emil Tegaskan Pemprov Jatim Siap Kawal Secara Aktif

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (18/11/2025). Rapat ini membahas permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Surabaya.

    Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, anggota Komisi II DPR RI dan koordinator umum Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA).

    Dalam kesempatan tersebut, membahas terkait permasalahan pertanahan di Surabaya. Polemik berawal dari sengketa tanah bekas Eigendom Verponding No.1278 antara Pertamina dengan warga pemegang hak yang telah menempati puluhan tahun. Diketahui, PT Pertamina mengklaim 110 Ha sebagai aset berdasarkan dokumen historis (Akta 1961, HOAs 1965).

    Lokasi terdampak berada di empat Kelurahan yakni Dukuh Pakis, Gunung Sari, Pakis dan Sawunggaling yang berada di Kecamatan Dukuh Pakus, Sawahan dan Wonokromo.

    Berdasarkan hasil rapat, Komisi II DPR RI akan melakukan mekanisme non-litigasi bersama Kementerian ATR/BPN, PT Pertamina, Badan Pengelola BUMN dan Kementerian Keuangan RI untuk proses pelepasan aset tanah untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat yang telah memanfaatkannya secara sah.

    “Semua anggota rapat sepakat bahawa tanah sengketa ini adalah sah tanah milik warga. Kemudian dari semua pilihan yaitu pelepasan aset 12.500 bidang tanah kepada 100 ribu warga yang sudah berdekade-dekade membayar PBB,” kata Wagub Emil.

    Emil mengapresiasi langkah yang dilakukan Komisi II DPR RI bersama Pemkot Surabaya dalam memperjuangkan keadilan bagi ratusan ribu warga di 4 kecamatan Surabaya tersebut.

    “Tanggal 10 Oktober 2025 kemarin dilakukan Rakor Tim Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, itu adalah momen yang sangat penting untuk kami menggelorakan semangat perjuangan seluruh warga agar mendapatkan keadilan terhadap tanah yang mereka tempati turun temurun,” lanjutnya.

    “Kami menganggap bahwa ini tidak kalah pentingnya dengan kasus mafia tanah,” tambahnya.

    Emil menambahkan, ini adalah momentum menegaskan keadilan bagi 100 ribu jiwa dengan sengketa lahan total 12.500 bidang. Itu sebabnya, rapat ini dinilainya sangat penting untuk mengakselerasi dalam koordinasi penyelesaian permasalahan ini.

    “Pemprov Jatim siap mendampingi dan mengawal bersama Pemkot Surabaya secara aktif. Kami bersyukur sekali DPR RI di level pimpinan sangat concern sekali terhadap hal ini. Kami siap mengikuti arahan dari DPR RI,” imbuhnya. [asg/beq]

  • Pembangunan Sekolah Rakyat di Tiga Provinsi Ini Resmi Dimulai, Target Rampung 240 Hari

    Pembangunan Sekolah Rakyat di Tiga Provinsi Ini Resmi Dimulai, Target Rampung 240 Hari

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di tiga provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam penandatanganan kontrak yang dilakukan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin, 17 November, dan disaksikan oleh Menteri PU Dody Hanggodo.

    Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pentingnya keberlanjutan dan kualitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat demi mendukung pemenuhan akses pendidikan layak dan merata di seluruh Indonesia. 

    “Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya pemerintah untuk memastikan setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas,” ujar Dody dalam keterangan resminya, Selasa, 18 November.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto berpesan kepada para PPK dan penyedia jasa konstruksi yang akan melaksanakan kontrak agar melakukan rencana mitigasi dan antisipasi cermat dari segala risiko yang berakibat pada keterlambatan. 

    Serta menjaga kualitas pekerjaan dan melakukan pengadaan material tepat dengan mengutamakan produk dalam negeri. 

    “Pastikan pekerjaan yang dilaksanakan tepat mutu, waktu, biaya, administrasi dan manfaat, mengingat pelaksanaan konstruksi Sekolah Rakyat di tiga provinsi ini cukup singkat yaitu sekitar 240 hari kalender,” terangnya.

    Terdapat empat kontrak paket pembangunan Sekolah Rakyat yang ditandatangani. Paket pertama, yaitu pembangunan SR di Kalimantan Tengah, meliputi empat lokasi di Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya. Paket pekerjaan SR itu memiliki nilai kontrak Rp985,9 miliar.

    Paket kedua, yakni pembangunan SR di Kalimantan Selatan yang mencakup tiga lokasi di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru.

    Nilai kontraknya sebesar Rp700 miliar. 

    Paket ketiga, ialah pembangunan SR di Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi dua paket.

    Pertama mencakup lima lokasi di Kabupaten Sidrap, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Barru dan Kabupaten Tanah Toraja dengan nilai kontrak Rp1,23 triliun.

    Sementara paket pembangunan di Sulawesi Selatan kedua mencakup empat lokasi di Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Sinjai, dengan nilai kontrak mencapai Rp974 miliar.

  • Kasus Jalan Sumut, KPK Belum Temukan Keterlibatan Bobby

    Kasus Jalan Sumut, KPK Belum Temukan Keterlibatan Bobby

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di provinsi tersebut.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya belum menemukan keterlibatan menantu Joko Widodo itu sehingga sampai saat ini Bobby belum dipanggil untuk diperiksa.

    “Sampai saat ini belum. Kita fokus di pihak yang diduga melakukan suap dan penerima terkait dengan proyek pengadaan jalan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih dikutip Selasa (18/11/2025).

    Namun, Budi menyampaikan pihaknya telah memanggil sejumlah pihak yang dianggap mengetahui perkara tersebut untuk melengkapi informasi.

    Lembaga antirasuah juga masih mencermati perkembangan dalam kasus ini, meskipun Bobby direncanakan hadir dalam persidangan Tipikor.

    Budi menjelaskan proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dilimpahkan. Bahkan, katanya, pelimpahan sudah ditahap kedua baik dari pihak pemberi maupun penerima.

    “Kluster pemberi sudah berjalan sidangnya kemudian kluster penerima ini kita sedang menunggu penetapan jadwal sidangnya dari PN Medan,” ucap Budi.

    Nantinya JPU akan menghadirkan barang bukti, tersangka, dan saksi ahli untuk memperkuat pembuktian dari yang didakwakan.

    Diketahui, kasus ini menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Medan Topan Obaja Ginting, Rasuli Efendi Siregar (RES) adalah Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut dan Heliyanto merupakan PPK Satker PJN Wilayah I Sumut. Berkas persidangan telah dilimpahkan pada 12 November 2025.

    “Hari ini, Rabu (12/11), Tim JPU KPK melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatra dan proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumatra Utara, ke PN Tipikor Medan atas nama Tersangka Topan Obaja Ginting, Rasuli dan Heliyanto,” pungkas Budi.

    Dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan itu senilai Rp231,8 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut. Topan diduga mengatur untuk memenangkan perusahaan swasta guna menangani proyek tersebut. Dari pengkondisian ini, Topan mendapat janji fee Rp8 miliar.

  • Waspada Air Hujan di Surabaya Tercemar Mikroplastik, Peneliti: Jangan Buka Mulut

    Waspada Air Hujan di Surabaya Tercemar Mikroplastik, Peneliti: Jangan Buka Mulut

    Surabaya (beritajatim.com) – Komunitas peneliti Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON) mengungkap temuan yang mengejutkan, bahwa air hujan di Surabaya mengandung hingga 356 partikel mikroplastik (PM) per liter.

    Temuan ini menempatkan Surabaya sebagai wilayah dengan kontaminasi mikroplastik udara tertinggi ke-6 di Indonesia dari 18 kota yang diteliti, dengan kadar 12 partikel/90 cm²/2 jam di udara.

    Koordinator ECOTON Surabaya, Alaika Rahmatullah, menjelaskan bahwa pencemaran ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas pembakaran sampah, selain faktor lain seperti gesekan ban kendaraan, kegiatan laundry, timbunan sampah, polusi industri, dan asap kendaraan.

    “Tingginya tingkat pencemaran mikroplastik dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, semisal di (wilayah) Pakis Gelora menunjukkan kadar mikroplastik tinggi karena terdapat aktivitas pembakaran sampah dan lokasi yang berdekatan dengan pasar dan jalan raya,” kata Alaika, Senin (17/11/2025).

    Empat lokasi lain di Surabaya yang diteliti pada 11–14 November 2025 juga menunjukkan kontaminasi tinggi, yaitu Gunung Anyar dengan 66 partikel mikroplastik (PM) per liter, Wonokromo (77 PM/liter), HR Muhammad (135 PM/liter), dan Tanjung Perak (306 PM/liter).

    Alaika turut menjelaskan siklusnya; pencemaran mikroplastik ini berasal dari pencemaran plastik pada air laut di Surabaya, yang menguap dan terkondensasi menjadi awan, sehingga semakin tinggi polusi di laut, semakin tinggi pula pencemaran mikroplastik dalam air hujan.

    Berdasarkan hasil penelitian ini, ECOTON sangat menyarankan masyarakat agar tidak membuka mulut saat hujan turun untuk menghindari risiko kontaminasi langsung.

    “Masyarakat agar tidak membuka mulut saat hujan turun, mengingat risiko membahayakan ketika tubuh terkontaminasi langsung mikroplastik,” jelas Alaika.

    Langkah lebih lanjut, ECOTON turut merekomendasikan masyarakat untuk menghentikan pembuangan dan pembakaran sampah plastik sembarangan. Selain itu, mereka mendesak pemerintah daerah untuk secara rutin menguji mikroplastik di udara Surabaya.

    “(ECOTON) mendesak agar pemerintah daerah memberikan sanksi sosial berupa publikasi foto warga yang melanggar aturan pembuangan atau pembakaran sampah,” tutupnya. (rma/kun)

  • Warga Cidahu Resah, Pembalakan Liar di Hutan Gunung Salak Sukabumi Ancam Ketersediaan Air Bersih

    Warga Cidahu Resah, Pembalakan Liar di Hutan Gunung Salak Sukabumi Ancam Ketersediaan Air Bersih

    Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat dibuat waswas akan ancaman bencana ekologis yang ditimbulkan akibat pembalakan pohon di hutan Blok Cangkuang Gunung Salak, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi.

    Masyarakat setempat merasa khawatir bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh para pelaku tidak bertanggung jawab ini akan mengancam kelestarian hutan dan ketersediaan air bersih, serta memicu potensi bencana alam.

    Tokoh masyarakat, Jumroni (50), menegaskan betapa pentingnya hutan tersebut bagi kehidupan mereka. “Kami sebagai warga Cidahu hanya ingin hutan Blok Cangkuang dipulihkan secepatnya. Kerusakan yang terjadi bukan hal kecil, karena wilayah itu adalah sumber air bagi tiga kecamatan. Kalau hutan rusak, kehidupan kami juga terancam,” kata Jumroni dikonfirmasi pada Senin (17/11/2025).

    Blok Cangkuang diketahui merupakan salah satu sumber air vital bagi tiga kecamatan di kaki Gunung Salak. Oleh karena itu, warga menilai pemulihan kawasan ini adalah kebutuhan mendesak yang tak bisa ditunda. 

    Tuntutan warga mencakup rehabilitasi hutan, penataan kembali area yang rusak, dan penguatan pengawasan untuk mencegah aksi pembalakan liar terulang.

    Warga juga mendesak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan ini. “Kami juga meminta aparat menindak tegas para pelaku pembalakan liar. Jangan sampai mereka yang merusak dibiarkan, sementara warga yang menjaga lingkungan tidak mendapatkan perlindungan,” tegasnya.

    Mereka berharap pemerintah daerah dapat mencontoh semangat pengelolaan hutan yang partisipatif, seperti yang diterapkan pada masa mantan Menteri Bustanil Arifin, demi keberlanjutan sumber air dan ekosistem.

    “Dulu, saat pengelolaan masih mendapat perhatian dari almarhum Menteri Bustanil Arifin, masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Program berjalan jelas, kami diajak terlibat, dan lingkungan dijaga bersama. Kami berharap pola seperti itu bisa kembali diterapkan,” ungkap dia.

  • Desa Gondang Bojonegoro Kembali Dilanda Banjir Bandang, Warga Minta Sodetan Sungai

    Desa Gondang Bojonegoro Kembali Dilanda Banjir Bandang, Warga Minta Sodetan Sungai

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Banjir bandang kembali menerjang Dusun Gondang Lor, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, pada Senin (17/11/2025).

    Hujan deras yang mengguyur wilayah selatan Bojonegoro sejak siang menyebabkan air bercampur lumpur meluap ke jalan provinsi Bojonegoro–Nganjuk.

    Banjir terjadi sekitar pukul 16.30 WIB dan meski berlangsung singkat, dampaknya cukup mengganggu aktivitas warga. Genangan air setinggi kurang lebih 30 cm menutup akses jalan utama, membuat kendaraan harus ekstra hati-hati melintas.

    Kapolsek Gondang, AKP Bambang Adi Tenggani, menyebut banjir tersebut diduga berasal dari wilayah hulu seperti Krondonan Gondang, Desa Klino Kecamatan Sekar, Gunung Pandan, dan perbukitan sekitar. Daerah tersebut kondisinya lebih tinggi dan banyak kawasan hutan.

    “Kalau besok hujan lagi, pasti banjir lagi. Terutama saat hujan deras di wilayah atas, muaranya pasti ke bawah, di daerah Lor Kali dan depan puskesmas,” ujarnya.

    Kondisi ini bukan kali pertama terjadi. Warga Gondang Lor Kali sudah lama mengeluhkan banjir kiriman yang kerap datang tiba-tiba. Pemkab Bojonegoro menurutnya, beberapa waktu lalu, juga telah meninjau lokasi yang menjadi banjir langganan tersebut.

    “Warga minta sodetan, tapi semua itu butuh proses. Pemkab juga sudah mulai normalisasi Sungai Gondang,” jelas AKP Tenggani.

    Sayangnya, hingga berita ini ditulis, Kepala Dinas PU SDA Pemkab Bojonegoro, Helmy Elisabeth, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dikirimkan oleh jurnalis beritajatim.com. Sementara pihak BPBD Bojonegoro masih melakukan assessment kejadian tersebut.

    “Untuk permukiman warga Gondang Lor Kali sementara aman, tidak ada laporan rumah yang tergenang banjir dan sekarang sudah surut,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi. [lus/ted]

  • 6 KPK Tak Kunjung Panggil Bobby Nasution, Rossa Purbo Bekti Diadukan ke Dewas Nasional

    6 KPK Tak Kunjung Panggil Bobby Nasution, Rossa Purbo Bekti Diadukan ke Dewas Nasional

    KPK Tak Kunjung Panggil Bobby Nasution, Rossa Purbo Bekti Diadukan ke Dewas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK usai tak kunjung memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sebagai saksi terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).
    “Kami hari ini melaporkan kepada
    KPK
    , khususnya Dewan Pengawas KPK, terkait dengan dugaan upaya penghambatan proses hukum terhadap
    Bobby Nasution
    yang diduga dilakukan oleh
    AKBP Rossa Purbo Bekti
    ,” ujar Koordinator Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI), Yusril, usai membuat laporan di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).
    Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia atau KAMI adalah pihak yang membuat laporan ke Dewas KPK tersebut.
    Yusril selaku Koordinator KAMI mengungkapkan bahwa AKBP Rossa Purbo Bekti merupakan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) pada perkara tersebut.
    Yusril menjelaskan, laporan tersebut sekaligus mempertanyakan independensi KPK sebagai lembaga era reformasi yang diberi amanat oleh undang-undang dan rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi.
    Seharusnya, kata Yusril, KPK sudah memanggil Bobby sesuai perintah Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Medan.
    “Saya pikir bahwa seharusnya pemanggilan terhadap saudara Bobby Nasution ini sudah dilakukan oleh KPK. Tapi sampai hari ini, yang dilakukan oleh teman-teman KPK tidak memanggil Bobby Nasution,” jelas dia.
    “Jangan sampai ada intervensi-intervensi khusus yang kemudian mengamankan Bobby Nasution,” lanjut dia.
    Pada 26 September 2025, KPK mengatakan akan menindaklanjuti perintah Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Medan untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait kasus
    dugaan korupsi
    proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).
    Hal tersebut disampaikan oleh Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu saat menanggapi adanya perintah dari Hakim Pengadilan Tipikor Medan untuk memanggil Bobby Nasution terkait perkara tersebut.
    Asep mengatakan, pihaknya terlebih dahulu menunggu Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK kembali dari Medan untuk menjelaskan perintah hakim Pengadilan Tipikor Medan tersebut.
    “Kemudian saudara BN (Bobby Nasution), kapan dilakukan pemanggilan? Ini kita nanti nunggu (JPU) pulang dulu, seperti itu. Dan ini juga nanti kita akan tanyakan dari Pak JPU-nya itu seperti apa,” kata Asep, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
    Asep mengatakan, Jaksa KPK nantinya juga akan mendiskusikan materi yang akan didalami terkait pemanggilan Bobby Nasution tersebut.
    “Materinya akan didiskusikan dengan Pak JPU, biar tidak berlarut-larut dan tidak efektif,” ujar dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) pada 28 Juni 2025.
    Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP);
    Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Rasuli Efendi Siregar (RES); Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto (HEL); Direktur Utama PT DNG, M Akhirun Efendi Siregar (KIR); serta Direktur PT RN, M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY).
    Penindakan ini menyeret pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.
    KPK sebelumnya menggelar dua operasi tangkap tangan (OTT) terkait proyek jalan di Sumatera Utara.
    Dari hasil penelusuran, total nilai proyek yang diduga bermasalah mencapai Rp 231,8 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSI Jemawa Akan Ada Badai Politik Jika Jokowi Turun Gunung

    PSI Jemawa Akan Ada Badai Politik Jika Jokowi Turun Gunung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hingga kini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum jua mengungkap sosok ‘Bapak J’ yang merupakan ketua dewan pembina PSI. Diduga kuat sosok tersebut adalah Joko Widodo (Jokowi) yang tak lain adalah ayah dari ketua umum PSI Kaesang Pangarep.

    Ketua DPW PSI Jawa Barat (Jabar) Abang ljo Hapidin seolah memberi bocoran soal siapa di balik sosok J tersebut. Pada Pra Rakerwil Seluruh Kader PSI Se-Jawa Barat, Jumat (14/11) kemarin, Abang Ijo meminta kader-kader PSI tidak berkecil hati karena mereka punya Jokowi sebagai patron.

    “Jangan pernah kecil hati, kita hari ini berpatron politik ke Pak Jokowi, Mas Kaesang, Ketua Harian, dan jajaran,” kata Abang ljo.

    Ia bahkan gembar-gembor meyakinkan para kader bahwa akan ada badai politik ketika Presiden ke-7 itu turun gunung berjuang untuk partai.

    Dia mengeklaim bahwa kader dari partai pemenang pun akan rela ganti ‘baju’ menjadi PSI ketika Jokowi turun gunung nanti.

    “Intinya kami siap diperintah, kami siap satu komando, apalagi nanti kehadiran Bapak Jokowi, Mas Kaesang, Ketua Harian (Ahmad Ali). Insyaallah nanti akan ada badai politik,” tegas Abang Ijo.

    Wakil Bupati Purwakarta itu mengatakan dia yang dahulu seorang petani saja bisa dipercaya menjadi Ketua DPW PSI Jabar.

    Sehingga ia ingin membuktikan bahwa pemimpin bangsa bakal lahir dari PSI Jabar suatu saat nanti.

    “Di saat hari ini saya ditekan untuk membereskan semua, saya lebih semangat, bukannya pergi,” kuncinya. (Pram/fajar)

  • Waspada Hujan dan Petir! Cuaca di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik 17 November 2025

    Waspada Hujan dan Petir! Cuaca di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik 17 November 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda kembali merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, Senin 17 November 2025.

    “Beberapa wilayah di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo diprakirakan akan diguyur hujan sekitar pukul 10.00—15.00 WIB. Untuk suhu, yakni antara 24°C hingga 34°C. Sedangkan kelembabannya antara 64%-95%,” ujar Prakiraan BMKG Juanda, Oky Sukma Hakim, Minggu (16/11/2025).

    Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini

    BMKG Juanda menyebut wilayah di Surabaya diprediksi turun hujan ringan hingga sedang, terlebih pada siang hari ini. Termasuk di antaranya Kecamatan Gunung Anyar, Jambangan, Karangpilang, Sambikerep, Gayungan, Bubutan, Benowo, Asemrowo, Mulyorejo, Pakal, Sambikerep.

    Suhu udara: 25°C – 34°C
    Kelembapan: 70% – 92%
    Kecepatan angin: 24,1 Km/jam dari arah Timur.

    Prakiraan Cuaca Sidoarjo Hari Ini

    Cuaca di Sidoarjo diprediksi akan diguyur hujan pada siang hari, mulai dari intensitas ringan, sedang, hingga disertai petir. Terlebih sekitar pukul 10.00—15.00 WIB. Termasuk di antaranya Kecamatan Sukodono, Candi, Taman, Gedangan, Balongbendo, Jabon, Krian, Prambon, Sedati, hingga Tanggulangin.

    Suhu udara: 24°C – 33°C
    Kelembapan: 64%-95%
    Kecepatan angin: 20,3 km/jam dari arah Barat Daya.

    Prakiraan Cuaca Gresik Hari Ini

    Menurut data dari BMKG Juanda, cuaca di Gresik juga tampak hujan dengan intensitas ringan sekitar pukul 10.00—15.00 WIB, di antaranya seperti Kecamatan Benjeng, Cerme, Duduk Sampeyan, Gresik, Kebomas, Kedamean, Menganti, dan Wringinanom.

    Suhu udara: 26°C – 30°C
    Kelembapan: 72%-90%
    Kecepatan angin: 24,4 km/jam dari arah Selatan.

    Masyarakat disarankan untuk membawa payung atau jas hujan sebagai langkah antisipatif. Mengingat cuaca di wilayah tropis seperti Jawa Timur dapat berubah dalam waktu singkat, penting bagi warga untuk selalu memantau pembaruan informasi cuaca melalui aplikasi resmi BMKG atau layanan cuaca daring lainnya.

    Dengan memahami prakiraan cuaca secara detail, masyarakat di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dapat menjalani aktivitas hari inidengan lebih aman dan nyaman, termasuk saat memulai aktivitas tempat. [fyi/aje]

     

  • Ketika Anak-anak Palangka Raya Menyuarakan Rimba yang Terbakar

    Ketika Anak-anak Palangka Raya Menyuarakan Rimba yang Terbakar

    Liputan6.com, Jakarta Di tepian Wisata Air Hitam Kereng Bangkirai, Sebangau, Kota Palangka Raya, puluhan tawa anak-anak bergema pada gelaran Festival Anak Sabangau 2025. Lokasi festival yang berdekatan dengan hutan rawa gambut, menjadikan tempat itu sebagai ruang belajar terbuka bagi para generasi muda.

    Lewat drama teatrikal “Cahaya Rimba” para penonton dibuat terpukau, mereka mengacungkan ibu jari sebagai tanda apresiasi. Di atas panggung sederhana, para pemain cilik merefleksikan peristiwa yang akrab bagi masyarakat Kalimantan Tengah, yakni kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

    Setiap gerakan para pemain di atas panggung merupakan refleksi pahit dari realitas kehidupan saat karhutla. Keindahan hutan beserta isinya perlahan digantikan oleh kecemasan yang tak kunjung reda.

    Hutan yang seharusnya menjadi tempat berlindungnya para satwa, harus luluh lantah dilahap si jago merah yang mengamuk tanpa ampun. Bahkan, kabut asap yang mereka hirup masih meninggalkan sesak bagi kehidupan.

    Koordinator Edukasi, Yayasan Borneo Nature Indonesia (YBNI), Agus Damanik mengatakan teatrikal tersebut membawa semangat pelestarian rimba melalui pendekatan edukatif dan kreatif. Upaya ini bagian dari meningkatkan kesadaran lingkungan sejak dini.

    Tema yang diusung pada kegiatan kali ini adalah “Kalawa Bara Himba” yang memiliki arti berarti cahaya dari hutan. Teatrikal itu melibatkan sekitar 50 anak-anak yang dilatih selama 60 hari sebelum pentas.

    “Anak-anak terbiasa melakukan kegiatan kemudian api datang dan terganggu. Setelah itu api reda, maka akan muncul bibit-bibit baru sebagai personifikasi harapan,” kata Agus, Minggu (16/11/2025).

    Agus juga menjelaskan, teatrikal tersebut membawa semangat pelestarian rimba melalui pendekatan edukatif dan kreatif. Upaya ini bagian dari meningkatkan kesadaran lingkungan sejak dini.

    Para anak-anak belajar, bahwa kekayaan sejati terletak pada udara yang bersih dan hijaunya hutan rawa gambut. Teater tersebut juga menjadi pengingat, bahwa perjuangan melestarikan lingkungan harus diwariskan demi generasi penerus.

    “Bagi mereka bicara kabut bukan dari gunung, tapi kabut asap. Mereka tak mengenal kabut lain,” tambahnya.

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) YBNI, Anton Nurcahyo, menyampaikan teatrikal itu diciptakan dari pemahaman yang mereka alami dan berdiskusi dengan tim edukasi. Dua kali dalam seminggu, mereka bertemu, bermain dan belajar bersama.

    Ia berpendapat kegiatan semacam ini sangat penting untuk memupuk kepedulian sejak dini, sebab anak-anak perlu memahami bahwa rimba adalah warisan yang harus dijaga. Melalui kegiatan yang kreatif, mereka belajar mencintai alam dengan cara yang menyenangkan.

    “Mungkin yang mereka ingat ya kabutnya itu. Gak bisa ke mana-mana dan sesak,” ungkapnya.

    Anton juga berpendapat pelestarian hutan gambut dan keanekaragaman hayati harus dimulai dari kesadaran dan kecintaan. Menurutnya, hal ini penting karena pada hakikatnya manusia seharusnya berada dekat dan menyatu dengan alam.

    Kegiatan ini menjadi pengingat betapa rentannya ekosistem hutan dan pentingnya meningkatkan kesadaran dalam melindungi hutan. Hal itu terlihat dari peristiwa kebakaran lahan gambut terparah di Kalteng pada 10 tahun lalu.

    “Kami coba memulainya dan konsisten. Kami percaya bahwa generasi muda nantinya yang akan menjadi penerus yang kita lakukan,” pungkasnya.