Dishub dan Satlantas Polres Magetan Uji Kelaikan Jeep Wisata Sarangan Jelang Libur Nataru
Tim Redaksi
MAGETAN, KOMPAS.com
– Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Magetan bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Magetan, Jawa Timur melakukan uji kelaikan atau ramp check terhadap kendaraan jeep wisata di Sarangan.
Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
Dishub Magetan
, Titik Suharsih, mengatakan, kegiatan rampchek dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menghadapi libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
“Ramp check dilakukan untuk memastikan seluruh armada
jeep wisata Sarangan
dalam kondisi laik jalan sebelum digunakan melayani wisatawan,” ujar Titik melalui pesan singkat, Senin (15/12/2025).
Titik menambahkan, jumlah pengunjung
Telaga Sarangan
di momentum libur akhir tahun diperkirakan akan meningkat.
Seluruh jeep yang akan dioperasikan selama libur Nataru di kawasan Telaga Sarangan harus memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
“Kami menempatkan keselamatan wisatawan sebagai prioritas utama,” imbuhnya.
Dalam ramchek petugas melakukan pengecekan berbagai komponen penting kendaraan, mulai dari fungsi rem, lampu, ban, wiper, klakson, sistem kemudi, hingga komponen penunjang keselamatan lainnya.
“Langkah ini dilakukan untuk melindungi keselamatan pengemudi dan wisatawan selama perjalanan dengan jalur yang lumayan ekstrem,” ucapnya.
Jeep wisata Sarangan merupakan salah satu wahana wisata yang dikembangkan oleh komunitas jeep lokal di kawasan Sarangan dan lereng Gunung Lawu, Magetan.
Wahana ini menawarkan paket wisata keliling lereng Gunung Lawu dengan berbagai rute tujuan.
Seperti kawasan Sarangan, Kampung Susu Lawu, jalur off-road hutan pinus, kebun sayur, kebun stroberi, dan Mojosemi Park.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Gunung
-
/data/photo/2025/12/15/693fb5e014f99.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dishub dan Satlantas Polres Magetan Uji Kelaikan Jeep Wisata Sarangan Jelang Libur Nataru Surabaya 15 Desember 2025
-

KPK Serahkan Berkas Jawab Gugatan Praperadilan MAKI yang Minta Bobby Diperiksa
Jakarta –
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan praperadilan yang salah satu gugatannya meminta hakim memerintahkan KPK memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution. KPK telah menyerahkan jawaban tertulis terkait gugatan itu.
“Menerima jawaban dari termohon, silakan,” ujar Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, Budi Setiawan, dalam persidangan yang digelar di PN Jaksel, Senin (15/12/2025).
Pihak KPK kemudian menyerahkan berkas jawaban ke hakim. Hakim lalu menyebut sidang dilanjutkan Selasa (16/12) dengan agenda pembuktian saksi.
“Cukup ya? Sidang kita tunda besok, hari Selasa, tanggal 16 (Desember). Pembuktian saksi dan surat dari pemohon jam setengah 10,” jelasnya.
Dalam berkas jawaban yang dilihat detikcom, KPK mengaku tak memanggil Bobby karena majelis hakim tidak pernah memerintahkan secara eksplisit agar KPK menghadirkan Bobby di persidangan. Menurut KPK, tak ada pengabaian dari perintah hakim.
“Bahwa sampai dengan tahapan persidangan pembacaan tuntutan, Majelis Hakim tidak pernah mengulangi, menegaskan kembali, ataupun mengeluarkan penetapan/perintah lanjutan yang secara eksplisit mewajibkan termohon untuk menghadirkan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai saksi sebagaimana didalilkan oleh pemohon, sehingga tidak ada dasar hukum ataupun kebutuhan pembuktian yang mengharuskan termohon memanggil atau menghadirkan Muhammad Bobby Afif Nasution dalam persidangan,” demikian isi dokumen yang diserahkan KPK seperti dilihat detikcom.
Sebelumnya, MAKI mengajukan praperadilan terkait dugaan penghentian penyidikan kasus korupsi proyek jalan di Sumut. MAKI meminta hakim memerintahkan KPK untuk memanggil Gubernur Sumut, Bobby Nasution, terkait kasus tersebut.
Permohonan praperadilanPermohonan praperadilan yang diajukan MAKI teregister dengan nomor perkara 157/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Sidang perdana digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025).
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan penyidikan kasus korupsi jalan di Sumut diduga dihentikan karena KPK tidak pernah memeriksa Bobby sebagai saksi di tahap penyidikan. MAKI juga menuding KPK telah mengabaikan atau tidak menjalankan perintah Hakim Pengadilan Tipikor Medan untuk memanggil Bobby sebagai saksi di persidangan terdakwa Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting.
“Sampai kapanpun kalau belum diperiksa ya kita gugat lagi,” ujar Boyamin.
MAKI juga memohon hakim memerintahkan KPK menghadirkan Rektor USU Muryanto Amin dalam persidangan Topan Ginting. MAKI juga memohon hakim memerintahkan KPK membawa bukti uang Rp 2,8 miliar untuk dimohonkan penyitaan sebagai penebusan kesalahan karena tidak dicantumkannya dalam surat dakwaan Topan Ginting.
“Muryanto Amin yang dipanggil dua kali tidak hadir juga tidak dipanggil paksa. Terus surat dakwaan menghilangkan duit Rp 2,8 miliar yang hasil OTT (operasi tangkap tangan). Terus ada beberapa yang isu teman-teman yang ke Dewan Pengawas itu kan ada penghalangan atau penghambatan oleh Satgas, Kepala Satgas untuk menggeledah, menyita dan sebagainya,” ujar Boyamin.
“Jadi ini kan masuk kategori seperti KUHAP tadi, penelantaran perkara itu adalah dengan cara menelantarkan atau menghentikan secara tidak sah,” tambahnya.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka ialah:
– Topan Ginting (TOP), Kadis PUPR Provinsi Sumut
– Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut
– Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
– M Akhirun Pilang (KIR), Dirut PT DNG
– M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN.Akhirun telah divonis 2,5 tahun penjara dan Rayhan telah divonis 2 tahun penjara karena terbukti menerima suap. Sementara, tiga orang lainnya masih dalam proses persidangan.
Halaman 2 dari 2
(tsy/haf)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5439887/original/041807400_1765411515-gunung_semeru_1112.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Hasil Pengamatan 6 Jam Ini Membuktikan Gunung Semeru Belum Aman
Status Gunung Semeru masih pada Level III atau siaga, sehingga pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberi sejumlah rekomendasi yakni tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).
“Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak,” katanya.
Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).
Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai potensi awan panas guguran (APG), guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5439887/original/041807400_1765411515-gunung_semeru_1112.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Hasil Pengamatan 6 Jam Ini Membuktikan Gunung Semeru Belum Aman
Status Gunung Semeru masih pada Level III atau siaga, sehingga pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberi sejumlah rekomendasi yakni tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).
“Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak,” katanya.
Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).
Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai potensi awan panas guguran (APG), guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.
-

Haru Biru Kim Jong Un Sambut Militer Korut seusai Misi di Rusia
Video: Haru Biru Kim Jong Un Sambut Militer Korut seusai Misi di Rusia
Video Derita Warga Tangsel: Rumah Hampir Terkubur Gunung Sampah
1,668 Views |
Minggu, 14 Des 2025 10:21 WIB
Kim Jong Un bersedih ketika menyambut kepulangan prajurit militer Korea Utara yang gugur di perang Rusia-Ukraina. Upacara militer besar-besaran pun digelar di Pyongyang.
Diketahui Korea Utara telah mengirimkan 14.000 tentara untuk membantu Rusia. Dari jumlah tersebut, sudah ada 6.000 tentara Korea Utara yang gugur.
Cariss Nayla/Ashri Fathan – 20DETIK
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5443315/original/025929500_1765678870-Wakil_Kepala_BGN_Nanik_Sudaryati_Deyang.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Masyarakat Lumajang Merasakan Dampak Positif Penerapan Program MBG
Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat Lumajang telah merasakan manfaat dan dampak positif yang luar biasa dari penerapan program Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten subur di Lereng Gunung Semeru itu. Sebab, selain para siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita telah menerima MBG. Warga juga bisa menjadi tenaga kerja untuk penyiapan bahan baku makanan SPPG maupun menjadi relawan dapur SPPG.
“Wah, enak saiki bunda… Wuu, aku saiki wis entuk kerjoan, ngupas bawang saja 100 ribu, Begitu, Bu… Betapa bahagianya… Saya itu, gimana, ya… Saya kasihan, tapi juga senang. Karena itu, jangan khianati program ini. Saya minta tolong, jangan khianati. Ini program yang bagus… Ini program yang mulia… Belum lagi tukang jual tempe, tukang jual tahu, yang biasanya laku, yaa berapa, sekarang sudah banyak…,” kata Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG, Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG, di Ballroom Aston Inn, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu, 13 Desember 2025.
Saat ini, Kabupaten Lumajang mendapat kuota pembangunan 93 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari kuota itu, 40 SPPG telah terisi. Namun, dari 40 SPPG ini, baru 33 SPPG yang sudah mulai beroperasi. Sayangnya, dari 33 SPPG itu, baru 7 SPPG yang telah memiliki SLHS (Sertifikan Laik Higiene Sanitasi), sementara 39 SPPG sudah memiliki sertifikat uji air, pelatihan penjaman makanan sebanyak 40 SPPG dan 12 SPPG sudah memiliki chef berpengalaman.
Menanggapi pengakuan Bupati Lumajang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang merasa sangat bersyukur. Sebab, saat ini banyak yang menyuarakan agar program MBG dihentikan dulu dengan berbagai alasan. “Tapi banyak orang tidak mendengar apa yang disampaikan Ibu Bupati Lumajang, betapa dampak luar biasanya program MBG ini,” kata Nanik.
Saat ini, kata Nanik, banyak orang menyerang bahwa program MBG adalah proyek orang partai, proyek pejabat, proyek rekanan partai. Para mitra pun dituding berkolusi dengan Presiden. Padahal Presiden tidak tahu siapa mereka.
“Mereka melihat ini hanya pembagian kue, tapi tidak melihat multiplier effect yang diciptakan. Mereka akan melihat nanti enam bulan lagi mungkin, setelah semua, berapa pertumbuhan yang akan terjadi di Indonesia dari dampak dari makan bergizi gratis,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto merancang Program MBG tidak hanya bertujuan untuk memberi makan kepada para anak sekolah, tapi juga untuk menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memacu pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat dari bawah. Karena itu, jika Program MBG berjalan dengan baik, pemerintah optimis, pertumbuhan ekonomi akan mencapai 7 hingga 8 persen.
Nanik lalu menceritakan pertemuannya dengan Yayasan Rockefeller tahun lalu ketika program MBG disusun. Saat itu, dalam paparannya di rumah Presiden Prabowo di Hambalang, Yayasan Rockefeller mengatakan bahwa multiplier effect dari pertumbuhan ekonomi di bawah seperti pada penerapan program MBG bisa mencapai 75 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang luar biasa akan terjadi.
“Ibu sudahlah merem saja. Nggak usah ngomong 75 kali, 10 kali saya nanti putarannya Rp 10 triliun di Lumajang ini, Bu. Luar biasa,” pungkas Nanik.
-
/data/photo/2025/12/13/693d7747e0300.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tanpa Dukungan Pusat, Tak Mungkin Aceh Utara Bisa Dibangun Pascabanjir… Regional 13 Desember 2025
Tanpa Dukungan Pusat, Tak Mungkin Aceh Utara Bisa Dibangun Pascabanjir…
Tim Redaksi
ACEH UTARA, KOMPAS.com
– Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, TA Khalid, di depan Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta agar pemerintah pusat mendukung sepenuhnya pemulihan Kabupaten Aceh Utara paska banjir.
Hal itu disampaikan saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Desa Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten
Aceh Utara
, Provinsi Aceh, Sabtu (13/12/2025).
Dia menyebutkan, tanpa dukungan pusat tidak mungkin Aceh Utara bisa dibangun pascabanjir.
“Kami sudah merasakan tsunami laut, kali ini “tsunami” darat. Kerusakannya mulai pesisir hingga pinggir gunung. Tanpa dukungan pusat tak mungkin Aceh Utara bisa dibangun pascabanjir,” katanya.
Dia menyatakan komitmen mengawal seluruh dukungan rehabilitasi dan rekontruksi dari Kabupaten Aceh Utara dalam APBN.
“Saya juga akan mengajak teman-teman DPR RI untuk membantu Aceh Utara, ini daerah pemilihan saya, saya pasti akan mendukung sepenuhnya,” terang
TA Khalid
.
Dia berterima kasih atas kehadiran Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Oktavianus, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. Sehingga dapat membantu pemulihan kabupaten itu pascabanjir.
Sekadar diketahui, 150 orang tewas dalam banjir sejak 22 November 2025 di Aceh Utara.
Ratusan orang mengungsi dan ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Ratusan bangunan pemerintah hancur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/09/6937d97ab9dc8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dinas ESDM Jawa Tengah Ungkap Dua Titik Tambang di Kaki Gunung Slamet Berizin, Satu Ditutup Sementara Regional 13 Desember 2025
Dinas ESDM Jawa Tengah Ungkap Dua Titik Tambang di Kaki Gunung Slamet Berizin, Satu Ditutup Sementara
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah buka suara mengenai dua lokasi tambang di kaki Gunung Slamet di Banyumas yang mendapat kecaman di media sosial.
Kegiatan tambang di Desa Gendatapa Kecamatan Sumbang dan Desa Baseh Kecamatan Kedungbanteng disebut telah mendapat izin dari ESDM Jateng.
Titik di Desa Gendatapa hanya viral di media sosial, tapi tidak ditolak warga setempat.
Sedangkan di Bukit Jenar, Desa Baseh saat ini ditutup sementara karena diketahui tidak melakukan proses penambangan sesuai dengan ketentuan.
“Hasil dari investigasi lapangan, masyarakat Gandatapa tidak mempermasalahkan tambang tersebut, bahkan banyak juga warga setempat yang ikut menggantungkan hidupnya dari tambang tersebut,” ujar Kepala ESDM Cabang Slamet Selatan,
Mahendra Dwiatmoko
saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (13/12/2025).
Dia menuturkan PT Keluarga Sejahtera Bumindo telah mendapat izin tambang seluas 5,3 hektare sejak 31 Desember 2023.
Saat ini area yang sudah ditambang sekitar 2 hektare. Dia memastikan penambangan milik warga lokal setempat dan berada di luar kawasan hutan.
“Hasil tambang dijual di retail, permintaan masyarakat untuk kebutuhan infrastruktur kontruksi bangunan dan jalan untuk wilayah Banyumas.”
“Izin skala kecil, bukan milik korporasi besar tapi milik warga lokal setempat dan yang ditambang tanah mereka sendiri,” imbuhnya.
ESDM juga mengeklaim tidak ada kerusakan jalan menuju lokasi tambang dan tidak ada air limpasan yang keluar dari lokasi tambang.
Namun dia memberi peringatan lantaran praktik penambangan di lereng berisiko membahayakan pekerja di lapangan.
“Hasil pengawasan ditemukan lereng penambangan yang kemiringannya terlalu tinggi dengan sudut terlalu terjal yang membahayakan pekerja. Saat ini telah kami lakukan teguran dan peringatan untuk pembenahan teknis penambangannya,” tuturnya.
Sementara itu, penambangan di Baseh dilakukan PT Dinar Batu Agung sejak 2021 dengan izin tambang seluas 9,7 hektare untuk batu granit dan diorit.
Hingga 2025, sekitar 2 hektare sudah ditambang dari lahan milik pribadi warga setempat.
“Kalau di Desa Baseh ada penolakan sebagian warga setempat. Sebagian warga lainnya ada yang menggantungkan hidupnya dengan tambang tersebut,” beber Mahendra.
Namun
izin penambangan
dihentikan sementara lantaran praktiknya tidak mengikuti prosedur yang berlaku.
Hal itu tertuang dalam Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.10.29.17/1720/2025 tanggal 4 November 2025.
“Yang Baseh juga berizin, sebelum viral kami dari Dinas ESDM sepanjang tahun 2024-2025 sudah beberapa kali melakukan pengawasan dan memberikan surat peringatan,” ungkapnya.
Menurut Mahendra, sebelum viral di media sosial, ESDM telah mengambil tindakan terhadap limbah limpasan air penambangan yang berdampak ke sawah dan perikanan warga.
“Memang saat ini tanpa viral pun tahapannya untuk memberikan sanksi penghentian sementara agar mereka fokus melakukan penataan tambangnya, agar memenuhi kaidah teknik penambangan yang baik, melakukan pengelolaan lingkungan serta agar bukaan tambangnya tidak membahayakan masyarakat sekitar,” imbuhnya.
Dia mengungkap dua kali teguran tertulis dan rekomendasi tak ditanggapi oleh PT DBA. Sanksi penghentian operaisonal tambang sementara berlaku hingga rekomendasi dilakukan.
“Sesuai prosedur perundang-undangan, setelah penghentian sementara diberikan waktu 60 hari, setelah itu akan dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah sanksinya meningkat untuk dilakukan pencabutan izin atau tidak,” katanya.
Lebih lanjut, Mahendra juga mengklarifikasi pertanyaan tentang kekhawatiran yang berlebihan bila membandingkan longsor di Sumatera dengan potensi longsor akibat penambangan di Banyumas.
“Khawatir perlu untuk meningkatkan kewaspadaan, tetapi jika kekhawatirannya terlalu berlebihan malah menjadikan tidak produktif. Saya perlu menyampaikan bahwa jangan khawatir yang terlalu berlebihan agar masyarakat tidak ketakutan,” ujanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

/data/photo/2025/12/12/693bb573b1f77.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)