kab/kota: Gunung

09 Maret 1978: Peresmian Jalan Tol Jakarta–Bogor–Ciawi oleh Presiden Soeharto

09 Maret 1978: Peresmian Jalan Tol Jakarta–Bogor–Ciawi oleh Presiden Soeharto
Dalam Negeri   
Editor: Novelia Tri Ananda   
Minggu, 09 Maret 2025 – 08:07 WIB

Elshinta.com – Jalan Tol Jagorawi, singkatan dari Jalan Tol Jakarta–Bogor–Ciawi, adalah jalan tol pertama di Indonesia yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi. Jalan tol ini dikelola oleh PT Jasa Marga dan melewati Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Jalan tol ini dibangun dengan biaya Rp.350 juta per kilometer pada kurs rupiah saat itu. Jalan tol sepanjang kurang lebih 50 km ini diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 9 Maret 1978. Saat pertama diresmikan, jalan tol tersebut baru sampai ruas Jakarta-Citeureup saja dan juga hanya 2 lajur per arah, dengan karyawan 200 orang. Jalan tol Jagorawi merupakan jalan tol pertama di Indonesia. Pembangunan jalan tol ini didanai APBN dari pinjaman luar negeri, kemudian pengelolaannya diberikan kepada PT Jasa Marga sebagai modal awal perusahaan tersebut dan merupakan penyertaan pemerintah.

Meskipun Jagorawi merupakan jalan tol pertama di Indonesia, namun ide jalan tol sudah ada sejak dekade pertama kemerdekaan. Ini ketika pada 1955 Sudiro, Walikota Jakarta 1953-1960 mengusulkan sistem jalan tol diterapkan untuk Jalan Sudirman – Thamrin, yang merupakan jalan baru penghubung pusat kota (wilayah sekitar Gambir) ke Kotabaru Kebayoran. Pertimbangannya karena besarnya biaya untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan tersebut. Namun ide tersebut ditolak oleh DPRD(S) Jakarta.

Pesatnya pembangunan di Jakarta mendorong arus urbanisasi sehingga Jakarta menjadi semakin padat khususnya di sebelah timur dan kemacetan semakin parah khususnya di ruas jalan Cilitan – Matraman – Gunung Sahari – Tanjung Priok dan jalan raya Bogor. Untuk memperlancar arus lalu lintas, maka diupayakan pembangunan jalan Bypass di sebelah timur sejajar kedua jalan lama. Sebagai upaya pertama, dibangun Jalan Jakarta Bypass dari Cililitan ke Tanjung Priok yang diresmikan pada 21 Oktober 1963.

Sebagai terusannya, pada 1963 dimulai pra-kajian kelayakan untuk proyek pembangunan jalan bypass dari Cililitan, Jakarta menuju Bogor dan Ciawi sehingga disingkat Jagorawi. Pada tahun 1965, proyek Jagorawi Bypass berlanjut dengan pembentukan Otoritas Jalan Raya Jagorawi pada 27 Jan’66. Namun seiring tuntutan situasi politik dan ekonomisaat itu, 4 bulan berikutnya pada 25 Mei 1966 diputuskan penangguhan sementara proyek Jagorawi Bypass. 

Setelah memasuki era Orde Baru, pada 9 Januari 1969, Menteri Pekerjaan Umum Ir. Sutami mengusulkan untuk melanjutkan kembali proyek Jagorawi sebagai program Repelita I, dan disetujui oleh Presiden Soeharto. Berdasarkan penelitian Ditjen Bina Marga pada tahun 1969, jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Raya Jakarta-Bogor mencapai 8.400 unit per hari. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 17.200 unit pada tahun 1971, dan mencapai 50.500 kendaraan pribadi pada tahun 1980.

Proyek dimulai dengan kajian kelayakan oleh konsultan dari Amerika Serikat, en:Kampsax – en:Louis Berger Consulting Engineering, dibiayai oleh UNDP. Kajian selesai pada 1970 menyatakan proyek tersebut layak dan merekomendasikan lokasi Jagorawi Highway pada jarak 3 – 5 km dari jalan raya bogor. Pada 1 April 1971 ditunjuk Manajer Proyek Jagorawi Highway ini Ir. Hendro Muljono.

Tahapan proyek berikutnya perencanaan proyek dibiayai oleh hibah dari USAID sebesar US$ 800 ribu sesuai kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat sebelumnya pada 20 Agustus 1970. Perancangan rekayasa (engineering design) Jagorawi Highway mulai dikerjakan pada September 1971 oleh konsultan dari Amerika Serikat Sverdrup & Parcel Internasional Inc. didukung oleh kajian ekonomi oleh URS (en:United Research Services) Corp.
 

Pada awal 1972 dihasilkan perencanaan konstruksi Jagorawi Highway sepanjang 51km (termasuk 3km jalan akses ke Kota Bogor) ini dilaksanakan dalam dua Seksi. Seksi A dari Ciawi (dekat persimpangan menuju Kawasan Puncak dan Sukabumi) sampai Citeureup (Sta 30+000) sejauh 20km dan Seksi B dari Citeureup ke Cililitan (dekat ujung jalan Jakarta Bypass) dengan badan jalan 8 lajur selebar 43m dan DMJ (Daerah Milik Jalan) selebar 90m dengan rencana kecepatan 120km/j dan MST (Muatan Sumbu Terberat) 10 ton.

Selanjutnya sejak April 1972 konsultan bertugas menyusun dokumen & mendukung proses prakualifikasi dan lelang kontraktor konstruksi dan konsultan pengawas, termasuk negosiasi dan penyesuaian rancangan rekayasa serta volume dan jangka waktu pekerjaan untuk menurunkan biaya karena penawaran awal semua kontraktor ternyata melebihi anggaran. Penyesuaian ini seperti pengurangan lebar jalan menjadi hanya 6 lajur selebar 35,5m (termasuk pengurangan median jalan menjadi 10m) dengan hanya 4 lajur yang diaspal, bahkan ruas Bogor-Ciawi yang dibangun baru separuh (2 lajur tanpa median jalan).

Hingga akhirnya pada 13 Nov 1973 terpilih pemenang untuk kontraktor yaitu Hyundai Construction Co dari Korea Selatan dengan penawaran Fixed Price US$ 33,2 juta (US$ 14,8 juta untuk Seksi A dan US$ 18,4 juta untuk Seksi B) dengan penandatangan kontrak pada 21 Desember 1973. Sedangkan untuk konsultan pengawas terpilih en:Ammann and Whitney – en:Trans Asia Engineering Associates Inc dari Amerika Serikat.

Sementara itu sejak 1972 P3UN (Panitia Perunding Pembebasan Tanah Untuk Negara) sudah bergerak untuk membebaskan lahan seluas seluruhnya sekitar 500 ha selesai pada 1974 dengan biaya Rp 3,9 miliar. Tahapan konstruksi proyek dibiayai 70% oleh pinjaman lunak dari USAID sebesar US$ 26 juta dengan bunga 2%-3% masa pengembalian 40 tahun masa tenggang 10 tahun dan 30% komitmen rupiah murni pendamping sebesar US$ 18.7 juta (Rp 7,8 miliar) sesuai kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat pada 24 Januari 1974.

Selanjutnya konstruksi fisik dimulai dengan acara peletakan batu pertama pada 25 Mei 1974 di Citeureup Sta 33+100. Pekerjaan sempat terhambat oleh klaim kenaikan biaya akibat force majeure krisis minyak 1973 sehingga akhirnya disepakai kenaikan harga kontrak sekitar 20%.

Sementara itu, mengingat besarnya biaya untuk pembangunan dan pemeliharaan Jagorawi Highway maka Dirjen Bina Marga Dr. Ir. Purnomosidi Hadjisarosa memikirkan ide serupa dengan ide Walikota Sudiro pada 1955, yaitu menjadikan jalan tersebut sebagai jalan tol agar biaya pengoperasian dan pemeliharaan ruas jalan tersebut dapat dilakukan mandiri tanpa membebani APBN. Untuk itu pada 25 Oktober 1974 Bina Marga meminta konsultan en:Arge Intertraffic Lenzconsult dari Jerman Barat untuk menyusun kajian kelayakan sistem jalan tol Jakarta-Jawa Barat dikaitkan dengan rencana pembangunan jalan baru yaitu (1) Jagorawi; (2) Jakarta-Merak; (3) Jakarta-Cikampek; (4) Jalan Tol Lingkar Jakarta.

Hasil kajian terbit pada awal 1976 dan merekomendasikan kelayakan Jagorawi sebagai Jalan Tol. Kemudian dilakukan kunjungan untuk Kajian Perbandingan pengelolaan dan pengoperasian jalan tol, pada Maret 1976 ke Asia seperti Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang lalu pada Juni 1976 ke Eropa seperti Jerman, Italia, dan Spanyol. Pada 31 Agustus 1976 Dirjen Bina Marga secara resmi membentuk tim persiapan pembentukan suatu perusahaan jalan tol. Pada akhir 1976, Bina Marga menyampaikan ke kontraktor perubahan konsep rancangan Jagorawi dari Jalan Bebas Hambatan menjadi Jalan Tol.

Terkait pola pengoperasian jalan tol, diputuskan untuk mengadopsi sistem Korea Selatan karena lebih sederhana dibandingkan sistem negara lain. Kemudian untuk mendapatkan persetujuan, pada 27 Januari 1977 Menteri Pekerjaan Umum Ir. Sutami, melaporkan seluruh hasil kajian dan tugas persiapan tersebut kepada Presiden Suharto, kemudian pada 9 Februari 1977 menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR. Setelah persetujuan Presiden dan DPR ini, pada pertengahan 1977, Bina Marga bersepakat dengan kontraktor terkait perubahan kontrak sesuai konsep rancangan Tollroad dan juga mengirimkan tim ke Korean Expressway Corp utk ToT (Training of Trainers) dalam pengoperasian jalan tol.

Akibat peningkatan biaya sebagai dampak krisis minyak 1973 dan perubahan spesifikasi menjadi jalan tol tersebut, maka biaya keseluruhan proyek ini mencapai 66 juta dollar AS (meningkat dari estimasi awal 44,7 juta dollar AS), sehingga perbandingan porsi pinjaman dibandingkan APBN turun menjadi 40:60.

Pada 25 Februari 1978 diterbitkan terbit PP No. 4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Persero yang mengurusi dan mengelola infrastruktur jalan raya tol, disusul pengangkatan Ir. Yuwono Kolopaking sebagai Direktur Utama, Ir. Isbandi sebagai Direktur, dan Ir. Sunaryo Sumardji sebagai Direktur Muda. Perusahaan baru ini diaktakan pada 1 Maret 1978 yang kemudian diperingati sebagai hari lahir BUMN Indonesia Highway Corp yaitu PT Jasa Marga (Persero). Kemudian pada 8 Maret 1978 diterbitkan Keppres No. 3 tahun 1978 tentang penetapan Jagorawi sebagai Jalan Tol dan keesokan harinya pada 9 Maret 1978 dilakukan peresmian Jalan Tol Jagorawi Seksi B oleh Presiden Suharto. Meski sudah beroperasi, konstruksi Seksi B baru resmi selesai dan diserahterimakan pada 31 Juli 1978.

Sumber : Sumber Lain