kab/kota: Gunung

  • Serahkan Manifesto ke Dedi Mulyadi, Tokoh Jabar Soroti Krisis Sistemik Sunda
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        23 November 2025

    Serahkan Manifesto ke Dedi Mulyadi, Tokoh Jabar Soroti Krisis Sistemik Sunda Bandung 23 November 2025

    Serahkan Manifesto ke Dedi Mulyadi, Tokoh Jabar Soroti Krisis Sistemik Sunda
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Majelis Musyawarah Sunda (MMS) menyerahkan Manifesto MMS ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dokumen tersebut merupakan peta jalan pemulihan martabat dan masa depan Tatar Sunda dalam lanskap Indonesia modern.
    Presidium Pinisepuh MMS, Dindin S Maolani menegaskan, tantangan yang dihadapi masyarakat
    Sunda
    sudah melampaui persoalan sektoral.
    “Persoalan Sunda hari ini bukan sekadar daftar keluhan tetapi masalah sistemik yang rumit dan harus diselesaikan melalui kepemimpinan kolektif dan keberanian mengambil keputusan strategis,” ujar Dindin dalam rilisnya, Minggu (23/11/2025). 
    Dindin mengurai fakta ketimpangan fiskal atas kekayaan alam yang terus diekstraksi tanpa imbal balik yang adil, kebudayaan yang terpinggirkan, pendidikan yang tertinggal, hingga rapuhnya ekonomi rakyat.
    Ia juga menyoroti kepemimpinan kolektif yang mulai tumbuh tetapi belum terkonsolidasi.
    Prosesnya mencakup penyusunan Policy Brief, notulensi rapat Pinisepuh, serta kajian Komisi A dan B Panata Pikir sebagai dasar perumusan langkah konkret.
    Dari rangkaian pembahasan, MMS menetapkan empat agenda strategis sebagai arah perjuangan peradaban Sunda ke depan, sekaligus kontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.
    Pertama, penguatan jati diri dan kebudayaan sunda. Fokusnya pada Revolusi Pendidikan Karakter Sunda, kebijakan afirmatif bahasa dan toponimi, serta pembentukan Dana Abadi Kebudayaan Sunda Raya.
    Kedua, penataan relasi pusat–daerah, diwujudkan melalui reforma keadilan fiskal, integrasi Sunda Raya dengan konsep Benelux, pencabutan moratorium pemekaran CPDOB secara selektif, dan evaluasi kebijakan strategis nasional di Tatar Sunda.
    Ketiga, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Berisi audit sistemik terhadap Proyek Strategis Nasional di wilayah Sunda, reforma agraria kultural dan ekonomi rakyat, serta pengembangan Indeks Kesejahteraan Sunda Raya berbasis data presisi.
    Keempat, penguatan sistem kepemimpinan Sunda.
    Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menekankan pentingnya masyarakat Sunda kembali kepada jati diri sebagai bangsa yang menjunjung alam.
    “Kalau sekarang saya bersihkan pemukiman di bantaran sungai, itu agar muara sungai membaik lagi dan mendukung pemulihan kondisi gunung,” ujarnya.
    Wamendagri Akhmad Wiyagus mengajak masyarakat Sunda untuk menatap ke depan dan memperkuat kerja sama berbasis nilai-nilai luhur.
    Ia menekankan pentingnya spirit silih asah, silih asih, silih asuh sebagai fondasi kebersamaan.
    Di akhir penyampaian, Dindin kembali menyerukan gerakan perubahan bagi masyarakat Sunda.
    “Kami menyerukan kebangkitan Sunda Raya melalui empat agenda perubahan agar tanah ini kembali berdiri bermartabat dengan keadilan fiskal budaya yang mulia kesejahteraan rakyat dan kepemimpinan yang terhormat demi masa depan anak cucu,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penjelasan Pakar ITB soal Sumber AMDK dari Air Tanah

    Penjelasan Pakar ITB soal Sumber AMDK dari Air Tanah

    Jakarta

    Ahli hidrogeologi menegaskan pentingnya pengelolaan ketat sumber air minum dalam kemasan (AMDK) guna menjaga keberlanjutan air tanah serta mencegah dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar. Industri AMDK disebut tidak dapat serta-merta mengambil air tanah tanpa mempertimbangkan kapasitas alamiah daerah imbuhan dan karakter akuifer yang menjadi sumbernya.

    Pakar hidrogeologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Heru Hendrayana mengatakan penentuan titik pengambilan air membutuhkan riset ilmiah yang tidak hanya mahal, tetapi juga harus dilakukan secara komprehensif untuk memastikan keberlanjutan.

    Menurutnya, industri AMDK pada umumnya memilih daerah dengan sistem akuifer vulkanik, lapisan batuan berpori hasil aktivitas gunung api muda, yang menyimpan cadangan air besar dan berkualitas baik.

    “Kalau pengelolaan air tanah tidak sesuai dengan kapasitas imbuhannya, dampaknya bisa serius. Sumur warga bisa menurun debitnya, bahkan kering di musim kemarau,” beber Heru dalam diskusi ilmiah ‘Jejak Air Pegunungan, Mata Air dan Air Tanah: Antara Alam, Industri dan Masyarakat’.

    Heru menegaskan air pegunungan sejati tidak berasal dari air tanah dangkal, melainkan dari akuifer vulkanik yang kapasitasnya jauh lebih besar. Karena itu, pengambilan air dari lapisan ini tidak dapat disamakan dengan sumur bor biasa.

    Senada dengan itu, dosen hidrogeologi ITB, Prof Lilik Eko Widodo, menuturkan pengambilan air untuk industri harus melalui kajian kuantitatif dan izin resmi pemerintah. Menurutnya, tata kelola air tanah di Indonesia telah memiliki grand design yang mengatur pemanfaatan air industri tanpa mengganggu sistem imbuhan maupun keseimbangan hidrogeologi.

    “Yang penting bukan sekadar mengambil air, tapi memastikan sistemnya tetap berfungsi,” kata Lilik.

    (naf/naf)

  • Bertambah, 174 Ternak Mati Terdampak Erupsi Semeru Dimusnahkan dengan Dibakar

    Bertambah, 174 Ternak Mati Terdampak Erupsi Semeru Dimusnahkan dengan Dibakar

    Lumajang (beritajatim.com) – Jumlah ternak yang mati terdampak erupsi awan panas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilaporkan bertambah menjadi 172 ekor sampai, Minggu (23/11/2025).

    Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang mencatat jumlah ternak mati akibat erupsi ada sebanyak 143 ekor pada, Kamis (20/11/2025).

    Rinciannya, 139 ekor domba dan kambing, serta 4 ekor sapi. Mayoritas ternak yang mati ini diketahui berasal dari Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo.

    Saat ini pemusnahan bangkai ternak masih dilakukan oleh tim dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskeswan Pasirian.

    dr Hewan UPT Puskeswan Pasirian zulfika Gayoh mengatakan, saat ini jumlah ternak yang terlacak mati telah bertambah menjadi 174 ekor.

    Sebanyak 168 diantaranya merupakan domba dan kambing. Sementara 4 ekor sisanya adalah ternak sapi.

    “Data terakhir yang sudah kami terima dan terlacak itu dari hewan sapinya ada 4 yang mati. Kemudian untuk kambing dombanya ada 168,” terang Zulfika saat dijumpai di blok Umbulan, Dusun Sumbersari, Minggu (23/11/2025).

    Menurutnya, pemusnahan bangkai ternak masih dilakukan secara bertahap dengan cara dibakar oleh petugas Puskeswan.

    Pihaknya terus melakukan pelacakan untuk mengetahui jumlah keseluruhan ternak yang mati terdampak erupsi.

    Sebab, masih dimungkinkan jumlahnya akan terus bertambah karena belum semua peternak melaporkan.

    “Untuk ternak yang mati dan bangkainya sudah ditemukan, itu kita musnahkan dengan cara dibakar. Tapi untuk yang belum ditemukan ya dianggap hilang, dan ini kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah,” ungkap Zulfika. [has/aje]

  • Dari Pacalan ke Surabaya: Cerita Hasil Tani Pelosok Magetan Memasok Dapur MBG Kota Pahlawan

    Dari Pacalan ke Surabaya: Cerita Hasil Tani Pelosok Magetan Memasok Dapur MBG Kota Pahlawan

    Magetan (beritajatim.com) – Udara di lereng Pacalan, Plaosan, Magetan, terasa sejuk di pagi itu. Bersih, jernih, dan menyegarkan. Kabut tipis menghiasi pepohonan. Cahaya matahari mulai muncul. Perlahan mengusir gelap.

    Sebagian orang mungkin masih sibuk dengan urusan domestik mereka. Tetapi, para petani sudah tak lagi di rumah. Sibuk dengan aktivitas harian mereka di ladang sayuran: Menyiangi, memotong, mengumpulkan, dan menimbang panen yang siap berangkat. Kebetulan, momen panen sayuran sedang berlangsung.

    Ya, lereng Pacalan memang terkenal akan komoditas pertanian berupa sayuran. Beragam jenis sayuran tumbuh subur di lereng Gunung Lawu itu. Bahkan, sayuran dari tempat ini sampai dipesan daerah lain di luar Magetan.

    “Sekarang permintaan sayur lebih sering datang dari luar Magetan,” ujar Jurianto, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbun Lestari, membuka percakapan dengan senyum bangga.

    Menariknya, pesanan sayur dari Pacalan yang cukup besar berasal dari Ngawi dan Surabaya. Benar. Surabaya. Kota yang jaraknya ratusan kilometer dari Magetan.

    “Ngawi dan Surabaya itu langganan. Seminggu bisa dua kali kirim. Kalau ramai, nilai transaksinya bisa sampai Rp10 juta sekali jalan,” terang dia.

    Kondisi ini mulai dirasakan para petani Pacalan sejak adanya. Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program andalan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Begitu MBG dimulai, sayur dari Pacalan rutin dikirim ke Surabaya dan Ngawi.

    Sayur-sayur tersebut dikirim dengan tujuan langsung yaitu sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tidak ke pasar induk lebih dulu. Jadi, langsung memenuhi permintaan SPPG dalam menyediakan 3.000 porsi lima hari dalam sepekan.

    Bagi Jurianto, pesanan dari dua daerah tersebut, terutama Surabaya, menjadi penenang di tengah rutinitas bisnis pertanian nasibnya tak mudah ditebak. Permintaan yang stabil seperti itu terasa seperti angin segar. Harga naik-turun, cuaca berubah ekstrem, hingga biaya pupuk dan obat tanaman yang terus meroket seolah terbayar ketika truk yang membawa hasil panen melaju ke tujuan.

    Sementara untuk Magetan, Jurianto mengaku ada yang aneh. Justru di “rumah” sendiri, tak ada satupun permintaan sayuran muncul. “Untuk Magetan sendiri justru belum ada yang jalan. Padahal petaninya di sini siap,” kata dia tegas.

    Berharap Pada yang Dekat

    Program MBG) sebenarnya membuka harapan besar bagi para petani. Dengan penerima manfaat yang luas — siswa sekolah, ibu hamil, hingga kelompok rentan — kebutuhan bahan pangan sehat diyakini meningkat.

    Sedangkan Magetan dikenal sebagai salah satu sentra hortikultura di Jawa Timur. Terutama sayur mayur dataran tinggi. Secara logis, MBG menjadi ruang besar bagi produk lokal: kubis Pacalan, wortel Sarangan, kentang dan sawi dari Desa Dadi. Namun dalam praktiknya, serapan lokal belum benar-benar dirasakan — setidaknya oleh Pacalan.

    Agus Suharto, Kepala Desa Pacalan, bangga dengan program MBG karena selaras dengan upaya desa meningkatkan kesejahteraan petani. Tetapi menghadapi kenyataan sedikitnya permintaan sayuran dari Magetan, Agus juga merasa heran.

    Dalam pandangan Agus, MBG seharusnya berpihak dulu pada petani daerah asalnya. Seharusnya, semua kebutuhan dapur SPPG di Magetan dipenuhi dari petani setempat. Barulah ketika kebutuhan dapur tidak bisa lagi mengandalkan pasokan dari Magetan, bisa mengandalkan stok dari daerah lain.

    “Telur lokal ya beli di peternak lokal, daging lokal dari peternak lokal juga. Sayur ya dari Pacalan, Poncol, Sidomukti, se-Kabupaten Magetan dulu,” kata Agus.

    Nyatanya, banyak SPPG di Magetan justru memenuhi kebutuhannya dengan mengambil pasokan dari daerah lain. Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magetan mencatat dari total 23 SPPG seluruh Magetan, 3 di antaranya berlokasi di Kecamatan Plaosan. Namun sayangnya, 3 SPPG itu tidak menyerap hasil tani dari Pacalan.

    “Ya selama ada tawaran dan harga masuk akal, petani kami akan kami arahkan dengan baik. Namun, arahan ini jadi sia-sia kalau tidak ada yang beli,” katanya.

    300 Petani dan Mimpi Besar Membalik Nasib

    KTH Rimbun Lestari menaungi sekitar 300 petani. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah keluarga kecil yang menggantungkan hidup pada panen tiap 30–60 hari, tergantung komoditas.

    “Sejak kerja sama dengan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ngawi dan Surabaya, pendapatan petani bisa naik sekitar 50 sampai 60 persen,” ucap Jurianto.

    Peningkatan penghasilan itu membuat ekonomi desa berputar agak kencang. Petani bisa beli pupuk tanpa berutang, peralatan panen mulai diperbarui, anak-anak petani bisa sekolah tanpa tunggakan, dan UMKM pendukung pertanian ikut hidup.

    Namun peningkatan itu rapuh. Ketika harga lokal mulai naik, pasokan dari luar langsung membanjir. Alhasil, harga kembali jatuh.

    “Baru naik sedikit kubis Pacalan, langsung masuk kubis Wonosobo, Probolinggo, Bandung,” keluh Agus. “Petani ya ndlosor (melandao) lagi harganya.”

    Inilah alasan mengapa KTH mengatur strategi tanam berbasis permintaan pasar. Hari ini buncis dicari, besok semua menanam buncis. Minggu depan sawi putih naik, petani langsung beralih. Tapi tanpa proteksi harga, strategi ini seperti berjudi dengan waktu dan cuaca.

    Sistem “Kontan” Menjaga Kepercayaan

    Ada prinsip yang dipegang Jurianto dan kelompoknya: petani tidak boleh menunggu uang hasil panen. Sebelum sayur dikirim, uang harus sudah dipegang petani.

    “Kalau nimbang langsung dibayar. Itu yang dibutuhkan petani,” tekan Jurianto.

    Pernah ada tawaran dari pihak luar yang ingin sistem pembayaran mundur. Namun, sistem itu justru menambah beban petani.

    “Ada dapur dari Madiun. Sistem kontrak harga, bayarnya seminggu sekali. Kami tolak. Kalau petani harus menunggu, mereka bisa tidak makan,” terang Jurianto.

    Cara sederhana namun kritis: menghapus kecemasan petani, menjaga ritme produksi, serta meningkatkan kepercayaan dan kontinuitas suplai. Dalam jangka panjang, sistem semacam ini mampu memperkuat ekonomi berbasis produksi, bukan tengkulak.

    Krisis Harga yang Lama Tak Teratasi

    Harga sayuran masih fluktuatif setiap saat. Kondisi ini terjadi akibat tidak ada batas bawah seperti yang diberlakukan pada padi dan jagung.

    “Petani itu kalau pupuk naik nggak pernah demo. Padahal yang mereka perlu cuma satu: harga panen jangan dibanting,” kata Agus.

    Sebagai pemimpin desa, ia mencoba memberi solusi nyata: membina pasar khusus bagi petani Pacalan, mengatur arus pasokan agar tengkulak luar tidak mendominasi, dan membentuk jejaring penjualan yang lebih mandiri

    MBG: Kunci Ekonomi Hijau Magetan

    Jika dikelola secara visioner, program MBG mampu menjadi game changer bagi pertanian Magetan. Sebab dengan MBG, petani mendapat jaminan pasar tetap ada, juga produksi lokal bisa diserap secara langsung. Selain itu, MBG juga mendorong petani meningkatkan kualitas. Serta menghidupkan UMKM logistik dan dapur olahan

    Bayangkan jika seluruh sekolah dan kelompok penerima manfaat di Magetan berkomitmen membeli minimal 50–70 persen dari petani lokal. Dampak yang timbul antara lain: miliaran rupiah berputar di Magetan, memperkuat etahanan pangan lokal, petani berani investasi alat dan lahan, serta kaum muda kembali mau bertani. Inilah sejatinya ekonomi hijau yang menyejahterakan akar rumput.

    Dari Lereng Gunung ke Meja Makan

    Bagi Jurianto, menjadi petani bukan hanya soal panen dan uang. Ia ingin generasi muda melihat bahwa pertanian punya masa depan.

    “Kita ingin anak-anak petani bangga pada kerja orang tuanya.”

    Mereka percaya, makan bergizi untuk siswa melalui MBG dihasilkan dari pangan lokal yang segar dan sehat, dibudidayakan oleh tangan-tangan petani yang merawat bumi, adalah rantai keberlanjutan yang harus dijaga bersama.

    Agus menutup perbincangan dengan harapan,“Tolong bantu suarakan bahwa MBG juga harus menyejahterakan petani kecil. Kalau petani hidup sejahtera, Magetan juga ikut maju.”

    Di balik seiris wortel dalam ompreng MBG yang tiba di sekolah, tersimpan cerita panjang perjuangan petani Pacalan menjaga ekonomi tetap berdenyut. Setiap truk yang meluncur dari desa menjadi bukti bahwa Magetan memiliki kekuatan pangan yang bisa menopang Generasi Emas Indonesia — tinggal memastikan pintu-pintu pasarnya tidak terkunci dari dalam. [fiq/beq]

  • Jumlah Pengungsi Erupsi Gunung Semeru Terus Berkurang, 645 Jiwa Masih Menetap

    Jumlah Pengungsi Erupsi Gunung Semeru Terus Berkurang, 645 Jiwa Masih Menetap

    Lumajang (beritajatim.com) – Jumlah warga Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang terdampak erupsi awan panas Gunung Semeru di titik pengungsian mulai berkurang.

    Data Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang mencatat masih ada 645 jiwa warga di titik pengungsian sampai, Sabtu (22/11/2025) malam.

    Sebelumnya, jumlah pengungsi sempat mencapai 1.100 jiwa yang tersebar di 11 titik di Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo.

    Kabid Kedaruratan dan Rehabilitasi BPBD Lumajang Yudhi Cahyono mengatakan, saat ini hanya tersisa dua titik pengungsian yang semuanya berada di Kecamatan Pronojiwo.

    Riciannya, sebanyak 192 pengungsi dari kalangan usia balita hingga lansia menetap di SDN Supiturang 4.

    Terdapat juga sebanyak 214 pengungsi yang menetap di pengungsian SMPN 2 Pronojiwo. Sementara, sisanya sebanyak 239 jiwa menyebar di rumah kerabatnya masing-masing.

    “Sampai sekarang jumlah pengungsi totalnya tersisa 645 jiwa, ini ada yang di titik pengungsian ada yang menyebar di rumah kerabatnya,” terang Yudhi, Minggu (23/11/2025).

    Menurutnya, proses penanganan pascabencana terus dilakukan petugas gabungan. Selain itu, kebutuhan dasar bagi pengungsi juga akan dipenuhi.

    Sebab, memastikan kebutuhan dasar pengungsi memang menjadi prioritas utama selama masa tanggap bencana.

    “Tent petugas memastikan seluruh pengungsi dalam kondisi aman dan mendapatkan layanan sesuai kebutuhan mendesak masing-masing,” ungkap Yudhi. [has/aje]

  • Zita Anjani: Pemulihan wisata Semeru dengan pendekatan alam dan budaya

    Zita Anjani: Pemulihan wisata Semeru dengan pendekatan alam dan budaya

    Gunung Semeru bukan sekadar kawasan geografis, melainkan ikon wisata alam Indonesia yang dikenal hingga mancanegara.

    Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) – Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani mengatakan pemulihan wisata Gunung Semeru pascaerupsi menjadi momen penting untuk menata ulang kawasan wisata dengan pendekatan pelestarian alam dan budaya.

    “Gunung Semeru bukan sekadar kawasan geografis, melainkan ikon wisata alam Indonesia yang dikenal hingga mancanegara,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang, Jawa Timur, Minggu.

    Menurutnya, keaslian budaya masyarakat di lereng Gunung Semeru, termasuk tradisi lokal, kearifan lingkungan, dan pola hidup warga menjadi bagian penting yang harus dijaga dalam setiap langkah pemulihan.

    “Pemulihan kawasan wisata Semeru tidak hanya menitikberatkan pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan konservasi lingkungan, terutama jalur pendakian, kawasan rawan bencana, dan daerah penyangga,” ujarnya pula.

    Selain itu, kata dia lagi, daya dukung wisata menjadi fokus utama, mulai dari pembenahan akses, jalur evakuasi, hingga infrastruktur penunjang yang aman bagi wisatawan.

    “Keberlanjutan komunitas wisata juga menjadi perhatian, termasuk pelibatan porter, pemandu, UMKM, dan penggerak pariwisata lokal lainnya. Langkah itu diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi pasca-erupsi, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola wisata secara berkelanjutan,” katanya pula.

    Ia mengatakan substansi kebijakan itu menempatkan bencana bukan sekadar sebagai ancaman, melainkan momentum untuk menata tata kelola wisata agar lebih aman dan berkelanjutan.

    Selain itu, perhatian Presiden terhadap aspek sosial-budaya masyarakat menunjukkan bahwa pemulihan Semeru menyasar keseimbangan antara fisik, lingkungan, dan nilai-nilai kearifan lokal.

    Zita menjelaskan bahwa pemulihan kawasan wisata Semeru yang berkelanjutan akan memperkuat citra Indonesia di mata internasional, sekaligus memberikan rasa aman bagi wisatawan dan masyarakat lokal.

    “Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas wisata menjadi kunci agar pemulihan berjalan efektif, harmonis, dan sesuai dengan prinsip pelestarian alam serta budaya,” ujarnya.

    Dengan pendekatan ini, katanya lagi, Gunung Semeru diharapkan tetap menjadi destinasi wisata yang memikat, aman, dan lestari, sehingga setiap kunjungan wisatawan juga turut mendukung pemulihan sosial-ekonomi masyarakat lereng gunung.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bali Koster buka opsi lelang pembongkaran lift kaca

    Gubernur Bali Koster buka opsi lelang pembongkaran lift kaca

    Kalau nanti begitu semua, dibuat semuanya serba mudah, nanti lama-lama mendaki Gunung Agung pun dibuatkan lift atau bentuk-bentuk lainnya, objek wisata semuanya dibuat lift, di mana letak orisinilnya Bali, hilang

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster membuka opsi pelelangan proyek pembongkaran lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Kabupaten Klungkung, jika investor yang membangun tak mematuhi batas waktu pembongkaran yang diperintahkan.

    Hal ini disampaikan Koster di Denpasar, Minggu, merespons pertanyaan soal keperluan anggaran pembongkaran seandainya PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group tak mematuhi keputusan.

    “Belum tentu perlu anggaran, bisa dilelang, kalau lelang jadi tidak pakai duit,” kata Gubernur Bali.

    Opsi lelang ini berangkat dari keputusan Gubernur Bali bersama Bupati Klungkung untuk menghentikan pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, karena investor dipastikan bersalah atas lima pelanggaran berat.

    Selanjutnya, terhadap tiga jenis bangunan yaitu loket tiket dengan luas 563,91 m2 bibir jurang, bangunan jembatan layang penghubung loket dengan lift kaca dengan panjang 42 m, dan bangunan lift kaca yang di dalamnya termasuk restoran dan pondasi dengan luas 846 m2 dan tinggi 180 m, Koster meminta untuk dibongkar.

    Pemprov Bali meminta PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group melakukan pembongkaran secara mandiri dalam waktu paling lama 6 bulan dan melakukan pemulihan fungsi ruang setelah pembongkaran dalam waktu paling lama 3 bulan.

    Jika perintah tersebut tak dilaksanakan, Gubernur Bali mengaku tak segan-segan pembongkaran diambil alih pemerintah daerah.

    Untuk menekan anggaran daerah demi membongkar bangunan yang dibiayai investor dengan menanam modal hingga Rp200 miliar dan Rp60 miliar khusus untuk membangun lift kaca, maka opsi pelelangan dapat dipilih sehingga pemerintah daerah tak dirugikan.

    “Dalam hal PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group tidak melakukan pembongkaran secara mandiri sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pemprov Bali bersama Pemkab Klungkung akan melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang- undangan,” ujar Koster.

    Ketika disinggung potensi selanjutnya hadir investor serupa yang membuat lift untuk membantu wisatawan turun ke Pantai Kelingking dengan lebih mudah, ia menegaskan bahwa penolakan yang sama juga akan dilayangkan.

    “Kalau nanti begitu semua, dibuat semuanya serba mudah, nanti lama-lama mendaki Gunung Agung pun dibuatkan lift atau bentuk-bentuk lainnya, objek wisata semuanya dibuat lift, di mana letak orisinilnya Bali, hilang,” kata dia.

    “Yang begini-begini tidak boleh dibiarkan, kita lebih bagus menjaga masa depan Nusa Penida dalam jangka panjang, ketimbang kita membela yang beginian yang akan merusak masa depannya,” sambung Gubernur Bali menegaskan.

    Lebih jauh, agar tidak hanya menyudutkan investor meski menurutnya memang proyek lift kaca tersebut bodong karena kurangnya izin, Gubernur Bali akan berkomunikasi dengan Pemkab Klungkung menelusuri pihak-pihak yang terkait dalam pemberian izin awal.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI pastikan penanganan dampak erupsi Semeru diperkuat

    TNI pastikan penanganan dampak erupsi Semeru diperkuat

    “TNI akan selalu hadir untuk rakyat, terutama dalam kondisi darurat seperti ini. Sejak erupsi terjadi, kami langsung bergerak membantu evakuasi, pengamanan jalur, dan memastikan bantuan sampai ke masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – TNI memastikan upaya penanggulangan dampak erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur diperkuat melalui langkah cepat dan terkoordinasi bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait lainnya.

    TNI Angkatan Darat melalui jajaran Korem 083/Baladhika Jaya dan Kodam V/Brawijaya telah turun langsung ke lapangan pada Sabtu (22/11) untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

    “TNI akan selalu hadir untuk rakyat, terutama dalam kondisi darurat seperti ini. Sejak erupsi terjadi, kami langsung bergerak membantu evakuasi, pengamanan jalur, dan memastikan bantuan sampai ke masyarakat,” ujar Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf. Kohir sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    Dijelaskannya, peninjauan dimulai dari SD Negeri 04 Supiturang yang menjadi salah satu titik utama pengungsian warga. Di lokasi ini, unsur TNI bersama instansi lainnya memastikan ketersediaan layanan kesehatan, logistik harian, perlindungan kelompok rentan, serta kesiapan fasilitas pengungsian.

    Selain itu, personel di lapangan juga membantu pengamanan wilayah sekitar, mobilitas warga, dan penataan jalur evakuasi.

    Sebagai bentuk dukungan kemanusiaan, telah disalurkan 19 item bantuan kemanusiaan, mulai dari selimut, kebutuhan balita, pakaian anak, perlengkapan mandi, hingga sembako dan kebutuhan dasar lainnya.

    Selain mengecek lokasi pengungsian, rombongan juga meninjau wilayah terdampak di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, salah satu kawasan dengan paparan material vulkanik paling berat.

    Kondisi rumah warga, sebaran material erupsi, kondisi jalur evakuasi, serta infrastruktur dasar menjadi fokus utama asesmen lapangan, sebagai dasar penguatan penanganan pasca-bencana oleh seluruh pemangku kepentingan.

    TNI menegaskan, penanganan bencana membutuhkan tindakan cepat, terukur, dan penuh empati. Keselamatan warga, kelancaran distribusi bantuan, serta stabilitas wilayah menjadi fokus utama di lapangan.

    Oleh sebab itu, unsur prajurit terus disiagakan mengingat dinamika aktivitas Gunung Semeru yang masih berada pada tingkat kewaspadaan tinggi.

    Di sisi lain, sinergisitas diyakini menjadi salah satu kunci utama keberhasilan penanganan bencana. Dalam hal ini, TNI bekerja berdampingan dengan BPBD, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan berbagai elemen masyarakat untuk mempercepat pemulihan dan memastikan setiap langkah penanganan bencana dijalankan secara aman dan manusiawi.

    TNI berharap dengan kerja terkoordinasi dan dukungan penuh di lapangan, upaya penanggulangan dampak erupsi Semeru dapat berlangsung cepat, tepat, dan memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat Lumajang.

    Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya melaporkan Gunung Semeru meletus pada Rabu (19/11) pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak.

    Gunung Semeru mengembuskan awan panas yang memiliki jarak luncur mencapai tujuh kilometer dari arah puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut.

    Erupsi terekam di seismogram pos pemantauan gunung api di Lumajang memiliki amplitudo maksimum 40 milimeter dan durasi sekitar 16 menit 40 detik.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sempat Lumpuh Imbas Erupsi Semeru, Kementerian PU Tangani Jalan Lumajang-Malang

    Sempat Lumpuh Imbas Erupsi Semeru, Kementerian PU Tangani Jalan Lumajang-Malang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai melakukan penanganan pemulihan akses Jalan Nasional Lumajang – Malang yang terdampak material abu vulkanik imbas erupsi Gunung Semeru.

    Menteri PU Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa penanganan tersebut dilaksanakan melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali yang telah menerjunkan alat berat untuk mendukung upaya penanganan darurat pasca erupsi Gunung Semeru, khususnya pada ruas Jalan Nasional Lumajang–Malang dan Jembatan Besuk.

    “Kami memastikan dukungan peralatan dari balai-balai teknis bisa digerakkan kapan pun diperlukan, termasuk untuk membuka akses dan membantu proses evakuasi,” ujar Dody dalam keterangan resmi, Minggu (23/11/2025).

    Sementara itu, Kepala BBPJN Jatim-Bali, Javid Hurriyanto, menjelaskan bahwa tim teknis sudah bergerak sejak Sabtu pagi (22/11/2023) untuk membersihkan jalan nasional dan jembatan yang tertutup abu.

    Untuk mendukung pembukaan akses darurat ini, Kementerian PU telah mengerahkan 2 unit excavator, 1 unit loader, 1 unit tangki air, dan 2 unit dump truck. Khusus loader dan tangki air, saat ini difokuskan untuk pembersihan material abu vulkanik di area Jembatan Besuk Kobokan.

    Alat berat lain ditempatkan dalam posisi siaga, menunggu komando dari BPBD Jawa Timur, mengingat beberapa zona masih belum aman untuk dimasuki sesuai hasil asesmen lapangan dan rekomendasi teknis dari BNPB serta Badan Geologi.

    Adapun, sebagai tindak lanjut jangka menengah, Kementerian PU akan melakukan pengerahan alat berat dalam skala yang lebih besar untuk normalisasi alur sungai dan pembersihan jalur yang lebih terdampak.

    Rencana pengerahan skala besar ini akan dilaksanakan pada Senin, 24 November 2025, pukul 07.00 WIB. Total 10 unit alat berat akan dikerahkan, terdiri dari 7 unit excavator, 2 unit loader milik BBWS Brantas, serta 1 unit dozer dari Dinas PU SDA Jatim.

    Selain itu, tambah Javid, Kementerian PU juga akan melaksanakan rangkaian pekerjaan mulai dari pembuatan Alur/Sudetan sepanjang 500 meter untuk mengarahkan aliran material vulkanik. Serta, melakukan Peninggian Tangkis untuk memperkuat perlindungan terhadap permukiman dan infrastruktur di hilir.

    Dia melanjutkan, masyarakat dan petugas diimbau untuk mematuhi larangan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 20 km dari puncak, sesuai analisis Badan Geologi, mengingat aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tinggi. 

    “Upaya ini dilakukan untuk memastikan aliran material vulkanik dapat dikendalikan secara lebih aman, sekaligus mendukung pembukaan akses dan menjaga keselamatan masyarakat,” pungkasnya.

  • Ketika Pemulung Raup Miliaran Rupiah dari Botol Plastik
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        23 November 2025

    Ketika Pemulung Raup Miliaran Rupiah dari Botol Plastik Megapolitan 23 November 2025

    Ketika Pemulung Raup Miliaran Rupiah dari Botol Plastik
    Penulis

    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Deretan karung putih berisi ribuan botol plastik bekas memenuhi halaman luas tak jauh dari TPA Cipeucang, Serpong, Tangerang Selatan.
    Di tempat inilah Koperasi
    Pemulung
    Berdaya, yang juga dikenal sebagai Recycle Business Unit (RBU) Serpong, mengolah limbah botol plastik PET menjadi sumber nafkah bagi ribuan pemulung di Jabodetabek.
    Setiap hari, botol-botol plastik dari ratusan lapak, bank
    sampah
    , restoran, hingga perkantoran datang bergantian ke lokasi tersebut.
    Semua botol dibongkar, dipilah, dan dicacah hingga siap dijual kembali sebagai bahan baku industri. Volume pengelolaan yang awalnya hanya sekitar 5 ton per bulan kini melonjak hingga 150 ton per bulan.
    Sekretaris Koperasi Pemulung Berdaya, Julaeha (35), menjelaskan bahwa unit ini awalnya berdiri sebagai program CSR Danone pada 2010 sebelum berubah menjadi koperasi pada 2013.
    “Kalau anggota yang kerja langsung di sini (koperasi pemulung) ada 53 orang,” ujarnya.
    Menurutnya, sekitar 4.000 pemulung di Jabodetabek terhubung ke koperasi melalui jaringan para pelapak.
    Setiap hari masuk sekitar 6 ton botol plastik, dengan tingkat kelolosan pemrosesan mencapai 90 persen.
    Sisanya dikembalikan ke pelapak karena tidak memenuhi standar kualitas, mulai dari warna, bau, label, hingga kondisi fisik.
    “Sebenernya untuk omzet sih kalau pas lagi banyak barang ya, kita bisa Rp 1,2 miliaran, tapi kalau lagi sepi ya paling berapa gitu kan ga sampai segitu,” kata Julaeha.
    Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut adalah pendapatan kotor.
    “Jadi belum tentu juga untung. Usaha daur ulang itu kompleks,” ujarnya.
    Pendapatan itu masih harus dibagi untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti gaji karyawan, listrik, logistik, hingga perawatan mesin.
    Dalam beberapa tahun terakhir, omzet koperasi turun hingga ratusan juta rupiah akibat naiknya biaya operasional, persaingan harga bahan baku, masalah mesin, serta penyusutan bahan baku 10–15 persen.
    Banyak pekerja, terutama ibu rumah tangga, mengaku bisa memperbaiki taraf ekonomi keluarga sejak bergabung.
    Ada yang berhasil menyekolahkan anak hingga jenjang sarjana, membangun kontrakan, bahkan membeli sawah di kampung.
    Sementara para pemulung umumnya menjual 5–10 kilogram botol PET per setoran dengan harga beli Rp 5.000 per kilogram, memberikan pemasukan rutin yang membantu kebutuhan harian.
    Koperasi Pemulung Berdaya kini tak hanya mengelola botol plastik PET. Tahun depan, mereka merencanakan perluasan ke pengelolaan karton, HDPE, dan sampah multilayer.
    Jaringan lapak dan pemasoknya pun telah meluas hingga Bekasi, Sukabumi, Gunung Sindur, dan Labuan Bajo.
    Dengan aktivitas yang terus berkembang, Julaeha berharap semakin banyak daerah memiliki fasilitas pengolahan mandiri agar beban sampah plastik tidak lagi bertumpuk di TPA.
    “Sampah itu kalau dipilah benar, nilainya naik. Kalau nyampur, nilainya kecil. Tapi kalau dipilah, bisa jauh lebih tinggi. Bisa jadi cuan banget,” ujarnya.
    (Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.