Xcloud.id

kab/kota: Gunung

  • Buntut Peristiwa Tambang Maut, Izin Galian C Dikaji Balik ke Pusat

    Buntut Peristiwa Tambang Maut, Izin Galian C Dikaji Balik ke Pusat

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Saya Mineral (ESDM) mengevaluasi pengelolaan dan pengawasan tambang Galian C, termasuk kewenangan pemberian izin tambang akan kembali ke pemerintah pusat.

    Hal ini menyusul insiden longsor di galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa galian C tersebut pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022.

    “Jadi gini Ini tambang ini kan galian C sejak tahun 2022 Perpres 55 tahun 2022 Itu mendelegasikan kewenangan kepada provinsi, karena kewenangan perizinan kepada provinsi dan termasuk di dalamnya adalah pengawasan,” kata Bahlil saat ditemui di acara The 2nd Human Capital Summit 2025 di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Saat ini Kementerian ESDM masih melakukan investigasi terhadap insiden tersebut. Nantinya dari hasil tersebut, jika ditemukan kelalaian dalam pengelolaan tambang, maka tidak menutup kemungkinan kewenangan tersebut akan ditarik kembali ke pemerintah pusat.

    “Dengan kejadian seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan sedang kami pertimbangkan Untuk kita lakukan evaluasi total. Kalau memang dilihat ada penyalahgunaan maka izinnya tidak menutup kemungkinan untuk dikembalikan lagi ke pusat Itu ya,” katanya.

    Menurut Bahlil galian C di Cirebon tersebut izinnya sudah dicabut oleh Gubernur Jawa Barat. Ia juga memerintah Dirjen Minerba untuk melakukan evaluasi total terhadap galian C di berbagai wilayah Indonesia.

    “Gubernur sudah cabut itu, kalau tidak salah Gubernur sudah cabut. Tapi saya akan melakukan evaluasi total nanti saya minta Dirjen Minerba untuk melakukan evaluasi total,” katanya.

    (hns/hns)

  • Kemendagri minta pemda optimalkan sawah tadah hujan untuk pangan

    Kemendagri minta pemda optimalkan sawah tadah hujan untuk pangan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan sawah tadah hujan guna mendukung swasembada pangan nasional.

    Dia menyampaikan program irigasi dan pompanisasi akan digencarkan sebagai antisipasi musim kemarau. Ia menekankan pentingnya kejelasan teknis di lapangan, termasuk terkait bentuk bantuan, waktu pelaksanaan, serta penanggung jawab program dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

    “Hal-hal yang tentunya akan dibantu dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian PU ini ke daerah berupa apa, kemudian nilainya berapa, kapan akan dilaksanakan, kemudian siapa yang bertanggung jawab. Apakah pelaksananya diserahkan kepada daerah atau ke pusat,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau 2025 yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Sekjen Kementan Ali Jamil menjelaskan bahwa dalam mendukung program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menginstruksikan agar seluruh lahan sawah di Indonesia ditanami padi, bukan komoditas lain.

    Dia menyoroti kecenderungan pengalihan fungsi sawah di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang pada musim kemarau sering ditanami jagung, tembakau, atau kacang tanah. Untuk itu, keterlibatan pemda hingga TNI-Polri dianggap krusial dalam mendukung optimalisasi lahan padi.

    “Itu yang kita gerakkan semua ke daerah-daerah, tentu teman-teman para kepala dinas, baik dari provinsi maupun kabupaten mengawal itu, kegiatan itu, untuk bisa kita, tadi, bagaimana meningkatkan Indeks Pertanaman padi di sawah tadah hujan,” ujar Ali.

    Lebih lanjut, Kementan juga telah menyalurkan berbagai bantuan seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), termasuk pompa air dan pipa. Ali menjelaskan sawah yang berada di sekitar sungai akan diberdayakan melalui pompanisasi dan sistem irigasi perpipaan, yang diharapkan dapat berfungsi optimal.

    “Bahkan relatif tidak pakai pompa kalau irigasi perpipaan ini, tapi pipa yang kita berikan nanti alirannya melalui gravitasi. Jadi gravitasi dari puncak bukit atau gunung nanti ke bawah melalui pipa, tidak melalui permukaan tanah lagi,” tambahnya.

    Pemerintah juga mendorong pemanfaatan lahan rawa serta penanaman padi gogo. Saat ini, lahan rawa yang berpotensi untuk pertanian tersebar di berbagai wilayah, seperti Aceh, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan.

    Namun, lahan-lahan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dan menjadi target prioritas pengembangan.

    “Ada program kita juga optimasi lahan, optimasi lahan namanya itu juga di lahan rawa. Tahun 2024 kita punya program ini Pak, Bapak-Ibu semua para Gubernur, Bupati, Wali Kota, itu ada sekitar 349.000 hektare. Di rawa kita juga, lahan sawah kita yang di rawa, itu luasnya kira-kira lebih dari 1 juta [hektare],” ungkap Ali.

    Ia menambahkan lahan rawa yang dalam dan berada di wilayah cekungan perlu dioptimalkan agar tetap produktif. Dengan intervensi yang tepat, sawah tadah hujan dapat ditingkatkan produktivitasnya dari satu kali tanam di musim hujan menjadi dua hingga tiga kali tanam dalam setahun.

    “Supaya kita bisa panen padi yang lebih besar lagi. Artinya, tidak sama dengan yang dulu-dulu itu Pak, maka produksi beras kita harapannya, baik di Juni, Juli ini dan seterusnya, nanti sampai September, mudah-mudahan bisa kita bertanam, para petani kita bisa bertanam,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Buntut Peristiwa Tambang Maut, Izin Galian C Dikaji Balik ke Pusat

    Terungkap! Ini Pemilik Tambang Maut di Cirebon

    Jakarta –

    Kementerian ESDM buka-bukaan soal pemilik tambang maut di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Insiden ini merenggut belasan nyawa.

    Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengatakan pada blok tambang Gunung Kuda terdapat empat perizinan.

    Satu di antaranya milik Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al Azhariyah. Satunya lagi masih tahapan eksplorasi yang diduga masih satu grup dengan koperasi Al Azhariyah. Sebanyak izin lainnya lagi milik Kopontren Al Ishlah.

    Sejak 2024, Bambang menjelaskan tambang-tambang tersebut tidak memiliki dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Tambang juga diminta untuk berhenti operasinya sejak Maret 2025, namun peringatan itu tidak diindahkan.

    Sejak Jumat kemarin saat kecelakaan terjadi di tambang tersebut, Bambang menyatakan pihaknya sudah mencabut izin operasi tambang tersebut.

    “Sejak tahun 2024, tambang ini tidak memiliki dokumen RKAB. Jadi ini sudah diingatkan berkali-kali, bahkan di bulan tanggal 19 Maret tahun 2025 diminta untuk dihentikan kegiatan tetapi tidak diindahkan, maka kejadian lah bencana insiden ini. Maka hari itu juga kami langsung mencabut izin operasi produksi secara permanen baik milik koperasi Al Azhariyah, dan juga tiga lainnya,” tegas Bambang dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).

    Berdasarkan data perizinan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, lokasi kejadian memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Azhariyah. Izin berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat nomor 540/64/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 tanggal 5 November 2020 dengan luas 9,16 ha, dengan jenis komoditas tras.

    Akibat kejadian ini, Gubernur Jawa Barat telah memberikan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan khususnya kepada IUP Koperasi Pondok Pesantren Al Azhariyah melalui SK Gubernur nomor 4056/KUKM.02.04.03/PEREK, tanggal 30 Mei 2025 hal Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha.

    Berdasarkan laporan perkembangan insiden per 31 Mei 2025, secara keseluruhan, jumlah korban tercatat sebanyak 33 orang. Puluhan korban itu ada 17 orang yang meninggal dunia, dan 8 orang luka-luka dan 8 orang lainnya masih dalam pencarian.

    Salah satu tantangan dalam proses pencarian korban adalah potensi longsor susulan, sehingga Basarnas melakukan pemantauan secara visual pada saat proses pencarian.

    Tim Inspektur Tambang (IT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga sudah verifikasi lapangan pada lokasi terjadinya gerakan tanah longsor di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

    Masyarakat yang berada di sekitar lokasi bencana diminta agar segera mengungsi, mengingat daerah tersebut masih berpotensi terjadi gerakan tanah atau longsor susulan.

    “Tim IT Ditjen Minerba hingga saat ini masih terus melakukan verifikasi lapangan untuk mengidentifikasi penyebab dasar dan penyebab langsung kecelakaan, baik dari sisi manusia, metode kerja, peralatan, material, dan lingkungan kerja,” ujar Dwi Anggia, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komunikasi Publik dan Media, selaku Juru Bicara Kementerian ESDM di Jakarta.

    Tim Inspektur Tambang setibanya dilokasi langsung berkoordinasi dengan IC Commander (DANDIM), dan langsung melakukan pengambilan data dengan menggunakan drone untuk melihat kondisi lereng paska terjadinya longsoran dan melakukan assesment potensi terjadinya longsor susulan.

    Dalam melaksanakan tugasnya, Tim IT berkoordinasi dengan pihak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon serta TNI/Polri, dan aparat pemerintah setempat guna memverifikasi kejadian bencana termasuk juga mempercepat proses evakuasi dan pencarian korban.

    (hal/ara)

  • Gunung Merapi Luncurkan Lava 2 Km, Warga Diminta Waspada

    Gunung Merapi Luncurkan Lava 2 Km, Warga Diminta Waspada

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Aktivitas vulkanik Gunung Merapi kembali meningkat pada Selasa (3/6/2025) pagi, dengan teramati sejumlah guguran lava pijar yang meluncur hingga 2 km dari puncak.

    Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat setidaknya tujuh guguran lava ke arah Kali Putih dan satu guguran ke arah Kali Krasak selama periode pengamatan dini hari.

    “Teramati tujuh kali guguran lava ke arah Kali Putih dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter dan satu kali ke arah hulu Kali Krasak sejauh 1.800 meter,” kata Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).

    Visual Gunung Merapi pagi ini terpantau jelas, dengan asap kawah bertekanan lemah berwarna putih dan intensitas tipis, mencapai ketinggian sekitar 100 meter di atas puncak.

    Cuaca di sekitar gunung relatif cerah hingga berawan, dengan suhu antara 16,8–20  derajat Celcius dan kelembapan mencapai 91%.

    Secara kegempaan, aktivitas Merapi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tercatat 28 kali gempa guguran, dengan amplitudo 1–13 mm dan durasi 56–133 detik

    Kemudian, 29 kali gempa hybrid/fase banyak, yang menunjukkan masih berlangsungnya suplai magma dari dalam

    Potensi Bahaya di Beberapa Sungai

    Merapi saat ini berada pada Status Level III (Siaga). Potensi bahaya utama berupa guguran lava dan awan panas guguran (APG), terutama di sektor berikut:

    Selatan–barat daya: Sungai Boyong (maksimal 5 km), Bedog, Krasak, dan Bebeng (maksimal 7 km)Tenggara: Sungai Woro (maks. 3 km) dan Gendol (maksimal 5 km)

    Selain itu, letusan eksplosif dapat melontarkan material vulkanik sejauh 3 km dari puncak

    BPPTKG mengimbau warga dan pendaki tidak beraktivitas di zona potensi bahaya, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap awan panas guguran (APG), lahar hujan terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak, dan abu vulkanik yang dapat mengganggu pernapasan dan aktivitas harian.

    BPPTKG menegaskan akan terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Merapi secara intensif dan melakukan evaluasi lebih lanjut jika terjadi perubahan signifikan dalam aktivitas vulkanik.

  • TNI AU adakan latihan `Hardha Dedali Gesit` asah kemampuan Kopasgat

    TNI AU adakan latihan `Hardha Dedali Gesit` asah kemampuan Kopasgat

    Personel Kopasgat TNI AU saat menggelar latihan Hardha Dedali Gesit sejak 26 hingga 28 Mei 2025 di Jawa Barat. (ANTARA/Ho-Pen Kopasgat)

    TNI AU adakan latihan `Hardha Dedali Gesit` asah kemampuan Kopasgat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Juni 2025 – 19:13 WIB

    Elshinta.com – Jajaran TNI AU mengadakan latihan “Hardha Dedali Gesit” guna mengasah kemampuan pasukan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) dalam bertempur di Lanud Atang Sendjaja dan di wilayah Gunung Kapur Ciampea, Bogor Jawa Barat. Komandan Wing Komando I Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange saat dikonfirmasi di jakarta, Senin, mengatakan kegiatan ini dilakukan selama tiga hari sejak 26 Mei 2025 sampai 28 Mei 2025 dan diikuti sebanyak 200 personel anggota Yonko 467 Kopasgat.

    Nange menjelaskan, dalam latihan ini para personel Kopasgat akan dihadapkan dengan beragam materi, seperti Prosedur Pimpinan Pasukan (P-3) dan Tactical Floor Game (TFG).

    Dalam TGF, personel akan mengikuti ragam pelatihan taktik tempur seperti operasi perebutan pertahanan pangkalan (OP3U), pertahanan pangkalan, patroli keamanan mekanis, latihan lawan penghadangan kendaraan (Wadangran) hingga taktik pertempuran regu anti gerilya (TPRAG).

    Selain itu, personel juga menjalani latihan gabungan senjata bantuan dengan Ground Forward Air Controller (GFAC), Operasi RAID, dan diakhiri oleh latihan pengepungan dan penggeledahan rumah. Nange mengatakan, ragam materi itu diberikan kepada pasukan Kopasgat agar prajuritnya semakin terasah dan siap untuk menjalankan misi pertahan negara di segala medan.

    Dia melanjutkan, rangkaian latihan tempur itu berhasil dilalui personel Kopasgat dengan lancar tanpa adanya kecelakaan. Dengan adanya kegiatan ini, Nange yakin kemampuan personel Kopasgat TNI AU akan semakin terasah sehingga siap untuk menjalankan tugas apapun yang diperintahkan negara.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ganjil-genap di Jakarta hanya lima hari pekan ini 

    Ganjil-genap di Jakarta hanya lima hari pekan ini 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ganjil-genap di Jakarta hanya lima hari pekan ini 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan sistem ganjil-genap untuk kendaraan pribadi hanya selama lima hari pekan ini dan minggu depan karena merupakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah dan cuti bersama.

    “Ketentuan ganjil dan genap ditiadakan 6 dan 9 Juni 2025,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Jakarta, Senin.

    Peniadaan sistem ganjil-genap ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 3 bahwa sistem ganjil-genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan libur nasional yang ditetapkan dengan keputusan presiden.

    Selain itu, kebijakan ini juga merujuk Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1017 Tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2024 serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Syafrin mengimbau warga Jakarta tetap menjaga keselamatan dan mematuhi rambu lalu lintas. Sistem ganjil-genap diterapkan di 25 lokasi Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.

    Di Jakarta Pusat meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.

    Kemudian, Jalan Salemba Raya sisi barat dan Jalan Salemba Raya sisi timur (mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro), Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen, Jalan Pintu Besar Selatan dan Jalan Gunung Sahari.

    Di Jakarta Selatan, yakni Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Suryopranoto, Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said.

    Sedangkan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, yakni Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S Parman, Jalan MT Haryono, Jalan DI Pandjaitan dan Jalan Jenderal A Yani.

    Sumber : Antara

  • Bahlil Bakal Evaluasi Izin Galian C Buntut Insiden Longsor Gunung Kuda

    Bahlil Bakal Evaluasi Izin Galian C Buntut Insiden Longsor Gunung Kuda

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya telah menerjunkan tim khusus ke lokasi tambang yang mengalami longsor Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

    Insiden tersebut menimbulkan perhatian serius dari pemerintah pusat, terutama terkait tata kelola perizinan tambang galian C yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah daerah.

    “Saya menyangkut tambang hari ini tim saya akan ke lokasi, saya akan ikut ke sana nanti besok atau lusa,” ujarnya kepada awak media di Gedung Pancasila, Kementeria Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Dia mengamini bahwa longsor tambang yang terjadi pada akhir pekan lalu di wilayah Cirebon telah menimbulkan kekhawatiran soal pengawasan aktivitas penambangan di daerah.

    Bahlil menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi kelalaian dalam proses perizinan atau pengawasan di lapangan, maka evaluasi secara menyeluruh bisa dilakukan.

    Menurutnya, menurut data sementara, tambang yang longsor masuk dalam kategori tambang galian C, yang meliputi material seperti pasir, batu, dan tanah urug. Aktivitas tambang jenis ini memang telah didelegasikan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi.

    “Tapi yang jelas itu galian C, ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan ke daerah , ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk evaluasi total,” pungkas Bahlil.

    Sebelumnya, dilaporkan bahwa gerakan tanah longsor terjadi di lereng tambang batu alam yang mengakibatkan beberapa korban meninggal dunia dan luka-luka pada karyawan.

    Selain itu, alat berat berupa excavator dan dump truck rusak parah, dan masih terdapat sejumlah warga yang bekerja sebagai kuli angkut yang diduga tertimbun longsor.

    Untuk menghindari terjadinya musibah dalam kegiatan pertambangan, setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatannya harus mendapatkan izin resmi dan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dalam kegiatannya.

    Pengelolaan dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk komoditas batuan sesuai Perpres 55 Tahun 2022 menjadi kewenangan Gubernur. Sementara itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM bertugas memberikan pengawasan teknis melalui Inspektur Tambang.

  • Diadang lalu Dipukuli Saat Jemput Anak, Warga Rejang Lebong Terluka dan Motor Raib Regional 2 Juni 2025

    Diadang lalu Dipukuli Saat Jemput Anak, Warga Rejang Lebong Terluka dan Motor Raib Regional 2 Juni 2025

    Diadang lalu Dipukuli Saat Jemput Anak, Warga Rejang Lebong Terluka dan Motor Raib
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Seorang warga Desa Sinar Gunung, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong,
    Bengkulu
    , bernama Marimin (57), ditemukan dalam kondisi bersimbah darah oleh warga, Senin (2/5/2025) pukul 11.00 WIB.
    Korban ditemukan di Jalan Talang Bedeng, kawasan perkebunan kopi di Dusun II, Desa Sinar Gunung.
    Kapolres Rejang Lebong AKBP Florentus Situngkir melalui Kasi Humas AKP Sinar Simanjuntak, didampingi Kasat Reskrim Iptu Reno Wijaya, membenarkan dugaan aksi pembegalan tersebut.
    “Korban menjemput anaknya pulang sekolah. Di tengah jalan diadang seorang pria membawa kayu, lalu kayu dipukul ke kepala korban dan anaknya,” jelas AKP Sinar Simanjuntak saat dihubungi melalui telepon, Senin (2/5/2025).
    Akibat pukulan tersebut, Marimin dan anaknya terjatuh dari motor. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban.
    “Korban ditemukan warga yang melintas dengan kondisi luka-luka. Saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit di Lubuk Linggau,” ungkapnya.
    Sepeda motor yang dibawa kabur pelaku adalah Honda Revo senilai sekitar Rp 18 juta.
    Meski korban belum melapor secara resmi, pihak kepolisian mengaku telah bergerak untuk mencari pelaku.
    “Meskipun korban belum melapor secara resmi namun polisi telah bergerak melakukan pencarian pelaku,” demikian Kasi Humas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Bongkar Buruknya Perlindungan Pekerja Tambang di Gunung Kuda

    Dedi Mulyadi Bongkar Buruknya Perlindungan Pekerja Tambang di Gunung Kuda

    Bisnis.com, CIREBON – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kondisi memprihatinkan para pekerja tambang di kawasan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. 

    Dalam kunjungannya ke lokasi beberapa waktu lalu, Dedi menemukan fakta  mayoritas pekerja tambang di Gunung Kuda tidak memiliki perlindungan dasar seperti jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, hingga jaminan hari tua.

    Menurut Dedi, para pekerja yang terdiri dari pemecah batu, sopir, hingga kenek, bekerja tanpa jaminan sosial yang seharusnya menjadi hak dasar setiap tenaga kerja. 

    “Tidak ada satu pun dari mereka yang terdaftar sebagai peserta BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Dedi saat ditemui di Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Senin (2/6/2025).

    Ia menambahkan lemahnya pengawasan dan keberanian dari pihak penambang menjadi salah satu akar masalah. “Spektrum pengawasan tambang di lapangan sangat lemah, dan banyak penambang tidak berani bertindak karena takut. Ini saya alami langsung,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Dedi juga menyesalkan tidak adanya santunan atau bantuan dari pihak penyelenggara tambang kepada para pekerja, bahkan pascakejadian-kejadian yang mengancam keselamatan. 

    Dedi menekankan,kejadian ini harus menjadi pembelajaran penting, tidak hanya bagi pengelola tambang, tetapi juga bagi pemerintah daerah dan pusat dalam memperbaiki sistem perlindungan tenaga kerja informal di sektor-sektor berisiko tinggi.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik penambangan di kawasan tersebut, termasuk legalitas izin, standar keselamatan kerja, dan sistem jaminan sosial para pekerja.

    “Negara harus hadir melindungi warga yang bekerja di sektor-sektor berisiko. Tidak bisa dibiarkan mereka bekerja tanpa jaminan dan tanpa perlindungan,” pungkasnya.

    Operasi pencarian korban longsor di kawasan tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, masih terus berlangsung hingga hari keempat. 

    Enam penambang belum ditemukan sejak insiden memilukan yang terjadi pada Jumat siang (30/5/2025) atau beberapa hari setelah hujan deras terus mengguyur wilayah tersebut dan menyebabkan tebing batu runtuh.

    Senin (2/6/2025) pagi, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, relawan, dan para pekerja tambang kembali berjibaku dengan medan berat. 

    Sebanyak 19 korban yang telah ditemukan dipastikan meninggal dunia. Tim medis dan forensik telah mengidentifikasi mereka, dan sebagian besar jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

    Di antara korban yang berhasil dievakuasi terdapat nama-nama seperti Sukandra bin Hadi, Andri bin Surasa, Sukadi bin Sana, Sanuri bin Basar, serta Dendi Irawan. Selain itu, korban lainnya adalah Sarwa bin Sukira, Rusjaya bin Rusdi, Suparta bin Supa, Rio Ahmadi bin Wahyudin, dan Ikad Budiargo bin Arsia. 

    Sementara itu, sejumlah nama lain yang turut menjadi korban termasuk Jamaludin, Wastoni, Toni, Rion Firmansyah, Sanadi, Sunadi, Sakira, Nalo Sanjaya, dan Wahyu Galih.

    Pihak berwenang juga mengimbau masyarakat, terutama keluarga korban, untuk tidak mendekati area tambang karena situasi masih rawan longsor susulan. Petugas keamanan dikerahkan untuk menjaga perimeter lokasi agar tidak ada warga yang tanpa sengaja memasuki area berbahaya.

  • Warga Padang Meninggal Dunia Diduga Usai Ditolak IGD RSUD Rasidin, Begini Penjelasan Pihak Rumah Sakit

    Warga Padang Meninggal Dunia Diduga Usai Ditolak IGD RSUD Rasidin, Begini Penjelasan Pihak Rumah Sakit

    Liputan6.com, Padang – Seorang warga Kota Padang, Desi Erianti (44), dilaporkan meninggal dunia setelah sebelumnya diduga ditolak mendapatkan penanganan medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat Sabtu dini hari (31/5). 

    Warga Jalan Pilakuik, Kelurahan Gunung Sariak, Kecamatan Kuranji tersebut awalnya dibawa ke IGD RSUD dr. Rasidin sekitar pukul 00.15 WIB dalam kondisi sesak napas.

    Menurut keterangan keluarganya, ia membawa Kartu Indonesia Sehat (KIS), namun pihak rumah sakit menolak melakukan penanganan karena menilai kondisinya tidak masuk kategori gawat darurat.

    “Dokter menyatakan bahwa ia hanya sesak napas, tensinya normal, dan tidak memenuhi unsur kedaruratan. Jika ingin dirawat, harus melalui jalur umum. Karena tidak punya biaya, ia dibawa pulang dengan ojek tengah malam itu juga,” kata Yudi, adik sepupu Desi, Senin (2/6/2025).

    Pada pagi harinya Minggu (1/6/2025), kondisi Desi dikabarkan memburuk. Ia kemudian dibawa ke RS Siti Rahmah Padang dan mendapatkan penanganan dari dokter IGD. Namun, kondisi kritis yang dialaminya tidak tertolong.

    “Tepat pukul 12.31 WIB, kakak sepupu saya menghembuskan napas terakhir di IGD RS Siti Rahmah,” kata Yudi.

    Yudi menyayangkan birokrasi layanan kesehatan yang dinilai kaku dan tidak responsif terhadap kondisi pasien. Ia menilai seharusnya pihak IGD RSUD dr. Rasidin memberikan penanganan awal terlebih dahulu, terutama karena pasien telah membawa KIS.

    Sementara Direktur RSUD dr Rasidin Kota Padang, dr. Desy Susanty menyampaikan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya pasien.

    “Tidak ada satu pun tenaga medis atau fasilitas kesehatan yang menginginkan kehilangan nyawa, dan peristiwa ini menjadi perhatian serius bagi kami semua,” kata Direktur RSUD dr Rasidin Kota Padang, dr. Desy Susanty, melalui siaran persnya.

    Pihaknya menyampaikan penjelasan atas informasi yang berkembang dengan kronologi:

    1. Pasien telah dilayani dan diobservasi sesuai prosedur IGD. Pasien datang ke IGD RSUD Rasidin dengan keluhan batuk-batuk. Setelah dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh tim IGD pada saat itu diinterpretasikan pasien diputuskan untuk rawat jalan. Atas dasar itu, pasien disarankan untuk ke Puskesmas pagi harinya.

    2. Tidak ada unsur penolakan terhadap pasien. RSUD dr Rasidin tidak pernah menolak pasien yang datang, termasuk pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS). Petugas IGD telah melayani pasien.

    3. RSUD akan melakukan evaluasi dan perbaikan internal.

    “Kami menyadari bahwa peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kami terbuka untuk menerima masukan dari publik, tokoh masyarakat, dan pihak keluarga agar pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, dapat terus kami perbaiki,” ujarnya.