kab/kota: Gunung

Keluhan Jalan Rusak di Sumut Jadi Pintu Masuk Operasi Tangkap Tangan KPK

Jakarta –

Operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut), menjerat lima orang sebagai tersangka. Ternyata keluhan warga perihal jalan rusak di daerah itu menjadi pintu masuk tangkap tangan KPK.

Dirangkum detikcom, Minggu (29/6/2025), Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6) kemarin mengatakan OTT KPK itu terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. KPK menetapkan lima dari enam orang yang terjaring OTT.

Operasi tangkap tangan di Mandailing Natal dilakukan KPK pada Kamis (26/6) malam. Enam orang yang ditangkap lalu diterbangkan ke Jakarta pada Jumat (27/6).

Dari enam orang yang ditangkap, KPK kemudian menetapkan lima orang tersangka. Salah satu pihak yang ditetapkan tersangka yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Ginting.

Berikut daftar lima orang yang ditetapkan tersangka yakni:

– Topan Ginting (TOP), Kadis PUPR Provinsi Sumut
– Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung – Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut
– Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
– M Akhirun Pilang (KIR), Dirut PT DNG
– M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN

KPK baru menetapkan lima orang tersangka meski ada enam pihak yang terkena OTT. Satu orang yang belum ditetapkan tersangka karena belum memenuhi unsur bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Kelima tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari pertama sejak hari ini hingga 17 Juli 2025. Lima orang tersangka tersebut ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan.

KPK menjelaskan pihak-pihak yang diamankan ada dari ASN/Penyelenggara Negara dan swasta. Ada dua klaster dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan.

Klaster pertama terkait dugaan korupsi pembangunan jalan proyek PUPR Sumut. Kemudian klaster berikutnya menyangkut proyek-proyek di Satker PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah I Sumut.

OTT Berawal Laporan Jalan Rusak

Foto: Lima orang ditetapkan sebagai tersangka (Kurniawan/detikcom).

Asep menerangkan operasi KPK itu bermula dari laporan masyarakat. Kata Asep, masyarakat mengadu soal proyek infrastruktur jalan yang kurang bagus di Sumut.

“Kronologinya di mana sejak beberapa bulan lalu itu ada informasi dari masyarakat kepada kami terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, kemudian juga adanya infrastruktur di wilayah tertentu di Sumut kualitasnya yang memang kurang bagus sehingga diduga ada tindak pidana korupsi pada saat pembangunannya,” kata Asep.

Berangkat dari aduan masyarakat tersebut, KPK lalu menerjunkan tim untuk pengecekan ke lokasi. Ditemukan ada beberapa proyek jalan yang dikorupsi.

“Berbekal dari laporan informasi tersebut dari masyarakat, kemudian KPK menurunkan tim tentunya dan memantau pergerakan yang kemudian juga di pertengahan tahun ini ada beberapa proyek jalan ya jalan, ada beberapa proyek jalan di Sumatera utara,” ujar Asep.

“Nah sekitar awal Minggu ini diperoleh informasi ada kemungkinan pertemuan dan juga terjadi penyerahan sejumlah uang,” imbuhnya.

KPK Berada dI 2 Pilihan

Foto: Lima orang ditetapkan sebagai tersangka (Kurniawan/detikcom).

Saat menerima laporan tersebut, Asep mengatakan pihaknya dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, kata dia, pihaknya punya pilihan untuk menunggu hingga proses lelang pengerjaan proyek jalan ini selesai. Meskipun pada prosesnya, lelang proyek ini sudah ditentukan pemenangnya oleh Kadis PUPR Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Topan Ginting yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Pembangunan jalan ini berjalan, dilakukan oleh pihak-pihak yang memang sudah di-setting menang. Kita akan menunggu nanti sejumlah uang, pada umumnya 10 sampai 20%,” kata Asep.

Asep menyebut pada pilihan ini, KPK berpotensi mengamankan uang dari hasil praktik korupsi yang dilakukan ditaksir mencapai Rp 41 miliar atau sekitar 20 persen dari nilai proyek bernilai Rp 231,8 miliar. Kemudian dia menjelaskan pilihan kedua bisa diambil KPK yakni langsung melakukan OTT agar pihak perusahaan yang dipastikan menang proses lelang tidak bisa menjalankan proyek tersebut karena kecurangannya.

Asep mengatakan dari dua pilihan yang bisa diambil, KPK memilih untuk langsung melakukan OTT meski dengan penyitaan uang dari barang bukti yang diperoleh jumlahnya tidak besar. Namun, kata dia, dalam pilihan kedua ini KPK dapat mencegah agar proyek jalan tidak dikerjakan dengan proses curang.

“Karena kalau dibiarkan pihak-pihak ini mendapatkan proyek ini, tentu nantinya proyek yang atau hasil pekerjaannya, tidak akan maksimal. Karena sebagian dari uangnya tersebut paling tidak tadi, sekitar 46 miliar itu akan digunakan untuk menyuap memperoleh pekerjaan tersebut, tidak digunakan untuk pembangunan jalan,” ujar Asep.

“Nah tentunya pilihan kedua ini lah yang diambil. Walaupun ini uang yang ter-deliver kepada para pihak itu tidak sebesar kalau KPK mengambil opsi yang pertama, tetapi tentunya kebermanfaatan dari masyarakat akan lebih besar kalau mengambil opsi yang kedua,” tambahnya.

Kadis PUPR Sumut Atur Pemenang Proyek

Dalam kasus ini, Topan disebut telah mengatur perusahaan swasta pemenang lelang untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa Topan menginstruksikan kepada RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut yang juga pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek ini untuk menunjuk Dirut PT DNG, KIR, menjalankan proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel dan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan nilai total kedua proyek Rp 157,8 miliar.

“Seharusnya pihak swasta itu tidak hanya sendirian yang diikutkan. Di sini sudah diikutkan Saudara KIR sebagai Direktur Utama PT DNG ini sudah dibawa sama Saudara TOP ini, Kepala Dinas PUPR. Kemudian juga TOP ini memerintahkan Saudara RES untuk menunjuk Saudara KIR. Di sini sudah terlihat perbuatannya,” kata Asep.

Halaman 2 dari 3

(whn/isa)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

30/06/2025 07:14
5 Gereja di Surabaya Bagi-bagi Keping Emas ke Ribuan Jemaahnya Surabaya

Gereja di Surabaya Bagi-bagi Keping Emas ke Ribuan Jemaahnya
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Bukan satu kali saja, salah satu gereja di Kota
Surabaya
, Jawa Timur, membagikan kepingan emas ke ribuan jemaahnya.
Hal ini dilakukan oleh Gereja Satu Jam Saja Mal Tunjungan Plaza (GSJS TP). Emas itu dibagikan oleh pendeta di gereja itu, Samuel Gunawan (57).
“Pertama itu bulan April, lalu kemarin sekitar tanggal 15 Juni. Total, sekitar ada 5.000 jemaah,” kata Pendeta GSJS TP Samuel Gunawan kepada
Kompas.com
, Minggu (29/6/2025).
Emas yang dibagikan oleh Samuel berbentuk koin berukuran 0,001 gram. Dia mengaku, membelikan emas untuk ribuan jemaahnya menggunakan dana pribadi.
“Iya pakai dana mandiri. Memakai uang yang saya kumpulkan kemudian saya belikan ini (emas). Jadi pada dasarnya saya cinta pada jemaah,” ungkapnya.
Samuel mengatakan, ia berbagi emas ke jemaah karena terinspirasi dari salah satu ayat yang tercantum dalam Al-Kitab, yakni Matius 17:20.
“Prinsipnya itu, dalam Al-Kitab kamu harus punya iman sebesar biji sesawi. Dan kamu akan memindahkan gunung, gunung penyakit, persoalan, tidak ada yang mustahil,” terangnya.
Oleh sebab itu, ia memberikan perumpamaan bahwa koin emas 0,001 gram tersebut berukuran sama dengan biji sesawi.
“Saya ngomong ke jemaah, jangan mengecilkan apa yang memang sudah kecil. Tapi kita kan bersyukur dengan apa yang kecil. Karena Tuhan itu kerjanya selalu dari yang kecil,” jelasnya.
Selain itu, Samuel juga ingin jemaahnya memiliki secercah harapan untuk bangkit, bekerja lebih keras di tengah-tengah kondisi perekonomian saat ini.
“Jangan putus asa. Tuhan akan mengubah, yang penting kita bekerja. Nanti Tuhan yang akan melipatgandakan,” ujarnya.
Samuel juga merasa memiliki harapan baru ketika melihat respons jemaahnya saat diberi koin emas. Perasaan bahagia dan bersyukur bercampur menjadi haru di benaknya.
“Saya bilang bersyukur aja dengan yang kecil, nanti sama Tuhan diberkati sama yang cukup itu,” tegasnya.
Rencananya, dia akan kembali membagikan koin emas ke para jemaahnya di Bulan September dan Desember mendatang.
Sebelumnya, Samuel dan GSJS Surabaya juga pernah membagikan cokelat ke jemaah dan warga sekitar gereja untuk merayakan momen Hari Kasih Sayang pada 14 Februari.
Lalu, dia juga pernah membagikan mangga dan beras kepada anak-anak kurang mampu yang berada di sekitar gereja dan masyarakat umum.
GSJS Surabaya juga memiliki program Berkat Berupa Uang (BPU) dan Beri Makan Tuhan (BMT).
“Nanti bulan depan ada BMT memberikan makan untuk ibu-ibu yang kekurangan. Semuanya ini karena kita cinta sama Allah,” pungkasnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/06/2025 05:57
OTT di Sumut, Akademisi: Tak Ada Perubahan Perilaku, Brutalnya Pejabat Negara Medan 29 Juni 2025

OTT di Sumut, Akademisi: Tak Ada Perubahan Perilaku, Brutalnya Pejabat Negara
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan
Korupsi
(
KPK
) menetapkan lima orang tersangka usai operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten
Mandailing
,
Sumatera Utara
, Kamis (26/6/2025).
Kelima tersangka itu terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), termasuk di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Topan Obaja Putra Ginting, dan pihak swasta.
Keterlibatan ASN dalam OTT tersebut pun menuai kritik dari akademisi Universitas Sumatera Utara, yang menyinggung perilaku pejabat negara hingga praktik
clean and good governance
atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pasca Sarjana Fisip USU, Tunggul Sihombing, mengatakan inilah yang disebut Suicide Public Administration atau administrasi publik yang bunuh diri.
Seharusnya, kata dia, sejak reformasi 1998, administrasi publik yang
clean and good governance
, pemerintahan yang baik dan bersih itu, sudah terealisasi.
“Ternyata masih banyak OTT. Dari segi administrasi publik, tidak ada perubahan kejujuran dan perilaku para penyelenggara negara atau pemerintah daerah, enggak ada itu. Brutalnya para pejabat di negara ini, menurut saya,” tegas Tunggul kepada Kompas.com saat dihubungi melalui telepon seluler, Minggu (29/6/2025).
Dia meyakini, pejabat ini tidak memikirkan kepentingan publik atau masyarakat.
Hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan ini semakin membuktikan ditangkapnya Topan Ginting.
“Itu komentar saya terhadap administrator publik ini. Dan pejabat-pejabat lain siap-siap lah kalau masih mau jadi
suicide public administration
,” ujarnya.
Dia menegaskan, pemerintah harus menunjukkan atau membuktikan mengenai praktik transparansi dan akuntabilitas.
Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu mengatakan, total nilai proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (
Sumut
) dari hasil dua operasi tangkap tangan (OTT) senilai Rp 231,8 miliar.
Asep menjelaskan, dua kasus dugaan
korupsi

proyek jalan
itu terungkap setelah penyidik menggelar OTT pertama, Kamis (26/6/2025).
“Setelah melalui proses pemantauan, kami cari data juga bahwa ada proyek pembangunan jalan ada di dua tempat. Pertama, proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).
Asep lalu merinci proyek-proyek jalan yang ada di Dinas PUPR. Proyek pertama, yakni Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI Tahun 2023, dengan nilai proyek Rp 56,5 miliar.
Kemudian, Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI tahun 2024, dengan nilai proyek Rp 17,5 miliar.
Lalu, Rehabilitasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI dan penanganan longsoran tahun 2025.
Terakhir, proyek Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI tahun 2025.
Kegiatan tangkap tangan kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di satuan kerja pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara.
Rinciannya, proyek pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel dengan nilai proyek Rp 96 miliar, serta proyek pembangunan jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan nilai proyek Rp 61,8 miliar.
“Sehingga total nilai proyek setidaknya sejumlah Rp 231,8 miliar,” tutur Asep.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima tersangka, yakni Topan Obaja Putra Ginting (TOP) yang menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut, Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua, Heliyanto (HEL) yang menjabat sebagai Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut sekaligus merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Kemudian dari pihak swasta adalah Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG dan tersangka terakhir Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) selaku Direktur PT RN.
KIR dan RAY diduga memberikan uang senilai Rp 2 miliar pada tiga orang pejabat pemerintahan untuk memuluskan proyek di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1.
“Yang kemungkinan besar uang Rp 2 miliar ini akan dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu, di mana pihak swasta ini berharap untuk memperoleh proyek berkaitan dengan pembangunan jalan,” tandas Asep.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/06/2025 20:19
Saat Batik Lumajang Seolah "Berbisik" di Tepi Pantai Watu Pecak Surabaya 29 Juni 2025

Saat Batik Lumajang Seolah “Berbisik” di Tepi Pantai Watu Pecak
Tim Redaksi
LUMAJANG, KOMPAS.com
– Langit biru terbentang luas di atas
Pantai Watu Pecak
, Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, seolah menjadi kanvas raksasa.
Bukan untuk lukisan, melainkan untuk sebuah pertunjukan keindahan yang langka, sebuah simfoni visual antara warisan budaya dan kemegahan alam.
Di bibir pantai berpasir hitam ini, ombak yang tak henti menabrak daratan menjadi musik pengiring bagi langkah-langkah anggun para model, memperagakan pesona
batik
Lumajang.
Berbagai model batik ada di sini. Tentunya, semua asli produk Lumajang.
Mulai dari batik pisang agung, batik pasir, dan batik jaran kencak.
Semua motif yang tergambar dalam kain batik ini terinspirasi dari ikon Kabupaten Lumajang.
Bupati Lumajang
Indah Amperawati mengatakan, batik yang seringkali diasosiasikan dengan kemewahan di dalam ruangan berpendingin.
Bisa bernafas bebas di bawah terik matahari, bersentuhan dengan angin laut, dan berpadu dengan deburan ombak.
“Kami ingin membawa batik keluar dari sangkarnya, mendekatkannya dengan alam yang menjadi inspirasi banyak motifnya,” kata Indah di Pantai Watu Pecak Lumajang, Minggu (29/6/2025).
“Apalagi ini bebarengan dengan Festival Segoro Topeng Kaliwungu, jadi momennya pas untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa Lumajang punya batik, punya keindahan yang tak kalah menarik, dan punya potensi wisata yang menawan,” lanjutnya.
Puluhan motif batik meliuk indah mengikuti gerak para model.
Batik
-batik itu seolah berbisik, menceritakan tentang gunung, tentang laut, tentang kehidupan masyarakat Lumajang yang sederhana namun kaya makna.
Penonton mulai dari wisatawan mancanegara hingga warga lokal, tak henti mengabadikan momen ini.
Mereka terpukau melihat bagaimana kain-kain batik itu hidup, seolah menemukan jiwanya ketika melambai-lambai diterpa angin pantai.
“Melihatnya di pantai begini, sensasinya beda. Lebih indah, pokoknya bagus deh,” kata Kinara, salah satu penonton.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/06/2025 20:18
Kronologi Kasus Kadis PUPR Sumut yang Terjaring OTT KPK, Berikan Proyek Jalan Tanpa Lelang Resmi Nasional 29 Juni 2025

Kronologi Kasus Kadis PUPR Sumut yang Terjaring OTT KPK, Berikan Proyek Jalan Tanpa Lelang Resmi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).
Kasus ini terbongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di sejumlah titik pada Kamis (26/6/2025) malam.
Penindakan ini menyeret pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.
KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil
Gubernur Sumut

Bobby Nasution
dalam kasus ini jika keterangannya dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu menjelaskan, pihaknya melakukan dua OTT di wilayah Sumut.
Pertama, soal proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR.
Kedua, mengenai preservasi atau pemeliharaan jalan di Satker PJN Wilayah I Sumut.
KPK merinci nilai proyek tersebut, yakni untuk proyek pembangunan jalan Sipiongot – Batas Labuhanbatu Selatan senilai Rp 96 miliar.
Kemudian Jalan Hutaimbaru – Sipiongot senilai Rp 61,8 miliar.
Selanjutnya, empat proyek preservasi atau pemeliharaan jalan simpang (Sp) Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2023 senilai Rp 56,5 miliar.
Proyek serupa di jalan yang sama pada 2024 senilai Rp 17,5 miliar.
Proyek rehabilitasi jalan dan penanganan longsor pada 2025 serta preservasi lanjutan di tahun 2025.
“Total nilai proyek setidaknya sejumlah Rp 231,8 miliar. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya,” ucap Asep dalam konferensi pers, Sabtu (28/6/2025).
Dugaan korupsi bermula saat Direktur Utama PT DNG, KIR, bersama Kepala Dinas PUPR Sumut, TOP, dan Kepala UPTD Gunung Tua merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RES, meninjau lokasi proyek secara langsung di Sipiongot pada April 2025.
Dalam pertemuan itu, TOP memerintahkan agar proyek senilai Rp 157,8 miliar diberikan langsung kepada KIR tanpa lelang resmi.
Selanjutnya, KIR dan timnya melakukan pengaturan agar PT DNG menang dalam sistem e-katalog.
Prosesnya diduga diatur bersama RES dan staf UPTD.
Untuk menutupi jejak, mereka bahkan menyarankan agar proyek lain ditayangkan terpisah agar tidak menimbulkan kecurigaan.
Sebagai imbalan atas pengaturan itu, RES diduga menerima uang dari KIR dan RAY (anak KIR yang menjabat Direktur PT RN) melalui transfer rekening.
KPK juga menduga TOP menerima aliran dana serupa lewat perantara.
Korupsi tak hanya terjadi di level provinsi.
Dalam konstruksi kedua, KPK menyebut bahwa Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, juga diduga menerima uang sebesar Rp 120 juta dari KIR dan RAY sepanjang Maret 2024 hingga Juni 2025.
Dana itu diberikan sebagai bentuk imbalan atas pengaturan proyek dalam sistem e-katalog agar PT DNG dan PT RN milik keluarga KIR ditetapkan sebagai pemenang.
Proyek-proyek yang dimenangkan di antaranya juga mencakup jalan-jalan strategis dengan nilai ratusan miliar.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka:
1. TOP – Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara
2. RES – Kepala UPTD Gunung Tua PUPR Sumut, merangkap PPK
3. HEL – PPK Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara
4. KIR – Direktur Utama PT DNG
5. RAY – Direktur PT RN
Kelimanya disangkakan melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan langsung ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 28 Juni hingga 17 Juli 2025 di Rutan KPK.
Dari OTT tersebut, KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp 231 juta yang diduga merupakan bagian dari komitmen fee proyek-proyek tersebut.
Seiring dengan mencuatnya kasus ini, sorotan publik juga mengarah ke Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Meski belum ada indikasi keterlibatan langsung, KPK tidak menutup kemungkinan memanggil Bobby bila dibutuhkan untuk mendalami proses penganggaran atau kebijakan proyek yang masuk dalam otoritas provinsi.
“Tentu kami akan panggil, akan kami minta keterangan, apa dan bagaimana sehingga uang ini bisa sampai kepada yang bersangkutan (tersangka),” kata Asep.
Ia mengatakan,
follow the money
akan terus dilakukan untuk mengetahui aliran dana dari kasus korupsi proyek pembangunan tersebut.

“Kami bergerak bersama dengan PPATK untuk melihat ke mana saja yang itu bergerak,” ujarnya.
Pihaknya juga menegaskan tidak akan membedakan pemeriksaan kepada satu orang demi mengusut tuntas kasus korupsi ini.
“Jadi tidak ada dalam hal ini kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah satu orang, misal ke Kadis lain, atau gubernurnya. Tentu akan kami minta keterangan, kami akan panggil, tunggu saja ya,” terang Asep.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/06/2025 17:04
Kisah Pria Irlandia Selamat usai Jatuh di Rinjani, Bertahan 5-6 Jam dengan Luka-luka

Jakarta –

Pada Oktober 2024, pendaki gunung asal Irlandia bernama Paul Ferrell pernah terjatuh ketika mendaki Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Kisahnya kembali menjadi sorotan setelah belum lama ini pendaki asal Brasil bernama Juliana Marins meninggal setelah jatuh di Rinjani.

Farrell menceritakan kondisinya saat terjatuh ke medan curam setinggi 200 meter. Farrell mengatakan saat itu ia sedang melepaskan sepatu dan sarung tangan karena ada kerikil yang mengganggu.

Tiba-tiba angin kencang muncul dan meruntuhkan tanah pijakan Farrell. Ia akhirnya terjatuh dan terpaksa masuk dalam mode ‘bertahan hidup’.

“Saya mencoba menancapkan kuku dan tangan saya ke apa saja, hanya untuk memperlambat. Sampai saya melihat sebuah batu besar dan saya mencoba mengalihkan jalan saya ke arah batu itu. Saya menabrak batu itu, tetapi untungnya saya berhasil menghentikan laju jatuh,” ceritanya dikutip dari BBC Brasil, Minggu (29/6/2025).

Ketika berada dalam jurang, ia berusaha mengatur napasnya. Meski jatuh ratusan meter, untungnya Farrell hanya mengalami beberapa luka dan goresan ringan di tubuhnya.

Meski begitu, ia tetap harus tetap waspada karena tempatnya tidak aman dan Farrell bisa terpeleset lagi kapan saja. Seorang wanita asal Prancis yang melihat kejadian itu berusaha kembali ke camp untuk mendapatkan bantuan.

Ia bertahan di batu selama 5-6 jam sampai akhirnya bantuan datang. Ia menggambarkan pengalaman itu sebagai hal yang sangat menyeramkan. Ferrell hanya bisa berharap untuk keluar dari situasi mengerikan itu.

“Sejujurnya, saya rela mematahkan lengan, kaki, atau semua tulang saya untuk keluar dari situasi itu. Jika saya perlu membuat perjanjian dengan Tuhan atau Iblis untuk keluar dari sana hidup-hidup, saya akan melakukannya,” ceritanya.

Setelah diselamatkan, Farrell merasa sangat lega. Ia mengaku sangat bersyukur bisa selamat dan hampir kapok untuk naik gunung lagi.

“Saya suka adrenalin dan olahraga ekstrem, tetapi situasi ini hampir membuat saya jera,” tandasnya.

(avk/suc)

29/06/2025 17:02
Lagi? Pendaki WNA Asal Malaysia Tergelincir di Rinjani, Bagaimana Nasibnya Kini?

PIKIRAN RAKYAT – Insiden kembali terjadi di jalur pendakian Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kali ini, seorang pendaki warga negara asing (WNA) asal Malaysia bernama Nazril (47) dikabarkan tergelincir saat dalam perjalanan menuju Danau Segara Anak, usai mencapai puncak gunung.

Informasi dari Humas Polres Lombok Timur Iptu Nicolas Oesman menyebutkan bahwa insiden tersebut terjadi pada Sabtu, 28 Juni 2025.

“Korban mengalami kecelakaan dengan terpeleset saat akan menuju Danau Segara Anak Gunung Rinjani, setelah melakukan pendakian,” ujar Nicolas.

Meski sempat jatuh dan mengalami luka, kondisi korban tidak mengkhawatirkan.

Ia segera dibantu oleh porter dan sesama pendaki yang menyertainya untuk turun ke bawah.

Pada Sabtu pagi, korban langsung dibawa ke Puskesmas Sembalun guna mendapatkan penanganan medis.

“Korban telah dievakuasi dan saat ini telah mendapatkan pertolongan medis,” ujar Nicolas.

Kronologi Kejadian

Diketahui, Nazril melakukan pendakian bersama rombongan yang terdiri dari 12 orang.

Mereka memulai perjalanan dari pintu pendakian Kandang Sapi Bawak Nao, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, pada Kamis, 26 Juni 2025.

Insiden terjadi saat perjalanan turun menuju Danau Segara Anak, setelah sebelumnya berhasil mencapai puncak Rinjani.

Menurut keterangan polisi, korban terpeleset karena berusaha menghindari kerumunan porter yang melintas di jalur tersebut.

“Setelah itu korban terpeleset akibat menghindari porter yang cukup banyak melintas di jalur tersebut,” ucapnya.

Akibat tergelincir, korban mengalami lebam di kaki kanan, rasa nyeri di bagian pinggul, dan luka gores di kepala. Namun demikian, kondisinya sudah tertangani.

“Kondisi korban mengalami luka-luka dan sudah mendapatkan perawatan intensif,” tutur Nicolas. ****

29/06/2025 15:18
IM57 Soroti Keberanian KPK Lakukan OTT di Provinsi yang Dipimpin Menantu Jokowi

PIKIRAN RAKYAT – Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting serta pihak lainnya.

Operasi senyap ini terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Sumut. OTT ini dinilai sebagai momentum penting di tengah minimnya penindakan pada periode pemerintahan sebelumnya. Terlebih, OTT dilakukan di Sumut, provinsi yang dipimpin menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yakni Bobby Nasution.

“Hal yang patut diapresiasi ditengah minimnya OTT yang berhasil dilakukan KPK pada periode pemerintahan sebelumnya. Terlebih, OTT ini dilakukan terhadap Kadis pada provinsi yang dipimpin oleh menantu mantan presiden sebelumnya,” kata Lakso dalam keterangannya, Minggu, 29 Juni 2025.

Jangan Terpaku Pada Barang Bukti

Lakso mengatakan, publik tidak boleh terpaku pada nilai suap maupun barang bukti yang diamankan oleh tim penindakan KPK. Menurutnya, hal terpenting adalah kemampuan KPK untuk menindaklanjuti hasil OTT dan mengembangkan perkara agar membongkar korupsi yang lebih luas. Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini KPK menyita uang tunai Rp231 juta.

“Nilai barang bukti yang diamankan dan jumlah nilai suap pada indikasi awal bukanlah ukuran. KPK pada beberapa kasus bahkan mengamankan uang dalam jumlah puluhan juta,” tutur Lakso.

Menurut Lakso, KPK punya kemampuan mengembangkan kasus sehingga mampu membongkar jaringan korup melalui tindak lanjut penyelidikan atau pengembangan penyidikan.

“KPK pernah mempunyai pengalaman melakukan OTT yang berkisar hanya ratusan juta tetapi pada akhirnya uang pengganti yang nilainya ratusan miliar rupiah. Ini harus dilakukan KPK dalam penanganan kasus ini,” ujar Lakso.

Lebih lanjut, Lakso mengingatkan agar KPK tidak hanya fokus pada pemulihan aset dan pengungkapan jaringan korupsi, tetapi juga menelusuri siapa pihak yang mendapat manfaat sesungguhnya atau beneficial owner. Ia menduga besar kemungkinan praktik korupsi ini tidak berdiri sendiri.

“Sangat mungkin kepala dinas melakukan ini tidak sendiri tetapi merupakan kelanjutan pihak lainnya,” ucapnya.

Lakso menyebut, pada banyak kasus yang ditangani sebelumnya bahkan terdapat pola koordinasi dengan pihak yang lebih tinggi. Praktik ini ditemukan di hampir semua kasus yang pernah diusut KPK.

“KPK harus menjaga indepedensinya dalam penanganan kasus ini, terlebih kasus ini berpotensi terdapat banyak intervensi dari berbagai pihak yang berkepentingan,” kata Lakso.

KPK Akan Periksa Bobby Nasution

KPK memastikan akan memeriksa Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan ini menyusul OTT yang menjerat Topan sebagai tersangka. Topan dilantik sebagai Kadis PUPR oleh Bobby Nasution pada 24 Februari 2025.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen menelusuri seluruh aliran dana hasil korupsi tanpa terkecuali.

“Kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan,” kata Asep Guntur Rahayu, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 Juni 2025.

KPK, kata Asep, tengah mendalami pola distribusi uang senilai Rp2 miliar yang diduga berasal dari praktik korupsi tersebut. Uang itu diketahui sudah dibagi dalam bentuk tunai, transfer, dan sebagian disita senilai Rp231 juta.

“Selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapa pun ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas atau ke gubernur, kemana pun itu dan kami memang meyakini. Kami juga bekerjasama dengan PPATK untuk melihat ke mana saja uang itu bergerak,” ucap Asep.

Asep menambahkan, pihaknya akan memeriksa siapa pun yang terindikasi menerima aliran dana atau terlibat perintah untuk memenangkan pihak tertentu dalam proyek pembangunan jalan tersebut.

Bahkan jika tidak ditemukan aliran uang secara langsung, namun ada perintah atau intervensi dari pejabat lebih tinggi, Asep memastikan KPK akan tetap meminta pertanggungjawaban.

“Misalkan hanya ada perintah untuk menenangkan pihak-pihak ini, uangnya belum dapat, tetap kita akan panggil dan kita akan minta pertanggung jawaban,” tutur Asep.

KPK Tahan Lima Tersangka

Sebelumnya diberitakan, KPK menahan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), usai terjaring operasi OTT pada Kamis malam, 26 Juni 2025. Asep menyebut penahanan Topan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengaturan proyek pembangunan jalan senilai total Rp231,8 miliar di Sumatera Utara.

Setelah melakukan gelar perkara, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni:

Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara;

Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua merangkap PPK Dinas PUPR Sumut;

Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Utara;

M. Akhirun Efendi Siregar (KIR), Direktur Utama PT DNG;

M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN.

KPK langsung menahan kelima tersangka di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama terhitung mulai 28 Juni hingga 17 Juli 2025.

“Kegiatan tangkap tangan ini sebagai pintu masuk, dan KPK masih akan terus menelusuri dan mendalami terkait proyek atau pengadaan barang dan jasa lainnya,” ujar Asep.***

29/06/2025 14:18
Ini Dia Hari Terpendek di Tahun 2025, Sebentar Lagi

Bisnis.com, JAKARTA – Laporan baru dari timeanddate.com mengklaim bahwa tren rotasi cepat dibumi tidak akan melambat pada tahun 2025. Sehingga pada tahun ini akan muncul hari terpendek.

Menurut data IERS, tiga hari terpendek (secara matematis) tahun ini adalah 9 Juli, 22 Juli, dan 5 Agustus. Ini adalah tanggal ketika Bulan akan berada paling jauh dari ekuator, yang akan memengaruhi kecepatan rotasi Bumi.

Prediksi saat ini menempatkan hari terpendek, 5 Agustus, sekitar 1,51 milidetik lebih pendek dari rata-rata. Itu tidak mengalahkan pemegang rekor baru-baru ini 5 Juli 2024, yang mencatat waktu 1,66 milidetik lebih pendek dari rata-rata tetapi itu masih setengah milidetik lebih cepat daripada ketika tren rotasi ini dimulai pada tahun 2020 (dan, secara teknis, itu masih dapat memecahkan rekor setelah para ilmuwan mengukur rotasi sebenarnya pada hari itu).

Dilansir dari times, ketika orbit Bulan menggerakkan Bumi jauh ke utara atau selatan khatulistiwa, Bumi berputar lebih cepat. Para ilmuwan menggunakan jam atom yang sangat akurat untuk mengukur panjang hari (LOD) dalam milidetik lebih lama atau lebih pendek dari 24 jam, atau 86.400 detik, sehingga perbedaan kecepatannya dapat diabaikan.

LOD terpendek yang pernah tercatat telah terjadi setiap tahun sejak 2020. LOD tersebut adalah -1,05. Pada tahun 2020, LOD tersebut adalah 1,05 ms kurang dari 86.400 detik. Rekor saat ini ditetapkan pada tanggal 5 Juli lalu, saat mencapai -1,66 ms. Karena Bulan akan berada di dekat titik terjauhnya dari ekuator pada tanggal 9, 22 Juli, atau 5 Agustus, para ilmuwan memperkirakan bahwa tanggal-tanggal tersebut akan memiliki hari terpendek dalam setahun.

Akankah pergeseran tersebut memengaruhi hari-hari kita dalam jangka panjang? Apakah rekor tersebut akan dipecahkan lagi oleh LOD terpendek tahun 2025 masih menjadi misteri..

“Tidak seorang pun menduga hal ini,” kata Leonid Zotov, pakar rotasi Bumi dari Universitas Negeri Moskow, dilansir dari timeanddate.com.

Zotov turut menulis sebuah penelitian pada tahun 2022 yang menganalisis penyebab peningkatan rotasi Bumi baru-baru ini. “Penyebab percepatan ini tidak dijelaskan Sebagian besar ilmuwan percaya bahwa hal itu disebabkan oleh sesuatu di dalam Bumi. Model samudra dan atmosfer tidak menjelaskan percepatan yang sangat besar ini.” paparnya.

Para ilmuwan akan terus mempelajari alasan di balik fluktuasi rotasi Bumi, dan kita semua akan mengalami setidaknya satu lompatan detik kabisat sebelum benar-benar meninggalkan detik kabisat pada tahun 2035.

Namun, Zotov juga memberi tahu timeanddate.com bahwa percepatan ini bukanlah tren baru. Dengan kata lain, kita tidak melakukan perjalanan kembali ke Mesozoikum dalam hal rotasi. Planet ini pada akhirnya akan melanjutkan perlambatannya yang stabil ini, tentu saja, merupakan kecenderungan alaminya, tetapi perubahan permukaan seperti pencairan es kutub juga dapat menyebabkan perlambatan rotasi Bumi.

Pergerakan waktu di bumi terus berubah seiring rotasi Bumi. Selama Mesozoikum, dinosaurus sebenarnya bumi mengalami 23 jam sehari, dan sejak Zaman Perunggu, rata-rata hari lebih pendek 0,47 detik. 200 juta tahun dari sekarang.

Satu hari di Bumi standar sebenarnya akan berdurasi 25 jam.

Meskipun rotasi Bumi berubah dalam skala waktu kosmik, rotasi Bumi juga berfluktuasi dalam skala harian. Kita semua tahu bahwa satu hari berlangsung selama 24 jam, atau 86.400 detik, tetapi itu tidak sepenuhnya akurat.

Gempa bumi, gunung berapi, gaya pasang surut, geologi bawah tanah, dan banyak mekanisme lainnya dapat menyebabkan rotasi planet melambat atau bertambah cepat, dan penyesuaian mikro tersebut dapat menjadi tren seiring waktu. Meskipun tren rotasi Bumi secara keseluruhan melambat, sejak tahun 2020, para ilmuwan telah memperhatikan bahwa rotasi Bumi semakin cepat. Bahkan, para ahli memperkirakan kita perlu mengurangi detik kabisat untuk pertama kalinya pada tahun 2029.

29/06/2025 13:26
KPK Buka Peluang Periksa Bobby Nasution Usai Kadis PUPR Sumut jadi Tersangka

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution sebagai saksi untuk kasus dugaan suap pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan lima orang tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (26/6/2025) malam. Ada tiga orang penyelenggara negara, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, serta dua orang swasta yang ditetapkan sebagai tersangka.

Pada konferensi pers Sabtu (28/6/2025), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menanggapi kabar yang beredar bahwa Topan adalah orang dekat dari Bobby Nasution sejak masih menjabat Wali Kota Medan.

Hal itu diketahui lantaran Topan baru dilantik Bobby pada Februari 2025 lalu, dan sebelumnya menjabat Kepala Dinas PU/Dinas Sumber Daya Air, Bina arga dan Bina Konstruksi Kota Medan, sekaligus pernah menjabat Plt. Sekda Kota Medan.

Menurut Asep, penyidik saat ini telah melakukan penelusuran terhadap aliran uang dugaan korupsi itu, atau follow the money. Dia menyebut pihaknya akan mendalami aliran uang diduga suap sekitar Rp2 miliar itu ke berbagai pihak, tidak terkecuali Bobby sebagai kepala daerah.

“Seperti saya sampaikan bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas atau ke Gubernur, kemanapun itu dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat ke mana saja uang itu bergerak,” ucapnya, dikutip Minggu (29/6/2025).

Asep memastikan penelusuran aliran uang suap itu tidak akan dikecualikan ke pihak manapun. Dia menyebut pihaknya mendalami bagaimana uang panas itu bisa sampai ke pihak-pihak tertentu.

“Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke Gubernurnya, kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya,” terang Perwira Tinggi Polri bintang satu itu.

Adapun lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rasuli Efendi Siregar, serta PPK Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto.

Kemudian, dua orang tersangka swasta meliputi Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup M. Akhirun Efendi Siregar, serta Direktur PT Rona Na Mora Rayhan Dulasmi Pilang.

Terdapat empat proyek di lingkup Dinas PUPR Sumut yang diduga terkait dengan suap dimaksud, sedangkan dua proyek di lingkungan Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai proyek yang tengah diusut KPK yaitu Rp231,8 miliar.

Para tersangka penyelenggara negara diduga melakukan penunjukan langsung kepada para tersangka swasta untuk menggarap sejumlah proyek pembangunan jalan itu. Para tersangka swasta lalu diduga memberikan uang melalui transfer atas pengaturan proses e-katalog.

Asep menceritakan, pihaknya menggelar OTT usai memeroleh informasi terkait dengan pertemuan dan penyerahan sejumlah uang pada awal pekan ini. Kemudian, terdapat informasi penarikan uang sebesar Rp2 miliar tersangka swasta untuk dibagi-bagikan ke pihak terkait.

Dia menyebut, KPK memutuskan untuk segera melakukan tangkap tangan kepada para pihak terkait untuk mencegah para tersangka swasta memeroleh proyek pembangunan jalan senilai total Rp231,8 miliar itu.

Hal itu kendati barang bukti yang berhasil diamankan masih sedikit yakni Rp231 juta, diduga sebagian atau ssia commmitment fee proyek-proyek tersebut.

“Sehingga kita berharap nilai kontrak Rp231,8 miliar untuk membangunan jalan di beberapa ruas jalan di Sumatra bisa dimenangkan perusahaan yang kredibel. Sehingga hasilnya nanti jalan yang dihasilkan bisa lebih baik, kualitasnya lebih baik, ini akan jadi hal positif untuk masyarakat,” papar Asep.

29/06/2025 12:39

kab/kota: Gunung

Kadis PUPR Sumut Atur Pemenang Proyek