kab/kota: Gunung

Menko Yusril minta semua pihak jaga hubungan baik Indonesia dan Brazil

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra meminta semua pihak menjaga hubungan baik Indonesia dengan Brazil, sehubungan dengan insiden wafatnya warga Brasil Juliana Marins di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (26/6).

Apalagi, kata dia, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto sedang menghadiri pertemuan negara-negara anggota BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi besar yang memegang peranan penting dalam perekonomian global di Brazil.

“Hubungan baik serta kerja sama bilateral antara Indonesia dan Brasil harus tetap dijaga dan tidak boleh terganggu dengan insiden kematian Juliana Marins ini,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat fokus dan berduka atas kematian Juliana akibat terjatuh ke dalam jurang sedalam 600 meter di tebing Gunung Rinjani.

Pemerintah, kata Yusril, menganggap insiden tersebut merupakan insiden kecelakaan yang dapat terjadi pada setiap pendaki gunung, terutama lantaran medan Rinjani yang berat dan cuaca ekstrem sedang terjadi saat itu.

Selain itu, pemerintah RI telah menjelaskan kepada publik insiden tersebut, upaya evakuasi, dan autopsi yang dilakukan di sebuah rumah sakit di Denpasar, Bali.

Ia tak menampik bahwa upaya evakuasi tidak
secepat seperti yang diharapkan karena penggunaan helikopter tidak dapat dilakukan pada medan bertebing di tengah cuaca ekstrem, sebagaimana diharapkan oleh keluarga korban.

Pasalnya, kata Menko, berbagai tebing dan hutan tropis di Rinjani berbeda dengan tebing-tebing salju di Himalaya.

Oleh karena itu, dikatakan bahwa satu-satunya cara penyelamatan, yakni evakuasi vertikal secara manual yang dilakukan oleh Tim Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue/SAR) dan tim relawan, sehingga proses evakuasi berjalan tidak secepat yang diharapkan.

Yusril menuturkan bahwa hasil autopsi telah dengan jelas menunjukkan bahwa Juliana meninggal antara 15–30 menit setelah badannya terhempas di bebatuan gunung akibat kerusakan organ dan patah tulang yang parah karena terjatuh dari ketinggian 600 meter itu.

Disebutkan bahwa pihak keluarga Juliana memang mempertanyakan jarak waktu antara saat terjatuh dan kematian karena mereka berpikir ada keterlambatan datangnya pertolongan, sementara korban diduga masih hidup.

“Secara medis, secepat apa pun pertolongan datang, upaya untuk menyelamatkan nyawa korban dalam insiden jatuh seperti itu hampir mustahil dapat dilakukan,” katanya menambahkan.

Bahwa kemudian keluarga korban minta dilakukan autopsi ulang di Brasil untuk memastikan waktu kematian, ia mengatakan bahwa pemerintah RI mempersilakan dan menghormati keinginan
tersebut.

Secara teoritis jika metodologi autopsi dilakukan mengikuti standar forensik yang sama, sambung dia, maka hasilnya tidak akan jauh berbeda.

Yusril pun menegaskan bahwa telah berkoordinasi dengan Menko Politik dan Keamanan RI Budi Gunawan dan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam menyikapi insiden kematian Juliana tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria/Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/07/2025 19:52
RI Belum Terima Nota Diplomatik Brasil soal Kematian Juliana

Jakarta –

Kantor Pembela Umum Federal (DPU) Brasil berencana menggugat Indonesia ke jalur hukum internasional usai Juliana Marins jatuh lalu tewas saat mendaki Gunung Rinjani. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespon hal tersebut.

“Lembaga ini (Federal Public Defenders Office of Brazil atau FPDO) sebenarnya adalah lembaga negara independen di Brasil. Kira-kira sama dengan Komnas HAM di sini, yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan dugaan terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM di Brasil,” kata Yusril kepada wartawan di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).

Yusril mengatakan pihaknya bersama Kemenkopolkam dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sudah berkoordinasi dan memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada nota diplomatik yang dikirim pemerintah Brasil terkait kematian Juliana Marins. Pernyataan soal upaya membawa Indonesia ke jalur hukum internasional bersumber dari lembaga independen FPDO.

“Dapat dipastikan bahwa sampai saat ini Pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum pernah menerima adanya surat atau nota diplomatik resmi dari pemerintah Brasil yang mempertanyakan kasus kematian dari Juliana Marins ini. Jadi yang mengajukan itu adalah kepada independen negara, jadi bukan resmi dari pemerintah Brasil sendiri,” terang Yusril.

Dia mengatakan bahwa FPDO yang menyampaikan akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum internasional hingga ke Inter-American Commission on Human Rights. Dia pun menegaskan Indonesia bukanlah pihak yang tergabung dalam konvensi HAM di Amerika Latin tersebut sehingga tidak memiliki sangkutan apa pun.

“Jadi tidak ada suatu upaya internasional untuk membawa satu negara ke dalam satu forum kalau negara itu bukan pihak di dalam konvensi atau statutanya. Dan tidak akan dibawa ke badan itu kalau tidak ada persetujuan dari negara yang bersangkutan,” jelas Yusril.

Meski begitu, dia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan antisipasi terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Dia menyebut pemerintah Indonesia pun berharap bahwa kasus ini dapat diselesaikan dengan baik.

Indonesia Terbuka Joint Investigation

Selain itu, kata dia, Indonesia juga mengusulkan jika Brasil berkenan untuk dilakukan investigasi bersama atau joint investigation untuk mengungkap kasus ini. Hasilnya pun nanti akan sama-sama disampaikan ke publik sebagai kejelasan dari pengungkapan kasus yang ditangani.

“Saya kira langkah ini akan fair, jujur, adil, lebih terbuka daripada membuat statement-statement mau membawa Indonesia ke hukum internasional hanya berdasarkan atas dugaan-dugaan, spekulasi yang tanpa didasari oleh satu penyelidikan yang sungguh-sungguh untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya terjadi,” pungkasnya.

Kantor Pembela Umum Federal Akan Tempuh Jalur Hukum

Kantor Pembela Umum Federal (DPU) pada Senin (30/6/2025) mengajukan permintaan resmi kepada Kepolisian Federal (PF) untuk menyelidiki kemungkinan adanya unsur kelalaian dari otoritas Indonesia dalam insiden tersebut.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Brasil tidak menutup kemungkinan akan membawa kasus ini ke forum internasional, seperti Komisi Antar-Amerika untuk Hak Asasi Manusia (IACHR).

Autopsi ulang terhadap jenazah Juliana, seperti dilansir oleh media lokal Brasil, O Globo dan Folha de S Paulo, Rabu, diminta oleh pihak keluarga, yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan federal Brasil.

Laporan O Globo, yang mengutip keterangan Emirates, menyebut jenazah Juliana yang meninggal di usia 26 tahun ini tiba di Bandara Internasional Guarulhos, Sao Paulo, pada Selasa (1/7) sore, sekitar pukul 17.10 waktu setempat. Dari Sao Paulo, jenazah Juliana dibawa ke Rio de Janeiro dengan pesawat Angkatan Udara Brasil.

Berdasarkan kesepakatan antara kantor Kejaksaan Agung, Kantor Pembela Umum (DPU) dan pemerintah Rio de Janeiro, autopsi ulang terhadap jenazah Juliana akan dilakukan pada Rabu (2/7) pagi waktu setempat.

“Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Brasil di Jakarta didasarkan pada autopsi yang dilakukan oleh otoritas Indonesia, tetapi tidak memberikan informasi konklusif mengenai waktu pasti kematian,” demikian pernyataan dari DPU Rio de Janeiro.

(dek/dek)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

04/07/2025 19:00
Resmi Dibuka, Penerbangan Yogyakarta-Karimunjawa Dorong Wisata

Yogyakarta, Beritasatu.com – Wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan Karimunjawa kini memiliki alternatif transportasi yang lebih cepat dan efisien. Rute penerbangan langsung dari Yogyakarta menuju Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, resmi dibuka pada Jumat (4/7/25).

Penerbangan ini dioperasikan oleh maskapai Susi Air menggunakan pesawat Cessna 208 Grand Caravan berkapasitas 12 kursi. Rute ini juga melayani penerbangan sebaliknya dari Karimunjawa ke Yogyakarta.

Pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti, menyampaikan kegembiraannya atas antusiasme masyarakat terhadap rute baru ini.

“Untuk saya, satu kegembiraan karena antusiasme masyarakat ternyata ada di hari pertama. Tadi dari Jogja ke Karimun ada 10 orang ya kalau tidak salah, tadi kembali 2-3 orang. Dari Semarang berangkat kalau tidak salah 10, pulangnya 7 atau 8 orang. Jadi sangat bagus,” ungkap Susi.

Ia menjelaskan bahwa pembukaan rute ini merupakan bagian dari upaya mendukung pariwisata domestik sekaligus menjawab tantangan aksesibilitas ke wilayah kepulauan. Menurutnya, selama musim angin barat atau angin utara, ombak tinggi kerap menghambat transportasi laut menuju Karimunjawa, bahkan membuat wisatawan terjebak hingga dua minggu tanpa bisa kembali.

“Karimun ini wilayah kepulauan, yang mana setiap kali musim angin utara atau barat, ombaknya tidak ramah lagi untuk kapal-kapal laut. Biasanya perjalanan dengan kapal laut berhenti. Mudah-mudahan dengan adanya penerbangan, kejadian seperti turis grounded tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Susi juga menekankan bahwa biaya penerbangan tidak terlalu mahal dan menjadi solusi bagi masyarakat yang memerlukan akses cepat, termasuk untuk keperluan medis atau distribusi logistik. Ia mengaku memilih Yogyakarta sebagai salah satu titik keberangkatan karena kota ini memiliki konektivitas yang strategis dan menjadi pintu gerbang wisatawan.

“Kenapa dari Yogyakarta–Karimun? Karena biasanya orang ada ke gunung, ada ke laut. Kita juga punya koneksi Yogyakarta–Bandung, Yogyakarta–Pangandaran. Saya ingin punya cita-cita untuk mengkoneksikan semua wilayah wisata yang punya potensi di Jawa,” ujarnya.

Rute baru ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Lanud, Angkasa Pura, dan pemerintah daerah. Susi Air menargetkan pengembangan konektivitas udara di Pulau Jawa dengan menambah rute ke Cilacap dan wilayah lain.

Adapun untuk harga tiket, rute Semarang–Karimunjawa dibanderol sebesar Rp 1,05 juta dan sebaliknya Rp 957.000. Sementara itu, tarif penerbangan Yogyakarta–Karimunjawa dan sebaliknya dipatok Rp 1,450 juta per penumpang.

04/07/2025 17:16
Soal Kemungkinan Upacara Kemerdekaan di IKN, Kepala Otorita: Masih Tunggu Arahan – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyampaikan upacara hari ulang tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Garuda IKN di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2025, masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Kami masih tunggu arahan pemerintah pusat terkait upacara kemerdekaan 2025 di tingkat nasional,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 di Balikpapan, Jumat (4/7/2025) seperti dilansir Antara.

Pemerintah pusat belum menyampaikan secara resmi, lanjut dia, apakah upacara kenegaraan akan digelar di Istana Garuda IKN atau tetap di Istana Merdeka, Jakarta.

Kendati demikian, Otorita IKN tetap bakal menyelenggarakan upacara hari ulang tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) secara internal di kawasan IKN, bahkan telah menyiapkan rangkaian kegiatan memeriahkan peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2025 tersebut.

Rangkaian kegiatan HUT RI ke-80 yang telah disusun salah satunya pembukaan kegiatan perlombaan dan pertandingan di Lapangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI IKN, yang akan diikuti lebih dari seribu peserta dari internal Otorita IKN.

“Tercatat ada 11 jenis perlombaan dan pertandingan yang akan dilaksanakan untuk meriahkan HUT RI di IKN,” tambahnya.

Perlombaan dan pertandingan tersebut, antara lain sepak bola, tarik tambang, serta Nusantara Idol, kata dia lagi, dan bird race yang rencananya berlangsung di kawasan Gunung Parung.

04/07/2025 15:45
Populasi Anggrek Endemik Gunung Merapi Terancam, Dosen UMY Tawarkan Solusi

Inovasinya sudah teruji lewat program pengabdian masyarakat yang melibatkan petani pelestari anggrek di kawasan lereng Merapi. Selain mengenalkan media tanam alternatif, petani juga diajarkan penggunaan pupuk organik untuk mendukung keberhasilan perbanyakan anggrek di lapangan.

Menurut Innaka, apabila metode ini diterapkan secara luas, tidak hanya akan mendukung konservasi, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomi Vanda tricolor, mengingat tingginya permintaan pasar terhadap tanaman hias eksotis.

“Kalau kita bisa memperbanyak dan mengomersialkan anggrek ini, setidaknya bisa mengurangi eksploitasi dari alam liar. Jadi masyarakat tidak perlu mengambil langsung dari habitatnya di lereng Merapi. Biarkan populasi alami tetap lestari, dan kita jual hasil kultur dari laboratorium,” imbuhnya.

Meski perbanyakan bibit anggrek endemik Gunung Merapi sudah berhasil, dan bahkan sudah memperoleh hak paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM RI, tantangan selanjutnya adalah mempercepat masa pertumbuhan hingga berbunga, yang secara alami memerlukan waktu cukup lama. Untuk itu, Innaka bersama tim kini tengah mengembangkan pupuk hayati berbasis bakteri menguntungkan.

“Pupuk ini mengandung bakteri yang membantu menyediakan nutrisi bagi anggrek. Saat ini kami sudah berhasil mengisolasi delapan jenis bakteri. Langkah selanjutnya adalah uji molekuler untuk memastikan identitas dan efektivitas bakteri tersebut terhadap pertumbuhan Vanda tricolor,” tutup Innaka.

04/07/2025 15:00
Jenazah Juliana Marins Tiba di Brasil, Ini Alasan Keluarga Autopsi Ulang

Jakarta –

Jenazah Juliana Marins, 26 tahun, yang meninggal saat mendaki Gunung Rinjani di Indonesia, tiba di Rio pada hari Selasa dengan pesawat Angkatan Udara Brasil (FAB) yang mendarat di Pangkalan Udara Galeão sekitar pukul 19.40 waktu setempat pada Selasa (1/7/2025).

Jenazah tersebut sekarang akan dibawa ke Institut Medis Forensik Afrânio Peixoto (IML) di pusat kota Rio de Janeiro untuk diautopsi ulang pada hari Rabu pagi.

Sebuah kesepakatan antara Kantor Jaksa Agung, Kantor Pembela Umum dan pemerintah negara bagian Rio de Janeiro, menetapkan bahwa autopsi ulang akan dijadwalkan pada Rabu (2/7) dengan kehadiran perwakilan keluarga dan seorang ahli dari Kepolisian Federal, setelah penetapan oleh Pengadilan Federal.

“Sertifikat kematian yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Brasil di Jakarta didasarkan pada autopsi yang dilakukan oleh pihak berwenang Indonesia, tetapi tidak memberikan informasi konklusif tentang waktu pasti kematian,” kata catatan dari Kantor Pembela Umum (DPU) dikutip dari media lokal Brasil, O Globo, Jumat (4/7/2025).

Alasan autopsi ulang

Keluarga ingin mengklarifikasi keraguan yang belum disampaikan oleh pihak berwenang di Indonesia, yang tidak memberikan rincian tentang waktu kematian Juliana Marins.

“Kami perlu tahu apakah autopsi yang dilakukannya dilakukan dengan benar. Menurut saya, rumah sakit tidak memiliki banyak sumber daya,” kata ayah Juliana, Manoel Marins, dalam sebuah wawancara dengan RJ2.

DPU juga mengirimkan surat yang meminta Kepolisian Federal untuk membuka penyelidikan atas kasus tersebut. Menurut lembaga tersebut, surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Brasil di Jakarta “didasarkan pada autopsi yang dilakukan oleh pihak berwenang Indonesia, tetapi tidak memberikan informasi konklusif tentang waktu pasti” kematian.

Hasil autopsi awal

Autopsi pertama jenazah Juliana Marins dilakukan tanggal 26 di sebuah rumah sakit di Bali, tak lama setelah jenazah dikeluarkan dari Taman Nasional Gunung Rinjani.

Menurut pemeriksaan, wanita Brasil itu meninggal karena banyak patah tulang dan luka dalam, tidak mengalami hipotermia, dan bertahan hidup selama 20 menit setelah trauma – tanpa merinci hari terjadinya trauma tersebut.

Keterangan tersebut disampaikan oleh dokter forensik Ida Bagus Putu Alit, dalam jumpa pers di lobi RS Bali Mandara, Jumat (27).

“Bukti-bukti menunjukkan bahwa kematiannya hampir seketika. Mengapa? Karena luasnya luka, banyak patah tulang, luka dalam – hampir di seluruh tubuh, termasuk organ dalam di toraks. [Dia bertahan hidup] kurang dari 20 menit,” kata dokter tersebut.

Halaman 2 dari 2

(kna/kna)

04/07/2025 12:38
Investor Kabur, Proyek Kereta Gantung Gunung Rinjani Batal – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengumumkan pembatalan pembangunan kereta gantung dari jalur pendakian Lombok Tengah menuju kawasan Gunung Rinjani. Pembatalan ini terjadi karena investor utama yang berasal dari China menghilang tanpa kabar.

“Kabar dari investor hilang, jadi batal,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Lombok Tengah, Lalu Wiranata, dikutip dari Antara, Jumat (4/7/2025).

Peletakan batu pertama pembangunan kereta gantung tersebut sudah dilakukan oleh investor bersama pemerintah daerah pada tahun 2022, dengan target penyelesaian proyek pada 2025. Namun, hingga kini tidak ada kelanjutan pembangunan.

“Alasan batal kami tidak tahu. Kemungkinan alasan internal perusahaan,” tambah Lalu Wiranata.

Pemerintah daerah telah melaporkan kondisi ini kepada Pemerintah Provinsi NTB agar dapat mencari investor pengganti demi mewujudkan kembali proyek tersebut. “Kami berharap supaya dicarikan investor baru,” katanya.

Pembangunan kereta gantung ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan meningkatkan kunjungan wisatawan, baik asing maupun domestik, ke Lombok Tengah.

“Kami tetap mendukung pembangunan itu,” tegas Lalu Wiranata.

04/07/2025 10:45
Ribut Tolak Dedi Mulyadi Tambah Rombel SMA, DPRD Jabar Minta Swasta Tak Hanya Protes Bandung 4 Juli 2025

Ribut Tolak Dedi Mulyadi Tambah Rombel SMA, DPRD Jabar Minta Swasta Tak Hanya Protes
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
— Gubernur
Jawa Barat

Dedi Mulyadi
menyatakan, Pemerintah Provinsi Jabar berencana akan menambah jumlah rombongan belajar (rombel) di
SMA
dan SMK negeri dari semula 36 siswa menjadi 50 siswa per kelas.
Kebijakan ini diamini anggota Komisi V
DPRD Jabar
, Hasbullah Rahmad. Bahkan ia meminta Forum Kepala Sekolah SMA (FKSS) Jabar fokus pada peningkatan layanan ketimbang rebut mempermasalahkan penambahan rombel.
“Kalau sekolahnya bagus, kan orang datang. Walaupun di pinggir gunung, misalnya, orang tetap akan datang,” ujar Hasbullah dikutip dari Tribun Jabar, Jumat (4/7/2025).
Hasbullah juga mendorong
sekolah swasta
untuk introspeksi dan meningkatkan kualitas layanan agar tetap menarik minat masyarakat.
“Lebih baik fokus ke peningkatan kualitas daripada mempersoalkan ini.
Sekolah swasta
sekarang harus introspeksi diri,” ujarnya.
Menurut Hasbullah, sekolah swasta harus memiliki ciri khas dan kelebihan yang membedakannya dari
sekolah negeri
.
“Misalnya ekstrakurikulernya bagus, siswa baru akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kualitasnya jauh, fasilitas tidak memadai, gurunya sedikit, ya orang enggak mau sekolah di situ,” katanya.
Hasbullah menegaskan, penambahan rombel tidak akan menggerus jumlah siswa sekolah swasta mengingat populasi Jawa Barat yang hampir 50 juta jiwa.
“Dengan jumlah sekolah negeri yang ada, belum bisa kita melayani pendidikan di Jawa Barat dan tidak mungkin itu akan diambil oleh sekolah negeri semua,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto mengatakan, penambahan rombel ini untuk memberikan layanan pendidikan yang maksimal.
“Kami ingin memaksimalkan pelayanan, terlebih apabila anak-anak ingin ke sekolah negeri, harus dilayani,” kata Purwanto.
Purwanto menjelaskan, daya tampung sekolah negeri di Jawa Barat saat ini hanya sekitar 329 ribu siswa. Sementara lulusan SMP mencapai lebih dari 700 ribu per tahun, sehingga sebagian besar siswa tetap akan masuk sekolah swasta.
Purwanto juga menyampaikan bahwa sekolah swasta tetap memiliki peran penting untuk menampung lulusan SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Kan, daya tampung sekolah negeri tidak cukup, sehingga separuh lulusan SMP tetap masuk ke sekolah swasta,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Penambahan Jumlah Siswa, Anggota DPRD Jabar: Kalau Sekolahnya Bagus Pasti Orang akan Datang

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/07/2025 09:35
Investor Kabur, Kereta Gantung Gunung Rinjani Gagal Dibangun

Mataram, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membatalkan rencana pembangunan kereta gantung dari jalur pendakian Lombok Tengah menuju kawasan Gunung Rinjani.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah Lalu Wiranata mengungkapkan pembangunan tersebut batal dilakukan lantaran investor yang kabur.

“Kabar dari investor hilang, jadi batal,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Jumat (4/7/2025).

Padahal, peletakan batu pertama pembangunan kereta gantung tersebut telah dilakukan oleh investor asal China bersama pemerintah daerah (Pemda) pada 2022 dan ditargetkan rampung di 2025. “Alasan batal kami tidak tahu. Kemungkinan alasan internal perusahaan,” katanya.

Menurutnya, Pemda telah melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Provinsi NTB, agar mencarikan investor lain, sehingga pembangunan kereta gantung tersebut bisa terwujud. “Kami berharap supaya dicarikan investor baru,” katanya.

Menurutnya, pembangunan kereta gantung tersebut bisa memperkuat pengembangan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Selain itu, destinasi wisata tersebut bisa meningkatkan kunjungan wisatawan asing maupun domestik di Lombok Tengah. “Kami tetap mendukung pembangunan itu,” katanya.

Menurutnya, jika kereta gantung tersebut terbangun akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, destinasi wisata tersebut bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Dampak ekonomi pasti ada. Semoga bisa terwujud,” katanya.

04/07/2025 09:14
Kematian Juliana Marins Akan Dibawa ke Ranah Hukum, Bagaimana Reaksi Pemerintah?

Kematian Juliana Marins Akan Dibawa ke Ranah Hukum, Bagaimana Reaksi Pemerintah?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

Pemerintah Brasil
akan melayangkan gugatan jika menemukan dugaan kelalaian terkait warga negaranya,
Juliana Marins
, yang tewas saat mendaki
Gunung Rinjani
, Lombok, Indonesia.
Pada Senin (30/6/2025), Kantor Pembela Umum Federal (DPU) Brasil telah mengajukan permintaan kepada Kepolisian Federal (PF) untuk menyelidiki dugaan kelalaian dari otoritas Indonesia dalam insiden tersebut.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Brasil tidak menutup kemungkinan akan membawa kasus ini ke forum internasional seperti Komisi Antar-Amerika untuk Hak Asasi Manusia (IACHR).
“Kami sedang menunggu laporan yang disusun oleh otoritas Indonesia. Setelah laporan itu diterima, kami akan menentukan langkah hukum berikutnya,” ujar Taisa Bittencourt, Pembela HAM Regional dari DPU.
Pihak keluarga Juliana juga sudah mengajukan proses otopsi ulang setelah jenazah Juliana tiba di Brasil pada 1 Juli lalu.
Otopsi pun langsung digelar pada hari yang sama di Institut Medis Legal (IML) Rio de Janeiro untuk mencari tahu penyebab dan waktu kematian Juliana.
Menurut DPU, pemeriksaan ulang tersebut sangat penting untuk mengklarifikasi dugaan bahwa Juliana mungkin tidak mendapatkan pertolongan memadai setelah kecelakaan terjadi.
“Otopsi kedua ini adalah permintaan dari keluarga. Kami akan mendampingi mereka sesuai hasil laporan dan keputusan yang akan diambil,” ujar Taisa.
Menteri Kehutanan (Menhut)
Raja Juli Antoni
menyatakan, Indonesia akan bertanggung jawab jika Brasil melayangkan gugatan atas kasus kematian Juliana Marins.
“Kalau memang betul (ada gugatan), saya belum cek ya, apakah memang ada tuntutan hukum, ya tentu itu sebagai hak, ya. Dan kita akan coba pertanggungjawabkan dengan apa yang memang kita lakukan,” kata Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Ia pun mengucapkan duka cita yang mendalam atas kejadian tersebut.
Raja Juli berharap, kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak.
“Ada tadi yang mengatakan, ada equipment katanya tuh, tempat pemegangnya tuh, sudah longgar karena sering dipakai. Kepleset sedikit mereka hilang. Tapi, sekali lagi ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk semua pihak,” ucap Raja Juli.
Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Yarman, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan yang terbaik dalam proses evakuasi.
Yarman menjelaskan bahwa tim evakuasi SAR gabungan telah berusaha maksimal mengangkat jenazah Juliana dari kedalaman 600 meter di Gunung Rinjani.

“Kami tim evakuasi SAR gabungan sudah melakukan yang terbaik, dari awal mulai jatuh kami sudah mempersiapkan tim sampai lima hari berturut-turut baru bisa naik. Upaya-upaya itu sudah kami lakukan semaksimal mungkin,” ujar Yarman saat ditemui usai acara Bincang Kamisan di kantor Provinsi NTB, Kamis (3/7/2025).
Meski begitu, ia mempersilakan otoritas Brasil jika ingin melayangkan gugatan.
Terpisah, Ketua DPR Puan Maharani akan meminta pemerintah menindaklanjuti rencana Brasil menggugat perkara kematian Juliana Marins di Rinjani.
“Kita akan minta pemerintah untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan hal itu,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Sebagaimana diketahui, pendaki asal Brasil itu dilaporkan jatuh ke jurang saat mendaki Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu (21/06/2025) pagi.
Saat korban terjatuh, mereka melalui jalur curam di dekat kawah Rinjani.
Juliana Marins ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR, tiga hari setelahnya.
Hasil otopsi dari RSUD Bali menyebutkan penyebab kematian Juliana Marins akibat benturan benda tumpul dan patah tulang.
Dari temuan otopsi, diketahui bahwa korban meninggal dalam waktu singkat setelah mengalami luka-luka tersebut.
Diperkirakan, kematian Juliana terjadi paling lama 20 menit setelah jatuh.
Luka paling parah dan pendarahan terbesar terjadi di area dada dan perut.
Tidak ada organ spleen yang mengkerut atau menunjukkan bahwa perdarahan lambat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/07/2025 06:57

kab/kota: Gunung

Indonesia Terbuka Joint Investigation

Kantor Pembela Umum Federal Akan Tempuh Jalur Hukum