kab/kota: Gunung

  • Banjir Lahar Semeru Terjang 1 Dusun di Lumajang, 137 KK Mengungsi ke Bukit

    Banjir Lahar Semeru Terjang 1 Dusun di Lumajang, 137 KK Mengungsi ke Bukit

    Lumajang (beritajatim.com) – Warga Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terpaksa mengungsi ke kawasan bukit untuk menghindari luapan banjir lahar Gunung Semeru yang sudah menjangkau ke pemukiman.

    Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Gunung Semeru kembali memuntahkan banjir lahar dengan amplitudo mencapai 40 milimeter ke arah tenggara Besuk Kobokan pada, Sabtu (6/12/2025) sore.

    Akibatnya, material banjir lahar berupa pasir dan batu dilaporkan merendam sejumlah rumah warga hingga fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos).

    Diketahui, wilayah terdampak Dusun Sumberlangsep ini dihuni kurang lebih 137 keluarga dan lokasinya berada tepat di seberang sungai Regoyo yang dilewati banjir lahar Gunung Semeru.

    Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Danial mengatakan, pihaknya sementara ini hanya bisa melakukan pemantauan dari arah seberang sungai Regoyo.

    Sebab, banjir lahar ini masih menyisakan kepulan asap panas dari letusan sekunder di sungai Regoyo yang membuat akses keluar masuk warga berupa jembatan gantung juga belum bisa dilewati.

    “Untuk sementara bersama tim, hanya bisa memantau, masih banyak kepulan asap letusan sekunder dampak dari amak 40 ini,” terang Danial ketika dikonfirmasi, Sabtu (6/11/2025).

    Menurutnya, adanya peningkatan debit banjir lahar juga membuat petugas belum bisa melakukan asesmen langsung ke lokasi terdampak.

    Sehingga, saat ini petugas hanya bisa berkomunikasi dengan warga melalui sambungan Whatsapp.

    “Akses kita untuk menuju lokasi juga masih belum bisa karena adanya peningkatan debit. Kondisi di Dusun Sumberlangsep saat ini hanya bisa kita memantau via whatsapp,” tambah Danial.

    Danial menyampaikan, saat ini warga di Dusun Sumberlangsep masih mengungsi ke kawasan sekitar bukit untuk mengamankan diri.

    “Informasi warga di sana mengungsi ke daerah perbukitan mencari tempat aman di tempat evakuasi sementara karena wilayah di Sumberlangsep material vulkanik sudah masuk ke pemukiman,” ungkapnya. (has/ted)

  • Pemerkosa Difabel Diarak Keliling Kampung Lalu Dipotong Kelaminnya, Warga: Ini Hukum Adat

    Pemerkosa Difabel Diarak Keliling Kampung Lalu Dipotong Kelaminnya, Warga: Ini Hukum Adat

    Liputan6.com, Jakarta – Aksi main hakim sendiri yang menewaskan seorang pria berinisial A (47) di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, memicu gelombang perhatian publik.

    A dikeroyok lalu diarak keliling kampung sebelum alat kelaminnya dipotong warga. Semua itu dipicu aksi pemerkosaan terhadap seorang wanita difabel serta sederet tindakan kriminal yang membuat warga resah.

    Bagi warga Tompobulu, tindakan disebut sebagai ‘Hukum Adat’. Hal itu merupakan buah dari kemarahan yang sudah tidak tertahan. Apalagi A tak hanya memperkosa, tetapi juga sering mencuri dan berulang kali keluar masuk penjara.

    “Ini hukum adat. Dia sudah terlalu meresahkan,” ujar salah seorang warga, Alam, kepada Liputan6.com, Jumat (5/12/2025).

    Alam mengungkap warga sebenarnya sudah menolak A kembali ke kampung setelah bebas dari penjara. Rekam jejaknya memang cukup panjang, yakni pencurian uang Rp 80 juta, pemerkosaan terhadap saudara tirinya dan wanita difabel berinisial T, hingga berbagai aksi kriminal yang membuat masyarakat tak lagi memberi ruang toleransi.

    “Dia sudah berkali-kali dipenjara. Warga di sini sudah tidak mau dia kembali,” ucapnya.

    Puncak emosi warga terjadi setelah A memperkosa seorang wanita difabel berinisial T. Korban yang memiliki keterbatasan mental itu disebut dipukul dan diperlakukan dengan keji, memicu kemarahan besar warga.

    “Korban ini tidak bisa melawan. Kasihan sekali. Tidak cuma memperkosa, malamya dia juga curi laptop,” kata Alam.

    A kemudian kabur dan bersembunyi. Dua hari di Kelurahan Cikoro’, lalu dua hari di hutan kaki Gunung Lompo Battang. Kondisinya yang kelaparan diduga membuatnya keluar dari persembunyian hingga akhirnya tertangkap warga.

    Begitu ditemukan, A langsung menjadi sasaran amuk massa. Ia tewas dianiaya, lalu diikat dan diarak dari Desa Rappoala ke Desa Rappolemba hingga kembali ke Cikoro’. Warga lalu memotong alat kelaminnya, menyebutnya sebagai simbol penolakan adat terhadap pelaku kejahatan seksual.

    “Itu bentuk sanksi adat. Apalagi kalau sudah menyangkut pelecehan,” tutur Alam.

     

  • Gunung Semeru Masih Siaga! Lava Meluncur hingga 1 Km

    Gunung Semeru Masih Siaga! Lava Meluncur hingga 1 Km

    Lumajang: Gunung Semeru kembali menunjukkan aktivitas vulkanik berupa guguran lava yang meluncur 800 meter hingga 1 kilometer ke arah Besuk Kobokan pada periode pengamatan 24 jam pada Jumat , 5 Desember 2025.

    “Guguran lava teramati sebanyak lima kali dengan jarak luncur kurang lebih 800 hingga 1.000 meter ke arah curah Kobokan,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Mukdas Sofian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, dilansir Antara, Sabtu, 6 Desember 2025.

    Selain guguran lava, secara visual juga teramati letusan sebanyak 27 kali dengan tinggi asap kurang lebih 5.00-1.000 meter, warna asap putih tebal-kelabu condong ke arah timur laut dan utara.
     

    Untuk aktivitas kegempaan pada periode yang sama tercatat letusan sebanyak 123 kali dengan amplitudo 10-22 mm dan durasi 50-170 detik, kemudian 18 kali guguran dengan amplitudo  2-7 mm dan durasi 28-70 detik, embusan sebanyak 19 kali dengan amplitudo 2-9 mm dan durasi 30-91 detik.

    Terekam juga tremor harmonik sebanyak 7 dengan amplitudo 1-20 mm dan durasi 112-367 detik, serta tektonik jauh sebanyak satu kali dengan amplitudo 17 mm selama 58 detik.

    “Petugas juga merekam terjadinya getaran banjir atau lahar hujan yang terekam 1 kali dengan amplitudo 35 mm selama 6.360 detik atau hampir dua jam,” katanya.

    Aktivitas Gunung Semeru pada Sabtu pukul 00.00-06.00 WIB tercatat mengalami 33 kali gempa letusan, sembilan kali gempa guguran, empat kali gempa embusan, empat kali harmonik, dan tiga kali gempa tektonik jauh.

    Mukdas mengatakan status Gunung Semeru masih pada Level III atau siaga, sehingga pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi yakni tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

    “Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak,” katanya.

    Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

    Lumajang: Gunung Semeru kembali menunjukkan aktivitas vulkanik berupa guguran lava yang meluncur 800 meter hingga 1 kilometer ke arah Besuk Kobokan pada periode pengamatan 24 jam pada Jumat , 5 Desember 2025.
     
    “Guguran lava teramati sebanyak lima kali dengan jarak luncur kurang lebih 800 hingga 1.000 meter ke arah curah Kobokan,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Mukdas Sofian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, dilansir Antara, Sabtu, 6 Desember 2025.
     
    Selain guguran lava, secara visual juga teramati letusan sebanyak 27 kali dengan tinggi asap kurang lebih 5.00-1.000 meter, warna asap putih tebal-kelabu condong ke arah timur laut dan utara.
     

    Untuk aktivitas kegempaan pada periode yang sama tercatat letusan sebanyak 123 kali dengan amplitudo 10-22 mm dan durasi 50-170 detik, kemudian 18 kali guguran dengan amplitudo  2-7 mm dan durasi 28-70 detik, embusan sebanyak 19 kali dengan amplitudo 2-9 mm dan durasi 30-91 detik.

    Terekam juga tremor harmonik sebanyak 7 dengan amplitudo 1-20 mm dan durasi 112-367 detik, serta tektonik jauh sebanyak satu kali dengan amplitudo 17 mm selama 58 detik.
     
    “Petugas juga merekam terjadinya getaran banjir atau lahar hujan yang terekam 1 kali dengan amplitudo 35 mm selama 6.360 detik atau hampir dua jam,” katanya.
     
    Aktivitas Gunung Semeru pada Sabtu pukul 00.00-06.00 WIB tercatat mengalami 33 kali gempa letusan, sembilan kali gempa guguran, empat kali gempa embusan, empat kali harmonik, dan tiga kali gempa tektonik jauh.
     
    Mukdas mengatakan status Gunung Semeru masih pada Level III atau siaga, sehingga pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi yakni tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).
     
    “Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak,” katanya.
     
    Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Siaga Ancaman Siklon Tropis Baru di Jawa Pascabencana Sumatera

    Siaga Ancaman Siklon Tropis Baru di Jawa Pascabencana Sumatera

    Surabaya, Beritasatu.com – Bencana banjir dan longsor masif yang melanda Sumatera harus menjadi pelajaran serius bagi seluruh wilayah Indonesia, terutama yang kini berada di bawah ancaman siklon tropis baru. Peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Dr Amien Widodo, mendesak penguatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana hidrometeorologis.

    Dr Amien Widodo, pakar Mitigasi Kebencanaan dari Departemen Teknik Geofisika ITS, menganalisis bahwa curah hujan ekstrem yang dibawa Siklon Senyar berinteraksi dengan kondisi topografi Indonesia yang rapuh.

    “Curah hujan ekstrem yang dibawa Siklon Senyar berinteraksi dengan kondisi topografi bergunung-gunung serta kerusakan hutan yang telah berlangsung puluhan tahun,” ujar Amien Widodo, Jumat (5/12/2025).

    Menurutnya, interaksi ini berakibat fatal: tanah menjadi tidak stabil, memicu banjir bandang yang membawa lumpur, batu, serta kayu gelondongan dengan daya rusak yang sangat besar.

    Peringatan Dini: Bibit Siklon Ancam Jawa-Bali

    Tragedi Sumatera kini menjadi landasan untuk merespons peringatan dini dari BMKG mengenai kemunculan bibit siklon tropis baru di selatan Pulau Jawa. Bibit siklon ini berpotensi memengaruhi wilayah Jawa, Bali, NTT, hingga Timika, Papua.

    “Peringatan ini harus segera direspons dengan langkah mitigasi nyata mengingat tragedi Sumatera menjadi bukti bahwa keterlambatan persiapan dapat berakibat fatal,” kata Amien, merujuk pada kesamaan ancaman yang pernah terjadi di Aceh pada 2001.

    Data dari Puslit MKPI ITS dan BPBD Jawa Timur menunjukkan kerentanan yang tinggi. BPBD telah memetakan 14 potensi bencana, dengan wilayah rawan banjir bandang dan longsor tersebar di lebih dari 30 kabupaten/kota, termasuk Pacitan, Ponorogo, Malang, hingga Banyuwangi.

    Dr Amien Widodo menekankan bahwa pengurangan risiko bencana tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah. Pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penentu keselamatan utama.

    “Apabila masyarakat telah diberdayakan dan dibekali pengetahuan serta persediaan yang benar, mereka akan tetap dapat bertahan hidup tanpa harus menunggu bantuan eksternal,” imbuhnya.

    Ia menyerukan sinergi yang melibatkan pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk membangun ketangguhan melalui edukasi, latihan, dan kolaborasi, sebagai langkah menghadapi ancaman siklon tropis dan bencana lainnya di masa depan.

  • Aktivitas Semeru Kembali Meningkat, PVMBG Larang Warga Beraktivitas dalam Radius 13 Km

    Aktivitas Semeru Kembali Meningkat, PVMBG Larang Warga Beraktivitas dalam Radius 13 Km

    Liputan6.com, Jakarta – Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik berupa guguran lava pada periode pengamatan 24 jam, Jumat, 5 November 2025.

    Guguran lava tercatat meluncur sejauh 800 meter hingga 1 kilometer ke arah Besuk Kobokan.

    “Guguran lava teramati sebanyak lima kali dengan jarak luncur kurang lebih 800 hingga 1.000 meter ke arah Curah Kobokan,” ujar Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Mukdas Sofian, dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Sabtu (6/12/2025).

    Selain guguran lava, secara visual juga teramati 27 kali letusan dengan tinggi kolom asap mencapai 500–1.000 meter berwarna putih tebal hingga kelabu condong ke arah timur laut dan utara.

    Pada periode kegempaan yang sama, Semeru tercatat mengalami 123 kali gempa letusan dengan amplitudo 10–22 mm dan durasi 50–170 detik. Aktivitas lain meliputi 18 kali gempa guguran, 19 kali embusan, tujuh tremor harmonik, serta satu gempa tektonik jauh.

    Mukdas juga melaporkan rekaman getaran banjir atau lahar hujan yang muncul satu kali dengan amplitudo 35 mm dan durasi 6.360 detik atau hampir dua jam.

    Sementara pada Sabtu pukul 00.00–06.00 WIB, aktivitas mencatat 33 kali gempa letusan, sembilan guguran, empat embusan, empat harmonik, dan tiga gempa tektonik jauh.

     

    Aktivitas vulkanik Gunung Semeru kembali meningkat pada Rabu (19/11) sore, ditandai dengan erupsi yang memuntahkan awan panas guguran hingga belasan kilometer ke arah Lumajang.

  • Diusut Dewas, Digugat di Praperadilan

    Diusut Dewas, Digugat di Praperadilan

    Jakarta

    KPK telah mengusut perkara korupsi proyek jalan di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Dalam perjalanannya, KPK menerima desakan agar segera memeriksa Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

    Namun, meski banyak desakan, KPK masih tak kunjung melakukan pemanggilan terhadap Bobby. Sampai akhirnya, pihak deputi, penyidik, hingga jaksa KPK, dipanggil oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

    Pemanggilan terhadap deputi, penyidik, hingga jaksa KPK dilakukan oleh Dewas setelah adanya aduan dari Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia. Aduan ini pun langsung ditindaklanjuti oleh Dewas.

    Ketua Dewas KPK, Gusrizal, mengonfirmasi pemanggilan penyidik KPK selaku Kasatgas Penyidikan KPK AKBP Rossa Purba Bekti. Gusrizal mengatakan Rossa dipanggil Rabu (3/12), pukul 10.00 WIB.

    “Rossa dipanggil jam 10.00 WIB. Benar (pemanggilan) di Gedung C1,” ujar Gusrizal kepada wartawan, Rabu (3/12).

    Gusrizal juga menjelaskan, pemeriksaan terhadap Rossa ini berkaitan dengan pemanggilan Gubernur Sumut Bobby Nasution terkait perkara korupsi jalan Sumut dalam persidangan di PN Tipikor Medan.

    “Masaalah pemanggilan Gubernur Sumut,” tuturnya.

    Pihak KPK, melalui juru bicara, Budi Prasetyo, mengatakan, KPK menghormati pemanggilan ini dan menilainya sebagai bentuk pengawasan dalam memastikan pengusutan perkara yang dilakukan penyidik sudah sesuai ketentuan.

    “Mari kita hormati prosesnya, bahwa pemeriksaan oleh Dewas adalah bagian dari pengawasan guna memastikan setiap pelaksanaan tugas di KPK tidak hanya sesuai dengan ketentuan dan prosedur, namun juga memedomani nilai-nilai etik dan perilaku sebagai insan KPK,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (4/12).

    Di sisi lain, Budi memastikan bahwa proses penanganan perkara korupsi proyek jalan Sumut sudah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia mengatakan semua tahapan juga sudah dilalui dalam penanganan perkara ini.

    “Dalam proses penanganan perkara ini, kami pastikan telah sesuai dengan proses hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari tindakan-tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan,” jelas Budi.

    MAKI Ajukan Praperadilan Minta KPK Periksa Bobby

    Desakan agar KPK segera memanggil dan memeriksa Bobby di kasus korupsi proyek jalan Sumut ini kembali muncul. Kali ini, desakan disampaikan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) lewat pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

    MAKI mengajukan praperadilan terkait dugaan penghentian penyidikan kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut). MAKI meminta hakim memerintahkan KPK untuk memanggil Gubernur Sumut, Bobby Nasution, terkait kasus tersebut.

    Permohonan praperadilan yang diajukan MAKI teregister dengan nomor perkara 157/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Sidang perdana digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (5/12).

    Termohon dalam praperadilan ini yaitu NKRI cq pemerintah negara cq pimpinan KPK RI. Namun, Termohon tidak hadir dan meminta penundaan waktu selama satu pekan untuk menjawab permohonan MAKI.

    “Jadi sidang saya tunda hari Jumat (12/12) depan jam 10.00 WIB pagi dengan acara kehadiran Termohon,” ujar hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Budi Setiawan.

    Ditemui usai sidang, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan penyidikan kasus korupsi jalan di Sumut diduga dihentikan karena KPK tidak pernah memeriksa Bobby sebagai saksi di tahap penyidikan. MAKI juga menduga KPK telah mengabaikan atau tidak menjalankan perintah Hakim Pengadilan Tipikor Medan untuk memanggil Bobby sebagai saksi di persidangan terdakwa Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting.

    “Sampai kapanpun kalau belum diperiksa ya kita gugat lagi,” ujar Boyamin.

    MAKI memohon hakim memerintahkan KPK menghadirkan Rektor USU Muryanto Amin dalam persidangan Topan Ginting. MAKI juga memohon hakim memerintahkan KPK membawa bukti uang Rp 2,8 miliar untuk dimohonkan penyitaan sebagai penebusan kesalahan karena tidak dicantumkannya dalam surat dakwaan Topan Ginting.

    “Muryanto Amin yang dipanggil dua kali tidak hadir juga tidak dipanggil paksa. Terus surat dakwaan menghilangkan duit Rp 2,8 miliar yang hasil OTT (operasi tangkap tangan). Terus ada beberapa yang isu teman-teman yang ke Dewan Pengawas itu kan ada penghalangan atau penghambatan oleh Satgas, Kepala Satgas untuk menggeledah, menyita dan sebagainya,” ujar Boyamin.

    “Jadi ini kan masuk kategori seperti KUHAP tadi, penelantaran perkara itu adalah dengan cara menelantarkan atau menghentikan secara tidak sah,” tambahnya.

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka ialah:
    – Topan Ginting (TOP), Kadis PUPR Provinsi Sumut
    – Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut
    – Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
    – M Akhirun Pilang (KIR), Dirut PT DNG
    – M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN.

    Topan diduga mengatur perusahaan swasta pemenang lelang untuk memperoleh keuntungan ekonomi. KPK menduga Topan mendapat janji fee Rp 8 miliar dari pihak swasta yang dimenangkan dalam proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar itu.

    KPK mengatakan Akhirun dan Rayhan telah menarik duit Rp 2 miliar yang diduga akan dibagikan ke pejabat yang membantu mereka mendapat proyek.

    Halaman 2 dari 2

    (dhn/whn)

  • 96 Persen SPBU Pertamina di Sumut, Sumbar dan Aceh Sudah Mulai Beroperasi

    96 Persen SPBU Pertamina di Sumut, Sumbar dan Aceh Sudah Mulai Beroperasi

    JAKARTA – PT Pertamina (Persero) melaporkan jika per 4 Desember 2025, sebanyak 696 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau 96 persen dari total 727 SPBU di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar telah beroperasi menyalurkan BBM untuk masyarakat.

    Bahkan, beberapa SPBU memperpanjang jam layanan hingga 24 jam untuk memenuhi kebutuhan BBM, terutama di wilayah yang terdampak dengan tingkat permintaan tinggi.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan, Pertamina menyiagakan tim khusus di lapangan untuk memastikan seluruh fasilitas operasional dan rantai distribusi tetap berjalan dengan baik serta cepat merespon potensi kendala di titik-titik rawan.

    “Berbagai upaya dilakukan agar dapat melayani masyarakat yang masih terkendala dengan akses jalan yang terputus,” ujar Fahrougi, Jumat, 5 Desember.

    Ia menambahkan, di Aceh, Pertamina melakukan alih suplai BBM dari Terminal Krueng Raya untuk melayani SPBU di wilayah Pidie Jaya, Pidie, dan Bireuen yang sebelumnya disuplai dari Integrated Terminal (IT) Lhokseumawe.

    Selain itu, Pertamina juga menyiapkan suplai alternatif dan darurat dari beberapa terminal, yaitu Fuel Terminal (FT) Medan, FT Lhokseumawe, IT Dumai, FT Siantar, dan FT Kisaran, yang diaktifkan ketika cuaca buruk terjadi di Medan.

    Pertamina turut menambah armada mobil tangki dari Dumai untuk memperkuat penyaluran BBM ke wilayah selatan dan utara Sibolga, meliputi Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Utara.

    Untuk pemenuhan kebutuhan elpiji, Pertamina menjaga stok dan distribusi dalam kondisi aman. Saat ini terdapat 574 Agen elpiji dan 71 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang beroperasi menyalurkan LPG kepada rumah tangga, bisnis, dan industri. Distribusi LPG terus dioptimalkan untuk menjangkau lokasi-lokasi yang akses daratnya masih terbatas.

    Pertamina mempercepat penyaluran elpiji ke wilayah yang masih terhambat aksesnya. Suplai darurat dilakukan dengan mengirimkan elpiji dari Teluk Bayur menggunakan Skid Tank melalui jalur laut ke Gunung Sitoli. Selain itu, Pertamina juga menyiapkan suplai alternatif dan darurat melalui perbantuan Skid Tank dari IT Dumai ke SPBE di Sumatera Utara.

    Dengan kondisi Sibolga dan Tapanuli Tengah yang masih terisolasi, Pertamina melakukan mitigasi dengan menyalurkan suplai darurat ke Gunung Sitoli dari Teluk Kabung menggunakan kapal, serta menyalurkan suplai darurat ke Sibolga dari SPBE Sitoli melalui jalur laut.

    “Sebagian besar fasilitas penyaluran elpiji telah beroperasi normal dalam menyalurkan elpiji ke pangkalan dan masyarakat. Pertamina terus melakukan monitoring harian guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan di tengah situasi darurat,” imbuh Fahrougi.

    Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memastikan alur distribusi energi ke wilayah terdampak tidak terganggu.

    “Dalam situasi bencana, kebutuhan energi masyarakat menjadi prioritas kami. Pertamina memastikan layanan dan pasokan tetap tersedia serta memberikan dukungan penuh terhadap upaya penanggulangan dan pemulihan daerah terdampak,” tandas Fahrougi.

  • Jalan Rusak Bondowoso: Dari Derita Warga hingga Dana Korupsi yang Kembali

    Jalan Rusak Bondowoso: Dari Derita Warga hingga Dana Korupsi yang Kembali

    Bondowoso (beritajatim.com) — Di Desa Sumbersalam, Kecamatan Tenggarang, jalan yang menghubungkan sejumlah desa seperti tubuh yang kehilangan kulitnya. Aspal terkelupas, menyisakan bebatuan makadam yang tajam dan membahayakan. Setiap hari, warga melintasinya dengan cemas.

    Susi, warga Grujugan Lor yang bekerja di Koncer Kidul, saban hari, bertahun-tahun, melewati jalan itu. “Tidak ada perbaikan. Setiap tahun malah makin parah,” keluhnya, Jumat, 5 Desember 2025. Keluhan serupa datang dari Suhra, tukang becak yang puluhan kali melihat warga tersungkur akibat jalan rusak. “Bukan sekali dua kali. Sudah sering,” ujarnya.

    Di media sosial, protes warga berseliweran. Foto, video, hingga meme satir memenuhi linimasa. Di Bondowoso, jalan rusak menjadi identitas tak diinginkan. Memaksa otak berputar para pemangku kebijakan.

    Data Pemkab Bondowoso menunjukkan total panjang jalan kabupaten mencapai 1.382 kilometer. Dari angka itu, 494 kilometer di antaranya dalam kondisi rusak. Pada APBD 2025, pemerintah mengusulkan perbaikan besar-besaran, tetapi kualitas pembangunan sebelumnya masih menjadi pertanyaan publik.

    Salah satu luka terbesar terjadi pada 2022: proyek rekonstruksi jalan di Dusun Bata, Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin, dikorupsi. Dari pagu anggaran Rp6 miliar, lebih dari sepertiganya digarong. Kerugian negara Rp2,2 miliar.

    Kejaksaan Negeri Bondowoso memproses kasus tersebut. Tiga orang divonis: mantan Kepala Dinas BSBK Bondowoso berinisial M; rekanan proyek AS; dan pengendali rekanan RM. Pengadilan mengizinkan penyitaan aset sebagai pengembalian kerugian negara. “Kami berhasil menyita dua kali dengan total Rp2,2 miliar,” ujar Kepala Kejari Bondowoso, Dzakiyul Fikri, 6 Agustus 2024.

    Setahun setelah putusan inkrah, kerugian negara itu akhirnya diserahkan kepada Pemkab Bondowoso pada 15 September 2025. Bupati Abdul Hamid Wahid menerimanya langsung di Pendopo RBA Ki Ronggo. “Karena ini dari infrastruktur, akan kami kembalikan ke infrastruktur,” tegasnya, 15 September 2025.

    Masalah jalan rusak sebetulnya telah masuk dalam misi besar Bupati dan Wakil Bupati: Infrastruktur Tuntas atau RANTAS. Namun implementasinya diuji oleh kebijakan efisiensi anggaran seiring Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemerintah daerah dipaksa “mengencangkan ikat pinggang”, demikian ujar Ketua Banggar DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir.

    Salah satu terobosan paling drastis ialah pemusatan 100 persen pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD pada program infrastruktur. Ketua DPRD lima periode itu menyebut langkah tersebut sebagai keputusan politik untuk percepatan rekonstruksi jalan.

    Ketua TAPD Bondowoso, Fathur Rozi, mengakui kondisi infrastruktur kabupaten masih buruk. “Mau tidak mau, ini kebutuhan dasar masyarakat. Jalan mantap mempermudah akses kesehatan, ekonomi, dan pendidikan,” ujar Sekda Bondowoso itu, 30 November 2025.

    Dalam situasi fiskal yang ketat, pemerintah daerah mencari ruang pendanaan alternatif. Salah satunya — dan yang paling tidak terduga — adalah dari pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi.

    Rp2,2 miliar hasil korupsi Tegaljati akhirnya masuk ke kas daerah. Plt. Kepala BPKAD Bondowoso, Taufan Restuanto membenarkan. “Sudah masuk ke pendapatan asli daerah lain-lain yang sah,” katanya, 24 November 2025. Dana itu kemudian dialokasikan dalam P-APBD 2025 ke Dinas BSBK.

    Plt. Kepala BSBK Bondowoso, Ansori, menjelaskan bahwa arahan Bupati jelas: anggaran tersebut harus benar-benar menghasilkan manfaat publik. Dari satu titik proyek yang dikorupsi, pemerintah mengubahnya menjadi perbaikan delapan ruas jalan.

    Delapan ruas itu antara lain Plalangan–Blawan, Gunung Malang–Kawah Ijen, Kajar–Pengarang, Taman–Kretek, Besuk–Botolinggo, Taman–Gentong, Wonosari–Patemon, dan Sumbersalam–Pengarang. “Digarap dalam P-APBD 2025,” kata Ansori, Senin, 1 Desember 2025.

    Namun tak semua pihak melihat keberhasilan pemulihan aset ini sebagai kabar gembira semata. Efisiensi anggaran memaksa daerah berinovasi, tetapi lemahnya pengawasan internal membuka celah bagi penyimpangan.

    Kasus Tegaljati menjadi contoh. Dr. Iffan Gallant El Muhammady, Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember, menyebutnya sebagai systemic governance failure.

    Dalam dokumen putusan MA No. 5853 K/Pid.Sus/2025, terungkap adanya kedekatan informal antara penyedia proyek, PPK, dan PPTK. Relasi kuasa itu menciptakan pengaruh tidak sah dan membuat sistem pengadaan gagal mendeteksi afiliasi perusahaan yang dikendalikan aktor yang sama. “Ini pola embedded corruption, bukan korupsi kasat mata. Ia bekerja lewat relasi yang dianggap normal di birokrasi,” terang Iffan, Jumat, 5 Desember 2025.

    Ia menilai pengembalian kerugian negara Rp2,2 miliar adalah koreksi eksternal atas kegagalan internal. “Jika Inspektorat dan PPK menjalankan fungsi pengawasan sesuai standar, kerusakan itu mestinya dapat dicegah. Penegakan hukum hanya respons pasca kerusakan,” kata Iffan.

    Menurutnya, Kejaksaan terpaksa mengambil alih fungsi kontrol yang idealnya dijalankan oleh unit pengawasan internal organisasi perangkat daerah. “Tanpa reformasi struktural, pengembalian uang hanyalah symptomatic relief, bukan structural cure,” ucapnya.

    Bondowoso mendapat manfaat dari dana yang kembali. Delapan ruas jalan kini masuk daftar rekonstruksi. Tapi pakar memperingatkan: masalah tidak selesai hanya karena uang pulang kampung.

    Iffan menekankan empat agenda perubahan yang harus dilakukan Pemkab Bondowoso: memperkuat kontrol internal melalui reformasi Inspektorat dan PPK; membongkar relasi kuasa informal yang melahirkan deviasi dalam pengadaan; meningkatkan integritas proses pengadaan dengan audit berbasis risiko; dan membangun kultur birokrasi yang akuntabel, bukan sekadar patuh prosedur. “Tanpa itu, Bondowoso hanya akan mengulang siklus panjang reproduksi korupsi lokal,” pungkasnya. (awi/kun)

  • Gegara Minta Uang Rokok, Sopir Jip Bromo Viral dan Diperiksa Polisi

    Gegara Minta Uang Rokok, Sopir Jip Bromo Viral dan Diperiksa Polisi

    Probolinggo (beritajatim.com) – Dunia maya kembali dihebohkan dengan beredarnya video dan pesan berantai di berbagai grup WhatsApp yang menampilkan keluhan rombongan pelajar SMP asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait dugaan pemerasan oleh seorang sopir jip wisata Bromo. Aksi oknum sopir tersebut memicu kecaman luas dari warganet, wisatawan, hingga para pemilik jip lainnya yang menilai tindakan itu sangat mencoreng reputasi jasa jip di kawasan wisata Gunung Bromo.

    Kasus ini mencuat setelah rombongan pelajar dari salah satu SMP negeri di Gamping, Sleman, mengaku dimintai uang tambahan oleh sopir jip berinisial D, pengemudi kendaraan bernopol D 1191 CN.

    Rombongan tersebut tengah melakukan wisata edukasi ke Bromo dan menaiki sejumlah kendaraan jip yang telah disiapkan oleh pihak penyelenggara perjalanan.

    Salah satu jip dalam rombongan berada pada posisi nomor urut 13, yang kemudian menjadi sorotan karena diduga sebagai tempat terjadinya pemaksaan uang.

    Menurut kesaksian beberapa siswa yang terekam dalam pesan suara dan video yang tersebar, kejadian bermula saat salah seorang pelajar mengalami mual selama perjalanan. Sang sopir kemudian menegur pelajar tersebut sambil memperingatkan agar tidak muntah di dalam mobil.

    “Pertama itu kan mual. Terus sopir bilang jangan muntah di situ karena nanti ada penumpang bule yang nggak suka baunya,” ujar salah satu pelajar dalam rekaman yang beredar luas.

    Tak hanya itu, sejumlah siswa menyebut bahwa sopir meminta uang rokok sebesar Rp10.000 per orang. Namun pada akhirnya hanya satu siswa yang memberikan uang sebesar Rp25.000. Para pelajar mengaku tertekan dan tidak nyaman selama perjalanan, terlebih ketika melewati jalur berkelok yang membuat kondisi fisik mereka semakin lemah.

    Salah satu pendamping rombongan juga membenarkan bahwa hanya satu siswa yang memberikan uang tersebut. “Anak-anak itu dimintai Rp 10 ribu. Tapi yang ngasih Cuma satu orang, itu pun Rp25.000,” ungkapnya.

    Terkait viralnya kasus dugaan pemerasan ini, Kapolsek Sukapura AKP Ardhi Bita Kumala menyatakan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti laporan yang beredar.

    “Kami akan melakukan penyelidikan kasus dugaan pemaksaan uang terhadap wisatawan. Kami juga akan mencari sopir dan pemilik jip yang bersangkutan,” ujarnya, pada jumat (5/12/2025).

    Hingga Kamis siang, identitas lengkap sopir serta pemilik jip masih ditelusuri. Polisi telah berkoordinasi dengan pengelola jip wisata Bromo untuk memastikan keberadaan kendaraan dan pengemudinya. Meskipun demikian, pihak pengelola masih belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus yang tengah menjadi sorotan publik ini.

    Viralnya kasus tersebut juga membuat sejumlah komunitas sopir jip di Bromo angkat suara. Banyak dari mereka menyayangkan tindakan oknum yang dinilai bisa merusak kepercayaan wisatawan terhadap jasa transportasi wisata di Bromo yang selama ini dikenal profesional dan ramah.

    Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya menemukan sopir yang diduga melakukan pemerasan. Ia diketahui bernama Muhammad Andi Febrianto, warga Desa Lambang Kuning, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Andi merupakan bagian dari rombongan jip bernomor urut 13 yang mengangkut para pelajar tersebut.

    Di hadapan petugas kepolisian, Andi akhirnya mengakui bahwa ia telah meminta uang kepada rombongan pelajar. Ia pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui video klarifikasi.

    “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Andi Febrianto. Di sini saya akan mengklarifikasi atas kesalahpahaman yang telah terjadi kemarin tanggal 3 Desember 2025 di Bromo. Saya secara pribadi ingin meminta maaf kepada peserta, pihak tour travel, beserta grup Fasgan yang telah memberikan saya pekerjaan. Saya menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut,” ujar Andi dalam video klarifikasi yang kini turut beredar luas.

    Kapolsek Sukapura membenarkan tindakan klarifikasi tersebut. “Setelah adanya pesan viral, kami langsung melakukan penyelidikan. Sopir dan pemilik jip diketahui merupakan warga Desa Lambang Kuning, Kecamatan Lumbang. Sopir mengaku bersalah dan telah membuat video klarifikasi. Juga korban sendiri sudah kembali ke Sleman,” terang Ardhi.

    AKP Ardhi menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak ingin insiden seperti ini terulang kembali. Ia mengimbau seluruh pelaku usaha dan jasa wisata di kawasan Bromo, mulai dari pengelola jip hingga para sopir, untuk meningkatkan kualitas layanan.

    “Gunung Bromo adalah destinasi wisata internasional yang dikenal karena keramahtamahan warga Tenggernya. Beri fasilitas lebih agar wisata Bromo terus berkembang dan menjadi idola wisatawan, sehingga membawa rezeki bagi semua pelaku usaha,” tegas Ardhi.

    Ia juga menambahkan bahwa pelayanan yang baik berperan penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

    “Kami tidak ingin kejadian seperti ini kembali terjadi. Mari bersama-sama jaga nama baik wisata Gunung Bromo,” pungkasnya.

    Kasus viral ini menjadi perhatian serius para pelaku wisata. Para pemilik jip lainnya berharap kejadian ini tidak membuat wisatawan takut atau ragu menggunakan jasa jip Bromo.

    Mereka menegaskan bahwa majority sopir jip di Bromo bekerja secara profesional, ramah, dan selalu mengutamakan keselamatan penumpang. (ada/ian)

  • Pemerkosa Difabel yang Diseret Hingga Tewas di Gowa Ternyata Residivis, Baru 15 Hari Bebas

    Pemerkosa Difabel yang Diseret Hingga Tewas di Gowa Ternyata Residivis, Baru 15 Hari Bebas

    Sebelumnya, warga Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Gowa, dihebohkan dengan beredarnya video seorang pria yang diamuk massa hingga tewas, lalu diikat pada sepeda motor dan diseret keliling kampung. Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

    Pria tersebut diketahui berinisial A (47). Ia diduga menjadi sasaran amuk massa karena melakukan penganiayaan dan pemerkosaan terhadap seorang wanita difabel berinisial T.

    DT, salah seorang warga yang menjadi saksi mata, menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi sekitar empat hari sebelum A tewas dihakimi warga. Saat kejadian pemerkosaan, warga disebut sudah mengetahui peristiwa tersebut, namun pelaku berhasil melarikan diri.

    “Iya betul kejadiannya kemarin sore. Warga sebenarnya sudah tahu sejak hari itu juga, tapi pelaku sembunyi. Empat hari kemudian baru didapat,” kata DT kepada Liputan6.com, Kamis (4/12/2025).

    DT menjelaskan, usai diduga melakukan rudapaksa di Kelurahan Cikoro’, A sempat bersembunyi selama dua hari di salah satu rumah warga. Setelah itu, ia kembali melarikan diri dan bersembunyi di kawasan hutan di kaki Gunung Lompo Battang, Desa Rappolemba, selama dua hari berikutnya.

    “Sempat sembunyi dua hari di Cikoro’. Terus dia sembunyi lagi di belakang kampung, di kaki Gunung Lompo Battang, Desa Rappolemba,” bebernya.

    Menurut DT, A akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya karena diduga kelaparan. Ia kemudian mendatangi rumah seorang warga di Desa Rappoala untuk meminta makanan dan sempat terlihat berbelanja di warung.

    “Katanya sempat beli sesuatu di warung. Karena memang sudah dicari-cari, akhirnya ada warga yang melihat dia,” ucap DT.

    A pun didatangi warga yang marah. Ia kemudian dianiaya hingga tewas. Tak hanya itu, jasad A juga diarak keliling kampung dari perbatasan Desa Rappoala menuju Desa Rappolemba hingga ke Kelurahan Cikoro’. Dalam aksi tersebut, A disebut mengalami mutilasi pada alat kelaminnya.

    “Diarak keliling kampung sampai meninggal dunia. Saya sempat tanya ke petugas puskesmas, katanya memang benar alat kelaminnya dipotong,” jelas DT.

    Aksi tersebut sempat direkam oleh sejumlah warga dan kemudian viral di media sosial.