Xcloud.id

kab/kota: Guntur

  • Bungkam Usai Diperiksa KPK, Haniv Eks Pejabat Pajak Terobos Hujan Sambil Sibuk Telepon Nasional 10 Juni 2025

    Bungkam Usai Diperiksa KPK, Haniv Eks Pejabat Pajak Terobos Hujan Sambil Sibuk Telepon Nasional 10 Juni 2025

    Bungkam Usai Diperiksa KPK, Haniv Eks Pejabat Pajak Terobos Hujan Sambil Sibuk Telepon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Eks Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus,
    Muhamad Haniv
    , bungkam usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ), Jakarta, pada Selasa (10/6/2025).
    Pantauan di lokasi, Haniv keluar dari ruang pemeriksaan Gedung Merah Putih pada pukul 14.53 WIB.
    Dia terlihat mengenakan kemeja batik coklat dilengkapi dengan peci dan masker.
    Haniv langsung bergegas meninggalkan Gedung Merah Putih KPK tanpa memberikan keterangan apa pun kepada wartawan.
    Saat dicecar pertanyaan mengenai materi pemeriksaannya, Haniv hanya sibuk menelepon, tetapi tidak mengeluarkan suara.
    Kemudian, dia terus berjalan cepat melewati kerumunan wartawan.
    Meski hujan deras, Haniv tetap menerobos keluar tanpa sempat menggunakan payung, didampingi seorang staf yang juga enggan berkomentar.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhamad Haniv, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa.
    Muhamad Haniv adalah tersangka kasus dugaan gratifikasi.
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Hadir sekitar pukul 09.40 WIB,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa.
    KPK menetapkan Muhamad Haniv sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pada 12 Februari 2025.
    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan, Haniv disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
    Sejak tahun 2011, Haniv menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Provinsi Banten.
    Lalu, pada tahun 2015-2018, ia menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.
    Asep mengatakan anak Haniv memiliki latar belakang pendidikan mode bernama Feby Paramita dan sejak 2015 mempunyai usaha fashion brand untuk pakaian pria bernama
    FH POUR HOMME
    by FEBY HANIV yang berlokasi di Victoria Residence, Karawaci.
    “Selama menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, tersangka HNV diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya,” ujarnya.
    Pada 5 Desember 2016, Haniv disebut mengirimkan surat elektronik atau e-mail kepada Yul Dirga (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3) berisi permintaan untuk dicarikan sponsorship
    fashion show
    FH POUR HOMME by FEBY HANIV yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2016.
    “Permintaan ditujukan untuk ‘2 atau 3 perusahaan yang kenal dekat saja’ dan pada bujet proposal tertera nomor rekening BRI dan nomor handphone an. FEBY PARAMITA dengan permintaan sejumlah Rp150.000.000,” tuturnya.
    Atas e-mail permintaan tersebut, terdapat transfer masuk ke rekening BRI milik Feby Paramita, yang diidentifikasi terkait dengan pemberian gratifikasi yang berasal dari wajib pajak Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus maupun dari pegawai KPP Penanaman Modal Asing 3 sebesar Rp300.000.000.
    Sepanjang tahun 2016-2017, keseluruhan dana masuk ke rekening BRI milik Feby Paramita berkaitan dengan pelaksanaan seluruh
    fashion show
    FH POUR HOMME by FEBY HANIV yang berasal dari perusahaan ataupun perorangan yang menjadi wajib pajak dari Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus adalah sebesar Rp387.000.000.
    Sementara dana yang masuk untuk acara tersebut yang berasal dari perusahaan ataupun perorangan yang bukan wajib pajak Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus adalah sebesar Rp417.000.000.
    Asep mengungkapkan seluruh penerimaan gratifikasi berupa
    sponsorship
    pelaksanaan
    fashion show
    FH POUR HOMME by FEBY HANIV adalah sebesar Rp804.000.000, di mana perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan tidak mendapatkan keuntungan atas pemberian uang
    sponsorship
    untuk kegiatan
    fashion show
    (tidak mendapat eksposur ataupun keuntungan lainnya).
    “Bahwa pada periode tahun 2014-2022, Muhamad Haniv diduga beberapa kali menerima sejumlah uang dalam bentuk valas dollar Amerika dari beberapa pihak terkait melalui Budi Satria Atmadi,” kata dia.
    Budi Satria Atmadi selanjutnya melakukan penempatan deposito pada BPR menggunakan nama pihak lain dengan jumlah yang sudah diketahui sebesar Rp10.347.010.000 dan pada akhirnya melakukan pencairan seluruh deposito ke rekening Haniv sejumlah Rp14.088.834.634.
    Pada tahun 2013-2018, Haniv melakukan transaksi keuangan pada rekening-rekening miliknya melalui Perusahaan Valuta Asing dan pihak-pihak yang bekerja pada Perusahaan Valuta Asing keseluruhan sejumlah Rp6.665.006.000.
    “Bahwa Muhamad Haniv telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi untuk
    fashion show
    Rp804.000.000, penerimaan lain dalam bentuk valas Rp6.665.006.000, dan penempatan pada deposito BPR Rp14.088.834.634 sehingga total penerimaan sekurang-kurangnya Rp21.560.840.634,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Periksa Eks Pejabat Pajak yang Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi

    KPK Periksa Eks Pejabat Pajak yang Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Muhammad Haniv (MH) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

    Haniv telah hadir memenuhi panggilan penyidik hari ini, Selasa (10/6/2025). Dia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Banten 2011-2015 serta Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tahun 2015-2018.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama MH sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten Tahun 2011 s.d 2015 dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Tahun 2015 s.d 2018,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).

    Adapun Hanivv resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang diteken pada 12 Februari 2025 lalu. Dia juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri sejak 19 Februari 2025.

    Beberapa waktu lalu, KPK menjelaskan bahwa Haniv diduga meminta uang kepada sejumlah perusahaan wajib pajak (WP) yang berada di lingkungan otoritas perpajakan yang dipimpin olehnya. 

    Haniv diduga memeras dua perusahaan masing-masing sebesar Rp150 juta untuk mendukung acara fashion show anaknya pada akhir 2016 silam.

    WP yang memberikan uang ke rekening anak Haniv itu berada di lingkungan pajak Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus, maupun dari pegawai KPP Penanaman Modal Asing.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut seluruh penerimaan gratifikasi berupa sponsorship pelaksanaan fashion show anak Haniv mencapai Rp804 juta, di mana perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan tidak mendapat keuntungan atas pemberian uang sponsorship untuk kegiatan fashion show.

    “Bahwa pada periode 2014-2022, MH diduga beberapa kali menerima sejumlah uang dalam bentuk valas dolar Amerika dari beberapa pihak terkait,” terang Asep, Februari 2025 lalu.

  • Tujuan KPK Gandeng DJP di Kasus BJB: Penanganan Kasus Secara Komprehensif

    Tujuan KPK Gandeng DJP di Kasus BJB: Penanganan Kasus Secara Komprehensif

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Direktorat Jenderal Pajak alias DJP untuk mengungkap perkara dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR) secara komprehensif.

    Sekadar informasi, KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan iklan BJB yang merugikan keuangan negara sekitar Rp222 miliar. Sementara itu, Ditjen Pajak juga tengah mengusut dugaan pidana di lingkungan BJB di tingkat penyidikan. 

    Saat ditanya ihwal koordinasi antara KPK dan Ditjen Pajak, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, tim penyidiknya akan menangani kasus dugaan korupsi itu secara menyeluruh atau komprehensif. 

    “Intinya Penyidik, secara komprehensif menangani perkara dimaksud melalui koordinasi dengan stakeholder lain,” ujar Asep kepada Bisnis, Senin (9/6/2025). 

    Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menyebut otoritas pajak telah memulai penyidikan terhadap dugaan pidana perpajakan yang terjadi di BJB. Sehingga KPK dan Ditjen Pajak telah berkoordinasi untuk melakukan audit bersama-sama.

    “Kebetulan rekan-rekan dari DJP kan sudah memang melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Mereka kemudian koordinasi kepada kita, apabila memang ada hal-hal yang bersinggungan terkait dengan mungkin barang bukti yang mereka perlukan,” terang Budi pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Sabtu (7/6/2025).

    Koordinasi, ujar Budi, dilakukan dengan secara bersama-saa menghitung dugaan kebocoran yang terjadi di BJB. Audit juga nantinya dikaitkan dengan beberapa barang bukti yang telah disita KPK guna menjadi bekal bagi Ditjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan. 

    KPK berharap agar koordinasi dengan DJP dalam mengusut dugaan tindak pidana di internal BJP bisa membuat pengungkapan perkara lebih komprehensif.

    “Jadi kami bersinergi dengan DJP untuk hal ini sehingga nanti untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan baik dari sisi periklanan saja, maupun secara corporate langsung di BJB-nya,” terang Budi.

    Adapun Budi menyebut audit keseluruhan kewajiban pajak BJB diperkirakan bakal memakan waktu sekitar satu bulan. Pihak Ditjen Pajak, lanjutnya, sudah berkoordinasi dengan KPK sejak sepekan yang lalu.

  • Lewat Banyuwangi Berbagi, Pemkab Salurkan Ribuan Paket Sedekah Daging

    Lewat Banyuwangi Berbagi, Pemkab Salurkan Ribuan Paket Sedekah Daging

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab Banyuwangi kembali menggelar aksi sosial melalui program Banyuwangi Berbagi dengan menyalurkan ribuan paket sedekah daging kepada warga pra sejahtera. Program ini menjadi wujud nyata solidaritas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama berbagai elemen masyarakat menjelang Hari Raya Iduladha 1446 H.

    Program sedekah daging kali ini menjadi bagian khusus dari Banyuwangi Berbagi yang biasanya rutin digelar pada tanggal-tanggal cantik. Dalam momentum Idul Adha, distribusi menyasar warga yang masuk dalam database UGD Kemiskinan Banyuwangi. Penyaluran telah dilakukan sejak Jumat (6/6/2025) dan dijadwalkan berlangsung hingga Senin (9/6/2025).

    “Alhamdulilah. Ini bisa untuk keluarga di rumah. Semoga tahun depan program ini bisa dilakukan kembali,” ujar Supandik, pengemudi becak yang biasa mangkal di depan Kantor Bupati Banyuwangi, usai menerima paket sedekah daging.

    Pj Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo menyampaikan bahwa paket daging juga disalurkan ke sejumlah panti asuhan. “Termasuk juga warga prasejahtera yang masuk dalam database UGD Kemiskinan Banyuwangi,” ujarnya.

    Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Banyuwangi, Yusdi Irawan menambahkan, penyaluran sedekah daging ini merupakan hasil gotong royong dari berbagai pihak, termasuk ASN tingkat kecamatan hingga OPD, organisasi profesi, kelompok masyarakat, pelaku usaha, dan elemen lainnya.

    “Untuk hari ini terdapat sekitar 600 paket daging yang disalurkan. Penyaluran sedekah daging ini akan kembali dilakukan hingga Senin,” kata Yusdi.

    Paket daging disalurkan secara langsung kepada masyarakat, termasuk para pengemudi becak yang tersebar di Jalan Adi Sucipto hingga Jalan Ahmad Yani. Program ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat serta memperkuat semangat berbagi di momen Iduladha. [alr/beq]

  • 550 Foto Bung Karno di Pameran Gelegar Foto Nusantara 2025

    550 Foto Bung Karno di Pameran Gelegar Foto Nusantara 2025

    JAKARTA — Sebuah kilas balik perjuangan bangsa tersaji lewat 550 foto hasil jepretan Guntur Soekarnoputra, putra sulung Bung Karno. Pameran Gelegar Foto Nusantara 2025 resmi dibuka di Galeri Nasional Indonesia, Sabtu 7 Juni, oleh Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang juga hadir menyebut pameran ini sebagai “arsip visual sejarah” yang harus dikenang generasi muda.

    “Foto-foto ini bukan hanya potret masa lalu, tapi potret jiwa bangsa. Guntur merekam sejarah sejak 1956—dari wajah rakyat biasa hingga tokoh nasional. Jejak Bung Karno dan Bung Hatta di dalamnya bukan sekadar dokumentasi, tapi inspirasi,” ujar Fadli Zon.

    Dibuka untuk umum mulai 8 hingga 13 Juni 2025, pameran ini menjadi ruang refleksi visual atas perjalanan panjang Republik. Tema “Potret Sejarah dan Kehidupan” membingkai ratusan foto Guntur yang diambil dari masa kecil hingga dewasa. Dari upacara kemerdekaan, pertemuan internasional, hingga momen keluarga Bung Karno—semua terekam dalam bingkai lensa.

    Megawati menekankan pentingnya pameran ini bagi ingatan kolektif bangsa. “Foto-foto ini merekam sejarah yang tak banyak diketahui publik. Termasuk saat-saat sulit Bung Karno, seperti ketika keluar TAP MPRS No. 33. Sejarah bukan sekadar hafalan, melainkan bagian dari identitas kita,” katanya.

    Guntur memulai hobi fotografi saat duduk di kelas enam Sekolah Rakyat. Ia membawa kamera ke berbagai lawatan luar negeri bersama sang ayah, termasuk ke Amerika Serikat dan Eropa. Salah satu kameranya, Hasselblad—hadiah dari Kedubes Uni Soviet—digunakannya untuk memotret model dan tokoh publik dengan kualitas tinggi.

    Pameran ini merupakan yang kedua setelah pameran perdananya pada 1994 di Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud. Bedanya, kali ini Guntur tidak hanya tampil sebagai saksi sejarah, tapi juga sebagai narator yang menyampaikan kisah Indonesia melalui lensa pribadinya.

    Tak hanya menyuguhkan dokumentasi sejarah, Gelegar Foto Nusantara juga menjadi ajang kepedulian sosial. Sebagian hasil kegiatan dialokasikan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan para seniman Indonesia. Pameran ini juga memperingati tiga momen penting: Hari Lahir Pancasila, Hari Lahir Bung Karno, dan Hari Wafat Bung Karno.

    Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wamendagri Bima Arya, Ketua MK 2015-2018 Arief Hidayat, Ganjar Pranowo, Meutia Hatta, hingga tokoh-tokoh budaya juga hadir. Fotografer senior Arbain Rambey ikut menggelar lokakarya fotografi, berbagi ilmu merekam sejarah lewat kamera.

    “Ini bukan pameran biasa. Ini catatan hidup bangsa lewat mata seorang anak Presiden. Bung Karno dan Bung Hatta tetap abadi sebagai proklamator dan founding fathers kita,” tutup Fadli Zon.

  • Megawati Tegaskan Rakyat Indonesia Harus Pancasilais, jika tidak Silakan ke Neraka!

    Megawati Tegaskan Rakyat Indonesia Harus Pancasilais, jika tidak Silakan ke Neraka!

    GELORA.CO – Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, melontrakan kritik tajam atas lunturnya semangat kebangsaan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila.

    Megawati menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar slogan, tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kalau kamu hanya lip service dengan Pancasila, kalau saya sih, go to hell,” tegas Megawati dalam pidatonya saat membuka pameran foto karya Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).

    Menurut Megawati, banyak pihak saat ini hanya menjadikan Pancasila sebagai retorika kosong. Ia mengaku prihatin terhadap generasi muda dan masyarakat yang tidak lagi memahami sejarah dan nilai luhur bangsa.

    Secara khusus dia menyinggung hilangnya nilai kemanusiaan kaum perempuan. Setiap hari berseliweran kabar seorang ibu tega membuang anaknya.

    “Saya pernah jadi sukarelawan loh untuk tahu kehidupan manusia, sebelum masuk politik. Banyak anak-anak bayi dibuang. Saya tidak tahu perasaan kaum perempuan sekarang-sekarang,” kata Megawati.

    Megawati kembali menekankan pentingnya menjadi sosok Pancasilais. Dengan tegas dia bilang  jika tidak mau maka jadi saja seorang imigran.

    “Kalau kalian adalah Pancasilais, kalau kalian adalah warga negara Indonesia, kalau enggak, please, jangan tinggal di sini. Jadi saja imigran,” imbuhnya.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Teroris Beralih ke Ruang Siber

    Isu Politik-Hukum Terkini: Teroris Beralih ke Ruang Siber

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum pada Sabtu (7/6/2025) menjadi perbincangan hangat pembaca. Berita terkait kelompok radikal dan intoleran yang kini menjadikan ruang siber untuk menyebarkan paham terorisme menarik perhatian pembaca.

    Isu politik dan hukum lainnya, yakni pesan Megawati Soekarnoputri terkait ideologi Pancasila, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto yang dicegah bepergian ke luar negeri, penghentian sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, hingga penulisan ulang sejarah Indonesia.

    Isu Politik-Hukum Beritasatu.com

    Kelompok radikal dan intoleran kini menjadikan ruang siber sebagai medan utama dalam menyebarkan paham terorisme dan ideologi kekerasan. Fakta ini ditegaskan Kadensus 99 Satkornas Banser, Ahmad Bintang Irianto, menanggapi penangkapan dua pelaku penyebaran konten radikal di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan Purworejo, Jawa Tengah.

    Penangkapan pertama terjadi di Gowa. Seorang remaja 18 tahun berinisial MAS ditangkap karena menyebarkan propaganda ISIS dan ajakan pengeboman tempat ibadah via media sosial. Di Purworejo, pria berinisial AF (32) yang terafiliasi dengan kelompok Anshor Daulah juga ditangkap karena aktif menyebar paham radikal secara daring.

    Sepanjang 2024, BNPT dan Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 180.954 konten intoleran dan radikal, sebagian besar berafiliasi dengan ISIS, HTI, dan JAD.

    2. Megawati: Kalau Kalian Tidak Pancasilais, Jangan Tinggal di Indonesia!

    Presiden ke-5 yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan warga Indonesia harus menjadi sosok Pancasilais. Kalau tidak, maka lebih baik jangan tinggal di Indonesia.

    Hal itu dikatakan Megawati saat memberikan sambutan pada pembukaan pameran foto karya Guntur Soekarnoputra bertajuk “Gelegar Foto Nusantara: Potret Sejarah dan Kehidupan” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).

    Dalam pidatonya, Megawati mengajak bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah perjuangan pendiri bangsa. Menurutnya, tanpa adanya perjuangan tokoh proklamator, seperti Bung Karno dan Bung Hatta, rakyat Indonesia mungkin masih dijajah.

    3. Dirut Sritex Iwan Kurniawan Lukminto Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada Sritex dan entitas anak usahanya.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan terhadap Iwan Kurniawan dilakukan sejak 19 Mei 2025. Harli menyebutkan penyidik Kejagung akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Iwan Kurniawan yang merupakan adik dari tersangka Iwan Setiawan Lukminto pada pekan depan.

    4. DPR Dukung Bahlil Hentikan Sementara Tambang Nikel Raja Ampat

    Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya  mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah diprotes keras oleh para aktivis lingkungan dan warga hingga viral. Ada lima izin usaha pertambangan (IUP) yang terbit di Raja Ampat sejak 2017.

    Bambang mengatakan DPR juga mengapresiasi langkah cepat Menteri Bahlil Lahadalia untuk langsung meninjau ke lapangan terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Bahlil juga telah menghentikan sementara kegiatan operasi tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.

    5. Selesai Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Butuh Waktu 2 Bulan

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan waktu 2 bulan cukup untuk menyelesaikan penulisan ulang sejarah Indonesia. Dengan demikian, penulisan ulang sejarah ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

    Meski belum mengetahui secara pasti sejauh mana progres kerja tim penulis, Fadli mengaku mempercayakan prosesnya kepada sejarawan dari berbagai perguruan tinggi. Ia menyebut penulisan ulang ini tidak dilakukan dari nol.

  • Fadli Zon Ajak Generasi Muda Kenang Tokoh Bangsa lewat Pameran Foto

    Fadli Zon Ajak Generasi Muda Kenang Tokoh Bangsa lewat Pameran Foto

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengajak masyarakat khususnya generasi muda, untuk mengenang perjuangan tokoh bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta melalui pameran foto bertajuk “Gelegar Foto Nusantara: Potret Sejarah dan Kehidupan” karya Guntur Soekarnoputra. Pameran ini dibuka di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Sabtu (7/6/2025).

    Fadli Zon mengatakan, pameran tersebut merupakan arsip visual sejarah yang perlu dikenang oleh generasi muda. Ia menyebut foto-foto yang ditampilkan bukan sekadar potret masa lalu, melainkan juga potret jiwa bangsa.

    “Guntur merekam sejarah sejak 1956, dari wajah rakyat biasa hingga tokoh nasional. Jejak Bung Karno dan Bung Hatta ada di dalamnya bukan sekadar dokumentasi, tetapi juga inspirasi,” ujar Fadli Zon pada awak media.

    Dalam pameran fotografi yang dibuka secara resmi oleh Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Pameran foto ini menampilkan sebanyak 550 karya fotografi Guntur Soekarnoputra, menampilkan peristiwa bersejarah dan humanis bangsa Indonesia dari 1956 hingga 2025.

    Ia menekankan pameran foto seperti ini memiliki peran penting sebagai media pendidikan sejarah bagi generasi muda sekarang.  Fadli Zon menambahkan, jejak perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, dan para pendiri bangsa yang terekam dalam pameran itu seharusnya menjadi sumber inspirasi, karena merupakan cara untuk menghidupkan kembali semangat nasionalisme.

    Pameran ini menampilkan beragam momen penting, seperti upacara peringatan kemerdekaan, pertemuan Bung Karno dengan tokoh dunia, kondisi sosial politik pascakemerdekaan, hingga kehidupan sehari-hari keluarga Bung Karno dan interaksinya dengan masyarakat.

    Guntur mulai memotret sejak duduk di kelas enam sekolah rakyat.  Ia membawa kamera dalam kunjungan kenegaraan bersama Bung Karno ke Amerika Serikat dan Eropa. Melalui lensa-lensanya, Guntur tak hanya menangkap momen pribadi, tetapi juga merekam jejak sejarah bangsa selama hampir tujuh dekade.

  • Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon: Bung Karno dan Bung Hatta Tak Tergantikan sebagai Proklamator Nasional 7 Juni 2025

    Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon: Bung Karno dan Bung Hatta Tak Tergantikan sebagai Proklamator Nasional 7 Juni 2025

    Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon: Bung Karno dan Bung Hatta Tak Tergantikan sebagai Proklamator
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    menegaskan bahwa posisi
    Soekarno
    dan Mohammad
    Hatta
    sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia tidak bisa digantikan oleh siapa pun.
    Hal itu ia sampaikan usai menghadiri pembukaan pameran foto karya
    Guntur Soekarnoputra
    di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).
    Fadli Zon mengaitkan hal tersebut dengan keinginan pemerintah melakukan
    penulisan ulang sejarah
    nasional.
    “Terkait dengan sejarah itu saya kira kita semua tahu, bahwa Bung Karno dan Bung Hatta posisinya tidak bisa tergantikan sebagai proklamator, seperti yang ada di dalam foto ini,” ujar Fadli Zon dalam konferensi pers di Galeri Nasional, Sabtu, sembari menunjuk foto Bung Karno dan Bung Hatta di belakangnya.
    Fadli menegaskan bahwa posisi Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pahlawan proklamator telah diakui secara sah oleh negara.
    “Sudah ada keputusan presiden, TAP MPR-nya juga sudah jelas. Posisi beliau itu adalah posisi sebagai founding fathers yang tak tergantikan,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
    Lebih jauh, Fadli menilai pameran foto bertajuk “Potret Sejarah Bangsa” yang menampilkan karya Guntur Soekarnoputra sejak 1956 ini bukan hanya bernilai seni, tapi juga memperkaya ingatan kolektif bangsa terhadap
    sejarah Indonesia
    .
    Ia menyebut pameran foto itu luar biasa. Sebab, ada banyak foto hasil karya Guntur yang tidak bisa dinikmati masyarakat luas, namun ditampilkan dalam pameran ini.
    “Pameran yang memperlihatkan sebuah perjalanan yang panjang dari karya beliau. Fotografi dari sejak tahun 1956. Yang mungkin masyarakat tidak banyak yang bisa menikmati ini,” ujar Fadli.
    “Makanya dengan hadirnya pameran ini saya kira mereka bisa melihat, masyarakat bisa melihat, bahwa Mas To (sapaan akrab Guntur Soekarnoputra) ini adalah juga seorang seniman,” tambahnya.
    Saat ditanya bentuk konkret apresiasi dari pemerintah terhadap karya Guntur Soekarnoputra, Fadli mengatakan akan membicarakannya secara langsung.
    “Nanti saya bicara langsung dengan Mas To,” tutupnya.
    Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon mengatakan, penulisan sejarah ulang yang dilakukan pemerintah akan memiliki nada positif, bukan untuk mencari-cari kesalahan di masa lalu.
    Hal ini disampaikan Fadli merespons kabar yang menyebut term of reference (TOR) sejarah yang disusun pemerintah hanya mencantumkan dua kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
    ”
    Tone
    kita adalah
    tone
    yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” ujar Fadli, saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat pada 1 Juni 2025.
    Menurut dia, pembaruan buku sejarah akan dilakukan dengan mengedepankan perspektif Indonesia-sentris.
    Hal ini untuk menghapus bias-bias kolonial, mempersatukan bangsa Indonesia, dan menjadikan sejarah relevan bagi generasi muda
    . “Kalau mau mencari-cari kesalahan atau mencari-cari hal yang negatif, ya, saya kira itu selalu ada. Jadi, yang kita inginkan tone-nya dari sejarah kita itu adalah tone yang positif, dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” kata Fadli Zon.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selesai Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Butuh Waktu 2 Bulan

    Selesai Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Butuh Waktu 2 Bulan

    Denpasar, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan waktu 2 bulan cukup untuk menyelesaikan penulisan ulang sejarah Indonesia. Dengan demikian, penulisan ulang sejarah ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

    “Selesainya nanti bulan Agustus, tetapi kita akan ada uji publik,” ungkap Fadli di Denpasar, Bali, Sabtu (7/6/2025), dilansir dari Antara.

    Meski belum mengetahui secara pasti sejauh mana progres kerja tim penulis, Fadli mengaku mempercayakan prosesnya kepada sejarawan dari berbagai perguruan tinggi. Ia menyebut penulisan ulang ini tidak dilakukan dari nol.

    “Kita tidak menulis sejarah dari nol, tentu saja dari apa yang sudah pernah ditulis sebelumnya, dan kita sudah lama tidak menulis sejarah paling tidak dari yang diterbitkan oleh pemerintah itu terakhir pada era pemerintahan Pak Habibie, sudah 26 tahun yang lalu,” jelasnya.

    Fadli menegaskan bahwa penulisan sejarah kali ini tidak bertujuan mengungkit kesalahan masa lalu, melainkan menyoroti pencapaian bangsa dari sudut pandang nasional.

    “Jadi, Indonesia sentris ya bukan perspektif kolonial sehingga yang menulis sejarah adalah profesional ya sejarawan bukan aktivis, bukan politisi,” tegas mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

    Fadli juga mengungkapkan bahwa ia menerima masukan dari Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, saat menghadiri pameran foto Guntur Soekarnoputra di Jakarta pada sore hari yang sama.

    Megawati menyampaikan kekhawatirannya bahwa narasi sejarah sering kali terputus dan lebih banyak berpusat pada era Orde Baru. Ia pun menyarankan agar perbedaan pandangan dalam sejarah diterima dan berencana mengumpulkan sejarawan untuk mendiskusikannya.

    Menanggapi hal tersebut, Fadli menyambut baik pandangan Megawati.

    “Tidak ada masalah, memang kita harus mempunyai perspektif, kalau saya kecenderungan apalagi 80 tahun Indonesia merdeka, perspektif Indonesia itu sangat penting jadi bukan perspektif kolonialis dan bukan perspektif golongan, bukan perspektif tertentu,” ujarnya.