Dua OTT di Sumut, KPK: Total Nilai Proyek Jalan Rp 231,8 Miliar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) Asep Guntur Rahayu mengatakan, total nilai proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (
Sumut
) dari hasil dua
operasi tangkap tangan
(
OTT
) senilai Rp 231,8 miliar.
Asep menjelaskan, dua kasus dugaan korupsi proyek jalan itu terungkap setelah penyidik menggelar OTT pertama. Kamis (26/6/2025).
“Setelah melaui proses pemantauan, kami cari data juga bahwa ada proyek pembangunan jalan ada di dua tempat. Pertama, proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).
Asep lalu merinci proyek-proyek jalan yang ada di Dinas PUPR. Proyek pertama, yakni Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI Tahun 2023, dengan nilai proyek Rp 56,5 miliar.
Kemudian, Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2024, dengan nilai proyek Rp 17,5 miliar. Lalu, Rehabilitasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI dan penanganan longsoran tahun 2025.
Terakhir proyek Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2025.
“Kegiatan tangkap tangan kedua, terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di satuan kerja pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara,” kata Asep.
Rinciannya, proyek pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel dengan nilai proyek Rp 96 miliar, serta proyek pembangunan jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan nilai proyek Rp 61,8 miliar.
“Sehingga total nilai proyek setidaknya sejumlah Rp 231,8 miliar,” tutur Asep.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima tersangka, yakni TOP yang menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua, HEL menjabat sebagai Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut sekaligus merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Kemudian dari pihak swasta adalah KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan tersangka terakhir RAY selaku Direktur PT RN.
KIR dan RAY diduga memberikan uang senilai Rp 2 miliar pada tiga orang pejabat pemerintahan untuk memuluskan proyek di di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1.
“Yang kemungkinan besar uang Rp 2 miliar ini akan dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu, di mana pihak swasta ini berharap untuk memperoleh proyek berkaitan dengan pembangunan jalan,” tandas Asep.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Guntur
-
/data/photo/2025/06/28/685fc7235b8d7.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dua OTT di Sumut, KPK: Total Nilai Proyek Jalan Rp 231,8 Miliar Nasional 28 Juni 2025
-
/data/photo/2025/06/28/685fc7235b8d7.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Mandailing Nasional 28 Juni 2025
KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Mandailing
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Komisi Pemberantasan Korupsi
(
KPK
) menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di
Mandailing
, Sumatera Utara (
Sumut
).
Kelima tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Sabtu (28/5/2025). Para tersangka mengenakan rompi orange bertuliskan “Tahanan KPK”.
“Kami menetapkan lima orang sebagai tersangka yakni TOP, RES, HEL, KIR, dan RAY,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Sabtu.
TOP merupakan Kepala Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua, dan HEL menjabat sebagai Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut sekaligus merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Tersangka keempat, KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan terakhir RAY selaku Direktur PT RN.
Asep mengatakan, dalam operasi tangkap tangan (
OTT
), KPK juga mengamankan uang tunai senilai Rp 231 juta.
Uang ini diduga hanya sebagian atau sisa komitmen
fee
dari proyek pembangunan jalan di sejumlah tempat di Sumut.
“Kami mengamankan sejumlah uang tunai senilai Rp 231 juta, yang diduga merupakan sebagian atau sisa komitmen fee dari proyek tersebut,” kata Asep.
Asep menjelaskan, ada dua klaster dalam OTT yang dilakukan. Klaster pertama terkait dugaan korupsi pembangunan jalan proyek Dinas PUPR Sumut.
Kemudian, klaster berikutnya menyangkut proyek-proyek yang pegang oleh KIR dan RAY di Satker PJN Wilayah 1 Sumut.
Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, Sumatera Utara. Informasi tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi pada Jumat (27/6/2025).
Adapun OTT ini adalah “operasi senyap” kedua KPK pada 2025. Terakhir kali KPK melakukan tangkap tangan berlangsung pada Maret 2025 di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/27/683555037650f.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menag Nasaruddin Tanggapi Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 Era Gus Yaqut Nasional 28 Juni 2025
Menag Nasaruddin Tanggapi Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 Era Gus Yaqut
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Agama (Menag) RI
Nasaruddin Umar
angkat bicara menanggapi
dugaan korupsi kuota haji
yang terjadi pada pelaksanaan haji 2023-2024.
Nasaruddin mengatakan, dirinya tidak mengetahui terkait dana kuota haji 2024 karena pada saat itu kewenangan penyelenggaraan ibadah haji ada pada menteri agama sebelumnya.
“Yang 2024 saya enggak tahu,” kata Nasaruddin saat ditanya Kompas.com di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2025).
Nasaruddin menegaskan, yang terpenting saat ini adalah pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 dipastikan tidak ada masalah korupsi.
“Yang penting 2025 ini InsyaAllah kami jamin enggak ada,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan,
KPK
sedang mengusut dugaan korupsi penentuan kuota haji pada era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan adanya peluang KPK meminta keterangan eks Menag Yaqut.
“(Pemanggilan) Eks Menag itu relatif. Semuanya tergantung hasil pemeriksaan itu seperti apa,” kata Setyo ditemui di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
“Ya benar (penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenag),” kata Asep saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).
Asep tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Warga Panik Lihat Bola Api di Langit, NASA Buka Suara
Jakarta, CNBC Indonesia – Masyarakat Amerika Serikat (AS) dihebohkan dengan sebuah benda mirip bola api jatuh dari langit tepatnya terlihat di tiga wilayah yakni South Carolina, Georgia, dan Tennessee.
Benda mirip bola api tersebut terlihat tepatnya pada Kamis (26/6/2025) lalu. Hal itu menarik perhatian ilmuwan, ahli meteorologi, dan petugas penegak hukum untuk meneliti lebih lanjut. Penampakan tersebut memicu ratusan panggilan ke pihak berwenang.
NASA Angkat Suara
Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA) mengungkapkan setelah beberapa jam benda tersebut terlihat, ternyata benda mirip bola api tersebut merupakan meteor yang menembus atmosfer bumi dengan kecepatan 30.000 mil per jam.
Kepala Kantor Lingkungan Meteoroid NASA di Pusat Penerbangan Luar Angkasa Marshall agensi di Huntsville, Ala Bill Cooke mengatakan meteor itu berdiameter sekitar tiga kaki dan beratnya lebih dari satu ton.
Cooke mengungkapkan meteor tersebut pertama kali terlihat 48 mil di atas kota Oxford. Meteor tersebut juga mulai hancur 27 mil di atas Hutan Barat. “Melepaskan energi sekitar 20 ton TNT,” katanya dalam sebuah pernyataan, dilansir dari NY Times, dikutip Jumat (27/6/2025).
“Gelombang tekanan yang dihasilkan menyebar ke tanah, menciptakan ledakan yang didengar oleh banyak orang di daerah itu,” katanya.
Bola api yang menarik perhatian orang-orang di seluruh wilayah berasal dari meteor yang terfragmentasi di langit.
Penjelasan Ahli
Sebelumnya pada hari itu, ada laporan yang menyebar di media sosial tentang bola api yang melesat melintasi langit, jendela berderak di bingkai dan suara keras yang mengejutkan penduduk.
Ahli meteorologi yang bertanggung jawab di Layanan Cuaca Nasional di Atlanta yakni Keith Stellman mengatakan pada saat itu bahwa pihak berwenang belum dapat mengkonfirmasi apakah itu memang sepotong meteor atau sampah luar angkasa atau sepotong satelit yang rusak.
“Itu terjadi sekitar waktu yang sama ketika kami mulai menerima laporan tentang kemungkinan gempa bumi dan beberapa orang mengatakan bahwa mereka mendengar guntur,” kata Stellman.
Ada sekitar 130 laporan penampakan bola api di 20 negara bagian, menurut American Meteor Society, dimulai tepat setelah tengah hari. Tidak jelas berapa banyak dari mereka yang terkait dengan acara yang terlihat pada video yang beredar pada hari Kamis.
American Meteor Society menerima rata-rata 100 penampakan yang dilaporkan per hari, kata Tuan Lunsford. Sekitar 25 mungkin dari objek yang sama, katanya, dan 75 lainnya adalah dari puing-puing yang dibuat oleh objek itu.
“Jika mereka terlihat dekat, itu karena kecepatan yang mereka gunakan untuk menyerang atmosfer,” katanya, menambahkan bahwa jangkauan kecepatan mereka adalah 15 mil per detik hingga 50 mil per detik.
Benda buatan manusia, seperti satelit dan roket, jauh lebih lambat. Jika sebuah objek dapat dilihat selama lebih dari lima detik, itu bukan meteor, dia menekankan.
Kantor Layanan Cuaca Nasional di Charleston mengatakan di halaman media sosialnya bahwa sistem deteksi petir berbasis satelitnya menunjukkan “garis di dalam langit bebas awan” di atas perbatasan antara North Carolina dan Virginia, di atas Gasburg, Va.
Kantor mengatakan rentetan itu terdeteksi antara pukul 11:51 pagi dan 11:56 pagi waktu setempat.
Diperkirakan 40 hingga 100 ton bahan luar angkasa menghantam Bumi setiap hari, dan sebagian besar adalah partikel yang sangat kecil, menurut Badan Antariksa Eropa.
(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
-
/data/photo/2025/03/07/67cacb4f1270d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Korupsi Kuota Haji Diduga Terjadi pada 2023-2024 Nasional 26 Juni 2025
Korupsi Kuota Haji Diduga Terjadi pada 2023-2024
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan
Korupsi
(
KPK
) mengungkapkan, berdasarkan dugaan sementara, kasus dugaan
korupsi
terkait
kuota haji
terjadi pada 2023-2024.
“Ya, sementara itu (2023-2024),” ungkap Ketua KPK
Setyo Budiyanto
yang ditemui di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Setyo menegaskan bahwa waktu diduga terjadinya perkara itu masih bersifat sementara karena baru berdasarkan informasi awal yang diperoleh KPK.
Oleh karena itu, ia menekankan, KPK tetap membuka kemungkinan menetapkan tahun terjadinya perkara sebelum 2023.
“Dari hasil proses permintaan keterangan, kemudian pendalaman secara dokumen, bukti-bukti yang lain, ada potensi yang lain, maka ya bisa saja (tahun terjadinya perkara sebelum 2023-2024),” ujar Setyo
Namun, KPK akan tetap menetapkan tahun terjadinya perkara atau tempus tersebut supaya bisa dipertanggungjawabkan.
“Akan tetapi, kan yang namanya tempus itu harus dipastikan karena tempus itu nanti dikaitkan dengan surat perintahnya. Surat perintah itu kan tertentu, enggak bisa kemudian tanpa ada informasi awal, tanpa ada data awal, tempusnya dibikin selama ada proses haji, kan enggak seperti itu,” kata Setyo.
Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang mengusut kasus tersebut pada tahap penyelidikan.
Sebelumnya diberitakan, KPK sedang mengusut dugaan korupsi penentuan kuota haji pada era Menteri Agama
Yaqut Cholil Qoumas
.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
“Ya benar (penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenag),” kata Asep saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).
Asep tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Mitsubishi Xpander Exceed Tourer Diperkenalkan, Apa Saja Kelebihannya?
Jakarta –
Mitsubishi melakukan penyegaran terhadap mobil small MPV andalannya yaitu Mitsubishi Xpander. Seluruh varian dari Mitsubishi Xpander mendapatkan sentuhan fitur-fitur baru yang membuatnya tampil lebih stylish dan modern.
Salah satu varian yang tidak dilewatkan mendapat ‘facelift’ ini adalah Mitsubishi Xpander Exceed yang dipermak dan ditingkatkan menjadi varian New Xpander Exceed Tourer. Mitsubishi New Xpander Exceed Tourer menjadi varian terbaru dengan penyempurnaan tampilan eksterior dan fitur.
General Manager of Product Strategy Division PT MMKSI Guntur Harling mengatakan untuk varian Exceed Tourer di-develop untuk segmen entry level sekelas small MPV yang dilihat berdasarkan survei. Dari survei itu, pelanggan menginginkan adanya peningkatan.
“Oleh karena itu kita melakukan beberapa spesifikasi improvement, namun dengan tetap memperhatikan harga jual yang tetap kompetitif sehingga kami harapkan varian dari Exceed Tourer ini bisa diterima oleh konsumen-konsumen Mitsubishi,” kata Guntur dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).
Bila dilihat dari fisiknya, Mitsubishi Xpander Exceed Tourer tampil dengan bentuk stylish dan maskulin dengan dimensi besar, dan sporty, memberikan kesan tangguh saat berkendara. Tampilannya makin terlihat elegan dengan sentuhan New Aero Blade Skirt dan Rear Bumper With Material Color Accent.
Tampilan mukanya juga makin terlihat macho dengan LED Fog Light Design, Black Headlight Extension Frame serta New Front- Side- Rear Exterior Design with New Signature Grille. Kaki-kakinya juga tak kalah menarik dengan New Design Alloy Wheel 17″ Two Tone; New Alloy Wheel 16″.
Dari sektor eksterior, Mitsubishi Xpander juga memiliki ground clearance tinggi 220mm; Rear Window Defogger; 360 Camera.
Bagian samping ada Door Handle Body Color; dan Mirror Cover Body Color. Mitsubishi juga menyematkan rear camera view untuk memudahkan pengemudi agar manuver mundur bisa lebih mudah dan nyaman.
Urusan interior, Mitsubishi New Xpander Exceed Tourer menampilkan interior dan kenyamanan kabin untuk keluarga. Ruangan di bagian kabin juga lega untuk keluarga dengan kenyamanan di setiap sudutnya. Bagasinya pun luas dan fleksibel, dengan jok belakang yang dapat dilipat datar sehingga memungkinkan penambahan volume bagasi.
Di bagian HUD, Exceed Tourer memiliki 4.2-Inch TFT color LCD dilengkapi dengan 8-Inch Head Unit. Selain itu, terdapat juga New Steering Wheel, New Interior Color Black, New 3 Adjustable Headrest in 2nd row, New 10″ SDA, New MID 8″ LCD Meter, New Color Soft Pad on Door Trim, serta I/P & Soft Touch Stitching.
Untuk varian Exceed CVT dan MT juga ditambahkan fitur Keyless Operation System dan Engine Push Start Button. Fitur-fitur berkendara unggulan yang terdapat di varian sebelumnya juga tidak dihilangkan oleh Mitsubishi seperti cruise control, Keyless Operating System + Start Stop Engine Button, Horizontal Axis Design Dashboard, Tilt & Telescopic Steering, Digital AC, Front Console Tray with Card Holder, USB Port, dan Power Outlet.
Ada juga Wireless Charger, Floor Console with Arm Rest, Armrest with Cup Holder on 2nd Row, Rear USB Charging Port on Floor Console, 3rd Row Power Outlet; dan storage banyak yang fungsional untuk segala kebutuhan.
Bagian mesinnya, Mitsubishi Xpander Exceed Tourer tetap mengandalkan mesin 1.5 MIVEC DOHC 16 Valve dengan pilihan transmisi CVT. Selain itu, ada juga fitur-fitur seperti Electric Parking Brake (EPB) with Brake Auto Hold (BAH).
Ada juga RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) Body, Rigid Body Structure, Pedestrian Protector, ABS, EBD with Brake Assist, Hill Start Assist (HSA), Emergency Stop Signal System (ESS), Active Stability Control (ASC), dan Special Tuned Suspension.
Untuk varian tertingginya yaitu Ultimate, Mitsubishi menyempurnakannya dengan fitur terbaru AYC. Fitur itu sudah disematkan sebelumnya pada Xpander Cross. Selain itu, ada juga 6 SRS Airbags untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman.
Sementara itu, President Director PT. MMKSI Atsushi Kurita mengatakan Perubahan minor yang cukup besar ini menjadi salah satu strategi Mitsubishi di tengah melemahnya pasar, khususnya kelas menengah.
“Iya, benar ini adalah perubahan minor yang besar, kita mengembangkan skin panel dan interior dan juga kita menambahkan varian baru di sini. Saya percaya kita bisa mengembangkan dan meningkatkan market share,” tutup Atsushi.
Saat ini, Mitsubishi Xpander Exceed Toure dijual dengan harga mulai dari Rp288,7 juta dan telah tersedia di dealer resmi MMKSI. Bagi bagi konsumen yang melakukan pembelian Mitsubishi Xpander Exceed Toure, MMKSI memberikan layanan purnajual mulai dari DP ringan mulai dari 10%, bunga ringan 0% hingga 2 tahun, serta cashback hingga puluhan juta rupiah.
Informasi lebih lengkap kunjungi www.mitsubishi-motors.co.id.
(prf/ega)
-
/data/photo/2025/06/23/68594b91441e8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Siapa Ustaz Khalid Basalamah yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Kuota Haji? Nasional
Siapa Ustaz Khalid Basalamah yang Dimintai Keterangan KPK Terkait Kasus Kuota Haji?
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) meminta keterangan ustaz
Khalid Basalamah
terkait kasus dugaan korupsi penentuan
kuota haji
dalam penyelenggaraan haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag) pada Senin, 23 Juni 2025.
Diketahui, KPK memang tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji di Kemenag pada 2024.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Khalid Basalamah kooperatif memberikan keterangan kepada penyelidik.
“Tentu ini penting juga bagi pihak-pihak lain untuk kemudian kooperatif dan menyampaikan informasi serta keterangan yang diketahui,” ujar Budi, Senin.
“Supaya penanganan perkara yang terkait dengan haji ini dapat secara efektif dan bisa segera terang,” ujarnya lagi.
Terkait permintaan keterangan tersebut, ustaz Khalid Basalamah disebut bakal memberikan klarifikasi dalam program “Tanya Ustaz” yang bakal ditayangkan secara langsung di kanal YouTube Khalid Basalamah Official pada Rabu, 25 Juni 2025, pukul 18.30 WIB.
Berikut adalah sosok ustaz Khalid Basalamah dirangkum
Kompas.com
dari berbagai sumber.
Pemilik nama Khalid Zeed Basalamah ini adalah salah satu pendakwah terkenal di Tanah Air.
Pria yang lahir pada 1 Mei 1975 ini merupakan anak dari pendiri masjid dan pondok pesantren Addaraen di Makassar, ustaz Zeed Abdullah Basalamah.
Khalid Basalamah memeroleh gelar S1 dari Universitas Islam Madinah dan gelar magister dari Universitas Muslim Indonesia.
Dalam dunia dakwah, ustaz Khalid Basalamah diketahui kerap memberikan ceramah melalui video yang diunggah di kanal YouTube miliknya sejak tahun 2013.
Dia setiap hari memberikan kajian melalui kanal YouTube-nya Khalid Basalamah Official.
Namanya sempat diperbincangkan karena sempat menyatakan bahwa istrinya adalah seorang mualaf.
Kemudian, sang istri memperbolehkannya untuk berpoligami tetapi sang ustaz tidak memiliki niat untuk poligami.
Ustaz Khalid Basalamah diketahui juga berteman dengan sejumlah pesohor di Tanah Air, seperti presenter serba bisa Raffi Ahmad dan aktor Irwansyah.
Dia juga kerap tampil dalam sejumlah podcast artis dan memberikan kajian atau dakwah.
Berdasarkan catatan
Kompas.com
, ustaz Khalid Basalamah pernah dilaporkan ke Bareskrim Polti atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian serta diskriminasi ras dan etnis pada tahun 2022.
Laporan itu dibuat pesohor Sandy Tumiwa dengan laporan polisi nomor LP/B/0069/II/2022/SPKT/BARESKRIM tanggal 17 Februari 2022.
Dalam laporan itu, Khalid disangkakan Pasal 14 KUHP dan/atau Pasal 15 KUHP, serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Disrkiminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP.
Khalid dilaporkan karena pernyataannya di media sosial yang menyatakan kalau wayang dilarang oleh agama sehingga lebih baik dimusnahkan.
“Menanggapi perihal ini saya (Sandy Tumiwa) yang bertujuan menempatkan suatu nilai kehidupan secara benar, baik sisi budaya dan sisi keyakinan. Yang sesunguhnya saling mengisi,” kata Sandy dalam keterangannya kepada awak media seperti dikutip Tribunnews pada 15 Februari 2022.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang mengusut kasus tersebut pada tahap penyelidikan
Sementara itu, KPK pada tanggal 10 September 2024 mengungkapkan siap untuk mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan Haji 2024.
KPK menyatakan langkah tersebut penting agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dapat menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa korupsi.
Terkait kuota haji khusus dan penyelenggaraan ibadah haji 2024, diketahui telah dipersoalkan oleh DPR periode 2019-2024. Bahkan, telah dibentuk panitia khusus (Pansus) Haji.
Persoalan bermula ketika Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji kepada Indonesia. Saat itu, Kemenag mengklaim bahwa kuota dibagi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, atas perintah Arab Saudi.
Namun, anggota Pansus Haji Marwan Jafar mengaku, mendapat informasi bahwa pemerintah Saudi tidak pernah mengatur soal pembagian kuota tersebut.
Marwan juga menilai dapur katering tidak sesuai standar dan menduga adanya praktik patgulipat antara pihak katering dan Kemenag yang merugikan jemaah.
Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah dugaan adanya 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa antre pada tahun lalu. Padahal, mestinya mereka baru berangkat tahun 2031.
DPR pun menduga bahwa Kemenag lebih fokus pada keuntungan finansial, alih-alih penguatan pelayanan kepada jemaah.
Usai memanggil berbagai pihak terkait, Pansus Haji akhirnya membuat rekomendasi terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2024.
Pertama, dibutuhkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta revisi UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Revisi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi.
Kedua, perlunya sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji. Khususnya, dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan.
“Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan dinformasikan secar terbuka kepada publik,” ujar Ketua Pansus Haji DPR, Nusron Wahid pada 30 September 2024.
Ketiga, negara diminta memperkuat dan mengoptimalkan fungsi kontrol terkait pelaksanaan ibadah haji khusus.
Keempat, Panitia Hak Angket Haji DPR RI mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah seperti Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama dan BPKP agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji.
Jika nantinya dibutuhkan tindak lanjut, menurut Nusron, dapat melibatkan dan bekerja sama dengan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum.
Terakhir, pansus mengharapkan pemerintah mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

DPR Dorong KPK Panggil Eks Menag Yaqut untuk Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji
Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memanggil eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas untuk mengusut dugaan korupsi terkait dengan pelaksanaan ibadah Haji 2024.
Menurutnya itu sudah sejalan dengan hasil panitia khusus (Pansus) Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024.
“Ya jelas kan kalau ada hasil Pansus ya dipanggil lah,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
Pria yang juga Wakil Ketua Umum PKB ini menyinggung Yaqut yang kerap kali mangkir dari undangan pansus di DPR. Menurutnya, bila memang Yaqut nanti dipanggil oleh KPK tidak bisa seperti itu lagi.
“Kemarin di pansus tidak hadir, tidak mungkin kalau nanti KPK, akan ada tahapan ya siapa yang dipanggil dulu, kemudian keterangan-keterangan. Tinggal penyelidikan nanti disampaikan akan naik tahap ke sidik, KPK sudah punya tahapannya, ada hasil pansus kemarin,” ujarnya.
Lebih jauh, Cucun menegaskan KPK silakan saja menggunakan temuan pansus DPR untuk dijadikan salah satu ‘bekal’ mengusut dugaan korupsi.
“Ya itu kan hasil pansus yang lama silakan jalan saja kalau hasil pansus yang lama. Itu kan hasil DPR sama pemerintah tinggal ditindaklanjuti sama aparat penegak hukum,” ucapnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut dugaan korupsi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Penanganan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
Hal itu dikonfirmasi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Kamis (19/6/2025).
“Ya, benar. Kayaknya masih penyelidikan,” ujar Asep kepada wartawan melalui pesan singkat.
Asep juga membenarkan bahwa penyelidikan yang tengah dilakukan KPK itu juga berkaitan dengan dugaan praktik korupsi terkait dengan penentuan kuota haji.
